7
BAB II KERANGKA TEORI A. Bank Syariah 1. Pengertian Bank Syariah Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2008:25). Pengertian Bank menurut Lukman Dendawijaya (2009 : 14), Bank merupakan lembaga perantara keuangan (financial intermediaries) yang menyalurkan dana (deficit unit) pada waktu yang ditentukan. Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja (Malayu Hasibuan, 2008 : 2). Bank syariah merupakan bank yang seluruh kegiatan transaksinya berdasarkan Syariah Islam. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan
8
pada tahun 1992. Bank Islam mempunyai sistem operasi dimana ia tidak mengandalkan pada bunga, Bank Islam atau biasa disebut Bank Tanpa Bunga ini bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada AL-Qur’an dan Hadist Nabi SAW. atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu
lintas
pembayaran
serta
peredaran
uang
yang
pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam. Pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Definisi Bank Syariah menurut Hedi Sudarsono (2008 : 27) adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Undang-undang Pasal 2 PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, memberikan definisi bahwa Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam
9
lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah Perseroan Terbatas atau PT. Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan Syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari lima dasar konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan Bank Syariah dan lembaga keuangan bukan Bank Syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah : (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margin keuntungan, (4) sewa, (5) jasa. Kegiatan utama Perbankan Syariah tersebut harus menggunakan Prinsip dasar Bank Syariah yang ditetapkan yaitu : Mudharabah, Musyarakah, Wadi’ah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Qard, Rahn, Hiwalah/Hawalah, dan Wakalah.
2. Fungsi Bank Syariah Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 4 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa fungsi bank syariah adalah : (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dan yang berasal dari Zakat, Infak, Sedekah, Hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan
10
menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu : Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dijelaskan bahwa bank syariah memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu sebagai berikut (Yaya, dkk., 2009:55) : 1. Manajer Investasi Salah satu fungsi bank yang penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah diharapkan mendapatkan hasil yang mempunyai implikasi langsung kepada pemilik dana. Jika investasi yang dilakukan bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar, bahkan sampai macet, bisa mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan pemilik dana menjadi kecil pula.
11
2. Investor Bank syariah menginvestasikan dana dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Invetasi tersebut meliputi akad
Mudharabah,
Sewa-menyewa,
Musyarakah,
akad
Mudharabah, akad Salam, memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual belikan, kentungan dibagikan setelah bank menerima bagian keuntungan yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad. 3. Jasa Keuangan Bank syariah menjalankan fungsi sebagai pemberi jasa keuangan, misalnya memberi jasa kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, jasa untuk memperoleh imbalan atas dasar sewa, dan sebagainya. Hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip syariah tidak boleh dilanggar. 4. Fungsi Sosial Konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana Qard (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbngan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disamping itu konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran
penting
didalam
pengembangan
sumber
daya
manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial.
12
3. Tujuan Bank Syariah Tujuan Perbankan Syariah didirikan karena pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun nonkeuangan (QS. ALBaqarah 2 : 275). Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah telah berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (Istoqamah). Dalam Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain sebagai berikut : 1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. 2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. 3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan.
4. Prinsip Bank Syariah Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Nilai-nilai itu meliputi:
13
a. Shiddiq Memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram). b. Tabligh Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat
mengenai
prinsip-prinsip,
produk
dan
jasa
perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. c. Amanah Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib). d. Fathanah Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan
14
kecermatan dan kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas’uliyah).
5. Sumber Dana Bank Syariah Arifin (2009) mengatakan bahwa sumber dana bank syariah terdiri dari : a. Modal Inti (core capital) Modal inti adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari : 1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham. 2) Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian dikemudian hari. 3) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. b. Kuasi Ekuitas (Mudharabah account) Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip Mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (shahibalmaal)
dengan
pengusaha
(mudharib)
untuk
melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh
15
mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari.
