BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 2.1 Kajian Pustaka 2.1.1
Manajemen Keuangan
2.1.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan Pengertian Manajemen Keuangan mengalami perkembangan mulai dari
pengertian
manajemen
yang hanya
mengutamakan aktivitas
memperoleh dana saja sampai yang mengutamakan aktivitas memperoleh dan menggunakan dana serta pengelolaan terhadap aktiva. Para ahli mendefinisikan pengertian manajemen keuangan secara berbeda-beda seperti yang diungkapkan oleh para ahli sebagai berikut : Menurut Agus Sartono (2001:6) Manajemen Keuangan adalah manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Menurut Sutrisno (2003:3) Manajemen Keuangan adalah sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Menurut James C. Van Horne dan John M. Wachowichz (2005:3) mendefinisikan manajemen keuangan sebagai manajemen yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan dan manajemen aktiva dengan beberapa tujuan umum sebagai latar belakang. Mengacu pada pengertian di atas, manajemen keuangan merupakan alat untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Efisiensi dan
11
12
efektifitas yang terbentuk dalam suatu organisasi baik itu pemerintah maupun swasta tentunya akan memberikan nilai tambah bagi organisasi tersebut.
2.1.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan Manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab pimpinan keuangan. Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian deviden suatu perusahaan, dengan demikian tugas pimpinan keuangan adalah merencanakan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Menurut Bambang Riyanto (2001:10) terdapat tiga fungsi utama dalam manajemen keuangan diantaranya yaitu : 1) Keputusan Investasi (investment Decision). Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang di kelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini meurpakan keputusan paling penting diantara ketiga fungsi keputusan lainnya. Hal ini Karena keputusan investasi akan berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktuwaktu berikutnya. Dengan demikian keputusan investasi ini akan menentukan keseluruhan jumlah aktiva yang ada pada perusahaan, komposisi
dari
aktiva-aktiva
tersebut
beserta
tingkat
risiko
perusahaannya. 2) Keputusan pemenuhan kebutuhan dana. Keputusan mengenai kebutuhan dana bersangkutan dengan penentuan sumber
dana
yang akan digunakan,
penentuan pertimbangan
pembelanjaan yang terbaik atau penentuan struktur modal yang optimal.
13
Apakah perusahaan akan menggunakan sumber ekstern yang berasal dari utang atau emisi obligasi atau dengan cara emisi saham baru, merupakan aspek utama dari jenis keputusan mengenai kebutuhan kebutuhan pemenuhan dana. 3) Keputusan Dividen Keputusan
mengenai
dividen
bersangkutan
dengan
penentuan
persentase dari keuntungan netto yang akan dibayarkan sebagai “cash dividend”, penentuan “stock dividend” pembelian kembali saham. Keputusan mengenai dividen ini sangat erat kaitannya dengan keputusan pemenuhan kebutuhan dana.
2.1.2
Penyerapan Anggaran
2.1.2.1 Pengertian Stakeholder Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Menurut Freeman dan Reed dalam Ulum (2009:4) Stakeholder adalah sekelompok orang atau individu yang diidentifikasikan dapat mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh suatu tujuan pencapaian tertentu. Pemerintah dalam hal ini adalah kementerian perhubungan berperan sebagai stakeholder bagi unit-unit lain diabawahnya. Sehingga dengan kondisi tersebut pemerintah harus berperan dua arah dalam hal untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan sendiri maupun stakeholder lainnya.
14
Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah naungan kementerian perhubungan yang bergerak dibidang pendidikan dan pelatihan penerbang, yang secara umum bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul baik dalam bidang kemampuan maupun kompetensi dunia penerbangan baik itu nasional maupun internasional. Dalam keberhasilan menjalankan organisasinya terlihat dari proses penggunaan anggaran yang efektif dan efisien sehingga tidak menyebabkan penyerapan realisasi yang rendah. 2.1.2.2 Anggaran (Budget) dan Penganggaran (Budgeting) Anggaran dan penganggaran merupakan dua hal yang berbeda tetapi saling terkait diantara keduanya. Menurut Darsono dan Purwanti (2010:1), anggaran merupakan rencana kerja yang dituangkan dalam angka–angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan, penganggaran merupakan proses penyusunan anggaran, yang dimulai dari pembuatan panitia, pengumpulan dan pengklasifikasian data, pengajuan rencana kerja fisik dan keuangan tiap–tiap divisi, penyusunan secara menyeluruh, dan pengajuan kepada pimpinan puncak untuk disetujui dan dilaksanakan. Dengan demikian, penganggaran mempunyai makna lebih luas daripada anggaran karena mencakup anggaran itu sendiri. A.
