BAB II PENDEKATAN TEORI

BAB II PENDEKATAN TEORI 2.1. Perkembangan Moda Produksi dan Petani 2.1.1.

Perkembangan Moda Produksi Secara umum, moda produksi merepresentasikan “cara” yang ditempuh

masyarakat dalam melakukan proses produksi (ways of production) guna menyediakan produk untuk memenuhi kebutuhan material (Shanin, 1990). Dengan demikian, moda produksi akan mempengaruhi keseluruhan ciri hidup sebuah masyarakat 12 (Shanin, 1990). Secara khusus, Shanin (1990) dan Russel (1989) menjelaskan bahwa moda produksi terdiri dari : 1) kekuatan/daya produksi (force of production) yang akan mempengaruhi “produktivitas”, dan 2) hubungan sosial produksi (relation of production) yang akan membentuk posisi superior dan posisi sub-ordinat sehingga hubungan sosial tersebut akan membentuk struktur sosial dalam penguasaan kekuatan produksi. Selain itu, Shanin (1990) juga menjelaskan bahwa antara kekuatan produksi dan hubungan sosial produksi saling tergantung (interdependence) 13. Lebih lanjut, Russel (1989) menjelaskan bahwa kekuatan produksi terdiri dari : kekuatan tenaga kerja manusia (human labour power), kreativitas, ide, pengetahuan, dan motivasi serta peralatan, perlengkapan, bangunan, teknologi, tanah, dan energi. Dengan kata lain, secara ringkas kekuatan produksi merupakan basis materil yang terdiri dari “keterampilan pekerja” dan “alat produksi” (means of production). Sementara itu, hubungan sosial produksi terdiri dari hu-

12

Berkaitan dengan kekuatan produksi yang akan mempengaruhi ciri hidup masyarakat, Shanin (1990) mengemukakan bahwa pendekatan pemahaman moda produksi merupakan pendekatan yang baik dalam upaya menyusun tipologi masyarakat Bahkan secara tegas dikemukakan juga bahwa penyusunan tipologi masyarakat berdasarkan pendekatan pemahaman teknologi (seperti teknik agronomi) dan/atau kebudayaan merupakan langkah yang salah arah (misleading).

13

Mosher (1976), Hayami dan Kikuchi (1987), serta Temple (1976) memberikan contoh bagaimana hubungan antara kekuatan produksi yang diwakili oleh teknologi dengan perubahan hubungan produksi dalam proses produksi pertanian. Bila seorang petani merubah penggunaan teknologi dari teknologi padat kerja menjadi teknologi padat modal (misalnya penggunaan mesin-mesin pertanian), maka hubungan sosial dan ketergantungan petani dengan buruh semakin lemah sedangkan hubungan sosial dan ketergantungan petani dengan pihak yang menguasai mesin semakin kuat. Akibatnya, ketergantungan petani terhadap kekuatan ekonomi dari pihak luar komunitas (aras makro) semakin besar sedangkan keterikatan petani untuk memenuhi kewajiban tradisional dalam komunitas (aras mikro) semakin memudar.

12

bungan antara satu aktor dengan aktor lainnya. Hubungan sosial tersebut mencakup : pemilikan (property), hubungan kekuasaan (power) dan pengawasan (control) dalam penguasaan aset produktif masyarakat, hubungan kerja bersama (cooperative work relation) serta hubungan antar kelas masyarakat Dengan acuan utama pada hubungan sosial dalam produksi, Russel (1989) mengemukakan adanya tiga tipe moda produksi yang berbeda, yaitu : 1. tipe egalitarian, 2. tipe kelas, dan 3. tipe transisi (Tabel 2.1). Pada tipe egalitarian ciri utama yang menonjol adalah hubungan sosial produksi masih setara, sedangkan pada tipe kelas ciri utama yang menonjol adalah hubungan sosial produksi bersifat eksploitatif. Sementara itu, pada tipe transisi meskipun hubungan sosial produksi mulai tidak setara tetapi belum menunjukkan sifat hubungan yang eksploitatif. Tabel 2.1.

Tipe-tipe Moda Produksi

1. Tipe Egalitarian (Egalitarian Types) 1.1. Komunal Disusun oleh kekuatan yang masih dasar dan hubungan (Communal) produksi egalitarian yang sederhana 1.2. Komunis Disusun oleh kekuatan yang maju dan hubungan (Communist) produksi egalitarian yang komplek

2. Tipe Kelas (Class Types) 2.1. Negara Didasarkan pada aturan negara yang menerapkan pajak secara eksploitatif dan upeti dari masyarakat (rest (State) society) 2.2. Budak Didasarkan pada pemilik budak yang mengeksploitasi tenaga kerja budak (Slave) 2.3. Feodal Didasarkan pada tuan tanah yang mengeksploitasi sewa dari para petani (peasant) (Feudal) 2.4. Kapitalis Didasarkan atas pemilik kapitalis yang mengeksploitasi nilai surplus dari pekerja (Capitalist) 3. Tipe Transisi (Transitional Types) Berdasarkan rumahtangga yang otonom, terisolasi atau 3.1. Petani Bebas dikelompokkan di desa, memiliki lahan sendiri (Independent peasant) Berdasarkan atas rumahtangga dengan pemilikan alat 3.2. Pemilikan produksi yang tidak setara (unequal means of sederhana (Simple production) dalam hal lahan dan ternak, tetapi Property) hubungan sosial produksi tidak mempekerja kan atau mengeksploitasi aktor lain 3.3. Sosialist Berdsarkan pemilikan oleh negara atas alat-lat produksi penting dan bermaksud mengejar keadilan sosial (Socialist) Sumber : Russel (1989)

13

Moda produksi egalitarian (komunal) terutama berkembang dalam masa berburu dan meramu. Moda produksi tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Russel, 1989) : 1) kekusaan setara pada seluruh area produksi dalam komunitas, 2) anggota komunitas berperan sebagai tenaga kerja kooperatif dan mereka memiliki posisi yang setara sehingga perbedaan dalam kerja hanya terjadi karena perbedaan usia tenaga kerja, 3) penguasaan alat produksi sama untuk semua anggota komunitas, dan 4) anggota komunitas menerima pangan dan kebutuhan lain dengan jumlah yang sama. Dalam perjalannya, penerapan moda produksi komunal kemudian semakin melemah. Hal ini terjadi karena tumbuhnya ”ketidaksetaraan”, terutama dalam : 1) partisipasi kerja, 2) kontrol terhadap alat produksi, dan 3) konsumsi. Namun demikian, adanya beragam ketidaksetaraan tersebut tidak merupakan kondisi yang cukup untuk melahirkan moda produksi kelas karena sebagaimana dikemukakan Russel (1989) perlu ditambah dengan berlangsungnya ”hubungan produksi yang eksploitatif”

14

. Dengan kata lain, tumbuhnya ketidaksetaraan hanya dapat

melahirkan moda produksi ”transisional”, yaitu moda produksi yang sudah meninggalkan moda produksi komunal tetapi belum sepenuhnya berlandaskan moda produksi kelas. Selain timbulnya ketidaksetaraan, tumbuhnya proses produksi yang berorientasi pasar juga menumbuhkan kondisi yang membawa pada situasi semakin menurunnya moda produksi komunal (Russel, 1989). Berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat yang menjalankan moda produksi komunal maupun transisi, pada masyarakat yang menjalankan moda produksi kelas ketidaksetaraan kekuasaan akan muncul pada seluruh aspek kehidupan (Russel, 1989). Pengembangan moda produksi kapital akan mendorong akumulasi kapital; rasionalisasi produksi; dan industri. Proses tersebut kemudian akan menyebabkan disintegrasi dan hilangnya usaha skala kecil karena kalah 14

Menurut Marx dalam Russel (1989), eksploitasi merupakan suatu proses dimana kelas dominan menghisap surplus tenaga kerja yang berada pada posisi sub-ordinat untuk kepentingan kelas dominan. Penghisapan surplus pada petani seringkali dilakukan melalui penetapan harga output yang murah bersamaan dengan penetapan harga input dan harga kebutuhan sehari-hari yang mahal. Namun demikian, pada komunitas petani, sebagaimana dikemukakan Scott (1989), cara penentuan apakah suatu hubungan produksi termasuk eksploitatif atau tidak eksploitatif relatif sulit. Misalnya pungutan-pungutan yang jumlahnya relatif besar tetapi tidak mengganggu stabilitas subsistensi petani akan dianggap mereka sebagai “tidak eksploitatif”. Sebailknya, pungutan yang relatif kecil tetapi mengganggu stabilitas subsistensi petani akan dianggap mereka sebagai “eksploitatif”.

14

bersaing dengan usaha besar. Marx dalam Bendix dan Lipset (1966) menjelaskan bahwa tendensi yang muncul pada moda produksi kapitalis adalah terpisahnya alat produksi (means of production) dari tenaga kerja. Dalam situasi ini akan terjadi transformasi tenaga kerja menuju tenaga kerja upahan (wage-labor) dan transformasi alat produksi menuju modal (capital). Kemudian kecenderungan ini juga akan mendorong pemisahan tanah milik (land property) dari modal dan tenaga kerja. Selain itu, Marx dalam Russel (1989) menjelaskan bahwa dalam moda produksi kelas, suatu kelas 15 (minoritas) yang memiliki hak-hak istimewa (privileged class) akan menguasi atau mengontrol alat produksi penting serta akan mengeksploitasi tenaga kerja. Dalam hal ini eksploitasi dilakukan para minoritas dengan cara membayar buruh kurang dari nilai murni barang-barang yang diproduksi sehingga mereka dapat memaksa kelas pekerja berada dalam posisi subordinat dan tergantung. Meskipun secara umum perkembangan moda produksi kapitalis atau kelas semakin menguat dan meluas, tetapi pada masyarakat kontemporer (khususnya pada belahan dunia bukan Barat) seringkali beroperasi lebih dari satu moda produksi atau suatu moda produksi yang merupakan kombinasi antara moda produksi kapitalis dan non kapitalis (Taylor, 1979, dan Schuurman dalam Ray, 2002). Secara lebih rinci, ragam moda produksi yang berpotensi hadir pada masyarakat kontemporer adalah seperti berikut (Russel, 1989): 1) hadir beberapa moda produksi secara bersamaan tetapi salah satu moda produksi mendominasi yang lainnya, 2) terdapat beberapa praktek moda produksi yang berbeda tetapi hadir secara berdampingan, 3) di antara bagian wilayah masyarakat terdapat praktek moda produksi yang berbeda, 4) terdapat moda produksi baru yang ciri-cirinya merupakan gabungan ciri-ciri dari lebih satu moda produksi. Lebih lanjut Schuurman dalam Ray (2002), menjelaskan bahwa munculnya beragam moda produksi terjadi karena : 1) kehadiran moda produksi kelas (kapitalis) tidak dapat dihalangi dan semakin kuat, dan 2) keberadaan moda produksi non kapitalis masih tetap diperlukan untuk mempertahankan keberlanjutan kehi-

15

Kelas sosial dalam terminologi Marx merupakan kumpulan (agregate) orang-orang yang melakukan fungsi sama dalam sebuah organisasi produksi. Kelas-kelas tersebut dibedakan antara yang satu dengan lainnya oleh perbedaan posisi ekonomi (Marx dalam Bendix dan Lipset, 1966).

15

dupan masyarakat lokal. Selain itu, adanya moda yang berbeda dapat menghubungkan kelas sosial berbeda yang berada dalam suatu populasi 16. Untuk kasus masyarakat Indonesia, adanya keragaman moda produksi dalam sebuah masyarakat (termasuk di dalamnya petani) terjadi dalam masyarakat Minangkabau sebagaimana digambarkan oleh penelitian Kahn (1974). Dalam masyarakat tersebut hidup berdampingan tiga moda produksi berikut : 1) moda produksi subsisten (subsistence production) pada usaha pertanian tanaman pangan, terutama padi dan sayuran, 2) moda produksi komersial 17 (petty commodity production) pada usaha perkebunan rakyat, dan 3) moda produksi kapitalis (capitalist production) pada usaha perkebunan besar. Sementara itu, hadirnya moda produksi baru yang berbeda dari kedua moda produksi sebelumnya dapat terjadi sebagai hasil fusi (fusion) atau “artikulasi” (articulation) kedua moda produksi tersebut. Dengan demikian, artikulasi moda produksi (articulation of mode of production) dapat terjadi sebagai suatu artikulasi di antara moda produksi kapitalis yang mendominasi dengan moda produksi pre kapitalis yang didominasi. Dalam proses artikulasi sangat mungkin terjadi hal berikut : 1) struktur sosial salah satu moda produksi menyesuaikan diri terhadap hubungan produksi dari moda produksi lainnya, atau 2) hubungan produksi baru menyesuaikan diri terhadap struktur sosial yang sudah ada sebelumnya (tanpa merubah tetapi hanya modifikasi). Kemudian, resultan dari moda produksi tersebut akan menghasilkan : 1) moda produksi dengan ciri-ciri berasal dari kedua moda produksi lama, atau 2) moda produksi dengan ciri baru yang spesifik. Dalam paham material historis, gejala hadirnya dua moda produksi atau lebih secara bersamaan dan saling terkait namun salah satu moda produksi cenderung mendominasi moda produksi lainnya disebut ”formasi sosial” (Taylor, 1979 serta Worsley dalam Sitorus, 2000). Sementara itu, oleh Marx, konsep formasi sosial didefinisikan lebih luas karena merupakan gabungan struktur ekonomi (comprising economic structure) atau gabungan moda produksi yang menentukan 16

Misalnya, industri kapitalis kota eksis secara bersamaan (co-exist) dan saling melengkapi dengan produksi pertanian pedesaan.

