KANTOR PENGADILAN NEGERI TUAL

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2014

KANTOR PENGADILAN NEGERI TUAL Jln. Karel Sadsuitubun No. 1 No. Telp. (0916) 21055, 21056, 23872 Fax. (0916) 23872 Website : www.pn-tual.go.id E-mail : [email protected]

KOTA TUAL

1


2014

KATA PENGANTAR

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP)

merupakan

suatu

bentuk

pertanggungjawaban tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yang berdaya guna dan berhasil guna yang berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap

instansi

pemerintah

sebagai

unsur

penyelenggara

negara

untuk

mempertanggungjawabkan tupoksi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya. Serta merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi dari ketiga peraturan tersebut, maka Pengadilan Negeri Tual sebagai salah satu satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI yang diberi tanggung jawab untuk menangani permasalahan hukum pada Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Propinsi Maluku, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Pengadilan Negeri Tual Tahun 2014 ini tidak sekadar untuk memenuhi amanat Inpres tersebut namun lebih dari itu, penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target di bidang reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI. Laporan ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tual selama tahun 2014. Sangat dimaklumi dan disadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara sempurna tentang hasil pengelolaan sumber daya yang telah diberikan pada Pengadilan Negeri Tual, namun laporan ini sudah dibuat dengan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Sehingga masukan dari pihak yang berkompeten guna pencapaian reformasi 2


2014

birokrasi yang baik (Good Governance) dalam tubuh Mahkamah Agung RI dapat terselenggara dengan baik guna mempertanggungjawabkan bagian dari hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tual selama tahun 2014. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja pada waktu mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Tual.

Ketua Pengadilan Negeri Tual,

AMINUDDIN, SH.,MH NIP. 19650903 199203 1 003

3


2014

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu perwujudan tanggung jawab kinerja terhadap tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu instansi atau lembaga seperti yang termaktub Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang “Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 356A/SEK/KU.01/12/2014 tanggal 4 Desember 2014

tentang

“Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015” dan juga berdasarkan Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang, maka Pengadilan Negeri Tual sebagai Peradilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Pengadilan Tingkat Banding perlu mempertanggungjawabkan amanah atau mandat yang melekat yang direalisasikan dengan Kinerja dan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Tual Tahun 2014 ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Tual pada tahun 2014 dan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tual sesuai dengan visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan Negeri Tual telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2014. Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 indikator kinerja dan 15 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2014, dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

4


2014

SASARAN STRATEGIS I 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Indikator Kinerja

Target

Persentase mediasi yang diselesaikan

Realisasi

Capaian (%)

100,00%

100,00%

100,00

100,00%

8,70%

8,70

1. Pidana Biasa

100,00%

15,22%

15,22

2. Pidana Singkat

100,00%

0,00%

0,00

3. Pidana Cepat

100,00%

0,00%

0,00

4. Pidana Lalu Lintas

100,00%

100,00%

100,00

5. Pidana Perikanan

100,00%

0,00%

0,00

6. Perdata Gugatan

100,00%

69,23%

69,23

7. Perdata Permohonan

100,00%

0,00%

0,00

1. Pidana Biasa

100,00%

96,98%

96,98

2. Pidana Singkat

100,00%

0,00%

0,00

3. Pidana Cepat

100,00%

100,00%

100,00

4. Pidana Lalu Lintas

100,00%

100,00%

100,00

5. Pidana Perikanan

100,00%

100,00%

100,00

6. Perdata Gugatan

100,00%

75,00%

75,00

7. Perdata Permohonan

100,00%

100,00%

100,00

100,00%

99,46%

99,46

100,00%

61,70%

61,70

Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I

46,65

5


2014

SASARAN STRATEGIS II 2. Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Perkara Pidana : 1. Banding

100,00%

25,00%

25,00

2. Kasasi

100,00%

12,50%

12,50

3. Peninjauan Kembali

100,00%

100,00%

100,00

1. Banding

100,00%

58,33%

58,33

2. Kasasi

100,00%

50,00%

50,00

3. Peninjauan Kembali

100,00%

100,00%

100,00

Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Perkara Perdata :

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II

57,64

SASARAN STRATEGIS III 3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Target

Realisasi

Capaian (%)

100,00%

100,00%

100,00

100,00%

100,00%

100,00

100,00%

100,00%

100,00

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100,00%

100,00%

100,00

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100,00%

100,00%

100,00

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III

100,00

6


2014

SASARAN STRATEGIS IV 4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Access to justice) Indikator Kinerja

Target

Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan

100,00%

Realisasi 0,00%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV

Capaian (%) 0,00 0,00

SASARAN STRATEGIS V 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Indikator Kinerja

Target

Persentase permohonan eksekusi atas Putusan Perkara Perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100,00%

Realisasi 0,00%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V

Capaian (%) 0,00 0,00

SASARAN STRATEGIS VI 6. Meningkatnya kualitas pengawasan Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100,00%

0,00%

0,00

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100,00%

0,00%

0,00

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI

0,00

7


2014

DAFTAR ISI Bab I.

Pendahuluan A.

Latar Belakang

B.

Tugas Pokok dan Fungsi

C.

Sistematika Penyajian

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kerja A.

Rencana Strategis 1.

Visi dan Misi

2.

Tujuan dan Sasaran Strategis

3.

Program Utama dan Kegiatan Pokok

B.

Rencana Kinerja Tahun 2014

C.

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014

Bab III. Akuntabilitas Kinerja A.

Pengukuran Kinerja

B.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Bab IV. Penutup A.

Kesimpulan

B.

Saran

Lampiran-lampiran 1.

Struktur Organisasi

2.

Indikator Kinerja Utama

3.

Rencana Kinerja Tahun 2014

4.

Matriks Rencana Strategis 2015-2019

8


2014

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tual dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor

: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang organisasi dan tata kerja

Sekretaris Mahkamah Agung R.I, Lembaga Mahkamah Agung R.I sebagai salah satu institusi Negara/Kepemerintahan sesuai dengan Surat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang dipercayakan kepada publik. Seiring dengan digulirkannya tunjangan khusus berbasis kinerja, kita dituntut untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sebagai implementasi pelayanan publik, yang dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk pelayanan instansi/lembaga kepada masyarakat pencari keadilan.

Peningkatan ini harus didukung oleh Sumber Daya

Manusia (SDM) yang profesional, memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang termasuk didalamnya jajaran aparatur peradilan. Pelaksanaan birokrasi peradilan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak berjalan beriringan. Salah satu unsur pokok penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategis dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, untuk mewujudkan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terukur dan teruji. 9


2014

Berdasarkan latar belakang yang demikian, maka Pengadilan Negeri Tual membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 B. Tugas Pokok dan Fungsi. Pengadilan Negeri Tual merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi Ambon merupakan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voor post) yang berkedudukan di Jl. Dr Malaihollo, Air Salobar - Ambon. Pengadilan Negeri Tual merupakan institusi Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. sebagai pelaksanaan kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk penyelenggarakan Peradilan guna penegakan Hukum dan keadilan yang bertugas dan berwewenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama dengan

wilayah

hukum meliputi : Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aru. Pengadilan Perikanan

pada Pengadilan Negeri Tual yang berwewenang memeriksa,

mengadili, dan memutuskan Tindak Pidana di bidang Perikanan sesuai amanat Bab XIII, Pasal 71 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun tugas pokok dan fungsi aparat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Perikanan Tual disusun berdasarkan struktur organisasi adalah sebagai berikut : a.

Ketua Pengadilan Negeri dan Peradilan Perikanan (Eselon III) 1.

Mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

2.

Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk

serta

bimbingan

yang

diperlukan

baik

bagi

para

Hakim,

Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktur dan Fungsional serta perangkat admnistrasi Peradilan didaerah hukumnya. 3.

Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

10


2014

b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Eselon III) Mewakili ketua Pengadilan Negeri dalam hal : merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan. c.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Perikanan Majelis Hakim Pengadilan dan Pengadilan Perikanan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan Kehakiman, tugas utama Hakim adalah menerima,memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

d. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri dan Pengadilan Perikanan (Eselon IV) 1.

Sebagai Panitera bertugas menyelenggarakan Administrasi perkara mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti serta seluruh pelaksana dibagian teknis Pengadilan Negeri Tual.

2.

Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannnya persidangan.

3.

Panitera membuat daftar perkara Pidana dan Perdata yang diterima di Kepaniteraan.

4.

Panitera membuat salinan Putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

5.

Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen akta, buku daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat – surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

6.

Dalam perkara Perdata, panitera bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.

7.

Sebagai Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala urusan, serta seluruh pelaksanan dibagian kesekretariatan pengadilan Negeri Tual.

8.

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengguna anggaran.

11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 9.

2014

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)

e.

Wakil Panitera (Eselon IV) 1.

Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.

f.

2.

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

3.

Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.

4.

Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

Wakil Sekretaris (IV) 1.

Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dibidang Kesektretariatan.

2.

Mengkooordinir tugas-tugas Kepala Urusan Umum, Keuangan, Kepegawaian.

3.

Wakil Sekretaris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung jawab Kegiatan bertugas : o

Membuat dan menandatangani Kontrak/SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan Jasa atau membuat perikatan dengan pihak penyedia barang dan jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

o

Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta membuat dan menandatangani surat pernyataan pembayaran (SPP).

o g.

Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Panitera Muda Perdata (Eselon V) 1.


2.

Melaksanakan

administrasi

perkara,

mempersiapkan

menyimpan berkas perkara yang masih

persidangan

perkara,

berjalan dan urusan lainnya yang

berhubungan dengan masalah perkara perdata. 3.

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan perdata.

4.

Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.

12


2014

Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

6.

Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

h. Panitera Muda Pidana (Eselon V) 1.


2.

Melaksanakan

administrasi

perkara,

mempersiapkan

persidangan

perkara,

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang menyangkut perkara Pidana. 3.

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.

4.

Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya dan lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.

i.

5.

Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali.

6.

Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum (Eselon V) 1.


2.

Mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data, menyiapkan statestik perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip berkas perkara dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

j.

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dan Perikanan 1.


2.

Membuat Berita Acara persidangan

3.

Membantu Hakim dalam : o

Membuat penetapan hari sidang.

o

Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya.

o 4.

Mengetik putusan.

Melaporkan kepada Panitera Muda yang bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.

13


2014

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda yang bersangkutan bila telah selesai dimunitasi.

k.

Jurusita/Jurusita Pengganti 1.

Melaksanakan semua perintah Ketua Pengadilan, Ketua sidang, dan Panitera.

2.

Melaksanakan pemanggilan.

3.

Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.

4.

Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti lokasi batasbatas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.

5.

Membuat Berita Acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihakpihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

l.

Urusan Umum (Eselon V) 1.

Mencatat dan mendistribusi surat-surat masuk dan surat-surat keluar.

2.

Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.

3.

Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan barang milik Negara.

4.

Menyelenggarkan adminstrasi persediaan dan barang milik Negara serta membuat laporan Barang milik Negara serta membuat laporan Barang Milik Negara semester dan tahunan

5.

Menyelenggarakan perawatan pelengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang ditetapkan.

6.

Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor.

7.

Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor.

8.

Menyelenggarakan administrasi perpustakaan.

14


2014

m. Urusan Kepegawaian (Eselon V) 1.

Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.

2.

Menyusun dan membuat daftar urut kepangkatan, daftar urut senioritas dan bezetting.

3.

Mengusulkan pengangkatan pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun.

4.

Mengusulkan penerbitan Askes, Karpeg, karis/karsu dan taspen.

5.

Menyiapkan penyelenggaraan penyumpahan PNS dan penyumpahan pelantikan jabatan.

6.

Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.

7.

Mengusulkan formasi PNS.

n. Urusan Keuangan (Eselon V) 1.

Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana pada tahun berjalan.

2.

Menyusun Rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.

3.

Menerima dan menguji SPP beserta kelangkapannya untuk kemudian menerima SPM.

4.

Melaksanakan tugas perbendaharaan bersumber dari PNBP dan APBN (DIPA).

5.

Membuat laporan keuangan secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan).

6.

Menata dan memeriksa dokumen penerimaan dan belanja Negara

Berdasarkan struktur organisasi terlampir jumlah pegawai Pengadilan Negeri Tual sebanyak 35 orang dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan sebanyak 5 orang dengan rincian sebagai berikut :

15

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah NO

TENAGA TEKNIS

1 Ketua : Aminuddin, S.H.,M.H 2 Wakil Ketua : 3 Hakim : 1. Ismael Wael, S.H 2. Lutfi Alzagladi, S.H 3. Herberth Godliaf Uktolseja, S.H 4. Hatijah Averien Paduwi, S.H 5. David Fredo Charles Soplanit, S.H 6. Rays Hidayat, S.H 7. Ulfa Rery, S.H 8. Andi Marwan, S.H 4 Hakim Ad Hoc : 1. Ir. Drs. Soehartono, MM 2. Hj. Sumihati, SH 3. Ir. Takhwin Oesman 4. Drs. Niniek Suwarni 5. Johdi Medea, SE 5 Panitera/Sekretaris : Joseph Hukubun, S.H 6 Wakil Panitera : Jefta Dityolebit, SH 7 Panitera Muda Perdata : Renjaan Maria Staf : Nike Gaspersz, S.AP 8 Panitera Muda Pidana : Vicktor Andry Risakotta, A.Md Staf : Mustajab Sangadji, S.H Adhitya Nugraha, S.H 9 Panitera Muda Hukum : Lorens Feninlambir, S.H Staf : Boby Teddy Ch. Patulung, A.Md NO

TENAGA TEKNIS

10 Panitera Pengganti : 1. Joseph Rumangun 2. Agnasia Marliana Tubalawony, SH 3. Justina Renyaan 4. Lely Anggrani Khatalia Borout, Amd 5. Jacob Laritmas

6. Marlyn Jaqilin Gerrits 11 Jurusita :

PANGKAT/GOL

2014 KETERANGAN

IV/a (Lowong) III/c III/c III/c III/c III/c III/c III/b III/b

III/d III/c III/c III/a III/a III/a III/a

CPNS

III/c II/c PANGKAT/GOL

KETERANGAN

III/c III/b III/a II/d II/d II/b

1. Johanis Maturbongs

III/a

2. La Abu Sukur

III/a

Diperbantukan di Hukum Diperbantukan di Hukum

12 Jurusita Pengganti : 1. Milton Hitijahubessy, SH

III/b

Diperbantukan di Pidana

16

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah NO 1 2 3

4

TENAGA NON TEKNIS Wakil Sekretaris : Desy M. Matauseja, S.Sos Kepala Urusan Kepegawaian : Kharis Y. Tuhumury, ST Staf : Kepala Urusan Umum : Demsy A. Bakarbessy, ST Staf : Erlin P. Sopaheluwakan, SE Kepala Urusan Keuangan : Maria Y. Narwadan Staf : Meidiyanto, SE Johanis J. Hitipeuw Zulkifli Rahmat

PANGKAT/GOL

2014

KETERANGAN

III/d III/b III/b III/b III/b III/b II/c II/b

Sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri mempunyai tugas yaitu Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tual selalu diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tugas dari Pengadilan Negeri adalah mengadili yaitu, menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara-perkara yang masuk/diterima baik perkara Pidana maupun Perdata, selain itu terhadap perkara-perkara yang telah diputus maka Pengadilan Negeri akan segera menyelesaikan ‘pemberkasan’ (yang lebih dikenal dengan nama ‘minutasi’). Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut: 1.

Fungsi Mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama.

2.

Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada masyarakat tentang keadilan yang hakiki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mengabaikan tatanan norma-norma yang telah ada dalam masyarakat.

3.

Fungsi Mediator. Sebelum hakim memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka hakim berkewajiban melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (PERMA No. 01 Tahun 2008)

17


2014

Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan yakni administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian maupun administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan beserta dengan administrasinya.

C. Sistematika Penyajian Pada hakekatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tual selama tahun 2014. Capaian kinerja (performance result) tahun yang bersangkutan diperbandingkan dengan penetapan kinerja (performance agreement) dalam tahun yang sama sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja yang telah ditetapkan akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) guna perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir yang demikian, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tual Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Kata Pengantar Executive Summary (Ikhitisar Eksekutif) yang menyajikan ringkasan isi dari LAKIP Pengadilan Negeri Tual Tahun 2014 Daftar Isi BAB I.

Pendahuluan A. Latar belakang yang menggambarkan secara singkat maksud dan tujuan. B. Tugas Pokok dan Fungsi yang menguraikan tugas pokok dan fungsi aparat Pengadilan Negeri Tual C. Sistimatika penyajian menguraikan tahap-tahapan pembuatan LAKIP

BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja. A. Rencana Strategis yang berisikan 1.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tual selaku lembaga Peradilan.

2.

Tujuan dan Sasaran Strategis demi terwujutnya Visi dan Misi.

18


2014

Program utama dan kegiatan pokok berdasarkan anggaran yang ada dalam DIPA pada tahun 2014.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja. A. Pengukuran Kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) BAB IV. Penutup Berisikan kesimpulan dan saran BAB V. Daftar Lampiran Berisikan lampiran lampiran antara lain : Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2014, Penetapan Kinerja Tahun 2014, Rencana Strategis Tahun 2015-2019.

19


2014

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Renstra Pengadilan Negeri Tual merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi pencapaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, efisien dan sinergi dengan prioritas pembangunan lainnya yang tertuang dalam tahap lima tahunan kedua 2015-2019 sehingga dapat memberikan kontribusi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Renstra

Pengadilan Negeri Tual ditujukan untuk digunakan sebagai petunjuk arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2015-2019 serta untuk memberikan pemahaman yang sama tentang tantangan dan komitmen Pengadilan Negeri Tual dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan bagi para pengguna serta memenuhi tuntutan stakeholder (pencari keadilan) pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Desain organisasi yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2019 yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung tahun 2010-2035 adalah Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang memiliki karakteristik desain berbasis kinerja, maka : 1. Perlu pemisahan yang jelas antara urusan teknis dan non teknis 2. Perllu memastikan kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan, serta garis komando/pelaporan. 3. Pengembangan desain dan implementasi penilaian kinerja organisasi dan penilaian kinerja individu haruslah menjadi prioritas utama.. 4. Perlu dipastikan semua aparatur peradilan memiiki ketrampilan untuk melakukan penilaian kinerja

20


2014

Dokumen Rencana Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). 1.

Visi dan Misi Dalam menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan dan program, Pengadilan Negeri Tual menyusun suatu pola kerangka berpikir guna memacu pelaksanaan program yang akan dijalankan, persepsi tersebut juga digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai barometer kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri Tual yang tersusun dalam bentuk Visi dan Misi Visi Pengadidilan Negeri Tual adalah : “ Terwujutnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung “. Penetapan Visi Pengadilan Negeri Tual lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan badan peradilan yang Agung dengan cara membersihkan institusi Peradilan dari segala bentuk budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan praktek Mafia Peradilan yang selama ini menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Untuk mewujudkan Visi tersebut dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Badan Peradilan di Indonesia, maka Misi Pengadilan Negeri Tual yang merupakan gerakan moral dan komitmen bersama dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi adalah: 1. Menjaga Kemandirian dengan imparsial dan indenpendensi (bebas campur tangan dari pihak manapun). 2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan secara jujur, profesional kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan pelayanan peradilan yang profesional, efisien, efektif dan berkualitas serta transparansi. 4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tertib jam kerja 5. Melaksankan tugas dengan kerjasama, senyum dan penuh keakraban.

21


2014

Untuk menyelaraskan misi Pengadilan Negeri Tual dengan Mahkamah Agung, maka Misi Pengadilan Negeri Tual adalah “Mewujudkan Pengadilan Negeri Tual sebagai institusi peradilan tingkat pertama yang memberi pelayanan hukum yang berkeadilan, jujur, profesional, efisien, efektif, berkualitas dan transparansi kepada pencari keadilan ”. 2 . Tujuan dan Sasaran Strategis. Sebagai implikasi dari Visi dan Misi tersebut di atas, diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang bermuatan kebijakan starategis, kebijaksanaan, program kerja dan kegiatan tahunan yang disusun dan ditata secara sistimatis, terarah dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan faktor internal maupun eksternal organisasi yang nantinya akan dijadikan acuan dan pedoman kerja maupun sebagai bahan

evaluasi

terhadap

kegiatan-kegiatan

yang

sudah

terlaksana

guna

penyempurnaan program selanjutnya agar tepat guna dan tepat sasaran. Sesuai dengan tuntutan publik terkait dengan Supremasi Hukum maka dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengadilan Negeri Tual, perlu adanya suatu Rencana Strategis yang baik sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita Hukum yang merupakan tuntutan masyarakat dimaksud terkait dengan kemandirinan hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan dengan biaya ringan. Pengadilan Negeri Tual telah menetapkan rencana strategis untuk jangka menengah atau jangka lima tahunan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dan program jangka pendek yang harus diwujudkan dalam mencapai visi dan misi untuk merumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis dan faktor-faktor penentu keberhasilan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tual adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kemandirian Peradilan dengan imparsial dan independensi (bebas campur tangan dari pihak manapun) . 22


2014

Meningkatkan Pelayanan Hukum yang berkeadilan secara jujur, profesional kepada pencari keadilan

3.