Pengertian Anggaran (Budget) Anggaran merupakan salah satu alat bantu bagi manajemen dalam
melaksanakan fungsinya terutama dalam perencanaan dan pengendalian.
15
Nilai suatu anggaran tergantung pada perencanaan dan pengendalian anggaran, apabila terjadi penyimpangan atas pelaksanaan anggaran dikarenakan terlalu tinggi dalam penetapannya, maka diperlukan cara untuk mengendalikannya yaitu dengan cara meninjau kembali hasil penetapan anggaran sebelumnya sehingga pada saat pelaksanaan dapat terwujud dengan baik serta dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian anggaran tersebut sehingga pada periode yang akan datang dapat dijadikan sebagai perbaikan yang positif. Anggaran juga merupakan alat bantu bagi perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya yaitu memperoleh laba dengan memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen sehingga perusahaan memperoleh penghasilan yang optimal. Anggaran atau lebih sering disebut sebagai “budget“ mempunyai definisi yang beragam, namun apabila dicermati lebih teliti masing-masing definisi tersebut mempunyai definisi yang sama. M. Nafarin (2007:9) mendefinisikan bahwa anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Sedangkan menurut Darsono dan Ari Purwanti (2008:1) terdapat beberapa macam pengertian tentang anggaran antara lain sebagai berikut: 1)
Anggaran dapat berupa anggaran fisik dan anggaran keuangan. Anggaran lazim disebut rencana kerja yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk angka-angka keuangan, lazim disebut anggaran formal.
16
2)
Anggaran lazim disebut perencanaan dan pengendalian laba, yaitu proses yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian secara efektif.
3)
Anggaran ialah suatu perencanaan laba strategis jangka panjang, suatu perencanaan taktis laba jangka pendek; suatu sistem akuntansi berdasarkan tanggungjawab; suatu penggunaan prinsip pengecualian yang berkesinambungan, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.
4)
Anggaran ialah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Pada umumnya disusun secara tertulis.
5)
Anggaran dapat dianggap sebagai sistem yang memiliki kekhususan tersendiri atau sebagai sub-sistem yang memerlukan hubungan dengan subsistem lain yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan.
6)
Anggaran dianggap sebagai yang otonom karena mempunyai sasaran serta cara-cara kerja tersendiri yang merupakan satu kebulatan dan yang berbeda dengan sasaran serta cara kerja sistem lain yang ada dalam perusahaan; anggaran sekaligus juga disebut sub-sistem.
7)
Anggaran sebagai suatu system tersiri dari tiga lapisan yaitu : inti sistem, sub-sistem penunjang, sub-sistem lingkungan. Inti sistem ialah sasaran laba; sub-sistem penunjang ialah berbagai aktivitas yang membantu kelancaraan kerjanya inti sistem seperti struktur organisasi, administrasi, analisis data, angka-angka standar dan sebagainya. Subsistem lingkungan ialah lingkungan eksternal organisasi seperti
17
ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya yang mempengaruhi bekerja suatu sistem organisasi. 8)
Anggaran atau budget adalah sama dengan profit planning. Perencanaan laba meliputi : perencanaan penjualan, perencanaan produksi, perencanaan penggunaan bahan baku, perencanaan tenaga kerja langsung, perencanaan biaya overhead, perencanaan biaya pemasaran, perencanaan biaya umum dan admistrasi dan seterusnya. Modal tersebut pada umumnya disebut anggaran berkala yang lengkap atau master budget. Selain itu menurut Mulyadi (2001:488), menjelaskan anggaran
sebagai berikut. Anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran merupakan suatu rencana manajemen mengenai perolehan dan penggunaan sumber daya perusahaan yang dinyatakan secara formal dan terperinci dalam bentuk kuantitas dan dalam suatu periode tertentu. Dalam pasal 14 ayat (6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 telah disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan rencana kerja dan anggaran kementrian Negara/lembaga.
B.
Kegunaan Anggaran Kegunaan pokok anggaran menurut Munandar (2000 : 10), yaitu
sebagai berikut : 1)
Sebagai Pedoman Kerja.
