1 BAB II KEGIATAN PENGELOLAAN WEBSITE Mengoptimalisasi penyebaran informasi melalui komunikasi visual, situs-web merupakan potensi besar dalam penyeba...
Mengoptimalisasi penyebaran informasi melalui komunikasi visual, situs-web merupakan potensi besar dalam penyebaran informasi tentang hukum dan perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini situs web atau yang lebih dikenal dengan website sudah merupakan layanan standar yang diberikan oleh instansi, perusahaan, organisasi, maupun individual perorangan. Beberapa fungsi yang terkait dengan Web, antara lain Internet, Intranet, chat, e-mail, netmeeting, informasi on-line, ataupun informasi real-time. Badan Pembinaan Hukum Nasional di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentunya tidak ketinggalan dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyampaian informasi melalui website BPHN, Website merupakan salah satu alat dukung promosi kepada masyarakat. Keterhubungan global (global connectivity) melalui Internet dan kemudahan penggunaan (ease of use) dapat menyediakan akses kepada kantor-kantor wilayah dan antar pegawai di seluruh Indonesia secara normal akan mudah di dapat dengan adanya teknologi yang ada saat ini. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Web merupakan antar muka (interface) standar dengan media Internet dan memungkinkan akses global dengan murah yang dapat digunakan untuk menciptakan sistem dalam organisasi. Kementerian Hukum dan HAM RI dapat secara langsung menjelaskan kebijakan-kebijakan kepada instansi terkait di seluruh Indonesia dengan biaya rendah, meskipun terletak sangat jauh secara geografis.
10
Situs yang memiliki isi/content menarik pasti akan menarik calon pencari informasi untuk menghubungi langsung. Peran copywriter di sini sangat diperlukan untuk situs yang fokus pada bidang tertentu. Walaupun media lain juga memberikan image, website mempunyai kelebihan apabila memiliki content yang lebih banyak, isi yang selalu up-to-date. Pengunjung akan selalu berhadapan dengan informasi terkini dari produk/jasa kita, selama kita selalu mengupdate informasi tersebut. Untuk media promosi lain, kebanyakan kita harus merancang ulang. Salah satu identitas terdapat pada alamat website menjadi salah satu identitas. Setiap pengiriman email menggunakan ekstensi domain dari website kita. Agak sulit dibayangkan saat ini, jika instansi besar tidak memiliki alamat website. paling tidak untuk emailnya saja sebab saat ini pengguna internet yang semakin hari semakin banyak. Beberapa hambatan dalam menyebarluaskan informasi
pada web
pemerintah selain pada kendala teknis terkait keamanan konten dari gangguan hacker juga pada alur birokrasi pada redaksi yang harus selalu mendapat koreksi dari bidang lain yang berjenjang. Disamping itu kurangnya sumber daya manusia yang menangani web site baik dari sisi bidang hukum dan teknologi informasi kerap menjadi kendala dalam menyatukan tujuan. Untuk menunjang kelancaran situs web bphn.go.id ini, tim Pengelola Website melakukan kegiatan untuk meminimalisir gangguan tersebut diatas. Beberapa kegiatan tersebut antara lain :
A.
Pendaftaran PANDI Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) merupakan sebuah
badan hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur pengelolaan domain.id.. PANDI dibentuk oleh perwakilan dari komunitas teknologi informasi Indonesia dan 11
mendapatkan persetujuan sebagai penerima mandat dari pengelola domain tingkat tinggi (dunia) ICANN (internet for Assigned Name and Number). Seperti halnya website pada umumnya, website pemerintah juga harus melakukan pendaftaran atau perpanjangan ulang domain. Website bphn.go.id telah melakukan daftar ulang kepada PANDI pada akhir tahun 2012. Perubahan pejabat struktural sebelumnya membuat adanya perubahan pada administrasi PANDI terkait akun yang dimiliki oleh pejabat penanggung jawab sebelumnya. Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala ketika akun tidak teratasi dengan baik sehingga dalam pengurusan nama domain menjadi cukup panjang. Namun hal ini terus ditelusuri sampai berhasil meskipun hampir terjadi perubahan nama pada domain bphn.Tata cara perubahan adiministrasi sebagai berikut :
Pengajuan surat perubahan nama account ke PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia);
Pengajuan pemindahan account nama dari Sdr. Agus Widji, S.H.,M.H. (pengelola Lama ) ke R.M. Aminulloh, S.Kom.,M.Si. (Pengelola Baru )
Akun lama tidak diketahui
Penamaan account atas nama Intansi BPHN ditolak oleh PANDI, karena BPHN harus merupakan sub domain dari Kemenkumham;
Proses pengajuan alih nama account oleh Pandi dialihkan Ke Kemeninfo selaku pengatur go.id. saat ini.
