BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Uraian Teoritis
2.1.1 Bank 2.1.1.1 Pengertian dan Definisi Bank Lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan (financial intermediaries) sebagai prasarana yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana (loanable funds) dari penabung atau unit surplus (lenders) kepada peminjam (borrowers) atau unit defisit (Triandaru & Budi Santoso 2007:10) Bank didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari definisi di atas maka kita dapat melihat adanya pandangan bahwa bank merupakan suatu wadah yang dapat digunakan sebagai sarana untuk dapat menampung uang dari masyarakat yang pada akhirnya akan dimanfaatkan oleh bank untuk dapat menyalurkan kredit kepada para debitur dan masyarakat luas.
Universitas Sumatera Utara
2.1.1.2 Jenis Lembaga Keuangan Bank Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari: a. Bank Umum Bank umum didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan /atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, yakni dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada disertai wilayah operasi yang dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank). b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegaiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih terbatas jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Bank Perkreditan Rakyat tidak boleh menghimpun dana dalam bentuk giro dan juga tidak boleh ikut serta dalam lalu lintas pembayaran maupun usaha dalam valuta asing dan penyertaan modal. 2.1.2 Kredit Perbankan 2.1.2.1 Definisi Kredit Istilah kredit sebenarnya memiliki bermacam-macam makna. Pengertian istilah ini secara akuntansi mungkin tidak seratus persen sama dengan yang dipahami orang awam. Istilah kredit yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberian fasilitas pinjaman (bukan
Universitas Sumatera Utara
berdasarkan prinsip syariah) kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai (cash loan) maupun pinjaman non-tunai (non-cash loan). Dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan produktif. Dana yang telah dihimpun bukanlah dana yang semuanya murah tapi sebagian besar adalah dana dari pihak ketiga (DPK) yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Berdasarkan kebutuhan itu dan juga untuk penerimaan bank dalam rangka menutup biaya dana (cost of loanable fund) serta mendapatkan keuntungan (margin) maka bank berusaha mengalokasikan dananya dalam berbagai bentuk aktiva produktif. Kredit berasal dari bahasa Latin yakni credere yang berarti percaya atau to believe atau to trust. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan/ bank kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepada kepercayaan (faith) (Tjoekam 1999:1). Apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi (economic value) kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur (bank) dan debitur (user). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
Universitas Sumatera Utara
2.1.2.2 Jenis-Jenis Kredit Kredit yang diberikan bank umum dan perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. a. Dilihat dari segi kegunaan yaitu Kredit investasi, Kredit modal kerja ( KMKrevolving dan KMK-Einmaleg) dan Kredit Konsumsi b. Penggolongan kredit berdasarkan jangka waktu yaitu Kredit berjangka waktu kurang dari 1 tahun; 1 - 2 tahun; 2 – 5 tahun; lebih dari 5 tahun c. Penggolongan Kredit berdasarkan jaminan yaitu kredit dengan jaminan (secured loan) dan kredit tanpa jaminan (unsecured loan) d. Penggolongan kredit berdasarkan sektor ekonomi sesuai urutan yang dikeluarkan Bank Indonesia yaitu Kredit Industri, Kredit Perdagangan, restoran dan hotel, Kredit Pertanian, Kredit Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, Kredit Konstruksi, Kredit Listrik, gas dan air, Kredit Jasa-jasa sosial/masyarakat, Pertambangan, Sektor lain-lain. e. Penggolongan Kredit berdasarkan Kolektibilitas Kredit Bank adalah bisnis unik. Mereka melakukan bisnis degan menggunakan dana orang lain. Walau pihak perbankan berlomba-lomba mengusahakan agar pendapatan bank dapat terdiversifikasi kearah fee based,, sumber pendapatan sampai sekarang masih didominasi oleh pendapatan bunga (interest revenue). Di Neraca laporan keuangan bank kita dapat melihat sumber pembiayaan utama untuk kredit tesebut adalah Dana Pihak Ketiga (tabungan,deposito, giro dan lain lain). Inilah fakta yang berhubungan dengan fenomena diatas. Kredit adalah bisnis berisiko dimana ada kemungkinan kredit yang diberikan tidak dapat tertagih (kredit macet) dengan sejuta alasan dari debitor. Apapun yang terjadi pada kredit, bank tidak boleh tidak membayar dana masyarakat. Bank tidak dapat (dan tidak boleh) mengatakan bahwa
Universitas Sumatera Utara
karena kredit yang diberikannya tidak tertagih, maka dana masyarakat belum dapat dibayar. Apabila hal ini terjadi dapat menghilangkan kepercayaan para pemilik dana sehingga dananya pada bank tersebut ditarik secara besar-besaran (rush). Setiap fasilitas kredit mempunyai tingkat kemungkinan (probabilities) realisasi pembayaran bunga dan pokok oleh debitor yang berbeda-beda atau tingkat kolektibilitas yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/2/PBI/2009 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No.7/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009, bank wajib melakukan klasifikasi asset produktif berdasarkan evaluasi unsur-unsur kuantitatif serta pertimbangan subjektif (judgement) meliputi kriteria : Prospek usaha, Kinerja (performance) debitur, Kemampuan membayar. Berdasarkan penilaian evaluasi tersebut diatas maka kolektibilitas kredit ditetapkan menjadi 5 (lima) kelompok dan semua bank wajib membentuk cadangan penghapusan kredit macet sesuai Tabel 2.1 Tabel 2.1 Persentase Minimum Penyisihan Kerugian Persentase minimum penyisihan kerugian • Lancar (L) /sound current
