BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Bank 1. Pengertian Bank Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2002:11). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 menjelaskan bahwa bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan memberikan pengertian bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu : a. Menghimpun dana b. Menyalurkan dana c. Memberikan jasa bank lainnya

7

Universitas Sumatera Utara

Menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah funding. Sedangkan yang dimaksud dengan menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini sering disebut dengan istilah lending. Yang dimaksud dengan jasa bank lainnya adalah jasa pendukung sesuai pelengkap kegiatan perbankan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung.

2. Jenis-Jenis Bank Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank dibedakan menjadi 2 jenis yaitu: a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat

8


dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank Komersial (commercial Bank). b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Kredit 1.

Pengertian Kredit Sebagai salah satu lembaga keuangan, di samping memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, usaha pokok bisnis perbankan adalah memberikan pelayanan kredit kepada para nasabahnya. Kredit berasal dari bahasa Yunani, credere (yang artinya “kepercayaan” atau “amanat”) atau dari bahasa latin, creditum (yang artinya hampir sama, “kepercayaan akan kebenaran” atau “amanat”). Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

9


Dalam pengertian kredit di atas terkandung unsur-unsur kredit itu sendiri yaitu : a. Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kedit dan pelunasannya. b. Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak. c. Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo. d. Risiko, yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya. e. Persetujuan/Perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian.

2. Jenis-Jenis Kredit Secara umum, jenis kredit yang disalurkan oleh pihak bank dapat dilihat dari berbagai segi: a. Dilihat dari segi kegunaan, kredit dapat dibedakan menjadi: 1. Kredit Investasi Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau proyek membangun / pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

10


2. Kredit Modal Kerja Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. b. Dilihat dari segi tujuan kredit, kredit dapat dibedakan menjadi: 1.

Kredit Produktif Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

2. Kredit Konsumtif Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. 3. Kredit Perdagangan Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. c. Dilihat dari segi jangka waktu, kredit dapat dibedakan menjadi: 1. Kredit Jangka Pendek Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun. 2. Kredit Jangka Menengah Jangka waktunya berkisar antara 1 sampai dengan 3 tahun.

11


3. Kredit Jangka Panjang Merupakan kredit yang pengembaliannya paling panjang yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. d. Dilihat dari segi jaminan, kredit dapat dibedakan menjadi : 1. Kredit dengan Jaminan Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. 2. Kredit tanpa Jaminan Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan. e. Dilihat dari segi sektor usaha, kredit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis kredit sesuai dengan sektor usaha, antara lain: 1. Kredit Pertanian

5. Kredit Pendidikan

2. Kredit Peternakan

6. Kredit Profesi

3. Kredit Industri

7. Kredit Perumahan

4. Kredit Pertambangan

8. Sektor usaha lainnya

C. Pengertian dan Jenis-Jenis Risiko 1. Pengertian Risiko Risiko didefenisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya (Tampubolon, 2004:19).

12


Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 menjelaskan bahwa risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Secara ringkas, dari beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko bank adalah kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa terjadi disertai konsekuensi (dampak) dari peristiwa tersebut pada bank. Setiap kegiatan mengandung potensi sebuah peristiwa tejadi atau tidak terjadi, dengan konsekuensi/dampak yang memberi peluang untuk untung (upside) atau mengancam sebuah kesuksesan (downside).

2. Jenis-Jenis Risiko Di dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 risiko di dalam bank dibagi menjadi delapan jenis risiko, yaitu: a. Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), tresuri, dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam trading book maupun banking book (Dunil, 2005:4). b. Risiko Pasar Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (suku bunga dan nilai tukar) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang berbalik arah dari yang diharapkan (adverse movement) yang dapat merugikan bank. Risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang timbul

13


akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank yang mengandung risiko suku bunga, sedangkan risiko nilai tukar (Foreign Exchange Risk) adalah risiko kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat bank memiliki posisi terbuka (Dunil, 2005:4). c. Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh waktu. Krisis pembiayaan dapat timbul karena pertumbuhan bank atau ekspansi kredit di luar rencana, adanya peristiwa tidak terduga seperti penghapusan (charge off) yang signifikan, hilangnya kepercayaan dari masyarakat sehingga mereka menarik dana mereka dari bank, atau bencana nasional seperti devaluasi mata uang yang sangat besar. d. Risiko Operasional Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia,

kegagalan

sistem,

atau

adanya

problem

eksternal

yang

mempengaruhi operasional bank. e. Risiko Hukum Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau

14


kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan tidak sempurna. f. Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif tentang bank. g. Risiko Strategik Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategik bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. h. Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

D. Pengertian dan Ruang Lingkup Manajemen Risiko 1. Pengertian Manajemen Risiko Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 mendefenisikan Manajemen Risiko sebagai serangkaian proses dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

15


2. Ruang Lingkup Manjemen Risiko Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 menguraikan bahwa penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup : a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris sekurang-kurangnya mencakup: 1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. 2. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. 3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan direksi. Kewenangan dan tanggung jawab dewan direksi : 1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan 3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. 4. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. 5. Memastikan peningkatan kompetensi sumber manusia yang terkait dengan manajemen risiko.