Meningkatkan pelayanan peradilan yang berprofesional, efisien,efektif dan berkualitas serta transparansi

4.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tertib jam kerja

5.

Meningkatkan pelaksanaan tugas dengan kerjasama, senyum, dan penuh keakraban.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam tiap jangka waktu lima tahun. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tual adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap keadilan (access to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan Strategi merupakan suatu cara atau tindakan nyata yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan diatas, sehingga dalam pencapaian dimaksud Pengadilan Negeri Tual telah menetapkan 4 (empat) strategi dasar yaitu: 1) Strategi stabilitas a) Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah kebijakan yang telah ditetapkan, agar hambatan dan tantangan di masa lalu dapat dieliminasi di masa mendatang 2) Strategi pembangunan Strategi ini berorientasi untuk menambah sarana dan prasarana serta skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Negeri Tual, dengan melengkapi segala fasilitas yang masih kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran pembangunan dalam DIPA setiap tahun secara berkesinambungan. 3) Strategi efisiensi 23


2014

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Tual yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya. 4) Strategi kombinasi Strategi ini merupakan perpaduan dari tiga kombinasi diatas, dengan tetap memprioritaskan kegiatan/program yang harus didahulukan, mengingat adanya keterbatasan dana dan sarana dengan tetap berpegang kepada prinsip proporsionalitas Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:

24

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No 1


Kinerja Utama Peningkatan penyelesaian perkara

a.


2014

Penjelasan a.

b. Persentase mediasi yang b. diselesaikan menjadi akte perdamaian c. Persentase sisa perkara yang c. diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan

d.

e.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

e.

Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara masuk) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

2

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

a.

Persentase penurunan upaya a. hukum (tidak diajukan) : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dengan jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (Un-1) dikali seratus persen

3

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a.

Persentase berkas yang a. diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi, PK yang lengkap dengan jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

b.

c.

Persentase penyampaian c. pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Presentase penyitaan tepat d. waktu dan tempat e. 4

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap keadilan (access to justice)

a.

Ratio Majelis Hakim terhadap e. perkara Persentase perkara prodeo a. yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz

b.

Perbandingan antara berkas perka yang diterima di Kepaniteraan dangan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Perbandingan ratio Majelis Hakim dengan perkara masuk Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk Persentase perkara yang dibawa ke zitting plaatz dengan perkara yang diselesaikan dengan cara zitting plaatz

25

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No


Kinerja Utama c.

Penjelasan

Persentase amar putusan perkara (yang menarik perhatian) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

c.

Perbandingan amar putusan perkara (yang menarik perhatian) yang sudah ditayangkan di website dengan jumlah amar putusan yang tidak ditayangkan

a.

Perbandingan perkara Perdata yang dieksekusi dengan perkara Perdata yang belum dieksekusi

a.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur pengadilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

b.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur pengadilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

5

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

a.

6

Meningkatnya kualitas pengawasan

a.

3.

2014

Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Tual untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin pegawai dan operasional perkantoran selama satu tahun

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Peningkatan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tual demi penegakan supremasi hukum.

3.

Program Peningkatan Manajeman Peradilan Umum Untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan dan mewujudkan peradilan yang sederhana dan cepat, maka dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tual.

26


2014

Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tual tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara.

Hal ini tentunya akan sangat dibutuhkan bagi

masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara. Program diatas dalam pelaksanaannya diuraikan dengan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata 2. Penyelesaian sisa perkara Pidana dan Perdata 3. Penyelesaian perkara melalui mediasi 4. Pembangunan teknologi informasi untuk publikasi informasi perkara 5. Penelitian berkas perkara yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 6. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 7. Tindak lanjut pengaduan yang masuk baik yang memiliki identitas maupun yang tidak memiliki identitas B. Rencana Kinerja Tahun 2014 Rencana Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri Tual adalah sebagai berikut: No 1

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis Peningkatan penyelesaian perkara

a.


b.

Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian

c. d. e.

2


a.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum (yang diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Target 100,00% 10,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

27

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No 3

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a.

Target

Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100,00%

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100,00%

b.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz

100,00%

c.

Persentase putusan perkara (yang menarik perhatian) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarkat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100,00%

b. c.

d. e. 4

2014

Peningkatan aksesibilitas a. masyarakat terhadap keadilan (access to justice)

4

Meningkatnya kepatuhan a. terhadap putusan Pengadilan

5


a. b.

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

C. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan acuan tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2014.

28


2014

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Tual tahun 2014 dan dinyatakan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang dirincikan sebagai berikut: No 1

Indikator Kinerja

Target

a.


100,00%

b.

Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian

10,00%

c.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan

100,00%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan

100,00%

Sasaran Strategis Peningkatan penyelesaian perkara

d. e.

2

3

4


Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase penurunan upaya hukum (yang diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100,00%

a.

Peningkatan aksesibilitas a. masyarakat terhadap keadilan (access to justice)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100,00%

b.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz

100,00%

c.

Persentase putusan perkara (yang menarik perhatian) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarkat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100,00%

4

Meningkatnya kepatuhan a. terhadap putusan Pengadilan

5


a. b.

100,00%

100,00% 100,00%

29


2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Rencana Strategis merupakan landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Tual. Dalam pembuatan pertanggungjawaban terhadap jalannya organisasi, manajemen lembaga Peradilan sangat penting untuk dilakukannya pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana atau standar yang telah ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program. Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Tual dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tual. 

Perhitungan Capaian Kinerja Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja. Tingkat capaian kinerja dihitung dengan dalil sebagai berikut: % Tingkat capaian Kinerja

₌

Realisasi

×

100

Rencana

Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem informasi Data Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang baik yaitu, valid, lengkap, tepat dan cepat. 30


2014

Hasil atau Output Kinerja Hasil atau output kinerja Pengadilan Negeri Tual merupakan segala sesuatu yang telah dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Tual berdasarkan kinerja atas perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya (kontrak kinerja) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tual. Tugas pokok dan fungsi tersebut yang mana telah dijabarkan pada masing-masing bagian atau komponen kinerja (objek kinerja), yang mencakup keseluruhan bagian yang ada dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada Pengadilan Negeri Tual, yang dalam hal ini mengenai penyelesaian perkara untuk para pencari keadilan dengan mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, jujur dan berkeadilan secara efektif dan efisien. Tugas pokok dan fungsi tersebut juga telah dijabarkan berdasarkan atas job description masing-masing bagian sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang didukung dengan mekanisme dan tata cara pengukuran dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mendapatkan hasil yang paling optimal. Tabel-tabel berikut merupakan hasil kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Tual selama tahun 2014 dan tahun 2013.

31


2014

Hasil kinerja tahun 2014 Rekapitulasi Perkara Perdata Gugatan Tahun 2014 SISA BULAN LALU BEBAN PUTUS BELUM JUMLAH MEDIASI MEDIASI JUMLAH MINUTASI BELUM SISA AKHIR PROSENTASE PROSENTASE MASUK BULAN BULAN PEMBAGIAN GUGUR CABUT MEDIASI BERHASIL GAGAL PUTUS BULAN INI MINUTASI PERKARA PUTUS (%) MINUTASI (%) INI INI MAJELIS BERHASIL

BELUM PUTUS

SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI

MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 Januari

10

3

1

4

18

1

0

1

3

0

0

4

2

2

4

16

22,22

50,00

2 Februari

12

3

0

0

15

2

0

0

1

0

0

5

0

1

4

14

33,33

20,00

3 Maret

10

4

0

2

16

2

0

1

2

0

0

6

1

2

5

14

37,50

33,33

4 April

9

5

1

2

17

3

1

0

0

0

1

8

1

6

3

10

47,06

75,00

5 Mei

8

2

1

0

11

2

1

0

0

0

0

4

1

1

4

10

36,36

25,00

6 Juni

6

3

1

3

13

1

1

0

0

0

0

4

1

3

2

10

30,77

75,00

7 Juli

8

1

0

1

10

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

10

10,00

0,00

8 Agustus

9

1

0

3

13

4

1

0

2

0

2

5

0

2

3

9

38,46

40,00

9 September

8

3

0

3

14

2

1

0

0

0

1

5

0

2

3

11

35,71

40,00

10 Oktober

9

3

0

1

13

2

1

0

3

0

0

5

0

4

1

9

38,46

80,00

11 November

8

1

0

2

11

2

1

0

2

0

1

3

0

2

1

8

27,27

66,67

12 Desember

8

1

0

2

11

1

1

0

0

0

0

2

0

2

0

9

18,18

100,00

105

30

4

23

162

22

9

2

14

0

5

52

6

27

31

130

32,10

51,92

NO

BULAN

1

Total

32

32


2014

Rekapitulasi Perkara Perdata Permohonan Tahun 2014

MASUK

JUMLAH PERKARA BULAN INI

PENETAPAN

BELUM PEMBAGIAN

GUGUR

CABUT

JUMLAH PENJATUHAN PENETAPAN

SISA BULAN LALU NO KETERANGAN

MINUTASI BELUM SISA AKHIR PROSENTASE BULAN INI MINUTASI PERKARA PUTUS (%)

PROSENTASE MINUTASI (%)

BELUM PUTUS

SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 Januari

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

100,00

0,00

2 Februari

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

100,00

0,00

3 Maret

0

1

2

3

1

0

0

0

2

0

2

3

66,67

0,00

4 April

1

2

1

4

1

1

0

0

3

3

0

1

75,00

100,00

5 Mei

1

0

2

3

2

0

0

0

2

1

1

2

66,67

50,00

6 Juni

1

1

1

3

2

0

0

0

3

3

0

0

100,00

100,00

7 Juli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

8 Agustus

0

0

2

2

2

0

0

0

2

1

1

1

100,00

50,00

9 September

0

1

1

2

1

0

0

0

2

1

1

1

100,00

50,00

10 Oktober

0

1

1

2

1

0

0

0

2

2

0

0

100,00

100,00

11 November

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

12 Desember

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

3

8

10

21

10

1

0

0

18

11

7

10

85,71

61,11

1

Total

33


2014

Rekapitulasi Perkara Pidana Biasa Tahun 2014 NO

BULAN

1

2

SISA BULAN LALU BELUM PUTUS PUTUS SISA BEBAN MINUTASI JUMLAH JUMLAH MASUK PUTUS PENUNJUKAN YANG BELUM SAMPAI BELUM AKHIR BULAN INI BULAN INI TERDAKWA TERPIDANA DIMINUTASI MAJELIS HAKIM BULAN INI MINUTASI PERKARA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PROSENTASE PUTUS (%)


