BAB II PENGATURAN PEMBIAYAAN TERHADAP KREDIT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM

BAB II PENGATURAN PEMBIAYAAN TERHADAP KREDIT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM

A. Pengertian Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam rangka era globalisasi dewasa ini yang diikuti dengan percepatan arus teknologi dan informasi terutama di bidang ekonomi seperti dewasa ini. Kesanggupan masyarakat akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dilakukan dengan perjanjian akan membayarnya kelak 28. Elemen dari kredit adalah adanya dua pihak dalam kesepakatan pinjammeminjam, kepercayaan, prestasi, imbalan dan jangka waktu tertentu. Kredit dalam pengertian lain dapat berarti percaya atau kepercayaan. Tetapi dalam hukum kredit berlaku ketentuan bahwa untuk bisa percaya, kepadanya dapat diberikan kredit. Oleh karena itu, terlebih dahulu calon debitur harus dicurigai. Hal ini sangat beralasan, sebab kata kredit itu berasal dari bahasa Latin “Creditus” yang merupakan bentuk past participle dari kata credere, yang berarti to trust. Kata trust itu sendiri berarti kepercayaan. Sesungguhnya kata kredit sudah berkembang luas terutama dalam kehidupan sehari–hari, akan tetapi dalam tahap apapun dan kemanapun arah perkembangannya, dalam setiap kata kredit tetap mengandung unsur “kepercayaan”, walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan. 29

28

Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001),

29

Rachmadi Usman, Op.cit, hal. 236.

hal. 5.

Universitas Sumatera Utara

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 30 Dari pengertian kredit sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat dilihat bahwa dalam suatu perjanjian kredit terdapat beberapa unsur pemberian kredit yaitu: 31 1. Adanya sejumlah uang ataupun yang dapat dipersamakan nilainya dengan uang. 2. Berdasarkan kesepakatan dua atau lebih sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian. 32 3. Adanya unsur pemenuhan prestasi yang harus dipenuhi baik oleh pihak debitur maupun pihak kreditur. Prestasi yang dimaksud dalam Pasal 1234 KUH Perdata meliputi: a. Untuk memberikan sesuatu. b.Untuk berbuat sesuatu. c. Tidak berbuat sesuatu. 4. Adanya unsur jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dengan pengembalian kredit. 5. Adanya unsur risiko dalam pemberian kredit. 6. Adanya balas jasa berupa bunga maupun imbalan dalam bentuk lainnya bagi kreditur

30

Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Ibid. 32 Pasal 1320 KUHPerdata. 31


Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan. Melihat sifatnya yang demikian, maka pemberian suatu kredit kepada debitur dilakukan dalam suatu perjanjian. Fasilitas kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah diatur dan memiliki ketentuan serta prosedur yang berbeda, yang secara mudah dapat dilihat dari nama skim fasilitas kredit yang akan diberikan. Oleh karena itu, sekalipun fasilitas kredit diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi prosedur dan tata cara pemberiannya berbeda antara kebijakan yang satu dengan yang lain. 33 Kredit yang diberikan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan dan/atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. Biasanya masing–masing pemerintah memiliki defenisi dan kriteria untuk mengelompokkan bisnis dengan tujuan pembangunan sesuai dengan program – program pemerintah untuk menggerakkan sektor riil. Defenisi dan kriteria dari pemerintah belum tentu sesuai dengan kebutuhan bank dan pihak lainnya, tetapi dapat digunakan sebagai acuan dalam menyiapkan produk dan jasa layanan perbankan kepada masing–masing kelompok bisnis tersebut. Beberapa alternatif dan pendekatan pengelompokan yang digunakan oleh sebuah lembaga belum tentu berlaku universal dan kriteria yang digunakan oleh lembaga yang sama dapat berubah sesuai dengan perkembangan bisnis dan berjalannya waktu. Salah satu pendekatan umum yang banyak digunakan secara internasional, antara lain: 34 33 34

Tulus Tambunan, Op.cit, hal. 230. Ali Nuridin, Membangun Bank UMKM, ( Jakarta : IRPA, 2007 ), hal. 4.


