11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1 Landasan Teori 2.1.1
Stakeholder Theory Stakeholder theory pertama kali dikemukakan oleh Freeman (1984: 1-25)
yang menyatakan: “Any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the firm's objectives”. Masih menurut Freeman, kelompokkelompok ataupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi prestasi tersebut terdiri internal change dan external change sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.1. Perubah dari dalam (Internal Change) terdiri atas para pemilik, para pelanggan, para pekerja dan para pemasok. Perubah dari luar (External Change) terdiri atas pemerintah, para pesaing, kelompok advokasi konsumen, para pegiat lingkungan, kelompok-kelompok dengan ketertarikan khusus maupun media. Faktor internal dan ekternal tersebut membentuk sebuah kombinasi yang dapat mempengaruhi perusahaan. Gambar 2.1 Internal-External Change Stakeholder INTERNAL CHANGE
EXTERNAL CHANGE
Ownners Customers Employers Suppliers
Goverments Competitors Consumer Advocates Environmentalist Special Interest Group Media
FIRM
12
Selain dari posisi perubah, stakeholder juga dapat dipandang dari perannya yang terdiri atas primary stakeholder dan secondary stakeholder (Freeman, 2010: 24) sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 2.2. Berdasarkan perspektif ini, stakeholder utama (Primary Stakeholder) diantaranya para penyandang dana, para pemasok, para pekerja, para pelanggan maupun komunitas-komunitas. Stakeholder kedua (Secondary Stakeholder) terdiri atas pemerintah, para pesaing, kelompok advokasi konsumen, kelompok dengan ketertarikan khusus maupun media. Faktor-faktor tersebut juga membentuk sebuah kombinasi yang dapat mempengaruhi perusahaan. Gambar 2.2 Primary-Secondary Stakeholder
13
Perspektif-perspektif di atas sejalan dengan mekanisme corporate governance. Mekanisme yang dapat digunakan untuk menciptakan good governance terbagi menjadi dua, yaitu: mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal bertujuan menyeimbangkan peran dari tiga kelompok pemain, yaitu: pemegang saham, Dewan Komisaris dan manajer. Sedangkan mekanisme eksternal merupakan peraturan formal dan perundangundangan yang didesain untuk memastikan bahwa perusahaan bersaing dalam koridor standar yang diberlakukan, yaitu fairness, transparancy, accountability dan responsibility dalam upaya melindungi pemegang saham, konsumen, karyawan, lingkungan bahkan pesaing dari praktik yang curang (Babatunde, dan Olaniran, 2009) dimana stakeholder theory menjadi salah satu teori dasar dalam pengembangan konsep corporate governance (Tricker, 1994:98).
2.1.2
Tata Kelola (Corporate Governance) Konsep mengenai corporate governance relatif baru jika dibandingkan
dengan teori lain misalnya agency theory, stewardship theory maupun stakeholder theory. Dalam sebuah definisi yang menjelaskan tentang corporate governance (Hartman et. al. 2014:572), sebagai berikut: “The structure by the which corporation are managed, directed, and controled toward the objectives of fairnes, accountability and transparency. The structure generally will determine the relationship beetwen the board of directors, the shareholders or owners of the firm, and the firm’s executive or management”. Dalam definisi tersebut dapat dipahami bahwa corporate governance dapat diartikan sebagai suatu struktur perusahaan yang dikelola, diarahkan dan
14
dikendalikan menuju tujuan yang berkeadilan, akuntabel dan transparans. Strukturnya secara umum akan menentukan hubungan antara dewan direksi, pemegang saham atau pemilik perusahaan, dan eksekutif perusahaan atau manajemen. Begitu pula Agoes et. al. (2009:103) mendefenisikan corporate governance sebagai berikut: “Sistem dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip serta nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi stakeholder, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi serta meningkatkan upaya agar para stakeholder tidak dirugikan. Masih menurut Agoes, faktor-faktor corporate governance diantaranya kewajaran (fairness), transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kemandirian/independensi”. Definisi lain corporate governance diartikan sebagai suatu lingkungan yang terbentuk atas kepercayaan, etika, nilai-nilai moral dan kepercayaan, yang merupakan suatu upaya sinergis dari seluruh pihak yang berkepentingan, yaitu stakeholder. Pada teori tersebut dijelakan bahwa stakeholder meliputi pemerintah, masyarakat umum, profesional, penyedia jasa, dan juga sektor korporasi (Crowther and Seifi. 2011). Berdasarkan tiga konsep corporate governance tersebut di atas, maka corporate governance dapat dipahami dalam point-point sebagai berikut: a.
Corporate governance membahas tata hubungan para pemangku kepentingan (stakeholder) diantaranya pemegang saham (shareholder), Dewan Komisaris (board), eksekutif (management), maupun stakeholder lainya.
b.
Bertujuan meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi stakeholder.
15
c.
Mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi serta meningkatkan upaya para stakeholder
tidak
dirugikan. d.
Terbentuk atas kepercayaan, etika, nilai-nilai moral dan kepercayaan untuk sinergisitas para stakeholder.
e.
