BAB II
LANDASAN TEORI
II.1 Penjualan
II.1.1 Definisi Penjualan
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia sebagai berikut :
Penjualan adalah Peningkatan jumlah aktiva atau penurunan jumlah kewajiban suatu badan usaha yang timbul dari penyerahan barang dagang/jasa atau aktivitas lainnya didalam suatu periode.
Menurut Leny Sulistiyowati (2010:270) penjualan adalah :
“Pendapatan yang berasal dari penjualan produk perusahaan, disajikan setelah dikurangi potongan penjualan dan retur penjualan.”
Menurut Arief Sugiono, Yanuar Nanok Soenarno dan Synthia Madya Kusumawati (2010:133) :
“ Penjualan bersih merupakan selisih antara penjualan baik yang dilakukan secara tunai maupun kredit dengan retur penjualan dan potongan penjualan.”
7
Penjualan dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
1. Penjualan kredit, yaitu penjualan yang pembayaran dilakukan di kemudian hari dalam jangka waktu yang telah ditetapkan setelah barang diterima oleh customer. Penjualan kredit inilah yang menimbulkan piutang dagang, sehingga penjualan tidak dapat dipisahkan dari timbulnya piutang usaha. 2. Penjualan tunai, yaitu penjualan yang pembayarannya dilakukan secara langsung saat terjadinya transaksi.
II.2 Piutang
II.2.1 Definisi Piutang
Dalam perusahaan penjualan tidak selalu mendapatkan uang kas dari hasil penjualan, karena ada saatnya perusahaan juga melakukan penjualan secara kredit. Dari penjualan kredit inilah kemudian akan menimbulkan piutang usaha.
Menurut Wibowo dan Abu Bakar dalam buku Pengantar Akuntansi I (2008:132), pengertian piutang adalah :
Piutang (Receivable) pengertian klaim terhadap sejumlah uang yang diharapkan diperoleh pada masa yang akan datang.
Menurut PSAK no.9 :
Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha dan 8
lain-lain yang diharapkan tertagih dalam satu atau siklus usaha normal diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.
II.2.2 Klasifikasi Piutang
Menurut Warren (2008:43), pada umumnya piutang diklasifikasikan menjadi :
1. Piutang dagang
Piutang dagang adalah jumlah piutang dari pelanggan yang terjadi karena penjualan barang atau jasa. Umumnya piutang dagang memiliki jangka waktu sekitar 30-60 hari untuk pelunasan. Dokumen penjualan piutang dagang biasanya seperti : faktur penjualan,invoice dan delivery order.
2. Piutang wesel
Piutang wesel merupakan surat pernyataan berhutang atau pelunasan secara tertulis. Wesel tagih diklaim sebagai instrument formal terjadinya kredit sebagai bukti adanya hutang debitur kepada perusahaan. Wesel tagih memiliki jangka waktu sekitar 60-90 hari untuk pelunasan. Piutang wesel timbul karena adanya penjualan,pembelian dan transaksi lainnya.
3. Piutang lainnya
Piutang lainnya bukan berasal dari perdagangan seperti : piutang bunga, piutang karyawan dan piutang deviden. Biasanya piutang seperti ini belum tentu memiliki tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.
9
Cara lain untuk mengklasifikasikan piutang dengan cara menghubungkan dengan tanggal jatuh tempo. Piutang yang ditanggal jatuh temponya kurang dari satu tahun disebut sebagai piutang lancar, sedangkan piutang yang tanggal jatuh temponya diatas satu tahun disebut piutang tidak lancar. Piutang diharapkan tertagih menjadi kas dalam satu tahun, sedangkan yang tidak tertagih hendaknya dicantumkan dibawah aktiva lancar.