1. Bisnis Makro Umumnya bisnis informal dan tidak memiliki status legal yang formal, dilakukan oleh dari orang kelompok miskin, khususnya wanita yang tidak memiliki perencanaan bisnis yang formal, line bisnis tetap, pertumbuhan tidak cepat, catatan keuangan jarang dilakukan bahkan biasanya dilakukan oleh orang yang buta huruf. 2. Bisnis Kecil Umumnya terdaftar dan dijalankan oleh keluarga atau kelompok, pemilik dan pengelola dilakukan oleh orang yang sama, biasanya belum memiliki catatan keuangan dan catatan bisnis yang akurat dan belum memiliki auditor, dalam beberapa hal telah memiliki legalitas formal. 3. Bisnis Menengah Umumnya skala bisnis cukup besar telah memiliki struktur organisasi dan delegasi wewenang dalam pengambilan keputusan, catatan keuangan sudah tertib, transparan dan akurat, telah menggunakan auditor independen, memiliki direktur keuangan yang bertanggung jawab dalam kebijakan pembiayaan perusahaan. Salah satu acuan yang menjadi rujukan perbankan di Indonesia antara lain kesepakatan bersama Menko Kesra selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur

Bank

Indonesia tentang

Penanggulangan

Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

yang

tertuang

dalam

Surat

Keputusan

No.11/KEP/MENKO/KESRA/IV/2002 dan No. 4/2/KEP.GBI/2002 tanggal 22 April 2002 yang mendefinisikan UMKM sebagai berikut : 1. Kredit Usaha Mikro


Kredit Usaha Mikro adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung yang dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin, dengan kriteria penduduk miskin sesuai Badan Pusat Statistik, dengan plafond kredit maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 2. Kredit Usaha Kecil Kredit Usaha Kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per tahun dengan plafond kredit maksimal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 3. Kredit Usaha Menengah Kredit Usaha Menengah adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha di luar usaha mikro, dan usaha kecil atau kepada pengusaha yang kriterianya akan ditetapkan kemudian, dengan plafond di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Bagi perbankan ada variabel fundamental yang penting untuk diperhatikan dalam penggolongan UMKM yang memiliki relevansi dengan filosofi pemberian kredit, yaitu: 35 1. Omset Penjualan Kriteria tersebut sangat penting karena dari variabel omset dapat dihitung kemampuan usaha menghasilkan laba yang menjadi dasar untuk menentukan

35

Ibid, hal. 5.


kemampuan usaha debitur yang menyerap dana kredit dan membayar kembali kredit. 2.

Kekayaan Bersih dan jumlah tenaga kerja yang dipakai, sangat penting

digunakan untuk menentukan kapasitas usaha / proyek dan kebutuhan jumlah kredit. Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995, tentang Usaha Kecil dan Menengah, disebutkan bahwa secara rinci kriteria dan karakteristik usaha kecil adalah sebagai berikut: 1. Usaha produktif milik warga Negara Indonesia, yang berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi. 2. Bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. 3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan (Kemenkeu) Nomor 571/KMK/03/2003 definisi pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Usaha Menengah menurut Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 1999, tentang Pemberdayaan Usaha Menengah didefinisikan sebagai berikut:


1. Usaha produktif milik warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi. 2. Berdiri sendiri, dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha besar. 3. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta, sampai dengan Rp. 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun. Sementara itu, sebagaimana telah diubah dalam Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan secara terperinci mengenai kriteria UMKM, yakni: (1) Kriteria usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). (2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau


b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

36

(3) Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) huruf a, b serta ayat (3) huruf a, b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

36

Try Widiyono, Op.cit, hal. 306.


Tabel 1. Kriteria UMKM Kriteria UMKM Kekayaan (tidak

Usaha Mikro

Bersih Paling termasuk

Usaha Kecil

Usaha Menengah

banyak Lebih dari Rp. 50 Lebih dari Rp. 500

Rp. 50 juta

tanah & bangunan)

juta

sampai juta sampai dengan

dengan

paling paling banyak Rp.

banyak Rp. 500 10 Milyar juta Hasil

Penjualan Paling

Tahunan

banyak Lebih

Rp.300 juta

(Omset/tahun)

dari Lebih dari Rp. 2,5

Rp.300

juta Milyar

sampai

sampai

dengan dengan

paling

paling

banyak banyak

Rp. 2,5 Milyar

Rp.