Berdasarkan
prinsip ini, bank menyediakan jasa bagi investor berupa: 1) Rekening investasi umum, dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan
prinsip
Mudharabah
mutlaqah
(unrestricted investment account). Dalam hal ini bank bertindak sebagai mudharib dan nasabah bank bertindak sebagai Shahib al Maal, sedang keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan nisbah tertentu. Dalam hal terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan. 2) Rekening investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setujui atau mereka kehendaki. 3) Rekening tabungan Mudharabah. Dalam aplikasinya bank syariah melayani tabungan Mudharabah dalam bentuk targeted saving, seperti tabungan korban, tabungan haji atau tabungan lain yang dimaksudkan
16
untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu. c. Dana Titipan (wadi’ah / non remunerated deposit) Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Menurut Arifin (2009), dana titipan ini dikembangkan dalam bentuk berikut : 1) Rekening giro wadi’ah Dalam hal ini bank menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus
menjamin
pembayaran
kembali
nominal
simpanan wadi’ah. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. 2) Rekening tabungan wadi’ah Dalam hal ini nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran
kembali
simpanan
mereka.
Semua
keuntungan atas pemafaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi, atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari
17
sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.
6. Sumber Pendapatan Bank Syariah Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55%-60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (yield on financing) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank (Muhammad 2005). Dengan demikian, sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari: a. Bagi hasil atas kontrak Mudharabah dan kontrak musyarakah. b. Keuntungan atas kontrak jual-beli (al bai). c. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina d. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.
7. Jenis Bank Syariah Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun
transaksi
bank
lainnya.
Beberapa
bank
syariah
menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk jasa
18
bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis banknya. a. Jenis bank syariah berdasarkan tinjauan dari segi fungsinya Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. b. Unit Usaha Syariah Unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih dibawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja dikantor cabang suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit usaha syariah. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa semua transaksi syariah tidak boleh dicampur dengan transaksi konvensional. Unit usaha syariah memberikan laporan secara terpisah atas aktivitas
19
operasionalnya, meskipun pada akhirnya dilakukan konsolidasi oleh induknya. c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank
Pembiayaan Rakyat
(BPRS)
adalah
bank
yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas hanya pada penghimpunan dana dan penyaluran dana. B. Rasio CAELS a. Capital (Permodalan) Penilaian
pendekatan
kuantitatif
dan
kualitatif
faktor
permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : 1. Kecakupan
pemenuhan
Kewajiban
Penyediaan
Modal
Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku; 2. Komposisi permodalan; 3. Tren ke depan/proyeksi KPMM 4. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank; 5. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan);
20
6. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha; 7. Akses kepada sumber permodalan; dan 8. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan. Rasio yang akan digunakan untuk menilai aspek permodalan, pada penelitian ini digunakan Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR (Capital Adequacy Ratio) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber
di
luar
bank.
Ketentuan pemenuhan
permodalan minimum bank disebut juga Capital Adequacy Ratio (CAR), ketentuan CAR adalah 8%. Rasio CAR diperoleh dari modal yang dibagi dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). Perhitungan modal dan ATMR berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM yang berlaku. b. Assets Quality (Kualitas Asset) Kinerja keuangan dari segi aset diukur melalui kualitas aktiva produktifnya. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :
21
1. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aktiva produktif; 2. Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit; 3. Perkembangan aktiva produktif bermasalah (nonperforming asset) dibandingkan aktiva produktif; 4. Tingkat kecakupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP); 5. Kecakupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif; 6. Sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif; 7. Dokumentasi aktiva produktif; dan 8. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. Komponen faktor kualitas aset yang digunakan dalam penelitian ini adalah NPF (Non Performing Financing). NPF (Non Performing Financing)
merupakan rasio
yang menghitung
banyaknya nilai kewajiban atas nilai pembiayaan yang belum dibayar oleh nasabah kepada bank. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau kemungkinan potensi loss. Semakin tinggi rasio NPF sebuah bank, maka kondisi ini membahayakan bank. Hal itu karena berdasarkan peraturan yang
22
berlaku, bank perlu mengalokasikan cadangan yang bersumber dari modal untuk mengatasi NPF tersebut sementara waktu. c. Earnings (Rentabilitas) Penilaian
pendekatan
kuantitatif
dan
kualitatif
faktor
rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 1. Pengembalian atas aktiva (return on assets – ROA) 2. Pengembalian atas ekuitas (return on equity – ROE) 3. Margin bungan bersih (net interest margin – NIM) 4. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO); 5. Pertumbuhan laba operasional; 6. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan; 7. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya; dan 8. Prospek laba operasional. Komponen faktor earnings yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA (Return On Assets). ROA (Return On Assets) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan.
