BAB II PENGATURAN TENTANG BERAS BERSUBSIDI. A. Pengertian dan Dasar Hukum Beras Bersubsidi

BAB II PENGATURAN TENTANG BERAS BERSUBSIDI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Beras Bersubsidi 1. Pengertian Beras Bersubsidi Beras bersubsidi atau beras miskin adalah sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu. atau bagi masyarakat yang berpendapatan rendah 10. Mulai tahun ini Pemerintah mengubah pengertian "beras untuk masyarakat miskin" yang dulu dikenal dengan sebutan "raskin", menjadi "beras untuk masyarakat berpendapatan rendah". Raskin sendiri hanya sebuah ikon dan tidak lagi dijadikan akronim "beras untuk masyarakat miskin". Usulan perubahan ini sendiri, sesungguhnya telah dibahas beberapa tahun silam, karena makna "beras untuk

masyarakat

miskin"

dinilai

sangat

merendahkan

martabat

yang

menerimanya. Oleh sebab itu kita harus dan mendukung dengan apa yang telah diputuskan oleh Pemerintah.

10

http://www.google.co.id, Pengertian Beras Bersubsidi, diakses Tanggal 18 April 2013

Universitas Sumatera Utara

Penyaluran RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) sudah dimulai sejak 1998 11. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan RASKIN yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi RASKIN mulai tahun 2002, RASKIN diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan RASKIN menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan RASKIN. Penentuan kriteria penerima manfaat RASKIN seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin 12. Sampai dengan tahun 2006, data penerima manfaat RASKIN masih menggunakan data dari BKKBN yaitu data keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Belum seluruh KK Miskin dapat dijangkau oleh RASKIN. Hal inilah yang menjadikan RASKIN sering dianggap tidak tepat sasaran, karena rumah tangga sasaran berbagi dengan KK Miskin lain yang belum terdaftar sebagai sasaran. 11 12

http://www.bulog.co.id, Raskin, diakses tanggal 18 April 2013 Wawacara dengan Ahmad Mukromin, SH, Sekretaris Tim Satker Raskin Subdivre Kutacane, Tanggal 16 April 2013.


Mulai tahun 2007, digunakan data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS sebagai data dasar dalam pelaksaaan RASKIN. Dari jumlah RTM yang tercatat sebanyak 19,1 juta RTS, baru dapat diberikan kepada 15,8 juta RTS pada tahun 2007, dan baru dapat diberikan kepada seluruh RTM pada tahun 2008. Dengan jumlah RTS 19,1 juta pada tahun2 008, berarti telah mencakup semua rumah tangga miskin yag tercatat dalam Survei BPS tahun 2005. Jumlah sasaran ini juga merupakan sasaran tertinggi selama RASKIN disalurkan. Penggunaan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS – 2008) dari BPS diberlakukan sejak tahun 2008 yang juga berlaku untuk semua program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Realisasi RASKIN selama 2005 - 2009 berkisar antara 1,6 juta ton - 3,2 juta ton. Dengan harga tebus Rp.1.000/kg sampai dengan 2007 dan Rp.1.600/kg sejak tahun 2008, RASKIN bukan hanya telah membantu rumah tangga miskin dalam memperkuat ketahanan pangannya, namun juga sekaligus menjaga stabilitas harga. RASKIN telah mengurangi permintaan beras ke pasar oleh sekitar 18,5 juta pada tahun 2009. Selain itu, perubahan harga tebus dari Rp.1.000/kg menjadi Rp.1.600/kg juga dengan mempertimbangkan anggaran dan semakin banyaknya rumah tangga sasaran yang dapat dijangkau. Harga ini juga masih lebih rendah dari harga pasar yang saat itu rata-rata sekitar Rp.5.000 – 5.500/kg.


