BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Istilah divestasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu divestment

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.

Uraian Teoritis

2.1.1. Divestasi. Istilah divestasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu divestment. Pengertian divestasi ditemukan dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PM.05/2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah. Divestasi adalah: “Penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.”Namun, dalam istilah lain. Para ahli yang menggunakan istilah Indonesianisasi.

Indonesianisasi

adalah tidak

saja

hanya

berarti untuk

mendapatkan keuntungan, tetapi lebih penting lagi adalah pengalihan kontrol terhadap jalannya perusahaan. Dalam definisi ini, divestasi dikonstruksikan sebagai jual-beli. Subjeknya adalah pemerintah dengan pihak lainnya. Pihak lainnya berupa orang atau badan hukum. Hal yang menjadi objek jual-belinya, yaitu surat berharga dan aset pemerintah. Definisi lain tentang divestasi dikemukakan oleh Sally Wehmeir, yaitu: “The act ot selling the shares you have bought in company or taking money away from where you have invested.”(Divestasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang penjualan saham yang dimiliki oleh perusahaan atau cara mendapatkan uang dari investasi yang dimiliki oleh seseorang).

20 Universitas Sumatera Utara

Ada dua (2) hal yang terkandung pada defenisi di atas, yaitu sebagai berikut : 1. Sebuah teori adalah seperangkat proposisi (pernyataan) yang terdiri atas konstruk-konstruk yang teridentifikasi dan saling berhubungan. 2. Teori menyusun antarhubungan seperangkat variable (konstruk) yang menyajikan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Dari kedua hal tersebut, Kerlinger menyimpulkan bahwa pada hakikatnya teori itu menjelaskan suatu fenomena. Penjelasan itu dilakukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel tertentu yang terkait dengan variabel tertentu lainnya. Variabel adalah simbol /lambang yang padanya dilekatkan bilangan atau nilai, seperti kelas sosial, jenis kelamin, aspirasi, dan lainnya. Secara etimologi divestasi merupakan terminologi ekonomi sebagai lawan kata dari investasi. Hal itu berarti divestasi hanya ada/terjadi jika telah ada investasi. Menurut Black Law Dictionary, investment adalah: “An expenditure to acquire property or other asset in order to produce revenue, the asset so acquired. The placing of capital or laying out of money in a way to secure income or profit from its employment. To purchase securites of a more or less permanent nature or to place money or property in business venture or real estatem, or otherwise let it out, so it may produce revenue or gain, or both in the future.”


Selanjutnya, menurut Achmad Antoni K. Muda dalam Kamus Lengkap Ekonomi menyatakan divestasi adalah: “penyertaan/pelepasan sebuah investasi, seperti pelepasan saham oleh pemilik saham lama, tindakan penarikan kembali penyertaan modal perusahaan ventura dari perusahaan pasangan usahanya. Divestasi model ventura dapat dilaksanakan dengan beberapa cara.” Sementara itu menurut John Clark dalam Dictionary of Insurance and Finance, Divestment adalah : “sale or liquidation of parts of company, generally in an attempt to improve efficiency, by cutting-loss making business and/or concentrating one or more product or industry. Divestment is therefore the opposite process to merger. Definisi di atas sejalan dengan pengertian Haro Johansenn dan G. Terry Page dalam International Dictionary of Management, yakni Divestasi adalah : Establishing and eliminating of unprofitable activities of business. Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan divestasi dilihat dari pertimbangan bisnis semata untuk mempertahankan profitabilitas perusahaan. Namun dalam konteks penulisan ini, Divestasi adalah divestasi wajib yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian konsekwensi ekonomis dari kewajiban hukum yang demikian sudah diperhitungkan sebelumnya dalam koridor faktor-faktor dan variabel teknis dan ekonomis. Dengan demikian logikanya kegagalan melaksanakan divestasi akan berpotensi merugikan pemerintah dan kepentingan Negara secara nasional sedang kontraktor sebaliknya berpotensi memperoleh keuntungan ekstra. Sehingga patut dan wajar kiranya


diatur ketentuan penalti (liquidated damages). Bagi pihak yang terlambat atau gagal melaksanakan divestasi. Belum diaturnya ketentuan liquidated damages tersebut mungkin karena adanya itikad baik, tetapi juga mungkin dikarenakan keterbatasan modal pengusaha nasional.

