BAB II PENGATURAN AKUISISI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
A. Pengertian dan Jenis Akuisisi 1. Pengertian akuisisi Terminologi “akuisisi” biasanya digunakan untuk mencakup transaksi yang terjadi antara dua pihak atau lebih, pihak yang satu, pembeli paa akhirnya mendapatkan dan menjadi pemilik dari sebagian atau seluruh aset pihak lain, penjual. Akuisisi dapat terjadi dalam bentuk “akuisisi aset”, “akuisisi saham”, “konsiidasi” dan “merger”. Akuisisi yang diakukan tanpa dukungan dari pengurus “acquired company” sering disebut dengan “take over”. Beberapa penulis tidak dapat membedakan terminology akuisisi dan take over, tetapi menyebut menyebut pengambilalihan aset suatu perusahaan yang dilakukan dengan dukungan pengurus prusahaan sebagai “friendly takeover” dan tanpa dukungan pengurus sebagai “hostile takeover”.25 Akuisisi perusahaan tidak sama dengan merger dan konsolidasi perusahaan. Secara sederhana akuisisi dapat diartikan dua perseroan atau lebih tetap ada hanya saja terjadi perubahan kepemilikan aset atau saham, sehingga
25
Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Persroan Terbatas (Bandung: PT Alumni, 2004), hlm. 205.
21
22
mengakibatkan pula beralihya pengendalian terhadap persroan terbatas yang bersangkutan yang telah di ambil alih.26 Pasal 1 Ayat (3) PP Nomor 27 Tahun 1998 memberikan pengertian bahwa pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Dalam akuisisi terdapat perusahaan yang membeli (akuisisitor) dan ada perusahaan yang menjadi target untuk dibeli sahamnya (target company). Dengan adanya pembelian tersebut, maka perusahaan atau badan usaha pembeli akan menguasai atau mengambilalih perusahaan yang dibelinya, sehingga perusahaan pembeli akan dapat melakukan kontrol atau pengendalian terhadap perusahaan yang dibelinya tersebut, dengan kata lain perusahaan yang mengakuisisi menempatkan perusahaan yang diakuisisinya sebagai subsidiarnya. Pasal 1 Ayat (11) UUPT memberikan pengertian pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untk
mengambilalih
saham
perseroan
yang
mengakibatkan
beralihnya
pengendalian atas perseroan tersebut. Dunia hukum bisnis mengartikan akuisisi adalah sederhana saja, yaitu setiap perbuatan hukum untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham dan/aset dari perusahaan lain. Apabila yang
26
Ibid.,
23
diambil alih tersebut adalah saham, maka dengan akuisisi tersebut beralih pula pengendalian terhadap perusahaan target tersebut.27 Istiah “akuisisi” merupakan satu komponen dari tiga serangkai perbuatan hukum yaitu yang berupa “marger”,”konsolidasi”, dan “akuisisi”. Akan tetapi, kadang-kadang dalam praktek hukum dan praktek bisnis, untuk seluruh tiga serangkai tersebut disebut saja dengan istilah “marger dan akuisisi” yang sering disingkat dengan M&A. Jika dengan merger, perusahaan yang satu masuk ke perusahaan yang lain, sehingga yang tinggal hanya satu perusahaan saja,sementara dengan konsolidasi, kedua perusahaan asal menjadi lenyap, dan yang tinggal adalah perusahaan yang baru terbentuk. Maka dengan akuisisi, baik perusahaan pengambil alih, ataupun perusahaan target tetap saja eksis. Jadi dengan akuisisi, tidak ada perusahaan yang lenyap dan tidak ada pula perusahaan yang baru yang terbentuk akibat dari setelah tindakan akuisisi tersebut.28 Dasar hukum akuisisi adalah jual beli, direksi perusahaan yang akan mengakuisisi mengadakan jual beli dengan direksi perusahaan terakuisisi mengenai hak milik atas saham perusahaan terakuisisi/di ambil alih. Perusahaan pengakuisisi akan menerima hak milik atas saham perusahaan terakuisisi, sedangkan perusahaan terakuisisi menerima penyerahan hak atas sejumah uang harga saham tersebut. Apabila saham tersebut atas nama, maka penyerahannya
27 28
Munir Fuady I, Op.Cit., hlm. 4 Ibid., hlm. 5
24
dilakukan dengan cessie (hak tagih) (Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).29 Perusahaan pengakuisisi biasanya perusahaan besar yang memiliki dana yang kuat, manajemen yang baik, dan jaringan usaha yang luas, serta terkelompok dalam konglomerasi. Sedangkan perusahaan terakuisisi biasanya perusahaan kecil yang sulit berkembang atau perusahaan yang memang ingin bergabung dengan perusahaan konglomerasi tersebut, sehingga akuisisi tersebut dapat secara sukarela/ramah (friendly takeover) atau terpaksa (unfriendly takeover/hostile takeover).30 2. Jenis Akuisisi Dalam perkembangannya, akuisisi bermacam-macam dan dapat di pilahpilah berdasarkan kriteria yang dipakai adalah sebagai berikut:31 a. Klasifikasi akuisisi dilihat dari jenis usaha Bila dilihat dari segi jenis usaha perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam transaksi akuisisi, maka akuisisi dapat digolong-golongkan sebagai berikut:32 1) Akuisisi horizontal Dalam hal ini perusahaan yang di akuisisi adalah para pesaingnya, baik pesaing yang memproduksi produk yang sama, atau 29
Abdul Rasyid Saliman, dkk., Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan contoh Kasus, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm.116. 30 Ibid., 31 Munir Fudy I , Op.Cit., hlm.69. 32 Ibid., hlm.89.