Faktor-faktor corporate governance terdiri dari kewajaran (fairness), transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kemandirian atau independensi. Sebagaimana dijelaskan di atas, konsep ini digunakan karena corporate
governance tidak hanya membahas hubungan antara principal dengan agent maupun principal dengan principal sebagaimana dalam agency theory. Konsep corporate governance memiliki mekanisme dan cakupan lebih luas yaitu membahas hubungan perusahaan dengan semua stakeholder. Konsep corporate governance dapat menjelaskan kinerja keuangan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini dengan alur sebagai berikut: a. Agoes et. al. (2009:103) menyatakan salah satu tujuan corporate governance adalah meningkatkan kinerja perusahaan. b. Hoque (2006:144) salah satu unsur kinerja perusahaan adalah kinerja keuangan, kinerja yang memfokuskan pada aspkek keuangan. c. Maka secara konsep, corporate governance dapat menjelaskan kinerja keuangan perusahaan. Secara
teknis,
mekanisme/proses
corporate
governance
dapat
mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, salah satunya peran Dewan
16
Komisaris (board) itu sendiri. Aktivitas atau peran Dewan Komisaris (board) dapat dipisahkan menjadi 2 kategori yaitu peran performance dan peran conformance. Peran performance memiliki pengertian bahwa Dewan Komisaris (board) fokus pada isu-isu dan kebijakan strategis di masa datang dan melakukan setting
untuk
mengarahkan
perusahaan.
Sedangkan
peran
conformance
menjelaskan bahwa Dewan Komisaris (Board) bertugas memastikan bahwa perusahaan telah sesuai dengan kebijakan, prosedur dan rencana yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan benar-benar bertanggung jawab (Tricker, 1994:98). Selanjutnya apabila peran performance dan conformance berjalan dengan baik, diharapkan kinerja eksekutif perusahaan juga akan meningkat. Dengan meningkatnya kinerja eksekutif perusahaan diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan khususnya kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa tata kelola perusahaan dan manajemen perusahaan didefinisikan dalam konteks doktrin hukum dan kegiatan peraturan yang menguraikan hak dan tanggung jawab dalam hubungan dua dimensi antara dewan komisarisi (bertindak sebagai agen dari pemegang saham) dan senior manajemen (Tricker, 1994:10). Dengan demikian sangat jelas betapa eratnya hubungan antara corporate governance, manajemen dan kinerja keuangan. Sebagaimana dijelaskan dalan mekanisme corporate governance maupun faktor perubah prestasi perusahaan, salah satu aspek penting yang sangat berperan dalam dua mekanisme tersebut adalah komite audit, unit audit internal dan auditor independen. Boynton (1995: 6) menyatakan bahwa: “Independent auditors are either individual practitioners or members of public accounting firms who render professional auditing services to clients.
17
By virtue of their education, training, and experience, independent auditors are qualified to perform each of the types of audits described previously. The clients of independent auditors may include profit-making business enterprises, not-for-profit organizations, govermental agency and individuals”. Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa audior indpenden dapat seorang praktisi individu, anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit profesional kepada klien. Untuk dapat menjalankan tugas profesinya, auditor independen harus memiliki syarat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, auditor untuk melakukan setiap jenis audit. Klien auditor independen dapat mencakup perusahaan bisnis yang menghasilkan keuntungan, lembaga non profit, instansi pemerintah dan individu. Berkaitan dengan unit audit internal, masih menurut Boynton (1995: 7) menyatakan bahwa: “Internal auditors are employee of the companies the audit. This type of the auditor is involved in an independents appraisal activity, called internal auditing, within an organization as a service to the organization. The objective of internal auditing is to assist the management of the organization in effective discharge of its responsibility”. The scope of internal audit fuction extends to all phases of an organization’s activities. Internal auditors are primarily involved with companies and operational audits. However, as in explained later, the work of internal auditors may supplement the work of independent auditors in financial statement auditors”. Moeller (2005: 3) menekankan fungsi internal auditor dengan mengutip definisi modern internal auditor yang merujuk Proffesional Standarts of the Institute of Internal Auditor (IIA). Organisasi ini mendefinisikan fungsi internal auditor dan penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan sebagai layanan untuk organisasi.
18
Menurut Committee on Corporate Laws of The American Bar Assosiation dalam Braiotta Jr (1999: 12) fungsi komite audit adalah sebagai berikut: “it is capacity as the communication link between the board of directorsas representative stakeholders, on the one hand, and the independent auditor, on the other the hand, the audit committe should have prime responsibility for the dischargevof at least the following four fuction: a) to recomended the particular persons or firm to employed by the corporation as its independent auditors, b)to consult with the persons so chosen to the independent auditors with regard to the plant of audit, c)to review, in consultation with the independent auditors, their report of audit, or proposed report of audit, and the accoumpanying management letter, if any, and:, d)to consult with the independent auditors (periodically, as appropriate, out of the presence of managment) with regard to the adequacy of internal control, and if need be, to consult also with the internal auditors (since their product has a strong influence on the quality and integrity of the resulting independent audit)”. Definisi di atas menjelaskan bahwa komite audit sebagai sebagai penghubung komunikasi antara Dewan Komisaris yang merepresentasikan stockholder dan auditor independen. Komite audit memiliki tanggung jawab utama diantaranya: a) merekomendasikan pihak-pihak untuk dipekerjakan oleh perusahaan sebagai auditor independen, b) berkonsultasi dengan pihak tertentu memilih untuk auditor independen berkaitan dengan rencana audit, c) meninjau, dan berkonsultasi dengan independen auditor, laporan audit mereka, atau laporan audit yang diusulkan, dan surat manajemen yang menyertai, jika ada, dan, d) berkonsultasi dengan auditor independen (secara berkala, sesuai, dari kehadiran manajemen) sehubungan dengan kecukupan pengendalian internal, dan jika perlu, berkonsultasi juga dengan auditor internal (karena produk mereka memiliki
19
pengaruh yang kuat pada kualitas dan integritas audit independen yang dihasilkan)". Selanjutnya, Braiotta Jr (1999: 14-17) merumuskan fungsi komite audit menjadi 3 fungsi dasar diantaranya: a.