Kemeninfo memeriksa struktur organisasi Kemenkumham (terlampir email);
Kemeninfo memberi saran, karena BPHN berada di bawah Kemenkumham, maka penamaan domain seharusnya menjadi www.bphn.kemenkumham.go.id sesuai Permen Kemeninfo;
Untuk itu kami mohon keputusan dari Bapak Kapusdokjarinfokumnas dan Bapak Kepala Badan
12
Pembinaan Hukum Nasional untuk mengatasi masalah tersebut.
Sub bidang Sistem dan Jaringan Elektronik menyarankan untuk tetap memakai domain bphn.go.id, dengan pertimbangan :
Domain bphn.go.id lebih dulu terdaftar di PANDI sebelum adanya website www.kemenkumham.go.id.
Bphn.go.id., memiliki beberapa sub domain yang sudah memiliki kredibilitas sendiri sebelum bergabung dengan bphn.go.id., seperti KUHAP dan bphn tv.
Penamanan yang panjang sulit untuk diingat khayalak.
Banyaknya anggota jaringan yang sudah ter link sejak lama
Untuk prosedur layanan administrasi dapat dilihat urutan gambar di bawah ini.
Contoh cara pembayaran perpanjangan
Gambar II.1 Pemberitahuan Masa Berlaku Domain 13
Gambar II.2 Bukti Pembayaran ATM
Gambar II.3 Proses Renewal 14
Gambar II.4 Renewal Disetujui
15
Gambar II.5 Renewal
16
B. Update Data / Berita Utama Update data / berita utama merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk menjaga kredibilitas suatu website. Sehingga pencari informasi tidak sekedar singgah namun dapat lebih lama mencari bahan yang diinginkan. Sedianya update berita rutin dilakukan saat kegiatan instansi dilaksanakan. Namun hal ini sering terkendala pada petugas pencari berita yang seharusnya selalu konsisten dalam mengisi berita. Sehingga pada pengisian web ini seringkali diisi oleh pegawai yang tidak seharusnya. Dari data yang ada selama setahun ini masih banyak rentang waktu yang terlalu jauh yang seharusnya terisi berita. Hal ini bisa dilihat dari Tabel 1 di bawah.
Gambar II.6 Alur pendistribusian data input website
17
Tabel 2 .1 Daftar berita website setiap section pada tahun 2012 No 1.
Tanggal Rabu, 12 Des 2012
Section/ Judul BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Persetujuan Prolegnas Ruu Prioritas Tahun 2013
2.
Rabu, 12 Des 2012
PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Persetujuan Prolegnas Ruu Prioritas Tahun 2013
3.
Kamis, 06 Des 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Arahan Kepala Bphn Dalam Acara Konsinyasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4.
Rabu, 05 Des 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Penyusunan Prolegnas Ruu Prioritas Tahun 2013
5.
Rabu, 05 Des 2012
PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Penyusunan Prolegnas Ruu Prioritas Tahun 2013
6.
Rabu, 05 Des 2012
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL Penyusunan Prolegnas Ruu Prioritas Tahun 2013
7.
Kamis, 29 Nov 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Pelantikan Pejabat Eselon Iii & Iv Di Lingkungan Bphn
8.
Rabu, 24 Okt 2012
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL Ruu Apbn 2013 Disetujui
9.