17

Sitorus (1999) mengalihbahasakan petty commodity production sebagai “komersial” karena penekanannya pada “orientasi pasar” atau “orientasi komersial”, bukan pada pemenuhan subsisten (seperti pada produksi subsisten) dan juga bukan pada akumulasi modal (seperti pada produksi kapitalis)

16

superstruktur negara dan hukum serta ideologi. Kemudian Althussar dalam Taylor (1979) mengembangkan ide tersebut, dimana formasi sosial diartikan sebagai totalitas kompleks yang mengandung sejumlah praktek berbeda – ekonomi; politik; ideologi; dan teori – yang keseluruhannya membangun suatu praktek sosial (social practice).

Masing-masing praktek tersebut mempunyai struktur yang

secara umum tidak berbeda (a common invariant structure). Pengamatan pada aras makro, menunjukkan bahwa semakin dominannya peran moda produksi kapitalis akan mengikat suatu wilayah (regional dan atau nasional) pada sebuah hubungan kapitalistik (Schuurman dalam Ray, 2002). Akan tetapi, sejalan dengan pemikiran Wallerstein dan Frank dalam Hashim (1988), proses pengembangan moda produksi kapitalistik pada wilayah tersebut berlangsung tidak rata sehingga sebenarnya wilayah tersebut akan terbagi paling tidak menjadi dua bagian, yaitu sebuah formasi sosial pusat (central) yang relatif lebih maju dan formasi sosial pinggiran (peripherial) yang relatif kurang maju atau terbelakang. Walaupun demikian, keduanya tetap bekerja saling melengkapi dan saling mendukung sehingga membentuk suatu hubungan simbiosis (Amin dalam Hashim, 1988). Dalam hal ini, sektor pertanian dikembangkan secara simultan dengan sektor industri dan keduanya saling komplemen. Lebih lanjut, Wallerstein dalam Sanderson (2003) menjelaskan bahwa kapitalis pusat secara politis, ekonomis serta penguasaan teknologi sangat dominan sehingga memiliki kemampuan untuk mengambil surplus secara besar-besaran dari kapitalis pinggiran. Oleh sebab itu, sebagaimana dijelaskan Kautsky dalam Shanin (1990) transformasi moda produksi kapitalis dalam masyarakat desa akan mendorong akumulasi kapital

18

pada masyarakat industri tetapi akan mensubordi-

natkan dan merusak usaha pertanian kaum tani (peasant agriculture). Konsep tersebut juga menjelaskan bahwa perkembangan kapitalisme di pusat berbeda dengan di pinggiran. Akumulasi dan perkembangan kapitalisme di pusat merupakan proses alami yang digerakkan oleh dinamikanya sendiri (auto18

Schuurman dalam Ray (2002) menjelaskan bahwa para aktor yang bekerja berlandaskan moda produksi kapitalis dapat mengeksploitasi penyediaan tenaga kerja lokal yang murah sehingga mereka dapat melakukan akumulasi kapital dari kelebihan keuntungan. Sebaliknya, para aktor yang berada pada moda produksi lain harus bekerja keras mencari jalan agar dapat memperoleh keuntungan.

17

centric).

Sebaliknya, akumulasi dan pengembangan kapitalisme di pinggiran

tergantung dan dibatasi kapitalis pusat karena umumnya ditujukan untuk meladeni pengembangan kapitalisme di pusat. Sebagaimana dikemukakan Wallerstein dalam Sanderson (2003), kapitalisme di wilayah pinggiran dikembangkan untuk memproduksi bahan mentah yang dibutuhkan kapitalis pusat. 2.1.2.

Perkembangan Petani Mengikuti rumusan Shanin (1990), ternyata definisi peasant dimaknai cu-

kup luas.

Definisi tersebut tidak hanya dikaitkan dengan tujuan dan ukuran

produksi yang dilakukan petani dan ciri-ciri produksi pertanian yang berakar pada “ciri-ciri ekonomi peasant” tetapi juga mencakup hubungan petani dengan lahan. Namun demikian, hubungan sosial produksi antar petani maupun antara petani dengan pihak terkait lain tidak dikupas secara jelas. Dalam hal ini, Shanin merinci definisi peasant sebagai berikut : 1) produsen pertanian kecil atau sempit (small agricultural producers) yang proses produksinya dibantu peralatan sederhana dan tenaga kerja keluarga, 2) produksi usahatani ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga sehingga mereka relatif tidak tergantung pada produsen lain maupun pasar, 3) kebutuhan lahan merupakan kebutuhan untuk memasuki lapangan kerja, 4) usahatani keluarga merupakan unit dasar pemilikan, produksi, konsumsi, dan kehidupan sosial, 5) aktivitas produksi petani dipengaruhi keseimbangan antara konsumsi, ketersediaan tenaga kerja keluarga; dan potensi produktivitas usahatani, 6) struk-tur sosial keluarga ditunjukkan oleh pembagian kerja dan hirarki status sosial, 7) keluarga merupakan tim produksi usahatani dan posisi dalam keluarga menunjukkan tugas dalam usahatani sehingga irama usahatani (hubungan sosial dan nilai) merupakan irama kehidupan keluarga, 8) solidaritas keluarga menyediakan kerangka dasar untuk saling membantu; saling mengontrol; dan sosialisasi, 9) motivasi akumulasi dan keuntungan jarang muncul Sementara itu, menurut pandangan antropologi ekonomi sebagaimana dikemukakan Netting (1993), petani kecil dikonsepkan sebagai “smallholders” atau “householders”. Lebih lanjut Netting merumuskan definisi “smallholders” sebagai berikut : 1) seorang petani pedesaan (rural cultivator) yang memiliki lahan

18

relatif kecil dan berada di wilayah pedesaan yang penduduknya relatif padat, 2) mengerjakan pertanian secara intensif; permanen; dan berdiversifikasi, 3) memiliki hak milik tanah secara berkelanjutan sehingga dapat mewariskannya, 4) hidup bersama di kebun atau dekat kebun, 5) sebagian besar hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga (untuk subsistensinya) dan sebagi-an kecil lainnya untuk dijual di pasar, 6) dalam pelaksanaan proses produksi berlangsung pilihan-pilihan rasional melalui alokasi waktu; serta melalui pilihan usaha; alat; tanah; dan modal yang dikaitkan dengan perubahan iklim; ketersediaan sumberdaya; dan pasar 19. Mengacu pada rumusan Shanin (1990) tentang peasant serta Netting (1993) tentang smallholders (Tabel 2.2.) nampak bahwa di antara keduanya terdapat sejumlah kesamaan dan sejumlah perbedaan pandangan. Adapun kesamaan pandangan antara pengertian peasant dan smallholder adalah : merupakan petani berlahan relatif sempit dimana hasil produksinya terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, walaupun dalam pengertian smallholder para petani sudah menjual sebagian produksinya di pasar. Sementara itu, sejumlah perbedaan antara pengertian peasant dan pengertian smallholder adalah : 1) kesadaran utama hubungan sosial produksi peasant adalah untuk mempertahankan subsistensi keluarganya sedangkan kesadaran utama hubungan sosial produksi smallholder sudah memperhitungkan keuntungan dengan menggunakan pendekatan rasionalitas utilitarian (kapitalis), 2) seorang smallholder mengerjakan pertaniannya secara intensif; permanen, dan mereka melakukan diversifikasi usaha, dan 3) posisi petani sebagai sub-ordinat sangat nampak dalam pengertian peasant dimana tujuan produksi petani selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga untuk

19

Chayanov dalam Wolf (1985) menjelaskan bahwa konsep ekonomi petani (pedesaan) yang khsusus adalah sebagai berikut : karakteristik mendasar ekonomi petani adalah perekonomian keluarga. Oleh sebab itu, seluruh organisasinya ditentukan oleh ukuran dan komposisi keluarga petani itu dan oleh kordinasi tuntutan konsumsinya dengan jumlah tangan yang bekerja. Dengan demikian, pengertian laba dalam perekonomian petani berbeda dengan pengertian ekonomi kapitalis sehingga pengertian laba kapitalis tidak dapat diterapkan pada perekonomian petani. Laba kapitalistik merupakan laba bersih yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan total dengan semua biaya produksi. Cara ini tidak cocok untuk perekonomian petani, karena dalam perekonomian petani unsur-unsur biaya produksi dinyatakan dalam unit-unit yang tidak dapat diperbandingkan dengan apa yang terdapat dalam perekonomian kapitalis. Misalnya tenaga kerja keluarga yang telah dicurahkan tidak dapat diukur dengan banyaknya uang/upah karena merupakan jerih payah yang bernilai subjektif. Tujuan utama perekonomian petani adalah bagaimana memenuhi anggaran konsumsi tahunan keluarga.

19

memenuhi kewajiban pada pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi dan atau kekuasaan politik 20 Selain menjelaskan definisi “peasant”, Shanin (1990) juga menjelaskan bahwa komunitas petani merepresentasikan keadaan sosial-ekonomi spesifik yang beroperasi di dalam suatu komunitas. Oleh sebab itu, ”kaum tani” (peasantry) selain merupakan pola dominan kehidupan sosial juga menunjukkan sebuah tahapan dalam perkembangan umat manusia. Khususnya, perkembangan umat manusia sejak masa non-kapitalis sampai masa kontemporer (kapitalis). Sejalan dengan pemahaman itu, sebenarnya aktivitas produksi kaum tani yang hanya dibantu oleh peralatan sederhana dan tenaga kerja keluarga, sebagaimana didefinisikan Shanin, merupakan perkembangan tahap awal komunitas petani. Dengan demikian, pada tahap ini usahatani keluarga (family farm) menjadi unit dasar dalam pemilikan, produksi, konsumsi dan kehidupan sosial. Selain itu, pada tahap ini motivasi akumulasi dan keuntungan atau maksimalisasi pendapatan jarang muncul. Motivasi yang lebih mengakar adalah strategi bertahan hidup (survival strategies). Akan tetapi, dengan menguatnya orientasi pasar, Shanin pun melihat adanya perubahan pada kaum tani. Dengan mengutip pendapat Kroeber, Shanin (1990) kemudian menjelaskan bahwa kaum tani pada tahap berikutnya menjadi bagian dari masyarakat (societies) dan kebudayaan (culture) yang lebih besar sehingga kehidupan kaum tani atau masyarakat pedesaan (rural) berhubungan erat dengan pasar kota (market town) dan secara umum kaum tani menjadi sub-ordinasi masyarakat kota. Dalam situasi ini, para petani menjadi tidak terisolasi tetapi mereka tidak sepenuhnya otonom dan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan oleh dirinya sendiri menjadi berkurang.

20

Sitorus (2002) membedakan peasant dengan smallholder berdasarkan orientasi ekonominya, dimana peasant berorientasi domestik sedangkan smallholder berorientasi pasar. Sejalan dengan itu, Sitorus mengemukakan bahwa ekonomi desa berubah dari peasant economy menjadi smallholder economy. Kemudian LPIS dalam Billah (1984) membedakan peasant dengan farmer sebagai berikut : peasant merupakan petani kecil yang menghadapi kesulitan dalam menghadapi petani kaya sedangkan farmer merupakan petani kaya yang mempunyai kecenderungan menanam kembali modalnya di dalam kegiatan usahatani (capital oriented)

20

Tabel 2.2.

Perbedaan Ciri-ciri Peasant dan Smallholder

Peasant (Antropologi Substantif) produsen pertanian kecil yang berlahan sempit (small agricultural producers)

hasil produksi terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri hasil produksi juga digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pemilik kekuasaan ekonomi/ politik hubungan dengan tanah dan ciri produksi pertanian terletak pada ciri khusus ekonomi “peasant” kebutuhan akan lahan merupakan kebutuhan untuk memasuki lapangan kerja, usahatani keluarga merupakan unit dasar pemilik-an, produksi, konsumsi, dan kehidupan sosial, keseimbangan antara konsumsi, ketersediaan tenaga kerja keluarga; dan potensi produktivitas usahatani mempengaruhi aktivitas petani, motivasi akumulasi dan keuntungan jarang muncul struktur sosial keluarga ditunjukkan oleh pemba-gian kerja dan hirarki status dari prestasi sosial, keluarga merupakan tim produksi usahatani, posisi dalam keluarga menunjukkan tugas dalam usaha-tani sehingga irama usaha tani merupakan irama kehidupan keluarga, yaitu hubungan dan nilai solidaritas keluarga menyediakan kerangka untuk saling membantu, mengontrol, dan sosialisasi. proses produksinya dibantu peralatan sederhana dan tenaga kerja keluarga

Smallholder (Antropolgi Pilihan Rasional) seorang penanam pedesaan (rural cultivator) pada lahan usahatani yang relatif kecil/gurem, berada di wilayah pedesaan yang penduduknya relatif padat hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri (untuk subsistensi) dan untuk dijual di pasar

memiliki hak milik atas tanah yang berkelanjutan sehingga dapat mewariskannya berlangsung pilihan rasional melalui pilihan waktu; usaha; alat; tanah; dan modal berkaitan dengan peru-bahan iklim; ketersediaan sumberdaya; dan pasar

mengerjakan pertanian intensif; permanen, dan berdiversifikasi,

Sumber : Diadaptasi dari Shanin (1990) dan Netting (1993)

21

MASYARAKAT SUPRA LOKAL Negara Maju (Negara Industrialis- Kapitalis yang diwakili oleh TNCs)

Masyarakat Urban Kabupaten-Nasional (Negara, Korporasi, Swasta)

Lapisan Petani Kaya

Lapisan Petani Menengah

Lapisan Petani Miskin

KOMUNITAS PETANI

Gambar 2.1.