25
yang memiliki teritorial pemasaran yang sama. Jelas bahwa tujuan dari akuisisi ini adalah untuk memperbesar pangsa pasar atau membunuh pesaing 2) Akuisisi vertikal Akuisisi vertikal dimaksudkan sebagai akuisisi oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain yang masih dalam 1 (satu) mata rantai produksi, yakni suatu perusahaan dalam arus pergerakan produksi dari hulu ke hilir. 3) Akuisisi konglomerat Yang dimaksudkan adalah akuisisi terhadap perusahaanperusahaaan yang tidak terkait, baik secara horizontal maupun secara vertikal. b. Akuisisi dilihat dari lokalisasi Apabila dilihat dari segi lokalisasi, perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target akuisisi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Akusisi eksternal Akuisisi eksternal adalah akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan dalam grup yang berbeda atau tidak dalam grup yang sama. 2) Akuisisi Internal Akuisisi internal merupakan kebalikan dari akuisisi eksternal. Pada akuisisi internal, perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi
26
masih terdapat dalam satu grup atau kemlompok usaha. Di Indonesia, akuisisi ini sangat sering dilakukan, terlebih jika akuisisi itu merupakan perusahaan terbuka dengan pendanaan akuisisi yang diambil dari right issue.33 c. Klasifikasi akuisisi dilihat dari objek akuisisi Apabila dilihat dari objek, akuisisi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Akuisisi saham Adalah akuisisi yang terjadi antara dua (dua) atau lebih perusahaan dimana yang diakuisisi adalah sebagian besar atau seluruh saham dari perusahaan target, baik saham baru dikeluarkan maupun pembelian saham langsung dari pemegang saham.34 2) Akuisisi aset Akuisisi aset adalah akuisisi yang terjadi antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana yang diakuisisi adalah sebagian besar atau seluruh aset dari perusahaan target.35 3) Akuisisi kegiatan usaha Akuisisi kegiatan usaha ini merupakan akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan dimana yang diakuisisi dari perusaan
33
Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., hlm. 486. Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012) (selanjutnya disebut Munir fuady II), hlm.100. 35 Ibid., 34
27
target adalah hanya kegiatan usahanya, termasuk jaringan bisnis, alat produksi, hak milik intelektual, dan lain-lain.36 4) Akuisisi kombinasi Akuisisi kombinasi adalah jenis akuisisis gabungan atau kombinasi dari akuisisi saham dan akuisisi aset.37 5) Akuisisi bertahap Pada jenis ini, akuisisi tidak dilaksanakan secara sekaligus. Misalnya, perusahaan target menerbitkan terlebih dahulu convertible bonds, sementara perusahaan pengakuisisi menjadi pembelinya. Dalam tahap ini, perusahaan pengakuisisi mantransfer sejumlah dana tertentu ke perusahaan target lewat pembelian surat utang. Tahap selanjutnya, ditukarkan dengan equity jika kinerja perusahaan target semakin baik. Dengan demikian, hak opsi ada pada pembeli surat utang, dalam hal ini adalah perusahaan pengakuisisi.38 d. Klasifikasi akuisisi dilihat dari motivasi akuisisi 1) Akuisisi strategis Akuisisi strategis merupakan akuisisi di antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dengan motif untuk meningkatkan produktivitas perusahaan target. Dengan akuisisi ini diharapkan agar dapat
36
Ibid., Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., hlm. 487. 38 Ibid., 37
28
meningkatkan sinergi usaha, mengurangi resiko, memperluas pangsa pasar, dan sebagainya. 39 2) Akuisisi finansial Akuisisi finansial merupakan akuisisi di antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana yang diakuisisi/dibeli adalah sebagian besar atau seluruh aset dari perusahaan target.40 e. Klasifikasi akuisisi dilihat dari divestitur 1) Take over atau pencaplokan perusahaan Akuisisi berbentuk take over atau pencaplokan perusahaan ini seringkali di beda-bedakan ke dalam:41 a) Take over bersahabat Hal ini take over dilakukan dengan baik-baik secara negosiasi. b) Hostile take over Hostile take over ini sebagai suatu usaha untuk mengontrol manajemen dan perusahaan, yang dilakukan dengan menggunakan trik-trik bisnis, bahkan secara paksa. Dalam bahasa sehari-hari sering dijuluki dengan “pencaplokan perusahaan”.