II.2.3 Penilaian Piutang
Apabila piutang dagang telah dicacat dalam pembukuan, yang harus dilakukan selanjutnya adalah melaporkan piutang usaha dalam neraca. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang dinilai dan dilaporkan sebesar nilai kas yang bisa direalisasi yaitu nilai kas bersih yang diharapkan akan diperoleh pada masa yang akan datang. Penjualan kredit disamping mendatang keuntungan, juga bisa membawa kerugian bagi perusahaan. Penjualan secara kredit akan menguntungkan perusahaan karena lebih menarik bagi calon pembelian sehingga volume penjualan meningkat yang berarti menaikkan pendapatan perusahaan. Apabila pihak debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya maka dari pihak penjualan secara kredit seringkali mendatangkan kerugian. Kerugian semacam itu dalam dunia usaha dianggap sebagai hal yang normal dan merupakan resiko yang selayaknya ditanggung oleh perusahaan yang melakukan penjualan kredit. Kerugian piutang yang terlalu rendah memberi petunjuk bahwa kebijakan kredit perusahaan terlalu ketat, sebaiknya kerugian piutang yang terlalu tinggi dapat diartikan bahwa kebijakan kredit perusahaan terlalu longgar. Dua metode penghapusan piutang yaitu :
10
1. Metode Penghapusan Langsung
Jumlah piutang merupakan bagian yang relatif kecil dari total aktivitas lancar. Dalam hal demikian lebih baik menangguhkan pengakuan atas ketidaktertagihan sampai periode yang jumlah tersebut dianggap tidak berharga dan benar-benar dihapuskan sebagai beban.
2. Metode penyisihan
Nilai yang dapat direalisasi merupakan nilai piutang dikurangi dengan estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Terdapat dua pendekatan melalui estimasi penyisihan piutang tak tertagih :
a. Pendekatan Laba Rugi
Estimasi penyisihan piutang tak tertagih dihitung dengan cara mengalikan persentase tertentu dengan penjualan kredit tahun berjalan.
Penyisihan piutang tak tertagih = % x penjualan kredit.
b. Pendekatan Neraca
Estimasi penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan saldo piutang dan berdasarkan analisis piutang.
11
II.3 Internal Audit
II.3.1 Pengertian Internal Audit
Menurut Lawrence B.Sawyer (2005:6) mengemukakan definisi internal audit yaitu :
Internal auditing is a systematic,objective appraisal by internal auditor of the diverse operating and controls within organization to determine whether (1) financial and operating information is accurate and reliable, (2)external regulation and acceptable internal polices and procedures are followed, (3) resources are used efficienly and economically.
Secara umum audit internal adalah istilah secara keseluruhan yang mencakup segala bentuk kegiatan penilaian kembali yang dilakukan oleh auditor untuk didalam organisasi, definisi ini mencakup kesempatan maupun tanggungjawab yang dapat memperluas wawasan auditor.
II.3.2 Fungsi Internal Audit
Audit
internal
berfungsi
sebagai
pemeriksaan
dan
penilaian
struktur
pengendalian dan efisiensi dari unit kerja dan usaha perusahaan. Temuan auditor dilaporkan kepada dewan direksi atau manajemen. Auditor internal bertugas untuk menentukan apalah tiap unit kerja telah memiliki pengertian yang jelas mengenai tugas yang dibebankan dan memiliki kerjasama antara unit kerja serta melaksanakan fungsi tujuan secara efektif dan efisien.
12
II.4 Pemeriksaan Secara Umum
II.4.1 Definisi Audit
Menurut Arens, Randal & Beasly (2008:4) mendefinisikan auditing sebagai berikut :
Auditing is the accumulating and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.
Definisi tersebut diatas memiliki kata kunci, yaitu : information and established criteria; accumulated and evaluating evidence; competent and independent personand reporting.”
a. Information and established criteria(informasi yang dapat diukur dan kriteria yang telah ditetapkan)
Bahwa dalam melaksanakan suatu pemeriksaan diperlukan adanya informasi yang dapat diukur untuk dievaluasi dan diperlukan juga criteria yang digunakan untuk mengevaluasi informasi tersebut.
b. Accumulated and evaluating evidence (bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi)
Pemeriksaan memerlukan adanya suatu bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi. Bukti adalah semua informasi yang dapat digunakan oleh pemeriksa untuk menentukan apakah informasi terukur yang diperiksa sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan. 13
c. Competene and independent person (kompetensi dan pemeriksa yang independent)
Pemeriksa harus memiliki keahlian dan pengalaman teknis dalam bidang pemeriksaan,
memahami
kriteria
yang
digunakan
dalam
pemeriksaan,
mengetahui jumlah bukti yang harus dikumpulkan untuk mendukung kesimpulan hasil pemeriksaan.
d. Reporting (pelaporan)
Tahap akhir dari pemeriksaan adalah pelaporan hasil pemeriksaan. Pelaporan hasil pemeriksaan dimaksudkan untuk mengkomunikasikan masalah-masalah yang ditemui pemeriksaselama pemeriksaan, kesimpulan pemeriksa atas masalah-masalah tersebut serta rekomendasi yang disarankan.