Dampak RASKIN terhadap stabilisasi harga terlihat pada saat RASKIN hanya diberikan kurang dari 12 bulan (seperti pada tahun 2006 = 11 bulan dan tahun 2007 = 10 bulan). Harga beras akhir tahun 2006 dan awal 2007 serta akhir tahun 2007 dan awal 2008 meningkat tajam. Pada saat itulah, pemerintah melakukan Operasi Pasar Murni (OPM) dan Operasi Pasar Khusus dari Cadangan Beras Pemerintah (OPK - CBP). Beberapa kendala dalam pelaksanaan RASKIN selama ini terutama dalam pencapaian ketepatan indikator maupun ketersediaan anggaran. Sampai dengan saat ini, jumlah beras yang akan disalurkan baru ditetapkan setelah anggarannya tersedia. Selain itu ketetapan atas jumlah beras raskin yang disediakan juga tidak selalu dilakukan pada awal tahun, dan sering dilakukan perubahan di pertengahan tahun karena berbagai faktor. Hal ini akan menyulitkan dalam perencanaan penyiapan stoknya, perencanaan pendanaan dan perhitungan biaya-biayanya 13. Data RTS yang dinamis menjadi suatu kendala tersendiri di lapangan. Masih ada RTM di luar RTS yang belum dapat menerima RASKIN karena tidak tercatat sebagai RTS di BPS. Kebijakan lokal dan “keikhlasan” sesama RTM dalam berbagi, tidak jarang dipersalahkan sebagai ketidaktepatan sasaran. Ketepatan harga terkendala dengan hambatan geografis. Jauhnya lokasi RTS dari Titik Ditsribusi mengakibatkan RTS harus membayar lebih untuk

13

Wawancara dengan Zulmi, Karyawan Kantor Perum BULOG 19 April 2013.

Subdivisi Regional Kutacane,


mendekatkan beras ke rumahnya. Harga tebus RASKIN oleh RTS tidak lagi seharga Rp.1.600/kg karena RTS harus membayar biaya-biaya lain untuk operasional dan angkutan dari Titik Distribusi (TD) ke rumah mereka. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membantu RTS mencapai tepat harga perlu terus didorong. Saat ini sudah banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyediakan dana APBD-nya untuk RASKIN. Apresiasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota patut diberikan karena perhatian terhadap penyediaan dan pengalokasian APBD serta pengawalan terhadap pelaksanaan RASKIN. Kepedulian terhadap program RASKIN berarti kepedualian terhaap RTS yang muncul dari hati nurani untuk mengentaskan kemiskinan. Kesadaran bahwa RASKIN merupakan tugas bersama Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran 18,5 juta RTS (pada tahun 2009), perlu terus ditumbuhkan. Untuk mencapai tepat sasaran, tepat harga dan tepat waktu, beberapa penyempurnaan terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan pola distribusi yang berkembang tidak hanya melalui titik distribusi yang langsung disalurkan kepada RTS namun juga melalui Warung Desa (Wardes). Melalui Wardes, penyaluran RASKIN menjadi lebih dekat kepada RTS dan RTS membeli beras secara bertahap sesuai daya belinya selama 1 bulan dengan harga sesuai dengan ketetapan. Penyaluran melalui Wardes berawal dari pilot project pada akhir tahun 2008 dan mulai diimplementasikan sejak tahun 2009.


Melalui Wardes, sistem administrasi distribusi RASKIN juga yang dituangkan dalam Daftar Penerima Manfaat 1 (DPM 1), pembagian kartu RASKIN, dan realisasi penerimaan beras oleh RTS dapat diperbaiki mulai dari awal. Juga dimungkinkan dapat diterapkan sistem pembayaran melalui kerjasama dengan jaringan unit-unit perbankan di Desa/Kelurahan secara langsung. Peningkatan

ketepatan

sasaran

juga

terus

ditingkatkan

melalui

pendampingan pola distribusi melalui kelompok masyarakat pada tahun 2009. Distribusi RASKIN dilakukan oleh kelompok masyarakat yang umumnya berbasis keagamaan maupun oleh kelompok masyarakat miskin penerima manfaat RASKIN 14. Pengertian a.