Fungsi perencanaan
b.
Fungsi Monitoring
c.
Fungsi Pelaporan Berdasarkan kajian teori di atas, kita dapat menentukan beberapa variabel
yang muncul dalam corporate governance. Beberapa variabel yang muncul dalam corporate governance diantaranya sebagai berikut: a.
Kewajaran (fairness)
b.
Transparansi
c.
Akuntabilitas
d.
Pertanggungjawaban
e.
Kemandirian/independensi Selanjutnya, dalam penelitian ini hanya digunakan dua variabel yaitu
transparansi dan independensi. Independensi dipilih karena komisaris independen dapat meningkatkan kemampuan Dewan Komisaris dan lebih efisien dalam memonitor manajemen (Fama and Jensen, 1983). Transparansi dipilih karena hal tersebut merupakan kunci untuk pengembangan pasar modal, dimana pemegang saham menjadi salah satu stockholder yang penting dalam perusahaan publik (Worlbank, 2015).
20
Kinerja keuangan menjadi topik utama penelitian, yang memiliki keterkaitan dengan variabel independen. Independensi dan transparansi sebagai bagian aspek pokok corporate governace akan berpengaruh terhadapa kinerja perusahaan. Salah satu unsur ukuran kinerja perusahaan adalah kinerja keuangan. Komisaris independen dapat meningkatkan kemampuan Dewan Komisaris dan lebih efisien dalam memonitor manajemen (Fama and Jensen, 1983). Selain hal tersebut auditor eksternal juga memainkan peran yang signifikan terhadap tata kelola perusahaan (Orazalin, Nurlon ett al, 2014). Begitu pula
telah terjadi
peningkatan tata kelola perusahaan di Eropa setelah kasus Enron, akan memerlukan keterlibatan perantara seperti auditor eksternal (Ojo, 2009). Dengan demikian, independensi dan transparansi corporate governance diharapkan akan lebih efektif dalam melakukan monitor terhadap manajemen. Pada gilirannya, akan diperoleh suatu kepastian bahwa manajemen telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, benar, efektif dan efesien. Akhir dari hal-hal tersebut kinerja keuangan yang baik dan keberlangsungan bisnis menjadi harapan stakeholder akan terpenuhi. 2.2 Kinerja dan Kinerja Keuangan Definisi kinerja menurut Bernardin (1993: 379) performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period. Menurut definisi tersebut dapat dipahamai bahwa kinerja merupakan catatan catatan hasil-hasil dari suatu fungsi-fugsi pekerjaan selama kurun waktu tertentu. Tanpa adanya catatan dan batasan waktu, kita akan sangat sulit mengidentifikasikan kinerja.
21
Definisi yang lain sebagaimanan menurut Gibson, ett. all (2006:372) Job performance are the outcome of jobs the relative the purposes of the organization such as quality, efficiency, an d other criteria of effectiveness. Unsur pokok dari kinerja menurut teori ini adanya hasil yang relatif berdasarkan tujuan termasuk kualitas, efesiensi maupun kriteria lain tentang efektivitas. Dengan demikian tujuan, hasil, kualitas dan efektivitas menjadi unsur pokok dari definisi tersebut. Definisi kinerja kadang juga dapat dilihat dari perspektif seorang manajer. Menurut perspektif ini, kenerja berarti kepastian tentang karyawan atau kelompok kerja apa yang mereka harapkan, yang tetap fokus agar kinerjanya tetap efektif. Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Cascio, a manager who defines performance ensures that individual employees or team know what is expected of them, and that they stay focused on effective performance (Cascio, 2010:331). Berdasarkan tiga definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan tentang kinerja adalah catatan hasil atas fungsi-fungsi pekerjaan, agar tercapai efektifitas dan efesiensi berdasarkan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hoque (2006:141-164) memaparkan bahwa pengukuran kinerja dapat dibagi menjadi dua macam yaitu kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Masih menurut Hoque, pengukuran kinerja keuangan merupakan pengukuran kinerja yang fokus pada aspek-aspek keuangan dari suatu organisasi. Hal tersebut, selanjutnya disebut pengukuran berdasarkan akuntansi karena didasarkan laporan keuangan diantaranya laporan pendapatan (laba-Rugi) dan laporan posisi keuangan (neraca).
