BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 2.1.1 Konsep Kebijakan Publik Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan merupakan serangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak. Menurut Koontz dan O’Donnel (1972:113) mendefinisikan kebijakan sebagai pertanyaan umum dari pengertian yang memandu pikiran dalam membuat keputusan. Anderson (1997:113) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Kebijakan dapat diklasifikasi menjadi dua yaitu : kebijakan substantif yang merupakan kebijakan yang harus dikerjakan pemerintah, dan kebijakan procedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut dikerjakan. Ini berarti kebijakan publik merupaka kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh para pejabat dan badan pemerintah. Selanjutnya dikataka bahwa terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama prilaku acak. Kedua, kebijakan merupakan pola tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan secara terpisah. Ketiga, kebijakan harus nyata dengan apa yang pemerintah perbuat. Keempat, bentuk kebijakan publik yang positif berdasarkan pada ketentuan hukum dan wewenang. Tujuan kebiajakn
1
publik adalah tercapainya kesejahtraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat pemerintah (Tahir,2014:22). Dye (2008) mengemukakan kebijakan publik sebagai “Public policy is what ever governments choose to do or not to do”, konsep ini dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Berdasarkan pandangan para ilmuan mengenai kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang memiliki konsep dan tujuan dalam memecahkan masalah yang ditetapkan oleh para pejabat dan badan pemerintah.
2.1.1.1 Peran Pemerintah Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengatur perekonomian pada suatu negara. Teori pemerintahan yang dikemukan oleh Adam Smith, membahas tentang tiga peran terpenting dari pemerintah. Peran penting tersebut digunakan dalam sistem kemerdekaan yang mengharuskan pemerintah untuk menjalankan tiga peran atau tugas utamanya tersebut yaitu : 1) Peran untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. 2) Peran untuk menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya. 3) Peran untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan sektor swasta. Dalam hal ini, Smith menyadari bahwa pasar tidak dapat menyediakan beberapa barang publik yang mana terlalu mahal apabila diusahakan sendiri penyediaannya oleh individu (Prasetyia,2012: 4) .
2
Musgrave (1959) mengidentifikasi tiga jenis fungsi dari pemerintah: 1) Fungsi alokasi, 2) Fungsi distribusi, 3) Fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi terjadi ketika pemerintah turut serta dalam memperbaiki distorsi ekonomi yang disebabkan oleh kegagalan pasar. Pemerintah bertugas untuk mengadakan kembali distribusi disaat pasar gagal untuk melakukan tugasnya tersebut. Peran alokasi pemerintah berkaitan dengan pencapaian efisiensi statis alokasi sumber daya. Pengalokasian sumberdaya ini harus dilakukan secara merata. Pemerintah harus mengoreksi dan menyediakan barang dan jasa publik yang mungkin tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta. Pengalokasian sumberdaya berhubungan dengan teori tentang hak milik. Salah satu teori alokasi yang efisien dikemukakan oleh Ronald Coase, yang teorinya disebut sebagai “The Coase Theorem”. Teori ini menjelaskan tentang cara mengalokasikan sumber daya secara efisien melalu pertukaran individual dan jika tak ada biaya transaksi maka pengalokasian sumberdaya tidak akan bergantung pada keberadaan hak milik individual. Artinya semakin sedikit biaya transaksi maka memungkinkan untuk semakin efisien pengalokasiannya. Fungsi selanjutnya adalah fungsi distribusi, dalam mempertimbangkan distribusi pendapatan pemerintah menggunakan konsep ekuitas dan keadilan. Pendapatan didistribusikan dengan melihat pada sejarah, hukum warisan, pendidikan, mobilitas sosial, kesempatan ekonomi dan beberapa faktor-faktor lainnya pada suatu negara. Pemerintah dalam hal ini menggunakan kebijakan fiskal yang lebih luas cakupannya untuk mengadakan kembali proses distribusi. Pemerintah juga mendistribusikan kembali pendapatan melalui kebijakan pengeluaran yang telah
3
dikeluarkan pemerintah. Selain itu, negara juga dapat ikut serta dalam mekanisme pasar melalui pemberian subsidi, kontrol terhadap harga, dan pengenaan pajak pada barang mewah Fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi adalah fungsi jangka pendek dari pemerintah. Stabilisasi sangat penting 11 dalam ekonomi terbuka, yang dapat dilihat sebagai ketidakseimbangan sistem (Balassa 1982). Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan untuk memperbaiki kondisi ketidakseimbangan tersebut agar tidak berdampak buruk kedepannya.