39
Munir Fuady II, Op.Cit., hlm. 101. Ibid., 41 Munir Fuady II, Op.Cit., hlm. 97. 40
29
2) Freezeouts dan squeezeouts perusahaan a) Freezeouts perusahaan Freezeouts prusahaan adalah akuisisi yang terjadi antara 2 (dua) atau lebih perusahaan, dimana setelah pihak pengakuisisi menguasai dan mengendalikan perusahaan target, pihak pemegang saham minoritas di paksa keluar dari perusahaan target tersebut, dengan menggunakan berbagai teknik yang digunakan oleh hukum. Misalnya, dengan menjual seluruh aset perusahaan target kepada perusahaan lain dalam 1 (satu) grup, kemudian perusahaan target dilikuidasi sehingga pemegang saham minoritas keluar dari perusahaan target tersebut.42 b) Squeezeouts perusahaan Squeezeouts perusahaan mirip dengan Freezeouts. Akan tetapi dengan squeezeouts, pihak pemegang saham minoritas tidak dikeluarkan secara paksa, tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga pemegang saham minoritas tersebut tidak betah lagi di perusahaan target dan akhirnya keluar sendiri. Misalnya, dilakukan engan jalan membuat pembukuan perusahaan target tidak pernah untung sama sekali.43
42 43
Munir Fuady II, Op.Cit., hlm. 100. Ibid., hlm. 101.
30
3) Manajemen buyouts (MBO) Management Buyouts (MBO) merupakan terminology yang ditujukan kepada sekelompok manajer dari suatu perusahaan tertentu yang membeli saham (seluruhnya atau bagian substansial) dari suatu perusahaan. Misalnya, sekelompok manajer dari suatu anak perusahaan membeli saham suatu anak perusahaan dalam kelompok tersebut, yang dijual oleh pemilik kelompok konglemerat yang bersangkutan. MBO dapat mengambil pola LBO maka pendanaan diambil dari pihak ketiga dan dibayar oleh perusahaan target.44 4) Leveraged buyouts (LBO) Leveraged buyouts adalah suatu variasi dari akuisisi atau take over, yang dilakukan dengan teknik-teknik dan tujuan ternetntu. Tujuan dilakukannya LBO adalah dengan membeli suatu perusahaan target, perusahaan target tersebut dipermak dan dibenahi, untuk kemudian setelah perusahaan target menjadi bagus, perusahaan target tersebut dijual kembali kepada pihak lain, di mana pihak penjual akan mendapatkankeuntungan finansial karenanya. Kerena itu, sering kali yang dibeli adalah perusahaan target yang sakit, tetapi dapat disembuhkan, untuk kemudian setelah sembuh perusahaan tersebut dijual kepada pihak ketiga.45
44 45
Munir Fuady I, Op.Cit., hlm. 99. Munir Fuady II, Op.Cit., hlm. 101.