22
Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat berdasarkan tingkat profitabilitas perusahaan tersebut. Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sebuah keputusan dan kebijakan, yang diukur dengan beberapa rasio diantaranya Brigham, (2004: 238-240) : a.
Profit Margin on Sales
Profit margin on sales dihitung dengan membagi net income perusahaan dengan total pendapatan, yang dituliskan dalam persamaan sebagai berikut: Profit Margin on Sales = b.
Net Income to Common stocholder Sales
Basic Earning Power (BEP)
Basic Erning Power (BEP) ratio dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan total aset, yang dituliskan dalam persamaan sebagai berikut: BEP =
c.
EBIT Total Assets
Return on Total Assets (ROA) Return on Total Assets (ROA) ratio dihitung dengan net income perusahaan terhadap total aset perusahaan tersebut, persamaannya sebagai berikut: ROA =
d.
Net Income to Common stocholder Total Assets
Return on Comon Equity (ROCE)
Return on Comon Equity (ROCE) dihitung dengan membagi Net Income to Common stocholder terhadap Common Equity, yang ditulis dalam persamaan sebagai berikut: ROCE =
Net Income to Common stocholder Common Equity
23
Dalam penelitian ini, kinerja keuangan perusahaan diukur menggunakan Return on Total Assets (ROA). Hal ini dipilih karena ROA cukup menggambarkan kinerja keuangan karena merupakan hasil bersih perusahaan atas sejumlah aset yang digunakan. 2.3 Independensi Definisi independensi dalam konteks copororate governance penelitian ini merujuk pada beberapa sumber yang dijadikan acuan. Menurut asosiasi akuntan yang menyatakan independensi adalah kemampuan “berdiri secara terpisah” dari pengaruh yang tidak pantas dan untuk bebas dari “tangkapan manajerial” agar dapat membuat keputusan yang benar dan tidak terkontaminasi pada isu tertentu (ACCA, 2011). Mandiri, bebas dari pengaruh manajemen dan tidak terkontaminasi atas isu-isu tertentu menjadi titik tekan pada definisi ini. Definisi lain, menyatakan bahwa independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan (Agoes, 2009:146). Sebagaimana defenisi menurut Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), teori atau definisi ini juga mensyaratkan adanya kebebasan tidak di bawah pengaruh atau tekanan. Lebih tegas, definisi ini bebas tekanan dan pengaruh dari pihak manapun, bukan hanya manajemen tetapi juga harus bebas tekanan dari pihak lain termasuk pemegang saham (ACCA, 2014). Salah satu argumen utama untuk memasuk komisaris non-eksekutif, maupun komisaris outsider untuk memenuhi perspektif independen dan obyektif yang dapat membawa ke forum musyawarah dewan komisaris. Komisaris outsider
24
dapat memberikan kontribusi penting sebagai bagian dari pemeriksaan dan mekanisme keseimbangan untuk memastikan bahwa direktur eksekutif tidak memperlakukan
perusahaan
sebagai
milik
pribadi
mereka.
Akibatnya,
independensi/kemandirian dapat menjadi masalah penting. Namun demikian, komisaris non eksekutif maupun komisaris outsider tidak secara otomatis menjadi komisaris independen (Tricker, 1994:43). Selain komisaris maupun CEO independen, auditor independen juga merupakan hal yang sangat penting. Sebagaimana Boynton (1995: 6) menyatakan: “Independent auditors are either individual practitioners or members of public accounting firms who render professional auditing services to clients. By virtue of their education, training, and experience, independent auditors are qualified to perform each of the types of audits described previously. The clients of independent auditors may include profit-making business enterprises, not-for-profit organizations, govermental agency and individuals”. Dengan merujuk beberapa penelitian pendahuluan, Big4 auditor dapat merepresentasikan auditor independen. Selanjutnya, Big4 auditor dijadikan bencmark atas auditor independen. 2.4 Transparansi Peran auditor internal dan auditor independen ternyata memiliki fungsi yang saling mendukung dan memperkuat. Pengungkapan internal auditor menjadi salah satu faktor penting dalam aspek corporate governance. Boynton (1995: 7) menyatakan: “Internal auditors are employee of the companies the audit. This type of the auditor is involved in an independents appraisal activity, called internal auditing, within an oeganization as a service to the organization. The objective of internal auditing is to assist the management of the organization in effective discharge of its responsibility. The scope of internal audit fuction
25
extends to all phases of an organization’s activities. Internal auditors are primarily involved with companies and operational audits. However, as in explained later, the work of internal auditors may supplement the work of independent auditors in financial statement auditors”. Definisi di atas menjelaskan bahwa auditor internal adalah karyawan dari perusahaan audit. Jenis auditor yang terlibat dalam suatu kegiatan penilaian independen, yang disebut audit internal, dalam sebuah organisasi sebagai layanan untuk organisasi. Tujuan dari audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi secara efektif sesuai tanggung jawabnya. Ruang lingkup fungsi audit internal meliputi seluruh tahapan kegiatan organisasi. Auditor internal terutama terlibat dengan perusahaan dan audit operasional. Namun, seperti dalam dijelaskan kemudian, pekerjaan auditor internal dapat melengkapi pekerjaan auditor independen dalam mengaudit laporan keuangan". Selain hal tersebut, menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat dapat dilakukan melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi (KNKG, 2015). Prinsip transparansi, artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Transparansi diukur dengan cara mengungkapkan beberapa atribut dan indikator yang telah ditentukan. Sebagaimana keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-431/BL/2012 yang mengatur transparansi dengan penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.
