BAB II TINJAUAN PUSTAKA. sosial kita. Keputusan-keputusan tepat yang diambil oleh para individu,

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN AKUNTANSI Akuntansi memegang peranan penting dalam sistem ekonomi dan sosial kita. Keputusan-keputusan tepat yang diambil oleh para individu, perusahaan, pemerintah dan kesatuan-kesatuan lain merupakan hal yang essensial bagi distribusi dan penggunaan sumber daya Negara yang langka secara efisien. Untuk mengambil keputusan seperti itu, kelompok-kelompok tersebut harus mempunyai informasi yang dapat diandalkan yang diperoleh dari akuntansi. Oleh sebab itu, akuntansi digunakan untuk mencatat, mengikhtisarkan, melaporkan dan mengintreprestasikan data ekonomi oleh banyak kelompok di dalam sistem ekonomi sosial. Warren Reeve F ( 2005:11 ), “akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan”.

B. PENGERTIAN AKUNTANSI MANAJEMEN Akuntansi manajemen salah satu bagiandari ilmu akuntansi yang sangat berperan serta dalam pengambilan keputusan khususnya bagi perusahaan. Akuntansi manajemen adalah suatu system informasi berdasarkan mana pihak manajemen membuat keputusan-keputusan untuk memimpin dan

Universitas Sumatera Utara

mengendalikan perusahaannya. Dari defenisi diatas dapat dibuat beberapa catatan penjelasan sebagai berikut : •

yang dimaksud dengan system informasi adalah suatu cara yang menyeluruh untuk mengumpulkan informasi-informasi mengenai hal-hal tertentu mengenai perusahaan yang bersangkutan. suatu pengambilan keputusan oleh manajemen tanpa didasari informasi yang relevan, tentu akan

merupakan

tindakan

yang

dapat

dibenarkan

karena

akan

mengacaukan jalannya perusahaan, •

akuntansi manajemen menghasilkan keputusan, manajemen tanpa mampu mengambil keputusan tentu bukan seorang manajer yang sesungguhnya. Jadi antara keputusan dan sistem informasi tersebut merupakan

kebutuhan dan tugas utama yang harus dilakukan oleh setiap level manajemen, dimanapun ia bertugas. Sistem informasi yang tepat guna dan tepat waktu akan menghasilkan keputusan-keputusan yang jitu karena informasi akan mengubah sesuatu keadaan yang tidak pasti atai tidak jelas menjadi keadaan yang lebih jelas.

1. Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban Pusat pertanggungjawaban mengandung arti unit-unit pada sebuah organisasi yang memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dipimpin oleh manajemen. Pengertian pusat pertanggungjawaban menurut L.M. Samryn (2001 : 259) adalah “suatu bagian dalam organisasi yang memiliki kendali atas


terjadinya biaya, perolehan pendapatan, atau penggunaan dana investasi”. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen yang dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban ini menelusuri biaya, pendapatan, laba dan investasi untuk setiap unit organisasi dimana unit organisasi merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang manajemen yang bertanggungjawab atas unitnya. defenisi tentang akuntansi pertanggungjawaban ini banyak diberikan oleh para ahli tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian dan pemikiran yang sama.

2. Konsep Dasar Akuntansi Pertanggungjawaban Konsep

akuntansi

pertanggungjawaban tanggungjawab

pertanggungjawaban

yang

yang

manajemen

didasarkan

adalah atas

(departemen-departemen)

akuntansi

penggolongan pada

setiap

tingkatan dalam suatu organisasi dengan tujuan membentuk anggaran bagi masing-masing

departemen,

individu

yang

mengepalai

klasifikasi dan

pertanggungjawaban,

harus

bertanggungjawab

mempertanggungjawabkan

biaya-biaya

dari

kegiatan.

konsep

ini

menekankan perlunya penggolongan biaya menurut biaya yang dapat atau tidak dapat dikendalikan oleh kepala departemen. umumnya biaya-biaya yang secara langsung dapat dibebankan pada departemen kecuali biaya tetap yang dapat dikendalikan manajer departemen tersebut.