2.1.2. Teori-teori yang Menganalisis tentang Divestasi. 2.1.2.1. Teori Utilitas Teori utilitas digunakan untuk menganalisa manfaat divestasi, baik yang diakukan pemerintah Indonesia kepada pihak lainnya maupun yang dilakukan oleh badan hukum asing yang bergerak dalam bidang pertambangan kepada pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, warga Negara Indonesia ataupun badan hukum yang dikendalikan untuk menganalisis manfaat divestasi, yaitu Utilitas dan Cita Hukum. Konsep Negara kesejahteraan juga dikembangkan oleh Sir William Beveridge (1942) di Inggris. Di dalam laporannya (report), ia mengemukakan tentang program sosial dengan perincian antara lain, tentang : a. Meratakan pendapatan masyarakat. b. Usaha kesejahteraan sosial sejak manusia lahir sampai meninggal. c. Mengusahakan lapangan kerja seluas-uasnya. d. Pengawasan atas upah oleh pemerintah. e. Usaha dalam bidang pendidikan di sekolah-sekolah, pendidikan lanjutan /latihan kerja, dan sebagainya.


Konsep tentang Negara kesejahteraan dijumpai dalam pembukuan UUD 1945 dan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam pembukuan UUD 1945 ditegaskan tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu : a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. b. Memajukan kesejahteraan umum. c. Mencerdaskan kehidupan bangsa. d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sementara itu, dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 2.1.2.2. Teori Kewenangan. Teori kewenangan digunakan untuk menganalisis kewenangan dari Badan Investasi Pemerintah dalam mengadakan transaksi dengan pihak lainnya dan pemerintah daerah dalam mengadakan transaksi divestasi saham dengan badan hukum asing yang bergerak di bidang pertambangan, baik kewenangan yang ada pada Badan Investasi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah itu karena atribusi, delegasi atau mandate. 2.1.2.3. Teori Momentum Terjadinya Divestasi. Di dalam hukum positif Belanda, juga di ikuti yurisprudensi, ataupun doktrin, teori yang dianut adalah teori pengetahuan (vernemingstheorie) dengan sedikit koreksi dari ontvangstheorie (teori penerimaan). Maksudnya adalah penerapan teori pengetahuan tidak dilakukan secara mutlak sebab lalu lintas


hukum menghendaki gerak cepat dan tidak menghendaki formalitas yang kaku sehingga vernemingstheorie yang dianut karena jika harus menuggu sampai mengetahui secara langsung adanya jawaban dari pihak lawan (ontvangstheorie). Jadi dapat disimpulkan bahwa teori momentum terjadinya kontrak digunakan untuk menganalisis tentang saat terjadinya kontrak antara penjual saham dengan pembeli saham yang di divestasikan. Momentumnya terjadinya kontrak, tidak cukup dengan adanya kesepatakan para pihak, tetapi harus dituangkan dalam sebuah kontrak jual beli saham yang ditandatangani oleh para pihak. 2.1.2.4. Teori Ketidaksesuaian antara Kehendak dan Pernyataan. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, PT Newmont Nusa Tenggara telah melakukan proses penawaran saham kepada pemerintah Indonesia. Dari proses penawaran tersebut tidak dicapai kesepakatan tentang harga saham yang di tawarkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara. PT Newmont Nusa Tenggara menyetujui untuk menjual sahamnya kepada pemerintah Indonesia dengan syarat bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham itu berasal dari dana pemegang saham asing PT Newmont Nusa Tenggara yang di bayarkan dalam bentuk dividen. 2.1.2.5. Teori Konflik Teori yang digunakan untuk menganalisis sengketa divestasi saham antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia . teori konflik merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang konflik atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat.