II.4.2 Jenis-jenis Audit
Secara umum ada tiga jenis audit, yaitu audit operasional, audit ketaatan dan audit atas laporan keuangan.
a. Audit Operasional
Penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasional suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitas. Pada saat audit operasional selesai auditor akan memberikan saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan.
14
b. Audit Ketaatan
Bertujuan mempertimbangkan apakah audit telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihakyang memiliki otoritas lebih tinggi.
c. Audit atas Laporan Keuangan
Menentukan apakah laporan keuangansecara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteriakriteria. Sering kali audit laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis kas atau basis akuntansi lainnya yang sesusai dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan.
II.5. Pengendalian Intern
II.5.1 Definisi sistem pengendalian intern
Pengendalian intern atau sering juga disebut dengan internal control banyak sekali definisi yang dapat ditinjau dari berbagai segi dan berbagai ahli, antaranya :
Menurut Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO), William C.Boynton, Raymond N.Jhonson dan Walter G.Kell (2006:373) mendefinisikan :
Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris,manajemen dan personal lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini :
15
1. Efektivitas dan efisiensi operasi
Pengendalian dalam suatu organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan dan pemborosan dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien. Bagian terpenting dari efektifitas dan efisiensi adalah penggunaan aktiva dan catatan aktiva fisik perusahaan yang dapat dicuri,disalahgunakan, atau dirusak bila tidak dilindungi oleh pengendalian yang memadai.
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
Banyak sekali hukum dan peraturan yang harus diikuti oleh perusahaan, beberapa diantaranya tidak langsung berkaitan dengan akuntansi, misalnya : UU lingkungan hidup sedangkan peraturan lain yang sangat berkaitan dengan akuntansi UU perpajakan.
3. Keandalan pelaporan keuangan
Manajemen
bertanggung
jawab
menyiapkan
laporan
keuangan
bagi
investor,kreditor dan pengguna lain. Manajemen mempunyai kewajiban hukum untuk menjamin bahwa informasi telap disiapkan sesuai dengan standar pelaporan, yaitu prinsip akuntansi berlaku umum.
Menurut Mulyadi (2001:163) mendefinisikan pengendalian intern adalah sebagai berikut :
Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ujuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan 16
keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong di patuhinya kebijakan manajemen.
Menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) seperti diterjemahkan oleh Zaki Baridwan, (2002:13) mendefinisikan pengendalian intern dalam arti sebagai berikut :
Pengendalian intern meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat yang dikoordinasikan dan digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi didalam usaha, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dulu.
Menurut kamus besar Akuntansi yang dikutip oleh Ardiyos (2007:285) menyatakan :
Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang dirancangkan guna membantu
pimpinan
perusahaan
dengan
mencegah
kemungkinan
terjadinya
penyelewengan, mengurangi tingkat kesalahan dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian internal control sistem garis besarnya dirancang untuk meningkatkan efisiensi mencegah dan mengungkapkan penyelewengan serta mengawasi pengelewengan terhadap kebijaksanaan pimpinan.
II.5.2 Komponen Pengendalian Intern
Menurut Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO), William C.Boynton, Raymond N.Johnson dan Walter G.Kell (2006:373) 17
mendefinisikan struktur pengendalian intern terdiri dari lima kategori dasar kebjikan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi,kelima kategori tersebut adalah :
1. Lingkungan pengendalian
Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur, dan komisaris serta pemilik suatu satu terhadap pengendalian dan pentingnya terhadap suatu usaha
tersebut.
pengendalian,
Untuk
berikut
tujuan ini
pemahaman
adalah
sub
dan
elemen
penetapan terpenting
lingkungan yang
harus
dipertimbangkan oleh auditor :
a. Integritas dan nilai-nilai etika
Integritas dan nilai-nilai adalah produk dari standar etika dan prilaku entitas dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalam praktek.
b. Struktur organisasi
Dengan memahami struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari manajemen dan elemen fungsional usaha dan menaksir bagaimana kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan pengendalian dilaksanakan.