Struktur Hubungan Sosial Kamunitas Petani dengan Masyarakat Supra Lokal

Sebagaimana dikutip Hashim (1988), Shanin mengemukakan secara tegas bahwa transformasi peasant menumbuhkan integrasi peasant pada ekonomi yang lebih luas. Hal ini diwujudkan dalam bentuk hubungan pertukaran dan produksi komoditi yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : posisi peasant menjadi tidak rata karena menjadi tergantung pada hubungan dengan pusat pertukaran seperti jaringan pasar, pelabuhan komersial (yang merupakan bagian sistem kapitalis dunia), dan jaringan komunikasi. Akibatnya sistem kapitalis dunia akan mengatur tata ekonomi dan sosial kaum tani (pedesaan) sehingga sistem

22

produksi maupun struktur sosial kaum tani sebenarnya menjadi sub-ordinasi dari sistem produksi dan struktur sosial kapitalis (Gambar 2.1.). Lebih lanjut, Meillassoux, Terray, Rey, Godelier sebagaimana dikutip Hashim (1988) mengemukakan bahwa meskipun kaum tani berada dalam subordinasi moda produksi kapitalis tetapi mereka tetap eksis atau tetap bertahan. Akan tetapi, dalam komunitas petani tersebut kemudian tumbuh artikulasi moda produksi dan mereka berada dalam kondisi terbelakang. Mengacu pada pendapat Frank dalam Sanderson (2003), keterbelakangan kaum tani sebenarnya bukan keadaan asli mereka tetapi sebagai sesuatu yang tercipta dalam masyarakat prakapitalis yang telah mengalami hubungan ekonomi dan politik dengan masyarakat kapitalis sehingga terjadi ketergantungan ekonomi, dimana masyarakat nonkapitalis menjadi subordinasi masyarakat kapitalis. Keadaan ini lebih lanjut menyebabkan surplus ekonomi dalam ekonomi dunia mengalir dari masyarakat non-kapitalis (satelit) menuju masyarakat kapitalis (pusat). Sementara itu, Russel (1989) menjelaskan bahwa meskipun terjadi perkembangan kaum tani, ternyata moda produksi yang dijalankan kaum tani tersebut bukan moda produksi kelas (kapitalis penuh) tetapi hanya sebuah moda produksi semi kelas. Dalam komunitas petani (peasant) dimaksud kemudian terjadi “jalinan” antara moda produksi kapitalis (kelas) yang datang dari luar komunitas kaum tani dengan moda produksi non-kapitalis (egaliter) yang sudah berkembang dalam komunitas kaum tani yang kemudian akhirnya jalinan tersebut menghasilkan moda produksi transisional. Lebih lanjut Russel (1989) menjelaskan bahwa beberapa ciri moda produksi “semi-kelas” yang dijalankan kaum tani adalah : 1) kontrol terhadap lahan dilakukan secara individu, 2) tidak ada kelas dalam tenaga kerja dan tidak ada orang yang bekerja untuk orang lain meskipun subsisten, 3) tidak ada sub-ordinat dalam produksi, 4) alat produksi dikuasai oleh anggota masyarakat yang berbeda sehingga masyarakat terbagi menjadi lapisan kaya dan lapisan miskin, 5) kelas sosial berlandaskan pada peranan dalam sistem ekonomi yang sudah mulai eksploitatif, 6) pemilikan peribadi mulai ada dan berperanan dalam diferensiasi sosial tetapi belum menurunkan diferensiasi kelas ekonomi, 7) kekuasaan anggota

23

masyarakat terhadap alat produksi berbeda tetapi mereka tidak dapat mengontrolnya secara eksklusif. Tentang terhambatnya perkembangan moda produksi kaum tani yang hanya sampai moda produksi transisional sejalan dengan pemikiran Kautsky (Hashim,1998). Dalam hal ini, Kautsky mengemukakan bahwa ekspansi kapitalis pada kaum tani berjalan lambat dan bentuknya berbeda bila dibanding dengan yang terjadi dalam masyarakat industri 21. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan mendasar antara pertanian dan industri sehingga proses kerja keduanya berbeda. Misalnya, tanah sebagai kekuatan produksi dalam usaha pertanian tidak dapat direproduksi seperti modal (finansial) yang merupakan kekuatan produksi dalam usaha industri. Dengan demikian, bila seorang petani (petani kaya) bermaksud menambah luas pemilikan lahan maka ia harus melakukan pencabutan hak pemilikan petani lain (petani kecil). Gambaran Russel (1989) tentang moda produksi transisional, menurut Sitorus (2000), mirip dengan gambaran Kahn (1974) tentang moda produksi subsisten dan moda produksi komersial karena keduanya sudah menerapkan cara produksi petani mandiri ataupun pemilikan sederhana. Lebih lanjut Sitorus (2000) merumuskan perbedaan ciri-ciri di antara ketiga moda produksi tersebut (Tabel 2.3.) berdasarkan : 1) kekuatan produksi, 2) unit produksi, 3) sumber tenaga kerja utama, 4) produk utama, 5) hubungan produksi, 6) hubungan sosial antar pekerja, dan 7) orientasi usaha. Bertolak dari ciri-ciri tersebut, khusus untuk usahatani perkebunan, moda produksi komersial berlangsung di usahatani yang dijalankan oleh para petani berlahan sempit sedangkan moda produksi kapitalis berlangsung pada usahatani yang dijalankan oleh perusahaan besar baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta.

21

Di Jerman Kautsky meneruskan pemikiran Marx untuk menganalisa masyarakat pertanian, khususnya tentang dampak kapitalisme terhadap pertanian. Kautsky berpandangan bahwa logika moda produksi kapitalis Marx tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada pertanian Ternyata transformasi pada kaum tani dapat ditunda (tidak sampai pada moda produksi kapitalis). Oleh sebab itu, Kautsky membuat sejumlah perbaikan atas analisa Marx tentang peranan moda produksi kapitalis pada pertanian

24

Tabel 2.3.

Perbedaan Ciri antara Moda Produksi Subsisten, Komersial, dan Kapitalis

Ciri-ciri Subsisten

Kekuatan Produksi

Tanah Sebagai Alat Produksi

Unit Produksi

Keluarga (Luas) Anggota Keluarga /Kerabat

Sumber Tenaga Kerja Utama

Cara Produksi Komersial

Tanah dan Non Tanah Sebagai Alat Produksi Individu (Keluarga Inti) Individu/Anggota Keluarga (Buruh Upahan Langka) Komoditas Ekspor

Produk Utama Hubungan produksi

Padi Terbatas Pada Keluarga Inti

Gejala Eksploitasi Surplus Melalui Ikatan Kerabat Dekat

Hubungan Sosial antar Pekerja

Egaliter (Eksploitasi Hanya Terjadi Pada Pola Bagi Hasil) Subsisten

Hubungan Sosial Antara Pekerja Egaliter tetapi Kompetitif

Orientasi Usaha

Pasar (Domestik/Internas ional)

Kapitalis

Mencakup Modal Sebagai Alat Produksi Perusahaan Buruh Upahan

Komoditas Ekspor Struktur Hubungan : Majikan (Pemilik Modal) – Buruh (Pemilik Tenaga) Surplus Diserap Pemilik Modal

Perdagangan Internasional / Ekspor

Sumber : Sitorus (2000)

Konsepsi tentang petani subsisten juga dikemukakan oleh Wharton (1969), namun pemahamannya dibedakan menjadi dua, yaitu : 1) produksi subsisten (subsistent production), dan 2) hidup subsisten (subsistent living) 22 . Dalam konsep produksi subsisten terdapat pengertian produksi subsisten penuh (pure

22

Konsep “hidup subsisten” merujuk pada pengertian tingkat hidup yang rendah. Meskipun relatif sulit didefinisikan karena sangat relatif dan merefleksikan nilai-nilai sosial dan ekonomi, subsisten paling minimum atau garis kemiskinan dapat merujuk pada standar ilmiah kemiskinan yang dirumuskan Zweig. Dalam hal ini, subsisten paling minimum merupakan suatu keadaan dimana tingkat hidup yang lebih rendah dari itu akan menimbulkan penyakit defisiensi nutrisi. Dengan menggabungkan kedua pengertian tersebut, maka akan ditemukan seorang atau satu keluarga petani yang termasuk kategori “petani produsen subsisten yang bekerja untuk mencapai tingkat hidup subisten” (susbsistence producer working for subsistence living) atau kombinasikombinasi lainnya.

25

subsistent production) yang merujuk pada proses produksi dimana seluruh produk yang dihasilkan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga (tidak ada yang dijual). Dengan kata lain, produksi subsisten penuh mempunyai ciri bebas dari komersialisasi dan monetisasi. Walaupun demikian, dalam kenyataannya petani yang termasuk kategori produksi subsisten penuh jarang ditemukan. Pada umumnya para petani memiliki ciri yang merupakan kombinasi antara subsisten dan komersial. Oleh sebab itu, meskipun secara teoritis mungkin ada tiga tipe petani yang disebut : 1) “subsisten penuh” (pure subsistence), 2) “semi subsisten” (semi-subsistence atau dual farmer), dan 3) “komersial penuh” (pure comercial), namun dalam realitasnya yang lebih banyak adalah tipe petani “semi subsisten”. Pemahaman ini sejalan dengan pemahaman berlangsungnya moda produksi transisi pada komunitas petani kontemporer. Tabel 2.4.

Keterkaitan antara Jenis Tanaman dengan Perkembangan Petani

Perkembangan Petani

Tanaman yang Diusahakan Padi-sawah Perkebunan Sayuran (karet)

Subsisten Penuh

V

Subsisten Maju Konersial

V V

Sumber : Penny (1969)

Sejalan dengan pemikiran atau konsep yang dikembangkan Wharton, Penny (1969) melakukan penelitian pada delapan desa di Sumatera Utara. Dengan menggunakan indek pikiran ekonomi (index of economic mindedness)

23

yang

dikonstruksi untuk menunjukkan ciri dan tingkat perbedaan keinginan dan kemampuan petani berpartisipasi dalam proses pembangunan, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setelah 50 tahun berjalan para petani berubah dari

23

Penny (1969) menggunakan 10 indikator untuk menyusun indek pikiran ekonomi (index of economic mindedness), yaitu : 1) luas penanaman tanaman komersial, 2) keinginan petani meninggalkan tanaman non komersial yang ditanam di masa lalu, 3) maksud petani memilih tanaman komersial di masa mendatang, 4) peningkatan keinginan petani untuk berhubungan dengan sumber input luar, 5) penggunaan upaya pengendalian hama dan penyakit, 7) penggunaan teknologi hemat tenaga kerja, 8) penggunaan persyaratan produksi yang dibeli, 9) penggunaan uang pinjaman, dan 10) ketergantungan petani terhadap pangan yang dibeli

26

semula (seluruhnya) merupakan petani “subsisten penuh” (pure subsistent) menjadi 3 (tiga) tipologi petani yang perubahannya berbeda tergantung dari moda produksi yang dijalankan pada tanaman yang diusahakan. Dalam hal ini, ketiga tipologi baru tersebut adalah (Tabel 2.4.) : 1) petani yang tetap tipikal “subsisten” atau “subsisten penuh” : fenomena ini terjadi di desa-desa yang tanaman utamanya padi-sawah, 2) petani yang berubah menjadi petani “subsisten maju” (expand subsisten) : fenomena ini terjadi di desa-desa yang tanaman utamanya perkebunan (karet), dan 3) petani yang berubah menjadi petani “komersial” : fenomena ini terjadi di desa-desa yang tanaman utamanya sayuran. 2.2. Transformasi Struktur Agraria Dalam kegiatan usaha pertanian, sumberdaya agraria (lahan) merupakan salah satu elemen daya/atau kekuatan produksi (force of production) yang penting karena diatas lahan kegiatan produksi komoditas penghasil “surplus” dimulai (Kautsky dalam Hashim, 1998). Terkait dengan keberadaan sumberdaya agraria sebagai elemen “kekuatan produksi”, maka muncul berbagai pola hubungan antara manusia dan sumberdaya agraria serta hubungan sosial di antara para petani atau antara petani dengan pihak lain agar para petani dapat menguasai atau memanfaatkan sebidang sumberdaya agraria. Hubungan sosial dimaksud oleh Shanin (1990), Russel (1989), dan Wiradi (1984) disebut sebagai “hubungan sosial produksi” atau “hubungan penguasaan lahan”. Sejalan dengan itu, Sitorus (2002) mengemukakan bahwa agraria mencakup dua aspek, yaitu aspek objek yang menunjuk pada sumber-sumber agraria dan aspek subjek yang menunjuk pada pelaku-pelaku yang mempunyai : 1) hubungan teknis dengan sumber agraria, dan 2) hubungan sosial antarsesamanya. Lebih lanjut Sitorus menjelaskan bahwa dalam konteks sumberdaya agraria, sosiologi akan mengkaji : 1) hubungan antara manusia dengan tanah, dan 2) hubungan antarmanusia berkaitan dengan tanah. Fokus analisis sosiologi agraria adalah struktur agraria dan dinamikanya, yaitu hubungan “sosio-agraria” antargolongan penguasaan tanah dan perubahan-perubahan dalam hubungan tersebut, baik yang direncanakan atau tidak. Secara spesifik, analisis transformasi hubungan sosial

27

tersebut akan terfokus pada gejala penajaman diferensiasi kelas berdasar akses atau penguasaan terhadap sumberdaya agraria. Secara historis, bentuk pemilikan lahan berubah bersamaan dengan perkembangan budaya umat manusia dalam usaha pertanian guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sanderson (2003) menggambarkan bahwa perkembangan pemilikan lahan pada masyarakat pra-kapitalis (mulai masyarakat berburu dan meramu sampai masyarakat agraris) cenderung semakin memperkuat tumbuhnya pemilikan perorangan (Tabel 2.5.). Pemilikan tanah secara perorangan muncul ketika manusia telah mengenal kehidupan menetap, bertani dan berternak. Oleh sebab itu, dengan semakin berkembangnya pertanian menetap serta masuknya ekonomi uang (monetisasi), pemilikan lahan beralih dari pemilikan komunal dalam bentuk tanah adat atau tanah ulayat menjadi pemilikan perorangan. Tabel 2.5. Sistem Pertanian Berburu, Meramu (Abad IX) Hortikultura Sederhana

Hortikultura Intensif

Agraris Skala Besar (Kerajaan Romawi – Kapitalisme Modern)

Perubahan Pemilikan Lahan dalam Masyarakat Pra-kapitalis Bentuk Pemilikan Komunisme Primitif

Keterangan

Lineage Ownership (Pemilikan Oleh Keluarga Besar) Chiefly Ownership (Pemilikan oleh Pemimpin)

Lineage/clan memiliki kekayaan bersama (pemilikan secara komunal oleh kelompok keluarga, bukan oleh seluruh komunitas). Para anggota kelompok berpartisipasi dalam pemanfaatan tanah

Pemilikan Seigneurial

Sumberdaya penting yang menopang hidup dimiliki bersama oleh seluruh komunitas

Seorang individu yang kuat (pemimpin keluarga besar) menyatakan pemilikan pribadi atas sebidang tanah yang sangat luas dan melakukan kontrol yang kuat atas pemanfaatan tanah tersebut. Orang lain yang memanfaatkan harus menyerahkan sebagian hasil Pemilikan oleh sekelompok kecil tuan tanah atau aparat pemerintah yang kuat yang berfungsi untuk kepentingan tuan tanah. Diatasnya hidup petani dan budak yang membayar rente, pajak, dan pengabdian tertentu. Tuan tanah mempunyai kekuasaan yang sangat besar terhadap produsen utama (buruh tani) dan memberikan beban yang berat kepada mereka.