Return
on
Asset
digunakan
untuk
mengukur
kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA merupakan perbandingan antara
23
laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. d. Liquidity (Likuiditas) Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan
melalui
penilaian
terhadap
komponen-komponen
sebagai berikut: 1. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva likuid kurang dari 1 bulan; 2. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio – LDR) 3. Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang; 4. Ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti; 5. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas; 6. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan 7. Stabilitas dana pihak ketiga (DPK). Komponen faktor liquidity yang digunakan dalam penelitian ini adalah Financing to Deposit Ratio (FDR). Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana
24
dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada debiturnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberi indikasi bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. e. Sensitivity to Market Risk (Sensitivitas terhadap Risiko Pasar) Penilaian
pendekatan
kuantitatif
dan
kualitatif
faktor
sensitivitas terhadap risiko pasar menggunakan rasio leverage antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponenkomponen sebagai berikut: 1. Total hutang terhadap total aktiva (Debt to Assets Ratio – DAR) 2. Total hutang terhadap total ekuitas (Debt to Equity Ratio – DER) 3. Pendapatan sebelum bunga (Time Interest Earned – TIE) Komponen faktor sensitivitas terhadap risiko pasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio (DER). DER (Debt to Equity Ratio) merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin besar rasio ini akan semakin menguntungkan perusahaan, sedangkan bagi pihak bank akan mengakibatkan semakin besar risiko yang ditanggungnya.
25
C. Konsep Bagi Hasil Bagi keuntungan/bagi hasil merupakan ciri utama lembaga keuangan tanpa bunga/bank islam. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil, karena lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syaria’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan dibuat dengan dasar kerelaan dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan didalam perbankan syaria’ah terdiri dari dua sistem, yaitu: 1. Profit Sharing Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan fee atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank.
26
Pada saat akad terjadi, wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah Revenue Sharing, Profit & Loss Sharing, atau Gross Profit. Jika tidak disepakati, akad itu menjadi gharar. Pembayaran imbalan bank syari’ah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib atas pengelola dana Mudharabah tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil. Konsep ini terdapat unsur keadilan, dimana tidak ada satu pihak lain yan dirugikan antara pemilik dana dan pengelola sehingga besarnya benefit yang diperlukan deposan sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestaskan danadana yang diamanahkan kepadanya. 2. Revenue Sharing Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Revenue Sharing mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak mampu mempunyai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar daripada pendapatan
27
fee) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. D. Deposito Mudharabah Menurut UU No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 7, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Menurut
fatwa
Dewan
Syariah
Nasional
No:
03/DSN-
MUI/IV/2000, menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah. Deposito Mudharabah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Deposito Mudharabah diklasifikasikan ke dalam deposito berjangka 1, 3, 6, 12 bulan. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad Mudharabah dengan pihak ketiga (Adiwarman, 2004:277). Dari hasil pengelolaan dana Mudharabah, Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap
28
kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mis management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut (Adiwarman, 2004:278).