Jumat, 19 Okt 2012
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL Ruu Pangan Wujudkan Ketersediaan Pangan Berbasis Pemanfaatan Sumber Daya Lokal
10.
Jumat, 19 Okt 2012
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL DPR Setujui RUU Tentang Perkoperasian
11.
Rabu, 03 Okt 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Dialog Nasional Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019
12.
Rabu, 03 Okt 2012
PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Dialog Nasional Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019
13.
Rabu, 26 Sep 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 113 Kepala Kantor Imigrasi Se-Indonesia Tanda Tangani Pakta Integritas Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
14.
Kamis, 20 Sep 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Penutupan Pertemuan Berkala Kegiatan JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM Wilayah Indonesia Bagian Timur Di Manado Provinsi Sulawesi Utara
15.
Selasa, 18 Sep 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Kepala bphn membuka pertemuan berkala anggota JARINGAN DOKUMENTASI
18
No
Tanggal
Section/ Judul DAN INFORMASI HUKUM nasional wilayah timur di manado
16.
Selasa, 04 Sep 2012
PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Focus group discussion: perencanaan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum.
17.
Jumat, 31 Agt 2012
PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Kunjungan dprd kabupaten kediri dan pemerintah kota sawahlunto ke bphn
18.
Kamis, 30 Agt 2012
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL Dpr setujui ruuk diy menjadi uu
19.
Kamis, 30 Agt 2012
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL Baleg sampaikan penambahan lima ruu
20.
Sabtu, 18 Agt 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Perayaan hut ri untuk membangun komitmen baru dalam upaya pemecahan berbagai masalah bangsa indonesia
21.
Rabu, 08 Agt 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Kesiapan/finalisasi pedoman teknis dokumentasi dan informasi hukum
22.
Jumat, 20 Jul 2012
PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Bimbingan teknis penyusunan naskah akademik di lingkungan kanwil kementerian hukum dan ham
23.
Rabu, 18 Jul 2012
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL Rapat antarkementerian prolegnas
24.
Jumat, 13 Jul 2012
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL Dpr tuntaskan dua ruu prioritas
25.
Selasa, 03 Jul 2012
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL Ruu sppa disetujui paripurna dpr
26.
Rabu, 27 Jun 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Kepala bphn, wicipto setiadi buka temu konsultasi pelaksanaan pembangunan hukum di jajaran kementerian hukum dan ham tahun 2012
27.
Selasa, 26 Jun 2012
PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Training of trainer : penyusunan naskah akademik
28.
Kamis, 21 Jun 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Seluruh kanwil menkumham hadiri acara temu konsultasi pelaksanaan pembangunan hukum di jajaran kementerian hukum dan ham di bogor
29.
Rabu, 06 Jun 2012
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL Pesan kepala bphn : penelitian dan pengkajian harus membackup secara nyata program bphn dalam rangka penyusunan perundang-undangan
30.
Rabu, 06 Jun 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Biro perencanaan kemenkumham dan unit kepegawaian bphn sosialisasikan
19
No
Tanggal
Section/ Judul reformasi birokrasi
31.
Rabu, 06 Jun 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Pengarahan kepala bphn dalam rangka konsinyasi pembinaan dan pengembangan JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM nasional
32.
Kamis, 31 Mei 2012
PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum
33.
Selasa, 29 Mei 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Kegiatan penyusunan aplikasi database bidang kepegawaian tahun 2012 di lingkungan bphn
34.
Selasa, 15 Mei 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Sambutan pembukaan kepala badan pembinaan hukum nasional pada acara expert meeting program penyusunan kompilasi hukum pidana
35.
Senin, 14 Mei 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Sumsel jadi juara kadarkum tingkat nasional 2012
36.
Rabu, 09 Mei 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Bphn lakukan pertemuan dengan para redaktur senior media massa.
37.
Selasa, 01 Mei 2012
PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL Pidato kepala pusdokjarinfokumnas, bphn : bpk. Suradji, sh,m.hum, pada upacara kesadaran nasional.