Sumber: Sanderson (2003).

28

Dengan kata lain, pada saat moda produksi baru yang lebih kapitalis (moda produksi transisional) semakin dominan, maka pada saat itu akan terjadi transformasi struktur agraria. Transformasi struktur agraria tersebut akan bergerak dari penguasaan kolektif (collective ownship) menuju penguasaan perorangan (private ownship). Suatu perubahan dari “hak setiap orang” untuk memanfaatkan sumberdaya agraria menjadi “hanya sebagian orang” yang berhak memanfaatkan sepenuhnya sumberdaya agraria sehingga terjadi ketidaksamaan akses petani dalam penguasaan sumberdaya agraria. Sejalan dengan pendapat Wiradi dan Makali (1984), Gunawan (1986), serta Kano (1984), pada periode penguasaan perorangan, konsep hubungan penguasaan sumberdaya agraria mencakup penguasaan tetap (misalnya pemilikan perorangan) dan penguasaan sementara (misalnya bagi hasil, sewa, dan gadai) 24. Pengalaman di Jawa masa lalu pun terjadi transformasi penguasaan sumberdaya agararia (lahan) dari kolektif (komunal)25 ke perorangan (pribadi). Kejadian tersebut terutama dipicu oleh tekanan penduduk yang semakin berat serta tidak adanya cadangan tanah baru yang dapat dibuka (Kroef, 1984). Selain itu, sebagaimana hasil penelitian Soentoro (1980) ternyata transformasi hak komunal ke hak milik pribadi (melalui pelaksanaan landreform) telah mendorong makin seringnya terjadi jual beli tanah sawah. Sementara itu, sebagaimana dikemukakan Tjondronegoro (1999), di luar Jawa tidak dikenal konsep pemilikan tanah semutlak seperti di Jawa, sehingga konsep tanah kolektif (hak ulayat/ adat) lebih menguasai pengaturan tentang penguasaan (bukan pemilikan tanah). Selain itu, konsep “tanah bebas” berlaku di kalangan peladang berpindah. Mereka memaknai pemilikan komunal di tangan kepala suku (tidak ada tuan tanah). 24

Sistem sewa merupakan bentuk penyerahan sementara hak pengusahaan sebidang tanah kepada orang lain dan besarnya uang sewa ditetapkan atas dasar kesepakatan antara pemilik dan penyewa sedangkan resiko produksi ditanggung penyewa. Sistem sakap merupakan bentuk penyerahan sementara hak pengusahaan sebidang tanah kepada orang lain dan besarnya bagian hasil penggarap atau pemilik didasarkan pada perjanjian bersama yang mengacu pada perbandingan kewajiban masing-masing pihak dalam menanggung sarana produksi. Selain itu, dalam sistem ini pemilik turut menanggung resiko produksi. Sementara itu, sistem gadai merupakan bentuk penyerahan sementara hak pengusahaan sebidang tanah kepada orang lain, karena pemilik meminjam sejumlah uang secara tunai, dan pemilik dapat mengambil kembali hak atas tanahnya bila pinjamannya telah dibayar.

25

Menurut Kroef (1984), dalam sistem komunal semua tanah baik yang ditanami maupun tanah cadangan seluruhnya berda dalam pengawasan desa dan petani penggarap menerima tanah desa atas kesepakatan bersama para anggota masyarakat desa.

29

Oleh sebab itu, seseorang yang akan membuka dan mengerjakan sebidang lahan hutan akan meminta persetujuan kepada kepala suku. Dengan kata lain, sebenarnya tanah yang digarap peladang merupakan tanah milik marga/suku. Sebagaimana dikemukakan Utomo (1985), permintaan izin kepada kepala suku atau kepala marga juga harus dilakukan oleh para pendatang atau “kelompok perintis” yang akan membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Akan tetapi setelah adanya UU No, 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, peran ketua adat digantikan oleh kepala desa (Adimihardja, 1999). Adapun gambaran keterkaitan antara kemajuan budaya pertanian dengan perubahan pola penguasaan lahan yang terjadi di luar Jawa dapat dilihat pada dikajian Soetarto (2002) dalam masyarakat Dayak Kanayant di Kalimantan Barat (Tabel 2.6). Pola penguasaan yang berciri komunalistik atau kolektif (marga) hanya terjadi pada pertanian tidak intensif (ekstensif) seperti usaha hutan serta usaha perikanan di sungai dan di danau. Sementara itu, pada usaha pertanian semi intensif (transisi dari tidak intensif ke intensif) seperti ladang dan kebun buahbuahan pola penguasaannya oleh unit kerabat (pareneatn) dan/atau secara perorangan. Lebih lanjut, pada usaha pertanian yang dikelola intensif terutama kebun karet dan sawah pola penguasaan lahannya adalah perorangan. Tabel 2.6.

Kaitan antara Perkembangan Pertanian dengan Perubahan Pola Penguasaan Lahan (Kasus Pada Masyarakat Dayak)

Jenis Usaha Pertanian

Pola Penguasaan Kolektif

Keluarga

Perorangan

3. Kebun Buah-buahan

V

V

4. Ladang dan Bawas

V

V

1. Kawasan Hutan

V

2. Sungai dan Danau

V

5. Kebun Karet

V

6. Sawah

V

Sumber: Diolah dari E. Soetarto (2002)

Sejalan dengan gambaran tersebut, Geertz (1976) menjelaskan adanya perbedaan persepsi penguasaan tanah antara masyarakat di wilayah Jawa-Madura (Indonesia Dalam) dan masyarakat di wilayah Luar Jawa-Madura (Indonesia

30

Luar). Di wilayah Jawa-Madura tanah dianggap hak milik perorangan dan dipandang sebagai alat produksi, sehingga batas kepemilikan tanah biasanya jelas. Sementara itu, di wilayah Luar Jawa - Madura tanah merupakan hak ulayat dan kepemilikannya ditunjukkan oleh tanaman yang tumbuh diatas tanah (bukan pada tanah itu sendiri) sehingga batas kepemilikan tanah biasanya tidak jelas. Lebih lanjut Li (2002) menjelaskan bahwa proses transformasi struktur agraria tersebut bukan hal yang baru tetapi sudah dimulai sejak pemilihan lahan kolektif diprivatisasi menjadi pemilikan lahan perorangan. Pada waktu pemilikan lahan masih kolektif, seluruh warga mempunyai kekuasaan yang sama untuk memanfaatkan lahan. Pada saat itu, meskipun terdapat hak pribadi atas lahan (private right on land) yang diperoleh perintis pertama tetapi keturunannya tidak dapat membagi lahan berdasarkan sistem pewarisan. Lahan tersebut tetap menjadi sumberdaya kolektif sehingga para tetangga atau kerabat dapat meminjamnya secara gratis untuk penggunaan lahan (paling tidak satu musim). Pada saat itu tidak ada penduduk yang tidak menguasai lahan bila mereka bermaksud menjalankan kegiatan usahatani. Dengan kata lain, pada saat itu, sistem penguasaan lahan relatif merata. Hasil studi Li (2002) juga menunjukkan bahwa proses transformasi sistem penguasaan lahan yang terjadi di wilayah dataran tinggi adalah seperti berikut : Tahap I : Privatisasi lahan dimulai dengan adanya penanaman tanaman tahunan di lahan ladang sehingga lahan tersebut tidak lagi menjadi lahan kolektif. Pada tahap ini, petani yang memiliki modal lebih banyak (untuk ganti rugi buka lahan), tenaga kerja, dan pengetahuan genealogis tentang dimana nenek moyang mereka membuka lahan dapat mengkonsolidasikan penguasaan lahan pada areal yang luas. Sementara itu, orang-orang yang lambat memulai dan tidak memiliki klaim tanah nenek moyang akan kehilangan lahan. Tahap II :

Lahan yang telah diprivatisasi mulai diperlakukan sebagai komoditas, sehingga lahan tersebut dapat dijual kepada pihak ketiga, dan selanjutnya oleh pihak ketiga lahan tersebut diberlakukan sebagai lahan milik perorangan secara permanen.

31

Tahap III : Para elite pantai dan atau para pengusaha kota

26

yang memiliki

kapital (modal finansial) secara signifikan membeli kebun kakao di dataran tinggi untuk dikelola oleh para tenaga kerja upahan. Secara umum, berlangsungnya transformasi struktur agraria dalam suatu masyarakat akan berkaitan dengan hal-hal berikut (Wiradi, 2002) : 1) dinamika internal masyrakat, 2) intervensi pemerintah melalui berbagai kebijakannya, 3) intervensi pihak lain atau pengaruh faktor eksternal (misalnya gerakan bisnis dari perusahaan multi-nasional; kepentingan para penyedia dana internasional; serta perubahan-perubahan kondisi politik dan ekonomi dunia), dan 4) warisan sejarah. Sementara itu, Hayami dan Kikuchi (1987) mengemukakan bahwa perubahan sistem pemilikan sumberdaya lahan terjadi karena kemajuan teknologi dan bertambahnya keuntungan dari investasi. Mengacu pada kasus transformasi agraria yang terjadi pada komunitas petani kakao di Sulawesi Tengah, Li (2002) mengemukakan bahwa transformasi agraria tidak dapat dipandang hanya sebagai hasil otomatis (outomatic outcome) dari kapitalisme atau globalisasi (yang berasal dari luar komunitas). Perubahan tersebut merupakan hasil mediasi kultural aktivitas manusia (human actions) dalam waktu dan ruang tertentu melalui proses historis (yang berasal dari dalam komunitas). Sebagai contoh, sejumlah kejadian lokal yang berkaitan dengan diferensiasi agraria di antaranya adalah : 1) adanya program penempatan ulang (resettlement) dimana pemerintah memfasilitasi transfer lahan, 2) implementasi UUPA Tahun 60 27 dimaknai sebagai “tidak ada lagi lahan yang diklasifikasikan sebagai lahan adat” sehingga pemimpin desa dapat mengabaikan tuntutan atas tanah yang diajukan warga desa yang dipimpinnya, serta 3) munculnya para perantara dalam pelaksanaan penjualan tanah.

26

Pada lahan sawah pun bila yang diusahakannya tanaman komersial tebu yang relatif padat modal, ternyata usaha tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh pemilik uang dari kota (Soentoro, 1980)

27

Sebenarnya UUPA mengakui keberadaan hak ulayat. Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan Tjondronegoro (1999), UUPA 1960 mengandung benih dualisme legal karena disatu pihak mengakui hak ulayat/adat tetapi sebaliknya hukum negara juga menjadi pegangan.

32

2.3. Diferensiasi Sosial Masyarakat Agraris Diferensiasi terutama digunakan dalam teori perubahan sosial serta merupakan konsep penting dalam menganalisa perubahan sosial dan dalam membandingkan masyarakat (industri dan pra industri). Konsep ini merujuk pada proses dimana seperangkat aktivitas sosial yang dibentuk oleh sebuah institusi sosial terbagi di antara institusi sosial yang berbeda. Diferensiasi menggambarkan terjadinya peningkatan spesialisasi bagian-bagian masyarakat yang diikuti terjadinya peningkatan heterogenitas di dalam masyarakat Secara spesifik, berdasarkan hubungan sosial dalam penguasaan sumberdaya agraria, diferensiasi sosial masyarakat pedesaan (masyarakat agraris) yang berlangsung akan merujuk pada gejala terjadinya penambahan kelas petani. Diferensiasi tersebut kemudian akan membentuk struktur sosial masyarakat agararis 28 yang semakin berlapis (terstratifikasi) atau struktur sosial masyarakat agraris yang terpolarisasi. Suatu struktur sosial masyarakat agraris bukanlah suatu struktur yang tetap sepanjang masa, tetapi secara dinamis struktur tersebut akan berubah mengikuti perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya, termasuk berlangsungnya transformasi moda produksi dan transformasi struktur agraria yang dijalankan kaum tani. Pada kasus masyarakat agraris, Hayami dan Kikuchi (1987) mengartikan stratifikasi 29 sebagai proses perkembangan ketidaksamaan yang melipatgandakan sub-kelas masyarakat agraris dalam rangkaian spektrum dari buruh tani tunakisma sampai tuan tanah yang tidak mengusahakan sendiri tanahnya. Sementara itu, polarisasi diartikan sebagai proses perkembangan ketidaksamaan yang mengkutubkan masyarakat agraris menjadi hanya dua lapisan, yakni lapisan “petani luas komersial yang kaya” dan lapisan “buruh tani tunakisma yang miskin”.

28

Struktur sosial masyarakat agraris dibentuk oleh kehadiran pola-pola hubungan sosial yang terkait dengan sumberdaya agraria (lahan). Dalam hal ini, struktur sosial masyarakat agraris akan menysusun peta susunan posisi-posisi sosial-ekonomi warga dalam masyarakat berbasiskan penguasaan sumber-daya agraria.