titik awal dari sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban terletak pada bagan organisasi dimana ruang lingkup wewenang, mendasari pertanggungjawaban biaya-biaya tertentu dengan pertimbangan dan kerjasama antara penyelia kepala departemen atau manajer, biaya tersebut diajukan dalam anggaran perusahaan. setiap anggaran harus secara jelas menunjukkan biaya-biaya yang dapat dikendalikan oleh orang yang bersangkutan. bagan perkiraan harus disesuaikan supaya dapat dikendalikan atau dipertanggungjawabkan dalam kerangka kerja yang tercakup dalam wewenang. sesuai dengan konsep dasar pertama yang dikemukakan, akuntansi pertanggungjawaban yang didasarkan atas penggolongan

manajemen

(departemen-departemen)

maka

struktur

organisasi yang menverminkan pembagian dan hirarki wewenang untuk pelaksanaan kegiatan sangatlah penting.

3. Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban Seorang pemimpin pada perusahaan besar tidaklah mampu mengatasi semua hal yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan baik itu yang menyangkut personalia, produksi informasi, keuangan, hokum, wewenang pengambilan keputusan atau kegiatan-kegiatan tersebut sebagian maupun seluruhnya dan mendelegasikan kepada tingkat manajemen bawahannya. Dalam hal ini akuntansi pertanggungjawaban berperan penting dalam pendelegasian wewenang tersebut dan memberi manfaat sebagai berikut :


a. dalam penyusunan anggaran, Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupaka proses penetapan peran dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan. dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan sebagian aktivitas pencapaian sasaran perusahaan dan ditetapkan pula sumber daya yang disediakan yang memungkikan manajer berperan dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan. oleh karena itu penyusunan anggaran hanya mungkin dilakukan jika tersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban, yang mengukur berbagai nilai sumber daya yang disediakan bagi setiap manajer. Dengan demikian informasi akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat pengirim pesan (role sending device) kepada manajer yang diberi peran dalam pencapaian sasaran perusahaan. b. menilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi

dengan

manajer

yang

bertanggungjawab

terhadap

perencanaan dan realisasinya. pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi setiap manajer untuk merencanakan pendapatan dan/atau biaya yang yang menjadi tanggung jawabnya dan kemudian menyajikan informasi realisasi pendapatan dan/atau biaya tersebut menurut manajer yang bertanggungjawab. dengan demikian


informasi akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan skor (score) yang dibuat oleh setiap manajer dalam menggunakan berbagai sumber daya untuk melaksanakan peran manajer tersebut dalam mencapai sasaran perusahaan. c. memotivasi manajer, Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan bagian yang signifikan, maka informasi ini akan berdampak terhadap motivasi manajer melalui dua jalur yaitu menimbulkan pengaruh langsung terhadap motivasi manajer dengan mempengaruhi kemungkinan usaha diberi

penghargaan(memungkinkan

manajer

termotivasi

untuk

meningkatkan usaha) dan secara tidak langsung berdampak terhadap motivasi melalui nilai penghargaan dimana informasi akuntansi pertanggungjawaban digunakan untuk mengukur kinerja manajer (memotivasi manajer untuk berusaha) d. memungkinkan pengelolaan aktivitas, Menyajikan informasi biaya yang dipisahkan ke dalam biaya-biaya penambah dan bukan penambah nilai, manajemen dapat memperoleh informasi biaya bukan penambah yang menggambarkan besarnya pemborosan yang sekarang dialami oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan customer, memperoleh biaya bukan penambah nilai yang memungkinan pemusatan pengendalian terhadap aktivitas bukan penambah nilai dan memperoleh informasi biaya penambah nilai yang


memungkinan

melakukan

penyempurnaan

efisiensi

aktivitas

penambah nilai. e. memungkinakan

pemantauan

efektivitas

program

pengelolaan

aktivitas. Manajemen dituntu melakukan penyempurnaan aktivitas secara berkesinambungan

dengan

menyajikan

informasi

biaya

yang

dipisahkan ke dalam biaya penambah dan bukan penambah nilai. dengan demikian manajemen dapat memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas dan merumuskan keputusan-leputusan strategik.