38.
Senin, 30 Apr 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Forum group discussion 2
39.
Senin, 30 Apr 2012
PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Capacity building di lingkungan pusat perencanaan pembangunan hukum nasional
40.
Jumat, 27 Apr 2012
PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Focus group discussion ke-3 : perencanaan pembangunan hukum nasional
41.
Jumat, 27 Apr 2012
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM Sosialisasi jdih, padang sumatera barat
42.
Rabu, 25 Apr 2012
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL Rapat penyusunan rperpres tentang pelaksanaan uu no. 12 tahun 2011
43.
Selasa, 24 Apr 2012
PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Kunjungan kerja komisi i dprd provinsi banten ke bphn
44.
Jumat, 20 Apr 2012
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM Sosialisasi jdih, pontianak kalimantan barat
45.
Kamis, 19 Apr 2012
PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Forum harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional: penerapan hukum humaniter internasional di indonesia
20
No 46.
Tanggal Rabu, 18 Apr 2012
Section/ Judul BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Pembangunan hukum berwatak pancasila
47.
Jumat, 13 Apr 2012
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL Ruu pks akhirnya disetujui
48.
Jumat, 13 Apr 2012
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL Ruu pemilu berhasil disahkan
49.
Jumat, 13 Apr 2012
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL Dpr sahkan ruu perlindungan pekerja migran
50.
Kamis, 12 Apr 2012
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM Sosialisasi jdih, bandung jawa barat
51.
Kamis, 12 Apr 2012
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL Paripurna perpanjang pembahasan ruu sistem peradilan anak
52.
Rabu, 11 Apr 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Membangun komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan prolegda
53.
Kamis, 05 Apr 2012
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM Pelatihan pengelolaan JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM periode maret 2012
54.
Selasa, 27 Mar 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Kepala pusat JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (jdih) bphn sharing mengenai website jaringan.
55.
Senin, 19 Mar 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Sekretaris bphn sadikin sabirin, sambut dprd kulonprogo
56.
Jumat, 16 Mar 2012
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM Sosialisasi jdihn, mamuju, sulawesi barat
57.
Rabu, 14 Mar 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Menkumham amir syamsuddin hadiri pertemuan tim pakar hukum di kantor bphn.
58.
Senin, 12 Mar 2012
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM Pelatihan teknis pengelolaan jdih di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika
59.
Senin, 12 Mar 2012
PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL Pelatihan teknis pengelolaan jdih di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika
60.
Jumat, 24 Feb 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Badan pembinaan hukum nasional (bphn) bekerjasama dengan indonesia legal rountable (ilr) susun kompilasi hukum acara pidana berbasis website.
61.
Jumat, 24 Feb 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
21
No
Tanggal
Section/ Judul Jabatan fungsional dalam perkembangannya
62.
Rabu, 22 Feb 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Tim dirjen pajak kementerian keuangan ri sosialisasi pajak perorangan di kantor badan pembinaan hukum nasional
63.
Senin, 20 Feb 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Workshop kompilasi hukum acara pidana
64.
Jumat, 17 Feb 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Badan pembinaan hukum nasional dan ditjen peraturan-perundang-undangan leading sektor wakili kemenkumham ri dalam pameran di mahkamah agung
65.
Kamis, 09 Feb 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Optimalisasi dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga etos kerja: kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas tidak menjadi slogan belaka
66.
Senin, 06 Feb 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Humas dan protokoler bphn jadi ajang praktek kerja lapangan mahasiswa universitas negeri jakarta
67.
Rabu, 25 Jan 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Kepala badan pembinaan hukum nasional, wicipto setiadi bahas rancangan peraturan pemerintah terkait pelaksanaan bantuan hukum
68.
Jumat, 20 Jan 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Kedutaan australia - aipj kunjungi bphn terkait dengan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan blueprint bphn
69.
Rabu, 18 Jan 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Bphn undang kementerian dan lembaga non kementerian terkait dengan implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum
70.
Selasa, 17 Jan 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Bphn laksanakan upacara kesadaran nasional.