18
Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah sekaligus harus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. 2)
Sebagai Alat Pengkoordinasi Kerja. Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasi kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan harus dapat saling menunjang saling bekerja sama dengan manajemen untuk menuju sasaran yang telah ditetapkan, dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin.
3)
Sebagai Alat Pengawasan Kerja. Anggaran berfungsi pula sebagai tolak ukur sebagai alat pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti dengan membandingkan antara apa yang tertuang dalam anggaran dengan apa yang dicapai untuk realisasi kerja perusahaan, dapat dilihat apakah kerap sukses bekerja dan perbandingan tersebut dapat pula diketahui sebab-sebab penyimpangan antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Hal ini berguna untuk menyusun rencana (budget) selanjutnya secara lebih matang dan lebih akurat.
C.
Karakteristik Anggaran Karakteristik anggaran menurut Robert N. Anthony dan Vijay
Govindarajan (2000:1)
yang diterjemahkan oleh
F.X Kurniawan
Tjakrawala, yaitu : 1)
Anggaran memperkirakan keuntungan yang potensial dari unit usaha.
19
2)
Dinyatakan dalam unit moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non moneter.
3)
Biasanya meliputi waktu selama satu tahun.
4)
Merupakan perjanjian manajemen, bahwa manajer setuju untuk bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dari anggaran.
5)
Usulan anggaran diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pembuat anggaran.
6)
Sekali setuju anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
7)
Secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan perbedaannya dianalisis dan dijelaskan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran umumnya mencakup
jangka waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Selain itu, anggaran berisi komitmen manajemen yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab agar mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.
D.
Manfaat Dan Tujuan Anggaran Manfaat anggaran menurut M. Nafarin (2007 : 19), diantaranya : 1) Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. 2) Dapat memotivasi pegawai. 3) Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai. 4) Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 5) Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dana) dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. 6) Alat pendidikan bagi para manajer.
20
Sedangkan tujuan dari pembuatan anggaran menurut M. Nafarin (2007:19) yaitu : 1)
Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
2)
Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
3)
Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.
4)
Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5)
Menyempurnakan rencana yang telah disusun kerena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.
6)
Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Dari uraian tersebut maka dapat dinilai apakah perusahaan telah
sukses bekerja atau kurang sukses dari perbandingan dan analisis dapat diketahui sebab-sebab penyimpangan antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diketahui pula kelemahan-kelemahan dan keunggulan yang dimiliki perusahaan. Hal ini akan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang sangat berguna untuk menyusun rencana-rencana (anggaran) selanjutnya secara lebih akurat.
E.
Keunggulan Dan Kelemahan Anggaran Menurut Tendi Haruman & Sri Rahayu (2007:8) keunggulan yang
dapat diperoleh bila perusahaan menerapkan penyusunan anggaran yang baik, antara lain:
21
1)
Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan.
2)
Dalam menyusun anggaran, diperlukan anlisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut.
3)
Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh.
4)
Anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan dan kewajibannya. Anggaran sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja karyawan dalam melakukan suatu kegiatan.
5)
Mengingat setiap manajer dan atau penyelia dilibatkan dalam penyusunan anggaran, maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta (sense of participation). Di samping beberapa keunggulan tersebut di atas, terdapat pula
beberapa kelamahan antara lain : 1)
Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi (permintaan efektif, kapasitas produksi dan lain-lain) maka terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi tersebut.
2)
Anggaran hanya merupakan rencana dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh.
22
3)
Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bukan menggantikannya.
4)
Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan yang diramalkan sebelumnya, sebab itu anggaran perlu memiliki sifat yang luwes.
F.
Jenis-jenis Anggaran Dalam suatu instansi atau perusahaan yang telah berjalan dengan baik
dan mapan lazimnya diterapkan suatu anggaran dalam bentuk paket, artinya anggaran tersebut disusun dengan lengkap menyangkut rencana untuk keseluruhan, sehingga meliputi anggaran untuk beberapa bagian perusahaan. Menurut M Nafarin (2007:31), jenis-jenis anggaran dapat dilihat dari beberapa sudut pandang sebagai berikut : 1)
Menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari : a.
Anggaran variabel adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisar), kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda.
b.
Anggaran tetap adalah anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu.
2)
Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari : a.
Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun untuk suatu periode tertentu, pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran.
23
b.
Anggaran kontinyu adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat misalnya tiap bulan diadakan perbaikan sehingga anggaran yang dibuat setahun mengalami perubahan.