NASABAH
Titipan dana
BANK
Bagi Hasil
Pemanfaatan dana Pemanfaatan dana
DUNIA USAHA
Gambar 2.1 Mudharabah pada Penghimpunan Dana Ketentuan
tabungan,
giro
dan
deposito
berdasarkan
Mudharabahdalam masing-masing fatwanya sama. Mengenai deposito diatur dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000. Isi dari ketentuan-ketentuannya sebagai berikut (Wiroso, 2005) : a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). b. Sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang
tidak
bertentangan
dengan
prisip
syariah
dan
mengembangkannya termasuk di dalamnya Mudharabah dengan pihak lain. c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang. d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan atau giro atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
29
f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
E. Capital Adequacy Ratio (CAR) Penilaian aspek permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mengantisipasi risiko saat ini dan yang akan datang. Modal merupakan aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Hal itu dikarenakan beroperasi atau tidaknya dan dipercaya atau tidaknya suatu bank salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modal. Dalam kaitannya dengan fungsi dari modal bank, Brenton C. Leavitt menekankan ada 4 hal, yaitu (Muhammad, 2005:245) : 1. Untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan, pada saat bank insolvable dan likuidasi. 2. Untuk meyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi. 3. Untuk memperoleh sarana fisik dana kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank. 4. Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat. Kecukupan modal berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Tingginya rasio modal dapat melindungi deposan, dan memberikan dampak meningkatnya
30
kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ROA. Pembentukan dan peningkatan peranan aktiva bank sebagai penghasil keuntungan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak ketiga sebagai pemasok modal bank. Dengan demikian bank harus menyediakan modal minimum yang cukup untuk menjamin kepentingan pihak ketiga. Rasio untuk mengukur kecukupan modal bank syariah yaitu dengan
menggunakan
rasio
Capital
Adequacy
Ratio
(Muhammad,2009). Berdasarkan ketentuan Bank for International Settlements, bank yang dinyatakan termasuk sebagai bank yang sehat harus memiliki CAR paling sedikit sebesar 8% permodalan terhadap aktiva berisiko (Muhammad, 2005:249). Adapun besarnya nilai CAR suatu bank dapat dihitung dengan rumus : 𝐶𝐴𝑅 =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 × 100% 𝐴𝑇𝑀𝑅
Modal sendiri bank syariah terdiri dari modal inti ditambah dengan pelengkap. Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada penggolongan nasabah, penjamin, atau sifat barang jaminan (Muhammad,2005:251). Pada bank syariah perhitungan ATMR sedikit berbeda dari bank konvensional. Aktiva pada bank syariah dibagi atas aktiva yang
31
dibiayai dengan modal sendiri serta aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (Muhammad, 2005:256). Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan hutang risikonya ditanggung modal sendiri, sedangkan yang didanai oleh rekening bagi hasil risikonya ditanggung oleh rekening bagi hasil itu sendiri. Pemilik rekening bagi hasil berhak menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya apabila kesalahan terletak pada pihak mudharib (bank). Menurut Yuliani (2007), CAR juga biasa disebut dengan rasio kecukupan modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan inventaris bank. Manajemen bank perlu mempertahankan atau meningkatkan nilai CAR sesuai dengan modal yang cukup maka bank dapat melakukan ekspansi usaha dengan lebih aman dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya. F. Non Performing Financing (NPF) Tingkat kelangsungan usaha bank berkaitan erat dengan aktiva produktif yang dimilikinya, oleh karena itu manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisis kualitas aktiva yang dimiliki. Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana.
32
Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif bank syariah dinilai kualitasnya berdasarkan pendekatan jaminan, pendekatan karakter, kemampuan pelunasan, kelayakan usaha, dan pendekatan fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan. Penilaian kualitas aktiva
produktif
kolektibilitasnya.
dilakukan Kolektibilitas
dengan merupakan
menentukan tingkat
tingkat kelancaran
pembayaran kewajiban nasabah yang berdasarkan jumlah hari tunggakan. Kolektibilitas selain berpengaruh pada tingkat kesehatan bank syariah juga berpengaruh pada perolehan laba bank. Secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi 5 macam, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, perhatian khusus, dan macet. Dalam
menunjukkan kemampuan
manajemen
bank
dalam
mengelola kredit bermasalah yang diberikan bank, bank konvensional biasanya menggunakan rasio Non Performing Loan atau NPL. Menurut surat edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, NPL diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPL yang baik adalah dibawah 5% (Adi Setiawan, 2009).