71.
Kamis, 12 Jan 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Menteri hukum dan ham ri amir syamsudin, sh, mh buka seminar dan peluncuran website kompilasi hukum acara pidana di indonesia
72.
Jumat, 06 Jan 2012
PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL Pengambilan sumpah iriani pudjiastuti, s.sos, sebagai kepala subbidang pelayanan pemustaka
73.
Kamis, 05 Jan 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Tugas badan pembinaan hukum nasional makin berat
74.
Kamis, 05 Jan 2012
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Kepala badan pembinaan hukum nasional lantik iriani pudjiastuti sebagai kasubbid. Pelayanan pemustaka
22
C.
Pelaksana Pengembangan Web Aplikasi / Conten
1. Sub Bidang Sistem dan Jaringan Elektronik
a) Penambahan key word pada coding Penambahan key word berupa tag kata pada coding akan mempercepat dan mempermudah pencari untuk menemukan website yang memuat konten yang dicari,
bahkan client kita juga bisa
menemukan banyak hal melalui search engine, seperti kata : hukum, perundang-undangan, undang-undang, peraturan, pemerintah, daerah, menteri, harmonisasi, universitas, media, informasi, komunikasi, keadilan, pidana, perdata, tata negara, islam, internasional, peradilan, mahkamah, agung, konstitusi, ham, artikel, jurnal legislasi, penelitian hukum, pengkajian hukum, penyuluhan hukum, perpustakaan hukum, pembinaan hukum, dokumentasi hukum, jdih. Contoh Coding <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso8859-1" /> <meta name="keywords" content="hukum, perundang-undangan, undang-undang, peraturan, pemerintah, daerah, menteri, harmonisasi, universitas, media, informasi, komunikasi, keadilan, pidana, perdata, tata negara, islam, internasional, peradilan, mahkamah, agung, konstitusi, ham, artikel, jurnal legislasi, penelitian hukum, pengkajian hukum, penyuluhan hukum, perpustakaan hukum, pembinaan hukum, dokumentasi hukum, jdih" /> <meta name="description" content="Website Badan Pembinaan Hukum Nasional" /> Badan Pembinaan Hukum Nasional 23
Situs Hukum Lain : <meta name="keywords" content="hukum, perundang-undangan, undang-undang, peraturan, pemerintah, daerah, menteri, harmonisasi, universitas, media, informasi, komunikasi, keadilan,
pidana,
perdata, tata
negara,
islam,
internasional, peradilan, mahkamah, agung, konstitusi, ham, artikel, jurnal legislasi" /> b)
Pembuatan Website Pusdokjarinfokumnas Sebagai salah satu unit pusat pada badan pembinaan hukum
Nasional
yang
mengelola
website
hal
ini
tidak
berarti
Pusdokjarinfokumnas tidak mengisi kegiatan tupoksinya. Selain mengelola web di bawah bidang Otomasi Dokumentasi Hukum Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional memiliki dua bidang lain yang sangat menunjang web itu sendiri, antara lain Bidang Perpustakaan dan Bidang Jaringan Informasi Hukum yang mewadahi seluruh Pemkab dan Pemprov seluruh Indonesia dalam pengelolaan JDIH. Pembuatan web Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional ini dilakukan sebagai perubahan pada web yang sudah ada yang sebelumnya. Web dibuat dengan tampilan baru serta 25
input konten yang lebih mudah sehingga dapat lebih mempertajam pada fokus kegiatan yang dilakukan PUSDOK sesuai dengan TUPOKSI yang ada.