31
f. Klasifikasi akuisisi dilihat dari model pembayaran 1) Akuisisi dibayar tunai Tentunya, model pembayaran harga saham dalam akuisisi yang paling jelas dilakukan adalah dengan jalan membayarnya secara tunai (cash).46 2) Akuisisi dibayar dengan saham Pada jenis ini, pihak pengakuisisi menyerahkan sejumlah sahamnya atau saham perusahaanyya kepada pihak perusahaan yang diakuisisi atau kepada pemegang saham yang dibeli sebesar nilai harga saham.47Dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut: a) Inbreng saham Inbreng saham sebenarnya hanya salah satu metode penyetoran saham kepada perusahaan oleh pemegang saham, di mana dalam hal ini saham tersebut disetor dengan pemberian saham perusahaan lain. Dengan demikian, setelah inbreng saham terjadi, maka perusahaan yang menerima penyetoran saham tersebut menjadi pemegang saham pada perusahaan lain.48
46
Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., hlm. 488. Ibid., 48 Munir Fuady I, Op.Cit., hlm. 102. 47
32
b) Share swap Share
Swap
atau “saling tukar saham” adalah
pertukaran saham antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, saham mana semula berasal dari portepel, atau saham baru yang khusus dikeluarkan untuk tujuan share swap tersebut. Setelah transaksi share swap tersebut, maka masingmasing perusahaan saling memegang saham satu sama lain.49 c) Penukaran saham pemegang saham Penukaran sahan pemegang saham ini sebenarnya murni tukar menukar saham. Berbeda dengan swap saham, dalam penukaran saham pemegang saham ini, yang dipertukarkan bukanlah saham dalam portepel atau saham baru yang khusus ditujukan untuk swap saham, melainkan yang dipertukarkan adalah saham yang sudah diisukan dan sudah dibayar (paid in) oleh pemegang sahamnya. 50 3) Akuisisi dibayar dengan aset Adakalanya
pembayaran
harga
akuisisi
dibayar
oleh
perusahaan pengakuisisi dengan aset yang dimiliki kepada perusahaan target.51 Jadi, model pembelian dengan aset ini ditandai dengan penyerahan (pembaliknamaan) sejumlah aset dari pihak pengakuisisi 49
Ibid., hlm. 103. Ibid., 51 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., hlm.488. 50
33
atau pihak ketiga kepada perusahaan target atau kepada pemegang saham perusahaan target yang sahamnya di akuisisi.52 4) Akuisisi dengan sistem pembayaran kombinasi Sering juga dalam praktek, suatu akuisisi dibayar dengan sistem pembayaran
kombinasi.
Untuk
itu
dapat
dikombinasikan
pembayarannya antara: a) Pembayaran tunai; b) Pembayaran dengan saham; c) Pembayaran dengan aset; d) Pembayaran dengan bonds. Sistem pembayaran kombinasi ini lebih fleksibel bagi pihak pengakuisisi,
tetapi
tidak
selamanya
memuaskan
bagi
pihak
perusahaan target.53 5) Akuisisi dengan tahapan Pada akuisisi bertahap ini, akuisisi tidak dilaksanakan skaligus. Akan
tetapi
perkembangan
pembayaran
dilakukan
bertahap
sesuai
dengan
perusahaan target setelah diakuisisi. Hal ini dapat
dilakukan misalnya sebagian di bayar tunai atau dengan saham sedangkan sebagian lagi di bayar dengan bonds. Misalnya perusahaan target
52 53
menerbitkan
convertible
Munir Fuady I, Op.Cit., hlm.104. Ibid.,
bonds,
sementara
perusahaan
34
pengakuisisi menjadi pembelinya. Maka dalam
hal
ini,
setelah
pembayaran sejumlah tertentu, kemudian perusahaan pengakuisisi mendrop dana ke perusahaan target lewat pembelian bonds. Tahap selanjutnya dibayar harga saham dengan jalan menukar bonds tersebut dengan equity, jika kinerja perusahaan target semakin baik. Dengan demikian, hak opsi ada pada pemilik convertible bonds, yang dalam hal ini merupakan perusahaan pengakuisisi.54
