PENGADILAN NEGERI MEDAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI MEDAN (NIAGA, HAM, PHI, PERIKANAN DAN TIPIKOR)

JL. PENGADILAN NO.8, TELP/FAX. 061-4515847 TROMOL POS 1247 - MEDAN 20111

2012

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga pada akhirnya telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk tahun 2012 dari Pengadilan Negeri Medan.

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana

diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor

9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Medan

Tahun 2012 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di Lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi

dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Medan tahun 2012 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Negeri Medan tahun 2012.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun

yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Umum, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Medan, 31 Januari 2013 Ketua Pengadilan Negeri Medan, ERWIN MANGATAS MALAU,SH.,MH NIP. 19571101.198403.1.002

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................................

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................

i

ii

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) .............................................................. PENDAHULUAN

iii

A. LATAR BELAKANG.............................................................................................

1

C.

3

BAB I

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................ BAB II

STRUKTUR ORGANISASI .................................................................................

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN..............................................................................

2

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

3

A. RENCANA STRATEGIS.....................................................................................

5

C.

7

B. TUJUAN...................................................................................................................

INDIKATOR KINERJA UTAMA .......................................................................

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 .......................................................... E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 .......................................................... F.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

7 8 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 ..................................

11

C.

19

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.........................................................................

AKUNTABILITAS KEUANGAN .......................................................................

BAB IV PENUTUP

12

A. KESIMPULAN .......................................................................................................

22

C.

23

B. SARAN-SARAN..................................................................................................... LAMPIRAN

PENUTUP...............................................................................................................

1. STRUKTUR ORGANISASI........................................................................................................ 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA..............................................................................................

3. RENCANA KINERJA 2014 ......................................................................................................

23 i

ii

v

4. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010-2014 ................................................................

vi

7. PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MEDAN...............

xii

5. SK TIM PENYUSUNAN LAKIP ..............................................................................................

6. PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MEDAN .............................................

ii

ix xi

EKSEKUTIF SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Peradilan Umum sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Medan. Seluruh Program Kerja Pengadilan Negeri Medan disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO

SASARAN

1.

Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA URAIAN

1. Prosentase Penyelesaian 2. 3. 4. 5. 6.

Perkara Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Prosentase Pelayanan Meja Informasi Prosentase Minutasi Berkas Perkara

iii

TARGET

REALISASI

957 pkr

360 pkr

90 %

%

77,32 %

85,91

576 pkr

0 pkr

0

40 %

0,07 %

0,17

95 %

100 %

100

95 %

96,46 %

37,61

101,5

2.

3. 4.

Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi

Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

1. Prosentase proses

administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. Prosentase mediasi yang berhasil Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

95 % 100 %

100 % 100%

105 100

100 %

96,7 %

96,7

100%

100%

100

5%

1,09%

21,8

85%

100%

117,6

100%

100%

100

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran masih belum dapat memenuhi

target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2013.

iv

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan dicantumkannya Peradilan Umum dalam konstitusi tersebut sudah

tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Umum di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut,

lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya

berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Umum berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Umum yaitu

dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Umum dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang

pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 teleh diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Umum, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua

kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel

Halaman 1 dari 23 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Medan

dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip

pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya

akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan

pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja

pada setiap instansi pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 1. KEDUDUKAN PENGADILAN NEGERI MEDAN Pengadilan Negeri Medan merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi

Sumatera Utara. Pengadilan Negeri Medan terletak di Jl. Pengadilan No.8 Medan yang mempunyai yurisdiksi 151 Kelurahan/Desa dari 21 kecamatan, dengan luas wilayah 265,10 Km² dan jumlah penduduk 2.949.830 jiwa.

2. TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Medan merupakan lingkungan peradilan dibawah

Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan.

Pengadilan Negeri Medan, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan

berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama baik perkara Pidana maupun Perkara Perdata.

3. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Medan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

c. Waarmerking akta Pendirian Badan Hukum.

d. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.


C. STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Negeri Medan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Negeri Medan terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Negeri Medan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Negeri Medan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri Medan dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 orang Panitera Muda dan 3 orang Plt. Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Plt. Panitera Muda Pidana Khusus, Plt. Panitera Muda Perdata Khusus dan Plt. Panitera Muda PHI. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh Para Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Negeri Medan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag. Keuangan, dan Kasubag. Umum. 7. Panitera Pengadilan Negeri Medan merangkap Sekretaris Pengadilan Negeri Medan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan

pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Medan dalam tahun 2012. Capaian kinerja 2012 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap


rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Medan disusun sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Struktur Organsisasi.

Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2012, menjelaskan berbagai Program Prioritas Pengadilan Negeri Medan untuk periode tahun 20102014 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Medan untuk Tahun 2012.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Medan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2012.

Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pengadilan Negeri Medan tahun 2012, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah

mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2011 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Visi

Pengadilan Negeri Medan yaitu “Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.” Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Medan

menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.

3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat. 4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati.

6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah telah

mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010-2035. Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.


3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program

prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Negeri Medan yaitu : 1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.

2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik. 3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.

4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan. 5. Pelayanan Publik yang prima.

6. Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sebagai outomasi Pola Bindalmin.

7. “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

8. Pengawasan.

Kedelapan program tersebut harus diapliksikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Negeri Medan


B. TUJUAN Berdasarkan visi dan missi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan

Negeri Medan menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Medan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan

.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Medan menetapkan

sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut : NO.

SASARAN

1.


2.


INDIKATOR KINERJA

1. Prosentase Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 5. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.


3. 4.

Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

Prosentase mediasi yang berhasil Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012. NO. 1.

2.

3. 4.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Prosentase Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Prosentase mediasi yang berhasil Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

TARGET 90 % 52

576 perkara 80 %

95 % 95 % 100% 100% 100% 100% 100% 80% 5% 85 %


E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupa tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012.

MATRIK PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MEDAN TAHUN 2013 NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.


1. Prosentase penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak Prosentase mediasi yang berhasil

90 % 80

2.

3. 4.


Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi Terwujudnya Prosentase pengaduan yang pelaksanaan ditindaklanjuti Pengawasan internal yang efektif dan efisien

576 perkara 80 % 95 %

95 %

100% 100% 100% 100% 5%

85 %


F. RENCANA KINERJA TAHUN 2014

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.


1. Prosentase penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 5. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 6. Prosentase proses pemeriksaan perkara 7. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 8. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak Prosentase mediasi yang berhasil

90 % 52

2.

3. 4.


Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi Terwujudnya Prosentase pengaduan yang pelaksanaan ditindaklanjuti Pengawasan internal yang efektif dan efisien

576 perkara 90 % 95 %

95 %

100% 100% 100% 100% 5%

90 %


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Medan tahun 2012

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja

yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Medan dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut : NO

SASARAN

1.


INDIKATOR KINERJA

URAIAN

1. Prosentase 2. 3. 4. 5.

2.

6.

Terselesaikannya 1. Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan 2. akuntabel

3. 4.

Penyelesaian Perkara Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Prosentase Pelayanan Meja Informasi Prosentase Minutasi Berkas Perkara Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. Prosentase proses pemeriksaan perkara Prosentase proses administrasi putusan perkara. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.

TARGET

REALISASI

957 pkr

360 pkr

90 %

%

77,32 %

85,91

576 pkr

0 pkr

0

40%

0,07 %

0,17

95 %

100 %

100

37,61

95 %

96,46 %

101,5

100%

96,7 %

96,7

100%

100%

100

100%

100%

100%

100%

100

100


3. 4.

Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi

Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

Prosentase mediasi yang berhasil

5%

1,09%

21,8

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

85%

100%

117,6

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA. Capaian kinerja Pengadilan Negeri Medan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam tahun anggaran 2012, Pengadilan Negeri Medan telah menetapkan 4

(empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur

dengan mengaplikasikan 12 (dua belas) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun

menunjukkan bahwa hanya 6 (enam) indikator kinerja yang telah dapat dicapai

dengan hasil baik, sedangkan 5 (lima) indikator tidak tercapai yaitu Prosentase Penyelesaian Perkara, Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu, Prosensate putusan yang diunggah (upload) ke

website, Prosentase proses pemeriksaan perkara dan Prosentase mediasi yang berhasil. Sedangkan 1 (satu) realisasi indikator kinerjanya 0% karena tidak ada kegiatan yaitu Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum.