26
Dalam dasar yuridis tersebut, transparansi tata kelola perusahaan diukur berdasarkan pengungkapan beberapa atribut sebagai berikut: 2.4.1
Dewan Komisaris, mencakup antara lain:
a.
Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
b.
Pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris; dan
c.
Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya,
frekuensi rapat
Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan dengan Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut Pengungkapan Dewan Komisaris dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas Dewan Komisaris dan transparansi serta kepercayaan oleh para stakeholder. Semakin meningkatnya profesionalitas dan komisaris, transparansi dan kepercayaan dari internal maupun external perusahaan diharapkan akan meningkatkan kondusifitas lingkuangan kerja yang akan dikuti peningkatan kinerja perusahaan secara umum dan kinerja keuangan secara khusus. 2.4.2 a.
Direksi, mencakup antara lain:
Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;
b.
Pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja perusahaan;
c.
Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;
27
d.
Keputusan RUPS tahun sebelumnya dan realisasinya pada tahun buku, serta alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan
e.
Pengungkapan kebijakan perusahaan tentang penilaian terhadap kinerja anggota direksi (jika ada); Begitu pula pengungkapan dewan direksi juga diharapkan akan
meningkatkan profesionalitas dewan direksi. Profesionalitas dapat dicapai karena eksekutif hars transparan dan otomatis diawasi oleh semua stakeholder. Muara dari penjelasan ini, kinerja perusahaan secara umum dan kinerja keuanga secara khusus akan meningkat. 2.4.3
Komite Audit, mencakup antara lain:
a.
Nama;
b.
Riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukkan;
c.
Riwayat pendidikan;
d.
Periode jabatan anggota Komite Audit;
e.
Pengungkapan independensi Kkomite Audit;
f.
Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut;
g.
Uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (charter) komite audit; Salah satu fungsi komite audit adalah menjembatani antara auditor
internal dan auditor eksternal. Subtansi kegiatan auditor adalah pengawasan. Semakin baik dan profesional komite audit akan semakin meningkatkan tugas dan
28
fungsi komite tersebut, maupun tugas dan fungsi auditor internal dan eksternal. Sikap profesional yang dibangun oleh pihak-pihak tersebut menjamin bahwa laporan kinerja keuangan perusahaan disampaikan dalam laporan tahunan secara benar dan wajar. 2.4.4
Komite lain, yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka
mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti komite nominasi dan remunerasi, yang a.
Nama;
b.
Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan;
c.
Riwayat pendidikan;
d.
Periode jabatan anggota komite;
e.
Pengungkapan kebijakan perusahaan mengenai independensi komite;
f.
Uraian tugas dan tanggung jawab;
g.
Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan
h.
Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; Komite ini berfungsi menduung komite-komite utama. Jenis dan macam
komite ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Dukungan yang baik dan mumpuni diharapkan akan meningkatkan fungsi utama perusahaan termasuk didalamnya adalah kinerja keuangan.
29
2.4.5
Uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan, meliputi:
a.
Nama;
b.
Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan;
c.
Riwayat pendidikan;
d.
Periode jabatan sekretaris perusahaan;
e.
Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; Sekretaris perusahaan memiliki peran yang strategis bagi perusahaan.
Banyak hal-hal teknis sebelum diambil keputusan oleh pihak yang berkompeten terlebih dahulu direncanakan dan dikonsep oleh sekretaris perusahaan. Konsepkonsep tersebut selanjutnya yang akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan strategis dan akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 2.4.6
Uraian mengenai Unit Audit Internal meliputi:
a.
Nama;
b.
Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan;
c.
Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);
d.
Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;
e.
Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (charter) Unit Audit Internal;
f.
Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku; Salah satu deteksi dini dalam perusahaan adalah unit audit internal
dengan merevie sistem pengendalian intern dan praktik-praktik yang dilakukan
30
oleh eksekutif perusahaan. Selain hal tersebut, auditor external sangat membutuhkan informasi dan masukan dari auditor internal agar tidak bias dalam mengambil keputusan audit. Dukungan inilah yang akan meningkatkan peran dan fungsi aspek lain perusahaan yang akan bersinergi meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 2.4.7
Uraian mengenai sistem pengendalian interen (internal control) yang
diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai: a.
Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan
b.
Reviu atas efektivitas sistem pengendalian interen; Auditor internal dan auditor eksternal sebelum melakukan audit subtantif
diwajibkan melakukan review terhadap sistem pengendalian internal. Dengan diungkapkan sistem pengendalian internal para stakeholder, auditor internal dan auditor eksternal akan dapat melakukan fungsi cross check and balance dengan cara pandang yang sama. Cara pandang yang sama ini akan meningkatkan kondusifitas lingkungan kerja dan akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 2.4.8
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan, paling
kurang mengenai: a.
Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan;
b.
Jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan
c.
