22
BAB II PENGATURAN AKUISISI DALAM PERUSAHAAN
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akuisisi Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam bab VIII Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur mengenai salah satu bentuk restrukurisasi dari Perseroan yaitu Pengambilalihan. Kata Pengambilalihan yang terdapat dalam Undang-Undang Peseroan Terbatas, memiliki arti yang sama dengan kata Akuisisi. Istilah Akuisisi yang sering digunakan dalam dunia bisnis adalah takeover. Namun Akuisisi ini awalnya berasal dari bahasa inggris yaitu acquisition. Beberapa negara memiliki pengertian yang berbeda-beda mengenai akuisisi ini. 24 Menurut M.A.Weinberg sebagai ahli hukum asing menjelaskan bahwa akuisisi adalah perbuatan yang dilakukan perorangan, kelompok perorangan, atau perusahaan, serta mencakup akuisisi kekayaan dan akuisisi saham. Berbeda dengan Scharf ahli hukum Amerika, menjelaskan bahwa akuisisi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan saja. Selain itu menurut Scharf, akuisisi adalah segala tindankan korporasi yang melibatkan transaksi jual beli baik seluruh maupun sebagai aset, saham atau bentuk sekuritas lainnya, antara dua perusahaan yang masing-masing bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Amerika Serikat, pengertian akuisisi ini adalah suatu
24
Munir Fuady (a), Op.Cit.,hlm. 1-2
22 Universitas Sumatera Utara
23
tindakan yang didalamnya mencakup marger, konsolidasi dan berbagai tindakan korporasi lainnya. 25 Agus Daryanto menjelaskan bahwa tujuan akuisisi adalah untuk memperbaiki sistem manajemen perseroan yang terakuisisi. Perseroan yang manajemennya lemah akan sulit berkembang walaupun mempunyai cukup dana. Sehingga perseroan tersebut tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain terutama perusahaan yang sejenis dan kemungkinan akan menyebabkan kehancuran. Sehingga cara untuk menyelamatkannya adalah dapat dengan cara digabungkan dengan kelompok konglomerasi yang berpengalaman dalam bidang manajemen dengan cara menjual sebagian besar sahamnya kepada kelompok konglomerasi tersebut. 26 Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai akuisisi terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya, didalam
Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil ahli saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut”. Berbeda dengan PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk
25
Miranda Anwar, Pencatatan Saham Lewat Belakang (Backdoor Listing) Dengan Cara Melakukan Akuisis (Studi Kasusu : Akuisisi PT.Fatrapolindonusa Industri TBK, Oleh Titian International CORP.SDN.BHD), Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2008, hlm. 15 26 Sere Magdalena Marnala Siahaan, Tinjauan Yuridis Atas Akuisisi Perusahaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Terntang Perseroan Terbatas, Tesis Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2011, hlm. 140
Universitas Sumatera Utara
24
mengambil alih baik seluruh ataupun sebagaian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut”. Persamaan antara PP Nomor 27 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah, bahwa dalam melakukan akuisisi yang diambil alih adalah saham yang dimiliki perusahaan, tidak termasuk asset atau akuisisi lainnya seperti akuisisi bisnis. Seperti yang dilansir dalam PP Nomor 27 Tahun 1998 mengenai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang mendefenisikan bahwa akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseroan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagaian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Selain menjelaskan mengenai pengertian akuisisi, di dalam UndangUndang Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai objek yang diambil alih dalam akuisisi perusahaan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 125 ayat 1 UndangUndang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa pengambilalihan dilakukan dengan cara mengambilalih saham yang telah dikeluarkan, dan/ atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang
saham.