2.1.3. Metode Divestasi (Divestitur). 2.1.3.1. Likuidasi. Asset perusahaan mungkin memiliki nilai yang lebih tinggi jika dilakukan likuidasi (liquidation) dari pada nilai sekarang dari aliran arus kas yang diharapkan, yang berasal dari asset tersebut. melalui likuidasi, penjual dapat menjual asset kebanyak pihak, yang dapat menghasilkan nilai yang lebih tinggi untuk direalisasi dari pada jika harus dijual secara satu kesatuan. 2.1.3.2. Pelepasan sebagian. Dalam hal pelepasan (self-off) sebagian, hanya sebagian dari perusahaan yang dijual. Ketika sebuah unit bisnis dijual, pembayaran biasanya diberikan dalam bentuk tunai atau sekuritas. 2.1.3.3. Pemisahan Perusahaan. Serupa dengan pelepasan, pemisahan (spin-off) melibatkan keputusan divestasi atas sebuah unit bisnis, seperti anak perusahaan yang berdiri sendiri atau sebuah divisi. Dalam pemisahan, unit bisnis tersebut tidak dijual secara tunai atau melalui sekuritas. Akan tetapi, saham biasa dalam unit tersebut didistribusikan kepada pemegang saham perusahaan secara prorata. 2.1.3.4. Equity Carve-Out Equity Care-Out hampir sama dalam beberapa hal dengan kedua bentuk divestasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, saham biasa di unit bisnis terkait di jual ke public. IPO biasanya hanya melibatkan beberapa bagian saham anak perusahaan tersebut. biasanya, induk perusahaan tetap memiliki ekuitas di anak perusahaan tersebut dan tidak menyerahkan kendali.


2.1.4. Cara Melakukan Penawaran Dalam Proses Divestasi Saham ada dua (2) cara penawaran dalam proses divestasi saham, yaitu secara : 2.1.4.1. Secara Langsung. Penawaran secara langsung merupakan penawaran dimana penanam modal asing secara langsung menawarkan saham yang didivestasi kepada pihak lainnya. Berdasarkan penawaran itu, calon pembeli dapat menyetujui atau menolak tawaran yang dilakukan oleh penanam modal asing. Penawaran secara langsung dilakukan kepada : a. Pemerintah b. Pemerintah Daerah c. Bada Usaha Milik Negara (BUMN) d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) e. Badan Usaha Swasta Nasional. 2.1.4.2 Secara Lelang. Penawaran secara lelang merupakan penawaran yang dilakukan oleh penanam modal asing kepada pihak lainnya untuk memperoleh harga tertinggi. Penawaran secara lelang dilakukan terhadap : a. Badan Usaha Swasta Nasional. b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD c. Bada Usaha Milik Negara (BUMN)


2.1.5. Syarat Melakukan Divestasi. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282); sebagimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Yang menentukan bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam rangka penanaman Modal Asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan Divestasi Saham secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Peserta Indonesia. Tujuan peraturan pemerintah diartikan sebagai kebangkitan industri pertambangan nasional. Penanaman modal asing memberikan investasi besar dan divestasi diberlakukan secara bertahap, karena selama ini perusahaan tambang nasional tidak pernah mendapat kesempatan investasi di pertambangan besar. Dengan demikian perusahaan modal asing wajib mendivestasi sahamnya kepada Peserta Indonesia paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).