Reviu atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan;
31
Pengungkapan sistem manajemen risiko akan memberi dampak pemahaman yang tidak beragam bagi para stakeholder. Pemahaman yang sama akan memicu komunikasi yang sehat antar stakeholder. Pemahaman yang sama ini
pada
giliransnya
akan
dapat
mengeliminasi
masalah
hukum
dan
meminimalkan biaya yang mungkin muncul atas potemsi konflik yang muncul. 2.4.9
Perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik,
entitas anak, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, antara lain meliputi: a.
Pokok perkara/gugatan;
b.
Status penyelesaian perkara/gugatan; dan
c.
Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan. Jika ada perkara perkara penting yang dihadapi oleh emiten atau
perusahaan publik, entitas anak, anggota Dewan Komisaris dan direksi yang sedang menjabat perlu diugkapkan. Para stakeholder berhak tahu masalah yang sebenarnya terjadi terturma para pememgang saham dan pemberi pinjaman. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan melindungi para stakeholder dari praktik-praktik yang tidak sehat. 2.4.10 Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun buku terakhir (jika ada); Begitupula pengungkapan informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, anggota Dewan Komisaris dan
32
direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun buku terakhir (jika ada). Sekali lagi para stakeholder berhak tahu masalah yang sebenarnya terjadi terturma para pememgang saham dan pemberi pinjaman. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan melindungi para stakeholder dari praktik-praktik yang tidak sehat. 2.4.11 Informasi mengenai kode etik dan budaya perusahaan (jika ada), meliputi: a.
Pokok-pokok kode etik;
b.
Pokok-pokok budaya perusahaan (corporate culture);
c.
Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan
d.
Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi dewan komisaris, direksi, dan karyawan perusahaan; Kode etik perusahaan merupakan salah satu upaya melembagakan etika
dalam struktur perusahaan. Kode etik perusahaan akan memberi manfaat diantaranya meningkatkan kredibilitas perusahaan, mengeliminasi gray are (wilayah abu-abu), maupun pengaturan tentang tanggungjawab sosial perusahaan. Memperhatikan kelebihan yang dimiliki perusahaan yang memiliki kode etik, diyakini akan meningkatkan lingkungan kerja yang nyaman dan meningatkan kinerja keuangan perusahaan. 2.4.12 Uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain jumlah, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga exercise (jika ada);
33
Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan emiten atau perusahaan publik, antara lain jumlah, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga exercise (jika ada) perlu diungkapkan. Selain meningkatkan transparansi pengelolaan, pengalihan sebagian saham kepada karyawan diyakini akan meningkatkan semangat dan etos kerja karyawan karena selain sebagai karyawan biasa, para karyawan merasa memiliki perusahaan. Giliran akhir dari semua itu adalah transparansi dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan akan meningkat. 2.4.13 Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan (jika ada), antara lain meliputi: a.
Cara penyampaian laporan pelanggaran;
b.
Perlindungan bagi pelapor;
c.
Penanganan pengaduan;
d.
Pihak yang mengelola pengaduan; dan
e.
Hasil dari penanganan pengaduan. Jika ada, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di emiten
atau perusahaan publik yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan juga perlu diuangkapkan. Hal ini juga akan meningkatkan kredibilitas perusahaan maupun mengurangi kejahatan yang terstruktur (konspirasi). Dengan demikian kinerja yang dihasilkan maupun kinerja yang dilaporkan akan meningkat secara kualitas maupun kuantitas.
34
2.5 Penelitian Terdahulu Penelitian Ong (2015) tentang atribut-atribut corporate governance dan kinerja keuangan industri minyak dan gas di Malaysia. Kinerja keuangan diukur menggunakan ROE dan ROA, sedangkan faktor corporate governance dalam penelitian tersebut diukur dengan atribut board composition, chairman/CEO duality, board size, independence of nomination committee, risk management committee dan company size sebagai variable kontrol. Khusus faktor independensi komite
nominasi
diukur
dengan
proporsi
komisaris
independen
yang
dinominasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komisaris yang efektif memiliki dampak positif pada kinerja keuangan untuk industri minyak dan gas Malaysia, tetapi penelitian tidak dapat menentukan apakah komposisi komisaris dan adanya manajemen risiko memiliki peran. Menariknya, temuan menunjukkan bahwa independensi komisaris yang dinominasikan dan struktur kepemimpinan non-dual secara signifikan dan berbanding terbalik dengan kinerja keuangan.