Serta
ketentuan
pasal
125
ayat
3
UUPT
yaitu”
Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroa tersebut” Mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan dimaksudkan bahwa dalam menjalankan perseroan yang telah diambil alih, maka seluruh
Universitas Sumatera Utara
25
kegiatan yang berhubungan dengan perseroan tersebut diambilalih oleh pemegang kendali perseroan yang baru. Dalam hal pengambilalihan, PP No. 27 Tahun 1998 Pasal 1 huruf b mengatakan
bahwa
pengambilalihan
hanya
dapat
dilakukan
dengan
memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha secara sehat. Selain di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan PP No.27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dasar hukum lain mengenai akuisisi ada dalam Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No. Kep-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (Peraturan BAPEPAM IX.H.1) yang mengatakan bahwa pengambilalihan perseroan Terbuka adalah tindakan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan berubahnya pengendalian atas perusahaan terbuka. Kemudian ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akusisi Bank (PP 28/1999) dan dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No.2/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum (SKB 32/51/1999) juga memberikan pengertian yang sama terhadap akuisisi, yaitu bahwa akuisisi adalah pengambilalihan terhadap suatu bank yang menyebabkan beralihnya pengendalian terhadap bank tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Universitas Sumatera Utara
26
juga memberikan pengertian mengenai pengambilalihan yaitu suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham suatu badan usaha sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap badan usaha tersebut. Dari beberapa defenisi pengambilalihan yang telah dijabarkan diatas, maka unsur-unsur yang harus di penuhi dalam pengambilalihan adalah sebagai berikut: 1. Adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan terhadap perusahaan; 2. Pelaku pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum maupun perseorangan; 3. Menyebabkan beralihnya pengendalian atas badan usaha yg diambil alih.
B. Jenis Dan Bentuk Dari Pelaksanaan Akuisisi a. Jenis-jenis Dari Pelaksanaan Akuisisi. Berdasarkan dari pengertian akuisisi dapat disimpulkan bahwa akuisisi menyebabkan beralihnya pengendalian atas perseroan yang diambil alih, yang berarti bahwa akan ada peralihan kewenangan dari pemegang saham lama kepada pemegang saham yang baru terhadap pengendalian jalannya perusahaan setelah akuisisi dilakukan. Pada akuisisi perusahaan yang diambil alih masih berdiri sendiri, karena yang berpindah adalah pengendalinya saja. Dalam Akuisisi saham adalah akuisisi yang objek pengalihannya adalah sahamnya saja. Dimana pemindahan kepemilikan saham itu ditujukan kepada saham yang telah dikeluarkan dan/atau saham yang akan dikeluarkan.
Universitas Sumatera Utara
27
Dalam Pasal 125 ayat 1 UUPT, dijelaskan bahwa pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. Dimana yang berhak melakukan pengambilalihan adalah badan hukum atau orang perseorangan. Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kourum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilalihan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 UU PT yakni paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir ataupun yang diwakili, dan keputusan sah apabila disetuju paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Apabila dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai maka dapat dilakukan kembali RUPS kedua dengan ketentuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir ataupun yang diwakili, dan keputusan sah apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari suara yang dikeluarkan. Pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, tidak perlu persetujuan dari direksi dan dewan komisaris perseroan penerbit saham tersebut, tetapi pengambilalihan saham ini wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan yang diambilalih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat perseroan dengan pihak lain. Pengambilalihan saham yang dimaksud adalah pengambilalihan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan. Pengambilalihan
Universitas Sumatera Utara