B. Kelebihan dan Kelemahan Melakukan Akuisisi 1. Kelebihan melakukan akuisisi Akuisisi sebagai salah satu bentuk strategi penting dalam pengembangan bisnis dinilai sangat efektif dan efisien jika dibandingkan dengan melakukan merger atau konsolidasi.55 Ada beberapa alasan, dilakukannya akuisisi perusahaan dikarenakan memiliki manfaat lebih atau keunggulan , baik dari segi internal maupun eksternal, yakni:56 a. Perkembangan ekonomi bisnis yang semakin pesat sejalan dengan globalisasi dan liberalisasi perdagangan memberikan peluang untuk menangkap kesempatan pasar yang semakin besar dan luas
54
Ibid., Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., hlm. 452 56 Sere Magdalena Marnala Siahaan, “Tinjauan Yuridis Atas Akuisisi Perusahaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” (Tesis, Ilmu Hukum, Pasca Sarjana, USU, 201), hlm. 93. 55
35
b. Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan bisnis, terjadi persaingan yang semakin tajam yang membutuhkan peningkatan efisiensi agar mampu bersaing. c. Mempertahankan posisi yang telah dimiliki atau dicapai di pasar. d. Meningkatkan tambahan modal kerja dan perluasan pinjaman e. Meningkatkan market share sejalan dengan rencana pengembangan usaha yang selalu menjadi cita-cita dan idaman setiap pelaku usaha. f. Mendapatkan cashflow dengan cepat karena produk dan pasar yang sudah jelas g. Meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompetisi h. Mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal, dan hal ini mengurangi resiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen atau pelanggan yang baru. i. Memperoleh karyawan yang telah berpengalaman. j. Memperoleh sistem operasional dan adminitrasi yang mapan. k. Memperoleh infrastuktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Setiap perusahaan yang memiliki keuangan yang kuat akan dengan mudah mengambil alih saham pada berbagai perusahaan, tidak perlu bersusah payah untuk mendirikan perusahaan baru, cukup dengan mengambilalih saham perusahaan sehingga dapat mengembangkan usahanya kemana-mana. Selain itu dengan melakukan akuisisi akan berdampak pada peningkatan pendapatan, pengurangan biaya, penurunan atau pengecualian pengenaan pajak, dan
36
pengurangan biaya modal kerja. Dengan kata lain, akuisisi yang efektif dapat berguna sebagai platform pertumbuhan perusahaan, memberi pondasi yang diperlukan untuk menciptakan dan mendapatkan keuntungan-keuntungan dari penghematan skala atau economics of scale. Oleh karena itu, akuisisi menjadi pilihan yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan pola yang lain. 57 2. Kelemahan melakukan akuisisi akuisisi dapat memberikan kontribusi positif, bahkan dapat menjadi jalan keluar berbagai permasalahan yang dihadapi perusahaan, karena akuisisi dapat meningkatkan uilasi kapasitas perusahaan, menekan biaya transportasi, mengganti manajer yang berkinerja buruk, dengan manajer yang lebih baik. Perusahaan dapat meningkatkan inovasi dan teknologi. Bagi perusahaan menengah kebawah, dapat memberikan banyak keuntungan kerena memungkinkan bersaing dengan perusahaan besar.58 Namun demikian untuk mencapai manfaat dan keunggulan tersebut, tidak menutup kemungkinan sering terjadinya kendala-kendala ataupun hambatanhambatan di dalam pelaksanaan akuisisi, seperti misalnya:59 a. Adanya perbedaan sistem keuangan dan pengawasan. b. Pengakuisisi tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis yang tidak ada hubungannya.
57
Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., hlm. 452. Ibid., hlm. 453. 59 Ibid., hlm. 94. 58
37