4. Hubungan

Fungsi

Struktur

Organisasi

Dengan

Akuntansi

Pertanggungjawaban Akuntansi pertanggungjawaban berhubungan erat dengan struktur organisasi titik awal dari sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban terletak pada bagan organisasi, dimana ruang lingkup wewenang telah ditentukan. sebelum akuntansi pertanggungjawaban didesain, perlulah dipelajari struktur organisasinya karena penyusunan sistem akuntansi pertanggungjawaban dan penyusunan struktur organisasi merupakan pekerjaan yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. adanya sistem akuntansi pertanggungjawaban yang baik dalam perusahaan akan didukung oleh struktur organisasi yang baik pula. struktur organisasi mencerminkan pembagian tugas dan wewenang manajemen atas kepada


manajemen bawah agar dapat dicapai pembagian tugas yang efektif dan efisien. Struktur organisasi adalah susunan sistem hubungan antara posisi kepemimpinan yang ada dalam suatu organisasi. struktur tersebut adalah hasil dari pertimbangan dan kesadaran temtang pentingnya perencanaan atas penentuan kekuasaan, tanggungjawab dan spesialis setiap organisasi.

5. Pengertian Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Informasi

akuntansi

pertanggungjawaban

menurut

Mulyadi

(2001:217) “merupakan aktiva, pendapatan, dan/atau biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggungjawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu.” Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupan keluaran dari akuntasi pertanggungjawaban.

C. PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN 1. Pengertian Pusat Pertanggungjawaban Pusat pertanggungjawaban mengandung arti unit-unit pada sebuah organisasi yang memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dipimpin oleh manajemen. Pengertian pusat pertanggungjawaban menurut L.M Samryn (2001:259) adalah “ suatu bagian dalam organisasi yang dimiliki kendali atas terjadinya biaya, perolehan pendapatan, atau penggunaan dana investasi.” Supriyono ( 2001:22 ) mengemukakan pendapatnya mengenai pusat


pertanggungjawaban yaitu “bahwa pusat pertanggungjawaban digunakan untuk menunjuk unit organisasi yang dikelola oleh seorang manajer yang bertanggungjawab”

2. Jenis-jenis Pertanggungjawaban Atas dasar hubungan antara masukan dengan keluaran, pusat pertanggungjawaban

yang

ada

pada

suatu

perusahaan

dapat

dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu pusat biaya (cost center), pusat pendapatan, pusat laba dan pusat investasi. a. Pusat biaya Pusat biaya adalah suatu bagian organisasi yang disentralisasikan dan diberi wewenang untuk mengeluarkan biaya dalam pusat biaya, keluarannya tidak dapat atau tidak perlu diukur dalam wujud pendapatan. Manajer pusat biaya dapat mengetahui biaya yang terjadi sehingga biaya tersebut dapat dinilai secara moneter. Biaya yang terjadi dalam suatu pusat biaya tidak selamanya merupakan keputusan yang diambil oleh manajer yang bersangkutan karena tidak semua biaya yang terjadi dalam bidang tersebut dapat diawasi oleh manajer yang bersangkutan di

dalam

pengumpulan

pertanggungjawaban

harus

dan

pelaporan

dipisahkan

biaya

antara

tiap

biaya

bidang

terkendali

(controlabel cost) dengan biaya tidak terkendali yang sesungguhnya


dengan biaya terkendali yang sesungguhnya dengan biaya terkendali menurut anggaran. b. Pusat pendapatan Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban dalam suatu oraganisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. c. Pusat laba Pusat adalah pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar selisih pendapatan dengan biaya pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. d. Pusat Investasi Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan, biaya, dan sekaligus aktiva atau modal atau investasi pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya jadi nilai atas dasar laba dan investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba.

