BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori 1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balasan secara langsung. Definisi pajak menurut Soemitro (2000) adalah: “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan pengertian pajak menurut Pasal 1 undang-undang No. 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan adalah :
“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dalam melaksanakan semua fungsi ekonomi. Terdapat 5 (lima) alasan yang mendorong pemerintah melakukan campur tangan di bidang ekonomi (Meler, 1995) : 1.
Kegagalan pasar yang timbul dari banyak kemungkinan termasuk eksternalitas, ketiadaan pasar, peningkatan keuntungan, adanya barang publik dan ketidaksempurnaan informasi.
Universitas Sumatera Utara
2.
Keinginan
untuk
mencegah
atau
mengurangi
kemiskinan
dan/atau
memperbaiki atau meningkatkan distribusi pendapatan. 3.
Tuntutan masyarakat untuk memperoleh fasilitas atau barang-barang seperti : pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
4.
Paternalisme, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan dan penyediaan pendidikan, pensiunan (jaminan hari tua) dan obat-obatan.
5.
Melindungi hak-hak generasi yang akan datang (termasuk hak-hak yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan). Kegagalan mekanisme pasar antara lain disebabkan oleh adanya ciri-ciri
khusus dari produksi ataupun konsumsi atas barang-barang tertentu yang tidak dapat disediakan melalui mekanisme pasar, sehingga menimbulkan masalah eksternalitas yang memerlukan adanya campur tangan pemerintah baik melalui penyediaan anggaran, subsidi maupun pajak. Selain itu adanya nilai-nilai sosial yang menghendaki adanya penyesuaian dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang dihasilkan dari sistem pasar dan penyebaran hak pemilikan melalui warisan. Sistem ekonomi yang mengandalkan mekanisme pasar (khususnya di dalam perekonomian yang sangat berkembang) tidak menjamin tumbuhnya kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, sehingga kebijakan atau campur tangan pemerintah diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut. Dari sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nasucha,
Universitas Sumatera Utara
1995). PBB merupakan pajak atas properti yang objeknya adalah bumi (tanah) dan/atau bangunan. Dasar pengenaan PBB adalah asas manfaat, sehingga siapa saja yang memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan wajib membayar PBB. Tanah dan/atau bangunan telah memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya. Oleh karena itu wajar bila diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran PBB. Penghasilan dari tanah dan/atau bangunan adalah dalam bentuk sewa ekonomi. Karena sifat penawaran dari tanah mencerminkan nilai kapitalisasi dari sewanya maka harganya akan terus meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Sesuai Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (Pasal 6 Ayat 1), sehingga dengan demikian pengenaan PBB adalah didasarkan atas nilai dari tanah dan/atau bangunan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan, maka akan mempengaruhi peningkatan penerimaan PBB. 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan nilai seluruh output atau produk dalam suatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu biasanya satu tahun. Ada 3 (tiga) pendekatan dalam menghitung PDRB (Wijaya, 1992), yaitu : 1.
Pendekatan produksi yang menghitung PDRB dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam wilayah dan waktu tertentu.
Universitas Sumatera Utara
2.
Pendekatan pendapatan yang menghitung PDRB dengan menjumlahkan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi (upah, gaji, sewa, tanah, bunga, keuntungan) dalam wilayah dan waktu tertentu.
3.
Pendekatan pengeluaran yang menghitung PDRB dengan menjumlahkan semua komponen permintaan akhir yang meliputi pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, modal tetap atau investasi dan ekspor bersih. Penghitungan PDRB dapat dilakukan atas dasar harga yang berlaku atau
atas dasar harga konstan pada suatu tahun tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan dinilai berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan. Hal ini digunakan untuk melihat perubahan struktur ekonomi suatu daerah dan untuk menghitung besaran pendapatan perkapita masyarakat. PDRB atas dasar harga konstan merupakan semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan dinilai dengan harga pada tahun tertentu yang dipilih sebagai tahun dasar untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena mencerminkan pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari suatu tahun ke tahun berikutnya. Beberapa kelemahan PDRB sebagai alat ukur kesejahteraan masyarakat : 1.
Tidak mencakup transaksi-transaksi kegiatan ekonomi yang tidak melalui pasar, seperti kegiatan produksi ibu rumah tangga, petani yang menanam sayur dan buah-buahan untuk konsumsi sendiri dan sebagainya.
2.
Tidak mempertimbangkan kualitas barang-barang yang diproduksi, karena yang dihitung hanya kuantitasnya.
3.
PDRB hanya mengukur besarnya output total masyarakat tanpa mengukur apakah konsumsi tersebut tepat atau diinginkan masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
4.