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS - PM) RASKIN adalah Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-11 BPS tahun 2011.

b. Musyawarah Desa/Kelurahan merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/ Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/ Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap

14

Pedoman Umum RASKIN Tahun 2013


Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM. c.

Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa/Kelurahan, atau

lokasi

lain

yang

disepakati

secara

tertulis

oleh

Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivisi Regional / Kansilog Perum BULOG . d. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM. e.

Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

f.

Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat Desa/Kelurahan yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan, Ketua RT/RW/RK dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.

g. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.


h. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin. i.

Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan

dengan

pemberdayaan

masyarakat

dimana

para

RTS-PM

diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HPB Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD. j.

Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Raskin yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre)/Sub Divisi Regional(Subdivisi Regional )/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG

terdiri dari

ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog. k. Kualitas Beras adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.\ l.

SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Ketua Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota

kepada

Kadivre/KaSubdivisi

Regional

/Kakansilog

berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.


m. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivre/KaSubdivisi Regional /Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain. n. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota dan ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi. o. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan. p. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan q. HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp 1.600/kg netto di TD. r.

MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.

s.

MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/Kota.

t.

MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.

u. TT-HP Raskin adalah Model Tanda Terima uang Hasil Penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin. v. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat. w. PPLS-11 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 15.

15

Ibid.


2. Dasar Hukum Beras Bersubsidi Adalah : Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program RASKIN

adalah:

• Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat. • Undang-undang No. 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan undang-undang No. 8 Tahun 1985. • Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Megara (BUMN). • Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. • Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. •

Undang-undang tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2013.

• Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. • Peraturan pemerintah No. 7 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG . • Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah. • Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.


• Peraturan

Pemerintah

No.

15

Tahun

2010

Tentang

Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan. • Peraturan Pemerintah tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013. • Inpres No. 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Oleh Pemerintah. • Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. • Permenko Kesra No. 59 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat. • Peraturan Menteri Keuangan No. 237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyesiaan, Perhitungan, pembayaran, dan Petanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyakat Berpendapatan Rendah 16.

B. Tujuan dan sasaran penyaluran beras bersubsidi Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Tujuan program raskin adalah mengurangi pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk 16

Ibid.


beras dan memberikan bantuan serta meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebangian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sasarannya adalah terbantu dan terbukanya akses beras keluarga miskin yang telah terdata dengan kuantum tertentu sesuai dengan hasil musyawarah desa/kelurahan dengan harga bersubsidi di tempat, sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin. Tahun 2010 : Sasaran Program Raskin tahun 2010 untuk Kabupaten Aceh Tenggara beban pengeluaran sebanyak 32.958 Rumah Tangga Sasaran melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 5.141.448 kg/tahun dan untuk Kabupaten Gayo Lues beban pengeluaran Beras Raskin sebanyak 11.157 Rumah Tangga Sasaran melalui pendistribusian sebanyak 1.740.492 kg dan atau sebanyak 156 kg/RTS/Tahun atau setara dengan 13 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp1.600/Kg netto ditempat penyerahan yang disepakati (titik distribusi). Tahun 2011 : Sasaran Program Raskin tahun 2011 untuk Kabupaten Aceh Tenggara beban pengeluaran sebanyak 32.958 Rumah Tangga Sasaran melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 5.932.440 kg/tahun dan untuk Kabupaten Gayo Lues beban pengeluaran Beras Raskin sebanyak 11.157 Rumah