28
saham dalam akuisisi diartikan sebagai akuisisi yuridis. Dilaksanakannya akuisisi yuridis ini dilatarbelakangi oleh 3 hal yaitu: 27 a. Akuisisi horizontal Akuisisi horizontal adalah akuisisi yang terjadi antara 2 (dua) perusahaan yang sejenis. Dengan kata lain akuisisi horizontal adalah
pengambilalihan
yang
bertujuan
untuk
ini
mengambilalih
Perseroan pesaing secara langsung yang mempunyai produk barang atau jasa yang sama ataupun memiliki wilayah pemasaran yang sama.Akuisisi horizontal dilakukan dengan tujuan utuk memperluas pangsa pasar atau membunuh pesaing usaha, terutama yang dilakukan terhadap perusahaan pesaing, sehingga dengan akuisisi ini mereka dapat mengurangi pesaing. 28 b. Akuisisi vertikal Akuisisi vertikal adalah akuisisi yang jika terjadi antara 2 (dua) perusahaaan yang mempunyai proses produksi atau perdagangan yang terkait. Dimana perusahaan yang diambil alih mempunyai kaitan dengan perusahaan yang mengambil alih, misalnya perusahaan yang diambil alih merupakan perusahaan pemasok bahan baku bagi perusahaan yang diambil ahli merupakan distributor hasil produksi perusahaan pengambil alih. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menjaga kelestarian kelangsungan. Pengambilalihan vertikal ini bertujuan untuk menguasai sejumlah mata rantai produksi dan 27 28
Rudhi Prasetya, Op.Cit., hlm. 141-142 Munir Fuady (a), Op.Cit., hlm. 88
Universitas Sumatera Utara
29
distribusi dari hulu sampai hilir. Misalnya, PT A yang adalah perseroan yang memproduksi baju mengambil alih PT B yang merupakan produsen benang dimana industry benang merupakan hulu dari industry baju. c. Akusisi konsentrik Akuisisi konsentrik ini juga memiliki dua jenis yaitu akusisi konsentrik pemasaran yang adalah akuisisi yang dilakukan bila perusahaan pengambilalih ingin memanfaatkan saluran distribusi yang sama dari berbagai produk yang menggunakan teknologi yang berlainan. Misalnya
perusahaan
pengambilalih
mengambilalih
perusahaan
plastik, karena produk plastik itu dijual oleh toko-toko yang sama dengan barang pecah belah yang berbentuk plastik juga, yang diproduksi oleh perusahaan pengambilalih. Dengan cara ini agar dapat perusahaan yang diambil alih dengan satu kali jalan, dengan pengambil alih yang berarti merupakan suatu efesiensi. Selain akusisi konsentrik pemasaran, akuisisi konsentrik lain adalah akusisisi konsentrik teknologi yang adalah akuisisi yang terjadi diantara perusahaan yang mempergunakan teknologi yang sama, tetapi berlainan saluran distribusinya. Misalnya penjualan TV tentu sama dengan penjaualan kulkas dan radio. d. Akuisisi Konglomerat Akuisisi ini adalah akuisisis yang bertujuan untuk mengambilalih Perseroan lain yang tidak memiliki kaitan bisnis secara langsung
Universitas Sumatera Utara
30
dengan Perseroan. Dalam kata lain akuisisi jenis ini melibatkan perusahaan-perusahaan yang tidak terkait, baik secara horizontal maupun vertikal. Akuisisi konglomerat dilakukan dengan tujuan agar perusahaan yang diakuisisi dapat menunjang kegiatan perusahaan yang mengakuisisi secara keseluruhan, serta untuk memantapkan kondisi portepel grup peusahaan. 29 Sistem pengambilalihan yang diatas berdasarkan dari jenis usaha perseroan yang dikaitkan dengan pemasaran. Namun jika dilihat dari segi subjek yang melakukan pengambilalihan atau akuisisi maka akuisisi dapat dibedakan atas: 30 1. Pengambilalihan Eksternal yakni merupakan pengambilalihan yang terjadi dalam dua Perseroan atau lebih dan tidak berada dalam1 (satu) holding company. 2. Pengambilalihan Internal adalah Pengambilalihan dimana baik Perseroan yang diambilalih maupun Perseroan yang akan diambilalih berada dalam 1 (Satu) holding company b. Bentuk dari Pelaksanaan Akuisisi Apabila
dilihat
dari
segi
objek
transaksi
Pengambilalihan,
maka
pengambilalihan atau akuisisi dapat dibedakan sebagai berikut: 1. Akuisisi Saham, dimana pihak yang mengambilalih atau mengakuisisi perusahaan yang diambilalih secara signifikan yang memungkinkan pihak
29
Felix Oentoeng Soebagjo “Akuisisi Perusahaan di Indonesia : Tujuan, Pelaksanaan dan Permasalahannya,” (Makalah Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 12 November 2008), hlm. 14-16 30 Munir Fuady (a), Op.Cit., hlm. 80
Universitas Sumatera Utara
31