3)
Menurut jangka waktu, anggaran terdiri dari : a. Anggaran jangka pendek (anggaran taktis) adalah anggaran yang dibuat dalam jangka waktu paling lama sampai satu tahun. Anggaran untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. b. Anggaran jangka panjang (anggaran strategis) adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran yang dibuat untuk keperluan investasi barang modal merupakan anggaran jangka panjang yang disebut anggaran modal (capital budget). Anggaran jangka panjang tidak harus berupa anggaran modal. Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek.
4)
Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari : a. Anggaran Operasional b. Anggaran Keuangan Kedua anggaran ini bila digabungkan disebut anggaran induk (master
budget). Anggaran induk adalah suatu jaringan kerja yang berisi berbagai macam anggaran yang terpisah namun saling berhubungan dan saling berkaitan satu sama lain. Anggaran induk yang mengkonsolidasikan rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka pendek, biasanya disusun atas dasar
24
tahunan. Anggaran tahunan dipecah lagi menjadi anggaran triwulan dan anggaran triwulan dipecah lagi menjadi anggaran-anggaran bulanan. 2.1.2.3 Sistem Penganggaran Di Indonesia Sistem penganggaran di Indonesia biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan adalah merupakan instrumen utama kebijakan fiskal untuk mengarahkan perekonomian nasional dan menstimulus pertumbuhan ekonomi sehingga besarnya penyerapan akan berdampak pada semakin besarnya daya dorong terhadap pertumbuhan. Rasio realisasi penyerapan belanja Kementerian atau Lembaga terhadap pagu anggaran belanja merupakan suatu bentuk indikator efektivitas belanja negara. Landasan hukum APBN adalah UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
25
2.1.2.4 Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penggunaan hingga pertanggung jawaban. Penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara /
lembaga
diatur
dalam
peraturan
menteri
keuangan
nomor
249/PMK.02.2011 dimana rencana kerja dan anggaran kementerian yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga
yang
disusun
menurut
bagian
anggaran
kementerian/lembaga, pengukuran dan evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L Sehingga setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk dapat menggunakan anggaran sebaik-baiknya, dalam penyerapan anggaran pada penelitian terdahulu Herriyanto (2012) terdapat beberapa faktor dominan yang mempengaruhinya, diantaranya : dokumen pengadaan, sumber daya manusia dan uang persediaan.
A. Dokumen Pengadaan Dalam penyusunan anggaran di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, mengacu kepada beberapa dokumen, yaitu : 1)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
26
3)
Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
4)
Peraturan Presiden No. 37 Tahun 2012 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah;
5)
Peraturan Menteri Keuangan No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA.
6)
Peraturan Menteri Keuangan No. 190 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pembayaran Anggaran Negara Dalam penyusuan rancangan kebutuhan anggaran maka dokumen
sangatlah penting kedudukannya, dimana dokumen tersebut menjadi tolak ukur dasar pengajuan anggaran, penyusunan dokumen anggaran menurut Dadang Solihin (2013) harus mengacu kepada tiga point yaitu : input, output dan outcome. Dimana dari ketiga point tersebut mewakili rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Sedangkan syarat dari penyusunan dokumen haruslah memiliki lima poin penting yaitu : 1)
Spesifik, artinya jelas tidak mengundang multi interpretasi;
2)
Measureable, dapat diukur;
3)
Archievable, dapat dicapai;
4)
Relevant (kecocokan);
5)
Timely (tepat waktu). Sehingga dalam penyusunan dokumen anggaran menurut Dadang
Solihin (2013) terdapat 8 indikator yaitu : tujuan yang dikehendaki, sasaran
27
dan prioritas untuk mewujudkannya, jangka waktu, masalah yang dihadapi, modal dan sumber daya yang akan digunakan, kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya, pelaksananya, mekanisme pengawasan dan evaluasi.