Tangga Sasaran melalui pendistribusian sebanyak 2.008.280 kg dan atau sebanyak 180 kg/RTS/Tahun atau setara dengan 15 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp1.600/Kg netto ditempat penyerahan yang disepakati (titik distribusi). Tahun 2012 : Sasaran Program Raskin bulan Juni tahun 2011 untuk Kabupaten Aceh Tenggara beban pengeluaran sebanyak 12.581 Rumah Tangga Sasaran melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 2.264.580 kg/tahun dan untuk Kabupaten Gayo Lues beban pengeluaran Beras Raskin sebanyak 7.758 Rumah Tangga Sasaran melalui pendistribusian sebanyak 1.396.440 kg dan atau sebanyak 180 kg/RTS/Tahun atau setara dengan 15 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp1.600/Kg netto ditempat penyerahan yang disepakati (titik distribusi). Tahun 2013 : Sasaran Program Raskin tahun 2013 untuk Kabupaten Aceh Tenggara beban pengeluaran sebanyak 12.148 Rumah Tangga Sasaran melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 2.186.640 kg/tahun dan untuk Kabupaten Gayo Lues beban pengeluaran Beras Raskin sebanyak 7.514 Rumah Tangga Sasaran melalui pendistribusian sebanyak 1.352.520 kg dan atau sebanyak 180 kg/RTS/Tahun atau setara dengan 15 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp1.600/Kg netto ditempat penyerahan yang disepakati (titik distribusi). Prinsip pengelolaan Raskin adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Raskin. Nilai-


nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Raskin. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), yang maknanya mendorong RTM untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan Raskin baik di desa dan kecamatan, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya. Transparansi, yang maknanya membuka akses informasi kepada lintas pelaku Raskin terutama masyarakat penerima Raskin, yang harus tahu, memahami dan mengerti.

C. Pengelolaan dan Pengornisasian Dalam Rangka pelaksanaan Program Raskin tahun 2013 dan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan petanggungjawabannya, maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di Pusat sampai kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Desa/ Kelurahan Pemerintahan setempat 17. 1. Tim Koordinasi Raskin Pusat 2. Tim Koordinasi Raskin Provinsi 3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota 4. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan 5. Pelaksana Penyaluran Raskin di Desa/ Kelurahan Pemerintah Setempat Penanggung jawab Program Raskin adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin di 17

http://www.google.co.id, Loc. Cit


Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau Kepala pemerintah yang setingkat.

2.1. Tim Koordinasi Raskin Pusat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin Nasional dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Pusat. a. Tugas: Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, monitoring dan evaluasi. b. Fungsi: Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Pusat mempunyai fungsi: 1) Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin. 2) Penetapan Pagu Raskin. 3) Penyusunan Pedoman Umum Penyaluran Raskin. 4) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.


5) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi. 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Pusat Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri dari Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat. Pengarah terdiri dari: Ketua dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Anggota terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Pembangunan

Keuangan,

Kementerian

Sosial,

Nasional/BadanPerencanaan

Kementerian Pembangunan

Perencanaan Nasional

(BAPPENAS), Badan Pusat Statistik (BPS),Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Perum BULOG .

Pelaksana terdiri dari: ketua, wakil ketua/ketua bidang dan anggota. Ketua Pelaksana adalah Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat

Kementerian

Koordinator

Bidang

Kesejahteraan

Rakyat;

Wakil

Ketua/Bidang Kebijakan Perencanaan adalah Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas; Wakil Ketua II/Bidang Kebijakan Anggaran adalah Direktur Anggaran


III, Ditjen AnggaranKementerian Keuangan; Wakil Ketua III/Bidang Pelaksanaan dan Distribusi adalahDirektur Pelayanan Publik Perum BULOG ; Wakil Ketua IV/Bidang Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi, dan Pengaduan adalah Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.

Anggota Tim terdiri dari unsur-unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Kementerian

Rakyat,Kementerian Perencanaan

Koordinator

Pembangunan

Bidang

Nasional/Badan

Perekonomian, Perencanaan

Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, BPS, BPKP, dan Perum BULOG .