yang mengambilalih maupun memegang kendali atas management perusahaan target. Maka dalam rangka melakukan akuisisi saham ini, seseorang atau badan hukum harus menjadi pemegang saham mayoritas dalam suatu Perseroan. Dewasa ini akuisisi saham menjadi pilihan para pengusaha. Akuisisi daham menjadi target oleh perusahaan pengakuisisi, yang mengakibatkan penguasaan mayoritas atas saham perusahan target oleh perusahaan yang melakukan akuisisi dan akan membawa kearah pengusaan manajemen dan jalannya perseroan. 31 Akuisisi Saham harus memiliki nilai transaksi 51 % (lima puluh satu persen), atau paling tidak setelah transaksi akuisisi tersebut tuntas perusahaan pengakuisisi memiliki minimal 51 % (lima puluh satu persen) saham perusahaan target akuisisi. Pengaturan hukum mengenai persyaratan akuisisi saham ini ada dalam PP 27 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa akuisisi sebagai pengambilalihan seluruh atau “sebagian besar” saham sehingga pengendalian atas perusahaan target beralih kepada perusahaan pengakuisisi. Maka melalui penguasaan seluruh atau sebagian besar saham pada perusahaan target, maka perusahaan target tersebut akan dimiliki oleh perusahaan yang mengambil alih, termasuk hak-hak yang melekat pada perusahaan target (diantaranya perjanjian-perjanjian yang dibuat, segala perijinan yang dipunyai, dan kerugian atau keuntungan pajak), serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban perusahaan. 32
31 32
Felix Oentoeng Soebagjo, Op.Cit., hlm. 87-88 Ibid., hlm. 84
Universitas Sumatera Utara
32
2. Akuisisi Asset, dimana yang diambilalih adalah asset perseroan target dengan atau tanpa ikut mengambilalih seluruh kewajiban Perseroan target terhadap pihak ketiga. Sebagai kontraprestasi dari akuisisi ini, pihak yang mengakuisisi memberikan suatu harga yang pantas dengan cara yang sama seperti akuisisi saham. Akuisisi asset pada umumnya dilakukan jika perusahaan pengakuisisi menghadapi kesulitan dalam menghitung berapa jumlah hutang perusahaan target yang harus ditanggungnya, atau jika perusahaan pengakuisisi ingin menghindar dari kewajiban membayar utang, atau jika utang dan piutang perusahaan target sangat tidak jelas tercantum dalam pembukuan perusahaan. 33 Akuisisi asset ini memiliki keuntungan sendiri yaitu: 34 a. Dapat memilih asset yang benar-benar diinginkan saja. Maksudnya adalah dalam melakukan akuisisi aset tidak semua perusahaan target ikut beralih kepada perusahaan pengakuisisi. Perusahaan pengakuisisi bebas memilih aset mana yang berguan baginya dan menguntungkan untuk
diakuisisi,
sedangkan
aset-aset
yang
dianggap
kurang
menguntungkan tidak perlu diambil alih. b. Menghindari
tanggung
jawab
perusahaan
target.
Kewajiban
perusahaan target yang beralih hanyalah kewajiban-kewajiban yang melekat pada aset yang diakuisisi saja, sebab dalam akuisisi aset tidak semua tanggung jawab perusahaan target kepada pihak ketiga ikut beralih kepada perusahan pengakuisisi. 33 34
Ibid., hlm. 84-85 Munir Fuady (a),Op.Cit., hlm. 91-92
Universitas Sumatera Utara
33
c. Menghindari gangguan pemegang saham minoritas, pekerja dan manajemen. Apabila yang akuisisi adalah saham, maka dalam perusahaan yang diakuisisi masih ada pemegang saham minoritas (kecuali akuisisi dilakukan atas seluruh saham perusahaan), pekerja dan manajemen yang kepentingannya tidak selalu sesuai dengan kepentingan perusahaan pengakuisisi, Terkadang ketidaksesuaian kepentingan ini dapat berdampak sangat serius dan berujung pada penyelesaian di pengadilan, melalui apa yang dinamakan dengan gugatan derivative. Namun hal ini dapat dihindari dengan cara akuisisi aset, sehingga perusahaan pengakuisisi tidak perlu berurusan dengan pemegang saham minoritas, pekerja dan manajemen perusahaan yang diakuisisi. Namun demikian, akuisisi aset juga memiliki kelemahan-kelemahan apabila dibandingkan dengan akuisisi saham sebagi berikut: 35 a. Prosesnya relative sulit. Proses akuisisi aset relative sulit karena pengalihan aset umumnya harus dilakukan satu persatu dan masing-masing objek yang dialihkan memerlukan prosedur yang berbeda-beda. b. Memerlukan waktu yang relatif lama. Pengalihan aset dilakukan satu persatu dengan prosedur yang berbedabeda, sehingga memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan pengalihan saham yang dapat dilakukan dalam satu transaksi saja.