50

Milyar

Sumber : Deddy Edward Tanjung (2009) Menurut Undang – Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah nilai jual dari kekayaan usaha yang dimiliki (asset) setelah dikurangi kewajibannya seperti hutang-hutang. Yang dimaksud dengan penjualan tahunan adalah hasil penjualan bersih yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun. Yang dimaksud dengan milik warga negara Indonesia adalah usaha yang sepenuhnya milik warga negara Indonesia.

Kriteria tersebut perlu diketahui oleh para pelaku UMKM agar dapat menyesuaikan usahanya dengan kriteria sesuai UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terutama dalam berhubungan dengan pihak lain (lembaga keuangan bank/non bank dan rekan bisnis) termasuk pula untuk


penyesuaian dokumen legal (surat-surat ijin). Kriteria di atas sudah jauh berubah apabila dibandingkan dengan kriteria sebelumnya. Tentunya semua dilakukan untuk kemajuan usaha para pelaku usaha UMKM. Kegiatan ekonomi rakyat yang merupakan bagian integral dunia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai kedudukan, potensi dan peran strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang dan pemerataan pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah menjadi fokus pemerintah untuk lebih diberdayakan dan dikembangkan secara optimal karena dipandang bahwa sektor ini mampu bertahan daripada pengusaha besar pada saat krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997. Di samping itu, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja karena lebih cenderung padat karya. Penelitian menyebutkan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 1% berarti telah mengurangi jumlah pengangguan sebesar 400.000 orang. 37 Hal ini sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh pemerintah dalam UU No. 20 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa tujuan pemberdayaan Usaha Kecil antara lain: a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. 37

Soetanto Hadinoto, Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2006), hal. 272.


Keadaan ini memihak pada konsep demokrasi ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan trilogi pembangunan nasional yang mengutamakan aspek pemerataan. Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai nilai yang strategis yang dapat dilihat dari beberapa manfaatnya yaitu: 38 1. Menciptakan dan menyediakan pekerjaan melalui usaha padat tenaga kerja (labour intensive). Adanya investasi dalam bentuk industri akan semakin memperbesar jumlah penyerapan tenaga kerja. Teori klasik menyebutkan bahwa tenaga kerja dapat digunakan secara penuh melalui mekanisme pasar tenaga kerja. Dengan demikian, jika terjadi pengangguran berarti penawaran tenaga kerja akan lebih besar daripada permintaan tenaga kerja sehingga tingkat upah akan diturunkan karena banyaknya tenaga kerja yang mau bekerja. Dengan demikian, biaya produksi akan menurun sehingga dapat diperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk memperluas kegiatan ekonomi serta menampung tenaga kerja yang menganggur. Dikaitkan dengan tenaga kerja tersebut, menurut Keynes, pengangguran dapat diatasi dengan dua cara pendekatan yakni dengan memperluas penyerapan tenaga kerja atau menurunkan jumlah angkatan kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan penanaman modal/investasi dengan menambah kegiatan ekonomi baru melalui bantuan pinjaman modal kredit dari bank ataupun non bank. 39 2. Sebagai alat distribusi pendapatan melalui kesempatan berusaha. 3. Mencegah urbanisasi melalui penyediaan lapangan kerja di pedesaan dan menimbulkan persoalan baru di perkotaan.

38

Nurul Widyaningrum, Pola-Pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil, (Bandung : Yayasan Akatiga, 2003), hal. 50. 39 M. Tohar, Membuka Usaha Kecil, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1999), hal. 13.


