6
BAB II LANDASAN TEORI
A. AUDITING 1. Definisi Auditing Kata “auditing” diambil dari bahasa latin yaitu “Audire” yang berarti mendengar dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pemeriksaan akuntan. Ada beberapa pengertian auditing atau pemeriksaan akuntan menurut beberapa pakar diantaranya adalah : Definisi auditing menurut American Accounting Association (AAA), yaitu: Auditing merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obektif yang berhubungan dengan asersi – asersi tentang tindakan – tindakan dan peristiwa – peristiwa ekonomi untuk menentukan tindakan kesesuaian antara asersi – asersi tersebut dan kriteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna informasi tersebut. Definisi Auditing menurut Alvin Arens yang diterjemahkan oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, yaitu : Auditing adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti atau pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Dari definisi auditing menurut American Accouting Association (AAA) dan Alvin Arens, dapat disimpulkan bahwa auditing adalah proses yang
7
sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Auditing mempunyai tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan seperti yang dikatakan oleh Sukirno Agus (2004 : 10 ), yaitu : Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan – catatan pembuktian dan bukti – bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dari berbagai macam definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa auditing adalah suatu kegiatan untuk meyakini kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan oleh pihak yang berkompeten dan independen, sehingga dapat disajikan sumber informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tersebut. 2. Jenis – jenis Audit Jenis audit ada tiga macam, yaitu : a. Audit laporan keuangan (Financial Statement Audits) Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan wajar, sesuai dengan kriteria – kriteria tertentu. Kriteria tertentu tersebut adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dimuat dalam
8
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Asersi dari Audit Laporan Keuangan ini merupakan informasi yang ada dalam Laporan Keuangan. Bukti audit yang tersedia dapat berupa dokumen, catatan dan bahan bukti yang berasal dari sumber – sumber diluar perusahaan. Hasil akhir audit dalam bentuk opini auditor, yang dihasilkan oleh akuntan publik sebagai auditor independen. Adapun penggunaan laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntan independen tersebut biasanya untuk pihak ekstern perusahaan, seperti analisis keuangan, kreditor, supplier, investor, dan pemerintah. b. Audit Operasional (Operational Audits) Audit operasional menekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas yang mencakup beranekaragam aktivitas yang luas, yang berhubungan dengan performa masa yang akan datang. Audit operasional dapat diminta oleh manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional dilaporkan kepada pihak yang meminta audit tersebut. c. Audit Kepatuhan (Compliance Audits) Audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah auditte telah mengikuti kebijakan, prosedur, dan peraturan yang telah ditentukan pihak yang otoritasnya lebih tinggi. Audit kepatuhan dapat berupa penentuan apakah pelaksanaan akuntansi telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan,
9
peninjauan upah untuk menentukan kesesuaian peraturan UMR, pemeriksaan surat perjanjian dengan kreditur, dan memastikan perusahaan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hasil audit kepatuhan berupa pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan. Hasil audit kepatuhan dilaporkan kepada pemberi tugas, yaitu pimpinan organisasi, karena pimpinan organisasi yang paling berkepentingan atas dipatuhinya prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga auditor yang dipekerjakan untuk melakukan tugas itu adalah Auditor Intern, Auditor Pemerintah, dan Akuntan Publik. Menurut Sukrisno Agoes (2004 : 9) : a. Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas : 1) General Audit (Pemeriksaan Umum) Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai
kewajaran
laporan
keuangan
secara
keseluruhan.
Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional/ Akuntan Publik dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Aturan Etika KAP yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta Standar Pengendalian Mutu. 2) Special Audit (Pemeriksaan Khusus) Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan
10
keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilalukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan terhadap penagihan piutang usaha diperusahaan. b. Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas : 1) Manajemen Audit (Operational Audit) Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, temasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. 2) Pemeriksaan Ketaatan ( Compliance Audit ) Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan – peraturan dan kebijakan- kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain – lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun Bagian Internal Audit. 3) Internal Audit (Pemeriksaan Internal) Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan,
11
maupun
ketaatan
terhadap
kebijakan
manajemen
yang
telah
ditentukan. 4) Computer Audit Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (Electronic Data Processing ) system. 3. Standar Auditing Di Indonesia, badan yang berwenang menyusun standar auditing adalah Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Kompartemen Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia. Tidak setiap orang yang dapat melakukan audit terhadap laporan keuangan dapat menyatakan bahwa auditnya dilakukan berdasarkan standar auditing. Standar auditing mengatur syarat-syarat diri auditor, pekerjaan lapangan, dan penyusunan laporan audit. Menurut Webster’s New International Dictionary, standar adalah sesuatu yang ditentukan oleh penguasa, sebagai suatu peraturan untuk mengukur kualitas, berat, luas, nilai, atau mutu. Jika diterapkan dalam auditing, standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umun bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar auditing mengandung pula pengertian sebagai suatu ukuran baku atas mutu jasa auditing. Standar auditing terdiri dari sepuluh standar dan semua Pernyataan Standar Auditing (PSA) yang berlaku. Sepuluh standar auditing dibagi menjadi tiga kelompok: (1) standar umum, (2) standar pekerjaan lapangan, dan (3) standar pelapor. Standar umum mengatur syarat-syarat diri auditor;
12
standar pekerjaan lapangan mengatur mutu pelaksanaan auditing, dan standar pelaporan memberikan panduan bagi auditor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya melalui laporan audit kepada pemakai informasi keuangan Standar auditing yang telah diterapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 01 (SA Seksi 150) Standar Auditing disajikan berikut ini. a. Standar umum 1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. b. Standar Pekerjaan Lapangan
1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
13
c. Standar Pelaporan
1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali lain dalam laporan auditor. 4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. 4. Tipe Auditor Auditor adalah orang atau sekelompok orang yang melaksanakan audit. Auditor dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, antara lain : a. Auditor Independen Adalah auditor professional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti : kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintahan (terutama instansi pajak).
14
Syarat utama untuk dapat menjadi auditor independen adalah : 1) Harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja tertentu 2) Harus telah lulus dari jurusan akuntansi fakultas ekonomi atau mempunyai ijazah yang disamakan, 3) Telah mendapat gelar Akuntan dari Panitia Ahli Pertimbangan Ijazah Akuntan 4) Mempunyai ijin praktik dari Menteri Keuangan. b. Auditor Pemerintah Adalah auditor professional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Yang dapat disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di : 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) BPKP adalah instansi pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tugas pokoknya adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan instansi pemerintah, projek – projek pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), projek pemerintah, dan perusahaan-perusahaan swasta yang pemerintah mempunyai penyertaan modal besar di dalamnya.
15
2) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPK adalah lembaga tinggi Negara yang tugasnya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan Presiden RI dan aparat di bawahnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 3) Instansi Pajak Instansi pajak adalah organisasi di bawah Departemen Keuangan. Tugas pokoknya adalah mengumpulkan beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. Tugas pokok auditor yang bekerja di instansi pajak adalah mengaudit pertanggungjawaban keuangan masyarakat wajib pajak kepada pemerintah dengan tujuan untuk memverifikasi apakah kewajiban pajak telah dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang pajak yang berlaku. c. Auditor Internal Adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan Negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Yang biasanya menggunakan jasa auditor intern adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama perusahaan.
16
B. PROFESIONALISME AKUNTAN PUBLIK 1. Pengertian Profesionalisme Masyarakat telah memberikan arti khusus pada istilah professional. Mereka diharapkan bertindak pada tingkat yang lebih tinggi dari pada kebanyakan anggota masyarakat. Sebagai contoh, jika akuntan publik melakukan tindak kriminal, sebagian besar masyarakat lebih merasa kecewa daripada seandainya terjadi pada orang-orang yang tidak memiliki predikat professional. Istilah professional menurut Arens dan Loebbecke terjemahan Amir Jusif (2001:78) : Berarti tanggungjawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggungjawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi undang – undang dan peraturan masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi termasuk untuk berperilaku yang terhormat, sekalipun ini berarti pengorbanan pribadi. Gambaran seseorang yang professional dalam profesi auditor oleh Hall R. (syahrir; 2002 : 7 ) mengembangkan konsep profesionalisme dari level individual yang digunakan untuk profesionalisme ekternal auditor, meliputi lima dimensi, yaitu : a. Pengabdian pada profesi (dedication) Pengabdian pada profesi tercermin dalam dedikasi professional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara
17
total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohani dan kemudian kepuasan material. b. Kewajiban sosial (Social Obligation) Kewajiban social, yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh professional karena adanya pekerjaan tersebut. c. Kemandirian (autonomy demands) Suatu pandangan bahwa seorang professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain. d. Keyakinan terhadap peraturan profesi Keyakinan terhadap peraturan profesi merupakan suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan professional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka e. Hubungan dengan sesama profesi Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompokkelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para professional membangun kesadaran profesinya.