14

15

1 Januari

46

41

87

31

0

42

9

33

78

96

77

48,28

21,43

2 Februari

78

10

88

16

0

49

19

30

69

90

73

55,68

38,78

3 Maret

69

40

109

26

0

56

14

42

95

111

96

51,38

25,00

4 April

95

18

113

18

0

60

23

37

90

120

108

53,10

38,33

5 Mei

90

22

112

34

0

71

11

60

101

120

108

63,39

15,49

6 Juni

101

3

104

24

0

84

19

65

85

113

103

80,77

22,62

7 Juli

85

14

99

14

0

79

14

65

85

115

103

79,80

17,72

8 Agustus

85

7

92

8

0

73

15

58

77

108

97

79,35

20,55

9 September

77

17

94

13

0

71

25

46

69

112

103

75,53

35,21

10 Oktober

69

5

74

14

0

60

27

33

47

87

78

81,08

45,00

11 November

47

5

52

8

0

41

7

34

45

57

52

78,85

17,07

12 Desember

45

4

49

8

0

42

42

0

7

54

47

85,71

100,00

887

186

1073

214

0

728

225

503

848

1183

1045

67,85

30,91

Total

34


2014

Rekapitulasi Perkara Pidana Perikanan Tahun 2014

NO

BULAN

1

2

SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI 3

MASUK

BEBAN PUTUS BULAN INI

BELUM PUTUS PUTUS SISA MINUTASI JUMLAH PENUNJUKAN SAMPAI BELUM AKHIR BULAN INI TERDAKWA MAJELIS HAKIM BULAN INI MINUTASI PERKARA

JUMLAH TERPIDANA



4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 Januari

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

2 Februari

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

3 Maret

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

4 April

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

5 Mei

0

2

2

0

0

0

0

0

2

2

2

0,00

0,00

6 Juni

2

0

2

2

0

2

0

2

2

2

2

100,00

0,00

7 Juli

2

0

2

0

0

2

2

0

0

2

2

100,00

100,00

8 Agustus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

9 September

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

10 Oktober

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

11 November

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

12 Desember

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

4

2

6

2

0

4

2

2

4

6

6

66,67

50,00

Total

35


2014

Rekapitulasi Perkara Pidana Cepat Tahun 2014

NO

BULAN

1

2

SISA BULAN LALU BEBAN YANG BELUM MASUK BULAN INI DIMINUTASI 3 4 5

6

BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM 7

PUTUS SAMPAI BULAN INI 8

PUTUS

MINUTASI BULAN INI 9

PUTUS SISA JUMLAH BELUM AKHIR TERDAKWA MINUTASI PERKARA 10 11 12



13

14

1 Januari

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

2 Februari

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

3 Maret

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

4 April

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

5 Mei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

6 Juni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

7 Juli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

8 Agustus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

9 September

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

10 Oktober

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

11 November

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

12 Desember

0

2

2

2

0

2

2

0

0

2

100,00

100,00

0

2

2

2

0

2

2

0

0

2

100,00

100,00

Total

36


2014

Rekapitulasi Perkara Pidana Singkat Tahun 2014 NO

BULAN

SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 Januari

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

2 Februari

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

3 Maret

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

4 April

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

5 Mei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

6 Juni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

7 Juli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

8 Agustus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

9 September

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

10 Oktober

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

11 November

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

12 Desember

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Total

BEBAN MASUK BULAN INI

PUTUS

BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM

PUTUS SAMPAI BULAN INI

MINUTASI BULAN INI

PUTUS BELUM MINUTASI

SISA AKHIR PERKARA

JUMLAH TERDAKWA



37


2014

Rekapitulasi Perkara Pidana Lalu Lintas Tahun 2014 NO

BULAN

1

2



MINUTASI BULAN INI

6


9

PUTUS BELUM MINUTASI 10

MASUK

BEBAN BULAN INI

PUTUS

4

5

SISA JUMLAH AKHIR TERDAKWA PERKARA 11 12

1 Januari

0

327

327

60

0

60

0

0

0

0

2 Februari

267

0

267

267

0

267

0

0

0

0

3 Maret

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 April

0

64

64

64

0

64

0

0

0

0

5 Mei

0

37

37

37

0

37

0

0

0

0

6 Juni

0

179

179

179

0

179

0

0

0

0

7 Juli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 Agustus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 September

0

139

139

139

0

139

0

0

0

0

10 Oktober

0

127

127

127

0

127

0

0

0

0

11 November

0

555

555

555

0

555

0

0

0

0

12 Desember

0

543

543

543

0

543

0

0

0

0

267

1971

2238

1971

0

1971

0

0

0

0

Total

Ket : Untuk perkara Pidana Lalu Lintas, asumsi Minutasi sebesar 100%.

38


2014

Penerimaan Negara berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Tahun 2014

Jenis Perkara

Denda

Uang Pengganti

Jumlah

Keterangan

Tindak Pidana Korupsi

Rp

- Rp

- Rp

-

Perlindungan Anak

Rp

- Rp

- Rp

-

Psikotropika

Rp

- Rp

- Rp

-

Tindak Pidana Ringan

Rp

2.000.000 Rp

- Rp

2.000.000 Telah disetor ke Kejaksaan

Tindak Pidana Lalu Lintas

Rp

106.728.000 Rp

- Rp


Rp

108.728.000 Rp

- Rp

108.728.000

Jumlah

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelola oleh Kepaniteraan Hukum Tahun 2014

Jumlah Berkas

Jenis

Jumlah Penerimaan

Pengesahan Surat dibawah tangan

403 surat

Rp

2.015.000

Pendaftaran Surat Kuasa

66 surat

Rp

340.000

Pendaftaran Akta Notaris

51 CV

Rp

255.000

Rp

2.610.000

Jumlah Jumlah Berkas

Jenis Surat Keterangan belum pernah dihukum

65 surat

Jumlah

Jumlah Penerimaan Rp

325.000

Rp

325.000

39

39


2014

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelola oleh Kepaniteraan Perdata Tahun 2014

Jumlah Berkas

Jenis

Jumlah Penerimaan

Pengesahan Ahli Waris

111 surat

Rp

555.000

Redaksi

109 penetapan/ putusan

Rp

545.000

Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan


Rp

690.000

Biaya pendaftaran Gugatan/Permohonan/Banding/Kasasi/PK

38 perkara

Rp

1.820.000

Uang Leges


Rp

225.000

Legalisasi tanda tangan


Rp

750.000

Bunga Rekening Pihak III

-

Rp

2.543.291

Biaya Pencatatan

-

Rp

-

Hak Kepaniteraan Lainnya

-

Rp

-

Rp

7.128.291

Jumlah Perkara

Perdata

Gugatan

yang

berhasil

Didamaikan

dengan

Mediasi

oleh

Mediator/Perdamaian oleh Majelis Hakim Perkara Masuk 23 berkas

Damai oleh Mediasi/Oleh Majelis Hakim 2 berkas

% 8,70

40


2014

Hasil kinerja tahun 2013 Rekapitulasi Perkara Perdata Gugatan Tahun 2013 SISA BULAN LALU BELUM JUMLAH SUDAH MEDIASI BEBAN PUTUS MEDIASI MEDIASI JUMLAH MINUTASI BELUM SISA AKHIR PROSENTASE PROSENTASE BELUM PUTUS BERHASIL MASUK BULAN INI BULAN INI PEMBAGIAN BERHASIL GAGAL GUGUR CABUT PUTUS MEDIASI BULAN INI MINUTASI PERKARA PUTUS (%) MINUTASI (%) MAJELIS BERHASIL PUTUS BELUM BELUM MINUTASI MINUTASI

NO

BULAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 Januari

9

0

0

0

9

1

0

0

2

0

0

1

0

0

1

9

11,11

0,00

2 Februari

8

1

0

0

9

3

0

0

0

0

0

4

0

2

2

7

44,44

50,00

3 Maret

5

2

0

2

9

2

0

0

0

0

0

4

0

1

3

8

44,44

25,00

4 April

5

3

0

2

10

1

0

0

2

0

0

4

0

3

1

7

40,00

75,00

5 Mei

6

1

0

1

8

2

0

0

1

0

0

3

0

3

0

5

37,50

100,00

6 Juni

5

0

0

1

6

2

0

0

0

0

0

2

0

1

1

5

33,33

50,00

7 Juli

4

1

0

3

8

1

0

1

1

0

0

2

1

1

2

7

25,00

50,00

8 Agustus

6

1

1

1

9

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

9

11,11

0,00

9 September

7

1

1

1

10

1

0

1

0

0

0

2

2

2

2

8

20,00

100,00

10 Oktober

6

1

1

1

9

2

0

0

1

0

0

3

1

2

2

7

33,33

66,67

11 November

4

2

0

5

11

0

0

0

1

0

0

2

0

0

2

11

18,18

0,00

12 Desember

9

2

0

2

13

0

0

1

0

0

0

2

1

0

3

13

15,38

0,00

74

15

3

19

111

15

0

3

8

0

0

30

6

15

21

96

27,03

50,00

Total

41

41


2014

Rekapitulasi Perkara Perdata Permohonan Tahun 2013

SISA BULAN LALU NO KETERANGAN BELUM SUDAH MASUK PUTUS PUTUS BELUM 1 2 3 MINUTASI 4 5

JUMLAH JUMLAH BELUM MINUTASI BELUM SISA AKHIR PROSENTASE PROSENTASE PERKARA PENETAPAN GUGUR CABUT PENJATUHAN PEMBAGIAN BULAN INI MINUTASI PERKARA PUTUS (%) MINUTASI (%) BULAN INI PENETAPAN 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 Januari

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0,00

0,00

2 Februari

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

100,00

0,00

3 Maret

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

100,00

0,00

4 April

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

100,00

100,00

5 Mei

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

100,00

100,00

6 Juni

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0,00

0,00

7 Juli

1

0

1

2

2

0

0

0

2

1

1

1

100,00

50,00

8 Agustus

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

100,00

0,00

9 September

0

1

2

3

1

0

0

0

2

1

1

2

66,67

50,00

10 Oktober

1

1

2

4

2

0

0

0

3

3

0

1

75,00

100,00

11 November

1

0

2

3

2

0

0

0

2

0

2

3

66,67

0,00

12 Desember

1

2

0

3

1

0

0

0

3

2

1

1

100,00

66,67

5

7

10

22

10

0

0

0

17

9

8

13

77,27

52,94

Total

42


2014

Rekapitulasi Perkara Pidana Biasa Tahun 2013

SISA BULAN BEBAN LALU YANG MASUK BULAN BELUM INI DIMINUTASI

BELUM PUTUS PUTUS MINUTASI SISA AKHIR JUMLAH JUMLAH PRSENTASE PROSENTASE PUTUS PENUNJUKAN SAMPAI BELUM BULAN INI PERKARA TERDAKWA TERPIDANA PUTUS (%) MINUTASI (%) MAJELIS HAKIM BULAN INI MINUTASI

