BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pajak 1. Pengertian Pajak a. Pengertian pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. b. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemtro, SH. Adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk embayar pengeluaran umm (Ilyas dan Burton, 2010) 2. Unsur atau Ciri Pajak Menurut Mardiasmo (2011) unsur atau ciri pajak adalah sebagai berikut: a. Iuran dari rakyat kepada negara; b. Dipungut berdasarkan Undang-Undang; c. Tanpa jasa imbalan atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan;
12
13
d. Digunakan
untuk
membiayai
rumah
tangga
Negara
yakni
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 3. Fungsi Pajak Menurut Suandy (2011) fungsi pajak digolongkan menjadi dua yaitu: a. Fungsi
budgetair
(sumber
keuangan
negara)
artinya
pajak
merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. b. Fungsi regulerend (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 4. Pembagian Pajak Pajak dapat dikelompokan ke dalam 3 (tiga) kelompok, adalah sebagai berikut: a.
Berdasarkan golongannya pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua), adalah sebagai berikut: 1) Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
14
b. Berdasarkan wewenang pemungutnya pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua), adalah sebagai berikut: 1) Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Bea Materai. 2) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan. c. Berdasarkan sifatnya pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua), adalah sebagai berikut: 1) Pajak
Subjektif
adalah
pajak
yang
memperhatikan
kondisi/keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan 2) Pajak
Objektif
memperhatikan
adalah kondisi
pengenaan objeknya
pajak saja.
yang
hanya
Contoh:
Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 5. Tata Cara Pemungutan Pajak Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak (Resmi, 2012:8).
15
Berikut ini penjelasan tentang cara pemungutan Pajak: a. Stelsel Pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel (Resmi, 2012:8), yaitu: 1) Stelsel Nyata 2) Stelsel Anggapan 3) Stelsel Campuran b. Asas Pemungutan Pajak Terdapat tiga asas pemungutan pajak (Resmi, 2012:10), yaitu: 1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 2) Asas Sumber 3) Asas Kebangsaan c. Sistem Pemungutan Pajak Menurut waluyo (2011:16) sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adlah sebagai berikut ini. 1) Official Assesment System Sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus. a) Wajib pajak bersifat pasif
16
b) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat
ketetapan
pajak dari fiskus. 2) Self Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang adalah pada wajib pajak sendiri. b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3) Withholding System Sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus juga bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutangoleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
17
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Adapun beberapa definisi Pajak Pertambahan Nilai antara lain sebagai berikut: a. Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009, “ Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”. b. Menurut Waluyo (2007) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Negara Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. 2. Dasar Hukum PPN Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 11 tahun 1994, dan diubah lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan terakhir di atur pada UU Nomor 42 tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut atau Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi
18
barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau oleh badan. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilaah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepabeanan. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung dimana pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung. 3. Ciri Khas PPN Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 13 ciri-ciri khas PPN adalah sebagai berikut: a. Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan Berdasarkan Sistem Faktur b. Setiap terjadinya Penyerahan BKP/JKP, wajib dibuatkan Faktur Pajak. Faktur Pajak merupakan bukti-bukti pungutan PPN dimana Faktur Pajak bagi Penjual merupakan bukti Pajak Keluaran dan Faktur Pajak bagi Pembeli merupakan bukti Pajak Masukan. Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.
19
Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1: 1) Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. 2) Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ddan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. 3) Dapat disimpulkan atau diambil secara garis besarnya bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh atau membuat produknya, sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya.
C. Pengusaha Kena Pajak 1. Pengertian Pengusaha Kena Pajak Pengusaha adalah Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP), mengimpor Barang Kena Pajak (BKP), mengekspor Barang
20
Kena Pajak (BKP), melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha Jasa Kena Pajak (JKP), atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean. 2. Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Fungsi dari dikukuhkannya Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut: a.
Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) di bidang PPN dan PPnBM
b.
Sebagai identitas PKP yang bersangkutan dalam melaporkan PPN.
c.
Sarana dalam pemenuhan kewajiban pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
D. Faktur Pajak 1. Pengertian Faktur Pajak Dasar Hukum yang berkenaan dengan faktur pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM. Waluyo (2007:63) menjelaskan faktur pajak ialah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
21
2. Jenis Faktur Pajak Dalam faktur pajak terdapat 3 (tiga) jenis faktur, yaitu: a. Faktur Pajak Standar Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). b. Faktur pajak gabungan Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak standar yang cara penggunaannya diperkenankan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas beberapa kali penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli atau penerima jasa yang sama yang dilakukan dalam satu Masa Pajak, dan harus dibuat selambatlambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). c. Faktur pajak sederhana Faktur pajak sederhana adalah dokumen yang disamakan fungsinya dengan faktur pajak, yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli BKP dan/atau JKP yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap atau penyerahan BKP/JKP secara langsung kepada konsumen akhir.
22
3. Fungsi Faktur Pajak Dalam perpajakan Faktur Pajak mempunyai 3 (tiga) fungsi yang membuatnya begitu penting dan wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak, yaitu: a. Bukti pungutan bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. b. Sebagai bukti pembayaran PPN yang dilakukan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak. c. Sebagai sarana mengkreditkan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang membeli Barang Kena Pajak. d. Bukti pungutan pajak (PPN/PPnBM) karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
E. e-Faktur Pajak Menurut pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, pengertian e-Faktur adalah: “Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.” Beberapa peraturan terkait e-Faktur beserta penjelasannya, sebagai berikut: 1.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak.
23
2.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
3.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang penetapan pengusaha kena pajak yang di wajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik.