29

Secara umum, stratifikasi diartikan sebagai ketimpangan struktur (structured inequalities) di antara group orang yang berbeda, sehingga masyarakat dipandang sebagai susunan strata dalam sebuah hirarki, dimana pihak yang memiliki hak istimewa bearda pada posisi diatas dan yang tidak memiliki hak istimewa berda pada posisi di bawah (Gidens, 1997).

33

Tabel 2.7.

Diferensiasi Sosial Masyarakat

Masy./Lahan/Komoditas (Penggagas) Masyaraat Industri – German (Marx) Masyarakat Tani (Marx)

Struktur Masy. Agraria Polarisasi Polarisasi

Kaum Tani (Peasant) Rusia (Lenin)

Polarisasi

Petani Sawah – Tebu (Soentoro) Petani Lahan Kering – Kakao (Li, Sitorus) Kaum Tani (Peasant) German (Kautsky)

Polarisasi

Petani Lahan Kering - Karet Pola PIR-BUN (Undang Fadjar dkk.) Kaum Tani (Peasant) Rusia (Shanin)

Petani Sawah - Padi (Geertz) Petani Sawah-Padi (Hayami)

Petani Sawah – Padi serta Petani Lahan Kering - Karet di Malaysia (Wan Hasyim)

Polarisasi

Polarisasi, tetapi prosesnya lambat

Polarisasi vs Stratifikasi Leveling (Stratifikasi), Pemiskinan

Tidak nampak diferensiasi Stratifikasi

Tidak terbentuk kelas, yang terjadi leveling (stratifikasi)

Keterangan • Moda Produksi Kapitalis Æ(akumulasi kapital, rasionalisasi produksi, industrialisasi) Æ desitegrasi, usaha kecil hilang • Dominasi moda produksi kapitalis Æ Petani yang melakukan proses produksi sendiri secara bertahap ditransformasikan menjadi : 1) kapitalis kecil yang mengeksploitasi tenaga kerja petani lain (buruh tani), atau 2) tenaga upahan (buruh tani) yang kehilangan kekuatan produksi. • Diferensiasi Æ pemiskinan kelas menengah kaum tani Æ 2 kelas terpolarisasi : 1) kapitalis, 2) kaum miskin pedesaan • Pertanian kapitalis Æ proletar desa bergabung dengan proletar kota Æ revolusi sosial • Polarisasi terjadi karena masuknya pemodal kuat dari kota (melalui sistem sewa lahan) • Proses polarisasi berlangsung melalui mekanisme : 1) Privatisasi lahan, 2) Komoditasi lahan, 3) Masuknya elit kota • Petani Bugis menjadi “pemilik”, Petani Kaili “bukan pemilik” • Pada pertanian ekspansi kapitalis berjalan lambat, bentuknya beda karena proses kerjanya beda • Tanah sebagai kekuatan produksi tidak dapat direproduksi seperti modal finansial. Seorang kapitalis, untuk memperoleh hak atas tanah harus mencabut hak orang lain (petani miskin). • Stratifikasi : melalui pewarisan, bagi hasil • Polarisasi : Sewa kebun dan pembelian kebun oleh petani kaya, serta tenaga kerja upahan • Mobilitas kaum tani = mobilitas siklikal dan multidimensial Æ menambah lapisan (bukan mempolarisasikan) • Pengembangan kapitalis dihadang oleh proses yang muncul dari dalam kaum tani sendiri • Transformasi peasant Æ integrasi peasant pada ekonomi yang lebih luas (pertukaran, produksi komoditi) Æ posisi peasant menjadi tidak rata (tergantung pusat pertukaran) Æ sistem kapitalis dunia mengatur tata ekonomi/sosial desa • Terjadi Pemiskinan Æ Kesejahteraan ekonomi menurun • Polarisasi tidak terjadi Æ Kesadaran kelas tidak eksis • Terjadi kemiskinan berbagi • Penetrasi pasar mendorong ke polarisasi, tetapi tertahan oleh :

1) ikatan moral petani, 2) pranata tradisional (misal sakap), 3) sistem pemilikan yang tidak ekstrim ƒ Stratifikasi berevolusi ke polarisasi, jika distribusi pendapatan timpang dan penetrasi pasar sangat kuat • Beragam kelas pemilikan lahan Æ kaum tani tetap eksis • Kaum tani ditransformasikan (sebagai hasil perluasan dan dominasi moda produksi kapitalis yang berasal dari luar) dalam formasi sosial spesifik Æ perbedaan ciri penetrasi terhadap kapitalis, serta perbedaan pengembangan kapitalis di antara tipe spesifik desa Æ artikulasi moda produksi • Sebagian kaum tani menjadi tenaga kerja migrasi, sebagian lainnya tetap menjadi kaum tani yang memiliki kekuatan produksi tetapi sebagai sub-ordinat kapitalis.

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

34

Hasil pemikiran sejumlah ahli serta hasil penelaahan pada sejumlah kasus yang terjadi di negara lain maupun di Indonesia menunjukkan munculnya kedua bentuk struktur sosial masyarakat agraris dimaksud (Tabel 2.7.). Sebenarnya berbagai pemikiran dan penelaahan tersebut bertolak dari hasil pengamatan Marx pada masyarakat industri di Jerman yang menerapkan moda produksi kapitalis. Hasil pengamatan Marx menunjukkan bahwa pengembangan moda produksi kapitalis akan mendorong akumulasi kapital, rasionalisasi produksi, industrialisasi, dan akhirnya menyebabkan desintegrasi dan hilangnya usaha skala kecil karena berkompetisi dengan usaha besar (Marx sebagaimana dikutip Hashim, 1998). Bertolak dari itu, Marx juga mengemukakan bahwa petani yang melakukan proses produksi dengan alat/kekuatan produksi sendiri secara bertahap akan ditransformasikan : 1) menjadi kapitalis kecil (a small capitalist) yang mengeksploitasi tenaga kerja petani lain (buruh tani) atau 2) menjadi seseorang yang kehilangan kekuatan produksi sehingga kemudian menjadi tenaga upahan. Pemikiran tersebut dilanjutkan oleh Lenin (Lenin sebagaimana dikutip Hashim, 1998) yang juga mengemukakan bahwa kaum tani (peasantry) merupakan suatu kelas yang akan hilang setelah melewati proses diferensiasi dan polarisasi kelas. Hal ini terjadi terutama sebagai dampak penerapan moda produksi kapitalisme. Namun demikian, pendapat Marx dan Lenin tersebut mendapat sanggahan dari Neo - Marxian (Turner, 1989). Menurut mereka perkiraan Marx tentang polarisasi masyarakat kapitalis menjadi dua kelas (borjuis yang memiliki alat produksi lawan proletar yang dieksploitasi) telah mati. Hal ini terjadi karena tumbuhnya kelas menengah yang besar dan beragam (seperti manager; tenaga ahli; pelaksana usaha kecil) serta mereka tidak nampak dieksploitasi. Selain itu, menurut Wright dalam Turner (1989), pada level mikro, posisi individu dalam sistem kelas menunjukkan gambaran yang lebih bervariasi; lebih komplek; dan kontradiktif. Apalagi bila individu memiliki lebih dari satu sumber mata-pencaharian. Khusus yang terkait dengan kaum tani, pendapat yang berbeda dengan pendapat Marx dan Lenin disampaikan oleh Kautsky dan Shanin. Kautsky dalam Hashim (1998) mengemukakan bahwa meskipun logika moda produksi kapitalis Marx dapat diterapkan pada pertanian tetapi ekspansi kapitalis pada produksi pertanian berjalan lambat dan dengan bentuk yang berbeda. Pada pertanian, tanah

35

sebagai kekuatan alat produksi tidak dapat direproduksi seperti modal (finansial) sehingga bila seorang petani (petani kaya) ingin membangun pemilikan luas maka ia harus melakukan pencabutan hak atas petani lain (petani kecil). Sejalan dengan itu, Shanin dalam Hashim (1998) megemukakan bahwa diferensiasi dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi pedesaan berlangsung dalam bentuk mobilitas “siklikal dan multidimensial” sehingga efeknya cenderung berupa pembentukan tingkat (leveling), bukan polarisasi. Walaupun perubahan struktur agraria yang berlangsung hanya mengarah pada bentuk stratifikasi, tetapi menurut Shanin perkembangan kesejahteraan sosial ekonomi para petani terus menurun karena terjadi proses pemiskinan. Dalam komunitas petani sawah yang mengusahakan tanaman padi seperti yang terjadi di Jawa (Hayami dan Kikuchi, 1987) maupun di Malaysia (Hashim (1988), gejala perubahan struktur sosial masyarakat agraris yang lebih nampak adalah stratifikasi 30. Sebaliknya, gejala polarisasi belum nampak karena tertahan (diblokir) oleh “ikatan moral tradisional” serta bekerjanya berbagai pranata sosial yang ada (Hayami dan Kikuchi, 1987). Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Geertz (1976) yang mengungkapkan tidak adanya diferensiasi di antara petani serta munculnya kemiskinan berbagi dan involusi pertanian di pedesaan Jawa. Namun demikian, peneltian SAE/SDP tahun 1971 – 1981 sebagaimana dikutip Sajogyo (2002) menunjukkan kecenderungan munculnya “petani komersial paruh waktu, majikan” dan “buruh tani tunakisma (tanpa tanah) berstatus semi proletar”. Lebih lanjut, Hashim (1988) mengemukakan terjadinya stratifikasi karena kaum tani yang secara struktural ditransformasikan menjadi produsen petty commodity yang tidak sepenuhnya terpisah dari alat produksi. Selain itu, moda produksi yang dijalankan kaum tani tidak sepenuhnya eksploitatif karena kapitalisme yang dikembangkan di lingkungan kaum tani berasal dari luar dan hanya merupakan kapitalisme pinggiran (peripheral capitalism). Selain itu, walaupun di wilayah pedesaan terjadi akumulasi penguasaan lahan tetapi bentuk polarisasi cenderung tidak terjadi karena pemilikan tanah di wilayah pedesaan tidak ekstrim (Tjondronegoro, 1999).

30

Hashim (1988) menyebut proses stratifikasi dengan istilah leveling atau formal sub-sumption (pensub-kelasan secara formal).

36

Namun demikian, Hayami dan Kikuchi (1987) mengingatkan bahwa penetrasi kekuatan pasar bersamaan dengan proses semakin timpangnya distribusi pendapatan akan mendorong berubahnya proses stratifikasi ke arah polarisasi. Bahkan di desa-desa yang mengusahakan tanaman komersial tebu, sebagaimana dilaporkan Soentoro (1980) dan juga Kano (1984), ternyata proses polarisasi masyarakat berbasis penguasaan lahan sudah berlangsung. Proses ini terutama didorong oleh masuknya pemodal kuat dari kota yang menyewa lahan petani di desa. Gambaran tersebut juga memberikan rujukan bahwa dalam menelaah proses polarisasi atau stratifikasi sebaiknya tidak dibatasi hanya pada anggota komunitas yang tinggal menetap di dalam komunitas (dalam desa). Berlangsungnya perubahan-perubahan struktur sosial masyarakat agraris nampaknya tidak hanya terjadi pada komunitas petani sawah tetapi juga terjadi pada komunitas petani perkebunan. Hasil penelitian Fadjar dkk (2002) di komunitas petani PIR-BUN Tanaman Karet menunjukkan bahwa dalam komunitas tersebut sedang berlangsung perubahan struktur sosial masyarakat agraris, baik yang mekanismenya mengarah ke bentuk stratifikasi (seperti berlangsungnya sistem pewarisan dan sistem bagi hasil) maupun ke bentuk polarisasi (seperti berlangsungnya sistem pembelian kebun dan penyewaan kebun oleh petani kaya) 31. Sementara itu, hasil pengamatan Hashim (1998) dalam komunitas petani karet di Malaysia secara tegas menunjukkan bahwa perubahan struktur sosial kaum tani yang terjadi adalah stratifikasi. Adapun hasil penelitian Li (2002) dalam komintas petani kakao di beberapa desa di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa perubahan struktur agraria yang berlangsung mendorong pembentukan struktur sosial masyarakat yang terpolarisasi (pembentukan kelas). Kemudian Scott (1989) mengemukakan bahwa bentuk kapitalis dalam pemilikan tanah yang disertai dengan pertambahan penduduk yang pesat telah mendorong perubahan bentuk struktur sosial masyarakat agraris, terutama tumbuhnya satu kelompok besar yang terdiri dari penyewa tanah dan penggarap bagi hasil (bukan buruh upahan). Lebih lanjut Sajogyo (1985) dan Rusli (1982)

31

Hasil penelilitian Soentoro (1980) pada lahan sawah menunjukkan bahwa sistem sewa mendorong terjadinya pengumpulan tanah karena penyewa umumnya petani yang memiliki uang, sedangkan sistem sakap mendorong terjadinya penyebaran garapan karena para penggarap umumnya petani berlahan sempit atau bahkan petani tak berlahan.