35
Miranda Anwar., Op.Cit., hlm. 31
Universitas Sumatera Utara
34
c. Memerlukan lebih banyak biaya. Biaya transaksi aset bermacam-macam dan atas beberapa jenis taransaksi aset dikenakan pajak yang tinggi. Hal ini menyebabkan akuisisi aset memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan akuisisi saham.
d. Kehilangan identitas bisnis. Berbeda dengan akuisisi saham di mana kelanjutan bisnis, jaringan bisnis, hak milik intelektual, serta berbagai aktiva tidak berwujud yang dimiliki perusahaan target dapat dianjurkan oleh perusahaan pengakuisisi dalam akuisisi aset faktor tersebut tidak ikut beralih kepada perusahaan pengakuisisi. Dengan demikian, apabila perusahaan target memiliki aktiva tidak berwujud dan bisnis dengan nilai yang cukup besar, maka akuisisi aset saja kurang menguntungkan. 3. Akuisisi Kombinasi, dimana pengambilalihan merupakan kombinasi antara akuisisi saham dan akuisisi asset. Misalnya dilakukan akuisisi sebesar 40 % (empat puluh persen) asset perusahaan target. Demikian juga dengan kontraprestasinya, dapat saja dibayar sebagian dengan tunai dan sebagian dengan saham perusahaan pengambilalih. 4. Akuisisi Bertahap, dimana akuisiisi tersebut tidak dilaksanakan sekaligus. Misalnya, Perseroan target memberikan convertible bonds (obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham), sementara Perseroan pengambilalihan menjadi pembelinya. Dalam hal ini, pada tahap pertama ], pihak yang
Universitas Sumatera Utara
35
mengambilalih memberikan dana ke Perseroan target melalui pembelian bonds (obligsi). Pada tahap selanjutnya, obligasi tersebut dengan ditukar saham, jika kinerja Perseroan yang diambilalih membaik. 5. Akuisisi Kegiatan Usaha, dimana kegiatan usaha yang diambilalih hanya kegiatan usaha termasuk jaringan bisnis, alat produksi, hak kekayaaan inteletual dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, pengambilalihan yang dikenal adalah pengambilalihan dengan transaksi saham. Dilihat dari segi motivasi, Akuisisi dapat diklarifikasikan sebagai berikut: 36 a. Akusisi Strategis. Akuisisi strategis dilatarbelakangi oleh motivasi untuk meningkatkan produktivitas
perusahaan.
Akuisisi
startegis
digharapkan
dapat
meningkatkan sinergi usaha, mengurangi risiko (karena diverifikasi), memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi dan lain sebagainya. b. Akuisisi Finansial Akuisisi Finansial dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial semata-mata dan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya. Akuisisi ini
bersifat
spekulaif,
sebab
mengharapkan
keuntungan dari pembelian saham atau aset persedahan target dengan harga murah, namun pendapatan perusahaan target yang tinggi.