16


6. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. 7. Melakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: 1. Keakuratan metodologi penilaian risiko. 2. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen. 3. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab, direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko bank. b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko Kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya memuat: 1. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. 2. Penetapan

penggunaan

metode

pengukuran

dan

sistem

informasi

manajemen risiko. 3. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. Toleransi risiko merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan bank. 4. Penetapan penilaian peringkat risiko. Penetapan penilaian peringkat risiko merupakan dasar bagi bank untuk mengkategorikan peringkat risiko bank. Hasil pengukuran risiko dapat dikategorikan menjadi tiga peringkat, yaitu: a

Rendah (low)

17


b. Moderat (moderate) c. Tinggi (high) 5. Penyusunan rencana darurat (Contigency plan) dalam kondisi terburuk (worst case scenario). 6. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. c. Kecukupan

Proses

Identifikasi,

Pengukuran,

Pemantauan

dan

Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Pelaksanaan proses identifikasi, pemantauan dan pengendalian risiko wajib didukung oleh: 1. Sistem informasi manajemen yang tepat waktu. 2. Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur risiko bank. Pelaksanaan proses identifikasi risiko, yang antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi sekurang-kurangnya dengan melakukan analisis terhadap: 1. Karakteristik risiko yang melekat pada bank. 2. Risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajb sekurangkurangnya melakukan: 1. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. 2. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terjadi perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan faktor risiko, yang bersifat material.

18


Pelaksanaan proses pengendalian intern wajib digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi risiko dan penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Sistem informasi manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup laporan atau informasi mengenai: 1. Eksposur risiko. 2. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit. 3. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang diharapkan. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko wajib disampaikan secara rutin kepada direksi. d. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank yang sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern wajib memastikan: 1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perudang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern bank. 2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu. 3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional.

19


4. Efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi bank secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sekurangkurangnya mencakup: 1. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. 2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit. 3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. 4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. 5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. 6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 7. Kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap sistem informasi manajemen. 8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen. 9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. 10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan dan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat material dan

20


tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

E. Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Risiko Kredit Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan risiko kredit sebagaimana yang dipaparkan Tampubolon dalam Risk Management (2004:112): 1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab sebagai pemberi persetujuan (approval) akhir dan utama atas strategi, kebijakan, prosedur dan limit yang bertalian dengan risiko kredit. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan adanya pemisahan tugas antara fungsi penganalisa permohonan kredit (credit initation), pemberi persetujuan kredit (credit approval), dan yang me-review kredit (loan review). 2. Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kredit yang Lengkap dan Mutakhir Kebijakan harus memberi kontribusi bagi pengelolaan risiko kredit yang efektif dalam bentuk menyajikan informasi yang memadai, untuk membantu Bank dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap risiko kredit. Prosedur kredit harus menekankan proses penilaian kredit yang fokus pada risiko yang terkait antara lain pada jenis usahanya, besarnya limit kredit yang diberikan, dan lamanya jangka waktu pinjaman.

21


3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian Risiko Kredit secara Efektif a. Identifikasi Risiko Kredit 1. Melakukan anlisis lingkungan (environmental scan). 2. Menilai fasilitas kredit secara satu per satu dari berbagai sudut. 3. Mengkaji ulang risiko konsentrasi portofolio kredit secara seksama. b. Mengukur Risiko Kredit Hal-hal yang perlu dipertimbangkan : 1. Karakteristik setiap jenis kredit, kondisi keuangan debitur, serta struktur kredit yang diperjanjikan dalam kontrak. 2. Potensi terjadinya kegagalan membayar, yang menggunakan skenario paling mungkin sampai paling buruk. 3. Besarnya kerugian yang ditimbulkan apabila gagal bayar tersebut terjadi. 4. Aspek jaminan dan marketability-nya. 5. Kesiapan dan kemampuan bank dalam menyerap potensi kegagalan yang diperkirakan. c. Mengendalikan Risiko Kredit Risiko kredit dikendalikan oleh Satuan Kerja Operasional mulai dari saat penilaian sebuah permohonan kredit, persetujuan kredit, pencairan kredit, pengawasan, sampai kepada saat penagihan kredit dimaksud.