2.1.6. Strategi Divestasi. Menjual sebuah divisi usaha atau bagian dari organisasi perusahaan disebut sebagai strategi divestasi. Seringkali strategi divestasi dilakukan dalam rangka memperoleh dana segar bagi kepentingan investasi atau akuisisi strategik lebih lanjut atau di bidang lain yang lebih prospektif. Divestasi bisa pula merupakan bagian dari keseluruhan strategi penciutan untukmembersihkan atau menyingkirkan berbagai bisnis yang tidak menguntungkan, yang membutuhkan terlalu banyak modal, atau bagian yang tidak sepenuhnya sesuai dengan aktivitas perusahaan.Strategi divestasi menjadi populer ketika perusahaan berupaya untuk kembali

dalam

core

competence-nya

serta

mengurangi

komleksitas

diversifikasinya agar lebih terkelola dengan baik.

2.1.7. Perusahaan Memiliki Motif untuk Divestasi. Dalam finansial dan ekonomi, divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang baru. Jadi perusahaan mempunyai beberapa motif untuk melakukan divestasi sebagai berikut : 2.1.7.1. Sebuah perusahaan akan melakukan divestasi ( menjual ) bisnis yang bukan merupakan bagian dari bidang operasional utamanya sehingga perusahaan tersebut dapat berfokus pada area bisnis terbaik yang dapat diilakukannya.


2.1.7.2. Untuk

memperoleh

keuntungan.

Divestasi

menghasilkan

keuntungan yang lebih baik bagi perusahaan karena divestasi merupakan usaha untuk menjual bisnis agar dapat memperoleh uang. 2.1.7.3. Bagi divestasi adalah kadang-kadang dipercayai bahwa nilai perusahaan yang telah melakukan divestasi (menjual bisnis mereka) lebih tinggi dari pada nilai perusahaan sebelum melakukan divestasi. Dengan kata lain, jumlah nilai asset likuidasi

pribadi

perusahaan

melebihi

nilai

pasar

bila

dibandingkan dengan perusahaan pada saat sebelum melakukan divestasi. Hal ini memperkuat keinginan perusahaaan untuk menjual apa yang seharusnya bernilai berharga dari pada terlikuidasi pada saat sebelum dilikuidasi. 2.1.7.4. Untuk divestasi adalah unit bisnis tersebut tidak menguntungkan lagi, semakin jauhnya unit bisnis yang di jalankan dari core competen

perusahaan,

maka

kemungkinan

gagal

dalam

operasionalnya semakin besar.

2.1.8. Penawaran Umum (IPO) Dalam pasar finansial, initial public offering ( IPO ) bahasa Indonesia: penawaran umum perdana adalah penjualan pertama saham umum sebuah perusahaan kepada investor umum. Menurut UU No.8 Tahun 1995, penawaran umum ( emisi / go public / initial public offering ) adalah kegiatan penawaran efek


yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

2.1.9. Manfaat Penawaran Umum. Dengan menjadi perusahaan publik, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh perusahaan, diantaranya : a.

Memperoleh Sumber Pendanaan Baru

Dana untuk pengembangan, baik untuk penarnbahan modal kerja rnaupun untuk ekspansi usaha, adalah faktor yang sering menjadi kendala banyak perusahaan. Dengan menjadi perusahaan publik kendala pendanaan tersebut akan lebih mudah diselesaikan, yaitu: Perolehan dana melalui hasil penjualan saham kepada publik. Dengan cara ini, perusahaan dapat memperoleh dana dalam jumlah yang besar dan diterima sekaligus dengan costoffund yang relatif lebih kecil dibandingkan perolehan dana melalui perbankan. Selain itu di masa mendatang, dengan telah menjadi perusahaan publik, perusahaan juga dapat melakukan secondary offering tanpa batas.

b. Memberikan Competitive Advantage untuk Pengembangan Usaha. Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan akan memperoleh banyak competitive advantages untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang, yaitu antara lain: Melalui penjualan saham kepada publik perusahaan berkesempatan untuk mengajak para partner kerjanya seperti pemasok (supplier)


dan pernbeli (buyer) untuk turut rnenjadi pemegang saham perusahaan. Dengan demikian, hubungan yang akan terjadi tidak hanya sebatas hubungan bisnis tetapi berkembang menjadi hubungan yang lebih tinggi tingkat kualitas dan loyalitasnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka sebagai salah satu pemegang saham akan memberikan komitmen yang lebih tinggi untuk turut serta membantu pengembangan perusahaan di masa depan.

c. Melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain. Pengembangan usaha melalui merger atau akuisisi merupakan salah satu cara yang cukup banyak diminati untuk mempercepat pengernbangan skala usaha perusahaan. Saham perusahaan publik yang diperdagangkan di bursa rnemiliki nilai pasar tertentu. Dengan demikian, bagi perusahaan publik yang saharnnya diperdagangkan di bursa, pembiayaan untuk merger atau akuisisi dapat lebih rnudah dilakukan yaitu melalui penerbitan saham baru sebagai alat pembiayaan merger atau akuisisi tersbut.

d. Peningkatan Kemarnpuan Going Concern Kemampuan going concern bagi perusahaan adalah kernampuan untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi apapun terrnasuk dalam kondisi yang dapat mengakibatkan bangkrutnya perusahaan, seperti terjadinya kegagalan pembayaran hutang kepada pihak ketiga, perpecahan di antara para pernegang saham pendiri, atau bahkan karena adanya perubahan dinamika pasar yang dapat rnempengaruhi kemampwn perusahaan untuk tetap dapat bertahan di bidang usahanya. Dengan


menjadi perusahaan publik, kemampuan perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan perusahaan tertutup. e.

Meningkatkan Citra Perusahaan

Dengan gopublicsuatu perusahaan akan selalu mendapat perhatian media dan komunitas keuangan. Hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut mendapat publikasi secara cuma-cuma, sehingga dapat meningkatkan citranya. Peningkatan citra tersebut tentunya akan memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha di masa depan. Hal ini sangat dirasakan oleh banyak perusahaan yang berskala kecil menengah karena dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, citra mereka menjadi setara dengan banyak perusahaan besar yang telah memiliki skala bisnis yang besar dan pengalaman historis yang lama.

f.

Meningkatkan Nilai Perusahaan

Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, setiap saat dapat diperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan. Setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di Bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.


2.1.10. Tujuan Penawaran Umum Tujuan dari Penawaran Umum yang dilakukan oleh perusahaan adalah: a. Perluasan usaha b. Memperbaiki

atau

mengoptimalkan

struktur

keuangan

dan

permodalan. c. Menimbulkan rasa kepemilikan (sense of belonging) dari stake holder d. Menjaga kelangsungan usaha dari kemungkinan perpecahan antar founders. e. Meningkatkan produktifitas karyawan. f. Meningkatkan profesionalisme manajemen. g. Meningkatkan company image dan company value.

2.1.11. Konsekuensi Penawaran Umum a. Berbagi Kepemilikan Hal ini dapat diartikan bahwa prosentase kepemilikan akan berkurang. Banyak perusahaan yang hendak gopub/icmerasa enggan karena khawatir akan kehilangan kontrol/kendali perusahaan. Sebenarnya ha1 ini tidak perlu dikhawatirkan karena jumlah minimum saham yang dipersyaratkan untuk dijual kepada publik rnelalui proses Penawaran Umum (Initia/ PPUbc Offering/IPO) tidak akan mengurangi kemampuan pemegang saham pendiri untuk tetap dapat mempertahankan kendali perusahaan.


b. Mematuhi Peraturan Pasar Modal yang Berlaku Pasar modal memang menerbitkan berbagai peraturan. Namun semua ketentuan tersebut pada dasarnya justru akan mernbantu perusahaan untuk dapat berkembang dengan cara yang baik di masa mendatang. Para pemegang saham, pendiri dan manajemen perusahaan tidak perlu khawatir dengan berbagai pemenuhan peraturan tersebut karena cukup banyak pihak profesional yang dapat dimanfaatkan jasanya untuk membantu.

