BAB II HUKUM PENGANGKUTAN UDARA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN E. Asas dan Tujuan Diselenggarakannya Pengangkutan Udara

BAB II HUKUM PENGANGKUTAN UDARA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2009 E. Asas dan Tujuan Diselenggarakannya Pengangkutan Udara. Sangatlah penting peranan pengangkutan dalam dunia perniagaan, mengingat sarana ini sebagai angkutan dari produsen ke agen/ grosir, sampai ke konsumen. Dari pelabuhan ke gudang, dari tempat pelelangan ikan ke pasar, dan lain-lain. Mustahil kalau ada suatu usaha perniagaan yang mengabaikan perlunya pengangkutan ini. Selain itu mengenai pengangkutan benda-benda tersebut yang diperlukan di tempat-tempat tertentu, dalam keadaan yang lengkap dan utuh serta padat tepat waktunya, tetapi juga mengenai pengangkutan orang-orang yang memberikan perantaraan pada pelaksanaan perusahaan. Ambillah misalnya seorang agen perniagaan, seorang pekerja berkeliling (handelsreziger), seorang komisioner. Mereka semuanya pada waktu tertentu tidak mungkin memenuhi prestasi-prestasinya tanpa alat pengangkutan; belum lagi terhitung bertambahnya orang-orang yang karena suatu hal misalnya untuk peninjauan di dalam atau di luar negeri, mereka tentu memerlukan pengangkutan. 7 Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan, perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai di tangan pedagang atau pengusaha kepada konsumen juga harus mempergunakan jasa pengangkutan. Pengangkutan di sini dapat dilakukan oleh orang, kendaraan yang

7

Sution Usman Adji, Joko Prakoso, dan Hari Pramono, Hukum Pengangkutan di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 1.

Universitas Sumatera Utara

ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara dan lain-lain.8 Peran pengangkutan khusunya sektor penerbangan tentu tidak terlepas dari sektor ekonomi yang mana pembangunan memerlukan jasa berupa angkutan yang cukup dan memadai. Apabila tidak ada pengangkutan sebagai suatu sarana penunjang maka tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi di suatu negara. Bagaimanapun tingkatan perkembangan ekonomi di suatu negara dalam hal menyusun sistem transportasi nasional atau menetapkan policy transportasi nasional harus menentukan lebih dahulu tujuan apa saja yang memerlukan jasa angkutan dalam sistem transportasi nasional. Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh pengangkutan. Bahkan salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan. 9 Istilah “Pengangkutan” berasal dari kata “angkut” yang berarti “mengangkut dan membawa”, sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai “pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang)”.10 Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu 8

Ibid, hal.3 Hasim Purba, Hukum Pengangkutan di Laut, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hal.1. 10 Ibid. hal.2 9


dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.11 Pengertian lain dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan. 12 Pada pokoknya pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai bendabenda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.13 Perjanjian pengangkutan adalah kesepakatan antara pengguna jasa dengan pengangkutan, dimana kedua belah pihak masing-masing berhak dan mempunyai kewajiban. Soegijatna Tjakranegara berpendapat pengangkutan merupakan bagian hubungan hukum lalu lintas (communication atau verker) dan angkutan juga termasuk bidang pelayanan jasa ekonomis sesuai dengan sifat usaha memindahkan barang dari tempat asal ke tempat lain.14 Pengangkutan sebagai proses (process), yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian di bawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.15 Pengangkutan merupakan suatu proses kegiatan yaitu memuat barang kedalam angkutan serta membawanya tempat tujuan dengan selamat. Pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana suatu pihak menyanggupi untukmembawa orang atau

11

H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan. Djambatan. Jakarta, 2001. hal. 60. 12 Hasim Purba, Op.Cit, hal. 4. 13 Sution Usman Adji, Op.Cit, hlm 1. 14 Ibid 15 Soegijatna Tjakranegara. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 3.


barang dari satu tempat ketempat yang lain sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Menyadari peran perusahaan pengangkutan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan untuk keperluan umum. Pemberian jasa angkutan seperti halnya perjanjian-perjanjian yang lain siapa saja diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengatur sendiri segala hal mengenai pemngangkutan mempunyai tanggung jawab besar terhadap segala sesuatu

yang

berhubungan

dengan

tugasnya

yaitu

menyelenggarakan

pengangkutan. Subjek-subjek dalam hukum pengangkutan yaitu siapa saja yang mendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Pihakpihak dalam pengangkutan yaitu pihak pengangkut (pihak yang menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu kelain tempat) dan pihak pemberi pekerjaan (pihak yang menyanggupi akan membayar ongkosnya). Perjanjian

pengangkutan

merupakan suatu

peristiwa

yang telah

mengikat seseorang untuk melaksanakan pengangkutan karena orang tersebut telah berjanji untuk

melaksanakan

sesuatu

hal

berupa pengangkutan,

sedangkan seseorang yang lain telah berjanji pula untuk melaksanakan sesuatu hal berupa pemberian imbalan atau upah.16 Karena perjanjian itu antara dua pihak, maka perjanjian tersebut disebut perjanjian timbal balik yang karenanya menimbukan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Perjanjian pengangkutan ini sering terjadi dalam kehidupan manusia, di samping perjanjian-perjanjian 16

lainnya.