2.2. Tim Koordinasi Raskin Provinsi Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi . a. Kedudukan Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksana Program Raskin di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. b. Tugas Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan


evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

c. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai fungsi: 1) Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Provinsi. 2) Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota. 3) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyaluran Raskin. 4) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin. 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota. 6) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota. 7) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Tim Koordinasi Raskin Provinsi


beranggotakan unsur-unsur instansi terkait di Provinsi antara lain Sekretariat Provinsi,

Bappeda,

Badan/Dinas/Lembaga

yang

berwewenang

dalam

pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Provinsi, Badan/Dinas/Kantor yang berwewenang dalam ketahanan pangan, Kantor Perwakilan BPKP dan Divisi Regional/Sub Divisi Regional Perum BULOG , serta lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

2.3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota . a. Kedudukan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

b. Tugas Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.


c. Fungsi Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Tim

Koordinasi

Raskin

Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: 1) Perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Kabupaten/ Kota. 2) Penetapan Pagu Kecamatan. 3) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM. 4)Penyusunan

Petunjuk

Teknis

Pelaksanaan

Penyaluran

Raskin

di

Kabupaten/Kota. 5) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin di Kabupaten/ Kota. 6) Perencanaan penyaluran Raskin. 7) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin. 8) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan. 9) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

dan

Pelaksana

Distribusi

Raskin

di

Desa/

Kelurahan/Pemerintahan setingkat. 10) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota


Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di Kabupaten/Kota antara lain Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan/Dinas/Lembaga yang berwewenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwewenang dalam ketahanan pangan, Divre/Subdivisi Regional / Kansilog Perum BULOG dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. 2.4. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan . a. Kedudukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. b. Tugas Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program


Raskin ditingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota. c. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi: 1) Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan. 2) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM. 3) Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan. 4) Penyediaan dan pendistribusian Raskin. 5) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin. 6)

Pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

Raskin

di

Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat. 7)Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/ Pemerintahan setingkat. 8)

Pelaporan

pelaksanaan

Raskin

kepada

Tim

Koordinasi

Raskin

Kabupaten/Kota.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat,


yang ditetapkan dengan keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Satker Raskin.

2.5. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat. Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksana distribusi Raskin tingkat desa/kelurahan.

a. Kedudukan Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat. b. Tugas Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi 18. c. Fungsi

18

Wawancara dengan Zakiyuddin, Anggota Tim Satker Raskin Perum BULOG Subdivisi Regional Kutacane, Tanggal 19 April 2013.


Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Pelaksana

Distribusi

Raskin

di

Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat mempunyai fungsi: 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker Raskin di TD. Untuk desa/kelurahan yang Titik Distribusinya tidak berada di desa/kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolakan Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis. 2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB). 3) Penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivisi Regional / Kansilog Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin. 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Raskin Kecamatan. 5) Memfasilitasi pelaksanaan Mudes/Muskel guna menetapkan data RTS-PM. 2.6. Satker Raskin a. Kedudukan Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kadivre/KaSubdivisi

Regional

/Kakansilog

Perum

BULOG

sesuai

tingkatannya 19. b. Tugas 19

H. Ridwan A. Gani, Loc. Cit.


Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkan HPB Raskin kepada Bank koresponden (Bank yang ditunjuk oleh Divre/Subdivisi Regional /Kansilog) atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin. c. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satker Raskin mempunyai fungsi: 1) Pengantaran dan penyerahan Raskin ke pelaksana distribusi di TD. 2) Penggantian Raskin yang ditolak oleh RTS-PM karena tidak memenuhi standar kualitas. 3) Penerimaan HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin. 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank) 5) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain: realisasi jumlah penyaluran beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre /Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap bulan 20.

20

Pedoman Umum Raskin Tahun 2013, Loc. Cit


BAB II PENGATURAN TENTANG BERAS BERSUBSIDI. A. Pengertian dan Dasar Hukum Beras Bersubsidi

Recommend Documents