D. PENILAIAN KINERJA Untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan dalam pencapaian tujuan perusahaan diadakan penilaian kinerja yang mempunyai tujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran organisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Mulyadi ( 2001: 415 ) menyatakan bahwa “penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik


efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkann sebelumnya”. Manfaat penilaian kinerja adalah mengelola operasi organisasi secara efektif dan

efisien

pengambilan

melalui

pemotivasian

keputusan

yang

karyawan bersangkutan

maksimum, dengan

membantu karyawan,

mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja

bawahannya,

dan

menyediakan

suatu

dasar

bagi

distribusi

penghargaan. Penilaian kinerja dapat dilaksanakan dalam dua tahapan utama yaitu : 1. tahapan persiapan, Tahap persiapan terdiri dari tiga tahap yaitu : a. penentuan

daerah

pertanggungjawaban

dan

manajer

yang

bertanggungjawab, b. penetapan kriteria yang dipakai dalam mengukur kinerja, c. pengukuran kinerja yang sesungguhnya. 2. tahapan penilaian, Tahapan penilaian terdiri dari tiga tahap yaitu : a. pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, b. penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar,


c. penegakkan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Penilaian kinerja petanggungjawaban pada dasarnya dimaksudkan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pusat pertanggungjawaban. Kinerja pusat pendapatan dinilai berdasarkan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan yang telah ditetapkan untuk pusat pendapatan yang bersangkutan. Dengan kata lain penilaian pusat pendapatan ini berdasarkan tingkat kemampuan menghasilkan pendapatan dalam periode tertentu. Kemampuan menghasilkan pendapatan adalah kemampuan suatu perusahaan atau unit memperoleh pendapatan dengan menggunakan sumber daya dimiliki perusahaan atau unit tersebut seperti sumber daya manausia (karyawan) dan sumber daya pendukung. Selain

membandingkan realisasi pendapatan

dengan anggaran

pendapatan, penilaian atas pusat pendapatan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kinerja pusat pendapatan perusahaan lain. Akan tetapi, pusat pendapatan tersebut harus memiliki sifat operasi serta nilai asset yang sama dengan pusat pendapatan perusahaan lain yang dibandingkan tersebut. 1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Pemimpin Cabang/Pemimpin Cabang Pembantu/Pemimpin Kantor Kas yang dilampiri fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KRT (Kartu Rumah Tangga) yang masih berlaku 2. Kantor

Cabang/Kantor

Cabang

Pembantu/Kantor

Kas

memeliti

kelengkapan dokumen permohonan kredit dan melakukan peninjauan ke


lokasi usaha dan wawancara kepada calon debitur dengan mengacu kepada formulir penilaian permohonan kredit 3. Jika layak dibiayai, maka Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas mempersiapkan surat kuasa mencairkan tabungan serta surat sanggup untuk memenuhi persyaratan penandatanganan perjanjian membuka kredit antara debitur dengan PT. Bank Rakyat Indonesia 4. Jika permohonan kredit tidak memenuhi persyaratan, maka Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas membuat surat penolakan kredit kepada calon debitur

Prosedur Pemberian Kredit Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing. Secara umum prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut: 1. Pengajuan berkas-berkas Dalam hal ini, pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit berisi, antara lain: a. Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan


dan pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta. b. Maksud dan tujuan Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau untuk meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuannya. c. Besarnya kredit dan jangka waktu Dalam hal ini, pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat dilihatdari cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) 3 (tiga) yahun terakhir. d. Cara pemohon mengembalikan kredit Dalam hal ini, dijelaskan secara rinci cara-cara debitur dalam mengembalikan kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya. e. Jaminan kredit Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit, baik yang ada unsure kesengajaan atau tidak. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan, seperti: -

Akte pendirian perusahaan

-

KTP para pengurus dan pemohon kredit

-

TDP (Tanda Daftar Perusahaan)


-

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

-

Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir

-

Fotocopi sertifikat yang dijadikan jaminan

-

Daftar penghasilan bagi perseorangan

-

Kartu keluarga bagi perseorangan

2. Penyelidikan berkas pinjaman Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka calon debitur diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu calon debitur tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja. 3. Wawancara pertama Merupakan penyelidikan kepada calon debitur dengan langsung berhadapan dengan calon debitur untuk meyaknkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang diinginkan bank. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan calon debitur yang sebenarnya. 4. On the spot (peninjauan ke lokasi) Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot disesuaikan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat akan melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahu kepada calon debitur, sehingga apa yang dilihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.


