BAB II TINJAUAN UMUM
2.1.
Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu contract sedangkan dalam
bahasa belanda kontrak disebut dengan overeenkomst.Dalam beberapa literatur ada yang membedakan antara istilah perjanjian dengan kontrak namun ada juga yang menyebutkan bahwa perjanjian memiliki pengertian yang sama dengan kontrak. Salah satu ahli yang memberikan pengertian berbeda antara perjanjian dengan kontrak yaitu R. Subekti, menurut beliau ruang lingkup suatu kontrak lebih sempit karena ditujukan pada suatu persetujuan yang tertulis.1 Sedangkan menurut beberapa ahli lain seperti Jacob Hans Niewenhuis, Mariam Darus Badrulzaman dan Purwahid Patrik memberikan pengertian yang sama tentang perjanjian dan kontrak. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan yang dimaksud dengan kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Berdasarkan pengertian ini maka unsur-unsur yang terdapat didalam suatu kontrak konstruksi yaitu; 1.
Adanya para pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa;
2.
adanya obyek yang diperjanjikan yaitu konstruksi;
3.
adanya dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Pasal angka 22 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan
kontrak pengadaan barang/jasa yang
1 R. Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, (selanjutnya disingkat R. Subekti II), h. 1.
selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 17 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan perjanjian jasa konstruksi yaitu suatu perjanjian antara seseorang yaitu pihak yang memborongkan pekerjaan dengan seseorang yang lain sebagai pihak pemborong pekerjaan, dimana pihak pertama menghendaki suatu hasil yang disanggupi oleh pihak lawan atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga jasa konstruksi. Hal yang terpenting bukanlah cara pemborong mengerjakan pekerjaan tersebut melainkan hasil yang akan diserahkan dalam keadaan baik dalam suatu jangka waktu yang telah diterapkan dalam perjanjian.2 Menurut Black’s Law Dictionaryyang dikutip dari buku karya Salim H.S. pengertian kontrak konstruksi atau contract contruction istype of contract in which plans and specification for construction are made a part of contract itself and commonly it secured by performance and payment bonds to protect both subcontractor and party for whom building is being constructed.Artinya kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang memuat perencanaan dan spesifikasi untuk suatu konstruksi sebagai bagian dari perjanjian tersebut dan pada umumnya kontrak tersebut untuk melindungi subkontraktor dan para pihak pemilik bangunan.3
2 R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta (selanjutnya disingkat R. Subekti III), h. 57 3 Salim H.S, op.cit. h. 91
2.2
Sumber Hukum dan Ruang Lingkup Kontrak Kerja Konstruksi Suatu kontrak kerja konstruksi merupakan suatu perikatan yang lahir dari
perjanjian oleh sebab itu kontrak kerja konstruksi tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Selain KUH Perdata, sumber hukum kontrak kerja konstruksi antara lain; a.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
b.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
c.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
f.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
g.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
h.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
i.
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
j.
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
k.
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara umum ruang lingkup diartikan sebagai suatu batasan atas suatu hal
tertentu. Menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai: a.
ketentuan tentang para pihak yang meliputi; 1.
akta badan usaha/ akta perseorangan;
2.
nama wakil/ kuasa badan usaha sesuai kewenangan pada akta badan usaha atau sertifikat keahlian kerja dan sertifikat keterampilan kerja bagi usaha orang perseorangan; dan
3. b.
tempat kedudukan dan alamat badan usaha atau usaha perseorangan.
rumusan pekerjaan yang meliputi: 1.
Pokok-pokok pekerjaan yang diperjanjikan;
2.
volume atau besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan;
3. nilai pekerjaan dan ketentuan mengenai penyesuaian nilai pekerjaan akibat fluktuasi harga untuk kontrak kerja konstruksi bertahun jamak;
c.
4.
tata cara penilaian hasil pekerjaan dan pembayaran; dan
5.
jangka waktu pelaksanaan.
pertanggungan dalam kontrak kerja konstruksi meliputi: 1. jenis pertanggungan yang menjadi kewajiban penyedia jasa yang berkaitan dengan pembayaran uang muka, pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, tenaga kerja, tuntutan pihak ketiga dan kegagalan bangunan; 2.
pertanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, meliputi: a.
nilai jaminan;
b.
jangka waktu pertanggungan;
c.
prosedur pencairan; dan
d.
hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3. dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak kerja konstruksi, pengguna jasa dapat mencairkan dan selanjutnya menggunakan jaminan dari penyedia jasa sebagai kompensasi pemenuhan kewajiban dari penyedia jasa; d.