Karena

sesuai

dengan

fungsinya

Ibid, hal.9.


pengangkutan itu yakni untuk memindahkan barang-barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk menaikkan daya guna dan nilai barang itu. Bila daya guna dan nilai barang tidak naik, maka angkutan itu tidak perlu diadakan. Perlu diketahui apa

yang

menjadi sifat dasar

dari persetujuan

pengangkutan itu. Untuk itu ada pendapat yang mengatakan yaitu: 1. Sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah pelayanan berkala. Maksudnya adalah dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan itu, hubungan antara pihak pengangkut barang dan pemakai jasa tidak secara terus menerus tetapi hanya kadang-kadang sewaktu pemilik barang membutuhkan pengangkutan untuk pengiriman barangnya.17 Perjanjian pengangkutan yang bersifat berkala ini dalam Pasal 1601 KUH. Perdata telah menyinggungnya. Maksud kata menyinggung di sini adalah bahwa perjanjian yang bersifat berkala ini tidak ada diatur dengan tegas dan tersendiri dalam KUH. Perdata tetapi hanya berpedoman pada ketentuan umum tentang persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan. 2. Sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah pemborongan. Menurut ketentuan di dalam b Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601-b disebutkan: “Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. 17

Ibid, hal.17


Perjanjian

pengangkutan

tidak bisa

disamakan

dengan perjanjian

borongan, karena pemborongan kerja mengarahkan pengertian pada hasil dari suatu rangkaian perbuatan yang dalam keseluruhannya menjadi tujuan dari persetujuan itu, seperti pembuatan rumah maupun pembuatan jalan. Sedangkan perjanjian pengangkutan

hanyalah mengenai suatu perbuatan tertentu yakni

memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya. 3. Sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah campuran. Perjanjian pengangkutan ada unsur melakukan pekerjaan (pelayanan berkala)

dan ada

unsur penyimpanan. Karena

pengangkut berkewajiban

untuk menyelenggarakan pengangkutan dan menyimpan

barang-barang

yang

diserahkan padanya untuk diangkut (Pasal 468 ayat (1) dan Pasal 466 KUH. Dagang). Perjanjian pengangkutan terjadi setelah ada kesepakatan antara para pihak yang mengadakannya. Pihak pengangkut dikatakan menerima barang dan sepakat untuk mengantarkan barang kiriman pada alamat yang dituju dan pihak pengirim sepakat untuk membayar biaya pengangkutannya. Kedua belah pihak diberikan hak-hak untuk mengatur sendiri segala sesuatu mengenai perjanjian yang dilakukan. Pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim barang atau penumpang, dimana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelengarakan pengangkutan barang atau orang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim barang atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutannya. 18 Penggunaan terhadap jasa pengangkutan barang akan mengakibatkan terjadi kesepakatan antara perusahaan angkutan barang dan pengguna jasa 18

Sinta Uli. Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transportasi Angkutan Laut, Angkutan Darat, Angkutan Udara. USU Press, Medan, 2006, hal. 58


angkutan. Kesepakatan itu berujud lisan ataupun tulisan. Kesepakatan yang dilakukan para pihak, dalam hal ini berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, telah melahirkan suatu perjanjian yang mengikat para pihak. Menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia, untuk mengadakan perjanjian pengangkutan barang atau orang tidak disyaratkan harus secara tertulis, jadi cukup diwujudkan dengan persetujuan kehendak secara lisan saja. Umumnya dalam suatu perjanjian pengangkutan pihak pengangkut adalah bebas untuk memilih sendiri alat pengangkutan yang hendak dipakainya. 19 Adanya kegiatan pengangkutan akan memberikan kemanfaatan terhadap daya guna dan nilai suatu barang/orang, yang pada dasarnya dapat dikemukakan dalam dua nilai kegunaan pokok, yaitu: a. Kegunaan Tempat (place utility). Menimbulkan nilai dari suatu barang tertentu karena dapat dipindahkan dari tempat dimana barang yang berkelebihan kurang diperlukan di suatu tempat, dimana barang itu sangat dibutuhkan di tempat lain karena langka. b. Kegunaan Waktu (time utility). Menimbulkan sebab karena barang-barang dapat diangkut atau dikirim dari suatu tempat ke tempat lain atau dari part or orgin diangkut ke tempat tertentu dimana benda atau barang sangat dibutuhkan menurut keadaan, waktu dan kebutuhan.20 Kegiatan di dalam proses pengangkutan terdapat pihak-pihak yang saling mengikatkan diri yaitu pihak pengangkut dan pihak pengirim. Antara pihak pengangkut dan pihak pengirim terjadi suatu perjanjian yang mendasari pelaksanaan proses kegiatan pengangkutan yaitu perjanjian pengangkutan.