4. Mengoreksi kelemahan yang terdapat pada pendekatan pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan. Perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah telah diatur pemerintah dengan lahirnya UU No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang ini merupakan landasan utama dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil di Indonesia, namun undang-undang ini belum mampu membuka lebar terhadap kemapanan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sampai saat ini perhatian terhadap pertumbuhan UMKM masih dilayani belum maksimal. Panjangnya birokrasi dan sulitnya akses perbankan menjadi kendala besar bagi UMKM dalam hal permodalan, padahal UMKM salah satu sektor usaha yang terbukti menyerap tenaga kerja bersifat padat karya. Dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dinyatakan bahwa pemberdayaan usaha kecil diselenggarakan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Hal ini berarti usaha kecil merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, swasta dan masyarakat. Dari segi pendanaan, pemerintah telah menetapkan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan untuk: 1. memperluas sumber pendanaan; 2. meningkatkan akses pada sumber pendanaan; 3. memberikan kemudahan dalam pendanaan. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 disebutkan bahwa pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilakukan dengan sumber dana bagian dari laba keuntungan yang diperoleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada dasarnya kewirausahaan pelaku UMKM jika diatur


dan dikelola dengan baik akan dapat tumbuh menjadi usaha besar. Beberapa upaya pemasaran usaha kecil yang harus diatur adalah menyangkut strategi produk, strategi penetapan bunga, strategi promosi perusahaan dan saluran distribusi yang tepat. 40 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri dalam tatanan struktur perekonomian Indonesia. 1. Kelebihan UMKM Usaha Kecil pada kenyataannya mampu bertahan dan mengantispiasi kelesuan perekonomian yang diakibatkan oleh inflasi. Tanpa subsidi maupun proteksi, beberapa pelaku Usaha Kecil mampu menambah devisa negara khususnya industri kecil di sektor informal dan mampu berperan sebagai penyangga dalam perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Beberapa nilai strategis UMKM bagi perkembangan perekonomian negara adalah: 41 a. Adanya indikasi yang menunjukkan bahwa banyak produk tertentu yang dikerjakan oleh sektor riil yang justru hasilnya tersebut digunakan oleh industri menengah dan besar dengan alasan margin yang lebih ekonomis. b. Merupakan pemerataan konsentrasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi dalam masyarakat. c. Prosedur hukum UMKM sangat sederhana dalam proses pendiriannya. d. Umumnya mampu untuk survive karena dalam usaha UMKM terkadang adalah perintisan produk baru yang belum ada pesaingnya. e. Diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu karena pasar UMKM yang masih luas, sehingga dapat digali melalui kreatifitas pelaku UMKM. 40

Justin G. Longenecker, Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), hal. 339. 41 M. Tohar, Op.cit, hal. 29.


f. Relatif tidak membutuhkan investasi terlalu besar, tenaga kerja tidak berpendidikan tinggi dan sarana produksi lainnya tidak terlalu mahal. g. Memberikan peluang dan kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah demi berkembangnya Usaha Kecil.

2. Kelemahan Pengelolaan UMKM Kelemahan dalam pengelolaan, Usaha Kecil berkaitan dengan faktor ekstern dan intern yakni meliputi: 42 a. Tidak mengetahui secara tepat kebutuhan modal kerja karena tidak memiliki perencanaan kas yang baik. b. Sering terjadi kesalahan manajemen dan ketidakpedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip manajerial. c. Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik. d. Tidak memiliki program pengendalian dalam memulai usaha. e. Tidak pernah memiliki studi kelayakan, penelitian pasar dan analisis perputaran uang. Berdasarkan tipe atau macamnya, kredit dapat dilihat dari beberapa segi yakni: 43 1. Kredit menurut tujuan penggunaannya. Dilihat dari segi penggunaannya, kredit ini dibagi menurut dua hal yakni kredit konsumtif, yang merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi; kredit produktif khususnya kredit investasi dan kredit modal kerja yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, ada kredit 42

Ibid. Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, Analisis Kredit, (Bandung : CV. Pionir Jaya, 2007), hal. 16. 43


investasi yang diperlukan untuk kredit perluasan perusahaan, rehabilitasi, dan modernisasi perusahaan. 2. Kredit dalam pengalihan hal materinya, dibagi atas dua hal, yakni kredit dalam bentuk uang (Money Credit) dan kredit dalam bentuk bukan uang (Non Money Credit). Berdasarkan plafond kredit segmentasinya, maka kredit dapat digolongkan menjadi: a. Kredit Usaha Mikro

: < Rp. 100 Juta

b. Kredit Kecil

: Rp. 100 juta s.d. Rp. 500 juta.

c. Kredit Menengah

: Rp. 500 juta s.d. Rp. 5 milyar.

d. Kredit Usaha Besar/Coorporate

: > Rp. 5 milyar.