1%
• Dalam perhatian khusus (DPK)/special mentioned
5%
• Kurang lancar (KL)/sub standard
15%
• Diragukan (DR)/doubtful
50%
• Macet (M)/loss
100%
Sumber data : PBI No.7/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 Sigit Triandaru & Totok Budisantoso (2007 : 118) mengatakan bahwa penggolongan kualitas kredit “Lancar” apabila debitur dinilai memiliki prospek usaha yang baik, Kinerja
Universitas Sumatera Utara
debitor menunjukkan laba tinggi dan stabil serta kemampuan membayar atas hutang pokok dan bunga selalu tepat waktu. Pada tingkat kolektibilitas ini bank harus membentuk cadangan penghapusan sebesar 1% x sisa pinjaman. Kualitas kredit “Dalam Perhatian Khusus” apabila dinilai prospek usaha debitor memiliki potensi pertumbuhan terbatas, Laba cukup baik tetapi berpotensi turun, dan telah menunggak pembayaran pokok/bunga pinjaman sampai 90 hari. Pada tingkat kolektibilitas ini bank harus membentuk cadangan penghapusan sebesar 5% x sisa pinjaman. Kualitas kredit “Kurang Lancar” apabila dinilai prospek usaha debitor memiliki potensi pertumbuhan sangat terbatas atau tidak tumbuh, Laba usaha rendah, dan telah menunggak pembayaran pokok/bunga pinjaman diatas 90 hari sampai dengan 120 hari. Pada tingkat kolektibilitas ini bank harus membentuk cadangan penghapusan sebesar 15% x sisa pinjaman. Kualitas kredit “Diragukan” apabila dinilai kegiatan usaha menurun, Laba sangat kecil/negatif, dan telah menunggak pembayaran pokok/bunga pinjaman diatas 120 hari sampai dengan 180 hari. Pada tingkat kolektibilitas ini bank harus membentuk cadangan penghapusan sebesar 50% x sisa pinjaman. Kualitas kredit “Macet” apabila dinilai prospek usaha debitor sangat diragukan dan sulit pulih kembali, debitur menderita kerugian yang besar dan tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan usaha tidak dapat dipertahankan, telah menunggak pembayaran pokok/bunga pinjaman lebih dari 180 hari. Pada tingkat kolektibilitas ini bank harus membentuk cadangan penghapusan sebesar 100% x sisa debet pinjaman. 2.1.2.3 Prinsip Dasar Pemberian Kredit Jusuf (2006 : 278) menyatakan bahwa sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar memenuhi 3
Universitas Sumatera Utara
prinsip yaitu aman, terarah dan menghasilkan. Analisis kredit minimal mencakup penilaian terhadap : risiko, watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha, sumber pelunasan (cash flow) dan aspek juridis dengan memperhatikan prinsip bahwa risiko kredit sama dengan risiko yang ditetapkan oleh bank (risk appetite) Keyakinan tersebut melalui proses solisitas, kunjungan ke lokasi calon debitor (on the spot), penelitian dokumen (on desk), penelitian kredit (credit checking) meliputi Bank checking, trade checking dan referensi. Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar aman, terarah dan menghasilkan dilakukan analisis “5 C’s principle” meliputi analisis kuantitatif maupun kualitatif. Adapun penjelasan untuk analisis dengan prinsip “5 C’s” terdiri dari Character (karakter), Capital (modal), Capacity (kapasitas),
Collateral (agunan), Condition of economy
(kondisi perekonomian). Walaupun bank telah melakukan berbagai analisis tersebut, masih banyak hal yang harus diperhatikan bagi rekomendasi atau keputusan kredit. Hal ini karena dalam pemberian kredit, banyak sekali judgement yang terlibat. Berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit kita sebut prinsip-prinsip dasar pemberian kredit. Prinsip dasar tersebut meliputi : karakter debitor harus menjadi pertimbangan pertama, kualitas lebih penting dari pada kuantitas, mengutamakan prinsip kehati-hatian (prudent banking) situasi apapun juga, sumber utama pelunasan kredit (first way-out) adalah cash flow usaha debitor sedangkan jaminan kredit merupakan second way out. 2.1.3 Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 2.1.3.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Definisi Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) dalam perjalanan sejarahnya telah berkembang dan berubah-ubah sesuai situasi perekonomian dan kebijakan pemerintah. Usaha Kecil pertama kali diatur dalam Undang Undang No. 9 Tahun 1995,
Universitas Sumatera Utara
Usaha Menengah sesuai Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1999 dan terakhir dirubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, sebagai berikut : a. Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta. b. Usaha Kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2,5 milyar c. Usaha Menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 miliar sampai paling tinggi Rp 50 miliar. 2.1.3.2 Ciri-Ciri Usaha Mikro dan Kecil Yang Berhasil Kredit kepada usaha mikro dan kecil merupakan kredit dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit kepada usaha menengah dan korporasi. Adapun ciri-ciri usaha mikro dan kecil yang berhasil adalah memiliki kemandirian yang tinggi, komitmen yang tinggi dan pekerja keras, kepercayaan diri yang tinggi, berorientasi pada hasil, siap menerima risiko untuk selalu mencoba yang lebih baik, inovatif terhadap unsur teknologi dan manajemen, membina hubungan akrab dengan pelanggan (Alma, 2005). Pelaku UKM memiliki persepsi dalam mengakses kredit dari perbankan yaitu tingginya tingkat suku bunga kredit perbankan; prosedur pengajuan kredit perbankan yang sulit; persyaratan jaminan yang memberatkan.