18
2. Standar Profesional Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berwenang menetapkan standar dan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota termasuk setiap kantor akuntan publik yang beroperasi sebagai auditor independen. Persyaratan – persyaratan ini dirumuskan oleh komite-komite yang dibentuk oleh IAI. Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, standar yang ditetapkan IAI, adalah standar auditing, standar kompilasi dan review, standar atestasi lain dan kode etik akuntan publik dibukukan menjadi satu dengan sebutan Standar Profesional Akuntan Publik : a. Standar auditing Standar auditing diterbitkan oleh Komite Standar Profesional Akuntan Publik, standar ini disebut sebagai Pernyataan Standar Auditing (PSA). Penyempurnaan PSA bersumber dari Statement on Auditing Standard (SAS) Amerika Serikat, dengan penyesuaian terhadap kondisi Indonesia dan Standar Auditing Internasional. b. Standar kompilasi dan penelaahan laporan keuangan Standar ini dikeluarkan oleh Komite Standar Profesional Akuntan dan Komite Standar Kompilasi dan Review. Pernyataan yang dikeluarkan mengenai pertanggungjawaban akuntan publik sehubungan dengan laporan keuangan suatu perusahaan yang tidak diaudit. Pernyataan tersebut biasanya disebut sebagai Pernyataan Standar Jasa Akuntan dan Review.
19
c. Standar atestasi lainnya Standar atestasi memberikan rerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan yang lebih rendah dalam jasa nonaudit. d. Kode etik Profesi Komite Kode etik IAI di Indonesia menetapkan ketentuan perilaku yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan publik yang meliputi standar teknis. Standar auditing, standar atestasi, serta standar jasa akuntansi dan review dijadikan satu menjadi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). 3. Etika Profesionalisme Dasar pikiran yang melandasi penyusunan etika profesional setiap profesi adalah kebutuhan profesi tersebut tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi yang menyerahkan jasa tersebut. Etika profesionalisme dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. C. MATERIALITAS 1. Pengertian Materialitas Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat
20
mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Dari definisi di atas, mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan baik keadaan yang berkaitan dengan entitas dan kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. 2. Menentukan Pertimbangan Awal Materialitas Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya. Penentuan materialitas ini sering disebut dengan materialitas perencanaan, mungkin dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit karena : 1. Keadaan yang melingkupi berubah 2. Informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit. Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material dapat secara kualitatif material, karena penyebab yang menimbulkan salah saji tersebut.
21
D. HASIL PENELITIAN TERDAHULU Penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis mengacu pada penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya ini mengambil judul “ Analisis Hubungan Antara Profesionalime Auditor dengan Tingkat Materialitas Dalam Audit Laporan Keuangan” Erik H. , (2009) dan “Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan” Purwanti (2005). Dalam penelitian Erik H. menilai apakah ada hubungan antara profesionalisme Auditor dengan tingkat Materialitas dalam audit laporan keuangan. Kesimpulan dari penelitian Erik H. antara lain : Tingkat profesionalisme auditor mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat pertimbangan Materialitas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat profesionalisme auditor, maka akan semakin baik pula tingkat pertimbangan Materialitas. Sedangkan penelitian Purwanti, menilai apakah terhadap pengaruh profesionalisme dan ukuran kantor akuntan publik terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Kesimpulan dari penelitian Purwanti, antara lain : profesionalisme mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pertimbangan materialitas dan selain itu ukuran kantor akuntan public juga memiliki pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Seorang auditor yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesi dan pekerjaannya memiliki kesadaran yang tinggi bahwa profesi auditor adalah profesi kepercayaan masyarakat, memiliki sikap mental mandiri, tidak dibawah tekanan dalam membuat pertimbangan, memiliki keyakinan penilaian tentang
22
kualitas dirinya akan dilakukan oleh rekan seprofesinya yang sama - sama tahu dan paham tentang pekerjaan pengauditan, dan memiliki relasi dengan sesama profesi yang luas, akan berusaha menunjukan kinerja yang baik, yang ditunjukan
dengan
ketepatan
dalam
menentukan
materialitas,
selalu
mempertimbangkan resiko audit, serta selalu membuat perencanaan audit dalam setiap penugasan yang dilakukan.