37

menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk 32 menyebabkan makin kecilnya persediaan lahan rata-rata per orang, semakin bertambahnya penduduk tak bertanah, dan munculnya fraksionalisasi lahan. Tekanan penduduk yang kuat juga memberi peluang pada semakin berkembangnya bentuk hubungan penguasaan lahan yang kurang menguntungkan penggarap. Selain itu, tekanan penduduk yang berat mengakibatkan persaingan sesama buruh tani dalam mendapatkan pekerjaan. 2.4. Kesejahteraan Petani Berbasis Sumberdaya Agraria Bagi para petani, sumberdaya agraria (lahan) selain merupakan elemen kekuatan produksi (force of production) dan titik tolak berlangsungnya hubungan sosial produksi (relation of production) juga menjadi basis kesejahteraan (Kautsky dalam Hashim,1998). Sejalan dengan itu, Sajogyo (1985) menjelaskan bahwa sumberdaya agraria merupakan sumber nafkah yang akan menentukan seberapa jauh jangkauan para petani dalam memenuhi kebutuhan pangan, perumahan, pendidikan, dan unsur kesejahteraan lainnya. Oleh sebab itu, ketimpangan dalam penguasaan sumberdaya agraria akan menimbulkan kemiskinan di pedesaan (Soemarjan, 1980). Melalui kegiatan/usaha produktif di atas sumberdaya lahan yang dikuasai para petani, mereka berpotensi memperoleh penghasilan yang memadai dan berkelanjutan

33

sehingga tujuan utama petani untuk “memenuhi kelangsungan hi-

dup” (survival) dan “membuat kehidupan yang lebih baik” (a better living) dapat dicapai. Selain itu, menurut Scott (1989), secara sosiologis penghasilan minimum sebuah rumahtangga masyarakat non-kapitalis tidak hanya ditujukan untuk menyediakan makanan anggota keluarga secara memadai tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial, misalnya untuk membiayai kegiatan seremonial.

32 Penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Sementara itu, pengertian perubahan penduduk (population change) menurut Shryock dan Siegel (1976) mencakup: 1) perubahan jumlah, yang dapat diukur dengan reit pertambahan penduduk per tahun, dan 2) perubahan karakteristik, misalnya komposisi jenis kelamin, umur, dan mata pencaharian. Lebih lanjut Rusli (1992) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk di suatu wilayah selain berkaitan dengan jumlah kelahiran juga berkaitan dengan jumlah migrasi masuk. 33

Menurut Haan (2000) suatu mata pencaharian dapat dikategorikan sebagai mata pencaharian berkelanjutan bila terdapat kecukupan untuk memenuhi kebutuhan dasar (self-defined basic needs) serta menjamin orang untuk dapat menghadapi goncangan (shocks) dan tekanan (stress).

38

Terkait dengan sumberdaya agraria sebagai basis kesejahteraan petani, seberapa jauh sumberdaya tersebut dapat berperan akan ditentukan oleh : 1) karakteristik sumberdaya lahan (the characteristics of interpersonal agrarian arrangements) serta, 2) keadaan hubungan sosial (state of social relationship) dalam komunitas petani (baik di antara sesama komunitas lokal maupun antara komunitas lokal dan pendatang). Dalam konteks land tenure, kesejahteraan mencakup tiga hal berikut (Fremerey dan Aminy, 2002) : 1) jalan untuk menguasai lahan (land access), 2) pengakuan tanah milik (recognition of land holding), dan 3) tipe penggunaan lahan (types of land use). Kemudian sejalan dengan perndapat Sitorus (2002) basis kesejahteraan petani yang bersumber dari lahan yang dikuasai petani berlangsung melalui : 1) pengaturan sosial “penguasaan tetap”, dalam hal ini lahan yang diusahakan petani berperan sebagai “modal ekonomi”, atau 2) pengaturan sosial “penguasaan sementara” (sistem sewa, sistem bagi hasil), dalam hal ini lahan yang diusahakan petani berperan sebagai “modal sosial” 34 Secara ringkas, uraian-uraian tersebut menunjukkan bahwa peta kesejahteraan petani yang berbasis pada sumberdaya agraria (lahan) sangat tergatung dari seberapa jauh para petani memiliki kontrol terhadap penguasaan sumberdaya agraria tersebut. Kemudian, mengingat kontrol petani terhadap sumberdaya agraria tersebut akan ditentukan oleh bentuk struktur agraria yang ada, maka berlangsungnya perubahan struktur agraria akan berimplikasi pada perubahan peta sistem kesejahteraan keluarga/komunitas petani. Pada sebuah komunitas yang masih berciri pra-kapitalis sistem kesejahteraan petani selain dapat diperoleh dari keluarga juga dapat diperoleh dari komunitas. Oleh sebab itu, pada komunitas tersebut terdapat “pengaturan sosial dimana komunitas akan menjaga kesejahteraan seluruh warganya”. Dalam hal ini pada komunitas tersebut terdapat “pengaturan sosial kesejahteraan agraria tradisional” (traditional agrarian welfare arrangements), yaitu sebuah kesejah34

Dalam konteks sosiologi, kesejahteraan seseorang (individual social-security) merupakan fungsi dari tatanan sosial dimana orang tersebut hidup (Ponsioen, 1969). Lebih lanjut Ponsioen (1969) menjelaskan bahwa lingkungan sosial akan menyediakan respon yang dipolakan (patternized respons) untuk menghadapi beragam gangguan yang dilakukan pihak lain. Dalam hal ini, masyarakat akan mengontrol pengaturan perilaku (termasuk distribusi hak dan kewajiban) dengan alat hukum/aturan, moral, dan kebiasaan sehingga memfasilitasi terbangunnya hubungan sosial (penguasaan lahan) yang saling menguntungkan.

39

teraan warga komunitas yang berbasis pada sumberdaya agraria. Beberapa bentuk pengaturan sosial tersebut adalah : hubungan patron-klien, hubungan resiprositas seperti tolong menolong di antara kerabat dan kawan, hubungan redistribusi seperti petani kaya harus dermawan, dan adanya tanah komunal yang dapat berperan sebagai katup pengaman karena dapat memberikan kekuasaan kepada semua warga komunitas yang memerlukan. Oleh sebab itu, desa atau komunitas masyarakat pra-kapitalis merupakan suatu kolektifitas yang memiliki peranan tipikal untuk menjamin “pendapatan minimum warganya” serta meratakan kesempatan dan resiko hidup warganya. Menurut Scott (1989) pengaturan sosial tersebut mengacu pada “prinsip moral” bahwa “semua orang berhak atas nafkah hidup dan sumber kekayaan yang ada di desa, meskipun tidak harus sama”. Namun demikian, meningkatnya ketidakstabilan hubungan sosial dalam komunitas lokal

35

dan melemahnya “tatanan kesejahteraan agraria tradisional”

berdampak negatif terhadap sistem kesejahteraan petani dan mendorong semakin tidak terkontrolnya pemanfaatan/penggunaan sumberdaya alam. Hasil kajian STORMA (Fremerey dan Aminy, 2002) di beberapa desa yang berdekatan dengan bagian Barat Taman Nasional Lore Lindu menunjukkan terjadinya penurunan kesejahteraan petani akibat erosi/melemahnya tatanan kesejahteraan agraria tradisional tersebut. Misalnya sistem pinjam garap (borrowing plots) telah diganti oleh sistem bagi hasil (share tenancy) yang tidak cukup memberikan jaminan kesejahteraan (less security). Dipihak lain, skema modern sistem ”berbagi” (sharing), seperti sistem bagi tanah (land sharing tenancy) atau sistem bapajak (fixed rent tenancy) kurang berkembang. Demikian halnya, Hayami dan Kikuchi (1987) mengemukakan bahwa dengan membaurnya ekonomi pasar prinsip moral untuk menjamin keperluan pokok bagi anggota komunitas telah digantikan oleh pertimbangan ekonomi untuk cari

35

Fremerey dan Aminy (2002) juga mengemukakan bahwa di desa-desa yang berada di lembah Palu dan Palolo terjadi penurunan ”iteration” antara penduduk lokal dan pendatang karena tumbuhnya ketidak pedulian dan kecemburuan dalam etnis. Pada saat yang bersamaan, rasa tidak percaya di antara penduduk lokal terus meningkat sehingga hubungan tradisional kerabat semakin melemah. Secara keseluruhan, dalam komunitas lokal terindikasi adanya gejala ”putus hubungan sosial” (social dissolution) yang terjadi karena kurangnya respon serta berkembangnya perasaan tidak aman individu.

40

untung sebanyak-banyaknya 36. Dalam situasi ini, tanah menjadi komoditas dagangan dan nilai produk yang dihasilkan petani ditentukan oleh fluktuasi harga pasar yang impersonal. Selain itu, para anggota komunitas yang tergolong kaya lebih memikirkan peningkatan pendapatan mereka dibandingkan membantu warga sekomunitas. Demikian halnya nilai/prinsip moral bahwa “komunitas” dan/atau “kerabat” berperan sebagai pemberi perlindungan dan/atau pemikul resiko secara bersama-sama ternyata mengalami erosi. Selain itu, Scott (1989) menjelaskan bahwa berlangsungnya komersialisasi pertanian menyebabkan terjadinya perubahan struktur agraria sehingga terjadi perubahan tata hubungan antara “pemilik lahan” dengan “bukan pemilik lahan”. Secara umum berkembangnya komersialisasi pertanian telah memperlemah posisi para petani yang tidak memiliki lahan (petani penggarap dan/atau buruh tani) dan kemudian akan berdampak pada berkurangnya jaminan subsistensi mereka

37

(Tabel 2.8). Dengan kata lain, hirarki dalam penguasaan lahan berimplikasi pada hirarki jaminan susbsistensi atau hirarki kesejahteraan petani yang berbasis pada sumberdaya lahan. Oleh sebab itu, dalam konteks kesejahteraan petani, petani “pemilik lahan sempit” sangat mungkin lebih tinggai statusnya dari pada “penyewa lahan luas” karena petani pemilik lahan sempit memiliki sendiri sarana subsistensi yang mereka perlukan.

36

Fenomena sebagaimana dikemukakan Hayami dan Kikuchi tersebut nampaknya mirip dengan pendapat Popkin (1986) yang mengemukakan bahwa sebenarnya pertukaran-pertukaran di antara para petani dibentuk dan dibatasi oleh konflik-konflik antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Dengan demikian, sebenarnya para petani tidak tunduk pada keputusan kolektif (komunitas atau desa) tetapi mereka mengambil keputusan secara individual. Oleh sebab itu, desa-desa dimana para petani bertempat tinggal sebaiknya dipandang sebagai “korporasi-korporasi” bukan sebagai “komunal-komunal”, dan patron yang mempunyai ikatan berganda dengan para petani sebaiknya dipandang sebagai “monopolis” bukan sebagai “bapak”. Selain itu, pandangan bahwa sebuah komunitas atau sebuah desa memberikan jaminan kesejahteraan bersama bagi para petani serta adanya pasar yang membuat kesejahteraan para petani tidak terjamin semuanya merupakan pandangan yang keliru. Menurut Popkin, fenomena tersebut tidak hanya muncul pada masyarakat transisi yang terkena dampak ekonomi pasar (kapitalisme) sebagaimana dikemukakan Hayami dan Kikuchi tetapi juga terjadi pada masyarakat desa pra kapitalis seperti yang diamati Scott.

37

Scott (1989) menjelaskan bahwa dalam pandangan petani jaminan subsistensi merupakan prinsip stratifikasi yang lebih aktif dibanding jumlah penghasilan. Selain itu, jaminan subsistensi juga menjadi ukuran petani apakah suatu hubungan sosial produksi bersifat eksploitatif atau tidak.

41

Tabel 2.8.

No

Keterkaitan antara Komersialisasi Pertanian dengan Hubungan Kelas Agraris.

Perubahan terkait Komersialisasi Pertanian

Efek terhadap Hubungan Kelas Agraria

1

Ketidakmerataan yang semakin besar dalam pemilikan tanah

2

Fluktuasi harga input produksi dan barang konsumsi akibat penetapan harga pasar

3

Hilangnya sumber mata pencaharian di waktu senggang (tanah yang belum digarap, tanah umum penggembalaan ternak, kayu bakar cuma-cuma, dsb.) Memburuknya mekanisme redistribusi desa Negara kolonial yang melindungi hak milik pemilik tanah

Penguasaan tanah menjadi landasan utama bagi beroperasinya kekuasaan ; kedudukan pemilik tanah menjadi lebih kuat dalam menghadapi orangorang yang ingin menyewa tanah Kedudukan pemilik tanah semakin kuat karena penyewa semakin membutuhkan kredit untuk produksi dan konsumsi Memperlemah kedudukan penyewa dalam menghadapi pemilik tanah

4 5

Memperlemah kedudukan penyewa dalam menghadapi pemilik tanah Pemilik tanah kurang membutuhkan klien-klien setempat yang setia, karenanya ia bebas untuk mengutamakan keuntungan ekonomi.

Sumber : Scott (1989)

Bila kontrol petani terhadap penguasaan sumberdaya agraria semakin menurun sehingga luas sumberdaya agraria yang mereka kuasai dan mereka usahakan bertambah sempit atau bahkan petani tersebut terlepas dari penguasaan sumberdaya agraria dan hanya menjadi buruh tani, maka potensi penghasilan yang diperoleh petani dari sumberdaya agraria tersebut semakin kecil dan/atau semakin tidak pasti. Bila kedua keadaan tersebut kemudian menyebabkan penghasilan petani (dari sumberdaya agraria) hanya cukup untuk memenuhi persediaan pangan yang berada dekat garis kemiskinan atau tingkat minimum fisiologis maka mereka berada pada situasi “problema kesejahteraan”38 karena pengurangan lebih lanjut akan menyebabkan malnutrisi/kematian dini (Scott, 1989).

38

Istilah problema kesejahteraan digunakan sejalan dengan istilah “bencana minimum” sebagaimana digunakan Scott (1989)

42

Semakin sempitnya luas sumberdaya agraria yang dapat dikontrol petani terjadi pada perubahan struktur sosial masyarakat agraris yang mengarah pada bentuk stratifikasi, sedangkan hilangnya kontrol petani terhadap sumberdaya agraria da-pat terjadi pada perubahan struktur sosial masyarakat agraris yang mengarah pada ben-tuk polarisasi.