2.1.2 Konsep Partisipasi Masyarakat Partisipasi dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah, serta terjadinya kerjasama antar pemerintah dalam merencanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan (Soetrisno, 1995:89). Pengertian tersebut memiliki makna bahwa masyarakat ikutserta dalam programprogram pemerintahan berarti masyarakat secara langsung telah mendukung program pemerintah. Partisipasi telah terbentuk apabila adanya keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan program-program pemerintah. Tanpa pastisipasi dari masyarakat program-program yang telah dibuat pemerintah tidak akan berjalan karna masyarakat merupakan subyek atau peran utama dalam pembangunan. Menurut Siagian (1985:2) partisipasi dapat bersifat pasif maupun aktif, partisipasi bersifat pasif berarti sikap, prilaku, dan tidakan yang dilakukan seseorang
4
dengan tidak mengganggu kegiatan pembangunan. Sedangkan partisipasi aktif dapat berwujud berupa : 1. Ikut berpartisipasi dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat sebagai saluran inspirasi. 2. Menunjukan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain baik bersifat formal maupun informal. 3. Memenuhi kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak yang rutin. 4. Ketaatan kepada berbagai undang-undang yang berlaku. 5. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang lebih luas dan penting. Partisipasi masyarakat mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemerintahan, karna tanpa adanya partisipasi masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan tidak akan berjalan secara maksimal. Tujuan dari partisipasi masyarakat adalah untuk meningkatkan komunikasi antara pelaku kepentingan dalam memfasilitasi pengambilan keputusan yang baik dan berkelanjutan dalam pembangunan (Ernovianthy,2014). Menurut Pangestu (1995) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam diri masyarakat (internal) dan faktor dari luar masyarakat (eksternal) sebagai berikut :
5
1. Faktor
internal,
yang
mencangkup
karakteristik
individu
yang
dapat
mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencangkup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, dan pengalaman berkelompok. 2. Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran dapat mempengaruhi partisipasi karna sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka.
2.1.3 Partisipasi Masyarakat dalam Program Bank Sampah Dalam Konteks bank sampah, partisipasi masyarakat dapat berupa pemilahan sampah anorganik yang berbentuk kaleng, pastik, kertas, dll, dalam proses pewadahan (Yolarita, 2011). Candra (2012) mengungkapkan bahwa konsep partisipasi dapat diukur melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan. Bila dikaitkan dengan bank sampah , maka partisipasi masyarakat dalam program bank sampah tidak hanya dilihat dari ikut sertanya masyarakat dalam proses pelaksanaan mengelola sampah, tetapi keaktifan anggota dalam membawa dan memilah sampah setiap datang ke bank sampah. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam program bank sampah, baik dalam bentuk sumbangan tenaga, ide, pikiran, maupun materi. Partisipasi merupakan modal yang penting bagi program bank sampah untuk dapat berhasil mengatasi permasalahan mengenai sampah rumah tangga yang banyak
6
terdapat di lingkungan masyarakat, terutama di perkotaan. Pada penelitian ini, partisipasi masyarakat dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi tidak aktif. Partisipasi aktif dilihat dari kehadiran anggota atau nasabah dalam membawa sampah setiap bulannya. Sedangkan partisipasi tidak akfit dilihat dari kehadiran anggota atau nasabah yang kurang dalam satu bulan dalam membawa sampah.