19

Syaiful Watni, dkk. Penelitian Tentang Aspek Hukum Tanggung Jawab Pengangkut dalam Sistem Pengangkutan Multimoda, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hal.15. 20 Soegijatno Tjakranegara. Op.Cit, hal. 1-2.


Pengangkutan memiliki peranan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas manusia. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) sampai kepada taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan. Pengangkutan mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan, masyarakat pembantunan ekonomi, dan sosial politik suatu negara. Pengangkutan merupakan sarana dan prasarana bagi pembangunan ekonomi negara yang bisa mendorng lajunya pertumbuhan ekonomi (rate of growt).21 Pentingnya pengangkutan ditujukan untuk membantu manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pengangkutan itu merupakan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang.22 Dalam dunia perniagaan pun untuk memenuhi kebutuhan, seperti hasil kebun, pertanian, peternakan dan lain sebagainya, diperlukan juga adanya jasa pengangkutan. Adanya jasa angkutan tersebut, untuk mengantarkan barang-barang ke tempat tujuan akhir penjualannya seperti pasar, mall dan tempat-tempat lainnya. Barangbarang yang dihasilkan oleh produsen dapat sampai ditangan konsumen hanya dengan cara pengangkutan. Peranan pengangkutan juga mencakup aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai transportasi untuk pergi bekerja, sekolah, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Selain fungsi-fungsi di atas, adanya pengangkutan juga bergungsi untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia untuk membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. 21

Hasnil Basri, Hukum Pengangkutan, Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, Medan, 2002, hal.22 22 Siti Utari, Pengangkutan Laut di Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 7.


Asas-asas yang mendasari perjanjian pengangkutan antara lain : a. Asas konsensional Asas ini mensyaratkan adanya perjanjian pengangkutan secara tertulis, sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian pengangkutan dibuat secara tidak tertulis (lisan) namun didukung oleh surat angkutan. Surat angkutan tersebut bukanlah perjanjian tertulis melainkan hanya sebagai bukti bahwa persetujuan antara pihak-pihak itu ada. b. Asas koordinasi Asas ini mensyaratkan kedudukan yang sejajar antara pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam hal ini, perjanjian keseluruhan tidak berlaku dalam perjanjian pengangkutan. Pihak pengangkut baik dalam pengangkutan darat, laut dan udara bukan merupakan buruh pihak pengirim. c. Asas campuran Perjanjian pengangkut merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian yaitu pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, penyimpan barang, dan melakukan perkerjaan pengangkutan yang diberikan oleh pengirim kepada pengangkut. d. Asas tidak ada hak retensi. Penggunaan hak retensi dalam perjanjian pengangkutan tidak dibenarkan. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan fungsi dan tujuan pengangkutan. Penggunaan hak retensi akan menyulitkan pengangkutan sendiri misalnya penyediaan tempat penyimpanan, biaya penyimpanan, penjagaan, dan perawatan barang.23 Adapun sebagai jenis-jenis pengangkutan adalah: 1. Pengangkutan udara. Pengangkutan udara adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di udara.24 Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menjelaskan Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos

23

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut Dan Udara, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 23 24 Ibid, hal.36


untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. 2. Pengangkutan Laut Pengangkutan laut yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di laut.25 Pengangkutan laut diatur di dalam: a. KUHD, Buku II, Bab V, tentang “Perjanjian Carter kapal”. b. KUHD, Buku II, Bab V-A, tentang “Pengangkutan barang-barang”. Pengangkutan

barang-barang

ini

adalah

merupakan

suatu

bentuk

pengangkutan dengan objek yang diangkut berupa barang-barang. Muatan barang lazim disebut dengan barang saja. Barang yang dimaksud adalah yang sah menurut undang-undang. Dalam pengertian barang termasuk juga hewan.26 c. KUHD, Buku II, Bab V-B, tentang “Pengangkutan orang”. d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menjelaskan angkutan laut merupakan angkutan di perairan. Pasal 1 butir 3 UndangUndang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menjelaskan angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. 3. Pengangkutan darat. Pengangkutan darat yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan 25 26

Ibid, hal.37 Ibid, hal.38


orang atau barang di jalan selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel. 27 Pengangkuta darat dapat dibagi: a. Pengangkutan kereta api yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di atas rel. Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian dijelaskan Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api. b. Pengangkutan jalan raya yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.28 4. Pengangkutan Perairan darat atau perairan pedalaman. Pengangkutan perairan darat atau perairan pedalaman yaitu kendaraan yang biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di atas perairan seperti sungai, danau ataupun terusan-terusan.29 Pengangkutan perairan darat atau perairan pedalaman diatur di dalam: a. KUHD, Buku II, Bab XIII, Pasal 748 sampai dengan 754, mengenai kapalkapal yang melalui perairan darat. b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.30 Pengangkutan ataupun transportasi memegang peran yang cukup penting atas tujuan pengembangan ekonomi. Selain itu terdapat juga tujuan-tujuan yang sifatnya non ekonomis, seperti untuk menaikkan integritas bangsa serta memperkuat ketahanan nasional. Jadi terlihat bahwa tujuan ekonomis dan non ekonomis tidak selalu dapat sejalan menuju arah yang sama. Misalkan saja 27

