BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA. penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai

LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.

RENCANA

STRATEGIS

SEKRETARIAT

DPRD

KOTA

BANDUNG Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur

pemangku

kepentingan,

guna

pemanfaatan

dan

pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of

direction).

pembangunan

Visi daerah

juga

harus

dan/atau

menjawab isu

strategis

permasalahan yang

harus

diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Rencana strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun

secara

sistematis

dan

berkesinambungan

dengan

memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014

6


a. VISI Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kota Bandung Tahun 20142018. “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA” Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. Mengacu pada salah satu visi Kota Bandung yaitu terwujudnya Kota Bandung yang unggul yang termaktub dalam Rencana Strategis

Kota

Bandung

Tahun

2014-2018,

maka


visi 7


Sekretariat DPRD Kota Bandung pun memiliki roh yang sama dengan visi Kota Bandung tersebut dimana Sekretariat DPRD ingin

unggul

SUPPORTING

tentunya terhadap

dalam

kapasitas

pelayanan

kepada

sebagai Pimpinan

SKPD dan

Anggota DPRD Kota Bandung. Oleh karena itu Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung adalah sebagai berikut : ”TERWUJUDNYA

PELAYANAN

YANG

PRIMA

DAN

PROFESIONAL DALAM MEMBANTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MELAKSANAKAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

SEBAGAI

UNSUR

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH” Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung makna: 1) Pelayanan Prima dan Profesional adalah pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. 2) Membantu DPRD adalah memfasilitasi seluruh kegiatan yang diselenggarakan DPRD Kota Bandung dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pimpinan dan anggota DPRD. LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014

8


3) Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD adalah sesuatu yang diemban dan dimiliki oleh pimpinan dan anggota DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

b. MISI Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya. Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014-2018 adalah : 1) Menyelenggarakan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan persidangan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD. 2) Menyusun dan mengatur jadwal kegiatan pimpinan dan anggota DPRD untuk mendukung peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.


9


3) Memfasilitasi sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD. 4) Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan untuk mendukung peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD. Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kota Bandung

sehingga

penyelenggaraan

tugas,

fungsi

dan

kewenangan DPRD berjalan efektif maka dibutuhkan Grand Strategi yaitu seluruh kegiatan pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi agenda legislatif dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya. Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga difasilitasi penyusunannya sehingga lebih tertib dan teratur. Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan anggota DPRD dalam kerangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan difasilitasi penyediaannya. Juga administrasi keuangan dan kinerja

Sekretariat

akuntabel.

DPRD

Pengelolaan

dilakukan

administrasi

secara baik

tertib

yang

dan

bersifat

keuangan maupun non keuangan termasuk di dalamnya kinerja diselenggarakan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014

10


c. TUJUAN Penetapan

tujuan

dan

sasaran

organisasi

hendaknya

memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan

organisasi.

Selain

itu,

karena

tujuan

dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktifitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. Berikut ini tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2014-2018 : MISI

TUJUAN

1. Meningkatkan Kualitas 1. Meningkatnya Kinerja dan Efektivitas Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Tugas dan Fungsi DPRD Fungsi DPRD Kota Kota Bandung Bandung 2. Meningkatkan Kualitas 2. Terciptanya Tertib Tata Kelola Administrasi Administrasi dan dan Keuangan Keuangan Sesuai Norma, Sekretariat DPRD Kota Standar dan Ketentuan Bandung yang Berlaku

d. SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya secara terukur dan dapat dicapai LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014

11


dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2014-2018 :

SASARAN (sebelum reviu)

2.1.

1)

Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan daerah antara eksekutif dan legislatif

pemerintahan

2)

Meningkatnya akuntabilitas keuangan Sekretariat DPRD Kota Bandung

dan

3)

Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Kinerja

HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung

adalah

merupakan

sistimatis

dan

dokumen

berkelanjutan

yang serta

disusun

melalui

merupakan

proses

penjabaran

daripada Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bandung yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota


12


Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan

pola

pertanggung

jawaban

Walikota

terkait

dengan

penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Pemerintah Kota Bandung pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung tersebut disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2014-2018 sebagaimana yang telah ditetapkan. Disamping itu pula rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan rencana strategis Pemerintah Kota Bandung. Penyusunan Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018, sehingga Rencana Strategi

Sekretariat

DPRD

Kota

Bandung

merupakan

hasil

rumusan bersama seluruh komponen Sekretariat DPRD Kota Bandung. Selanjutnya, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014

13


Sekretariat DPRD Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Bandung dimuat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan

dan

kegiatan

diimplementasikan

dengan

mendasar suatu

yang

strategi

disusun yang

untuk

mencakup

sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan perencanaan strategik, Sekretariat

DPRD Kota Bandung diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Sekretariat DPRD Kota Bandung diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktorfaktor kunci keberhasilan. a. Visi Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung :


14


”Terwujudnya Pelayanan Prima Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Menuju Kota Unggul, Nyaman Dan Sejahtera” b. Misi Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

organisasi

dalam

rangka

mewujudkan

visi.

Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya. Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014-2018 adalah ”Meningkatkan Kualitas Dan Efektifitas

Fasilitasi

Tugas

Dan

Fungsi

DPRD

Kota

Bandung”. Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kota Bandung

sehingga

penyelenggaraan

tugas,

fungsi

dan

kewenangan DPRD berjalan efektif. c. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada penyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut : LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014

15


TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya 1. Meningkatnya 1. Kepuasan Pimpinan Kinerja Pelayanan kualitas pelayanan dan Anggota DPRD tugas dan fungsi dalam rangka Kota Bandung DPRD Kota Bandung memfasilitasi terhadap pelayanan setiap kegiatan Sekretariat DPRD Pimpinan dan dalam memfasilitasi Anggota DPRD kegiatan Kota Bandung. 2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana 3. Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu Tujuan

Sasaran

2. Meningkatnya 4. Indeks kepuasan kualitas pelayanan masyarakat fasilitasi aspirasi 5. Persentase masyarakat keluhan/pengaduan kepada dewan masyarakat yang ditindaklanjuti 6. Nilai standar kepatuhan versi ombudsman 3. Meningkatnya 7. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas AKIP kinerja SKPD 8. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014

16


kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.

INDIKATOR KINERJA UTAMA HASIL REVIU Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas

dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007

tentang

Pedoman

Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/341.BAG ORPAD Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung 2014-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014

17


Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja

Perangkat

memperhatikan strategis

yang

Daerah, capaian sangat

dalam kinerja,

melakukan permasalahan

mempengaruhi

reviu

denagn

dan

isu-isu

keberhasilan

suatu

organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2014 adalah sebagai berikut :


18


Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung No 1

Indikator Kinerja Utama Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan

Formulasi

Jml. Dewan yg Puas

X 100%

Jml. Anggota DPRD 2

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi

3

Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu

Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi

4

Indeks kepuasan masyarakat

Jumlah Kriteria IKM yg dipenuhi X 100% Jumlah Kriteria IKM

5

Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jumlah Pengaduan yang di tindaklanjuti X 100% Jumlah Pengaduan

6

Nilai standar kepatuhan versi ombudsman

Angka Nilai Pencapaian dari Ombudsman

7

Nilai hasil evaluasi AKIP

Angka Nilai dari Inspektorat

8

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti

Jml. Temuan BPK

X 100%

Jml. Temuan yang ditindaklanjuti


17


Berdasarkan paparan di atas dapat rangkum ke dalam tabel sebagai berikut : URAIAN

Sebelum Riview 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Bandung

Tujuan

2. Terciptanya Tertib Administrasi dan Keuangan Sesuai Norma, Standar dan Ketentuan yang Berlaku 1. Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dan legislatif

Sasaran

2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung

Indikator Kinerja Sasaran

3. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 1. Persentase realisasi program legislasi daerah Kota Bandung 2. Persentase realisasi agenda kerja DPRD Kota Bandung 3. Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan

Setelah Riview

Meningkatnya Kinerja Pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD 1. Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan 2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana 3. Persentase fasilitasi tepat waktu

rapat-rapat

dewan

4. Indeks kepuasan masyarakat


18

LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung 5. Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 6. Nilai standar kepatuhan versi ombudsman 7. Nilai hasil evaluasi AKIP 8. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti


19


2.3.

PERJANJIAN KINERJA HASIL REVIEW Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN)

dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014

18


sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kegiatan

tahun-tahun

kesinambungan

kinerja

outcome yang dihasilkan dari

sebelumnya, setiap

sehingga

tahunnya.

Adapun

terwujud Tujuan

dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut : a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan pimpinan SKPD

untuk

meningkatkan

integritas,

akuntabilitas,

transparansi, dan kinerja aparatur; b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;


19


d. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD; e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Walikota Bandung dan Sekretaris DPRD Kota Bandung dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :


20


Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

1 Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan 2 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana 3 Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu

%

0

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

9.465.670.500

%

80

2. Peningkatan Disiplin Aparatur

1.044.785.000

%

100

59.321.540.460

4 Indeks kepuasan masyarakat

%

0

3. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

%

100

6 Nilai standar kepatuhan versi ombudsman 7 Nilai hasil evaluasi AKIP

Angka

0

Angka

50

880.291.000

8 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti

%

100

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan 1 1

2

3

Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD


14.368.510.000

881.359.000

21

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA. penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai

Recommend Documents