Universitas Sumatera Utara
Dilain sisi pihak perbankan memiliki persepsi tentang UKM yaitu anggapan UKM sebagai sektor yang complicated, high risk dan low profit; terbatasnya jaminan yang dimiliki UKM dan sulitnya mendapatkan UKM yang potensial. Persepsi dari kedua belah pihak tersebut secara bertahap sudah mulai menuju kearah perbaikan yaitu melunaknya syarat penyerahan agunan dengan memanfaatkan asuransi kredit, merancang metode monitoring kredit yang lebih khusus, menekan biaya pelayanan kredit yang relative lebih tinggi, dan penyederhanaan proses dan persyaratan persetujuan.
2.1.3.3 Kekuatan Dan Kelemahan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Menurut Alma (2005) dapat dikatakan ada empat (4) faktor umum yang mempengaruhi kegagalan usaha kecil, yaitu : a. Manajerial yang tidak kompeten. b. Kurang memberi perhatian. c. Sistem kontrol yang lemah. d. Kurangnya modal. Sedangkan yang mempengaruhi keberhasilan usaha kecil ada empat (4) faktor dasar yaitu : a. Kerja keras, motivasi, dan dedikasi. b. Permintaan pasar akan produk atau jasa yang disediakan. c. Kompetensi manajerial. d. Keberuntungan. Kombinasi antara kekuatan dan kelemahan tersebut sangat menentukan kemampuan UMKM dalam menghadapi tantangan-tantangan yang aktual saat ini yaitu perkembangan produk dan teknologi informasi yang pesat, akses ke pasar dan persaingan semakin bebas.
Universitas Sumatera Utara
2.2
Penelitian Terdahulu Lambok Tampubolon (2002) meneliti “Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap
Pengembangan Usaha Kecil Pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Agkasa II Polonia Medan”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penyaluran kredit pada usaha kecil harus disertai dengan pengawasan dan pembinaan yang kontinu, agar sasaran penggunaan kredit tercapai, karena banyak kredit digunakan untuk keperluan lain dan bukan untuk pengembangan usaha. Noviarna (2006) dengan judul ”Analisis Sistem Pemberian Kredit pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Iskandar Muda Medan”. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif dan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa penyaluran kredit pada nasabah tidak sesuai dengan rencana penyaluran kredit yang mana hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kondisi ekonomi yang tidak menentu sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat suku bunga kredit. Disamping itu juga terjadi ketidakefektifan manajemen dalam mengelola perkreditan. 2.3
Kerangka Konseptual Kerangka konseptual adalah pondasi utama dimana sepenuhnya proses penelitian
ditujukan, dimana hal ini merupakan jaringan hubungan antar variabel yang secara logis diterangkan, dikembangkan, dan kolaborasi dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui proses wawancara, observasi, dan survei literatur. Dalam hal pemberian kredit, maka tiap Bank memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitor seperti kelengkapan dokumen usaha, agunan yang harus dipenuhi, kondisi usaha yang akan didirikan, serta aspek keuangan usaha kedepannya dalam rangka pemberian kredit kepada calon debitor. Berdasarkan pemaparan yang telah
Universitas Sumatera Utara
dikemukakan sebelumnya, maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Standardisasi Analisis Kredit (X) 1.
Dokumen Usaha (X1)
2.
Agunan (X3)
3.
Kondisi Usaha (X4)
4.
Aspek Keuangan (X5)
1.3.
Pemberian Kredit UMKM (Y)
Hipotesis
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Sumber : Jusuf (2006), Triandaru & Budi Santoso (2007) (diolah penulis) 2.4.
Hipotesis Hipotesis merupakan
jawaban yang sifatnya sementara berdasarkan rumusan
masalah yang kebenarannya akan diuji dalam pengujian hipotesis (Sugiyono, 2003:306). Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Standardisasi kelayakan pemberian kredit dapat berpengaruh positif
terhadap pemberian kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Micro Banking District Center Medan Pulau Pinang.
Universitas Sumatera Utara