Gambar II.7 Prototype Web Pusdokjarinfokumnas
c)
Pengembangan Web Pola Standar Dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menimbulkan adanya kewajiban bagi daerah untuk memperkuat JDIH semakin ditekankan. Hal ini juga mendorong setiap daerah untuk memperbaiki web ataupun membuat web baru untuk mengakomodir Perpres tersebut. Melalui pola standar web diharapkan Pemerintah 26
Provinsi dan Pemerintah Kabupatan dan Kota di seluruh Indonesia dapat menggunakan web pola standar sebagai web daerah mereka. Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini membuat web pola standar harus sejalan dengan teknologi informasi yang ada saat ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan dari sisi cara pembuatan yang lebih memudahkan pemula dalam membuat web. Keinginn ini diakomodir pengelola website dengan membuat web pola standar yang berbasis web. Perubahan ini juga terkait pada adanya penguatan pada Perpres baru Nomor
33 Tahun 2012 yang merupakan salah satu
pedoman dalam pengembangan
pembuatan Pola Standar yang
mengacu pada aturan baru yang nantinya akan dijabarkan secara teknis pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang akan mengatur beberapa ketentuan web JDIH yang harus dimiliki.
27
Gambar II.8 Prototype Pola Standar (ver.Permen)
28
d). Pembuatan Website JDIH Sintang
Gambar II.9 Website Sintang
29
e)
Pengembangan Flash Animasi Dalam internet penciptaan aplikasi yang interaktif harus selalu
disesuaikan
sebagai bahan untuk berbagai kebutuhan. Halaman-
halaman Web mempunyai kemampuan untuk
berinteraksi
secara
lebih menarik akan lebih diterima oleh masyarakat. Penampilan teks, suara, gambar, dan video pada halaman Web akan mampu menarik orang untuk berinteraksi
lebih jauh, dan
ditambah kemudahan
interaksi hanya dengan menekan tombol untuk membuat pilihan yang diinginkan. Beberapa contoh pembuatan interaksi yang menarik salah satunya dengan pembuatan animasi-animasi dan perubahan gambar pada tombol tombol yang ada.
Gambar II.10 Tombol Buku
30
Gambar II.11 Banner Atas (Flash Animasi)
Gambar II.12 Banner Atas (Jpeg)
Gambar II.13 Banner Atas (Flash Animasi)
31
Gambar II.14 Banner Atas (Jpeg)
Gambar II.15 Banner Bawah (Flash Animasi)
Gambar II.16 Banner Bawah (Flash Animasi)
32
Gambar II.17 Banner Bawah (Flash Animasi)
Gambar II.18 Banner Bawah (Jpeg)
f)
Pembuatan template Fulltext Berdasarkan
permintaan
dari
Pusat
Penelitian
dan
Pengembangan Hukum Nasional mengenai keterbukaan informasi mengenai penelitian yang terdapat di BPHN, maka disediakan fungsi untuk para pengunjung website ataupun para praktisi hukum mendapatkan fulltext dari sebuah penelitian tersebut. Berikut tampilan template fulltext penelitian BPHN dalam website.
33
Gambar II.19 Tampilan template fulltext dari penelitian BPHN
34
g) Permohonan Pembuatan Web dari Sekretariat / Pusat (1) Puslitbang
Gambar II.20 Tampilan Website Jurnal Rechtsvinding
35
(2)
Pembuatan Web Reformasi Birokrasi BPHN Kebutuhan
website
reformasi
birokrasi
di
BPHN
Kemenkumham sejalan dengan sembilan program percepatan reformasi birokrasi melalui pengembangan sistem elektronik yang berbasis
web
dan
program
peningkatan
transparansi
serta
akuntabilitas aparatur. Website ini diharapkan akan menjadi efisiensi dan efektifitas dalam proses pengumpulan dan pengolahan data secara
real
time
serta
menjamin
fairnes,
obyektivitas
dan
transparansi dalam penilaian yang hasilnya dapat dilihat oleh pemangku
kepentingan.
Pembuatan
website
ini
juga
tekait
peluncuran program Penilaian Mandiri secara Online Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
Kementerian/Lembaga(K/L)
(PMRB) yang
dilingkungan
dilakukan
oleh
Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negara. Program ini memiliki kriteria dan standar pengukuran serta penilaian sama, berdasakan bukti yang dapat ditelusuri akuntabilitasnya. Diharapkan website Reformasi Birokrasi
BPHN
dapat
menyediakan
informasi
mengenai
perkembangan pelaksanaan reformasi Birokrasi, disamping upaya – upaya perbaikan yang dilakukan dilingkungan BPHN itu sendiri.