36
Miranda Anwar., Op.Cit., hlm. 33
Universitas Sumatera Utara
36
C. Pelaksanaan Akuisisi Yang Dilakukan Perusahaan. Metode pelaksanaan akuisisi yang berkembang dewasa ini memiliki dilihat berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut: 37 1. Pelaksanaan Akuisisi Berdasarkan Objek Transaksi. Akuisisi yang dilihat berdasarkan objek transaksi ini dapat diklasifikasikan dalam 2 jenis yaitu: a. Akuisisi Saham. Gunawan Widjaja, menjelaskan bahwa pelaksanaan akuisisi saham dilakukan dengan cara membeli seluruh saham atau sebagaian besar saham-saham yang telah dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan atau tanpa melakukan penyetoran atas seluruh atau sebagian besar saham yang belum ditempatkan. 38 Felix Oentoeng Soebagjo lebih lanjut menjelaskan bahwa akuisisi perusahaan dengan cara mengambil alih saham dilakukan terhadap saham dasar yang telah dikeluarkan, maupun terhadap bagian midal dasar yang belum dikeluarkan. 39 Perusahaan pengambil alih dapat melakukan pembelian saham melalui Direksi perusahaan yang akan diambil alih, maupun langsung dari para pemegang saham. Dengan demikian, suatu akuisisi perusahaan yang akan dilakukan
terhadap
saham
yang
telah
dikeluarkan
dapat
dilaksanakan baik melalui Direksi langsung dari pemilik saham yang bersangkutan, sedangkan akuisisi perusahaan yang akan 37
Ibid., hlm.34 Felix Oentoeng Soebagjo, Op.Cit., hlm. 87-88 39 Miranda Anwar, Op.Cit. hlm. 34 38
Universitas Sumatera Utara
37
dilakukan terhadap saham yang masih dalam portepel hanya dapat dilaksanakan melalui Direksi. 40 Pembayaran atas saham yang diakuisisi dapat dilakukan dengan salah satu atau kombinasi dari cara-cara berikut: 41 1. Tunai 2. Saham perusahaan pengakuisisi atau saham perusahaan lain; 3. Surat berharga 4. Properti 5. Pengambilalihan tanggung jawab dari perusahaan target kepada pihak ketiga
b. Akuisisi Aset Menurut pendapat Gunawan Widjaja, secara sederhana akuisisi aset dilakukan dengan cara : 42 i.
Jual beli aset antara pihak yang melakukan akuisisi aset sebagai pembeli, dan pihak yang asetnya diakuisisi segabai penjual, dalam ha akuisisi dengan pembayaran tunai:atau
ii.
Perjanjian tukar-menukat anatar aset pihak yang diakuisisi dengan hak kebendaan lain milik pihak yang melakukan akuisisi, jika akuisisi tersebut tidak dilakukan dengan pembayaran tuni.
40
Felix Oentoeng Soebagjo, Op.Cit., hlm. 3-4 Munir Fuady(a), Op.Cit., hlm. 90 42 Felix Oentoeng Soebagjo, Op.Cit., hlm. 88 41
Universitas Sumatera Utara
38
Pengambilalihan kepemilikan atas aset perusahaan dapat meliputi berbagai
macam
aset.
Maka
dalam
pelaksanaanya
harus
memperhatikan peraturan perundang-undnagan yang berlaku terhadap masing-masing aset. Penandatangan perjanjian akuisisi aset tidak otomatis mengakibatkan berpindahnya hak atas aset yang diakuisis. Agar terjadi peralihan hak diperlukan tindakan-tindakan hukum tergantung dari jenis aset yang hendak dialihkan. 43 Sebagai kontraprestasi dalam transaksi akuisisi aset, perusahaan pengakuisisi membayar suatu harga yang pantas kepada pemegang saham perusahaan target dengan cara yang sama seperti yang dilakukan akuisisi saham. 44 2. Pelaksanaan akuisisi berdasarkan Cara Pembayaran Transaksi. Dalam pelaksanaan ini, dilakukan dengan 4 cara yaitu: a. Akuisisi Dibayar Tunai (cash Based Acquisition) Salah satu metode pembayaran transaksi akuisisi yang paling umum adalah dengan uang tunai. Pihak pengakuisisi bebas mendapatkan dana tunai tersebut dari berbagai macam sumber, namun pada umumnya sulit bagi pihak pengakuisisi untuk memperoleh dana pinjaman dari bank yang ditujukan khususu untuk membeli saham, walaupun saham yang diakuisisi tersebut dapat dijadikan objek jaminan lewat gadai atau fidusia saham. Oleh
43 44
Ibid., hlm. 85 Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 91
Universitas Sumatera Utara
39
sebab itu, umumnya dana tunai untuk keperluan membeli saham dari sumber lain, misalnya lewat pasar modal. 45