Ibid, hal.40 Ibid, hal.42 29 Sutiono Usman Aji, Op.Cit, hal.51 30 Ibid, hal.52. 28


kebijakan transportasi ditujukan untuk peningkatan integritas bangsa, dapat berbeda dengan kebijakan dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi.31 Diselenggarakannya pengangkutan dalam hal ini penerbangan dibangun berdasarkan beberapa asas dan tujuan, yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 2 dan 3 antara lain adalah: Penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas: 1. Manfaat 2. Usaha bersama dan kekeluargaan. 3. Adil dan merata. 4. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 5. Kepentingan umum. 6. Keterpaduan 7. Tegaknya hukum. 8. Kemandirian. 9. Keterbukaan dan anti monopoli. 10. Berwawasan lingkungan hidup. 11. Kedaulatan negara. 12. Kebangsaan. 13. Kenusantaraan. Tujuan diselenggarakannya penerbangan antara lain: 1. Mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar,dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat. 2. Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional. 3. Membina jiwa kedirgantaraan. 4. Menjunjung kedaulatan negara. 5. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional. 6. Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional. 7. Memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara. 8. Meningkatkan ketahanan nasional. 9. Mempererat hubungan antarbangsa.32

31 32

A. Abbas Salim, Manajemen Transportasi, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hal 2. Ibid, hal.9


Salah satu tujuan diselenggarakannya penerbangan yaitu memperlancar kegiatan perekonomian nasional, hal ini terkait dengan hubungan antara transportasi dengan produksi dalam kegiatan ekonomi, yaitu: 1. Dengan tidak tersedianya transportasi masyarakat tidak akan mengecam keuntungan dari produksi. 2. Harus diusahakan pemanfaatan alat angkut seefektif serta seefisien mungkin. 3. Dengan efektif dan efisien pengelolaan moda transportasi akan memberikan dampak makro dan mikro terhadap Pembangunan Ekonomi.33 Pengangkutan udara salah satunya berdasarkan asas manfaat, ini berhubungan dengan transportasi dalam kehidupan masyarakat. Yang berarti transportasi udara ini bermanfaat bagi masyarakat, dalam arti hasil-hasil produksi dan bahan-bahan baku suatu daerah dapat dipasarkan kepada perusahaan industri. Setelah itu, barang jadi yang telah diproduksi dijual oleh produsen kepada masyarakat atau perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran. Dalam rangka mengangkut bahan-bahan baku dan barang-barang jadi sudah pasti diperlukan jasa transportasi yang salah satunya ialah transportasi udara.34

F. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pengangkutan Udara. Pada dasarnya hukum ditujukan untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang menimbulkan ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat. Ikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum adalah manusia (persoon). Maka dari itu, manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung

33 34

Ibid, hal.13 Ibid, hal.11.


hak dan kewajiban. Manusia sebenarnya mempunyai hak serta kewajiban untuk melakukan suatu tindakan ataupun peristiwa hukum. Sebagai contoh yaitu mengadakan persetujuan-persetujuan, perkawinan, dan memberikan hibah. Begitupun dalam hal pengangkutan udara, yakni pihak pengangkut sebagai penyedia jasa dan pihak penumpang sebagai pengguna jasa, masing-masing memiliki hak dan kewajiban.35 Berikut adalah hak dan kewajiban pengangkut dan penumpang pada pengangkutan udara yaitu: 1. Hak pengangkut. Berdasarkan Ordonansi Pengangkutan Udara 1939 yang menjadi hak dari pengangkut, yaitu sebagai berikut: a. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan, setiap pengangkut barang berhak untuk meminta kepada pengirim untuk membuat dan memberikan surat yang dinamakan "surat muatan udara". Setiap pengirim berhak untuk meminta kepada pengangkut agar menerima surat tersebut. b. Pasal 9 menyebutkan, Bila ada beberapa barang, pengangkut berhak meminta kepada pengirim untuk membuat beberapa surat muatan udara. c. Selanjutnya Pasal 17 ayat (1), Bila penerima tidak datang, bila ia menolak untuk menerima barang-barang atau untuk membayar apa yang harus dibayamya, atau bila barang-barang tersebut disita, pengangkut wajib menyimpan barang-barang itu di tempat yang cocok atas beban dan kerugian yang berhak. Dan pada ayat (2) Pengangkut wajib memberitahukan kepada pengirim, dan dalam hal ada penyitaan, juga kepada penerima, secepat-cepatnya dengan telegram atau telepon, atas beban yang berhak tentang penyimpanan itu dan sebab-sebabnya.36 Selain dari hak-hak yang diatur dalam Ordonansi Pengangkutan Udara yang telah disebutkan, masih ada hak-hak yang lain dari pengangkut seperti hak untuk menolak pelaksanaan atau mengangkut penumpang yang tidak jelas 35

Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal 120. Ahmad Zazili, Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional, , Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal 54. 36


identitasnya. Hal tersebut dapat ditemukan di dalam tiket pesawat yang menyatakan bahwa hak pengangkut untuk menyerahkan penyelenggaraan atau pelaksanaan perjanjian angkutan kepada perusahaan penerbangan lain, serta mengubah tempat-tempat pemberhentian yang telah disepakati.37 2. Kewajiban pengangkut. Pada umumnya kewajiban pengangkut menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang beserta bagasinya dan menjaganya dengan sebaikbaiknya hingga sampai ke tempat tujuan. Namun demikian, di dalam Ordonansi Pengangkutan Udara 1939 disebutkan kewajiban pengangkut dalam angkutan udara, diantaranya ialah: a. b.

c.

d.

Pasal 8 ayat (3), Pengangkut harus menandatangani surat muatan udara segera setelah barang-barang diterimanya. Pasal 16 ayat (2), Bila barang sudah tiba di pelabuhan udara tujuan, pengangkut berkewajiban untuk memberitahu kepada penerima barang, kecuali bila ada Perjanjian sebaliknya. Pasal 17 ayat (1), Bila penerima tidak datang, bila ia menolak untuk menerima barang-barang atau untuk membayar apa yang harus dibayamya, atau bila barang-barang tersebut disita, pengangkut wajib menyimpan barang-barang itu di tempat yang cocok atas beban dan kerugian yang berhak. Pasal 17 ayat (2), Pengangkut wajib memberitahukan kepada pengirim, dan dalam hal ada penyitaan, juga kepada penerima, secepat-cepatnya dengan telegram atau telepon, atas beban yang berhak tentang penyimpanan itu dan sebab-sebabnya.38

3. Hak penumpang. Pihak penumpang dalam perjanjian angkutan udara pada dasarnya mempunyai suatu hak untuk diangkut ke tempat tujuan dengan pesawat udara dalam perjanjian angkutan udara yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak 37 38

Ibid. hal.55. Ibid, hal.56.


Penumpang sebagai pengguna jasa yang berarti dapat disebut sebagai konsumen antara lain: a.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

b.

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

c.

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

d.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

e.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f.

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

g.

Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

h.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

i.

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Kewajiban Penumpang. Kewajiban-kewajiban Penumpang sebagai salah satu pihak yang termasuk dalam perjanjian angkutan udara yakni sebagai berikut:


a. Membayar uang angkutan sebagai timbal balik atas jasa yang telah digunakan. b. Mematuhi petunjuk-petunjuk dari pengangkut udara atau dari pegawaipegawainya yang berwenang untuk itu. c. Menunjukan tiket kepada pegawai-pegawai pengangkut udara setiap saat apabila diminta. d. Tunduk kepada peraturan-peraturan pengangkut udara mengenai syaratsyarat umum perjanjian angkutan muatan udara yang disetujuinya. e. Memberitahukan kepada pengangkut udara tentang barang-barang berbahaya atau barang-barang terlarang yang dibawa naik sebagai bagasi tercatat atau sebagai bagasi tangan,termasuk pula barang-barang terlarang yang ada pada dirinya.39 Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penumpang sebagai konsumen jasa angkutan udara adalah: a.

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

b.

Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

c.

Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

d.

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

G. Manfaat serta Fungsi Jasa Angkutan Udara dan Pelaksanaan Pengangkutan Udara. 1. Manfaat serta Fungsi Jasa Angkutan Udara Setiap proses kegiatan dalam pengangkutan udara ini pada dasarnya mempunyai fungsi dan manfaat bagi segala aspek kehidupan manusia. Dalam rangka mendukung mobilitas barang dan orang sebagai pengguna jasa angkutan

39

Ibid., hal 57.


udara, maka peran pengangkutan udara dituntut agar menjadi suatu sistem yang baik dan terpadu. Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan terhadap angkutan adalah bagian yang integral. Peningkatan kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang menuntut kemajuan sistem angkutan untuk dapat menyediakan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi mobilitasnya. Transportasi ataupun perangkutan itu bukanlah suatu tujuan melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, kegiatan orang-orang berkaitan dengan produksi barang serta jasa untuk mencukupi kebutuhan yang bermacam-macam mengharuskan untuk penggunaan transportasi itu sendiri. Maka dari itu dapat dilihat beberapa manfaat dari perangkutan yakni: a. Manfaat dari segi ekonomi. Transaksi ekonomi masayarakat, sangat erat hubungannya dengan produksi, dan distribusi.40 Kegiatan tersebut akan membutuhkan sarana perangkutan (transportasi), dengan sarana transportasi bahan baku untuk keperluan produksi akan dibawa ke tempat produksinya. Kemudian calon pembeli atau konsumen pun akan datang ke pasar dengan menggunakan transportasi pula. Selanjutnya, manfaat transportasi dalam pertukaran barang menimbulkan berbagai pengaruh, di antaranya ialah: 1) Pada umumnya pertukaran barang adalah transaksi dagang antara dua kelompok yaitu penjual dan pembeli. Tanpa keberadaan pengangkutan, kedua kelompok ini bersama-sama hanya dalam satu kelompok kecil sehingga keuntungan perdagangan akan terbatas. 2) Persediaan barang yang berbeda-beda di pasar dapat untuk disamakan. 40