18
c. Komitmen terhadap kompetensi
Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut berubah menjadi keterampilan dan pengetahuan yang disyaratkan.
d. Dewan komisaris
Komite audit biasanya dibebani tanggung jawab mengawasi proses pelaporan keuangan, mencakup struktur pengendalian intern dan ketaan kepada undangundang dan peraturan.
e. Falsafah manajemen dan gaya operasi
Manajemen, melalui aktifitasnya memberikan tanda yang jelas kepada pegawai
tentang
pentingnya
pengendalian,
sebagai
contoh,
apakah
manajemen bersifat pengambil resiko atau penghindar resiko.
f. Kebijakan dan prosedur kepegawaian
Karena pentingnya pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya dalam menyediakan pengendalian yang efektif, metode bagaimana mereka direkrut, dan digaji merupakan bagian yang penting dari struktur pengendalian intern.
2. Penetapan resiko oleh manajemen
Penetapan resiko untuk pelaporan keuangan adalah identifikasi dan analisis oleh manajemen atas resiko-resiko yang relevan terhadap penyiapan laporan 19
keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntasnsi yang berlaku. Auditor menetapkan risiko untuk memutuskan bahan bukti yang dibutuhkan dalam audit.
3. Prosedur pengendalian
Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, selain dari empat komponen yang lain, yang dibuat manajemen untuk memenuhi tujuannya. Banyak sekali kebijakan dan prosedur dalam suatu satuan usaha.
4. Informasi dan Komunikasi
Kegunaan
system
akuntansi
mengindentifikasikan,
pada
suatu
menggabungkan,
satuan
usaha
mengklasifikasikan,
adalah
untuk
menganalisa,
mencatat dan melaporkan transaksi satuan usaha tersebut.
5. Pemantauan
Aktivitas pemantauan berkaitan dengan penilaian efektifitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern secara periodik dan terus menerus oleh manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. Informasi untuk penilaian dan perbaikan dapat berasal dari berbagai sumber meliputi studi atas struktur pengendalian intern yang ada, laporan dari bank sentral, umpan balik dari pegawai, dan keluhan dari pelanggan atas tagihan yang datang.
20
II.5.3 Tujuan Pengendalian Intern
Sistem pengendalian intern yang dijalankan perusahan harus ditunjukan oleh sistem akuntansi yang baik agar sistem pengendalian intern dapat mencapai sasaran yang menurut mulyadi (2001:163) antara lain :
1. Menjaga kekayaan organisasi 2. Mengecek keandalan data akuntansi 3. Mendorong efisiensi 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen Menurut James A. Hall (2007:181), tujuan sistem pengendalian internal , yaitu : 1. Menjaga aktiva perusahaan 2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi 3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan 4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen
Penerapan tujuan diatas dilakukan melalui prosedur penanganan transaksitransaksi kegiatan perusahaan, sebagai berikut :
a. Otorisasi, apakah transaksi telah diotorisasi oleh pemimpin, ini dapat diwujudkan dengan suatu cara umum dengan menetapkan kebijaksanaan yang ada hubungannya, menetapkan batas-batas investasi, daftar harga standar dan lain-lain. 21
b. Pencatatan, transaksi harus dicatat dalam perkiraan yang semestinya pada waktu yang tepat disertai uraian yang wajar. c. Rekonsiliasi, rekonsiliasi secara periodik antara harga fisik dengan catatan atau perkiraan buku besar harus dilakukan. d. Perlindungan, harga fisik berwujud tidak boleh berada dibawah pengawasan atau penjagaan dari mereka yang bertanggung jawab untuk fungsi pembukuan yang berhubungan dengan itu.
II.5.4 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern
Unsur pengendalian intern adalah penting bahwa sistem mempunyai beberapa unsur atau sifat-sifat tertentu, yang meningkatkan kemungkinan dapat dipercayainya data-data akuntansi serta tindakan pengamanan terhadap aktiva dan cacatan perusahaan.