2.1.4 Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Kondisi sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-beda dan bertingkat, ada yang keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Menurut Zaki Oktama (2013) sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi sesorang dalam suatu kelompok yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis rumah tinggal, dan kekayaan yang dimiliki. Sedangkan sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubunganya dengan sumber daya. Menurut Conyers (1991:5) kata sosial ekonomi mengandung pengertian sebagai sesuatu yang bersifat non moneter yang bertalian dengan kualitas kehidupan insani. Sedangkan ekonomi dijelaskan sebagai lawan dari pengertian sosial yaitu dilibatkan kaitannya dengan uang. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan pengertian kondisi sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam bermasyarakat yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, status pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga.
7
a) Tingkat Pendidikan Pendidikan adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, serta memperluas wawasan. Pendidikan mempunyai peran penting bagi suatu bangsa karena pendidikan memiliki andil yang besar terhadap kemajuan bangsa, baik secara ekonomi maupun sosial. Pertama dan paling penting adalah pendidikan
harus
dapat
mengembangkan, menjawab rasa ingin tahu
intelektual manusia, sehingga pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperdayakan manusia
dalam
mengembangkan
semua masalah sosial dan
lingkungan. Oleh karenanya, pendidikan merupakan proses untuk mempengaruhi sejumlah aspek perlilaku individu (Mar’at, 1984: 12 ). Status pendidikan penduduk dibagi menjadi tiga komponen yaitu tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah dan tidak sekolah lagi (Agustinus, 2007). Sedangkan Muchsin (2004: 14) menyatakan
bahwa
tingkat
pendidikan
dihitung
dari
lamanya
mengikuti
pendidikan. b) Pendapatan Keluarga Tingkat pendapatan adalah jumlah penerimaan berupa uang atau barang yang dihasilkan oleh segenap orang yang merupakan balas jasa untuk faktor-faktor produksi. Ada 3 sumber penerimaan rumah tangga yaitu: 1) Pendapatan dari gaji dan upah yaitu balas jasa terhadap kesediaan orang menjadi tenaga kerja 2) Pendapatan dari asset produktif yaitu asset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaanya. Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer adalah
8
pendapatan yang di terima bukan sebagai balas jasa atau input yang di berikan. Pendapatan dibedakan menjadi tiga yaitu: 1) Pendapatan pokok, Pendapatan pokok yaitu pendapatan yang tiap bulan diharapkan diterima, pendapatan ini diperoleh dari pekerjaan utama yang bersifat rutin. 2) Pendapatan sampingan, Pendapatan sampingan yaitu pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan di luar pekerjaan pokok, maka tidak semua orang mempunyai pendapatan sampingan. 3) Pendapatan lain-lain, Pendapatan lain-lain yaitu pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain, baik bentuk barang maupun bentuk uang, pendapatan bukan dari usaha. Menurut Sunardi dan Evers (1982:20) menyebutkan bahwa “pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa barang maupun uang baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri, dengan jalan dinilai dengan sejumlah uang atau harga yang berlaku saat itu”. Uang atau barang tidak langsung kita terima sebagai pendapatan tanpa kita melakukan suatu pekerjaan baik itu berupa jasa ataupun produksi. Pendapatan ini digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan hidup. Sedangkan pendapatan keluarga adalah semua hasil yang diterima seluruh anggota keluarga dari bekerja baik dari pekerjaan pokok maupun pekerajaan sampingan berupa uang atau barang yang dapat di nilai dengan uang.