SASARAN 1: Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel 1. Prosentase Penyelesaian Perkara. Indikator Kinerja Prosentase Penyelesaian Perkara

Target

Realisasi

%

90 %

77,32 %

85,91


Perkara yang ditangani tahun 2012

 Sisa Tahun 2011 + Perkara Masuk Tahun 2012

Perkara yang ditangani tahun 2012

 1629 + 11782 = 13411 perkara

Perkara yang diputus tahun 2012 = 10369 perkara Realisasi =

10369 13411

x 100% = 77,32 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama =

77,32 80

x 100% = 85,91%

Sisa Perkara Pengadilan Negeri Medan tahun 2011 adalah sebanyak : 1629

perkara sedangkan perkara yang diterima adalah sebanyak 11782 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Medan adalah sebanyak 13411 perkara. Dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memutus perkara sebanyak 10369 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 85,91%.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini masih dibawah target, yaitu

85,91 % dari target yang telah ditetapkan.

Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum

menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target 90% yang dapat diputus oleh Pengadilan Negeri Medan adalah suatu target yang cukup ideal karena Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri

Medan adalah 13411 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 90% maka perkara yang harus diputus adalah 90% x 13411 = 12070 perkara yang berarti

setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 12070 : 12 = 1006 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri Medan

sebanyak 40 orang hakim karier dengan jumlah majelis hakim sebanyak 15 majelis hakim maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara sebanyak 68 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 90 % penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal.


2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Indikator Kinerja Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

tepat waktu

yang

diselesaikan

Target

Realisasi

%

957 pkr

360 pkr

37,61

Alokasi anggaran yang tersedia = 957 perkara x Rp. 600.000,- = Rp. 574,368,000,Perkara miskin yang dilayani = 360 perkara x Rp. 600.000,- = Rp. 216.000.000,Realisasi Indikator Kinerja Utama =

x 100 = 37,61 %

Berdasarkan DIPA Tahun 2012 Pengadilan Negeri Medan mendapatkan dana

prodeo sebanyak 957 perkara @ Rp. 600.000,- = Rp. 574,368,000,-. Anggaran ini baru terserap sebanyak 360 perkara x Rp. 600.000,-= Rp. 216.000.000,-.

Dengan demikian untuk indiktor kinerja belum mencapai target, apabila target

tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA, tetapi apabila target

tersebut didasarkan pada apakah seluruh permohonan perkara prodeo telah dilayani oleh Pengadilan Negeri Medan, ternyata seluruh permohonan perkara prodeo telah dapat dilayani oleh Pengadilan Negeri Medan.

Salah satu faktor penyebab belum tercapainya target dalam Indikator Kinerja

Utama ini karena semakin meningkatnya penghasilan masyarakat dan menurunnya tingkat kemiskinan.

3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum Indikator Kinerja Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin

dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum

Target

Realisasi

%

576 pkr

0 pkr

0

Jumlah Alokasi anggaran POSBAKUM yang tersedia = Rp. 0,-

Jumlah layanan POSBAKUM bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan = 0 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/0 x 100 = 0%


4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Indikator Kinerja Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

Target

Realisasi

%

40 %

0,07 %

0,17

Perkara putus tahun 2012 = 10369 perkara

Putusan yang diupload di website = 8 putusan ( Realisasi Indikator Kinerja Utama =

,

x 100 = 0,07 %)

x 100 = 0,17 %

Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Medan telah memutus sebanyak 10369

perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2012 yang diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 8 perkara atau sebanyak 0,07 %.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini masih jauh dari target, yaitu

0,17% dari target yang telah ditetapkan.

5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi Indikator Kinerja Prosentase Pelayanan Meja Informasi

Target

Realisasi

%

95%

100%

105,26

Jumlah permohonan informasi = 4 permohonan

Jumlah informasi yang dilayani = 4 permohonan ( Realisasi Indikator Kinerja Utama =

x 100= 100 % )

x 100 = 105,26 %

Selama tahun 2012 Pengadilan Negeri Medan tidak pernah menerima

permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Negeri

Medan. Dengan demikian untuk indikator ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 105,26%.


6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara Indikator Kinerja Prosentase Minutasi Berkas Perkara Jumlah perkara putus = 10369 perkara

Target

Realisasi

%

95%

96,46%

101,53

10002 x 100= 96,46 % 10369 x 100 = 101,53 %

Jumlah putusan yang telah diminutasi = 10002 perkara ( Realisasi Indikator Kinerja Utama =

,

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan

Teknis Peradilan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit

dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Negeri Medan sebagai pengaman.