http://waterforgeo.blogspot.com/2011/01/fungsi-dan-manfaat-transportasi.html diakses tanggal 02 Oktober 2015 Pukul 08.00 Wib.


3) Perpindahan barang dari satu tempat yang persediaan barangnya banyak ke tempat yang langka akan barang tersebut akan menyamakan harga barang yang bersangkutan. 4) Dengan luasnya wilayah persediaan barang tersebut, persaingan para penjual meningkat dan harga dapat bertahan dalam suatu tingkatan yang wajar atau semestinya. 5) Pertukaran barang yang dilakukan oleh kelompok masyarakat menimbulkan komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat hubungan perdagangan. 6) Diseragamkannya harga-harga barang di berbagai tempat.41

b. Manfaat dari segi sosial. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain, tidak jarang keberadaan antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lainnya berada dalam jarak yang cukup jauh, sehingga memerlukan suatu sarana untuk dapat menuju ke tempat jauh itu. Keberadaan transportasi sangat membantu untuk kepentingan-kepentingan sosial dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya yaitu: 1) Pelayanan perorangan atau kelompok. 2) Pertukaran dan penyampaian informasi. 3) Perjalanan untuk liburan. 4) Sebagai sarana untuk menyambung silaturrahmi.42 Setelah mencermati beberapa uraian diatas bahwa pengangkutan ini kaya akan manfaat, jika mengkaitkannya dalam dunia perdagangan kegiatan pengangkutan adalah suatu proses dipindahkannya barang dari produsen ke agen atau grosir yang kemudian diteruskan kepada konsumen yang membelinya. Sementara itu dalam hal pengangkutan orang, proses pengangkutan digunakan 41

Ridwan Khairandy, Tanggung Jawab Pengangkut dan Asuransi Tanggung Jawab Sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen Angkutan Udara, Rineka Cipta, Jakarta, 2006., hal 9. 42 Ibid, hal 10.


untuk memindahkan penumpang dari suatu tempat menuju ke tempat tujuan. Maka dari itu karena jasa pengangkutan barang dan penumpang memungkinkan untuk bergerak dari tempat asalnya ke tempat yang menjadi tujuan akhirnya.43 Selain dari uraian diatas manfaat dari pengangkutan khususnya pengangkutan udara ini dapat pula untuk meningkatkan nilai dari suatu barang. Misalkan saja sepatu buatan Indonesia yang di ekspor ke luar negeri seperti negara Singapura, pada umumnya nilai dari sepatu tersebut menjadi lebih tinggi karena mempunyai kualitas ekspor dimana yang membelinya kemungkinan adalah orang-orang luar negeri yang bukan orang Indonesia. Apabila membahas mengenai fungsi dari jasa angkutan udara, menurut prinsipnya ada beberapa fungsi produk jasa angkutan udara yang harus tercapai, yakni dengan melaksanakan penerbangan yang aman (safety), melaksanakan penerbangan yang tertib dan teratur (regularity), melaksanakan penerbangan yang nyaman (comfortable), serta melaksanakan penerbangan yang ekonomis. c. Melaksanakan penerbangan yang aman (safety) Faktor keselamatan merupakan di atas segala-galanya dimana perusahaan penerbangan harus mengutamakan hal itu dalam rangka pengoperasian pesawat dari suatu rute ke rute lain. Semua yang terlibat dalam penerbangan baik itu penumpang, awak pesawat, dan barang-barang harus sungguh diperhatikan akan keselamatannya. Maka dari itu, kepercayaan akan didapatkan oleh perusahaan penerbangan tersebut dari masyarakat sebagai pengguna jasa.44