9
c) Status Pekerjaan Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Menurut Fridayanti (2010) mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu : a. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. b. Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak di golongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 majikan (orang/rumah tangga) yang sama sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga boleh lebih dari satu. c. Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan
10
baik berupa uang atau barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. d. Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. e. Pekerja tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah atau gaji baik berupa uang maupun barang d) Jumlah Anggota Keluarga Menurut Erwin Adiana (2012) Jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Semakin besar jumlah anggota keluarga berarti semakin besar pula jumlah kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit jumlah anggota keluarga berarti semakin sedikit pula kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Sehingga dalam keluarga yang jumlah anggotanya banyak, akan diikuti oleh banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Semakin besar ukuran rumah tangga berarti semakin banyak anggota rumah tangga yang pada akhirnya akan semakin berat beban rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehariharinya. Demikian pula jumlah anak yang tertanggung dalam keluarga dan anggotaanggota keluarga yang cacat maupun lanjut usia akan berdampak pada besar kecilnya
11
pengeluaran suatu keluarga. Mereka tidak bisa menanggung biaya hidupnya sendiri sehingga mereka bergantung pada kepala keluarga dan istrinya. Anak-anak yang belum dewasa perlu di bantu biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup lainnya. 2.1.5 Undang – Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Menurut Wijaya (2014) mekanisme pengelolaan sampah dalam UndangUndang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi, kegiatan-kegiatan berikut : a). Pengurangan Sampah Pengurangan Sampah merupakan kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah (sampah rumah tangga, pasar,dll ), mengguna ulang dari sumbernya atau di tempat pengolahan. Pengurangan sampah akan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri, kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ini adalah : 1) Menetapkan sasaran pengurangan sampah. 2) Mengembangkan teknologi bersih dan label produk. 3) Menggunakan bahan produksi yang dapat didaur ulang. 4) Fasilitas kegiatan daur ulang. 5) Mengembangkan kesadaran program daur ulang.
b). Penanganan Sampah Penanganan sampah merupakan serangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencangkup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengelolaan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan
12
memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengelolaan sampah terpadu), pengolahan asil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut), dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemprosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.
2.1.6 Bank Sampah Menurut Suwerda (2012) Bank Sampah adalah suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah. Mekanisme pengelolaan sampah dalam bank sampah hampir sama dengan bank konvensional pada umumnya. Bedanya, jika masyarakat menabung uang dapatnya uang, maka melalui bank sampah masyarakat menabung sampah dapatnya uang. Sistem seperti inilah yang telah diterapkan di bank sampah yang ada di Kota Denpasar. Menurut Novyanti (2013) cara kerja bank sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya dimana, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaan. Pengelolaan sampah pada bank sampah berbasis rumah tangga, dengan memberikan reward kepada yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah. Selain bisa sebagai sarana untuk melakukan gerakan penghijauan, pengelolaan sampah juga bisa menjadi sarana pendidikan gemar menabung untuk masyarakat
dan
anak-anak.
Metode
bank
sampah
juga
memberdayakan masyarakat agar peduli terhadap kebersihan.
13
berfungsi
untuk
Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle. Melalui bank sampah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali sehingga menghasilkan nilai ekonomis. Bank sampah merupakan suatu proyek yang didirikan oleh komunitas yang bertujuan sebagai wadah sampah yang telah dipilah-pilah. Hasil dari sampah yang telah dipilah-pilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan dan warga berperan sebagai penyetor sampah dan mendapatkan menabung di bank.
buku
tabungan
seperti
Tujuan bank sampah adalah untuk membantu menangani
pengolahan sampah di Indonesia dan menyadarkan masyarakat akan lingkungan serta merubah paradigma masyarakat mengenai sampah (Setyaningrum, 2015).
2.1.6.1 Peranan Bank Sampah Peranan Bank Sampah terdapat dalam teori pertukaran. “Teori pertukaran menekankan kepada sosiologi prilaku agar memusatkan perhatian pada hubungan antara pengaruh prilaku seseorang aktor terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap aktor. Hubungan ini adalah dasar untuk pengkondisian opera atau proses belajar yang melalui prilaku disebabkan oleh konsekuensinya” (Ritzer dan Douglas, 2007:356). Teori ini berkembang pada rewads and punishment. Bank Sampah tidak
14
dapat melakukan punishment kepada masyarakat, sehingga Bank sampah harus menggunakan sistem rewads. Proses penyadaran lingkungan melalui tabungan sampah yang dinilai dengan uang atau rupiah merubah paradigma masyarakat tentang sampah.