Dari jumlah putusan sebanyak 10369 perkara, Pengadilan Negeri Medan pada

tahun 2012 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 10002 berkas perkara, yang berarti indikator kinerja telah memenuhi target yaitu realisasi 100 %.

SASARAN 2 : Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel. 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. Indikator Kinerja Prosentase

proses

penerimaan perkara

administrasi

Target

Realisasi

%

100%

100%

100

Jumlah perkara diterima = 11782 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara diterima = 11782 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 x 100 = 100% 100 Halaman 16 dari 23 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Medan

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Medan adalah sebanyak 11782

perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah

diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur

Pengadilan

Negeri

Medan

yaitu

mulai

dari

menerima

surat

gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara.

Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %.

2. Prosentase proses pemeriksaan perkara.

Indikator Kinerja Prosentase perkara

proses

pemeriksaan

Target

Realisasi

%

100 %

96,70 %

96,70

Jumlah perkara diterima = 11782

11394 x 100 = 96,70 %) 11782 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 96,70 x 100 = 96,70 % 100 Jumlah perkara diperiksa = 11394 (

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Medan adalah sebanyak 11782

perkara. Sebanyak 11394 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Medan sedangkan sebanyak 388 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2013, dan perkara ini adalah perkara yang diterima di akhir tahun 2012. Prosentase perkara yang dapat diperiksa oleh

Pengadilan Negeri Medan adalah 96,70 % yang berarti untuk indikator ini belum mencapai target, yaitu 100 % dari target yang telah ditetapkan. 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. Indikator Kinerja Prosentase

proses

putusan perkara

administrasi

Target

Realisasi

%

100%

100%

100


Jumlah perkara diputus = 10369 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus = 10369 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 x 100 = 100% 100 Pengadilan Negeri Medan dapat memutus perkara sebanyak 10369 perkara.

Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Medan

yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan dan

memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Prosentase proses administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. Indikator Kinerja Prosentase

proses

penyampaian

salinan putusan kepada para pihak

Target

Realisasi

%

100%

100%

100

Jumlah perkara yang diputus = 10369 perkara

Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 10369 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 x 100 = 100% 100 Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dalam tahun 2012 Pengadilan Negeri Medan telah memutus perkara sebanyak

10369 perkara. Seluruh perkara ini telah disampaikan salinannya kepada para pihak. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%.


SASARAN 3: Terwujudnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Prosentase mediasi yang berhasil Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

5%

1,09%

21,8

Prosentase mediasi yang berhasil Jumlah perkara yang dimediasi = 183 perkara

2 Jumlah mediasi yang berhasil didamaikan = 2 perkara ( x 100 = 1,09%) 183 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 1,09 x 100 = 21,8 % 5 Realisasi Indikator Kinerja Utama ini tidak berhasil karena para pihak yang

mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Medan hampir seluruhnya telah melalui

proses perdamaian di pihak masing-masing, akan tetapi mereka yang mendaftar di Pengadilan Negeri Medan sulit untuk didamaikan.

SASARAN 4 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif Dan Efisien Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti Indikator Kinerja Prosentase

ditindaklanjuti

pengaduan

yang

Target

Realisasi

%

85%

100%

117,64

Jumlah pengaduan yang diterima = 2 pengaduan.

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 2 pengaduan. Realiasasi = 2 x 100% = 100% 2 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100x 100 %= 117,64 % 85 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA).


1. Anggaran Rutin Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut :

a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2012 untuk Pengadilan Negeri Medan;

b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2012 untuk Pengadilan Negeri Medan;

c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas,

efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu

(1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Negeri Medan;

(2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Medan II

untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honorhonor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal;

(3). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Negeri Medan dengan realisasi sebagai berikut : (a) Belanja Pegawai Pagu DIPA

Rp. 15.317.269.000,-

Sisa dana DIPA

Rp.

727.256.400,-

Pagu DIPA

Rp

1.516.990.000,-

Sisa dana DIPA

Rp

189.237.729,-

Realisasi DIPA

Prosentase Realisasi DIPA

(b) Belanja Barang Realisasi DIPA

Prosentase Realisasi DIPA

Rp. 14.590.012.600,-

Rp

95,25 %

1.327.752.271,87,53 %


2. Pelaporan Keuangan Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :

a). Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Negeri Medan setiap

bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara;

b). Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan

Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Negeri Medan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan II.


BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN 1.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan

Negeri Medan Tahun 2012 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.

maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun

3.

2013.

Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Negeri Medan dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan Negeri Medan dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang

tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/4305/KP.04.10/III/2010

tanggal

24

Maret

2011

sebagai

implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik.

4. Penyelesaian perkara pada tahun 2012 pada Pengadilan Negeri Medan belum memenuhi target dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2011 sebanyak

1629 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 11782 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri

Medan berjumlah 13411 perkara, dari jumlah sebanyak 13411 perkara tersebut

telah berhasil diselesaikan sebanyak 10369 perkara (77,32%),

sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2012 sebanyak 3042 perkara (22,68 %);


5. Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala, akan tetapi ada beberapa rumah dinas hakim dan gedung kantor yang perlu direnovasi termasuk rumah dinas Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua

Pengadilan, untuk itu diharapkan agar usulan renovasi rumah dinas dan gedung kantor disetujui untuk menambah kenyamanan dalam beraktifitas. B. SARAN - SARAN Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, agar : 1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara;

2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Negeri Medan kelas I.A Khusus;

3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga;

4. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Langganan Daya Dan Jasa

khusus untuk pembayaran tagihan Listrik, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi umum;

5. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Negeri Medan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi.

6. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.

C. PENUTUP Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Medan sebagai

realisasi dari Program Kerja Tahun 2012;

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Medan

yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan


Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun;

Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat

diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum

pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.

Medan, 31 Januari 2013 Ketua Pengadilan Negeri Medan

Erwin Mangatas Malau, SH.,MH NIP. 19571101.198403.1.002


1. Struktur Organisasi KETUA

HAKIM-HAKIM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

H. MUHAMMAD ISYA, SH. H. MULYANTO, SH. KARTO SIRAIT, SH HIRAS SIHOMBING, SH. ERWIN TUMPAK PASARIBU,SH.MH H. RAMLI DARASAH, SH.M.Hum H. SUBIHARTA, SH. M.Hum RUMINTANG, SH.MH JONNY SITOHANG,SH.MH HJ. LELIWATY,SH.MH HJ. MARLIANIS, SH.MH SUHARTANTO,SH.MH SUGIYANTO,SH.M.Hum I DEWA GEDE NGURAH A, SH KAWIT RIYANTO, SH LEBANUS SINURAT, SH.MH SARPIN RIZALDI, SH. DAHLAN SINAGA, SH. MH. H.MUHAMMAD NUR, SH.MH

HAKIM-HAKIM

ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH

WAKIL KETUA SURYA PARDAMAIAN, SH

PANITERA/SEKRETARIS H.BASTARIAL,SH.MH

WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

BILLIATER SITEPU,SH

EFFENDI SIREGAR,SH

PANMUD PIDANA

PANMUD HUKUM

PANMUD PERDATA

PANMUD PHI

FACHRIAL, SH.M.Hum

HJ.EVA ZAHERMI,SH.MH

ABU CHURAIRAH,SH

MAHTINA HANUM, SH.M.Hum

PANMUD PIDANA KHUSUS WAHYU PROBO,SH

PANITERA PENGGANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NANCY SN SIMANJUNTAK, SH.MH HJ. SARIDUMA LUBIS, SH.MH. ROSMERI SITINJAK, SH HJ. TJUT LISNA, SH YUNITA BANGUN, SH. ZULKARNAIN, SH. MUHAMMAD YUSUF, SH. EDDY SUHAIRY, SH. HJ. N A H L A H, SH. NETTI RIAMA, SH. TANZUFRI, SH. HENDRA BUDI, SH. DORMAULI PARHUSIP, SH. YUSMAN HAREFA, SH. MH RISTA SINABARIBA, SH

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

FAJIDAH RAHMAWATI, SH. B E T T Y, SH. RUMINTA GURNING, SH. J U N A I N ARIF, SH. DAUD PURBA, SH. ROSMARDIANA, SH. SRI AFNI, SH. H. A M R I N NIKSON HUTASOIT, SH MUHAMMAD YUSUF HRP, SH. GRACE SITOMPUL, SH. LEONARDUS SINAGA, SH. MONANG SIMANJUNTAK, SH. MARLON KABAN, SH.MH. H. MHD. SYAHFAN , SH.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