B. Sumber Daya Manusia Menurut Hasibuan (2003:244) Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimikiki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber Daya Manusia atau man power di singkat SDM merupakan yang dimiliki setiap manusia. SDM terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Sumber Daya Manusia berperan penting dalam pelaksanaan Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga sebagai pengelola Anggaran Negara yang diperintahkan langsung oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengelola Keuangan Negara harus Profesional, oleh karna itu sebagai dasar acuan sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya presiden menetapkan peraturan dimana syarat pengelola unit layanan pengadaan barang/jasa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan harus mempunyai sertifikat keahlian dan berkompeten dibidangnya (Peraturan Presiden No.70 tahun 2012) Menurut Gouzali Syadam (2000:5) Sumber Daya Manusia (SDM) semula merupakan terjemahan dari human recources. Namun ada pula para
28
ahli yang menyamakan SDM dengan manpower atau tenaga kerja, bahkan sebagian orang menyetarakan pengertian SDM dengan personnel (personalia, kepegawaian dan sebagainya). Menurut Abdurrahmat Fathoni
(2006:8) Sumber Daya Manusia
merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga dan kemampuanya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu. Menurut Cardoso Gomes (2002:3), Sumber Daya Manusia adalah “Suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya”. Menurut Veithzal Rivai (2003: 6), Sumber Daya Manusia adalah seorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu sumber daya manusia merupakan salah satu unsur masukan (input) yang bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin dan metode/teknologi diubah menjadi proses manajemen menjadi keluaran (output) berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Sumberdaya manusia dalam organisasi harus memiliki kompetensi yang baik, agar organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Menurut Spencer dan Spencer dalam Hamzah B. Uno (2007:63), kompetensi merupakan karakteristik yang menonjol bagi seseorang dan menjadi cara-cara
29
berperilaku dan berfikir dalam segala situasi, dan berlangsung dalam periode waktu yang lama. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kompetensi menunjuk pada kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang bisa dilihat dari pikiran, sikap, dan perilaku. Lebih lanjut Spencer dan Spencer dalam Hamzah B. Uno (2007:63), membagi lima karakteristik kompetensi yaitu sebagai berikut. 1) Motif, yaitu sesuatu yang orang pikirkan dan inginkan yang menyebabkan sesuatu. 2) Sifat, yaitu karakteritik fisik tanggapan konsisten terhadap situasi. 3) Konsep diri, yaitu sikap, nilai, dan image dari sesorang. 4) Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. 5) Ketrampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan mental.
C. Uang Persediaan Uang persediaan (UP) adalah istilah baru yang muncul dalam Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. UP merupakan uang kas yang ada di tangan bendahara pengeluaran, dengan karakteristik sebagai berikut: 1) Hanya diberikan sekali dalam satu tahun anggaran; 2) Diberikan pada awal tahun anggaran; 3) Merupakan jumlah maksimal (pagu) uang yang dipegang oleh bendahara pengeluaran; 4) Untuk digunakan dalam melaksanakan pembayaran kegiatan-kegiatan yang bersifat swakelola;
30
5) Bersifat revolving (adanya pengisian kembali jika telah terpakai); 6) Besarannya tergantung pada “kebijakan daerah” (biasanya dinyatakan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah). Uang Persediaan dalam Permendagri No.13/2006 Pasal 1 angka 66 Permendagri No.13/2006 menyatakan bahwa “SPP Uang Persediaan (SPPUP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.” Uang muka kerja merupakan sebutan untuk uang (kas) yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan di SKPD, dimana pembayarannya dlakukan oleh bendahara. Misalnya, dalam proses pengadaan barang dan jasa yang harus melalui pelelangan (tender), maka SKPD terlebih dahulu harus mengiklankan informasi tentang kegiatan tersebut di media nasional (seperti harian Media Indonesia). Pembayaran iklan ini dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan UP. Uang Persediaan digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan surat perintah bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA. SPBy sebagaimana dimaksud dilampiri dengan bukti pengeluaran : 1) SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti pengeluaran; 2) nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK (PMK.NO.190/5/2012)
31