2.1.6.2 Mekanisme Pelaksanaan Bank Sampah Menurut UU No. 13 tahun 2012 mekanisme kerja bank sampah meliputi : pemilahan sampah, penyerapan sampah ke bank sampah, penimbangan sampah, pencatatan, hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukan ke dalam buku tabungan, dan yang terakhir bagi hasil penjualan sampah antar penabung dan pelaksana. Berdasarkan uraian diatas untuk lebih jelanya akan dijelaskan pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Mekanisme Program Bank Sampah PILAH SAMPAH SESUAI JENIS DARI RUMAH
SETORKAN KE BANK SAMPAH
SAMPAH DI TIMBANG
REGRISTASI/ PENDAFTARAN
DICATAT DAN DIBUKUKAN
NASABAH MENERIMA BUKU TABUNGAN SAMPAH DIANGKUT OLEH PETUGAS BANK SAMPAH
15
Berdasarkan Tabel 2.1 mekanisme dalam pelaksanaan bank sampah yang pertama dilakukan yaitu : masyarakat memilah sampah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank sampah, setelah sampah selesai dipilah masyarakat membawa sampah ke bank sampah untuk ditimbang beratnya. Sebelum itu masyarakat harus mengisi terlebih dahulu buku regristasi atau buku pendaftaran sebagi anggota bank sampah. Jika sudah menjadi anggota bank sampah masyarakat akan diberikan buku tabungan oleh petugas. Selanjutnya sampah yang dibawa masyarakat akan ditimbang petugas dan hasilnya akan dimasukan ke dalam buku tabungan para anggota bank sampah. Masyarakat hanya bisa mengambil atau menarik uang dari hasil menabung sampah setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokan menjadi: 1) Kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, buku tulis, kertas warna, dan dupleks. 2) Plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, plastic campur, jerigen, mika, dan plastik kertas lainnya. 3) Logam, yang meliputi besi, aluminium, zenk, kuningan, tembaga dan timah. 4) Botol, yang meliputi: bir besar, bir kecil, kecap, sprite, the botol, dan botol putih. Setiap sampah memiliki nilai ekonomi yang berbeda-beda. Sampah kertas jika diuangkan bernilai antara harga Rp. 400 – 1.200,-/kg. Sampah Plastik berkisar harga antara Rp. 400 – 4.000,-/kg. Sampah Botol dijual dengan harga Rp. 100 – 1.000,-/btl dan sampah logam per kilo mencapai harga Rp. 1.200 – 50.000,-.
16
2.1.6.3 Manfaat Bank Sampah Menurut Suwerda (2012:33) manfaat yang dapat diperoleh dari adanya sistem pengelolaan sampah yaitu: a) Kesehatan Lingkungan 1. Dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan terhindar dari sampah. 2. Dapat mengurangi kebiasaan membakar sampah yang dapat merusak kesehatan dan pencemaran udara. 3. Dapat mengurangi kebiasaan menimbun sampah (organik) yang dapat mencemari tanah. 4. Masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan. b) Sosial Ekonomi Masyarakat 1. Dapat menambah penghasilan keluarga yang diperoleh dari tabungan sampah. 2. Dapat mengakrabkan hubungan antar anggota masyarakat. 3. Dapat menekan biaya transportasi yang harus dikeluarkan pengepul untuk mengengkut sampah.
2.1.7 Hubungan Tingkat Pendidikan terhadap Partisipasi Masyarakat Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang sangat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka akan semakin baik kualitas sumber dayanya (Budhiati,2011). Sutami (2009) menyatakan bahwa salah satu karakteristik
17
partisipan dalam pembangunan partisifatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Sukirno (1985:195), menyatakan bahwa semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tetang pembangunan dan bentuk serta cara partisipasi yang dapat diberikan. Menurut Daud (2009:11), tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang. Tingkat pendidikan suatu bangsa mempengaruhi prilaku masyarakat sebab makin tinggi pendidikan masyarakat tingkat analisisnya lebih cepat dan lebih mudah menerima motivasi, sehingga program yang sedang digalakan pemerintah dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Menurut Erfinna (2013), tingkat pendidikan berhubungan secara signifikan dengan partisipasi masyarakat. Tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan pengetahuan respondent, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin rendah juga pola pikirnya. Menurut Amini dan Yuliana (2015) Tingkat pendidikan berhubungan secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi peluang seseorang untuk berpartisipasi. Hal ini dikarenakan seseorang yang berpendidikan lebih tinggi memiliki wawasan lebih luas dan dapat memahami berbagai pelaksanaan program pemerintah. Menurut Hamid (2013) tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Tingkat pendidikan adalah
tahun sukses yang
telah atau sedang ditempuh seseorang ,pendidikan memegang peranan yang sangat
18
menentukan didalam membawa masyarakat ke arah suatu kemajuan. Peningkatan pendidikan
akan
membawa perubahan-perubahan nilai. Johan (2007) juga
menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap partisiapsi masyarakat. Sedangkan menurut Hidayat (2009) tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat.