22


F. Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Risiko Operasional Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan risiko operasional sebagaimana yang dipaparkan Tampubolon dalam Risk Management (2004:193) antara lain: 1. Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi Dalam kaitannya dengan risiko operasional, dewan komisaris dan direksi bertanggung jawab untuk menciptakan iklim atau budaya organisasi yang sehat di mana terdapat prioritas tinggi bagi manajemen risiko operasional serta ketaatan kepada pengendalian operasional (operational controls) yang efektif. 2. Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit Bank harus dapat menetapkan limit dan menerapkan kebijakan yang cukup untuk secara berkala menilai, memantau, mengendalikan atau memitigasi risiko operasional serta mencegah kerugian karena melakukan aktivitas fungsional utama. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam mengelola risiko operasional adalah sebagai berikut: a. Proses Proses yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur dalam rangka mengelola risiko secara sehat antara lain sebagai berikut: 1. Confirmation Process Proses konfirmasi oleh back office bertujuan untuk memverifikasi setiap transaksi dengan pihak luar (counterparty) dan untuk mengurangi tingkat (kemungkinan) terjadinya kecurangan (fraud) atau kesalahan (human error),

23


proses konfirmasi ini harus dilakukan secara terpisah dari saatuan kerja yang mengambil risiko (risk taking unit). 2. Settlement Process Proses pembayaran dan penerimaan uang harus ditangani secara hati-hati. Dalam hal penyelesaian transaksi berasal dari akibat negatif kondisi likuiditas bank, maka bank harus menyediakan prosedur darurat agar melibatkan semua pihak yang terkait, khususnya bagian tresuri, agar masalah pendanaan yang menyebabkan terjadinya gap dapat segera diatasi dengan biaya yang relatif tidak mahal. 3. Rekonsiliasi Untuk memastikan bahwa semua data yang kritis telah dimasukkan ke dalam sistem dan database yang seharusnya, beberapa data dan laporan tertentu perlu direkonsiliasi. Petugas yang melakukan rekonsiliasi harus terpisah dari petugas yang bertanggung jawab untuk memasukkan data transaksi ke dalam sistem. 4. Dokumentasi Bank harus memelihara semua file seperti file transaksi yang masih harus diselesaikan, sampai kepada file transaksi yang telah diselesaikan ke dalam bentuk rincian rekening (accounts), buku besar (general ledgers), buku tambahan (subsidiary ledgers), dokumen pembentukan provisi,yang keseluruhannya memberikan jejak audit (audit trail). Penyimpangan dokumen-dokumen harus sesuai dengan jadwal retensi, artinya dokumen yang lewat batas waktu penyimpanan harus dimusnahkan (weeding).

24


5. Valuasi dan Akunting Setiap metode dan parameter yang digunakan untuk menilai transaksi harus dikaji ulang secara berkala apakah memadai dan dalam hal keterkaitan dan kesesuaian prosedur akunting dengan tujuan pengamanan, pelaksanaan kehati-hatian, dan standar akunting yang berlaku. b. Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk memenuhi prinsip kualitas sumber daya manusia, semua pegawai harus memiliki integritas, pengalaman dan kompentensi yang cukup memadai untuk melaksanakan program pengendalian risiko operasional. Batasan mengenai pemisahan tugas harus tegas dan jelas agar pegawai tidak diberi tanggung jawab yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan. Penilaian kinerja dan insentif harus dikaitkan dengan keberhasilan mereka dalam mendeteksi, mengidentifikasi dan menilai risiko dari kegiatan yang menjadi tanggung jawab staf dan pegawai. c. Kinerja Sistem / Teknologi Informasi Salah satu aspek penting dalam penilaian teknologi informasi adalah sejauh mana berbagai sistem diintegrasikan. Untuk menghasilkan manajemen risiko yang sehat dibutuhkan juga fungsi audit teknologi informasi yang mampu mengkaji aplikasi keuangan dan kapasitas sistem informasi. d. Contigency Plan Sebuah rencana darurat harus disiapkan dan selalu tersedia untuk memastikan bahwa dokumen operasi dan sistem cadangan akan berjalan dengan baik pada saat terjadi kegagalan pada sistem utama atau bencana alam.