Orazalin (2014) yang juga telah tentang corporate governance dan kinerja keuangan perusahaan minyak dan gas bumi di Rusia. Kinerja keuangan diukur dengan Capital Adequacy, Asset Growth, Asset Turn Over, ROA, ROE, CA maupun QA. Faktor-faktor corporate governance terdiri dari ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, kepemilikan oleh manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah dan eksternal auditor. Dua faktor corporate governance dalam penelitian tersebut yang berkaitan dengan independensi adalah komposisi Dewan Komisaris dan auditor external. Komposisi Dewan Komisaris diukur dengan persentase dari komisaris independen perusahaan. Sedangkan
35
auditor external perusahaan diukur berdasarkan observasi perusahaan, jika external auditor adalah big4 diberi nilai 1 (satu) jika tidak diberi nilai 0 (nol). Dengan menggunakan alat uji regresi hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun, ukuran komisaris
dan direktur
independen dalam Dewan Komisaris tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hasil studi juga menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh “Big Four”, lebih hati-hati dalam membuat laporan keuangan, dimana nampak hasil berdasarkan indikator kinerja akuntansi lebih konservative. Penelitian Dar (2011) tentang corporate governance dan kinerja keuangan yang merupakan studi kasus perusahaan minyak dan gas di Pakistan. Corporate governance dijelaskan menggunakan beberapa faktor diantaranya: ukuran dewan komisaris, status chief executive, komite audit, serta annual general meeting. Audit komite dianggap berkaitan dengan transparansi dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini audit committe diukur dengan berdasarkan proporsi komposisi komite audit outsider terhadap total komite audit perusahaan pada periode tertentu. Hasil penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut: a.
Ada pengaruh positif antara dua pengukuran kinerja perusahaan (ROE & Profit Margin) dan dua mekanisme corporate governance (ukuran Dewan Komisaris & rapat umum tahunan) tetapi mereka tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
36
b.
Ada pengaruh negatif antara ROE, status CEO dan Komite Audit tetapi mereka memiliki pengaruh yang signifikan.
c.
Ada pengaruh negatif antara Profit Margin , status CEO dan Komite Audit, tetapi status CEO berdampak yang signifikan terhadap Profit Margin. Penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan transparansi dan
independensi dan kinerja keuangan diluar industri minyak dan gas bumi juga telah dilakukan oleh beberapa penelitian. Penelitian ini menjadi tambahan referensi yang baik dalam melakukan kajian hasil penelitian. Beberapa penelitian yang dimaksud dijelaskan pada paragraf-paragraf selanjutnya. Muniandy and John Muller (2014) meneliti tentang independensi Dewan Komisaris, peluang investasi dan kinerja keuangan perusahaan-perusahaan Afrika Utara. Salah satu hasil penelitian menyatakan bahwa independensi Dewan Komisaris dinyatakan signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan. Begitupula, ketika independensi Dewan Komisaris dimoderasi dengan kapitalisasi harga pasar aset dibagi dana commons shareholder juga menunjukkan ada pengaruh yang signifikan dengan kinerja keuangan perusahaan. Leung, ett. all. (2014) meneliti tentang Komisaris dan Komite Audit independen terhadap kinerja keuangan dengan konsentrasi perusahaan keluarga di Hongkong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris independen memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan secara signifikan. Namun demikian, Komite Audit independen dinyatakan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
37
O’Connel
(2010)
meneliti
tentang
hubungan
kinerja
keuangan
perusahaan dan karakteristik Dewan Komisaris perusahaan-perusahaan di Irlandia. Dengan alat uji regresi salah satu hasil penelitian menyatakan bahwa pengungkapan Dewan Komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Peneliti lain, meneliti tentang struktur Dewan Komisaris dan kinerja bank-bank besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan Dewan Komisaris pada bank berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank secara signifkan (Adam, 2012).
2.6 Pengembangan Hipotesis Berdasarkan kajian teori dan beberapa penelitian pendahuluan, maka dibuat suatu rumusan hipotesis sebagai berikut: Sikap profesional, bebas pengaruh dan bebas tekanan dari pihak manapun merupakan kata kunci independensi. Salah satu aspek independensi dalam corporate governance adalah komisaris independen (Chehat, 2008; Hassan, Dar, 2011; 2013; Leung, 2014; Muniandy, 2014; Orazalin, 2014 dan Ong, 2015). Aspek ini diukur dengan proporsi komisaris independen. Rumusan hipotesis alternatif dinyatakan sebagai berikut: H1: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan minyak dan gas bumi dunia. Aspek lain dari independensi adalah komite audit independen. Aspek ini diukur dengan proporsi komisaris independen (Chehat, 2008; Hassan, Dar, 2011; 2013; Orazalin, 2014 dan Ong, 2015). Rumusan hipotesis atas aspek di dinyatakan sebagai berikut:
38
H2: Proporsi komite audit independen
berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan perusahaan minyak dan gas bumi dunia. Aspek independensi yang terakhir adalah Big 4 Auditor. Keberadaan auditor
independen
sebagimana
dijelaskan
pada
bagian
sebelumnya,