43 44

Hasim Purba, Op.Cit., hal 5. Ridwan Khairandy, Op.Cit., hal 202


Tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan penerbangan sebagai penunjang keselamatan pesawat yang akan dioperasikan antara lain: 1) Pesawat tersebut harus memenuhi syarat, seperti laik terbang, yang dibuktikan dengan certificate of airworthiness dari pihak yang berwenang. 2) Release sheet oleh dinas teknik perusahaan tersebut (crew qualified). 3) Membuat rencana penerbangan, yang mencakup arah penerbangan ke mana, bahan bakar yang dibawa, ketinggian terbang, dan lain-lainnya. 4) Air traffic control yang baik pada stasiun bandar udara tertentu. 5) Adanya peta-peta dan navigation bag yang lengkap.45

d. Melaksanakan penerbangan yang tertib dan teratur (regularity). Jadwal penerbangan menjadi salah satu hal yang penting dalam pengoperasian pesawat udara karena hal tersebut harus dilaksanakan sesuai yang telah ditentukan secara tepat dan teratur serta sesuai dengan waktu yang para penumpang inginkan, itu sangat dibutuhkan demi menjamin kepuasan penumpang dan citra perusahaan penerbangan sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terjaga dan dipertahankan.46 e. Melaksanakan penerbangan yang nyaman (comfortability). Comfortability

ini

dimaksudkan

agar

penumpang

mendapatkan

kenyamanan selama penerbangan, tentunya ini menjadi tugas perusahaan penerbangan untuk mewujudkannya. Maka, pelayanan terbaik haruslah didapat oleh penumpang, pelayanan tersebut maksudnya ialah pada saat calon penumpang mengadakan hubungan dengan perusahaan penerbangan sampai penumpang tiba di tempat yang ditujunya. Apabila hal tersebut terus dipertahankan, secara

45 46

Ibid, hal.203. Ibid, hal 203.


otomatis penumpang akan merasa puas terhadap pelayanan dari perusahaan penerbangan tersebut. f. Melaksanakan penerbangan yang ekonomis (economy for company) Jika safety dan passenger comfort telah terpenuhi serta berjalan dengan baik, selanjutnya tiba saatnya bagi perusahaan penerbangan untuk menikmati hasil dari pengoperasian pesawat terbang yang telah dijalankan. Di samping telah melakukan penghematan-penghematan biaya di segala aspek dan bidang serta hasil penjualan yang tinggi, maka perbandingan di antara revenue dan cost akan lebih terlihat. Semaksimal mungkin keuntungan akan dicapai dan efisiensi perusahaan akan terus meningkat sehingga asas kontiunitas bisa untuk dipertahankan. Dengan begitu, perusahaan dapat melakukan ekspansi atau semacam

perluasan,

pembaruan

armada

dan

memaksimalkan

frekuensi

penerbangan, di dalam maupun luar negeri. Dengan dijalankannya keempat fungsi jasa angkutan tersebut secara efektif maka daya saing suatu perusahaan penerbangan dapat bertambah serta dapat pula meningkatkan pendapatan perusahaan penerbangan.47 2. Pelaksanaan Pengangkutan Udara. Melihat perkembangan angkutan udara di Indonesia, hal tersebut tidak terpisahkan daripada sejarahnya, seperti sejarah angkutan Belanda yang pada saat itu masih menduduki Indonesia. Setelah Perang Dunia I, negara-negara di Eropa yang termasuk di dalamnya Belanda berlomba-lomba untuk menghubungkan daerah

47

jajahan

mereka

dengan

negerinya.

(mother

country).

Dalam

Ibid, hal 204.


menghubungkan negerinya dengan daerah jajahan, Belanda mengadakan penerbangan pertama ke Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1924, yang dilakukan oleh Kapten penerbang yang bernama A.N.G. Thomassen. Penerbangan itu mendarat di Cililitan, yang namanya sekarang adalah Halim Perdana Kusuma International Airport. Pada tanggal 24 November 1924 Thomassen mendarat dengan menggunakan pesawat terbang jenis Fokker 7b. Sementara itu, penerbangan komersial pertama dilakukan oleh KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij) yang kembali ke Belanda tanggal 23 Juli 1927. Perusahaan tersebut bertugas untuk menghubungkan Netherlands dan East Indies (Indonesia) sebagai angkutan udara internasional. Dalam hal angkutan dalam negeri East Indies (Indonesia) sebuah perusahaan penerbangan “The Royal Air Transportation Company”

diberikan suatu kepercayaan untuk mendirikan “Koninklijke

Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij” (KNILM) yang diberikan hak monopoli untuk melakukan angkutan udara di Indonesia (Hindia Belanda).48 Pasca kemerdekaan Indonesia Direktorat Penerbangan Sipil, seksi Angkutan Udara Angkatan Udara Republik Indonesia, yang diketuai A.R Soehoed, mengirimkan R1001 “Seulawah’ ke Calcutta, India. Pengiriman tersebut dalam tujuan untuk overhaul dan menambah tangki bensin agar penerbangan lebih jauh dapat dilakukan. Dikarenakan peristiwa perang saat itu, pesawat tersebut tidak memungkinkan untuk kembali ke Indonesia, sehingga pesawat itu diterbangkan ke birma agar beroperasi di sana. Operasi penerbangan yang dilaksanakan di Birma, adalah penerbangan niaga dengan konsesi