25


e. Prinsip Know Your Customer (KYC) Empat elemen utama dari sebuah program KYC yaitu: 1. Kebijakan untuk mengakseptasi nasabah (customer acceptance policy). 2. Pengidentifikasian nasabah (customer identification). 3. Pemantauan yang berkelanjutan atas rekening berisiko tinggi (on-going monitoring of higher risk management). 4. Pengintegrasian prinsip KYC ke dalam proses manajemen risiko (consolidated risk management and information sharing). f. Pelaksanaan Audit Cakupan audit lazimnya meliputi pemeriksaan dan penilain atas kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern (internal control system), serta pengkajian atas: 1. Aplikasi dan efektivitas dari kecukupan prosedur manajemen risiko dan metodologi penilaian risiko. 2. Sistem informasi keuangan dan manajemen, termasuk sistem informasi elektronik dan jasa electronic banking. 3. Akurasi dan dapat dipercayanya catatan akuntansi dan laporan keuangan. 4. Alat dan cara-cara pengamanan aktiva. 5. Sistem penilaian kecukupan modal dalam hubungannya dengan kegiatan mengestimasi risiko. 6. Sistem yang ditetapkan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, kode etik dan kebijakan maupun prosedur yang ada. 7. Kegiatan usaha yang telah dinilai ekonomis dan efisien.

26


8. Pengujian baik transaksi maupun berfungsinya prosedur pengendalian intern yang sifatnya khusus. 9. Pengujian terhadap kebenaran dan tepat waktunya laporan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. 10.

Pelaksanaan investigasi khusus.

g. Asuransi Tidak semua risiko dapat dikendalikan, misalnya bencana alam atau terorisme, dalam hal ini, asuransi akan berfungsi sebagai salah satu alat mitigasi risiko. 3. Mengidentifikasi, Mengukur, dan Memantau Risiko Operasional a. Identifikasi Risiko Faktor penyebab timbulnya risiko operasional dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: 1. Process

3. Systems

2. People

4. External events

Beberapa tipe peristiwa (events) yang mendatangkan risiko operasional dan berpotensi mendatangkan kerugian antara lain: 1. Internal fraud, yaitu tindakan-tindakan yang jenisnya menjurus kepada pencurian,

penipuan,

penyalahgunaan

hak

dan

milik

perusahaan,

menghindari regulasi, ketentuan hukum atau kebijakan perusahaan, yang melibatkan sekurang-kurangnya satu orang dalam. 2. External fraud, yatiu tindakan-tindakan yang jenisnya menjurus kepada pencurian,

penipuan,

penyalahgunaan

hak

dan

milik

perusahaan,

27


menghindari regulasi, ketentuan hukum atau kebijakan perusahaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. 3. Employment practices and workplace safety, tindakan-tindakan yang tidak konsisten

dengan

ketentuan

ketenagakerjaan,

ketentuan

mengenai

keselamatan kerja, atau tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya tuntutan karena adanya kecelakaan, atau tuntutan karena adanya diskriminasi terhadap pegawai. 4. Clients, products, and business practices, yaitu kegagalan memenuhi kewajiban kepada nasabah, baik karena lalai ataupun tidak sengaja, atau memenuhi sifat dan rancangan produk. 5. Damage to physical assets, yaitu hilangnya atau rusaknya aset bank secara fisik. 6. Business disruption and systms failures, yaitu gangguan terhadap kegiatan usaha atau kegagalan sistem. 7. Excecution, delivery and process management, yaitu proses transaksi atau manajemen yang gagal termasuk hubungan dagang dengan counterparty. b. Mengukur Risiko Peristiwa penyimpangan atau pelanggaran di atas dapat dipisahkan ke dalam dua kelompok yaitu: 1. Individual, yaitu peristiwa yang frekuensi kemungkinan terjadinya relatif tinggi, tetapi dampak kerugiannya relatif rendah. 2. Organizational, yaitu peristiwa yang kemungkinan terjadinya relatif jarang, tetapi dampak kerugian yang ditimbulkannya relatif besar.

28


c. Merespon Sesuai dengan proses manajemen risiko, selanjutnya bank harus menyusun program mitigasi risiko dan memasukkannya ke dalam lembar profil risiko. Program mitigasi risiko disusun berdasarkan tinggi rendahnya rating dari nilai score risiko yang ada. 4. Mengendalikan dan Memantau Risiko Operasional Pengendalian

risiko

operasional

berkepentingan

dalam

memelihara

lingkungan pengolahan informasi agar integritas data dan pengendalian terhadap semua transaksi tetap terpelihara dengan baik. Empat faktor yang dapat mempengaruhi ini adalah: a. Sumber daya manusia

c. Struktur organisasi

b. Infrastruktur teknologi informasi

d. Kebijakan dan prosedur

29


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah

Recommend Documents