Tidak memperhitungkan dampak negatif yang timbul terhadap kelestarian lingkungan seperti pencemaran air, polusi udara dan sebagainya yang diakibatkan oleh kegiatan produksi.
5.
Tidak mencerminkan distribusi kesejahteraan ekonomi yang sesungguhnya, karena output nasional total yang lebih merata distribusinya dirasakan memberikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi dari pada bila terdistribusikan kurang merata. Metodologi penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan dua cara yaitu
penghitungan PDRB menurut harga berlaku atau penghitungan PDRB atas dasar harga konstan. 1. Penghitungan PDRB menurut lapangan usaha secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut : a.
Penghitungan PDRB atas harga berlaku dilakukan dengan dua metode yaitu: (1) Metode langsung dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah yang bersangkutan, dan (2) Metode tidak langsung dengan cara alokasi PDRB porpinsi, menggunakan beberapa indikator produksi dan indikator lainnya yang relevan selaku alokator. Penghitungan
dengan
metode
langsung
menggunakan
pendekatan
produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Sedangkan metode tidak langsung dengan menggunakan indikator antara lain berupa nilai produk bruto/netto setiap sektor, jumlah produk fisik, tenaga kerja, penduduk dan lainnya yang sesuai.
Universitas Sumatera Utara
2.
Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilakukan secara: a.
Revaluasi yaitu mengalikan kuantum tahun berjalan dengan harga tahun dasar. Menyangkut biaya antara karena komponennya sangat banyak maka penghitungannya dilakukan dengan cara perkalian output pada masing-masing tahun dengan ratio tetap biaya antara.
b.
Ekstrapolasi yaitu dengan mengalikan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks produksi sebagai ekstrapolator.
c.
Deflasi yaitu membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masingmasing tahun dengan indeks harga sebagai deflator.
d.
Deflasi berganda yaitu yang dideflasi adalah output dan biaya antara, sedangkan nilai tambahnya diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut.
3. Tingkat Inflasi Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang menarik untuk dibahas, terutama berkaitan dengan dampaknya yang cukup luas terhadap makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, kemerosotan daya beli, tingkat bunga dan tingkat kesejahteraan. Tingkat harga merupakan opportunity cost bagi masyarakat dalam memegang asset finansial, semakin tinggi perubahan tingkat harga maka akan semakin tinggi pula opportunity cost untuk memegang asset finansial. Artinya, jika tingkat harga tetap tinggi, masyarakat akan merasa beruntung jika memegang asset dalam bentuk riil seperti tanah atau bangunan daripada dalam bentuk uang.
Universitas Sumatera Utara
Macam-macam inflasi (Susanti, Ikhsan danWidyanti, 2000): 1.
Inflasi sebagai akibat kebijakan, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga bisa merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara pembiayaannya.
2.
Cost Push Inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang bisa terjadi walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan kapasitas produksi rendah. Karena upah biasa merupakan komponen yang penting dalam biaya produksi, kenaikan upah yang tidak sejalan dengan kenaikan produktivitas akan menyebabkan proses terjadinya inflasi.
3.
Demand Pull Inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh permintaan agregat yang berlebihan yang mendorong kenaikan tingkat harga umum. Pendorong kenaikan permintaan agregat dapat berasal dari goncangan internal maupun eksternal tetapi umumnya berasal dari kebijakan ekspansi moneter atau fiskal yang berlebihan. Pengertian dari inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-
barang secara terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan harga yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi. Menurut Nopirin (2000) Laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan Negara lain atau dalam satu Negara untuk waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya laju infalsi dibagi kedalam tiga kategori yakni : (1) Inflasi merayap
Universitas Sumatera Utara
(creeping inflation) ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun) dan kenaikan harga barang/jasa berjalan secara lambat dengan persentase kecil serta dalam jangka waktu yang relative lama. (2) Inflasi menengah (galooping inflation) ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double digit) dan berjalan dalam waktu yang relative pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu / bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap pertumbuhan perekonomian lebih besar daripada creeping inflation. (3) Inflasi tinggi (hyper Inflation) merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkepentingan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai dengan mencetak uang. 4. Tingkat Suku Bunga Menurut teori klasik tingkat bunga terjadi berdasarkan kekuatan permintaan dana (tabungan) di pasar uang. Timbulnya penawaran dana disebabkan adanya masyarakat yang kelebihan pendapatan untuk dikonsumsi sehingga mereka berhasrat untuk menabung. Di lain pihak terdapat masyarakat yang memerlukan dana untuk kegiatan investasi. Harga yang harus dibayar oleh pihak yang memerlukan dana untuk keperluan investasi yaitu tingkat bunga. Tingkat bunga adalah pembayaran yang harus dilakukan untuk penggunaan uang. Tingkat bunga adalah jumlah bunga yang dibayarkan perunit waktu. Dengan kata lain masyarakat harus membayar peluang untuk meminjam uang. Biaya untuk meminjam uang diukur dalam rupiah per tahun untuk setiap