NO

BULAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 Januari

12

23

35

1

0

1

0

1

35

39

33

2,86

0,00

2 Februari

35

7

42

8

0

9

2

7

40

46

38

21,43

22,22

3 Maret

40

7

47

6

0

13

11

2

36

51

41

27,66

84,62

4 April

36

13

49

25

2

27

11

16

38

51

44

55,10

40,74

5 Mei

38

5

43

19

0

35

12

23

31

46

44

81,40

34,29

6 Juni

31

2

33

5

0

28

24

4

9

37

35

84,85

85,71

7 Juli

9

10

19

5

0

9

6

3

13

25

23

47,37

66,67

8 Agustus

13

3

16

3

0

6

2

4

14

23

21

37,50

33,33

9 September

14

5

19

7

0

11

6

5

13

26

24

57,89

54,55

10 Oktober

13

20

33

7

0

12

5

7

28

43

38

36,36

41,67

11 November

28

16

44

15

0

22

6

16

38

57

49

50,00

27,27

12 Desember

38

17

55

4

0

20

9

11

46

70

58

36,36

45,00

307

128

435

105

2

193

94

99

341

514

448

44,37

48,70

Total

43


2014

Rekapitulasi Perkara Pidana Perikanan Tahun 2013

NO

BULAN

1

2


BELUM PUTUS SAMPAI PENUNJUKAN BULAN INI MAJELIS HAKIM

MASUK

BEBAN BULAN INI

PUTUS

4

5

6

7

MINUTASI BULAN INI


SISA AKHIR PERKARA

JUMLAH TERDAKWA

JUMLAH TERPIDANA

8

9

10

11

12

13

1 Januari

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 Februari

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 Maret

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 April

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 Mei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Juni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Juli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 Agustus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 September

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Oktober

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 November

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Desember

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

44


2014

Rekapitulasi Perkara Pidana Cepat Tahun 2013

NO

BULAN

1

2



MASUK

BEBAN BULAN INI

PUTUS

4

5

6

7

MINUTASI BULAN INI


SISA AKHIR PERKARA

JUMLAH TERDAKWA

8

9

10

11

12

1 Januari

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 Februari

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 Maret

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 April

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 Mei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Juni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Juli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 Agustus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 September

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Oktober

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 November

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Desember

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

45


2014

Rekapitulasi Perkara Pidana Singkat Tahun 2013

NO

BULAN

1

2



MASUK

BEBAN BULAN INI

PUTUS

4

5

6

7

MINUTASI BULAN INI


SISA AKHIR PERKARA

JUMLAH TERDAKWA

8

9

10

11

12

1 Januari

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 Februari

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 Maret

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 April

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 Mei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Juni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Juli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 Agustus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 September

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Oktober

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 November

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Desember

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

46


2014

Rekapitulasi Perkara Pidana Lalu Lintas Tahun 2013 NO

BULAN

1

2



MINUTASI BULAN INI

6


9

PUTUS BELUM MINUTASI 10

MASUK

BEBAN BULAN INI

PUTUS

4

5

SISA JUMLAH AKHIR TERDAKWA PERKARA 11 12

1 Januari

0

263

263

223

0

223

0

0

0

0

2 Februari

40

427

467

306

0

306

0

0

0

0

3 Maret

161

249

410

348

0

348

0

0

0

0

4 April

62

245

307

307

0

307

0

0

0

0

5 Mei

0

212

212

212

0

212

0

0

0

0

6 Juni

0

18

18

18

0

18

0

0

0

0

7 Juli

0

236

236

172

0

172

0

0

0

0

8 Agustus

64

73

137

137

0

137

0

0

0

0

9 September

0

12

12

12

0

12

0

0

0

0

10 Oktober

0

46

46

46

0

46

0

0

0

0

11 November

0

7

7

7

0

7

0

0

0

0

12 Desember

0

274

274

274

0

274

0

0

0

0

327

2062

2389

2062

0

2062

0

0

0

0

Total

Ket : Untuk perkara Pidana Lalu Lintas, asumsi Minutasi sebesar 100%.

47


2014

Penerimaan Negara berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Tahun 2013

Jenis Perkara

Denda

Uang Pengganti

Jumlah

Keterangan

Tindak Pidana Korupsi

Rp

- Rp

- Rp

-

Perlindungan Anak

Rp

- Rp

- Rp

-

Psikotropika

Rp

- Rp

- Rp

-

Tindak Pidana Ringan

Rp

- Rp

- Rp

-

Tindak Pidana Lalu Lintas

Rp

38.795.000 Rp

- Rp


Rp

38.795.000 Rp

- Rp

38.795.000

Jumlah

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelola oleh Kepaniteraan Hukum Tahun 2013

Jumlah Berkas

Jenis

Jumlah Penerimaan

Pengesahan Surat dibawah tangan

160 surat

Rp

800.000

Pendaftaran Surat Kuasa

61 surat

Rp

305.000

Pendaftaran Akta Notaris

103 CV

Rp

515.000

Rp

1.620.000

Jumlah Jumlah Berkas

Jenis Surat Keterangan belum pernah dihukum

surat

Jumlah

Jumlah Penerimaan Rp

367.000

Rp

367.000

48

48


2014

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelola oleh Kepaniteraan Perdata Tahun 2013

Jumlah Berkas

Jenis

Jumlah Penerimaan

Pengesahan Ahli Waris

93 surat

Rp

465.000

Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan/Redaksi


Rp

636.200

Biaya pendaftaran Gugatan/Permohonan/Banding/Kasasi/PK

31 perkara

Rp

1.530.000

Uang Leges


Rp

96.000

Legalisasi tanda tangan


Rp

320.000

Bunga Rekening Pihak III

-

Rp

147.790

Biaya Pencatatan

-

Rp

-

Rp

175.000

Rp

3.369.990

Hak Kepaniteraan Lainnya

35 surat Jumlah

Perkara

Perdata

Gugatan

yang

berhasil

Didamaikan

dengan

Mediasi

oleh

Mediator/Perdamaian oleh Majelis Hakim Perkara Masuk 18 berkas

Damai oleh Mediasi/Oleh Majelis Hakim - berkas

% 0,00

49


2014

Pengukuran Kinerja Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Tual Tahun : 2014 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1 Peningkatan penyelesaian a. Persentase mediasi yang perkara diselesaikan b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat - Pidana Lalu lintas - Pidana Perikanan - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat - Pidana Lalu lintas - Pidana Perikanan - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan - Perkara Pidana - Perkara Perdata 2 Peningkatan aksepbilitas a. Persentase penurunan upaya putusan Hakim hukum (yang diajukan): - Pidana Banding - Pidana Kasasi - Pidana Peninjauan Kembali - Perdata Banding - Perdata Kasasi - Perdata Peninjauan Kembali

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

100,00%

100,00%

100,00

10,00%

8,70%

87,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

15,22% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 69,23% 0,00%

15,22 0,00 0,00 100,00 0,00 69,23 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

96,98% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 100,00%

96,98 0,00 100,00 100,00 100,00 75,00 100,00

100,00% 100,00%

99,46% 61,70%

99,46 61,70

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

25,00% 12,50% 100,00% 58,33% 50,00% 100,00%

25,00 12,50 100,00 58,33 50,00 100,00

50

50


2014

3 Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan pengelolaan penyelesaian Banding, Kasasi dan PK yang perkara disampaikan secara lengkap

100,00%

100,00%

100,00

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100,00%

100,00%

100,00

100,00%

100,00%

100,00

100,00%

100%

100,00

100,00%

100%

100,00

4 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap keadilan (access to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz c. Persentase putusan perkara (yang menarik perhatian) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus

100,00%

0%

0,00

100,00%

100%

100,00

100,00%

0%

0,00

4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarkat yang ditindaklanjuti

100,00%

0%

0,00

100,00%

0%

0,00

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100,00%

0%

0,00

5 Meningkatnya kualitas pengawasan

51

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1 Tersedianya Dukungan 1. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang Manajemen dan Tugas sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah, Teknis penyelenggaraan tanggapan atas temuan pemeriksa internal dan Fungsi Peradilan eksternal, rencana tindak lanjut temuan pemeriksa, melakukan bimbingan dan supervisi, evaluasi dan laporan kegiatan

TARGET

2014 ANGGARAN

PROGRAM/ KEGIATAN

100% 1. Pembayaran gaji dan tunjangan

Rp.

5.099.918.000

100% 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan perkantoran

Rp.

904.483.000

2. Persentase penyerapan anggaran meningkat, Tersusunnya Standar pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standar Penyusunan aporan Keuangan, Standar Pembinaan Pengelolaan Anggaran

100%

3. Terselesaikannya kerugian Negara, Tersusunnya pedoman pelaksanaan TGR dan laporan TGR, Terlaksananya bimbingan dan supervisi

100%

4. Meningkatnya PNBP Mahkamah Agung, Tersususnnya perencanaan, pemantauan dan penelaahan perkembangan dan penggunaan kembali PNBP yang tepat sasaran

100%

5. Terselenggaranya pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, tersajinya petunjuk perbendaharaan, penilaian, supervisi ke Satker, tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan, pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan

100%

6. Tersedianya operasional/pemeliharaan perkantoran Badan Urusan Administrasi dan daerah

100%

52

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2 Terselesaikannya 1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan 2. Peningkatan penyelesaian proses Peradilan Umum administrasi perkara 3. Penyediaan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan

TARGET

2014

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

100% 1. Berkas Perkara Kasasi, PK dan Grasi Rp. pada Pengadilan Tk Pertama dan Tk Banding yang diselesaikan tepat waktu 100%

206.000.000

100%

4. Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan 100% Sidang Keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan

Pagu anggaran kegiatan tahun 2014  DIPA yang bersumber dari Badan

: Rp. 6.004.401.000

Urusan Administrasi MA-RI  DIPA yang bersumber dari Dirjen

: Rp. 206.000.000

Badan Peradilan Umum MA-RI Penyerapan anggaran kegiatan tahun 2014  DIPA yang bersumber dari Badan

: Rp. 5.538.421.010 atau 92,24 persen


: Rp. 206.000.000 atau 100 persen

Badan Peradilan Umum MA-RI Sisa anggaran kegiatan tahun 2014  DIPA yang bersumber dari Badan

: Rp. 472.034.232 atau 7,76 persen


: Rp. 0

Badan Peradilan Umum MA-RI

53


2014

Indikator Kinerja 1.