33
Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank
syariah.
Tingkat
kesehatan
pembiayaan
(NPF)
ikut
mempengaruhi pencapaian laba bank (Suhada, 2009). Kualitas aktiva produktif pada bank syariah diukur dengan Non Performing Financing/NPF (muhammad, 2009). NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. NPF mencerminkan risiko pembiayaan. Semakin tinggi risiko ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Aktiva produktif bank syariah diukur dengan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan (Muhammad, 2005). Adapun NPF dapat dihitung dengan rumus : 𝑁𝑃𝐹 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ (𝐾𝐿, 𝐷, 𝑀) × 100% 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
G. Return On Assets (ROA) Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.
34
Return on Assets (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan asset yang dimiliki. ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia
sebagai
pembina
dan
pengawas
perbankan
lebih
mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Lukman Dendawijaya, 2009 : 119). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset (Lukman Dendawijaya, 2009 : 118). Menurut Karya dan Rakhman, tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik diukur dari rasio laba terhadap asset (ROA), baik untuk kategori bank yang full fledge maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah. Husnan dan Pudjiastuti (2002 : 120), menyatakan bahwa rasio rentabilitas ekonomi mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Karena hasil operasi yang diukur, maka dipergunakan laba sebelum pajak. Aktiva yang digunakan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba operasi adalah aktiva operasional. ROA merupakan rasio yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh
laba
bank
syariah.
ROA
dihitung
berdasarkan
perbandingan laba sebelum pajak dan total aktiva. ROA dirumuskan sebagai berikut :
35
𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 × 100% 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
H. Financing to Deposit Ratio (FDR) Dalam dunia perbankan dibutuhkan suatu keseimbangan antara dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan sehingga tidak terjadi dana yang menganggur (idle fund) dan dana yang digunakan harus produktif. Manajemen likuiditas merupakan hal yang penting dalam operasional bank karena sebagian besar dana yang dikelola bank bersumber dari pihak ketiga atau masyarakat yang dititipkan dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito dan simpanan lain yang harus dibayar saat jatuh tempo. Selain itu bank juga harus dapat menggunakan dana tersebut dengan mengalokasikannya dalam berbagai bentuk investasi untuk memperoleh laba guna membayar biaya dana tersebut dan biaya operasional lainnya (Dahlan Siamat, 1993). Loan to Deposit Ratio merupakan rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar (Lukman Dendawijaya, 2009:116).
36
Lebih banyak penelitian menggunakan obyek bank konvensional, sehingga dalam menghitung rasio yang sering digunakan dengan istilah Loan yaitu Loan to Deposit Ratio (LDR). Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (loan) namun pembiayaan atau financing (Syafi’i Antonio, 2001:170). Pada umumnya konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan Financing to Deposit Ratio (Muhammad, 2009). Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan (Muhammad, 2005:265). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut : 𝐹𝐷𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 × 100% 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
Financing (pembiayaan) dalam industri perbankan syariah adalah penyaluran dana kepada pihak ketiga, bukan bank, dan bukan Bank Indonesia dengan menggunakan beberapa jenis akad. Penyaluran dana pihak ketiga dalam industri perbankan syariah harus berhubungan dengan sektor riil dan tidak boleh bersifat spekulatif (Fitri Amalia, Mustofa Edwin, 2007). Adapun dana pihak ketiga dalam bank syariah berupa : 1. Titipan
(wadiah)
simpanan
yang
dijamin
keamanan
dan
pengembaliannya tapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. 2. Partisipasi modal berbagi hasil dari berbagai resiko untuk investasi umum.