Menurut Mulyadi (2001:164) unsur pokok sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut :
1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 2. Pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, hutang, sistem wewenang dan prosedur pendapatan dan biaya. 3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. 4. Karyawan yang mutunya sesusai dengan tanggung jawabnya.
22
Menurut Marshal B.Romney dan Paul John Steinbart (2011:195) pengendalian intern melaksanakan tiga fungsi penting, yaitu :
1. Preventive controls
Pegendalian ini bermaksud untuk mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul. Cara-cara yang dapat digunakan dalam hal ini adalah dengan memperkerjakan personil akuntansi yang berkualitas tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai, secara efektif mengendalikan akses fisik atas asset, fasilitas dan informasi merupakan pengendalian pencegahan yang efektif, oleh kerena tidak semua masalah dapat dipecahkan.
2. Detective controls
Pengendalian untuk pemeriksaan ini dibutuhkan untuk mengungkapkan masalah begitu muncul, contoh pemeriksaan atas perhitungan.
3. Corrective controls
Pengendalian korektif ini dimaksudkan untuk mencegah masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Contoh, pemeliharaan copy cadangan atas transaksi dan file utama.
II.5.5 Keterbatasan Pengendalian Intern
Keterbatasan bawaan yang melekat pada pegendalian intern yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001:183) adalah sebagai berikut :
23
1. Kesalahan dalam pertimbangan
Manajemen seringkali salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil dan tugas rutin karena tidak memadai informasi dan tekanan lain.
2. Kolusi
Kolusi merupakan tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan dan dapat mengakibatkan kebobolan pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan perusahan dan tidak terungkap ketidak beresan oleh sistem pengendalian intern yang sudah dirancang.
3. Biaya lawan manfaat
Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang akan diharapkan dari pengendalian intern tersebut, karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.
4. Gangguan
Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanent dalam proposal atau dalam sistem dan prosedur juga dapat mengakibatkan gangguan.
24
5. Pengabaian oleh manajemen
Manajemen dapat mengakibatkan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah, seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semua.
Beberapa saran untuk mencegah terjadinya kecurangan dari Sukrisno Agoes (2004:229)
1. Tingkatan pengendalian intern yang terdapat pada perusahaan. 2. Lakukan seleksi pegawai secara ketat gunakan psikologi dan hindari katebelece dalam penerimaan pegawai. 3. Tingkat keandalan intern audit department, antar lain :
a. Memberikan balas jasa yang menarik. b. Memberikan perhatian yang cukup besar terhadap laporan mereka c. Mengharuskan internal auditor melaksanakan continuing professional education.
4. Berikan imbalan yang memadai untuk para pegawai. 5. Lakukan rotasi jabatan dan wajibkan para pegawai untuk mempergunakan cuti mereka. 6. Lakukan pembinaan rohani.
25
7. Berikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. 8. Tumbuhkan iklim keterbukaan dalam perusahaan. 9. Manajemen harus memberikan contoh bertindak jujur, adil, dan bersih. 10. Buat kebijakan tertulis mengenai fair deadling.
II.5.6 Internal Control Audit
Menurut Robert R, Moeller (2008) langkah-langkah penting dalam audit pengendalian intern,yaitu :
1. Merencanakan audit
2. Mengevaluasi proses penilaian manajemen
3. Mendapatkan pemahaman tentang pengendalian internal
4. Menguji dan mengevaluasi efektivitas Desain
5. Menguji dan mengevaluasi efektivitas operasi
6. Mengevaluasi kecukupan pengujian
7. Merumuskan pendapat atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan
8. Mengeluarkan laporan pengendalian internal
9. Komunikasi temuan kepada komite audit dan manajemen 26
II.6 Sistem Pengendalian Intern Penjualan, Piutang Usaha,Penerimaan Kas
II.6.1 Pengendalian Intern Piutang Usaha
Piutang dagang adalah jumlah piutang dari pelanggan yang terjadi karena penjualan barang atau jasa. Piutang dagang merupakan unsur penting dalam neraca terlebih-lebih untuk jenis perusahaan dagang. Piutang muncul sebagai konsekuensi dari penjualan kredit. Dari transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau jasa, untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. Penjualan kredit ini ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan kredit. Fungsi pengendalian yang utama dalam pengelolaan pesanan penjualan, pembuatan faktur dan sistem piutang adalah untuk meyakinkan bahwa semua penjualan barang dicatat secara tepat, untuk mencegah kerugian persediaan barang dan membuat penagihan piutang.