3. Kredit menurut cara penggunaannya. Kredit menurut cara penggunaannya yakni kredit tunai (Cash Credit) dan kredit tidak tunai (Non Cash Credit). Kredit bukan tunai yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian pinjaman dibuat seperti garansi bank/jaminan bank dan Letter of Credit ( L/C). 4. Kredit menurut jangka waktunya. Kredit menurut jangka waktunya dibagi menurut kredit jangka pendek, yakni kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 tahun; kredit jangka menengah, yakni kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun; kredit jangka panjang, yakni kredit yang mempunyai jangka waktu di atas 3 tahun. 5. Kredit dilihat dari segi jaminannya. Setiap kredit yang diberikan harus jelas jaminan pengembalian. Adapun jaminan-jaminan tersebut terdapat berbagai macam yakni jaminan perorangan, jaminan kebendaan secara fisik dan jaminan kebendaan non fisik.


6. Kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan sama sekali. Artinya kredit tersebut diberikan semata-mata atas kepercayaan belaka, sehingga tidak ada pengamannya sama sekali. Beberapa prinsip dalam penilaian permohonan kredit dapat ditinjau dari beberapa hal, yakni: 44 1. Prinsip 5 C yang meliputi: 1.character (watak/kepribadian) 2.capacity (kemampuan) 3.capital (modal) 4.condition of economy 5.collateral (agunan) atas kredit. 2. Prinsip 5 P yang meliputi: 1.party (golongan) dari calon peminjam sesuai dengan prinsip 5 C 2.purpose (tujuan) penggunaan kredit menurut calon debitur 3.payment (sumber pembayaran) 4.profitability (kemampuan memperoleh laba) calon debitur 5.protection (perlindungan) atas perusahaan yang diberikan oleh calon kreditur dan yang aman bagi kreditur 3. Prinsip 3 R yang meliputi: 1.return/returning (hasil yang dicapai) 2.repayment (pembayaran kembali) 3.risk bearing ability (kemampuan untuk menanggung risiko)

44

Ibid, hal. 34.


Prinsip pemberian kredit yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian sesungguhnya dilakukan sebagai upaya perbankan agar terhindar seminimal mungkin dari peluang munculnya kredit bermasalah di kemudian hari. Berbicara mengenai kredit bermasalah merupakan penyebab kesulitan pada bank sendiri yang menyangkut terhadap tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib meminimalkan potensi timbulnya kredit bermasalah. Dalam kebijakan penanganan kredit bermasalah, hal-hal yang diperhatikan adalah masalah administrasi kredit, kredit yang dinilai layak mendapat perhatian khusus, perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi (credit plafondering),

prosedur

penyelesaian

kredit

bermasalah,

dan

prosedur

penghapusan kredit macet. 45

B. Tujuan dan Fungsi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tujuan pemberian fasilitas kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berpedoman pada tujuan dari pemberian kredit secara umum. Tujuan kredit secara umum didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan yaitu dengan pengorbanan sekecil – kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) sebesar–besarnya. 46 Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit yang didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit

45

R. Tjiptoadinugroho, Perbankan Masalah Perkreditan, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1994), hal. 153. 46 Thomas Suyatno, Dasar–Dasar Perkreditan Edisi Keempat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 14.


kalau lembaga kredit tersebut benar–benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang akan diterimanya. 47 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat di dalam kredit adalah : 48 a. Kepercayaan, adalah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kepercayaan (prestasi) yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, jasa, akan benar–benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam hal ini terdapat keterlibatan dua pihak, yaitu pemberi kredit dan penerima kredit. Selanjutnya, dari unsur kepercayaan ini juga termuat adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit. b. Waktu, adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai uang, bahwa uang yang ada sekarang ini lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. c. Risiko, adalah suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya. Hal ini karena adanya unsur ketidakpastian pada masa mendatang, yang menyebabkan munculnya unsur risiko. Dengan adanya unsur resiko tersebut maka timbul jaminan dalam pemberian kredit. 47 48