c. Adanya beda kepentingan antara direksi perusahaan dengan pemegang saham, sehingga sering terjadi penolakan dilakukannya akuisisi d. Lamanya waktu pengambilan keputusan dalam hal akuisisi e. Birokrasi yang berbelit-belit. f. Terdapat perbedaan budaya organisasi. g. Sulitnya mencapai proses integrasi. h. Kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat. i. Perusahaan target memiliki kesesuaian strategi yang rendah. j. Perusahaan pengambilalih tidak mengkomunikasikan perencanaan dan pengharapan mereka terhadap karyawan perusahaan target sehingga terjadi kegelisahan diantara karyawan. Akuisisi apabila tidak dikontrol dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap persaingan maupun terhadap konsumen. Hal ini terjadi ketika transaksi akuisisi dilakukan untuk melahirkan atau menambah kekuatan perusahaan di pasar (market power). Dengan kekuatan tersebut, perusahaan dapat menaikkan harga di atas harga kompetisi dan/atau menurunkan jumlah dan kualitas produknya. Hal ini sangat merugikan konsumen. Selain itu, kekuatan atau penguasaannya dalam pasar bersangkutan menjadikan perusahaan tidak lagi mempunyai insentif untuk meningkatkan kualitas teknologi dan menambahi inovasinya. Dengan kekutan dan penguasaannya, perusahaan hasil akuisisi dapat menciptakan atau meningkatkan hambatan masuk bagi pendatang baru untuk masuk ke pasar. Oleh karena itu,
38
analisis aspek persaingan terhadap trnsaksi akuisisi harus dilakukan untuk menghindari dampak negatif sebagaimana diuraikan.60 Akuisisi aset sendiri, selain dapat memberikan keuntungan, namun terdapat pula kelemahan. Proses melakukan akuisisi aset umumnya lebih sulit berhubung pengalihan aset tersebut umumnya harus dilakukan satu persatu dan masing-masing objek yang dialihkan memerlukan prosedur yang berbeda-beda sehingga dapat memakan waktu yang lebih lama. Selain itu, akuisisi aset juga akan memakan biaya lebih bayak. Hal ini disebabkan karena penjualan beberapa jenis aset memerlukan pajak penjualan yang tinggi. Berbeda dengan akuisisi saham dimana kelanjutan bisnis, jaringan bisnis, hak milik intelektual, dan berbagai good will perusahaan lainnya dapat dilanjutkan oleh pihak yang mengakuisisi, tetapi dengan akuisisi aset, faktor-faktor tersebut tidak ikut dialihkan kepada pihak yang melakukan akuisisi, sehingga bagi perusahaan yang telah mampu mempunyai good will dan bisnis besar, akuisisi aset tentu kurang menguntungkan. Dilihat dari kelemahan akuisisi, memunculkan pandangan bahwa keputusan untuk melakukan akuisisi merupakan suatu keputusan yang kontroversial karena memiliki dampak yang sangat dramatis dan kompleks. Banyak pihak yang dirugikan, sekaligus diuntungkan, dari peristiwa akuisisi. Dampak yang merugikan lainnya dapat dilihat dari sisi karyawan karena kebijakan ini sering disertai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang jumlahnya 60
Susanti adi Nugroho, Loc. Cit.,
39
barangkali sangat fantastik. Hal demikian terjadi juga pada pemegang saham. Jika diukur dari sudut pandang moneter pemegang saham perusahaan yang di akuisisi sering kali diuntungkan karena harga saham mereka dihargai diatas harga pasar. Sebaliknya, pemegang saham perusahaan yang mengakuisisi belum tentu diuntungkan karena masih tergantung dari sukses tidaknya akuisisi ini. Sukses akuisisi diantaranya diukur dari tercapainya peningkatan nilai perusahaan pasca akuisisi. Jika nilai perusahaan pasca akusisi tidak meningkat berarti pemegang saham telah kehilangan premium yang dibayarkan ditambah biaya-biaya lain dalam rangka transaksi akuisisi.61
C. Syarat Melakukan Akuisisi Pengambilalihan perseroan merupakan urusan “privat” dari masing-masing perseroan yang melakukan akuisisi, walau demikian Undang-Undang Perseroan terbatas memberikan batasan-batasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan akuisisi dalam perseroan terbatas. Syarat dalam melakukan akuisisi perusahaan telah diatur dalam
Pasal 4 PP Nomor 27 Tahun 1998. Selain dalam peraturan
pemerintah, ketentuan mengenai persyaratan dalam melakukan pengambilalihan juga di atur dalam Pasal 126 UUPT, pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan; 1. Memperhatikan kepentingan perusahaan
61
Ibid., hlm.457.