b. Akuisisi Dibayar Dengan Saham (Stock Based Acqusition) Dalam transaksi akuisisi yang dibayar dengan saham, pihak pengakuisisi menyerahkan sejumlah saham perusahaannya atau saham perusahaan lain yang dimilikinya kepada pihak perusahaan target atau pemegang saham perusahaan target yang sahamnya diakuisisi. Sebagaimana dalam transaksi jual beli pada umumnya, nilai saham yang dibayaran harus sesuai dengan harga saham yang diakuisisi. 46 Dalam pembayaran akuisisi dengan saham, metode pembayaran dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: i. Inbreng Saham Inberng saham adalah salah satu metode penyetoran saham oleh pemegang saham kepada perusahaan, dengan cara memberikan saham perusahaan lain. Melalui inberng saham iniah, terjadi pengalian saham terhadap perusahaan yang melakukan akuisisi. 47 ii. Share Swap
45
Ibid., hlm. 100 Ibid. 47 Ibid.,hlm. 103-105 46
Universitas Sumatera Utara
40
Share Swap adalah pertukaran saham antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, dalam hal saham yang ditukarkan berasal dari portepel perusahan atau saham baru yang khusus diteritkan untuk tujuan share swap tersebut. Setelah share swap selesai dilakukan, maka masing-masing perusahaan saling memegang saham satu sama lain 48 iii. Pertukaran Saham Pemegang Saham Pertukaran saham pemegang saham adalah transaksi tukar-menukar saham yang sudah diterbitkan dan sudah dobayar anatara para pemilik saham tersebut. Sehingga apabila pertukaran mengakibatkan para pemegang saham saling menguasai perusahan-perusahaan yang sahamnya dipertukarkan
tersebut,
maka
terjadi
saling
mengakuisisi. 49 c. Akuisisi Dibayar Dengan Aset (Asset Based Acqusition) Dalam transaksi akuisisi yang dibayar dengan aset, pihak yang mengakuisisi melakukan pembayaran atau harga akuisisi dengan menggunakan aset milik pihak pengakuisisi, atau milik perusahaan yang dimiliki oleh pihak pengakuisisi. Apabila objek transaksi akuisisi adalah aset perusahaan target dan pembayarannya
48 49
Ibid, hlm. 105-106 Ibid., hlm. 101
Universitas Sumatera Utara
41
mengunakan aset perusahaan pengakuisisi, maka yang terjadi adalah asset swap. 50 d. Akuisisi Dengan Pembayaran Kombinasi
(Combination Based
Acqusition) Dalam praktik, sering kali transaksi akuisisi dibayar dengan metode pembayaran kominasi, yaitu perpaduan antara pembayaran tunai, pembayaran dengan saham, pembayaran dengan aset atau pembayaran dengan obligasi/surat utang (bonds). Metode ini lebih fleksibel bagi pihak perusahaan pengakuisis, namun tidak selamanya memuaskan bagi pihak perusahaan target. 51 3. Metode Akuisisi Berdasarkan Divestur. Apabila dibedakan berdasarkan divestur, yakni cara peralihan saham, aset atau manajemen dari perusahaan target kepada perusahaan pengakuisisi, maka sistem akuisisi ini dapat diklarifikasikan dalam beberapa bentuk yaitu: 52 a. Friendly Takeover adalah akuisisi yang dilakukan secara bersahabat, melalui prosese negosiasi yang melibatkan manajemen dan pemegang saham dari perusahaan target dan perusahaan pengakuisisi. b. Hostile Takeover adalah akuisisi yang dilakukan dengan tidak bersahabat melalui berbagai strategi bisnis, bahkan sering kali
50
Ibid., hlm. 102 Ibid., 52 Miranda Anwar, Op.Cit., hlm. 39-40 51
Universitas Sumatera Utara
42
secara paksa. Di kalangan pelaku bisnis, hostile takeover dijuluki dengan istiah “pencaplokan perusahaan” c. Freezeout adalah upaya dari pemegang saham mayoritas untuk memaksa pemegang saham minoritas dari perusahaan, yakni dengan kehilangan statusnya sebagai pemegang saham minoritas. d. Squeezeout
adalah
upaya
paksa
yang
bertujuan
untuk
mengeluarkan pemegang saham minoritas dari perusahaan target akuisisi. Upaya paksa ini tidak dilakukan secara lagsung, melainkan diciptakan suatu kondisi yang sedemikian rupa sehingga pemegang saham minoritas “memilih” untuk menjual seluruh sahamnya dan keluar dari perusahaan 4. Metode Akuisisi Dengan Tahapan (Multi Stage Acquisition) Dalam akuisisi yang dilakukan secara bertahap, pengambilalihan tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap sesuai dengan perkembangan perusahaan target. Dalam akuisisi dengan tahapan, awal dari pengakuisisian dilakukan dengan penerbitan convertible bonds oleh perusahaan target yan dibeli dengan metode pembayaran tunai oleh perusahaan
pengakuisisi.