Kaitan SPD, UP, dan Pelaksanaan Kegiatan dalam Permendagri No.13/2006 dan Permenadgri No.59/2007 Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada format SPD (Lampiran D.VI Permendagri 13) dicantumkan informasi antara lain tentang: 1) Dasar penyediaan dana (DPA-SKPD, DPPA-SKD, DPAL-SKPD); Nama PPTK; 2) Untuk kebutuhan (bulan… s/d bulan…); 3) Untuk keperluan beban pengeluaran (UP/GU/TU/LS); 4) Atas beban: Nama program, nama kegiatan; 5) Ikhtisar penyediaan dana. 6) Berdasarkan informasi yang tercantum dalam format SPD ini, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Permendagri 13 : 7) SPD diterbitkan untuk setiap kegiatan/PPTK. Artinya, satu SPD untuk satu kegiatan. 8) SPD diterbitkan untuk periode waktu tertentu (misalnya bulan JanuariMaret); 9) SPD juga dibuat untuk Uang Persediaan (UP); 10) UP dibentuk untuk setiap kegiatan; dan 11) Bendahara pengeluaran menatausahakan banyak SPD dan UP karena bertugas menyelesaikan pembayaran semua belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Sementara dalam Permendagri No.59/2007, item nomor 42, di antara ayat 1 dan 2 pada pasal 197 ditambahkan satu ayat baru (1a) yang berbunyi:
32
“Penerbitan SPD dilakukan per bulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.” Kemudian, pada Lampiran D.VIa Permendagri No.59/2007 tentang SPD, terjadi perubahan atas substansi yang dicantumkan, yakni: Tidak disebutkan untuk belanja tidak langsung atau belanja langsung ; 1) Tidak ada lagi nama PPTK, dan 2) Tidak ada lagi nama program/kegiatan. Berdasarkan lampiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara SPD menurut Permendagri No.13/2006 dengan Permendagri No.59/2007, yakni : 1) SPD diterbitkan berdasarkan kebutuhan perbulan, pertriwulan, atau persemester, bukan lagi per kegiatan; 2) SPD mencakup penyediaan dana untuk belanja tidak langsung (belanja gaji dan tunjangan) dan belanja langsung; dan 3) SPD juga mencakup UP/GU/TU/LS, yakni semua pengeluaran kas yang harus direalisasikan selama periode SPD.
33
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu Sebagai bahan pertimbangan penelitian berikut ini disajikan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyerapan anggaran. Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu Judul dan Peneliti Analisis Data Hasil Penelitian 1. Analisis faktor-faktor yang Analisis faktor Menghasilkan dua faktor mempengaruhi penyerapan dan regresi yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup logistik anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar. pembayaran KPPN Blitar yaitu faktor perencanaan dan faktor pengadaan barang dan jasa, serta Priatno (2013) faktor admnistrasi dan SDM yan g tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar. 2. Analisis keterlambatan Tabel analisis Menghasilkan dua faktor penyerapan anggaran belanja satuan dengan cross utama yang kerja kementerian negara/lembaga Tabulation menyebabkan keterlambatan TA 2010 di wilayah pembayaran penyerapan anggaran belanja yaitu KPPN Pekanbaru kebijakan teknis dan kultur pengelolaan anggaran di satuan Miliasih (2012) kerja. 3. Melakukan penelitian terhadap Analisis faktor Menghasilkan lima faktor faktor-faktor yang mempengaruhi eksploratori utama yang terbentuk yaitu faktor keterlambatan penyerapan anggaran (Eksploratory perencanaan, Administrasi, SDM, belanja pada satuan kerja Factor Dokumen Pengadaan, dan Ganti Kementerian/Lembaga di wilayah Analysis- EFA) Uang Persediaan. Jakarta atas 97 variabel.
Herriyanto (2012) 4. Faktor-faktor penyebab penumpukan anggaran belanja diakhir tahun anggaran pada saruan kerja di wilayah KPPN Kediri
Analisis faktor
Iwan Dwi Kuswoyo (2011) 5. Analisis faktor-faktor yang Regresi mempengaruhi penyerapan Kuesinoer anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di pemerintah provinsi bengkulu Carlin tasya putri (2014)
Menghasilkan empat faktor diantaranya faktor perencanaan anggaran, faktor pelaksanaan anggaran, faktor pengadaan barang dan jasa, dan faktor internal satker. Menghasilkan tiga faktor kompetensi sdm, dokumen pengadaan, uang persediaan
34
2.3 Kerangka Pemikiran Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Dokumen Pengadaan (X1)
H2
Komptensi Sumber Daya Manusia (X2)
H1
Uang Persediaan (X3)
H4
Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
H3
(Y)
Dimana : 1. Variabel Independen (Bebas)
Dokumen Pengadaan (X1)
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)
Uang Persediaan (X3)
2. Variabel Dependen (Terikat)
Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (Y)
2.4 Hipotesis Pengertian Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2009:96), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana
35
rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu: H1. Diduga dokumen pengadaan, sumber daya manusia dan uang persediaan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. H2. Diduga dokumen pengadaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. H3. Diduga kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. H4. Diduga uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.
