BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1
Pengertian Efektivitas Pengertian Teori Efektivitas Menurut Ravianto ( 1989 ). Pengertian efektivitas adalah
seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterprestasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas barang dan jasa.Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.
Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian ( 1978 ), yaitu :
a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. b. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjebatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan pada setiap kegiatan. c. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. d. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis ( 1987 ), yaitu : 1.
Pendekatan Sumber adalah
mengukur efektivitas dari
input.
Pendekatan
ini
mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2.
Pendekatan Proses adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3.
Pendekatan Sasaran adalah dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil ( output ) yang sesuai dengan rencana.
2.1.2
Konsep Belanja Daerah Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran
yang menjadi beban, guna membiayai seluruh kegiatan pemerintah daerah serta melakukan pembangunan di segala bidang (Mardiasmo, 2002). Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan
kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu belanja atau pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Belanja rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos belanja untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja pegawai, belanja barang, dan lain-lain. Sedangkan belanja atau pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik. Sistem penganggaran kep-mendagri nomor 29 tahun 2002 pada pasal 6 mengklasifikasi belanja daerah dalam dua klasifikasi, yaitu belanja daerah yang terdiri dari bagian belanja aparatur daerah dan bagian belanja pelayanan publik. Masing-masing belanja dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi belanja administrasi umum, belanja operasi, dan pemeliharaan serta belanja modal. Berdasarkan PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006, belanja daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu : Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja urusan wajib yaitu Belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja pekerjaan umum, belanja perumahan rakyat, belanja penataan ruang, belanja perencanaan pembangunan, belanja perhubungan, belanja lingkungan hidup, belanja pertanahan, belanja kependudukan dan catatan sipil, belanja pemberdayaan perempuan, belanja keluarga berencana dan keluarga sejahtera, belanja sosial,belanja tenaga kerja, belanja koperasi dan usaha kecil menengah, belanja penanaman modal, belanja kebudayaan, belanja pemuda dan olah raga, belanja kesatuan bangsa politik dalam negeri, belanja pemerintahan umum, belanja kepegawaian, belanja pemberdayaan masyarakat, belanja statistic, belanja arsip, dan belanja komunikasi.
Belanja urusan pilihan mencangkup yaitu Belanja pertanian, belanja kehutanan, belanja energi dan sumber daya mineral, belanja pariwisata, belanja kelautan dan perikanan, belanja perdagangan, belanja perindustrian, dan belanja transmigrasi. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapatdilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan pelaksanaan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari belanja pelayanan umum, belanja ketertiban dan ketentraman, belanja ekonomi, belanja lingkungan hidup, belanja perumahan dan fasilitas umum, belanja kesehatan, belanja pariwisata dan budaya, belanja pendidikan, dan belanja perlindungan sosial. 2.1.3
Pengertian Belanja Langsung Belanja langsung merupakan belanja secara langsung dipengaruhi oleh adanya suatu
program atau kegiatan ( Mardiasmo, 2002 ). Adapun beberapa jenis kegiatan belanja yang dilakukan yaitu : 1)
Hanorarium adalah berupa uang sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pejabat/pegawai orang yang bertugas untuk melaksanakan penata usahaan keuangan daerah atau kegiatan SKPD.
2)
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor, belanja perangko, materai dan benda pos lainnya didasarkan pada kebutuhan riil atas kegiatan yang direncanakan dan diperhitungkan berdasarkan standar harga yang berlaku, untuk belanja alat tulis kantor. Untuk belanja alat listrik dan elektronik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, pengisian tabung pemadam
kebakaran dan pengisian tabung gas disesuaikan dengan luas gedung dan kebutuhan riil atas pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Selanjutnya belanja bahan bakar minyak diperhitungkan kewajaran dan kepatutan untuk pembelian bahan bakar minyak/gas terkait dengan kegiatan yang direncanakan. Disamping itu pada belanja bahan habis pakai, dapat juga direncanakan anggaran untuk biaya sesajen sehari-hari serta piodalan dalam satu tahun anggaran.