Unsur pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem penjualan kredit menurut Mulyadi (2001:221) terdiri dari organisasi,sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dan praktek yang sehat, penjelasan sebagai berikut :
1. Organisasi
a. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit b. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. c. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas
27
d. Transaksi penjualan kredit harus dilaksankan oleh fungsi penjualan fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. :
a. Penerimaan order dari pembeli harus diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. b. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada credit copy (tembusan surat order pengiriman). c. Pengiriman barang pada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap “sudah dikirim” pada copy order surat pengiriman. d. Terjadi piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. e. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang dan potongan penjualan berada ditangan direktur pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. f. Pencatatan kedalam kartu piutang dan keadaan jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber. 28
g. Pencatatatn terjadi piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman.
3. Praktek yang sehat
a. Surat order pengiriman bernomor surat tercetak dan pemakaiannya dipertanggung jawabkan oleh fungsi penjualan. b. Faktor penjualan bernomor unit tercetak dan dipertanggung jawabkan oleh fungsi penagihan. c. Secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. d. Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening control piutang dalam buku besar.
II.6.2 Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas
Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kas merupakan aktiva lancar yang paling liquid diantara aktiva lainnya. Karena itu diperlukan adanya pengendalian intern yang cukup dan memadai bagi penerimaan kas untuk mencegah atau menekan seminimal mungkin bentuk penyelewengan yang terjadi.
Setiap perusahaan pada umumnya mempunyai banyak jenis transaksi penerimaan kas yang rutin, misalnya penerimaan pembayaran dari piutang. Selain itu ada pula
29
dijumpai penerimaan yang tidak rutin, misalnya : penerimaan dari penjualan aktiva tetap.
Pada umumnya perusahaan dagang dan industri pada umunya penerimaan utama kasnya berasal dari penjualan-penjualan produknya sedangkan pada perusahaan jasa penerimaan kas utamanya berasal dari jasa yang dikeluarkan.
Unsur pengendalian internal dalam sistem penerimaan kas dari piutang, menurut Mulyadi terdiri dari organisasi, sistem otorisasi. Dan prosedur pencatatan dan praktek yang sehat, dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Organisasi
a. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. b. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan :
a. Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan. b. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. c. Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi harus didasarkan pada surat pemberitahuan yang berasal dari debitur.
30
3. Praktek yang sehat
a. Hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita acara penghitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. b. Para penagih dan kasir harus diasuransikan. c. Kas dalamperjalanan (baik yang ada ditangan bagian kas maupun di tangan penagih perusahaan) harus diasuransikan.
II.6.3 Pengendalian Intern Penjualan
Penjualan adalah aktivitas yan sangat berpengaruh di dalam suatu perusahaan, karena dari penjualan akan diperoleh pendapatan yang akan memungkinkan mendapatkan laba guna membiayai kelangsungan hidup perusahaan.
Unsur Pengendalian intern diterapkan dalam sistem penjualan kredit menurut Mulyadi (2001:221) terdiri dari organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktek yang sehat dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Organisasi
a. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. b. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. c. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. d. Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan,fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada 31
transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut.
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan
a. Penerimaan order dari pembelian harus diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. b. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada credit copy. c. Pengiriman barang pada pelanggan di otorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap “sudah dikirim” pada copy order surat pengiriman. d. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang dan potongan penjualan berada di tangan direktur pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. e. Terjadinya piutang di otorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. f. Pencatatan ke dalam kartu piutang dan keadaan jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum di otorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber. g. Pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman.
32
3. Praktik yang sehat
a. Surat order pengiriman bernomor surat tercetak dan pemakaiannya dipertanggung jawabkan oleh fungsi penjualan. b. Faktur penjualan bernomor unit tercetak dan pemakaiannya dipertanggung jawabkan oleh fungsi penjualan. c. Secara periodik fungsi akuntansi mengirimkan pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. d. Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening kontrol piutang dalam buku besar.
33