Ibid, hal. 15. Ibid, hal. 16.


d. Prestasi, adalah objek kredit, yang dalam praktiknya tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan modern tidak terlepas dari adanya uang, maka transaksi–transaksi kredit yang menyangkut uang sering dijumpai dalam praktek perkreditan. e. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi yang bagi pemberi kredit merupakan perhitungan atas beberapa komponen seperti biaya modal (cost of fund), biaya umum (overhead cost), biaya atau premi risiko dan lain – lain. Oleh

karena

pemberian

kredit

dimaksudkan

untuk

memperoleh

keuntungan, maka bentuk bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat dalam bentuk kredit. Jika ia merasa benar-benar yakin bahwa nasabahnya akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya, begitu juga dalam membicarakan fungsi kredit maka tidak terlepas dari tujuan kredit yang mencakup ruang lingkup yang luas. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) fungsi pokok yang saling berkaitan dari kredit, yaitu: 49 1. Keuntungan ( Profitability ) Merupakan maksud dan tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang didapat dari pungutan bunga. 2. Keamanan ( Safety ) Yaitu prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa itu benar– benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan itu akan menjadi kenyataan. Pemberian kredit Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan wujud pembiayaan bagi usaha yang disediakan oleh Pemerintah/dunia usaha, khususnya 49

Hasnanuddin Rahman, Prospek Perbankan Nasional Pasca Likuidasi Bank, (Surabaya : Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1997), hal. 96.


melalui kredit Perbankan sesuai dengan Undang–Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sistem perkreditan mewajibkan setiap bank untuk menyalurkan 20% kreditnya kepada kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan kegiatan koperasi yang produktif yang dibiayai dari dana bank tersebut. Pemerintah melalui kebijaksanaan tanggal 29 Tahun 1990 lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk menyempurnakan program kredit Usaha Kecil tersebut agar pelaksanaannya lebih mantap dan makin terarah serta didukung dan dilakukan secara lebih luas oleh semua bank, maka pemberian kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut akan diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Dengan latar belakang tersebut, langkah–langkah penyempurnaan sistem perkreditan termasuk penyempurnaan pemberian kredit untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan tujuan sebagai berikut: 50 a. Memantapkan fungsi perbankan dan lembaga keuangan sebagai pengelolaan dan pelaksanaan sistem perkreditan nasional. Bank dan lembaga keuangan didorong untuk dapat mandiri dan mampu melaksanakan fungsi pengerahan dana masyarakat serta penyalurannya agar lebih mantap. Sejalan dengan ini, peranan Bank Indonesia didudukkan lebih tepat sebagai ” Lender Of Last Resort ” dan bukan sebagai ” Lender Of First Resort ” seperti dalam mekanisme kredit likuiditas yang selama ini berlaku.

50

Hadiwidjadja dan Rivai Wirasasmita, Op.cit, hal. 92.


b. Memantapkan peranan Bank Indonesia sebagai pemeliharaan keseimbangan moneter sekaligus sebagai pembina dan pengawas perbankan agar bank–bank di Indonesia dapat berkembang semakin sehat. c. Menyehatkan Sistem Perkreditan Nasional, sehingga dapat lebih meningkatkan efisiensi dalam alokasi dana masyarakat serta mengurangi ketergantungan pada kredit likuiditas Bank Indonesia. d. Menyempurnakan program kredit bagi Usaha Kecil agar pelaksanaannya lebih mantap dan makin terarah serta didukung dan dilakukan secara lebih luas oleh semua bank. Karena negara Indonesia memiliki pancasila sebagai dasar falsafah negara, maka tujuan pemberian kredit perbankan di Indonesia bukan semata–mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara, yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, maka tujuan pemberian kredit oleh bank khususnya Bank Indonesia yang mengemban tugas sebagai agent of development adalah: 51 a. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan b. Meningkatkan aktifitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya

51

Ibid, hal. 94.