2.1.8 Hubungan Pendapatan Keluarga terhadap Partisipasi Masyarakat Pendapatan yang dimiliki anggota keluarga adalah pendapatan yang diperoleh dalam kurun waktu satu bulan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahtraan seseorang, keluarga atau masyarakat sehingga besar kecilnya pendapatan mencerminkan kemajuan ekonomi keluarga masyarakat itu sendiri (Sukirno,1985). Secara umum pengertian pendapatan dapat diartikan sebagai pendapatan baik berupa uang maupun barang, baik dari pihak lain maupun pihak sendiri dari pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan dan nilai dengan uang (rupiah) atas harga yang berlaku pada saat ini (Nuryani,2012). Menurut Sutami (2009), bahwa penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cendrung berpartisipasi dalam hal tenaga. Erwiantono (2006:46) menyatakan bahwa tingkat pendapatan adalah faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam setiap program. Selain itu ambisi seseorang untuk mencapai tujuan tertentu juga mempunyai hubungan
19
dengan tingkat ekonomi keluarganya. Jadi dengan tingkat pendapatan yang lebih baik atau tinggi dapat mendorong seseorang berpartisipasi lebih baik atau tinggi pula. Menurut Yuliastuti (2013) pendapatan masyarakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat, jika pendapatan masyarakat meningkat, maka partisipasi masyarakat juga meningkat. Hal ini berarti terdapat hubungan searah antara pendapatan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Sedangkan menurut Erfinna (2013) pendapatan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Hamid (2013) juga menyatakan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, besar kecilnya tingkat pendapatan
masyarakat
tidak mempengaruhi besar
kecilnya
partisipasi
masyarakat.
2.1.9 Hubungan Status Pekerjaan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pekerjaan sangat berkaitan dengan penghasilan masyarakat. Status pekerjaan berpengaruh terhadap peran serta, karena mempengaruhi derajat aktifitas kelompok. Seorang yang bekerja tentu memiliki kesadaran untuk berpartisipasi sebab seseorang yang bekerja lebih banyak bersosialisasi dengan lingkungan dari pada orang yang tidak bekerja (Ernovianthy,2012). Menurut Erfinna (2013), status
pekerjaan
berhubungan secara signifikan dengan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang bekerja umumnya merasakan pentingnya menjaga kesehatan individu maupun
20
keluarga untuk tetap dapat hidup secara sehat dan dapat melaksanakan aktivitas sesuai pekerjaan yang dimilikinya.
2.1.10 Hubungan Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Partisipasi Masyarakat Menurut Mantra (2003) yang termasuk jumlah anggota keluarga adalah seluruh jumlah anggota keluarga rumah tangga yang tinggal dan makan dari satu dapur dengan kelompok penduduk yang sudah termasuk dalam kelompok tenaga kerja. Kelompok yang dimaksud makan dari satu dapur adalah bila pengurus kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama menjadi satu. Jadi, yang termasuk dalam jumlah anggota keluarga adalah mereka yang belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena belum bekerja (dalam umur non produktif) sehingga membutuhkan bantuan orang lain (dalam hal ini orang tua). Amini dan Yuliana (2015) menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka beban dan tanggung jawab dari kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi semakin besar, maka untuk memenuhi tanggung jawab kebutuhan keluarganya masyarakat ikut berpartisipasi dalam suatu program.
21
2.2 Hipotesis Berdasarkan pada rumusan Masalah, tujuan penelitian, dan kajian-kajian teori yang relevan ataupun hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Diduga bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program bank sampah tinggi. 2) Diduga bahwa faktor kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, status pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga berpengaruh signifikan terhadap peluang partisipasi masyarakat dalam program bank sampah.
22