S. B HUTAGALUNG,SH.MH AGUS RUMEKSO, SH H. AKSIR, SH. MH. NELSON JAPASAR MARBUN, SH.M.Hum BASLIN SINAGA, SH. MH ASBAN PANJAITAN, SH.MH DWI DAYANTO, SH. MH SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH. AGUSTINUS S WAHYU TRIWIRANTO,SH. AGUS SETIAWAN, SH. MH WASPIN SIMBOLON, SH.MH JONNER MANIK, SH. MM INDRA CAHYA, SH. MH FIRMAN, SH SERLIWATY, SH.MH WISMONOTO, SH. H. ZULKIFLI, SH.MH ACHMAD GUNTUR, SH M. SABIR, SH

PANMUD PERDATA KHUSUS HJ.SYAFRIDA HAFNI,SH

KASUBAG KEPEGAWAIAN SYARIFUDDIN

HAKIM ADHOC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

KASUBAG KEUANGAN

KASUBAG UMUM

MARELITUA SIMANJUNTAK,SH

NURHAIRANI,SH

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

PARLIN HALOMOAN HRP, SH.MH. MASNI SIGALINGGING, SH. SIMON SEMBIRING, SH. ENNY RESWITA, SH. ERIDAWATI , SH. I D R I S , SH. BAMBANG FAJAR MARWANTO, SH. SEDERHANA, SH. H E L P A N D I, SH.MH. NAHWAN Z. NASUTION, SH. SAIDUL AMNI, SH. J O N I, SH. VIVI RASWATY, SH. P.SIHOMBING,SH. RISWAN F. HARAHAP, SH. M.YUSNI AFRIANTO, SH.

i

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19. 20. 21. 22. 23

MASANA KARO-KARO, SH. HASIL SEMBIRING, SH. SAMSUL BAHRI, SH H.AHMAD SULAIMAN.SH H.ABDUL RAHMAN, SH. HJ. MARTALINA, SH YUSRIL AMINSYAH SUSANTO ELISA BERNANDUS SIHOTANG SAYID YUSRI HAMDANI LENTA BR PINEM, SH M.SYAHRIR FADHIL HRP, SH. M. SYARIEF NASUTION, SH DARWIN JULI SRINITA GINTING, SH ROSENNI BR. SARAGIH, SH DINNER SINAGA, SH DAUD PUTRA BANGUN BELINUN SEMBIRING SYAHRUL HARAHAP IMIRZAN AKHYAR DENNI TAMBA

CH. NM TOBING,SH.M.Hum DAULAT SIHOMBING, SH.MH IBNU AFFAN, SH MANGARAJA MANURUNG, SH BENRI SITINJAK, S.Si. Drs. MARUDUT HUTAJULU, SH.MM M. JONI KEMRI, S.Pi MURSITO, S.Pi JUNUN, SH. MSi Dr.Ir. YOES SOEMARYONO, M.Sc Ir. TAJUDDIN, M.MA Ir. KHAIRIL ANWAR HENDI SANTOSA, SH ANDA ARIANSYAH, SH RODSLOWNY L. TOBING, SH.MT TIRTA WINATA, SH MERRY PURBA, SH DENNY ISKANDAR, SH KEMAS AHMAD JAUHARI, SH. MH. H. AHMAD DRAJAD, SH.

STAF 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

SRI ULINA BR GINTING, SH NOVIDA MARY, SE, SH. RITA NANI TARIGAN, Sm.Hk RAHMAD HASIBUAN, SH JONNER TAMBA, SH. A S T U T I. S MASVINA RAMBE, SH. WINA SULIYANTI, SE. MIS NANI BM GULTOM, SH PARLINDUNGAN DAULAE, SH ANUGRAHA GULTOM, SH. MULYADI SYAHPUTRA H. S E L A M A T ARIEF HADI KARO – KARO, SE INDRA WAHYUDI, ST FITHRI ARWINI, SE. FAKRIYANTI, SH

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

SITI MIRZANI HAPSARI, SH MUHAMAD NAWAWI SANLY NOVITA SIRAIT, SE IRMAYANI Br TARIGAN, A.Md. LIDIA BR PURBA JUNETH SIMANJUNTAK MULKAN YAHYA, A.Md NOMI K. Br TARIGAN, A.Md TAMAN AMMY K SIMANJUNTAK NANA AGUSTIN. S JENNI AYU LESTARI ALDIANTONI ANJAYA ALWI PAI N O HEZRON FEBRANDO SARAGIH ALDY EFENDI SIMATUPANG

2. Indikator Kinerja Utama No

kinerja utama

1.

Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi

2.