Indikator Penilaian Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tual menggunakan indikator asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang mana meliputi beberapa variabel penentu yakni ketepatan dan kecepatan dalam menerima, memeriksa dan mengadili dalam menyelesaikan perkara, serta kemapanan/efektifitas dan efisiensi administrasi perkara. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tual sebagai alat ukur tingkat keberhasilan kemajuan dalam mewujudkan misi Pengadilan Negeri Tual.

2.

Indikator Penilaian Kinerja dan Sasaran Indikator Kinerja merupakan alat ukur dalam menilai tingkat capaian sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Indikator Kinerja Sasaran Pengadilan

Negeri Tual tahun 2015 – 2019, menjadi alat ukur dalam penilaian tingkat pencapaian kinerja yang harus dipenuhi dalam jangka pendek maupun menengah. Indikator Kinerja Sasaran digunakan oleh pimpinan dalam menyusun arah dan kebijakan serta prioritas kegiatan yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan. Pada setiap akhir tahun dilakukan pengukuran kinerja atas setiap indikator sasaran, melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP), sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan/pengelolaan anggaran. 3.

Indikator Penilaian Kinerja dan Kegiatan Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pengadian Negeri Tual akan diukur tingkat capaian kinerjanya melalui Indikator Kinerja Kegiatan, yang meliputi: 1. Masukan (input) 2. Keluaran (output), hasil (outcome) 3. Manfaat (benefit) 4. Dampak (impact) Tingkat rencana capaian kinerja tersebut akan dihitung dan dibandingkan dengan realisasinya pada setiap akhir tahun, dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

54


2014

Target Penilaian Dalam menentukan target penilaian kinerja dapat dikategorikan dalam 2 jenis target yakni antara lain: 1. Target Rencana Merupakan penentuan persentase dari sesuatu yang diharapkan berhasil dari yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena penentuan capaian target rencana diperoleh dari akumulasi capaian hasil kinerja yang telah berjalan pada tahun sebelumnya, sehingga capaian optimal dari sesuatu target rencana tidaklah mutlak 100%. 2. Target Hasil Merupakan penentuan riil persentase dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun kinerja yang bersangkutan. Hal ini diperoleh dari persentase realisasi kinerja kegiatan dengan persentase target kinerja kegiatan yang ditetapkan sebelumnya. B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Tual Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas. Dari pengukuran kinerja tersebut, analisis capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sebagai berikut: 1) Ukuran Capaian kinerja utama Peningkatan Penyelesaian Perkara a.

Persentase mediasi yang diselesaikan adalah Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah perkara yang di ajukan mediasi. Tabel 1. Analisa Kinerja Mediasi yang diselesaikan Jumlah

Data Perkara Mediasi Tahun 2013 Jumlah perkara yang diajukan mediasi

18

Berkas

Jumlah mediasi yang diproses

18

Berkas Jumlah


23

Berkas

Jumlah mediasi yang diproses

23

Berkas

Realisasi

Capaian Kinerja

100,00%

100,00

Realisasi

Capaian Kinerja

100,00%

100,00

55


2014

b. Presentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian adalah Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian. Tabel 2. Analisa Kinerja Mediasi yang disesuaikan menjadi akte perdamaian Jumlah

Data Perkara Mediasi Tahun 2013 Jumlah perkara mediasi yang diproses

18

Berkas

Jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian

0

Berkas Jumlah


23

Berkas

Jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian

2

Berkas

Realisasi

Capaian Kinerja

0,00%

0,00

Realisasi

Capaian Kinerja

8,70%

8,70

Gambar 1. Analisa Perbandingan Mediasi Tahun 2013 dan Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2014 mencapai target sebesar 100%, sedangkan persentase mediasi yang menjadi akte perdamaian tidak mencapai target yaitu mencapai 8,70%, hal ini disebabkan karena upaya proses mediasi yang berhasil hanya 2 berkas perkara Perdata Gugatan dengan putusan akte perdamaian.

56

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah c.

2014

Presentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan 1) Persentase sisa perkara Pidana Biasa yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 15,22%, yaitu perbandingan sisa perkara yang diminutasi sebesar 7 berkas dengan sisa perkara tahun 2013 sebesar 46 berkas. Tabel 3. Analisa Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Biasa Data Perkara Pidana Biasa Tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 yang diminutasi Perkara tahun 2014 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2014

Jumlah 46 186 46 225 7

Berkas Berkas Berkas Berkas Berkas

Realisasi

Capaian Kinerja

15,22%

15,22

2) Persentase sisa perkara Pidana Singkat yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 0%, yaitu perbandingan sisa perkara yang diminutasi sebasar 0 berkas dengan sisa perkara tahun 2013 sebesar 0 berkas. Tabel 4. Analisa Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Singkat Data Perkara Pidana Singkat Tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 yang diminutasi Perkara tahun 2014 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2014

Jumlah 0 0 0 0 0


Realisasi

Capaian Kinerja

0,00%

0,00

3) Persentase sisa perkara Pidana Perikanan yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 0%, yaitu perbandingan sisa perkara yang diminutasi sebesar 0 berkas dengan sisa perkara tahun 2014 sebasar 0 berkas. Tabel 5. Analisa kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Perikanan

57

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Data Perkara Pidana Perikanan Tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 yang diminutasi Perkara tahun 2014 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2014

Jumlah 0 2 0 2 0


2014

Realisasi

Capaian Kinerja

0,00%

0,00

4) Persentase sisa perkara Pidana Cepat yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 0%, yaitu perbandingan sisa perkara yang diminutasi sebesar 0 berkas dengan sisa perkara tahun 2013 sebesar 0 berkas. Tabel 6. Analisa Kinerja Penyelesaian Sisa perkara Pidana Cepat Data Perkara Pidana Cepat Tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 yang diminutasi Perkara tahun 2014 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2014

0 2 0 2 0

Jumlah Berkas Berkas Berkas Berkas Berkas

Realisasi

Capaian Kinerja

0,00%

0,00

5) Persentase sisa perkara Pidana Lalu Lintas yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 0%, yaitu perbandingan sisa perkara yang diminutasi sebesar 0 berkas dengan sisa perkara tahun 2013 sebesar 0 berkas. Tabel 7. Analisa Kinerja Penyelesaian Sisa perkara Pidana Lalu Lintas Data Perkara Pidana Lalu Lintas Tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 yang diminutasi Perkara tahun 2014 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2014

Jumlah 0 1971 0 1971 0


Realisasi

Capaian Kinerja

0,00%

0,00

6) Persentase sisa perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 69,23%, yaitu perbandingan sisa perkara yang diminutasi sebesar 9 berkas dengan sisa perkara tahun 2013 sebesar 13 berkas. Tabel 8. Analisa Kinerja Penyelesaian Sisa perkara Perdata Gugatan

58

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Data Perkara Perdata Gugatan Tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 yang diminutasi Perkara tahun 2014 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2014

Jumlah 13 23 13 27 9


2014

Realisasi

Capaian Kinerja

69,23%

69,23

7) Persentase sisa perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 0%, yaitu perbandingan sisa perkara yang diminutasi sebesar 0 berkas dengan sisa perkara tahun 2013 sebesar 0 berkas. Tabel 9. Analisa Kinerja Penyelesaian Sisa perkara Perdata Permohonan Jumlah

Data Perkara Perdata Permohonan Tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 yang diminutasi Perkara tahun 2014 yang diminutasi Sisa perkara tahn 2014

1 10 1 11 0


Realisasi

Capaian Kinerja

0,00%

0,00

Gambar 2. Realisasi Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2014

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 dan tahun 2013, baik untuk perkara Pidana dan Perdata dengan capaian realisasi rata-rata sebesar 12,06%.

59


2014

d. Persentase perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara masuk) 1) Persentase perkara Pidana Biasa yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 96,98%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 225 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebesar 232 perkara. Tabel 10. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Biasa Data Perkara Pidana Biasa Tahun 2013 Sisa perkara tahun 2012 Perkara masuk tahun 2013 Jumlah Perkara Perkara 2013 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2013 Data Perkara Pidana Biasa Tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Jumlah Perkara Perkara 2014 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2014

Jumlah 12 128 140 94 46


Jumlah 46 186 232 225 7


Realisasi

Capaian Kinerja

67,14%

67,14

Realisasi

Capaian Kinerja

96,98%

96,98

2) Persentase perkara Pidana Singkat yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 0%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 0 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebesar 0 perkara. Tabel 11. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Singkat

60

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Data Perkara Pidana Singkat Tahun 2013 Sisa perkara tahun 2012 Perkara masuk tahun 2013 Jumlah Perkara Perkara 2013 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2013

Jumlah 0 0 0 0 0

Jumlah

Data Perkara Pidana Singkat Tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Jumlah Perkara Perkara 2014 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2014


0 0 0 0 0


2014

Realisasi

Capaian Kinerja

0,00%

0,00

Realisasi

Capaian Kinerja

0,00%

0,00

3) Persentase perkara Pidana Perikanan yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 2 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebesar 2 perkara. Tabel 12. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Perikanan Data Perkara Pidana Perikanan Tahun 2013 Sisa perkara tahun 2012 Perkara masuk tahun 2013 Jumlah Perkara Perkara 2013 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2013

Jumlah 0 0 0 0 0

Jumlah

Data Perkara Pidana Perikanan Tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Jumlah Perkara Perkara 2014 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2014


0 2 2 2 0


Realisasi

Capaian Kinerja

0,00%

0,00

Realisasi

Capaian Kinerja

100,00%

100,00

4) Persentase perkara Pidana Cepat yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 2 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebesar 2 perkara. Tabel 13. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Cepat

61

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Data Perkara Pidana Cepat Tahun 2013 Sisa perkara tahun 2012 Perkara masuk tahun 2013 Jumlah Perkara Perkara 2013 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2013

Jumlah 0 0 0 0 0

Jumlah

Data Perkara Pidana Cepat Tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Jumlah Perkara Perkara 2014 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2014


0 2 2 2 0


2014

Realisasi

Capaian Kinerja

0,00%

0,00

Realisasi

Capaian Kinerja

100,00%

100,00

5) Persentase perkara Pidana Lalu Lintas yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 1971 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebesar 1971 perkara. Tabel 14. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas Data Perkara Pidana Lalu lintas Tahun 2013 Sisa perkara tahun 2012 Perkara masuk tahun 2013 Jumlah Perkara Perkara 2013 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2013 Data Perkara Pidana Lalu lintas Tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Jumlah Perkara Perkara 2014 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2014