tenaga ahli yang meliputi: 1. persyaratan klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli; 2. prosedur penerimaan dan atau pemberhentian tenaga ahli yang dipekerjakan; 3.
e.
f.
g.
jumlah tenaga ahli sesuai dengan jenis pekerjaan;
hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerja konstruksi meliputi: 1.
hak dan kewajiban pengguna jasa; dan
2.
hak dan kewajiban penyedia jasa;
cara pembayaran yang memuat; 1.
volume/besaran fisik;
2.
cara pembayaran hasil pekerjaan;
3.
jangka waktu pembayaran;
4.
denda keterlambatan pembayaran;
5.
jaminan pembayaran;
ketentuan mengenai cidera janji yang meliputi; 1.
bentuk cidera janji, meliputi:
a.
oleh penyedia jasa yang meliputi; - tidak menyelesaikan tugas; - tidak memenuhi mutu; - tidak memenuhi kuantitas; - tidak menyerahkan hasil pekerjaan.
b.
oleh pengguna jasa yang meliputi; - terlambat membayar; - tidak membayar; dan - terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan; dan
2. dalam hal terjadi cidera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi; h.
penyelesaian perselisihan memuat: 1. penyelesaian diluar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa, atau arbitrase; dan 2. penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku;
i.
ketentuan pemutusan kontrak kerja konstruksi yang memuat: 1. bentuk pemutusan yang meliputi pemutusan yang disepakati para pihak atau pemutusan secara sepihak; dan 2. hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa sebagai konsekuensi dari pemutusan kontrak kerja konstruksi;
j.
keadaan memaksa mencakup kesepakatan mengenai: 1.
risiko khusus;
2.
macam keadaan memaksa lainnya;
3. hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa pada keadaan memaksa; k.
kewajiban para pihak dalam kegagalan bangunan meliputi:
1. jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan; 2. bentuk tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan; l.
perlindungan pekerja yang memuat: 1. kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 2. bentuk tanggung jawab dalam perlindungan pekerja; dan
m.
aspek lingkungan yang memuat: 1. kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan undang-undang yang berlaku; dan 2. bentuk tanggung jawab mengenai gangguan terhadap lingkungan dan manusia.
Selain itu, ruang lingkup jasa konstruksi dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu; 1.
Tahap Perencanaan Konstruksi Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa ruang lingkup pekerjaan dalam perencanaan konstruksi meliputi; a.
Survei;
b.
Perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
c.
Studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
d.
Perencanaan teknik, operasi, dan kepemeliharaan; dan
e.
Penelitian.
2.
Tahap pelaksana konstruksi Menurut Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ruang lingkup pekerjaan dalam tahap pelaksanaan konstruksi meliputi;
a.
Arsitektural;
b.
Sipil;
c.
Mekanikal;
d.
Elektrikal; dan
e.
Tata Lingkungan.
3.
Tahap Pengawasan Konstruksi Menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ruang lingkup pekerjaan dalam tahap pengawasan konstruksi meliputi; a.
pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
b.
pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
2.3.
Para Pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi Suatu kontrak kerja konstruksi pada dasarnya harus memuat tiga unsur yaitu
adanya para pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa, adanya obyek yang diperjanjikan yaitu konstruksi dan adanya dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa.Salah satu unsur yang mutlak harus ada didalam suatu kontrak kerja konstruksi yaitu para pihak yang ada didalam suatu kontrak kerja konstruksi baik pihak yang terikat secara langsung maupun pihak yang terikat secara tidak langsung.Kontrak kerja konstruksi meliputi tiga bidang pekerjaan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.Pada prinsipnya pelaksanaan pekerjaan ini harus dilaksanakan secara terpisah dalam suatu pekerjaan konstruksi dengan tujuan untuk menghindari konflik kepentingan.Dengan demikian tidak
dibenarkan ada perangkapan fungsi pekerjaan misalnya pelaksana konstruksi merangkap konsultan pengawas.4 Pihak-pihak dalam kontrak kerja konstruksi baik yang terikat secara langsung maupun terikat secara tidak langsung disebut sebagai peserta dalam kontrak kerja konstruksi. Peserta dalam kontrak kerja konstruksi terdiri dari; a.
pihak yang memborongkan pekerjaan atau pemberi tugas atau prinsipil atau bouwheer atau aanbesteder dan sebagainya Pihak yang memborongkan pekerjaan dapat berupa perseorangan maupun
badan hukum baik itu Pemerintah maupun swasta. Hubungan hukum antara pihak yang memborongkan pekerjaan dengan pihak pemborong pekerjaan yaitu;5 1.