Peningkatan penyelesaian perkara

indikator kinerja utama

penjelasan

penanggung jawab

sumber data

Persentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya Persentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi (7103) dengan jumlah sisa perkara yang diregister (7234) 98,18% perkara diminutasi : 388 perkara dalam proses tahun 2013

Hakim Mediasi yang ditunjuk

Gugatan

Majelis Hakim dan Penitera Pengganti

Berkas Perkara yang masuk

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan

Berkas Perkara yang masuk

Panmud Perdata, Pidana

Register Perkara

a. Perdata : 1. Gugatan 2. Permohonan 3. Niaga 4. PHI b. Pidana : 1. Biasa 2. Singkat 3. Cepat/Ringan

b. Perbandingan antara perkara yang diminutasi (2899 ) dengan jumlah sisa perkara yang diregister (3135) 92,47% perkara diminutasi : 940 perkara yang masih dalam proses 2013

4. Lalulintas 5. Perikanan 6. Tipikor 3.

Peningkatan penertiban administrasi perkara

a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, PK. yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

Perbandingan antara berkas yang diajukan upaya hukum yang lengkap (terdiri atas bundel A dan bundel B) jumlah berkas yang diajukan banding (347 perkara banding : 229 perkara diproses tahun 2013) Perbandingan antara berkas perkara yang diterima pengadilan negeri medan dengan berkas perkara yang didistribusikan 100%

ii

No

kinerja utama


penjelasan

penanggung jawab

sumber data

Juru Sita

Register Perkara

Panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Medan

Berkas perkara


Panmud Pidana, Panmud Perdata, Panmud Niaga, Panmud PHI dan Panmud Tipikor


Panmud Hukum

Perbandingan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketua Pengadilan Negeri

Permohonan eksekusi

Perbandingan jumlah pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dengan temuan yang dialorkan

Ketua Pengadilan dan Panitera Sekretaris

Panmud Hukum

c. Persentase penyempaian pemberitahuan sidang tepat waktu pada tahun ini Perdata dan Pidana.

Sudah Jelas

Perbandingan perkara yang diberikan bantuan hukum dengan jumlah perkara yang masuk.

4.

Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Yang tidak mampu

Persentase perkara yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak mampu

5.

Peningkatan Pelayanan teknis perkara

-Persentase penyelesaian surat-surat teknis perkara -permohonan perpanjangan penahanan sesuai dengan SOP - permohonan ijin pelaksanaan putusan serta merta sesuai dengan SOP - Permohonan eksekusi putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan SOP

6.

Peningkatan pelayanan informasi dokumentasi arsip perkara

7

Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi

8

Peningkatan Kualitas pengawasan

-Persentase pelayanan permohonan khusus yang ditentukan sesuai dengan SOP -Persentase pelayanan permohonan biasa yang ditentukan sesuai dengan SOP Persentase eksekusi yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk Persentase pengaduan yang masuk ke Pengadilan pada tahun ini

iii

No

kinerja utama


penjelasan

penanggung jawab

sumber data

9

Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Persentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun ini.

Perbandingan persentasi proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (sesuai SK KMA No 1-144 Thn 2011 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus. Persentase kepuasan masyarakat pencari keadilan

Petugas Informasi

Register Perkara

Desk Info

Website PN medan

Persentasi keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi dalam tahun ini

iv

3. Rencana Kinerja Tahun 2014 No. 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Terwujudnya penyelesaian 1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara perkara yang sederhana, tepat 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang waktu, transparan dan akuntabel diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

90 % 52

2.

Terselesaikannya Administrasi 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. perkara yang efektif, efisien, dan 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara akuntabel 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak

100 % 100 % 100 % 100 %

3.

Terwujudnya penyelesaian 1. Prosentase mediasi yang berhasil perkara melalui mediasi

5%

4.

Terwujudnya pelaksanaan 1. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti Pengawasan internal yang efektif dan efisien

90%

v

576 90 % 95 % 95 %

4. Matriks Rencana Strategis 2010 - 2014 MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 – 2014 PENGADILAN NEGERI MEDAN a. MATRIK PENCAPAIAN KINERJA Program Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara.

Tujuan Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sasaran Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja

Th. I 2010

Th. II 2011

Th. III 2012

Th. IV 2013

Th. V 2014

1. Prosentase Jumlah

80 % 0

85 % 52

90 % 52

90 % 52

90 % 52

576

576

576

576

60%

70%

80%

90%

95 % 95 %

95 % 95 %

95 % 95 %

95 % 95 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Penyelesaian Perkara

2. Jumlah Perkara Bagi

3.