37
3. Investasi khusus dimana bank hanya berlaku sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee dan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu. Untuk dapat memperoleh FDR yang optimum bank tetap harus menjaga NPF. Peningkatan FDR dapat berarti penyaluran dana ke pembiayaan
semakin
besar,
sehingga
laba
akan
meningkat.
Peningkatan laba tersebut mengakibatkan kinerja bank yang diukur dengan ROA semakin tinggi. Bank Indonesia, menyatakan suatu bank masih dianggap sehat jika rasio berada diantara 85%-110%. Apabila FDR suatu bank berada diatas atau dibawah 85%-110%, maka bank dalam hal ini dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik. Oleh karena itu pihak manajemen harus dapat mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang nantinya dapat menambah pendapatan bank baik dalam bentuk bonus maupun bagi hasil, yang berarti bank syariah juga akan meningkat. I. Debt to Equity Ratio (DER) Debt to equity ratio yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Apabila perusahaan mempunyai rasio solvabilitas yang tinggi maka akan berdampak resiko kerugian yang besar, tetapi juga
38
ada kesempatan mendapatkan laba juga besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas lebih rendah tentu mempunyai resiko kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Oleh karena itu, manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio solvabilitas dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat resiko yang dihadapi (Kasmir, 2008). Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modla sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Bagi bank (kreditor) semakin besar rasio ini, akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik. Sebaliknya dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva. Rasio ini juga memberikan petunjuk umum tentang kelayakan dan risiko keuangan perusahaan.
39
Debt to equity untuk setiap perusahaan tentu berbeda-beda, tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya, dan kebijakan-kebijakan
yang
dikeluarkan
oleh
pihak
manajemen
perusahaan. DER dapat dirumuskan sebagai berikut : 𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 × 100% 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
J. Peneliti Terdahulu Peneliti M. Showwam Azmy (2008)
Judul Penelitian Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil simpanan mudharabah
a. b. c. d. e. f.
Variabel Penelitian Tingkat bagi hasil CAR FDR NPF Inflasi Suku bunga
Hasil Penelitian Untuk uji parsial hanya CAR, inflasi dan suku bunga saja yang mampu berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah bank umum syariah
Dian Anggrainy (2010)
Pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah
a. b. c. d. e. f.
CAR ROA ROE FDR BOPO Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah
Hanya ROA, CAR dan BOPO yang dapat mempengaruhi tingakat bagi hasil deposito mudharabah
Sinta Aisiyah (2010)
Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri
a. CAR b. FDR c. Effective Rate of Return d. Suku Bunga e. Tingkat inflasi Bagi Hasil
Secara simultan semua variabelnya mempengaruhi, tetapi secara parsial hanya FDR, CAR dan suku bunga yang dapat mempengaruhi
40
Tingkat Bagi Hasil Rizky Amelia (2011)
Pengaruh CAR, FDR dan NPF terhadap return bagi hasil deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah
a. b. c. d.
CAR FDR NPF RBH Deposito Mudharabah
Dari uji F dengan tingkat signifikan 5%, CAR, NPF dan FDR secara simultan memunyai pengaruh signifikan terhadap RBH deposito Mudharabah. Pengujian secara parsial tingkat signifikan sebesar 5% semua variabel independen (CAR,NPF, dan FDR) berpengaruh signifikan terhadap RBH deposito Mudharabah.
Gianini (2012)
Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
a. b. c. d. e.
FDR NPF ROA CAR Pendapatan bagi hasil
FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Mudharabah. NPF dan pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. ROA dan CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah.
41
K. Kerangka Pemikiran Berdasarkan teori-teori tersebut diatas kerangka berpikir dalam peneltian yang berjudul “Analisis Pengaruh Rasio CAELS Terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Umum Syariah” dapat disusun sebagai berikut : Capital (CAR) Asset Quality (NPF) Earnings (ROA) Liquidity (FDR) Sensitivity (DER)
Bagi Hasil Deposito Mudharabah