Hubungan hukum kedinasan yaitu apabila pihak yang memborongkan dan pihak pemborong pekerjaan adalah Pemerintah;
2.
Apabila pihak yang memborongkan pekerjaan adalah Pemerintah dan pihak pemborong pekerjaan adalah Swasta maka hubungan hukumnya disebut perjanjian jasa konstruksi yang dapat berupa akta di bawah tangan, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian Kerja/Kontrak;
3.
Apabila pihak yang memborongkan pekerjaan dan pihak pemborong pekerjaan adalah pihak swasta maka hubungan hukumnya disebut perjanjian jasa konstruksi yang dapat berupa akta di bawah tangan, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian Jasa Konstruksi/Kontrak.
b.
Pihak Pemborong Pihak pemborong pekerjaan dapat berupa perorangan maupun badan
hukum.Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan apabila si pemborong pekerjaan 4 Y. Sogar Simamora, 2013, Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia), Kantor Hukum “WINS & Partners” , Surabaya, h. 214 5F.X. Djumialdji, 1995, Perjanjian Pemborongan, Rineka Cipta, h. 8
atau penyedia barang/jasa bekerja mengadakan kontrak kerja konstruksi dengan Pemerintah sebagai pihak yang memborongkan pekerjaan atau sebagai pengguna jasa. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut; a.
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
b.
memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
c.
memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
d.
ketentuan sebagaimana dimaksud huruf c dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
e.
memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
f.
dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
g.
memiliki kemampuan untuk bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
h.
memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
i.
khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
j.
khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: SKP = KP – P KP = Kemampuan Paket, dengan ketentuan: a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b) untuk Usaha Non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = Jumlah Paket yang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
k.
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa;
l.
Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
m.
secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
n.
tidak masuk dalam Daftar Hitam;
o.
memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
p.
menandatangani pakta integritas.
c.
Pihak Perencana Dalam pelaksanaan perencanaan konstruksi ada dua pihak yang berperan yaitu
pihak pengguna jasa dan pihak perencana konstruksi.Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang
berperan
sebagai
pemberi
proyek
yang
memerlukan
layanan
jasa
perencanaan.Pihak Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa perseorangan maupun badan usaha yang dinyatakan ahli dalam bidang perencanaan jasa konstruksi. Adapun tugas dari perencana konstruksi diantaranya;6 1.
sebagai penasihat dalam hal ini membuat rencana biaya dan gambar bangunan sesuai dengan pesanan dari pihak yang memborongkan; dan
2.
sebagai wakil, dalam hal ini perencana sebagai pengawas yang bertugas untuk mengawasi jalannya pekerjaan.
d.
Pihak Pengawas atau Direksi Pihak pengawas atau direksi bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan jasa konstruksi. Hal-hal yang dilakukan oleh pihak pengawas atau direksi antara lain memberikan petunjuk-petunjuk, memborongkan pekerjaan, memeriksa ketersediaan bahan, memeriksa lamanya waktu pembangunan berlangsung dan terakhir memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan. 2.4.
Jenis-jenis Kontrak Kerja Konstruksi
6Ibid, h. 11
Kontrak kerja konstruksi yang ada di Indonesia terdiri dari berbagai macam. Jenis-jenis kontrak kerja konstruksi dapat dilihat menurut ruang lingkup pekerjaan atau usahanya, dilihat menurut imbalan pekerjaan, dilihat menurut jangka waktu pekerjaan dan dilihat menurut cara pembayaran hasil pekerjaan.7 a.
Jenis kontrak kerja konstruksi yang dilihat berdasarkan ruang lingkup
pekerjaan atau usahanya telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Kontrak kerja konstruksi apabila dilihat menurut ruang lingkup pekerjaan atau usahanya terdiri dari tiga jenis yaitu: 1.
Kontrak perencanaan konstruksi Kontrak perencanaan konstruksi yaitu suatu kontrak yang dibuat oleh masingmasing pihak dalam kontrak salah satunya pihak perencana.Pihak perencana memberikan layanan jasa perencanaan pekerjaan yang meliputi rangkaian kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan kontrak kerja konstruksi.Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (2) studi pengembangan meliputi studi insepsion, studi fisibilitas dan penyusunan kerangka usulan.
2.