Pada
tahap
selanjutnya,
perusahaan
pengakuisisi menukarkan convertible bonds yang dimilikinya dengan equity, sehingga terjadi pengalihan saham dari perusahaan target kepada perusahaan pengakuisisi. Kemudian dilanjutkan share swap, sehingga terjadi pengalihan saham sampai pada terjadi pengalihan
Universitas Sumatera Utara
43
seluruh atau sebagaian besar saham dan/ aset perusahaan target kepada perusahaan pengakuisis. 53 5. Metode Akuisisi Dengan Leverage Buyouts (“LBO”) Akuisis dengan metode LBO adalah pengambilalihan perusahaan target oleh perusahan pengakuisisi melalui pembelian saham seluruh atau sebagaian besar saham perusahaan target pembayarannya dilakukan dengan dana pinjaman dari pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini umumnya berasal dari investor institusional seperti dana pensiun, dana asuransi, reksa dana dan lain sebagainya. Akuisisi dengan LBO ini menyebabkan pihak perusahaan pengakuisisi tidak mengeluarkan dana sendiri untuk pembayaran harga saham yang diakuisisi, kecuali sejumlah kecil dana untuk kelancaran proses awal LBO tersebut. 54 6. Metode Akuisisi Dengan Managemenet Buyouts (“MBO”) Akuisisi dengan metode MBO adalah akuisisi yang dilakukan oleh sekelompok manajer dari suatu perusahaan tertentu dengan cara membeli seluruh atau sebagaian besar saham perusahaan target. Misalnya, sekelompok manajer dari suatu anak perusahaan membeli seluruh atau sebagaian besar saham anak perusahaan lain dalam grup perusahaan yang sama yang dijual konglomerat pemilik grup yang bersangkutan. 55
53
Ibid., hlm. 102-103 Ibid., hlm. 98-99 55 Ibid., hlm. 97-98 54
Universitas Sumatera Utara
44
7. Metode Akuisisi Dengan Reverse Takeover Reverse Takeover adalh transaksi dimana suatu perusahaan mengambil alih saham atau aset perusahaan target, dan sebagai akibat dari transaksi tersebu terjadi perubahan pengendalian atas perusahaan pengambil alih yang disebabkan oleh masuknya pemegang saham mayoritas baru, yakni perusahaan target. 8. Metode Akuisisi Segitiga (Triangular Acqusition) Akuisisi segitisa melaibatkan perusahaan target yang hendak diambil alih, serta perusahaan lain yang merupakan anak perusahaan pengambil alih. Dalam rangka akuisisi segitiga, perusahaan anak menggunakan saham perusahaan induk yang dimilikinya untuk mengambil alih saham atau aset perusahaan target, atau dengan menandatangani perjanjian marger dengan perusahaan target yang sahamnya akan dikonversi menjadi saham perusahaan induk. Selain itu cara lain yang dapat ditempuh adalah perusahaan induk mengambil alih saham atau aset perusahaan target dengan menggunakan sahamnnya sebagai alat pembayaran, kemudian saham ayau aset yang diambil alih tersebut diserahkan kepada anak perusahaan (drop down acquisition). 56
56
Felix Oentoeng Soebagjo, Op.Cit., hlm. 87.
Universitas Sumatera Utara