40
Salah satu yang dilarang oleh hukum adalah jika dengan akuisisi tersebut akan merugikan kepentingan perusahaan, baik kepentingan perusahaan yang mengakuisisi ataupun kepentingan perusahaan target. Apabila akuisisi yang dilakukan ternyata merugikan perseroan, dalam hal ini sesuai dengan hukum acara yang berlaku pihak perusahaan dapat meminta ke pengadilan agar:62 a. Tindakan akuisisi tersebut dibatalkan. b. Pemberian ganti rugi terhadap perusahaan oleh si pelaku akuisisi c. Pembatalan tindakan akuisisi disertai dengan pemberian ganti rugi. 2. Memperhatikan pemegang saham minoritas Salah satu yang dilarang oleh UUPT adalah bahwa tindakan akuisisi (juga merger dan konsolidasi) tidak boleh merugikan hak-hak dari pemegang saham minoritas. Alasan mengapa pemegang saham minoritas yang ditekankan, bukan pemegang saham mayoritas karena dalam hal ini UUPT mengungkapkan bahwa pelaksanaan akuisisi tersebut dilakukan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas, dengan pertimbangan bahwa apabila akuisisi dilakukan dengan merugikan kepentingan pemegang saham mayoritas, maka tentunya pemegang saham mayoritas tidak akan setuju dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk akuisisi tersebut, sehingga dengan demikian akuisisi tidak dapat dilaksanakannya, atau pihak pemegang saham mayoritas dapat menghentikan akuisisi tersebut dengan mengganti direksi yang dianggap tidak koperatif dengan pemegang saham mayoritas. Kewenangan-kewenangan yang demikian hanya 62
Munir Fuady I, Op.Cit., hlm. 122
41
dipunyai oleh pemegang saham mayoritas dan tidak dimiliki oleh pemegang saham minoritas.63 3. Memperhatikan karyawan perusahaan Rencana akan adanya akuisisi harus diumumkan kepada karyawan perseroan yang akan di akuisisi dan perseroan yang akan mengakuisisi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS. Hal ini dilakukan dalam rangka perlindungan kepentingan Karyawan. Selanjutnya, harus telah diketahui bagaimana cara penyelesaian status karyawan. Cara penyelesaian status karyawan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemutusan hubungan kerja, seperti yang di atur dalam undang-undang Ketenagakerjaan, akuisisi juga harus memperhatikan ketentuan pemutusan hubungan kerja bersama sebagaimana yang diatur dalam kesepakatan kerja bersama antara PT A dan PT B dengan masing-masing karyawan nya.64 4. Memperhatikan kreditur Menurut ketentuan Pasal 33 PP Nomor 27 Tahun 1998 dikatakan bahwa direksi wajib menyampaikan dengan surat tercatat rancangan pengambilalihan kepada seluruh kreditur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya kreditur dapat mengajukan keberatan kepada perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum 63
Ibid., Bismar Nasution, Terrace&library,2009), hlm.187. 64
Hukum
Kegiatan
Ekonomi
(1)
(Bandung:
Books
42
Pemegang Saham yang akan memutus mengenai rencana pengambilalihan yang telah dituangkan dalam rancangan tersebut. Jika dalam jangka waktu tersebut kreditur tidak mengajukan keberatan, maka kreditur dianggap menyetujui pengambilalihan. Dalam hal terdapat keberatan yang diajukan oleh kreditur, maka keberatan kreditur tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian dan selama penyelesaian atas keberatan kreditur yang
disampaikan
belum
tercapai
maka
pengambilaihan
tidak
dapat
dilaksanakan.65 5. Memperhatikan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha Pasal 126 Ayat (1) UUPT mengharuskan pihak yang melakukan akuisisi untuk memperhatikan juga kepentingan masyarakat dan persaingan sehat. Ada 2 (dua) hal yang dilarang dalam Pasal 126 Ayat (1) ini, yaitu: a.
Akuisisi yang merugikan kepentingan masyarakat;
b. Akuisisi yang merugikan kepentingan pihak tersaing secara tidak sehat. Tidak jelas benar apa yang dimaksud dengan akuisisi yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat dan apa konsekuensi hukum jika terjadi akuisisi yang demikian. Namun demikian, yang pasti adalah bahwa siapapun di antara warga masyarakat yang merasa dirugikan langsung karena akuisisi tersebut dapat menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata.66
65 66
Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op .Cit., hlm. 135. Munir Fuady I, Op. Cit., hlm. 140.
43
Pelaku usaha dilarang melakukan pegambilalihan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.67 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilaihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (3) dan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menunjukkan adanya langkah awal pemerintah
dalam
pengambilaliahan
menghadapi saham
yang
kegiatan bersifat
penggabungan, anti-persaingan
peleburan, atau
dan
setidaknya
mengurangi persaingan.68 Syarat yang dikemukakan di atas, bersifat “komulatif”, sehingga tentu saja di
antara
syarat
tersebut
dilanggar,
mengakibatkan
perbuatan
hukum
pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan. Selain persyaratan di atas, dalam Pasal 123 Ayat (4) UUPT, menambah satu lagi syarat bagi perseroan tertentu yang akan
67 68
Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm. 499. Ibid., hlm. 551.