Oleh sebab itu, “problema kesejahteraan

petani” dapat terjadi baik pada bentuk struktur sosial masyarakat agraris yang terpolarisasi maupun pada bentuk struktur sosial masyarakat agraris yang terstratifikasi. Pada perubahan struktur masyarakat agraris yang terstratifikasi, problema kesejahteraan petani akan dipercepat dengan berlangsungnya proses pemiskinan petani, baik yang terjadi karena ber-langsung proses “eksploitasi diri sendiri” (self-exploitation) yang berlangsung di dalam komunitas petani maupun “eksploitasi dari luar komunitas” (aras supra lokal). Gambaran terjadinya eksploitasi diri sendiri di dalam komunitas ditunjukkan oleh penelitian Geertz di Jawa yang dikenal dengan istilah “involusi pertanian” 39 (Geertz, 1976). Meskipun dalam masyarakat tersebut terdapat prinsip moral dan pengaturan sosial yang menjamin kemanan sosial-ekonomi seluruh warganya, yang terjadi bukan pemerataan kemakmuran tetapi kemiskinan berbagi (shared poverty). Hal ini terutama berkaitan dengan sangat tingginya tekanan penduduk atas tanah 40 sehingga terlalu banyak orang yang harus ditampung diatas lahan yang terlalu sempit. Praktek gejala kemiskinan berbagi diwujudkan melalui ragam institusi bagi hasil agar setiap warga desa minimal berada sedikit diatas garis subsisten. Dalam situasi ini, menurut Geertz (1976) produktivitas per orang (tenaga kerja) tidak naik atau “mandek”. Kemudian menurut Sajogyo (1976) meskipun terjadi kenaikan hasil per hektar tetapi kenaikan tersebut hanya cukup untuk mempertahankan taraf penyediaan pangan per orang. Beberapa situasi yang menghasilkan shared poverty, menurut Geertz (sebagaimana dirumuskan Marzali,1991) adalah : 1) situasi kultural : suka kepada hidup tolong menolong dan rukun di antara tetangga, 2) 39

Chayanov dalam Scott (1989) menamakan involusi pertanian dengan istilah “self exploitation” atau swa – pacal. Selain itu, Sajogyo (2002) mengartikan involusi sebagai perkembangan “degeneratif” (produktifitas per orang mandeg) meskipun dalam jangka lama sebenarnya produktivitas padi sawah meningkat.

40

Tekanan penduduk yang sangat tinggi atas tanah terjadi selain karena pertambahan penduduk juga karena usaha-usaha di luar pertanian tidak dapat menampung tambahan penduduk tersebut

43

ciri ekonomi masyarakat desa : mampu menekan keperluan hidup sampai pada tingkat yang rendah, dan 3) struktur masyarakat desa : tidak terbagi atas kelas tuan tanah dan proletar. Sebenarnya gejala involusi tidak hanya muncul dalam komunitas petani padi sawah, tetapi juga pada komunitas petani perkebunan. Hasil penelitian Fadjar dkk (2002) pada komunitas petani PIR-BUN yang mengusahakan tanaman karet juga muncul gejala involusi. Beberapa indikasi yang menunjukkan gejala tersebut adalah : 1) berkembangnya ragam pemilikan sementara (terutama bagi hasil dan sewa bulanan) serta pewarisan yang dipercepat, 2) adanya keinginan para petani untuk membantu pendatang (terutama kerabat) dengan cara memberikan kesempatan bekerja. Gejala tersebut berkembang terutama karena : 1) pesatnya peningkatan jumlah penduduk dan mereka tidak dapat ditampung oleh usaha non pertanian, dan 2) meningkatnya kebutuhan tenaga kerja panen (sadap) akibat kondisi kebun yang semakin tua. Sementara itu, eksploitasi dari luar komunitas dapat terjadi dalam hubungan sosial produksi antara komunitas petani (aras lokal) yang menghasilkan bahan baku industri dengan negara maju (aras supra lokal) yang membeli bahan baku industri yang dihasilkan komunitas petani. Dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan Marx dalam Russel (1989), eksploitasi dapat terjadi karena wilayah/negara maju (kelas dominan) menghisap surplus yang berada pada komunitas petani/ wilayah pinggiran (posisi subordinat). Upaya menghisap surplus tersebut dapat dilakukan melalui pemberian harga output yang murah bersamaan dengan penetapan harga input dan harga kebutuhan sehari-hari yang mahal. Sebagai gambaran umum, Scott (1989) juga menjelaskan bahwa problema kesejahteraan petani seringkali muncul pada situasi dimana para petani menghadapi hal-hal berikut : 1) kekurangan tanah untuk usaha pertanian, 2) jumlah anggota komunitas terus bertambah, 3) kekurangan modal untuk menjalankan usahatani (secara intensif), dan 4) kegiatan non-pertanian tidak dapat dijadikan alternatif sumber penghasilan keluarga. Sementara itu, menurut Ponsioen (1969) problem kesejahteraan petani juga akan muncul manakala institusi berubah sangat cepat. Dengan penguasaan lahan yang sempit maka upaya petani memenuhi kesejahteraan keluarganya sulit dipenuhi.

44

Dalam kondisi luas sumberdaya agraria yang dikuasai petani semakin terbatas sebenarnya mereka dapat meningkatkan produktivitas sumberdaya tersebut melalui strategi “intensifikasi” sehingga penghasilan mereka meningkat. Akan tetapi, implementasi strategi tersebut sangat tergantung pada sejauhmana penguasaan petani atas faktor produksi lain, terutama tenaga kerja, bahan dan alat, serta modal finansial (Wolf, 1985). Upaya yang paling sulit dilakukan petani kecil adalah akumulasi modal finansial karena harus bersaing dengan pemenuhan biaya kebutuhan sehari-hari keluarga dan pemenuhan biaya lainnya terutama biaya seremonial yang berperan menopang ikatan sosial tradisional dengan sesamanya. Oleh sebab itu, Scott (1989) menyangsikan dapat berlangsungnya intensifikasi oleh para petani subsisten karena perhatian utama mereka adalah bagaimana memenuhi kepentingan hari ini, bukan bagaimana mencapai cita-cita masa depan. Bahkan dalam situasi ini, upaya yang dilakukan petani cenderung menghindari kegagalan (risk aversion) atau memilih “dahulukan selamat”41 (safety first). Dengan kata lain, petani tidak dapat berjiwa wiraswasta. Namun demikian, berbeda dengan Scott, Popkin (1986) berpendapat bahwa para petani di pedesaan sebenarnya merupakan petani pemecah masalah yang rasional. Para petani terus menerus berupaya keras selain untuk melindungi diri juga untuk menaikkan tingkat subsistensi mereka. Walaupun para petani pedesaan sangat miskin dan sangat dekat dengan garis bahaya, namun mereka masih memiliki sedikit kelebihan untuk melakukan tindakan investasi yang berisiko, baik melalui investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Logika investasi tersebut mereka aplikasikan dalam pertukaran pasar maupun bukan pasar. 2.5. Kerangka Teoritis Berdasarkan tanaman yang diusahakan, para petani kakao di luar Jawa merupakan petani yang berorientasi pasar atau petani komersial karena produk yang mereka hasilkan merupakan produk untuk dijual sebagai bahan baku “industri hilir”, baik di pasar nasional maupun internasional. Namun disisi lain, pendapatan 41

Misalnya para petani lebih memilih menggunakan beberapa jenis bibit dari pada memilih satu jenis bibit paling unggul. Dalam hal ini, para petani akan mengesampingkan suatu pilihan yang meskipun berpotensi memberi hasil bersih lebih tinggi tetapi mengandung resiko kerugian yang membahayakan subsistensinya (Scott, 1989)

45

yang mereka peroleh dari kegiatan usahatani masih terfokus untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga. Dengan kata lain, meskipun para petani yang berbasis usahatani kakao melakukan proses produksi komersial tetapi mereka sangat mungkin masih berada dalam kategori “peasant”. Dalam hal ini, para petani tersebut masih merupakan petani kecil (sempit) yang mengusahakan tanaman kakao sebagai usaha keluarga. Selain itu, walaupun mereka sudah terintegrasi dengan kehidupan ekonomi yang lebih luas (ekonomi global) tetapi sebagian besar dari mereka masih berada pada tingkat hidup yang belum beranjak jauh meninggalkan kondisi subsisten. Apapun kondisinya, dalam menjalankan produksi pertanian para petani (termasuk petani kakao) akan berpijak pada “cara” produksi (ways of production) yang disebut moda produksi (mode of production). Sebagaimana dikemukakan Shanin (1990) sebuah moda produksi akan mencakup : 1) kekuatan/daya produksi (force of production) yang akan mempengaruhi “produktivitas”, dan 2) hubungan sosial produksi (relation of production) yang akan membentuk struktur sosial dalam penguasaan kekuatan produksi. Lebih lanjut, Russel (1989) menjelaskan bahwa kekuatan produksi terdiri dari “keterampilan pekerja” (mencakup kreativitas, ide, pengetahuan/teknologi, dan motivasi) serta “alat produksi” (means of production). Sementara itu, hubungan sosial produksi merupakan hubungan di antara para aktor dan mencakup: hubungan dalam pemilikan (property), hubungan kekuasaan (power) dan pengawasan (control) dalam penguasaan aset produktif masyarakat, hubungan kerja bersama (cooperative work relation), serta hubungan antar kelas masyarakat Selama 25 tahun terakhir pengembangan usahatani kakao yang dilakukan para petani di luar Jawa berlangsung relatif cepat. Bahkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir perkembangannya sangat pesat. Tentunya, dalam kurun waktu tersebut secara bersamaan telah terjadi pertemuan antara moda produksi “kapitalis” yang datang dari luar komunitas petani (dari aras supra lokal atau wilayah pusat/ negara maju/center) dengan moda produksi “non-kapitalis” yang sebelumnya sudah tumbuh berkembang dalam komunitas petani (aras lokal atau wilayah pinggiran/periphery). Oleh sebab itu, dalam komunitas petani kakao di luar Jawa yang masih berada pada kategori peasant, proses transformasi moda produksi

46

sudah bergerak dari moda produksi non-kapitalis menuju moda produksi kapitalis, tetapi sangat mungkin proses tersebut terhenti pada “moda produksi transisional”. Bila realitas tersebut yang muncul, maka hasil penelitian Geertz pada tahun 50 an (Geertz, 1976) tentang petani luar Jawa yang “tradisional” dan hanya menerapkan moda produksi “non-kapitalis” sangat mungkin sudah tidak ada lagi. Tidak terjadinya moda produksi kapitalis (penuh) pada komunitas petani berbasis usahatani kakao diduga berkaitan dengan kenyataan bahwa pada komunitas tersebut masih terdapat realitas lingkungan/kekuatan sosial spesifik yang mampu menahan laju perkembangan moda produksi kapitalis, misalnya masih kuatnya prinsip moral dan pengaturan sosial tradisional yang mempertahankan solidaritas lokal. Selain itu, akumulasi surplus yang terjadi di kalangan petani kakao yang berada di wilayah pedesaan luar Jawa (wilayah relatif terbelakang atau wilayah pinggiran) tidak cukup besar sehingga ketidaksetaraan kemampuan dalam penguasaan sumberdaya agraria relatif kurang tajam dan hubungan sosial produksi di antara anggota komunitas petani relatif kurang eksploitatif. Menurut Russel (1989), moda produksi transisional yang hadir pada masyarakat kontemporer di belahan dunia bukan Barat ternyata tidak seragam. Beberapa bentuk moda produksi transisional yang bepotensi muncul adalah: 1) terdapat praktek beberapa moda produksi yang berlangsung secara bersamaan tetapi salah satu moda produksi mendominasi yang lainnya (dominasi), 2) terdapat beberapa praktek moda produksi yang berbeda tetapi hadir secara berdampingan (coexisten), 3) di antara bagian wilayah masyarakat terdapat praktek moda produksi yang berbeda, 4) terdapat moda produksi baru yang ciri-cirinya merupakan gabungan ciri-ciri dari lebih satu moda produksi (hibridisasi). Sejalan dengan pendapat tersebut, maka dalam komunitas petani kakao - yang juga berada di belahan dunia bukan Barat - sangat mungkin akan muncul salah satu dari bentuk moda produksi transisional tersebut atau tidak tertutup kemungkinan akan muncul bentuk moda produksi lain yang berbeda. Dalam keadaan moda produksi yang dijalankan para petani kakao berupa moda produksi transisional, sangat mungkin posisi mereka merupakan subordinasi dari pihak lain yang lebih kuat. Realitas ini sejalan dengan pendapat Shanin dalam Hashim (1988) bahwa transformasi komunitas petani (peasant)

47

yang menghasilkan produk untuk dijual menumbuhkan integrasi mereka pada ekonomi yang lebih luas, sehingga komunitas tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : posisi komunitas petani menjadi tidak rata karena menjadi tergantung pada hubungan dengan pusat pertukaran seperti jaringan pasar, pelabuhan komersial (yang merupakan bagian sistem kapitalis dunia), dan jaringan komunikasi. Akibatnya, sistem kapitalis dunia akan mengatur tata ekonomi dan sosial komunitas petani sehingga sistem produksi maupun struktur sosial komunitas petani menjadi sub-ordinasi dari sistem produksi dan struktur sosial kapitalis. Dalam proses produksi pertanian yang dilakukan petani, apapun bentuk moda produksinya, sumberdaya agraria tetap menjadi kekuatan produksi (force of production) penting karena di atas sumberdaya agraria itulah kegiatan produksi komoditas penghasil “surplus” dimulai dan kemudian sumberdaya agraria akan menjadi sumber penghasilan rumah tangga petani. Dengan kata lain, penguasaan sumberdaya agraria akan menjadi “basis kesejahteraan” keluarga petani. Oleh sebab itu, berlangsungnya transformasi moda produksi dan struktur agraria yang kemudian diikuti oleh diferensiasi sosial masyarakat agraris akan turut menentukan terjadinya diferensiasi kesejahteraan dalam komunitas petani karena transformasi dimaksud akan menentukan sejauhmana petani memiliki kontrol dalam penguasaan sumberdaya agraria. Dalam hal ini, konsep diferensiasi merujuk pada proses meningkatnya pelapisan petani sehingga dalam komunitas petani terjadi peningkatan spesialisasi dan peningkatan heterogenitas. Berkembangnya moda produksi yang semakin kapitalis akan membangkitkan transformasi struktur agraria dari penguasaan kolektif (collective ownship) menuju penguasaan perorangan (private ownship). Suatu perubahan dari “hak setiap orang” untuk memanfaatkan sumberdaya agraria menjadi “hanya sebagian orang” yang berhak memanfaatkan sepenuhnya sumberdaya agraria sehingga kemudian terjadi diferensiasi penguasaan sumberdaya agraria. Proses transformasi struktur agraria akan semakin cepat bila realitas semakin dominannya penerapan moda produksi kapitalis berlangsung bersamaan dengan realitas lain berikut : meningkatnya tekanan agraris akibat sumberdaya agraria semakin langka (terkait bertambahnya jumlah penduduk); perubahan pengaturan penguasaan sumberdaya agraria; adanya kekuatan sosial tertentu dalam mengimplementasikan perubahan