Jumlah 0 2062 2062 2062 0


Jumlah 0 1971 1971 1971 0


Realisasi

Capaian Kinerja

100,00%

100,00

Realisasi

Capaian Kinerja

100,00%

100,00

6) Persentase perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 75,00%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 27 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebesar 36 perkara. Tabel 15. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan

62

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Data Perkara Perdata Gugatan Tahun 2013 Sisa perkara tahun 2012 Perkara masuk tahun 2013 Jumlah Perkara Perkara 2013 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2013

Jumlah 9 19 28 15 13

Jumlah

Data Perkara Perdata Gugatan Tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Jumlah Perkara Perkara 2014 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2014


13 23 36 27 9


2014

Realisasi

Capaian Kinerja

53,57%

53,57

Realisasi

Capaian Kinerja

75,00%

75,00

7) Persentase perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 11 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebesar 11 perkara. Tabel 16. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Data Perkara Perdata Permohonan Tahun 2013 Sisa perkara tahun 2012 Perkara masuk tahun 2013 Jumlah Perkara Perkara 2013 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2013

Jumlah 0 10 10 9 1

Jumlah

Data Perkara Perdata Permohonan Tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Jumlah Perkara Perkara 2014 yang diminutasi Sisa perkara tahun 2014


1 10 11 11 0


Realisasi

Capaian Kinerja

90,00%

90,00

Realisasi

Capaian Kinerja

100,00%

100,00

63


2014

Gambar 3. Analisa Persentase Perbandingan Kinerja Perkara Pidana

Gambar 4. Analisa Perbandingan Kinerja Perkara Perdata

64


2014

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, data penyelesaian perkara Pidana dan Perdata pada tahun 2014 dan 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.

Jumlah perkara minutasi : Perkara Pidana Biasa

131

Pidana Singkat

0

Pidana Cepat

2

Pidana Lalu Lintas

(91)

Pidana Perikanan

2

Perdata Gugatan

12

Perdata Permohonan

2

Rata-rata capaian Minutasi

2.

Jumlah kenaikan/ (penurunan) dari tahun 2013

8,29

Target penyelesaian perkara Perkara

Target penyelesaian perkara tahun 2014 (%)

Pidana Biasa

58,22

Pidana Singkat

0,00

Pidana Cepat

100,00

Pidana Lalu Lintas

(4,62)

Pidana Perikanan

100,00

Perdata Gugatan

44,44

Perdata Permohonan

18,18

Rata-rata capaian Target Penyelesaian perkara

45,18

65


Tingkat penyelesaian perkara Perkara

Indeks Kenaikan/ (Penurunan) Tingkat Penyelesaian perkara dari tahun 2012

Pidana Biasa

0,5822

Pidana Singkat

0,0000

Pidana Cepat

0,0000

Pidana Lalu Lintas

(0,0462)

Pidana Perikanan

1,0000

Perdata Gugatan

0,4444

Perdata Permohonan

0,0000

Rata-rata capaian Tingkat Penyelesaian Perkara

4.

2014

0,2829

Jumlah Terdakwa Perkara Pidana Biasa yang masuk pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Tual dapat diklasifikasikan berdasarkan tindak pidana sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 10

Jenis Tindak Pidana Kejahatan terhadap kesusilaan Penganiayaan Pencurian Penghancuran/Perusakan barang Penadahan, Penerbitan dan Pencetakan Pemerasan dan Pengancaman Pelanggaran kesusilaan Narkotika Lalulintas Pengancaman Tindak pidana Senjata Api/Senjata Tajam Kejahatan perjudian Pencemaran nama baik Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat Pembunuhan Pengeroyokan yang menyebabkan kematian Lain-lain Perlindungan anak JUMLAH

Jumlah terdakwa per klasifikasi 11 72 12 4 4 1 12 9 4 3 31 37 1 8 6 1 23 11 250

66


2014

Perkara Perdata Gugatan yang masuk pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Tual dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis perkara sebagai berikut: No

Perkara

Jumlah perkara tahun 2014

1 Tanah

2

2 Perceraian

10

3 Wanprestasi

4

4 Perbuatan melawan hukum

6

5 Ganti rugi

1 JUMLAH

6.

23

Perkara Perdata Permohonan yang masuk pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Tual dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis perkara sebagai berikut: No

Perkara

1

Pengangkatan Anak

4

3

Perwalian

3

4

Pengampu

2

5

Perwalian dan Ijin Jual

1 JUMLAH

e.

Jumlah perkara tahun 2014

10

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan. 1) Persentase perkara Pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah sebesar 99,46%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 185 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebesar 186 perkara. Tabel 17. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

67

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Data perkara Pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Jumlah

Jumlah Perkara masuk tahun 2014

186

Berkas

Perkara putus ≤ 6 bulan

185

Berkas

1

Berkas

Sisa Akhir

2014

Realisasi

Capaian Kinerja

99,46%

99,46

2) Persentase perkara Perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah sebesar 61,70%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 29 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebesar 47 perkara. Tabel 18. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Data perkara Perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Jumlah

Jumlah Perkara masuk tahun 2014

47

Berkas

Perkara putus ≤ 6 bulan

29

Berkas

Sisa Akhir

18

Berkas

Realisasi

Capaian Kinerja

61,70%

61,70

Gambar 5. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Tahun 2014 dari segi jumlah perkara dan persentasenya

68


2014

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa persentase penyelesaian perkara Pidana dalam jangka waktu maksimal ≤ 6 bulan hanya mencapai target 99,46% yang disebabkan karena terdapat pelimpahan perkara Pidana Biasa yang naik cukup signifikan berbanding lurus dengan penyelesaian perkaranya. Sedangkan untuk perkara Perdata hanya mencapai target 61,70%. 2) Ukuran Capaian kinerja utama Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim a.

Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) adalah perbandingan jumlah upaya hukum selama tahun berjalan dengan jumlah upaya hukum tahun lalu dibagi dengan jumlah upaya hukum tahun lalu 1) Persentase penurunan upaya hukum (Banding yang tidak diajukan) untuk perkara Pidana adalah sebesar 25,00 % Tabel 19. Analisa Kinerja penurunan upaya hukum (Banding yang tidak diajukan) untuk perkara Pidana

Jumlah

Data perkara Pidana Upaya hukum tahun 2013 dan 2014

12

Berkas

Upaya hukum tahun 2013

3

Berkas

Realisasi

Capaian Kinerja

25,00%

25,00

69


2014

2) Persentase penurunan upaya hukum (Kasasi yang tidak diajukan) untuk perkara Pidana sebesar 12,50% Tabel 20. Analisa kinerja penurunan upaya hukum (Kasasi yang tidak diajukan) untuk perkara Pidana

Jumlah


8

Berkas


1

Berkas

Realisasi

Capaian Kinerja

12,50%

12,50

3) Persentase penurunan upaya hukum (Peninjauan Kembali yang tidak diajukan) untuk perkara Pidana sebesar 100% Tabel 21. Analisa kinerja penurunan upaya hukum (Peninjauan Kembali yang tidak diajukan) untuk perkara Pidana Jumlah


1

Berkas


1

Berkas

Realisasi

Capaian Kinerja

100,00%

100,00

4) Persentase penurunan upaya hukum (Banding yang tidak diajukan) untuk perkara Perdata sebesar 58,33% Tabel 22. Analisa kinerja penurunan upaya hukum (Banding yang tidak diajukan) untuk perkara Perdata Jumlah

Data perkara Perdata Upaya hukum tahun 2013 dan 2014

12

Berkas


7

Berkas

Realisasi

Capaian Kinerja

58,33%

58,33

5) Persentase penurunan upaya hukum (Kasasi yang tidak diajukan) untuk perkara Perdata sebesar 50% Tabel 23. Analisa kinerja penurunan upaya hukum (Kasasi yang tidak diajukan) untuk perkara Perdata ]

70

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah


2

Berkas


1

Berkas

2014

Realisasi

Capaian Kinerja

50,00%

50,00

6) Persentase penurunan upaya hukum (Peninjauan Kembali yang tidak diajukan) untuk perkara Perdata sebesar 100% Tabel 24. Analisa kinerja penurunan upaya hukum (Peninjauan Kembali yang tidak diajukan) untuk perkara Perdata Jumlah


2

Berkas


2

Berkas

Realisasi

Capaian Kinerja

100,00%

100,00

3) Ukuran Capaian kinerja utama Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara a.

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi dan disampaikan secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi 1) Perkara Pidana Banding

Jumlah

Data perkara Berkas yang disampaikan lengkap

9

Berkas

Berkas yang diajukan

9

Berkas

Realisasi

Capaian Kinerja

100,00%

100,00

Realisasi

Capaian Kinerja

175,00%

175,00

2) Perkara Pidana Kasasi

Jumlah


4

Berkas


7

Berkas

71


2014

3) Perkara Pidana Peninjauan Kembali Jumlah


0

Berkas


0

Berkas

Realisasi

Capaian Kinerja

0,00%

0,00

Realisasi

Capaian Kinerja

166,67%

166,67

Realisasi

Capaian Kinerja

100,00%

100,00

Realisasi

Capaian Kinerja

0,00%

0,00

4) Perkara Perdata Banding Jumlah


3

Berkas


5

Berkas

5) Perkara Perdata Kasasi Jumlah


1

Berkas


1

Berkas

6) Perkara Perdata Peninjauan Kembali Jumlah


0

Berkas


0

Berkas

b. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas yang diterima di Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Untuk berkas perkara Pidana maupun Perdata pada tahun 2014, semua telah diregister di Kepaniteraan dan didistribusikan ke Majelis, sehingga persentasenya mencapai target 100% c.

Persentase Penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang telah disampaikan kepada para pihak tepat waktu

72


2014

Untuk persentase capaian kinerja ini sebesar 100%, yakni perbandingan berkas putusan sebanyak 10 berkas dengan jumlah relaas putusan yang disampaikan tepat waktu kepada para pihak sebanyak 10 berkas

Jumlah

Data perkara Berkas pemberitahuan

10

Berkas

Relaas putusan yang disampaikan

10

Berkas

Realisasi

Capaian Kinerja

100,00%

100,00

d. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat adalah perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat. Untuk persentase capaian kinerja ini sebesar 100%, yakni perbandingan permohonan penyitaan sebanyak 329 berkas dengan jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu sebanyak 329 berkas Uraian

e.