2.1.12.Penetepan Divestasi Saham Pertambangan. Ada satu peraturan penting yang diperkirakan akan membuat penerimaan Negara sektor pertambangan akan meningkat tajam yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI nomor 27 tahun 2013 tentang tata cara dan penetapan harga divestasi saham serta perubahan penanaman modal di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara. Poin pentingnya adalah pada pasal 2 ayat (3) yang mengatur tentang divestasi saham secara bertahap kepada peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari persentase sebagai berikut : a. Tahun keenam 20% (dua puluh persen). b. Tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen). c. Tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen). d. Tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen). e. Tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen), dari jumlah seluruh saham.


Harga Divestasi Saham dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Operasi Produksi yang ditawarkan kepada Peserta Indonesia ditetapkan berdasarkan biaya penggantian (replacement cost) atas investasi pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Biaya penggantian (replacement cost) atas investasipemegang

IUP

Operasi

Produksi

atau

IUPK

OperasiProduksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupabiaya penggantian (replacement cost) atas jumlahkumulatif biaya investasi yang dikeluarkan sejak tahapeksplorasi sampai dengan tahun kewajiban DivestasiSaham dikurangi: a. Akumulasi penyusutan dan amortisasi yangdidasarkan atas umur ekonomis atau manfaat darigolongan harta yang berbeda-beda yang disesuaikandengan pengaruh inflasi; dan b. Kewajiban keuangan hingga akhir tahun saatkewajiban Divestasi Saham jatuh tempo.

2.1.13. Maksud, Tujuan, dan Alasan Divestasi Pemerintah. Dalam pengelolaan Investasi Pemerintah, Pusat Investasi Pemerintah sebagai pelaku investasi mempunyai peran untuk memfasilitasi terciptanya pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional. Pada prinsipnya, investasi yang telah dilaksanakan secara baik akan berakhir melalui divestasi yang juga baik. Proses divestasi yang dilakukan atas investasi surat berharga dapat memperoleh manfaat ekonomi, sedangkan divestasi atas investasi langsung dimaksudkan dapat diinvestasikan kembali dalam rangka meningkatkan fasilitas


infrastruktur dan bidang lainnya guna memacu roda perekonomian masyarakat. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah.

2.1.14. Perjanjian Kontrak Karya (KK). Perjanjian Kontrak Karya adalah perjanjian penrusahaan pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi. Di dalam perjanjian kontrak karya tersebut terdapat klausul mengenai divestasi. Pengertian divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan.

2.1.15. Kontrak Karya Sebagai Bagian Kerjasama Pertambangan Kontrak karya adalah salah satu dari jenis-jenis kerjasama dalam usaha pertambangan selain kontrak karya ada juga Kuasa Pertambangan (KP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Objek dari kontrak karya adalah perjanjian-perjanjian pertambangan di luar minyak bumi dan gas bumi seperti emas, tembaga, dan batu bara.


2.1.16. Sifat Perjanjian Kontrak Karya Kontrak karya merupakan perjanjian innomirat yaitu perjanjian yang pengaturannya tidak diatur dalam KUHPeR. Karena kontrak karya adalah perjanjian khusus yang ketentuanya merujuk pada pasal 1338 KUHPeR, yang terkenal dengan asas kebebasan berkontrak. Dimana dalam pasal 1338 para pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak yang menandatanganiny, Tetapi dibatasi oleh pasal 1320 KUHPeR. Kontrak karya adalah perjanjian yang bersifat dinamis dimana terdapat butir-butir yang dapat direnegosiasi antara lain: luas wilayah, tenaga kerja, royalti, masa kontrak, pajak, pengembangan wilayah usaha setempat, domestic market obligation, dan kepemilikan saham.

2.1.17. Arbitrase. Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Secara harfiah, arbitrase berasal dari kata arbitrare (Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Menurut Subekti Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.


Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

dan

Alternatif

Arbitrase). Perkembangan

ini

Penyelesaian sejalan

dengan

Sengketa arah

Umum

globalisasi,

(UU dimana

penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip win-win solution, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (final) dan mengikat (binding), selain sifatnya yang rahasia (confidential) dimana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri.

2.1.18. Keuntungan Arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai menguntungkan karena beberapa alasan sebagai berikut: 2.1.18.1 Kecepatan dalam proses Suatu persetujuan arbitrase harus menetapkan jangka waktu, yaitu berapa lama perselisihan atau sengketa yang diajukan kepada arbitrase harus diputuskan. Apabila para pihak tidak menentukan jangka waktu tertentu, lamanya waktu


penyelesaian akan ditentukan oleh majelis arbitrase berdasarkan aturan-aturan arbitrase yang dipilih. Pasal 31 ayat (3) menyebutkan: “Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat bitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.” 2.1.18.2. Pemeriksaan ahli di bidangnya Untuk memeriksa dan memutus perkara melalui arbitrase, para pihak diberi kesempatan untuk memilih ahli yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan sangat menguasai hal-hal yang disengketakan. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dan putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Hal itu dimungkinkan karena selain ahli hukum, di dalam badan arbitrase juga terdapat ahli-ahli lain dalam berbagai bidang misalnya ahli perbankan, ahli leasing, ahli pemborongan, ahli pengangkutan udara, laut, dan lain-lain.

2.1.18.3. Sifat konfidensialitas Pemeriksaan sengketa oleh majelis arbitrase selalu dilakukan dalam persidangan tertutup, dalam arti tidak terbuka untuk umum, dan putusan yang dijatuhkan dalam sidang tertutup tersebut hampir tidak pernah dipublikasikan. Dengan demikian, penyelesaian melalui arbitrase diharapkan dapat menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa. Dalam Pasal 27 UU No. 30/1999 disebutkan bahwa: “Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.”


Sebagai perbandingan dapat dilihat Penjelasan UU No. 30/1999, yang menyebutkan bahwa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: a. kerahasiaan sengketa para pihak dijamin; b. keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil; d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Berdasarkan penelitian penulis tentang keefektifan penggunaan arbitrase dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase selalu didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut: a. lebih cepat, karena putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga; b. dilakukan oleh ahli di bidangnya, karena arbitrase menyediakan para pakar dalam bidang tertentu yang menguasai persoalan yang


disengketakan, sehingga hasilnya (putusan arbitrase) dapat lebih dipertanggungjawabkan; dan c. kerahasiaan terjamin karena proses pemeriksaan dan putusannya tidak terbuka untuk umum, sehingga kegiatan usaha tidak terpengaruh.

2.1.19. Kelemahan Arbitrase. Beberapa faktor yang merupakan kelemahan arbitrase adalah sebagai berikut: a. Arbitrase hanya bermanfaat untuk para pihak yang bonafide (jujur). Para pihak yang bonafid adalah mereka yang memiliki kredibilitas dan integritas, artinya patuh terhadap kesepakatan, pihak yang dikalahkan harus secara suka rela melaksanakan putusan arbitrase. Sebaliknya, jika ia selalu mencari-cari peluang untuk menolak melaksanakan putusan arbitrase, perkara melalui arbitrase justru akan memakan lebih banyak biaya, bahkan lebih lama daripada proses di pengadilan. Misalnya, pengusaha yang dikalahkan tidak setuju dengan suatu putusan arbitrase, maka ia dapat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan stay of execution (penundaan pelaksanaan putusan) dengan membawa perkaranya ke pengadilan. b. Ketergantungan mutlak pada arbiter Putusan arbitrase selalu tergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Meskipun arbiter memiliki keahlian teknis yang tinggi, bukanlah hal yang mudah bagi majelis arbitrase untuk memuaskan dan memenuhi kehendak para pihak yang