48

pengaturan penguasaan sumberdaya agraria, dan dalam komunitas petani terjadi perbedaan kemampuan akumulasi surplus yang terjadi bersamaan dengan perbedaan akses petani dalam penguasaan sumberdaya agraria. Pada masyarakat agraris yang kehidupan anggotanya berbasis pada sumberdaya agraria, transformasi tersebut tentunya akan diikuti oleh diferensiasi sosial masyarakat agraris. Mengingat laju transformasi moda produksi tidak mencapai moda produksi kapitalis (penuh) dan berhenti pada moda produksi transisisional, maka transformasi struktur agraria pun sangat mungkin tidak mendorong diferensiasi sosial masyarakat agraris menuju bentuk yang terpolarisasi (masyarakat tani terkutub hanya dalam dua lapisan) tetapi menuju bentuk stratifikasi (masyarakat tani terbagi dalam banyak lapisan). Kenyataan ke arah mana diferensiasi sosial masyarakat agraris berjalan - apakah menuju bentuk struktur yang semakin terstratifikasi atau semakin terpolarisasi - masih harus dibuktikan di lapangan. Sebenarnya, arah diferensiasi tersebut secara kontekstual akan berkaitan dengan berbagai realitas lingkungan/kekuatan sosial spesifik lain yang berlangsung secara bersama-sama (pada aras lokal maupun aras supra lokal). Berbagai realitas lingkungan/kekuatan sosial spesifik yang potensial memberi jalan terbentuknya struktur sosial masyarakat agraris yang terstratifikasi adalah : masih berjalannya prinsip moral dan pengaturan sosial tradisional yang memberikan hak nafkah hidup dan sumber kekayaan pada semua warga komunitas agar mereka dapat memperoleh jaminan kesejahteraan; berjalannya sistem pemilikan sempit dimana tingkat kemampuan maksimal sebuah rumahtangga petani relatif terbatas; lebih dominannya penerapan pengaturan sosial pemilikan sementara melalui sistem bagi hasil dan sistem pewarisan yang dapat dibagi, petani tidak terpisah penuh dari alat produksi, hubungan sosial produksi antar aktor dalam komunitas petani tidak terlalu eksploitatif, dan kekuatan produksi sumberdaya agraria tidak dapat direproduksi seperti modal finansial pada industri. Sementara itu, berbagai realitas lingkungan/kekuatan sosial spesifik yang potensial memberi jalan terbentuknya struktur sosial masyarakat agraris terpolarisasi adalah: adanya kesenjangan kemampuan modal finansial yang sangat ekstrim, masuknya para pemilik modal finansial dari luar komunitas (terutama dari kota),

49

lebih dominannya penerapan pengaturan sosial pemilikan sementara melalui sistem sewa. Walaupun arah diferensiasi sosial masyarakat agraris sangat mungkin menuju bentuk stratifikasi atau polarisasi, tetapi kedua arah tersebut sama-sama memberi jalan pada munculnya diferensiasi kesejahteraan dalam komunitas petani. Dalam hal bentuk struktur sosial masyarakat agraris terpolarisasi, jumlah kaum tani yang kehilangan kontrol atas kekuatan produksi sumberdaya agraria akan sangat banyak dan kemudian mereka hanya menjadi buruh yang kehidupannya sangat tergantung pada pihak lain yang memiliki sumberdaya agraria. Kemudian, dalam hal bentuk struktur sosial masyarakat agraris terstratifikasi, meskipun tidak terjadi pengkutuban petani (menjadi petani kaya yang menguasai lahan dan buruh tani yang tidak menguasai lahan), tetapi dalam bentuk struktur tersebut proses pemiskinan petani dapat terjadi akibat proses “eksploitasi diri sendiri” di dalam komunitas petani (aras lokal) seperti terjadinya “involusi pertanian” maupun yang terjadi akibat proses “eksploitasi dari luar komunitas” (oleh aktor yang berada pada aras supra lokal terhadap komunitas petani di wilayah pinggiran seperti penetapan harga produk yang rendah dan/atau harga input yang tinggi). Hal ini sejalan pendapat Frank dalam Sanderson (2003) bahwa keterbelakangan dalam masyarakat pra-kapitalis terjadi karena mereka mengalami hubungan ekonomi dan politik dengan masyarakat kapitalis, sehingga surplus mengalir dari komunitas pra-kapitalis menuju komunitas kapitalis. Pada akhirnya realitas sosial tersebut selain akan mendorong terjadinya diferensiasi kesejahteraan juga sangat mungkin menimbulkan “problema” kesejahteraan keluarga petani. Pada dasarnya, kesejahteraan petani akan bertumpu pada sejauhmana para petani mempunyai kekuasaan atas “kekuatan produksi” sumberdaya agraria sehingga mereka memperoleh penghasilan yang memadai dan berkelanjutan untuk “memenuhi kelangsungan hidup” (survival) dan “membuat kehidupan yang lebih baik” (a better living). Seacara teoritis, manakala basis penghasilan petani masih bertumpu pada sumberdaya agraria, maka berkurangnya kontrol petani dalam penguasaan sumberdaya agraria akan menimbulkan berkurangnya besaran sumber penghasilan petani sehingga kemudian akan menyebabkan turunnya kesejahteraan

50

petani. Realitas tersebut akan semakin menonjol manakala sumber penghasilan alternatif non pertanian belum dapat menggantikan penghasilan dari sumberdaya agraria. Kemudian basis kesejahteraan petani yang bersumber dari penguasaan sumberdaya agraria dapat berlangsung melalui : 1) pengaturan sosial “penguasaan tetap”, dalam hal ini sumberdaya agraria yang diusahakan petani berperan sebagai “modal ekonomi”, atau 2) pengaturan sosial “penguasaan sementara” (seperti sistem sewa dan bagi hasil), dalam hal ini sumberdaya agraria yang diusahakan petani berperan sebagai “modal sosial”. Sementara itu, istilah “problema” kesejahteraan petani merujuk pada istilah “bencana minimum” sebagaimana dikonsepkan oleh Scott (1989). Problema ini akan terjadi bila kekuasaan petani atas sumberdaya agraria tidak mampu memberikan penghasilan yang memadai atau yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (setara garis kemiskinan) sehingga pengurangan lebih lanjut akan menimbulkan malnutrisi dan kematian dini. Realitas dimaksud sangat potensial terjadi bila kontrol petani terhadap sumberdaya agraria semakin menurun sehingga luas sumberdaya agraria yang mereka kuasai dan mereka usahakan semakin sempit atau bahkan petani tersebut terlepas dari penguasaan sumberdaya agraria dan hanya menjadi buruh tani (tunakisma mutlak). Keadaan ini kemudian akan menyebabkan potensi penghasilan petani dari sumberdaya agraria semakin kecil dan/atau semakin tidak pasti. Secara ringkas, Gambar 2.2. berikut menunjukkan alur kerangka pemikiran tentang “jalur utama” (jalur dominan) berlangsungnya transformasi moda produksi dan struktur agraria yang berimplikasi pada diferensiasi sosial masyarakat agraris dan kesejahteraan dalam komunitas petani. Jalur utama ini dirumuskan untuk memudahkan pemahaman kerangka teoritis, meskipun dalam kenyataannya (di lapangan) antara perubahan realitas sosial yang satu dengan perubahan realitas sosial lainnya akan saling mempengaruhi (tidak satu arah). Bertolak dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dalam tinjauan pustaka serta akumulasi data dan informasi lapangan, maka hipotesa utama dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : “transformasi moda produksi dan struktur agraria yang berlangsung dalam komunitas petani kecil (berlahan sempit) yang berbasis usahatani komersial (kakao) berimplikasi pada diferensiasi sosial

51

dan kesejahteraan dalam komunitas petani”. Lebih lanjut, hipotesa utama tersebut dijabarkan dalam hipotesa yang lebih rinci, yaitu : 1.

Komunitas petani kakao mengalami tekanan perubahan moda produksi dari moda produksi non-kapitalis menuju moda produksi kapitalis. Akan tetapi lajunya mendapat hambatan dari lingkungan/kekuatan sosial spesifik lokal yang memberi jalan pada praktek moda produksi non-kapitalis. Oleh sebab itu, dalam komunitas petani, moda produksi kapitalis hanya “merembes” pada aktivitas baru, terutama pada penyediaan modal non lahan serta pada proses penjualan hasil produksi. Akhirnya, pada komunitas petani muncul strategi “amphibian” dalam menjalankan praktek moda produksi. Dalam hal ini, para petani menjalankan praktek moda produksi non-kapitalis dan kapitalis secara bersamaan.

2.

Bersamaan dengan itu, transformasi struktur agraria yang terjadi tidak menghasilkan diferensiasi sosial masyarakat agraris yang terpolarisasi tetapi hanya menghasilkan diferensiasi sosial masyarakat agraris yang terstratifikasi yang disertai dengan semakin timpangnya luas pemilikan sumberdaya agraria di antara lapisan petani.

3.

Berbagai mekanisme penguasaan sumberdaya agraria yang memberi jalan terbentuknya struktur sosial masyarakat agraris terstatifikasi masih dominan. Walaupun demikian, berbagai mekanisme penguasaan sumberdaya agraria yang memberi jalan terbentuknya struktur sosial masyarakat agraris terpolarisasi telah muncul dan cenderung semakin menguat

4.

Meskipun diferensiasi sosial masyarakat agraris yang terjadi tidak menghasilkan bentuk polarisasi, perubahan tersebut tetap mendorong terjadinya diferen-siasi kesejahteraan komunitas petani.

5.

Pengaman warga komunitas dari pengaruh kapitalis terjadi melalui penerapan ikatan komunal yang mapan, sehingga muncul struktur kompleks yang dirajut oleh posisi sosial yang berbeda. Misalnya petani pemilik sekaligus penggarap dan/atau buruh tani.

52

6.

Ikatan moral komunitas petani (ikatan kekerabatan, pewarisan, dan solidaritas lokal) secara konstekstual berperan mendorong transformasi struktur agraria yang kemudian memberi jalan pada proses diferensiasi sosial masyarakat agraris menuju bentuk struktur yang terstratifikasi.

7.

Di antara komunitas petani yang memiliki latar belakang etnis berbeda terjadi perbedaan transformasi moda produksi dan struktur agraria serta diferensiasi sosial masyarakat agraris dan kesejahteraan dalam komunitas petani, meskipun semua komunitas dimaksud sama-sama menerapkan sistem pertanian menetap pada jenis tanaman utama yang sama (kakao).

53

• Intervensi/fasilitasi aktor luar (pemerintah, swasta) • Nilai ekonomi tanaman & orientasi pasar • Ketidaksetaraan

Revolusi

MODA PRODUKSI SUBSISTEN (SUBSISTENCE)

• Pertumbuhan penduduk • Keterbatasan sumberdaya lahan • Perubahan pengaturan sosial (pranata) dalam penguasaan lahan • Kekuatan sosial/kekuasaan dalam imlpementasi pranata penguasaan lahan

MODA PRODUKSI “TRANSISIONAL”

STRUKTUR AGRARIA

•

Perbedaan akses warga masyarakat terhadap sumberdaya lahan • Perbedaan kemampuan akumulasi surplus • • • • • • •

Ikatan moral/pranata tradisional masih kuat Sistem pemilikan sempit (tidak ekstrim) Pranata pemilikan sementara : bagi hasil Sistem pewarisan yang dapat dibagi Petani tdk terpisah penuh dari alat produksi Hubungan produksi kurang eksploitatif Tanah tidak dapat direproduksi

• Jumlah petani yang menguasai lahan sempit bertambah • Terjadi pemiskinan petani (penurunan kesejahteraan petani) • Kemampuan pertanian intensif rendah • Peluang non farm rendah

Gambar 2.2.

DIFERENSIASI STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT AGRARIS

STRATIFIKASI

POLARISASI

DIFERENSIASI KESEJAHTERAAN Æ PROBLEMA KESEJAHTERAAN

Sebagian besar petani hanya mengontrol lahan yang sempit sehingga miskin

Sebagian besar petani kehilangan kontrol atas lahan sehingga miskin

MODA PRODUKSI KAPITALIS (CAPITALIST)

• Prinsip moral/pengaturan sosial tradisional masih kuat • Hubungan sosial produksi dalam komunitas tidak terlalu eksploitatif • Kekuatan produksi dalam usaha pertanian tidak dapat direproduksi • Akumulasi dan perkembangan kapitalis yang tidak rata (pusat vs perypheri) • Kemampuan modal finansial terbatas karena eksploitasi dari luar • Kesenjangan kemampuan modal financial sangat ekstrim • Masuknya pemilik modal kuat dari luar komunitas • Pranata pemilikan sementara : sewa • Privatisasi pemilikan lahan dari kolektif ke pribadi • Jumlah petani yang tidak menguasai lahan dan buruh tani bertambah • Posisi petani yang tidak menguasai lahan dan buruh tani semakin lemah • Peluang non farm rendah

54 Transformasi Moda Produksi dan Struktur Agraria serta Diferensiasi Sosial Masyarakat Agraris dan Kesejahteraan Petani