Kontrak pelaksanaan konstruksi Kontrak pelaksanaan konstruksi merupakan suatu kontrak yang terjadi antara orang perorangan atau badan usaha dengan pihak lain dalam pelaksanaan konstruksi. Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (3) pekerjaan pelaksanaan konstruksi dilakukan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan hasil akhir pekerjaan atau per bagian kegiatan.
3.
Kontrak pengawasan konstruksi Kontrak pengawasan konstruksi merupakan kontrak antara orang perorangan atau badan usaha dengan pihak lainnya dalam pengawasan konstruksi.Menurut 7Ibid, 91
Pasal 4 ayat (4) usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan mulai baik keseluruhan maupun sebagian pelaksanaan konstruksi. b.
Jenis kontrak kerja konstruksi yang dilihat menurut imbalannya. Kontrak kerja
konstruksi yang dilihat menurut imbalannya diatur dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi. Jenis-jenis kontrak kerja konstruksi yang dilihat menurut imbalannya yaitu: 1.
Kontrak kerja konstruksi dengan imbalan lump sum Kontrak kerja konstruksi dengan imbalan lump sum yaitu kontrak antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu serta jumlah harga yang sudah pasti dan tetap. Dengan demikian seluruh risiko yang kemungkinan terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan menjadi tanggung jawab penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi yang telah ditentukan tidak berubah.
2.
Kontrak kerja konstruksi dalam bentuk imbalan harga satuan Kontrak kerja konstruksi dengan harga satuan yaitu kontrak jasa penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsure pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu.Volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama yang telah dilakukan oleh penyedia jasa.
3.
Kontrak kerja konstruksi dalam bentuk biaya tambahan imbalan jasa Kontrak kerja konstruksi dalam bentuk biaya tambahan imbalan jasa yaitu kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu namun jenis pekerjaan dan volume pekerjaannya belum diketahui secara pasti
sehingga pembayaran pekerjaan dilakukan sesuai dengan pengeluaran biaya ditambah dengan imbalan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 4.
Kontrak kerja konstruksi dalam bentuk imbalan gabungan antara lump sumdan harga satuan Kontrak kerja jenis ini merupakan gabungan antara kontrak kerja konstruksi dalam bentuk imbalan lump sum dan atau harga satuan dan atau tambah imbalan jasa dalam satu pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak atas suatu pekerjaan.
5.
Kontrak kerja konstruksi dalam bentuk imbalan aliansi Kontrak kerja konstruksi dalam bentuk imbalan aliansi merupakan kontrak pengadaan jasa yang mana ruang lingkup harga kontrak refrensi telah ditetapkan namun volume pekerjaan belum diketahui atau dirinci secara pasti. Selanjutnya pembayaran atas pekerjaannya dilakukan dengan cara biaya tambah imbal jasa dengan suatu pembagian tertentu yang telah disepakati atas penghematan atau pun biaya lebih yang timbul karena adanya perbedaan antara biaya sebenarnya dengan harga kontrak refrensi.
c.
Jenis kontrak kerja konstruksi yang dilihat berdasarkan jangka waktu
penyelesaian pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kontrak kerja konstruksi jenis ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu; 1.
Tahun tunggal yaitu suatu pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai dalam waktu satu tahun;
2.
Tahun jamak yaitu suatu pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai dalam waktu lebih dari satu tahun.
d.
Jenis kontrak kerja konstruksi yang dilihat menurut cara pembayaran hasil
pekerjaan. Kontrak jenis ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu; 1.
Cara pembayaran hasil pembayaran sesuai dengan kemajuan pekerjaan yaitu kontrak yang pembayaran hasil pekerjaannya dilakukan dalam beberapa tahapan atau bisa juga dilakukan sekaligus setelah pekerjaan fisik selesai seratus persen;
2.
Cara pembayaran hasil pekerjaan secara berkala yaitu kontrak yang pembayaran hasil pekerjaannya dilakukan secara bulanan pada saat akhir bulan.
e.
Jenis kontrak kerja konstruksi dalam pelaksanaan proyek Pemerintah.
Kontrak jenis ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu; 1.
Kontrak pengadaan barang yaitu suatu kontrak kerja konstruksi yang objeknya berupa barang yang akan dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah;
2.
Kontrak konsultansi yaitu kontrak kerja konstruksi yang dibuat oleh para pihak yang mana pihak penyedia jasa memberikan layanan jasa professional dalam berbagai bidang untuk mencapai sasaran tertentu yang hasilnya berbentuk piranti lunak.