5. Wawancara kedua Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangankekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat on the spot, apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. 6. Keputusan kredit Keputusan kredit dalam hai ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit mencakup: a. Jumlah uang yang diterima b. Jangka waktu kredit c. Biaya-biaya yang harus dibayar Jika kredit ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing. 7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik, dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. 8. Realisasi kredit Realisasi kredit

diberikan setelah penandatanganan surat-surat

yang

diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.


9. Penyaluran/penarikan dana Yaitu pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit, yaitu: a. Sekaligus, atau b. Secara bertahap

E. PERANAN

INFORMASI

PERTANGGUNGJAWABAN

DALAM

PENILAIAN KINERJA Perusahaan memiliki banyak pusat pertanggungjawaban biasanya memiliki salah satu dari dua pendekatan pengambilan keputusan untuk mengelola kegiatannya mereka yang kompleks dan beragam : sentralisasi dan desentralisasi. Pada pengambilan keputusan (centralized decision making). berbagai puncak, dan manajer pada jenjang manajemen puncak, dan manajer pada

jenjang

yang

lebih

rendah

bertanggungjawab

terhadap

pengimplementasian keputusan-keputusan tersebut. Dilain phak, pengambilan keputusan desentralisasi (descentralized decision making) memperkenankan manajer pada jenjang yang membuat dan mengimplementasikan keputusankeputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Desentralisasi adalah praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Semua organisasi berada dalam rentang yang sangat tersentralisasi hingga ke yang sangat terdesentralisasi. Kebanyakan peusahaan berada diantara ujung rentang, yang mayoritas


cenderung

ke

arah

desentralisasi.

Alasan-alasan

dibalik

popularitas

desentralisasi dan cara-cara yang mungkin dipilih perusahaan untuk melaksanakan proses desentralisasi. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bias dikembalikan calon debitur dengan tepat waktu, sehingga pendapatan bunga setiap bulannya tidak macet. Oleh sebab itu peranan akuntansi pertanggungjawaban pusat pendapatan khususnya dalam proses keputusan kredit tidak dapat dipisahkan dari ketentuan (prosedur) dan anggaran expansi kredit yang telah ditetapkan. Bagi kreditur (bank), memilih seorang calon debitur tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, ada persyaratan tertentu untuk menyaring apakah calon debitur itu memang bias dipercaya atau tidak diberikan kredit. Karena bisnis kreditur adalah menjual kepercayan, maka didalam memberikan kompensasi kepada masyarakat juga harus dilakukan tepat, dan jumlahnya harus kompetitif. Maka bila sampai kredit yang diberikan kepada debitur macet maka debitur akan merugi. Dilain pihak, pembayaran bunganya kepada masyarakat tidak boleh terlambat, tetapi penghasilan bunga dari debitur terhenti. Belum lagi ada sebagian uang dari masyarakat yang oleh otoritas moneter diperintahkan disimpan sebagai cadangan di bank sentral, sehingga tidak semua uang masyarakat dapat menghasilkan bunga. Jadi, pihak kreditur harus sangat berhati-hati supaya aliran kas keluarnya dapat diimbangi oleh aliran kas masuknya atau terjadi missmatched paradigma investasi.


Secara financial, dari sisi kreditur, sebenarnya pemberian kredit dapat dipandang sebagai suatu investasi; entah oleh debitur kredit ini akan dipergunakan untuk apa. Akan tetapi, investasi disini bukan pengadaan barang modal atau surat-surat berharga, tapi uang yang dipinjamkan kepada debitur itu. Uang ini dapat diparalelkan sebagai barang modal atau surat-surat berharga, dimasa yang akan dating akan menghasilkan pendapatan (pembayaran bunga dari debitur) yang sifat kontinyu. Hal ini akan parallel dengan membeli suatu barang modal (outlays) berupa mesin, yang diharapkan dengan mesin ini peusahaan akan menghasilkan sejumlah uang (proceed) secara kontinyu dimasa yang akan datang. Pemberian kredit adalah keputusan yang sangat berorientasi ke masa depan. Keputusan kredit yang dilakukan pada hari ini, baru akan diketahui akibatnya di masa yang akan mendatang. Namun demikian, meskipun secara empiris masa depan itu sulit untuk diketahui pada saat ini, tapi tidak berarti suatu kredit tidak dapat diputuskan. Karena masa depan tidak sama sekali gelap. Ada fenomena, kecendrungan (trend), variable dengan cirri khusus dan unik, variable dengan pola tetap dan mudah dipredeksi, yang dapat digunakan sebagai pisau analisa. Semuanya ini, merupakan celah atau sarana untuk menyikap kegelapan masa depan. Dengan berfikir rasional, semua kemungkinan yang menimpa pada diri debitur dimasa mendatang memang pasti ada bisa terjadi. Kemungkinan kredit bermasalah, kemungkinan kredit macet, kemungkinan kredit tetap lancer,