Universitas Sumatera Utara
rupiah yang dipinjam atau dalam persen pertahun adalah tingkat bunga. Masyarakat mau membayar bunga karena dana yang dipinjam membantu mereka untuk membeli barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan konsumsi atau membuat investasi yang menguntungkan. Semakin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi juga semakin kecil. Alasan seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi semakin besar dari tingkat bunga yang harus dibayar untuk dana investasi tersebut yang merupakan ongkos-ongkos penggunaan dana (cost of capital). Semakin rendah tingkat bunga maka pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi sebab biaya penggunaan dana juga akan semakin kecil. 5. Jumlah Penduduk Pembangunan
kependudukan
dilaksanakan
dengan
mengindahkan
kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sehingga mobilitas dan persebaran penduduk tercapai optimal. Mobilitas dan persebaran penduduk yang optimal, berdasarkan pada adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Persebaran penduduk yang tidak didukung oleh lingkungan dan pembangunan akan menimbulkan masalah sosial yang kompleks, dimana penduduk menjadi beban bagi lingkungan maupun sebaliknya. Pada tahun 2010, penduduk Kota Medan mencapai 2 097 610 jiwa. Dibanding hasil Sensus Penduduk 2000, terjadi pertambahan penduduk sebesar 193 337 jiwa atau sebesar 10,15 persen. Dengan luas wilayah mencapai 265,10 km², kepadatan penduduk mencapai 7 913 jiwa/ km².
Universitas Sumatera Utara
2.2. Penelitian Terdahulu 1.
Hening Widi Oetomo, 2006, Analisis Faktor Ruangan Yang Berpengaruh Terhadap
Nilai
Tanah
Perkotaan.
Dengan
hasil
penelitian
adalah
dihasilkannya 5 faktor baru yang terdiri dari faktor sosial, faktor fisik, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor konstruksi yang mempengaruhi nilai tanah perkotaan dengan menggunakan data pengukuran dan metode statistik analisis faktor. 2.
Ari Budiharjo, 2003, Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Inflasi terhadap Penerimaan PBB Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Menggunakan metode analisa regresi model pooled time series. Dengan hasil penelitian bahwa penerimaan PBB dipengaruhi secara signifikan oleh faktor jumlah penduduk, PDRB, dan Inflasi.
3.
Hadi Sasana, 2005, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB. Menggunakan metode Regresi Loglinier Berganda. Dengan hasil penelitian penerimaan PBB dipengaruhi oleh PDRB perkapita, jumlah wajib pajak, inflasi, jumlah luas lahan, jumlah bangunan, dan krisis moneter.
4.
Mukhlis, 2002, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB. Menggunakan metode Regresi Linier Berganda. Dengan hasil penelitian luas lahan, jumlah luas bangunan, jumlah wajib pajak, dan tertib administrasi mempengaruhi penerimaan PBB.
5.
Yusriadi, 1996, Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Menggunakan Metode Analisis Regresi Time Series. Dengan hasil penelitian PDRB, jumlah penduduk, dan panjang jalan secara signifikan berpengaruh pada penerimaan PBB.
Universitas Sumatera Utara
2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis 1. Kerangka Konseptual Penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang saling mempengaruhi dalam bentuk kerangka konseptual yang akan dibangun dengan konsep sebagai berikut : Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel dependen disimbolkan dengan Y, PDRB sebagai variabel independen disimbolkan dengan X 1 , tingkat suku bunga sebagai variabel independen disimbolkan dengan X 2, tingkat inflasi sebagai variabel independen disimbolkan dengan X 3, dan jumlah penduduk sebagai variabel independn disimbolkan dengan (X 4 ). Selanjutnya, skema kerangka konseptual dapat dilihat gambar berikut : PDRB (X1)
Tingkat Bunga (X2)
Penerimaan PBB (Y) Tingkat Inflasi (X3)
Jumlah Penduduk (X4)
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian Penerimaan PBB 2. Hipotesis Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara atas masalah yang sebenarnya dimana kebenarannya masih harus diuji. Berangkat dari perumusan
Universitas Sumatera Utara
masalah tersebut penulis mencoba membuat hipotesis tentang permasalahan sebagai berikut : 1.
Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kota Medan.
2.
Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kota Medan.
3.
Tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kota Medan.
4.
Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kota Medan.
5.
Produk Domestik Regional Bruto, tingkat suku bunga, inflasi dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan/nyata terhadap penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kota Medan.
Universitas Sumatera Utara