menggambarkan bagian yang mandiri dan tidak terpengaruh pihak mananpun (Boynton, 1995:6; Agoes, 2009:146; ACCA, 2011). Aspek ini diukur dengan cara memberi skor 1 jika auditor independennya Big 4 Auditor, jika bukan Big 4 Auditor maka diberi skor 0. Rumusan hipotesis alternatif pada aspek ini dinyatakn sebagai berikut: H3: Big4 Auditor berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan minyak dan gas bumi dunia. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi yang diatur dengan suatu regulasi sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya (Suhardjanto, 2010; O’Conel, 2010; Adam, 2012; Kharis dan Suharjanto, 2012). Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan sebagai bagian dari bentuk transparanasi corporate governance (BAPEPAM-LK, 2012). Frekuensi rapat dan kehadiran Dewan Komisaris menjadi salah satu aspek dalam pengungkapan ini (Kharis dan Suhardjanto, 2012). Dengan demikian, hipotesis alternatif yang berkaitan dengan pengungkapan Dewan Komisaris dirumuskan sebagai berikut: H4: Pengungkapan Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan minyak dunia Begitupula Komite Audit juga harus diungkapkan dalam laporan tahunan sebagai bagian dari bentuk transparanasi corporate governance (BAPEPAM-LK,
39
2012). Ukuran Komite Audit, proporsi komite audit independen dan jumlah rapat komite audit merupakan beberapa aspek dalam pengungkapan ini (Kharis dan Suhardjanto, 2012). Dengan demikian, hipotesis alternatif yang berkaitan dengan pengungkapan Komite Audit dirumuskan sebagai berikut: H5: Pengungkapan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan minyak dunia Selain Komite Audit, komite lain juga harus diungkapkan dalam laporan tahunan sebagai bagian dari bentuk transparanasi corporate governance (BAPEPAM-LK, 2012). Komite ini diharapkan akan membantu tugas-tugas komisaris sesuai dengan tujuan dibentuknya komite ini. Efektivitas komite lain dan narasi sangat perlu diungkapkan (Kanapathippillai, et, al, 2016). Dengan demikian, hipotesis alternatif yang berkaitan dengan pengungkapan Komite Audit dirumuskan sebagai berikut: H6: Pengungkapan komite lain berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan minyak dunia Aspek selanjutnya yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan sebagai bagian dari bentuk transparanasi corporate governance adalah pengungkapan tugas dan fungsi sekretaris perusahaan (BAPEPAM-LK, 2012). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan, sekretaris secara umum tidak tuntas dalam melaksanakan pekerjaan (Bearden, et, al,. 2005) sehingga akan
berpengaruh terhadap transparansi dan kinerja keuangan yang dilaporkan. Dengan demikian, hipotesis alternatif yang berkaitan dengan pengungkapan tugas dan fungsi sekretaris perusahaan dirumuskan sebagai berikut:
40
H7: Pengungkapan tugas dan fungsi sekretaris perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan minyak dunia Pengungkapan unit audit internal juga merupakan salah satu aspek yang diungkapkan dalam laporan tahunan sebagai bagian dari bentuk transparanasi corporate (BAPEPAM-LK, 2012). Internal auditor perlu diungkapkan karena akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan besarnya laba perusahaan yang dilaporkan (Christ et, al,. 2015). Dengan demikian, hipotesis alternatif yang berkaitan dengan pengungkapan unit audit internal dirumuskan sebagai berikut: H8: Pengungkapan unit audit internal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan minyak dunia Aspek lain dari yang yang diungkapkan dalam laporan tahunan sebagai bagian dari bentuk transparanasi corporate adalah sistem pengendalian internal (BAPEPAM-LK, 2012). Pengungkapan sistem pengendalian internal pernah diteliti dengan hasil negatif signifikan terhadap koefesien laba (Dong Ji, et, al,. 2014).
Dengan
demikian,
hipotesis
alternatif
yang
berkaitan
dengan
pengungkapan sistem pengendalian internal dirumuskan sebagai berikut: H9: Pengungkapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan minyak dunia Kode etik dan budaya perusahaan merupakan salah satu aspek yang diungkapkan dalam laporan tahunan sebagai bagian dari bentuk transparanasi corporate
(BAPEPAM-LK,
2012).
Pengungkapan
ini
diharapkan
akan
meningkatkan nilai dan semangat transparansi dalam tata kelola perusahaan
41
(Othman et, al,. 2014). Dengan demikian, hipotesis alternatif yang berkaitan dengan pengungkapan Komite Audit dirumuskan sebagai berikut: H10: Pengungkapan kode etik dan budaya perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan minyak dunia Dengan demikian, independensi corporate governance diukur dengan 3 (tiga) atribut. Ketiga attribut yang di maksud di antaranya proporsi komisaris independen terhadap total anggota komisaris, proporsi komite audit independen terhadap total anggota komite audit serta keberadaan big four auditor yang berperan sebagai auditor independen. Beberapa attribut transparansi sebagaimana dibahas dalam kajian teori tidak semua dijadikan attribut dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan menyesuaikan dengan relevansi penelitian dan teknis pengukuran attribut. Beberapa attribut yang tidak dipakai dalam penelitian ini diantaranya, pengungkapan
manajemen
risiko,
pengungkapan
sanksi
administratif,
pengungkapan program kepemilikan saham bagi karyawan serta pengungkapan wistleblowing.
42
2.7 Kerangka Berfikir INDEPENDEN
DEPENDEN
Independensi CG Proporsi Anggota Komisaris Independen
H1
Proprosi Anggota Komite Audit Independen
H2
Big 4 Auditor
H3 Kinerja Keuangan: ROA
Transparansi CG Pengungkapan dewan komisaris Independen Pengungkapan Komite audit Independen
H4 H5
Pengungkapan Komite Lain
H6
Pengungkapan Sekretaris perusahaan
H7
Pengungkapan Internal Auditor Keuangan
H8
Pengungkapan SPI
H9
Pengungkapan kode etik dan budaya
H10