3)
Belanja Bahan Material dan Bangunan Yang termasuk dalam belanja bahan material dan bangunan adalah bahan baku bangunan, bahan bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat-obatan, dan bahan kimia diperhitungkan sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketujuh keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003.
4)
Belanja Jasa Kantor a. Untuk belanja telepon, air dan listrik agar direncanakan dengan baik berdasarkan data-data realisasi rata-rata bulan sebelumnya selama setahun anggaran dan pelaksanaannya dilakukan langkah-langkah penghematan. b. Belanja surat kabar majalah, faksimiler/internet dan paket/pengiriman direncanakan berdasarkan kebutuhan riil dan realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya. c. Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang direncanakan terkait dengan belanja modal yang di anggarkan pada tahun bersangkutan, agar mengacu pada
keputusan presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh keputusan Presiden 80 Tahun 2003. d. Belanja jasa administrasi pemungutan PBB hanya di anggarkan pada dinas pendapatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
e. Dalam belanja jasa kantor, dapat direncanakan untuk biaya jasa tenaga kerja non pegawai, biaya transportasi dan akomodasi, biaya dokumentasi serta biaya untuk dekorasi. f. Belanja premi asuransi Belanja premi asuransi kesehatan hanya dianggarkan pada sekertariat DPRD untuk asuransi kesehatan pimpinan dan anggota DPRD. Perjalanan dinas dalam daerah yang diperkenankan menginap adalah untuk kabupaten dan nusa penida. g. Perjalanan luar daerah (1)Biaya transportasi Denpasar-Jakarta (PP) sebesar Rp2.500.000,00 per orang dan untuk tujuan dari Denpasar ke tempat lainnya. (2) Lama perjalanan dinas disesuaikan dengan surat undangan yang diterima, sedangkan untuk perjalanan dinas yang bersifat konsultasi dan kordinasi hanya diperkenankan selama 2(dua) hari atau sesuai persetujuan pengguna anggaran. 5)
Belanja perawatan komputer Belanja perawatan komputer agar lebih diefisienkan dengan perhitungan untuk setiap unit komputer yang layak dioperasionalkan diluar kebutuhan untuk tinta dan penggantian suku cadang.
6)
Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan atau pembangunan asset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk kegiatan pemerintah seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan asset tetap lainnya. Nilai asset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan asset tersebut siap digunakan. Belanja modal adalah juga termasuk belanja yang menambah nilai
asset
dan
nilai
manfaat,
sedangkan
untuk
biaya
administrasi
pembelian/pembangunan untuk memperoleh asset tersebut dianggarkan pada belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk biaya perencanaan dan pengawasan belanja modal yang bersifat fisik dapat diklasifikasikan. 2.1.4
Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan suatu belanja yang tidak di pengaruhi secara langsung
oleh adanya program atau kegiatan, dengan kata lain belanja tidak langsung digunakan secara periodik dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat umum ( Mardiasmo, 2002 ). Kelompok belanja tidak langsung dapat dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas : 1)
Belanja pegawai a. Gaji dan tunjangan Gaji dan tunjangan diperhitungkan berdasarkan penghasilan yang diberikan kepada PNS daerah sesuai data gaji bulan mei, dan juga diperhitungkan accres paling tinggi sebesar 2,5 persen untuk mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pegawai yang mutasi. Di samping itu juga, pada gaji dan tunjangan termasuk juga
diperhitungkan penghasilan tetap kepala daerah dan wakil kepala daerah serta uang representasi dan tunjangan pimpinan anggota DPRD.
b. Tambahan penghasilan PNS, sementara diperhitungkan besarnya sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2007. c. Biaya pemungutan pajak daerah hanya dapat dibebankan pada pendapatan pajak daerah, berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 dan keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002, diperhitungkan paling tinggi sebesar 5% dari target pendapatan penerimaan pajak daerah. Sedangkan biaya pemungutan PBB juga direncanakan untuk penerimaan bagi hasil PBB secara bruto. 2)
Belanja bunga, subsidi, hibah, dan bagi hasil serta belanja tidak terduga. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) umtuk belanja tersebut diusulkan oleh masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Selanjutnya akan ditempatkan penganggaranya pada Biro Keuangan setda Bali Selaku SKPD.