Jumlah

Permohonan penyitaan

329

Berkas

Penyitaan selesai

329

Berkas

Realisasi

Capaian Kinerja

100,00%

100,00

Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah perbandingan ratio Majelis Hakim dengan jumlah perkara masuk Untuk persentase capaian kinerja ini sebesar 100%, oleh karena jumlah perkara yang masuk tahun 2014 sebanyak 219 perkara (tidak termasuk perkara Pidana Ringan, Singkat, Lalu Lintas, Praperadilan dan perkara Perdata Permohonan) dan jumlah majelis sebanyak 4 majelis sehingga penyelesaian perkara memiliki ratio 1 majelis untuk interval 43 dan 44 berkas perkara

4) Ukuran Capaian kinerja utama Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap keadilan (access to justice) Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan adalah jumlah perkara prodeo yang disidangkan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Untuk persentase capaian kinerja ini sebesar 0%, oleh karena tidak ada perkara prodeo yang masuk tahun 2014

73


2014

5) Ukuran Capaian kinerja utama Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah perbandingan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan permohonan eksekusi perkara Perdata. Untuk persentase capaian kinerja ini sebesar 0%, oleh karena terdapat permohonan eksekusi yang masuk tahun 2014 (bulan Maret 2014), namun tidak ada pelaksanaan eksekusi tahun 2014. Untuk persentase capaian kinerja ini sebesar 0%, yakni perbandingan permohonan eksekusi sebanyak 1 berkas dengan jumlah berkas eksekusi yang ditindaklanjuti sebanyak 0 berkas.

Jumlah

Uraian Permohonan eksekusi

1

Berkas

Eksekusi yang ditindaklanjuti

0

Berkas

Realisasi

Capaian Kinerja

0,00%

0,00

6) Ukuran Capaian kinerja utama Meningkatnya kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Untuk persentase capaian kinerja ini sebesar 0%, oleh karena tidak ada pengaduan terhadap perilaku aparatur peradilan selama tahun 2014. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal. Untuk persentase capaian kinerja ini sebesar 0%, oleh karena tidak terdapatnya hasil temuan pemeriksaan eksternal.

74


2014

7) Akuntabilitas Keuangan NO 1

SASARAN STRATEGIS Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis penyelenggaraan Fungsi Peradilan

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN

1. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah, tanggapan atas temuan pemeriksa internal dan eksternal, rencana tindak lanjut temuan pemeriksa, melakukan bimbingan dan supervisi, evaluasi dan laporan kegiatan

100%

1. Pembayaran gaji dan tunjangan

Rp.

5.099.918.000 Rp.

100%

2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan perkantoran

Rp.

904.483.000 Rp.

2. Persentase penyerapan anggaran meningkat, Tersusunnya Standar pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standar Penyusunan aporan Keuangan, Standar Pembinaan Pengelolaan Anggaran

100%

3. Terselesaikannya kerugian Negara, Tersusunnya pedoman pelaksanaan TGR dan laporan TGR, Terlaksananya bimbingan dan supervisi

100%

4. Meningkatnya PNBP Mahkamah Agung, Tersususnnya perencanaan, pemantauan dan penelaahan perkembangan dan penggunaan kembali PNBP yang tepat sasaran

100%

5. Terselenggaranya pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, tersajinya petunjuk perbendaharaan, penilaian, supervisi ke Satker, tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan, pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan

100%

6. Tersedianya operasional/pemeliharaan perkantoran Badan Urusan Administrasi dan daerah

100%

ANGGARAN

PROSENTASE CAPAIAN 4.678.893.117 91,74%

REALISASI

859.527.893

95,03%

75


NO

SASARAN STRATEGIS

2 Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Umum

2014 CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara

100%

2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara

100%

3. Penyediaan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan

100%

4. Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan Sidang Keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan

100%

PROGRAM/ KEGIATAN 1. Berkas Perkara Kasasi, PK Rp. dan Grasi pada Pengadilan Tk Pertama dan Tk Banding yang diselesaikan tepat waktu

ANGGARAN 206.000.000 Rp.

PROSENTASE CAPAIAN 206.000.000 100,00%

REALISASI

76

Hasil Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2013

 Perbandingan Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan tahun 2013 dan 2014 Untuk tipe perbandingan pertama ini, dapat dijelaskan dalam tabel dan grafik sebagai berikut. Tahun Anggaran 2013 NO 1

2 3

Jenis Program

Anggaran

Program Dukungan Manajemen Rp 5.904.691.000 Rp dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Rp 1.300.000.000 Rp Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Manajemen Rp 119.000.000 Rp Peradilan Umum Rata-rata Capaian tahun 2013

Realisasi

Prosentase

5.506.537.631

93,26

1.100.000.000

84,62

118.998.000

100,00 92,62

Tahun Anggaran 2014 NO 1

2 3

Jenis Program

Anggaran

Program Dukungan Manajemen Rp 6.004.401.000 Rp dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Rp - Rp Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Manajemen Rp 206.000.000 Rp Peradilan Umum Rata-rata Capaian tahun 2014

Realisasi

Prosentase

5.538.421.010

92,24

206.000.000

100,00 64,08

77


2013

Analisis : Bila ditinjau dari pagu yang tersedia dan realisasinya, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Untuk Program I, terdapat kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 99.710.000,- atau naik 1,69% dari tahun 2013. Sedangkan untuk realisasinya, terdapat kenaikan sebesar Rp. 31.883,379,- atau naik 0,58% dari tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pagu anggaran yang sangat signifikan pada kegiatan belanja pegawai maupun belanja barangnya, namun terjadinya self blocking anggaran untuk Belanja Lembur dan untuk progres penyerapan anggaran Belanja Barang, terdapat kenaikan pagu seiiring dengan realisasi penyerapannya. 2. Untuk Program II, pada tahun 2014 tidak terdapat anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan. 3. Untuk Program III, terdapat kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 87.000.000,- atau naik 73,11% dari tahun 2013. Sedangkan untuk realisasinya, terdapat kenaikan sebesar Rp. 87.002.000,- atau naik 73,11% dari tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pagu anggaran yang cukup signifikan pada kegiatan belanja barangnya, dan seiring pula dengan progres realisasinya. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat penurunan rata-rata capaian kinerja akuntabilitas keuangan tahun 2014 (fluktuasi penyerapan anggaran) dengan prosentase sebesar 28,54% dari tahun 2013, yang berbanding terbalik dengan ketersediaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang naik sangat signifikan. Terdapat output kinerja yang mengakibatkan pembebanan anggaran melalui kegiatan/program dalam kedua DIPA yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tual, adalah sebagai berikut :

78


2013

 Output kinerja yang berhubungan dengan DIPA yang sumber dananya berasal dari Badan Urusan Administrasi MA-RI, antara lain : 1. Pengelolaan anggaran Belanja Barang sebesar Rp. 904.483.000,- yang digunakan untuk melaksanakan :  Kegiatan

pembinaan

dan

pengembangan

kinerja

SDM

sebesar

Rp. 101.735.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 101.734.800,- atau 99,99%;  Kegiatan pembinaan dan pengembangan kinerja kepemimpinan sebesar Rp. 9.975.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 9.975.000,- atau 100%;  Kegiatan pengembangan kinerja utama dan pendukung operasional kantor sebesar

Rp.

792.773.000,-

dengan

capaian

realisasinya

sebesar

Rp. 747.818.093,- atau 94,33%.  Output kinerja yang berhubungan dengan DIPA yang sumber dananya berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I, antara lain: 1. Pengelolaan anggaran sebesar Rp. 62.400.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 62.400.000,- melalui kegiatan operasional sidang Zitting Plaatz di Dobo, Kep. Aru selama 2 kali persidangan 2. Pengelolaan anggaran untuk pemberitahuan berkas perkara kepada para pencari keadilan sebanyak 20 berkas dengan sebesar Rp. 10.000.000,- dan capaian realisasinya Rp. 10.000.000,3. Pengelolaan anggaran sebesar Rp. 133.600.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 103.600.000,- melalui kegiatan pengembangan kinerja operasional dan manajemen persidangan beserta dengan administrasinya.

79


2013

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Untuk melaksanakan program kerja setiap tahunnya dibuat suatu sistem perencanaan yang terstruktur dan tersusun dalan Rencana Strategis. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tual tersusun dalam bentuk tahunan dan jangka menengah (program lima tahunan kedua tahun 2015-2019) yang merupakan tolok ukur bagi Hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tual dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan hukum dan keadilan. Beberapa faktor yang paling berpengaruh baik secara positif maupun negatif terhadap perkembangan Pengadilan Negeri Tual.

Dari analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan

Hambatan maka dapat ditentukan asumsi strategis sebagai berikut: a)

Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang;

b)

Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman;

c)

Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang;

d)

Mewaspadai dan mencegah ancaman dan kelemahan menjadi pendorong terwujudnya visi dan misi Dari beberapa analisis diatas dengan melihat keterkaitan masing-masing aspek yang

dihubungkan antara visi dan misi yang hendak dicapai, maka dapat disimpulkan rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas kunci keberhasilan adalah: 1. Peningkatan kinerja pelayanan (perumusan kebijakan dan sosialisasi) 2. Peningkatan profesionalisme aparat peradilan 3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan Pengadilan Negeri Tual 4. Mengembalikan kepercayaan publik dengan memberikan pelayanan yang prima

80


2013

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disusun, faktor kunci keberhasilan sebagai berikut: 1) Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Negeri Tual agar menjadi professional; 2) Dukungan sarana dan prasarana pelayanan hukum yang memadai; 3) Pengawasan yang terencana dan efektif 4) Adanya peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas, pelayanan publik dan ketatalaksanaan yang mendukung B. Saran 1.

Peningkatan sumber daya manusia aparat Peradilan baik sumber daya manusia Yudisial maupun Non Yudisial sangatlah diperlukan lewat pelatihan- pelatihan yang berkesinambungan guna menjawab kemajuan teknologi saat ini dan yang akan datang

2.

Kepada pihak terkait dimohon untuk merealisasi rencana anggaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja (sesuai dengan kenyataan yang dialami satuan kerja), dalam hal ini menyangkut volume dan kuantitasnya yang didukung oleh satuan harga/biaya yang berlaku pada daerah tempat satuan kerja berada.

3.

Untuk meningkatkan Kinerja pelayanan terhadap masyarakat, maka salah satu faktor penunjang adalah terpenuhinya jumlah pegawai yang sesuai dengan formasi yang ada pada Peta jabatan, maka masih terdapat kekurangan Pegawai pada Pengadilan Negeri Tual.

81

KANTOR PENGADILAN NEGERI TUAL

Recommend Documents