36
Gambar II.21 Prototype Web Reformasi Birokrasi
37
h)
Pembuatan Sub domain Subdomain merupakan bagian dari sebuah nama domain induk.
Subdomain umumnya mengacu ke suatu alamat fisik di sebuah situs contohnya: bphn.go.id merupakan sebuah domain induk. Sedangkan acarapidana.bphn.go.id merupakan sebuah sub domain. Biasanya, subdomain ada di depan domain dan di pisah dengan titik, seperti id.wikipedia.org. Id merupakan subdomain wikipedia, sedangkan wikipedia itu sendiri adalah domain induk. Subdomain juga sebagai Third level domain. Selain itu Subdomain biasanya digunakan sebagai pembagian area dari sebuah website. Contoh lain untuk area utama website,
digunakan
pelanggan/anggota
www.bphn.go.id
digunakan
subdomain
dan
untuk
area
my.bphn.go.id.
Dalam
contoh tersebut, "www" dan "my" adalah nama subdomain. Berikut adalah cara membuat subdomain pada server menggunakan Cpanel :
1) Sub Domain C.Panel
Gambar II.22 Tampilan awal CPanel website BPHN
38
Dari daftar grup akses cpanel yang tersedia, cari grup yang bernama Domains, lalu buka (bisa dengan klik duakali /double click) item atau icon subdomain.
Gambar II.23 Tampilan Grup Domains
Isikan nama subdomain pada kotak yang disediakan. Setelah mengisikan nama subdomain, otomatis nama folder untuk document root akan langsung menyesuaikan.
Gambar II.24 Tampilan form pengisian nama subdomain
39
Setelah mengisikan nama subdomain dan document root nya, klik tombol create untuk memulai membuat sub domain.
Bila proses pembuatan sub domain berhasil maka akan ditampilkan pesan subdomain berhasil dibuat.
Gambar II.25 Tampilan Confirmation pembuatan subdomain
40
2) Sub Domain Rechtsvinding
Gambar II.26 Tampilan subdomain Jurnal RechtsVinding
41
3) Sub Domain Peta Permasalahan Hukum
Gambar II.27 Tampilan subdomain Peta Permasalahan Hukum
42
4) Sub Domain Web Reformasi Birokrasi BPHN
Gambar II.28 Tampilan subdomain Reformasi Birokrasi
43
5) Sub Domain Web KUHAP
Gambar II.29 Tampilan Subdomain Kompilasi Hukum Acara Pidana
44
6) Sub Domain Web KUHP
Gambar II.30 Tampilan subdomain Kompilasi Hukum Pidana
i)
Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kegiatan
LPSE
2012
di
BPHN
dibentuk
dalam
rangka
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini tentunya perlu didukung sistem pengadaan barang/jasa secara on line (e-procurement) di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adanya kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 45
BPHN
merupakan
bentuk
dukungan
pada
sistem
tata
kelola
pemerintahan yang baik, melalui kegiatan LPSE diharapkan layanan jasa dan barang jauh dari praktik KKN. Dengan sistem itu, panitia lelang tak bertemu rekanan secara fisik, tapi bertemu melalui dunia maya. Kegiatan layanan ini memang masih perlu didorong lagi guna meningkatkan kualitasnya. Dari sisi kuantitas sudah memadai. Namun yang jelas, ke depan pelayanan publik melalui website dapat bergairah dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Beberapa kegiatan LPSE terkait pada pengelolaan website bphn.go.id antara lain : 1)
Menyusun
program/kegiatan
LPSE
di
lingkungan
Badan
Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 2)
Melaksanakan
koordinasi
dengan
LKPP
di
lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3)
Menyusun klasifikasi jenis informasi sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4)
Melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik;
5)
Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik pada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6)
Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring dalam rangka updating informasi dalam Sistem Informasi;
7)
Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan per-triwulan (tiga bulan sekali) dan sewaktu-waktu kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