Dari tujuan tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya kepentingan yang seimbang antara: 52 1. Kepentingan pemerintah 2. Kepentingan masyarakat ( rakyat ) 3. Kepentingan pemilik modal ( pengusaha ) Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), tujuan dari kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi yang berkeadilan. Pemberian fasilitas kredit yang diberikan perbankan di Indonesia secara garis besar berfungsi untuk: 53 1. Meningkatkan daya guna uang 2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 3. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang 4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi 5. Meningkatkan kegairahan berusaha 6. Meningkatkan pemerataan pendapatan 7. Meningkatkan hubungan internasional Fungsi kredit yang pada hakekatnya meningkatkan daya guna uang dapat digunakan dalam hal para pemilik modal dapat secara langsung meminjamkan uang kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi ataupun untuk meningkatkan usahanya, atau pemilik modal juga dapat menyimpan uangnya pada lembaga – lembaga keuangan. Uang tersebut oleh 52 53

Ibid, hal. 95. Thomas Suyatno, Op.cit, hal. 60.


lembaga keuangan diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan–perusahaan untuk meningkatkan usahanya. 54 Sebagai usaha untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang, kredit yang diberikan oleh pihak bank disalurkan dalam bentuk rekening giro sehingga dapat menciptakan pembayaran baru. Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, maka pemberian kredit diarahkan pada usaha–usaha untuk mengendalikan inflasi, meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan pokok rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa di ekspor.55 Fasilitas kredit yang diberikan bank juga dapat meningkatkan kegairahan berusaha di Indonesia. Hal ini disebabkan karena setiap orang selalu ingin berusaha meningkatkan usahanya, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh pihak bank akan dapat mengatasi kekurangan kemampuan di bidang permodalan tersebut sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya. 56 Dengan adanya bantuan dari bank, para pengusaha akan dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek–proyek baru, yang tentunya akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek–proyek tersebut. Dengan demikian, tenaga kerja tersebut akan memperoleh pendapatan. Dengan tertampungnya tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula. Berdasarkan uraian tentang fungsi kredit yang diuraikan di atas, maka fungsi kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara khusus antara lain 57:

54

Ibid. Ibid, hal. 18. 56 Ibid. 57 Ibid, hal. 19. 55


1. Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat tumbuh menjadi bagian dunia usaha yang mendorong perekonomian nasional khususnya dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja 2. Menyediakan dana bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang digunakan untuk kegiatan usaha agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat tetap terjaga kelangsungan hidupnya di dalam dunia usaha. Kegunaan uang yang didapat dari kredit secara teori, yaitu untuk menambah/memperlancar usaha dagang, tetapi dalam praktek sukar dijajaki tentang kebenarannya. Pertama–tama dalam pengguna uang itu tersembunyi keperluan (cost of living) yang sudah dipisahkan dalam perhitungannya. Belum lagi keperluan konsumtif lainnya yang tentu tidak dapat dilihat dan ditangkap secara wajar. 58 Faktor-faktor tersebut sudah harus a priori dihilangkan dari pemikiran dalam pertimbangan pemberian kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

C. Pembiayaan Dalam Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Undang–Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 angka 11, pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan Usaha Kecil. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh

58

R. Tjiptoadinugroho, Op.cit, hal. 126.


lembaga

penjamin

sebagai

dukungan

untuk

memperbesar

kesempatan

memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalannya. Pembiayaan dan penjaminan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yakni 59: 1.Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2.Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. 3.Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan lainnya. 4.Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 5.Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, upaya pemerintah antara lain: 60

59 60

Lihat Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lihat Pasal 22 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.


1. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank 2. pengembangan lembaga modal ventura 3. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang 4. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah 5. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap sumber pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah: a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga pinjaman kredit c. memberikan kemudahan dan fasilitas dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha


D. Prosedur Pemberian Dalam Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Prosedur Pemberian kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yakni 61: 1. Permohonan Kredit 2. Berkas Permohonan kredit 3. Pencatatan Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan. 4. Kelengkapan dan berkas permohonan Permohonan dinyatakan lengkap apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya. Selama permohonan kredit sedang diproses, maka berkas permohonan harus dipelihara dalam berkas permohonan. 5. Formulir daftar isian permohonan kredit Untuk memudahkan bank memperoleh data yang diperlukan, bank mempergunakan daftar isian permohonan kredit yang harus diisi oleh nasabah, formulir neraca, daftar rugi atau laba. 6. Penyidikan dan Analisa Kredit Penyidikan (Investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi: a. Wawancara dengan pemohon kreditur atau debitur b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan, baik data ekstern atau intern, termasuk informasi antar

bank dan

pemeriksaan pada daftar hitam dan daftar kredit macet

61

Thomas Suyatno, Op.cit, hal. 69-71.


c. Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal–hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan 7. Keputusan atas permohonan kredit 8. Persetujuan permohonan kredit Pada pokok bahasan ini akan dijelaskan ketentuan–ketentuan, syarat– syarat atau petunjuk tindakan–tindakan yang harus dilaksanakan sejak diajukannya permohonan nasabah sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan oleh bank. Salah satu alternatif bagi pengusaha untuk memperoleh dana bagi pembiayaan atau untuk memperluas usaha adalah dengan fasilitas kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk memperoleh kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memenuhi beberapa persyaratan. Perkreditan ini diberikan bagi golongan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satunya adalah dengan memberikan kredit. Jika seseorang ingin memperoleh fasilitas kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka seseorang tersebut harus memenuhi syarat–syarat sebagai berikut, antara lain: 62 1. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk 2. Mempunyai

Nomor

Pokok

Wajib

Pajak

(NPWP),

kecuali

tidak

dipersyaratkan, harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai yang diatur dalam SE No. 064/DIR/BPK-KI/SE/96.

62

Sutarno, Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Bandung : Alfabeta, 2003),

hal. 14-17.


3. Pemohon harus menyediakan pembiayaan tersendiri sebesar minimum 20% dari proyek yang dibiayai dan apabila kredit tersebut digunakan untuk membeli/pembangunan/investasi, harus disetorkan kepada bank ke rekening hutang atas nama pemohon yang bersangkutan, kecuali apabila pada proyek/bangunan psikis yang akan dibiayai telah tertanam dana sendiri dan termohon yang bersangkutan minimum 20% dari nilai proyek/bangunan psikis tersebut. 4. Bagi pemohon kredit dalam bentuk usaha/usaha perseorangan diwajibkan memiliki legalitas usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Kredit, dan lainnya). Permohonan dinyatakan lengkap apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya. Selama permohonan kredit sedang diproses, maka proses permohonan harus dipelihara dalam berkas permohonan. Dalam praktek pemberian kredit, sebelum calon nasabah mengajukan permohonan kredit maka calon nasabah diharuskan untuk membuka rekening giro. Setelah membuka rekening, maka tahap selanjutnya adalah pengajuan permohonan kredit. Dalam mengajukan permohonan kredit, calon nasabah harus melengkapi berkas permohonannya dengan melampirkan dokumen–dokumen lain. Setelah permohonan diajukan dan dokumen–dokumen yang diperlukan telah dilengkapi, kemudian bank akan memeriksa dokumen–dokumen tersebut secara administratif berupa keabsahan surat izin usaha yang dilampirkan serta dengan wawancara pemohon kredit. Untuk menghindari kekeliruan yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, maka atas setiap permohonan kredit


diperiksa dengan teliti mengenai kelengkapan, kebenaran, segi hukum dan data– data dan dokumen–dokumen yang diserahkan. 63

Setiap permohonan kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas: 64 a. Surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah b.

Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah yang diajukan oleh nasabah, dari bank yang harus lengkap diisi oleh calon nasabah. Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat–syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisa kredit. Bahan pertimbangan atau informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan, harus dibubuhkan secara tertulis. c. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan, misalnya perjanjian penyerahan jaminan dan pemberi kuasa. Permohonan dinyatakan lengkap apabila telah memenuhi syarat–syarat yang diajukan dan selama permohonan kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam proses, maka berkas permohonan akan disimpan dan selanjutnya dilakukan penyidikan dan analisa pemberi kredit.

63 64

Ibid, hal. 18. Ibid, hal. 19.


BAB II PENGATURAN PEMBIAYAAN TERHADAP KREDIT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM

Recommend Documents