44
melakukan akuisisi yaitu perlu mendapat persetujuan dari instansi tertentu dari instansi terkait. Selanjutnya dalam Pasal 6 PP Nomor 27 Tahun 1998 dinyatakan: a. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. b. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit ¾ bagian dari jumlah suara tersebut. c. Bagi perseroan terbuka, dalam hal persyaratan bagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak tercapai maka syarat kehadiran dan pengambil keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
D. Prosedur Melakukan Akuisisi Prosedur dalam pengambilalihan perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 UUPT dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengambilalihan saham melalui direksi dan pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham. Adapun prosedur dalam melakukan akuisisi adalah: 1. Pernyataan maksud untuk mengambil alih perseroan69
69
Pasal 125 Ayat (5) UU PT.
45
Pengambilalihan dilakukan melalui direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan di ambil alih. 2.
Direksi perseroan yang akan di ambil alih dan perseroan yang akan
mengambil alih dengan persetujuan dewan komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya yaitu; pertama, nama dan tempat kedudukan dan perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan di ambil alih serta alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan mengambil alih dan direksi perseroan yang akan diambil alih; kedua, laporan keuangan untuk tahun buku terakhir dan perseroan yang akan mengambil alih; ketiga, tata cara penilaian dan konversi saham dan perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham; keempat, jumlah saham yang akan diambil alih dan kesiapan pendanaan; kelima, neraca konsolidasi proforma perseroan yang akan mengambil alih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; keenam, cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan, penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan dan perseroan yang akan diambil alih; ketujuh, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dan
46
pemegang saham kepada direksi perseroan; kesembilan, rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan apabila ada.70 Pegambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham ketentuan ini tidak berlaku. Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib memperhatikan anggaran dasar perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain. 3. Keputusan rapat umum pemegang saham atas rencana pengambialihan Pasal 127 Ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan Pasal 87 Ayat (1) dan Pasal 89. Pasal 87 Ayat (1) UUPT keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam Pasal 89 Ayat (1) UUPT adalah ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika dietujui paling sedikit ¾ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. 4.
Pasal 127 Ayat (2) UUPT direksi perseroan yang akan melakukan
penggabungan, peleburan, pangambilalihan, atau pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan 70
Pasal 125 Ayat 6 UUPT
47
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. 5.
Rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan
yang telah disetujui RUPS dituangkan kedalam akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ataupemisahan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dan pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.71 6.
Salinan akta
pengambilalihan perseroan wajib dilampirkan pada
penyampaian pemberitahuan kepada menteri tentang perubahan anggaran dasar. Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dan pemegang saham, salinan pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.72 7.
Setiap perubahan yang diakibatkan oleh pengambilalihan (akuisisi) baik
yang berhubungan dengan data-data pemegang saham maupun data yang berhubungan dengan data-data perseroan wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan. 73 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau
Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
71
Pasal 128 UU PT. Pasal 130 UU PT. 73 www.gultomlawconsultants.com/tata-cara-pengambilalihan-saham-akuisisi perseroanterbatas-di-indonesia (diakses pada 1 maret 2015). 72
48
(selanjutnya disebut PP Nomor 57 Tahun 2010) menambahkan prosedur dalam melakukan akuisisi ialah: a.
kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
kepada KPPU sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Tidak semua pelaku usaha yang melakukan akuisisi wajib melaporkan rencana akuisisi. Pasal 5 Ayat 2 PP Nomor 57 Tahun 2010 memberikan kriteria pelaku usaha yang wajib melaporkan adalah:
1)
Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus
miliar rupiah); dan/atau 2)
Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun
rupiah) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administrative sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).74 b. Penilaian (preview) terhadap ada atau tidaknya pelanggaran dari suatu pengambilalihan. Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis kemudian komisi melakukan penilaian untuk memberikan pendapat terhadap ada atau tidaknya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari 74
Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010
49
pengambilalihan saham perusahaan. Penilaian sebagaimana dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen pemberitahuan tertulis diterima komisi secara lengkap. 75 c. Konsultasi Pelaku Usaha yang akan melakukan Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu dapat melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis kepada Komisi. Konsultasi secara tertulis dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan dokumen yang disyaratkan oleh komisi. Saran, bimbingan, dan/atau pendapat tertulis diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya formulir dan dokumen secara lengkap oleh Komisi. Penilaian yang diberikan oleh Komisi bukan merupakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana pengambilalihan saham perusahaan lain yang akan dilakukan oleh pelaku usaha, dan tidak menghapuskan kewenangan komisi untuk melakukan penilaian setelah pengambilalihan saham perusahaan lain yang bersangkutan berlaku efektif secara yuridis
75
Pasal 9 PP Nomor 57 Tahun 2010