kemungkinan debitur meninggal, kemungkinan muncul krisis dan lain-lain, adalah ensi-potensi yang harus diperhitungkan.

F. PENELITIAN TERDAHULU Novri Yunus P Nasution ( 2006 ) dalam penelitiannya terdahulu yang berjudul “Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Pusat Pendapatan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Mikro pada BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Binjai”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2006 di PT. BNI ( Persero ) Tbk Kantor Cabang Pembantu Binjai. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa prosedur pemberian kredit di unit layanan mikro kantor capem binjai telah sesuai dengan prinsip penilaian kredit yang umum digunakan perbankan yaitu analisis 5C, 7P dan studi kelayakan. Akuntansi pertanggungjawaban telah digunakan sebagai dasar penilaian kinerja petugas unit layanan mikro sebagai pusat pendapatan. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban khususnya pusat pendapatan dihubungkan dengan proses pemberian kredit masih kurang diperhatikannya kualitas atas kelayakan permohonan kredit yang diberikan, sehingga pembayaran angsuran kredit debitur pada saat jatuh tempo tidak tepat waktu dan berdampak terhadap pendapatan bungan setiap bulannya.

G. KERANGKA KONSEPTUAL Untuk mengetahui peranan akuntansi pertanggungjawaban pusat pendapatan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit mikro


pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Medan Putri Hijau dapat ditinjau dari beberapa aspek seperri tergambar dalam kerangka konseptual dibawah ini: Konsep Dasar Akuntansi Pertanggungjawaban

Hubungan fungsi struktur organisasi dengan akt. pertanggungjawaban

Penilaian kinerja pada pusat pendapatan

Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Penilaian kinerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Medan Putri Hijau

Proses pengambilan keputusan pemberian kredit

Konsep Dasar Akuntansi Pertanggungjawaban Konsep

dasar

akuntansi

pertanggungjawaban

adalah

akuntansi

pertanggungjawaban yang didasarkan atas penggolongan tanggungjawab manajemen (departemen-departemen) pada setiap tingkatan dalam suatu organisasi dengan tujuan membentuk anggaran bagi masing-masing departemen, indovidu yang mengepalai klasifikasi pertanggungjawaban, harus bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan biaya-biaya dari kegiatan.


Hubungan

Fungsi

Struktur

Organisasi

Dengan

Akuntansi

Pertanggungjawaban Adanya sistem akuntansi pertannggungjawaban yang baik dalam perusahaan akan didukung oleh struktur yang baik pula. Struktur organisasi mencerminkan pembagian tugas dan wewenang manajemen atas kepada manajemen bawah agar dapat dicapai pembagian tugas yang efektif dan efisien. Penilaian Kinerja Pada Pusat Pendapatan Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilain kinerja ini difokuskan pada pusat pendapatan, dimana teletak pada manajer penjualan. Proses Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pusat pendapatan pada bank terletak pada penjualan, yang dimaksud dengan penjualan yang terjadi di bank adalah penjualan jasa. Dalam hal ini lebih ditekankan pada jasa perkreditan usaha rakyat. Proses pengambilan keputusan pemberian kredit usaha rakyat melalui beberapa tahapan yang nantinya akan langsung ditinjau oleh seorang mantri.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. sosial kita. Keputusan-keputusan tepat yang diambil oleh para individu,

Recommend Documents