4.

5. 6. Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan.

Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan

Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan

vi

1.

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang 0 diselesaikan tepat waktu. Jumlah Perkara Bagi 20% Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang 95 % mendapatkan layanan 95 % Posbakum Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Prosentase Pelayanan Meja Informasi Prosentase Minutasi Berkas Perkara Prosentase proses 100 % administrasi penerimaan perkara.

Program

Tujuan biaya ringan.

Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili dan memutus perkara. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat

Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Meningkatnya pelayanan dalam hal pemberian keterangan .

Sasaran

Indikator Kinerja

akuntabel

Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien.

vii

2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. Prosentase mediasi yang berhasil

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Th. I 2010

Th. II 2011

Th. III 2012

Th. IV 2013

Th. V 2014

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5%

5%

5%

5%

5%

80%

80%

85%

85%

90%

b. MATRIK KINERJA ANGGARAN Program

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Pelaksanaan tugas teknis Pengadilan Negeri Medan

Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, tersedianya operasional pemeliharaan perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tersedianya Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Medan

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Negeri

Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara dan penanganan perkara prodeo

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang mendukung tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Medan Tersedianya anggaran pemberkasan perkara dan penangan perkara prodeo

viii

Th. I 2010

Th. II 2011

Th. III 2012

Th. IV 2013

Th. V 2014

Prosentase peningkatan kesejahteraan pegawai, tertib administrasi, persuratan, umum, keuangan dan kepegawaian. Prosentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang memadai

85 %

90 %

90 %

95 %

95 %

85 %

90 %

90 %

95 %

95 %

Prosentase Peningkatan tertib administrasi berkas perkara dan terselesaikannya perkara prodeo

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI MEDAN SURAT KEPUTUSAN Nomor : W2.U1/ 1146A /KP.04.10/SK/ I/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN TAHUN ANGGARAN 2013 Menimbang

: 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Negeri Medan Tahun Anggaran 2012, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pada Pengadilan Negeri Medan Tahun 2012.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004. MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama

: : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Medan Tahun 2012, dengan susunan sebagai berikut :

ix

No

Nama dan NIP

1.

Erwin Mangatas Malau,SH.,MH NIP. 19571101.198403.1.002 Surya Perdamaian,SH. NIP. 040 049 604 H. Bastarial, SH.,MH NIP. 19560821.198603.1003 Billiater Sitepu,SH NIP. 19590414.199203.1.004 Effendi Siregar, S.H. NIP. 040 050 265 Abu Churairah, SH.,MH NIP. 19640510 198503 1011 Fachrial, SH.,M.Hum NIP. 19590227 198303 1003 Hj. Eva Zahermi,SH.,MH NIP. 19680216 198903 2004 Mahtinah Hanum Harahap. SH.,M.Hum NIP. 19600102 198503 2009 Mulkan Yahya, A.Md NIP. 19820303 200904 1010

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jabatan Pengarah Penanggungjawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Operator

Kedua

: Tugas Tim adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Medan Tahun 2012.

Ketiga

: Segala keperluan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini berupa : Bahan, Transport Lokal Tim, Konsumsi dan sebagainya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Medan akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya).

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Medan Pada Tanggal : 31 Januari 2013 Ketua,

Erwin Mangatas Malau, SH.,MH NIP. 19571101.198403.1.002

x

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MEDAN TAHUN 2013 No. 1.

Sasaran Strategis Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

2.


3.

Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

4.

Indikator Kinerja 1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. Prosentase mediasi yang berhasil Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

xi

TARGET 90 % 52 576 perkara 80 % 95 % 95 % 100% 100% 100% 100% 5% 85 %

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MEDAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. BASTARIAL,SH.,MH Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan Selanjutnya disebut Pihak Pertama, Nama : ERWIN MANGATAS MALAU,SH.,MH Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Medan Selaku atasan Iangsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Medan, 31 Januari 2013

Ketua Pengadilan Negeri Medan

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan

ERWIN MANGATAS MALAU,SH.,MH NIP. 19571101 198403 1002

H.BASTARIAL,SH.,MH NIP. 19560821 198603 1003 xii

PENGADILAN NEGERI MEDAN

Recommend Documents