bersengketa. Pihak yang kalah akan mengatakan bahwa putusan arbitrase tidak adil, demikian pula sebaliknya (pihak yang menang akan mengatakan putusan tersebut adil). Ketergantungan secara mutlak terhadap para arbiter dapat merupakan suatu kelemahan karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali (melalui proses banding). c. Tidak ada preseden putusan terdahulu. Putusan arbitrase dan seluruh pertimbangan di dalamnya bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan. Akibatnya, putusan tersebut bersifat mandiri dan terpisah dengan lainnya, sehingga tidak ada legal precedence atau keterikatan terhadap putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Artinya, putusan-putusan arbitrase atas suatu sengketa terbuang tanpa manfaat, meskipun di dalamnya mengandung argumentasi-argumentasi berbobot dari para arbiter terkenal di bidangnya. d. Masalah putusan arbitrase asing. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional memiliki hambatan sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusannya. Kesulitan itu menjadi masalah yang sangat penting karena biasanya di negara pihak yang kalah terdapat harta yang harus dieksekusi. Oleh karena itu, berhasil tidaknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkaitan erat dengan dapat tidaknya putusan arbitrase tersebut dilaksanakan di negara dari pihak yang dikalahkan.


2.2.

Penelitian Terdahulu. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan divestasi di

Indonesia. Antara lain Tulus Cristian Simbolon (2013). yang menyimpulkan bahwa setelah diverstasi dan spin off menunjukan tidak ada perbedaan yang signifikan untuk rasio-rasio keuangan yang ada (NPM, ROA, DER, CR, dan EPS). Penelitian Wahyu Septiningsih(2009) menyimpulkanmenunjukkan bahwa informasi divestasi tidakmemberikan pengaruh yang signifikan terhadap abnormal return. Hal tersebutterjadi karena objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan besar yang sudahterbiasa mengeluarkan pengumuman, dan kemungkinan ada kebocoran informasisebelum periode pengamatan


Berikut adalah tabel ringkasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan divestasi. Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu No 1.

2

Peneliti & Tahu Tulus Cristian Simbolon 2013

Wahyu Septiningsih 2009

Judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Divestasi dan Spin-Off (periode 20072012) Analisis Pengaruh Informasi Divestasi Terhadap Return Saham.

Teknik Hasil Analisis PairedSam menunjukan bahwa ple T Test pengujian secara serentak terhadap semua rasio keuangan untuk 1 tahun sebelum dengan 1 tahun setelah divestasi dan spin-off menunjukan tidak ada perbedaan yang signifikan untuk rasio-rasio keuangan yang ada (NPM, ROA, DER, CR, dan EPS). uji t one menunjukkan bahwa sample t informasi divestasi tidak test memberikan pengaruh yang signifikan terhadap abnormal return. Hal tersebut terjadi karena objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan besar yang sudah terbiasa mengeluarkan pengumuman, dan kemungkinan ada kebocoran informasi sebelum periode pengamatan sehingga di sekitar tanggal pengumuman atau pada periode pengamatan pasar sudah terbiasa dan tidak bereaksi lagi terhadap pengumuman tersebut. Pada saat itulah pengumuman divestasi sudah tidak mengandung content lagi.


2.3.

Kerangka Pemikiran. Divestasi merupakan penjualan saham perusahaan baik kepada pihak

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun kepada pihak swasta. Dari penjualan tersebut perusahaan mempunyai alasan untuk melakukan divestasi. Salah satunya adalah untuk memperoleh laba yang maksimal dan lebih fokus dalam menjalankan perusahaan induk. Keberhasilan perusahaan dalam melakukan divestasi dapat diukur dari tingkat kinerja kuangan perusahaanya dengan melakukan perbandingan laporan keuangan pada saat sebelum dan sesudah divestasi.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Istilah divestasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu divestment

Recommend Documents