BAB II PENGADILAN NEGERI MEDAN
2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pengadilan Negeri Medan Kantor Pengadilan Negeri Medan adalah dibawah naungan Direktorat Jendral Peradilan. Kantor Pengadilan Negeri Medan didirikan pada tahun 1913 oleh Hindia Belanda dan dilanjutkan pada tahun 1918 yang dulunya bernama LANDRAD VAN YUSTISI.dalam keputusan menteri kehakiman No.4/24 tanggal 27 januari 1996 dibentuk Direktorat urusan pengadilan.dengan keputusan presiden kabinet no.15/p/kep/II/1996 di Departemen Kehakiman di bentuk Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Dan Perundangan dan salah satu dinas adalah pembinaan peradilan Dalam perkembangan tugasnya Departemen Kehakiman lama kelamaan banyak timbul permasalahan kekurang perhatian atas pelayanan departemen khususnya terhadap peradilaan dirasanya ada suatu hambatan kemajuan terhadap pelayanan badan peradilan yang ditangani langsung oleh Mahkamah Agung. Sebagai satu kesatuan maka dalam membicarakan persoalan tersebut dalam munas di Jakarta tahun 1968 sebagai salah satu jalan keluar dalam mencetuskan gagasan untuk keperluan badan peradilan, sebaiknya dibentuk salah satu di rektorat jenderal sendiri pada departemen kehakiman Dengan Kepres No.39 tahun 1968 lahirlah Diretorat Jendral Badan Pengadilan, kemudian dalam membicarakan UU No 45/1974 Direktorat Jendral Pembinaan Peradilan diganti organisasi dan administrasi dan financial termasuk
Universitas Sumatera Utara
material yang belum dilakukan oleh Sekretariat Jendral Pembinaan Badan Peradilan dan dibawahnya adalah pengadilan negeri
2.2 Visi dan Misi
VISI
Segera mewujudkan Pengadilan Negeri Medan menjadi dan merupakan Lembaga Peradilan yang memiliki akuntabilitas public yang handal melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, terbuka dan professional guna menjawab tuntutan perkembangan masa depan
MISI
1. Mewujudkan institusi Peradilan yang terbuka, independent dan modern dengan melakukan otomasi dalam penyusunan data induk perkara, registrasi perkara, keuangan/biaya perkara, jadwal persidangan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang teknis maupun administrasi guna memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat pencari kedailan. 3. Menjadikan institusi peradilan sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati.
Uraian Tugas Badan peradilan adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelengga rakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan bersarkan pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili sertta
Universitas Sumatera Utara
menyelesaikan perkara yang di ajukan kepadanya berdasarkan perundang undangan. Selain menjalankan tugas pokoknya pengadilan diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang undang anata lain memberikan keterangan, pertimbangan serta nasehat tentang hukum kepada lembaaga kenegaraan baik di pusat maupun di daerah apabila diminta. Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenanganya, baik di tingkat pertama maupun tingkat banding Mengingat luas lingkup tugas daan berat pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan maka dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan,oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi kepaniteraan dan administrasi secretariat ini dimaksud kan selain menyangkut ketertibaan dalam menyelenggarakan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.
2.3 Struktur Organisasi Stukturktur organisasi adalah suatu hal yang sangat penting sebab organisasi merupakan wadah untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan.stuktur orgaanisasi dalam pelaksanaanya juga menetapkan system control atau pengawasan yang harus dilakukan atau dijalankan.dengan demikian pegawai akan dapat mengetahui dengan mudah apa saja tugas yang harus dijalankan dan juga kepada siapa tugas tersebut dipertanggungjawabkan.dengan adanya struktur organisasi, maka setiap pimpinan dan bawahan yang ada di dalam satu perusahaan atau instansi akan mengetahui dengan jelas sampai dimana kegiatan yang harus dilakukan dan
Universitas Sumatera Utara
batasan batasan kekuasaan yang ada padanya. Berhasil atau tidaknya organisasi mencaapai tujuanya baanyak dipengaruhi oleh struktur organisasi yang baik.pada kantor pengadilan, selain menetukan apa saja yang harus dijalankan, struktur organisasi juga dapat menetukan dengan jelas apa saja wewenang dan tanggung jawab pegawai sesuai dengan tiap tiap bagian yang dijalankan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Stuktur organisasi terdiri dari tiga jenis: 1. Organisasi garis Dalam organisasi garris perintah dari atas ke bawah membentuk garis dan pimpinannya adalah pemilik perusahaan itu,organisasi kecil, dan jumlah karyawan sedikit serta hubungan personil dapat dilakukan secara langsung. 2.
Organisasi fungsional Organisasi fungsional adalah salah satu bentuk organisasi yang
berdasarkan
fungsi,sifat,dan
jenis
pekerjaan
yang
dilaksanakan dimana organisasi disusun berdasarkan tugas dan bidangnya masing masing. Pada organisasi ini pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas, sebab setiap atasan berwenang membeikan perintah kepada bawan sepanjang adanya hubungan. 3.
Organisasi dan staf Jenis organisasi ini sering dipakai oleh perusaah besar. Wewenang pegawai yang ada dalam organisasi ini dibagi dalam dua jenis yaitu:
Universitas Sumatera Utara
a. Wewenang
garis
berfungsi
sebagai
seorang
yang
bertanggung jawab langsung terhadap tercapainya tujuan perusahaan. b. Wewenang staf berfungsi sebagai sebagai seorang yang membantu tum secaara efektif dalam mencapai tujuannya. Adapun stuktur organisasi pada kantor pengadilan negeri medan adalah
Gambar 2.1 Struktur Pengadilan Negeri Medan Sumber:Website Pengadilan Negeri Medan
Universitas Sumatera Utara
Struktur organisasi yang dipakai dipakai dikantor pengadilan negeri medan berbentuk fungsional Karena organisasi ini disusun menurut bidang dan tugasnya masing masing.
2.4 Job Description Ketua Pengadilan, antara lain: 1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan 2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan 3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas: a. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya b. Masalah-masalah yang timbul c. Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya d. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung e. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara
Universitas Sumatera Utara
f. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara) Wakil Ketua Pengadilan a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya b. Mewakili ketua bila berhalangan c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua Hakim a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan Panitera a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan
Universitas Sumatera Utara
c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan d. Membuat salinan putusan e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan Wakil Panitera a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugastugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya Panitera Muda a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing Panitera Pengganti a. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan
Universitas Sumatera Utara
Sekretaris a. Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan Wakil Sekretaris a. Membantu tugas pokok Sekretaris Kepala sub - Bagian Umum 1.
Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
2.
Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara
Kepala sub - Bagian Keuangan a. Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan Kepala sub - Bagian Kepegawaian Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang: a. Menangani keluar masuknya pegawai b. Menangani pensiun pegawai c. Menangani kenaikan pangkat pegawai d. Menangani gaji pegawai e. Menangani mutasi pegawai f. Menangani tanda kehormatan g. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll
Universitas Sumatera Utara
Jurusita
a.
Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis
b.
Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguranteguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
c.
Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
d.
Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait
Universitas Sumatera Utara