48

K. Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Alumni, Bandung, Alumni, 2007, hal 60


penerbangan carter. Penerbangan tersebut merupakan angkutan udara komersial yang pertama dilakukan oleh bangsa Indonesia.49 Mengenai pelaksanaan angkutan udara, apabila terkait dengan persetujuan penerbangan dapat merujuk pada peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/195/IX/2008, yang mengatur ketenutan bahwa setiap persetujuan terbang untuk angkutan udara niaga berjadwal yang dilaksanakan di luar persetujuan yang telah diterbitkan, atau angkutan udara tidak berjadwal, atau angkutan udara bukan niaga, atau penerbangan lintas wilayah udara Indonesia oleh pesawat udara asing atau pendaratan teknis bukan untuk tujuan komersial pesawat udara asing, atau penerbangan tanpa penumpang umum untuk ke dan dari luar negeri yang menggunakan pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 tempat duduk, persetujuan terbang itu hanya berlaku untuk 1 kali penerbangan, sedangkan persetujuan terbang untuk angkutan udara niaga berjadwal yang dilaksanakan di luar persetujuan yang telah diterbitkan, atau angkutan udara tidak berjadwal, atau angkutan udara bukan niaga atau penerbangan lintas wilayah udara Indonesia oleh pesawat udara asing, atau pendaratan teknis bukan untuk tujuan komersial pesawat udara asing, atau penerbangan tanpa penumpang umum untuk ke dan dari luar negeri yang menggunakan pesawat udara dengan kapasitas maksimum 30 tempat duduk diberikan untuk lebih dari 1 kali penerbangan dengan jangka waktu 30 hari kalender terhitung sejak tanggal persetujuan terbang itu diberikan.50

49 50

Ibid, hal 61. Ibid, hal.62


Berdasarkan Pasal II Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor SKEP/251/XII/2008, setiap pemegang persetujuan terbang harus memberikan laporan atas pelaksanaan persetujuan terbang kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan yang sekarang bernama Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Administrator Bandar Udara atau Kepala Bandar Udara secara periodik setiap tanggal 10 bulan yang berikutnya dengan memuat keterangan tanggal pelaksanaan penerbangan, jenis dan tipe pesawat udara, nomor penerbangan (dikecualikan bagi kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga), rute penerbangan, nomor izin persetujuan terbang, penumpang yang diangkut ataupun berat barang yang diangkut serta keterangan atau remarks sesuai dengan tujuan penerbangan. Apabila terdapat perusahaan angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang tidak patuh terhadap ketentuan seperti tidak memberikan laporan diancam dengan hukuman sanksi administratif yang berupa penolakan penyelesaian permohonan persetujuan terbang yang diajukan untuk jangka waktu 30 hari.51 Beberapa ketentuan yang mengatur kegiatan pelaksanaan angkutan udara ini diantaranya : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. b. Luchtverkeersverordening (S. 1936 – 426), peraturan ini mengatur lalu lintas udara, contohnya: tentang penerangan, tanda-tanda dan isyaratisyarat yang harus dipergunakan dalam penerbangan dan lain-lain. c. Verordening Toezicht Luchtvart (S. 1936 – 425), yang adalah suatu peraturan pengawasan atas penerbangan dan mengatur antara lain pengawasan atas personal penerbangan, syarat jasmani, surat tanda 51

Ibid, hal 120.


kecakapan sebagai ahli mesin dan ahli radio serta pengawasan atas materil (penerbangan). d. Luchtvaart quarantaine Ordonantie (S. 1939 – 149, jo. S. 1939 – 150), antara lain mengatur persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pencegahan disebarkannya penyakit menular oleh penumpang-penumpang pesawat terbang. e. Luchtverveor ordonnantie (S. 1939 – 100), yakni Ordonansi Pengangkutan Udara, mengatur mengenai pengangkutan penumpang, bagasi penumpang dan pengangkutan barang serta pertanggungjawaban pengangkutan udara.52 Di dalam dunia penerbangan lalu lintas udaranya didasarkan ke dalam 2 (dua) tipe, antara lain: a. Penerbangan VFR (Visual Flight Rules), adalah penerbangan yang dilaksankan jika cuaca benar-benar baik sehingga 100% penerbangan dilakukan secara visuil (karena dapat melihat dan dilihat). Dalam hal tanggung jawab berada pada sang pilot. b. Penerbangan IFR (Instrument Flight Rules), adalah penerbangan yang dilaksanakan apabila keadaan tidak memungkinkan jika penerbangan dilakukan dengan visual saja, contohnya: cuaca buruk (kabut) dan lalu lintas udara sedang ramai. Dalam hal tanggung jawabnya berada pada petugas-petugas dari Air Traffic Control untuk memerintahkan pilot mengatur pesawatnya dalam route penerbangan serta ketinggian yang diperlukan. 53 Dalam hal pelaksanaan angkutan udara yang memuat barang khusus dan berbahaya ketentuannya diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 139 UURI Nomor 1 Tahun 2009. Berdasarkan Pasal 136 UU tentang Penerbangan No. 1 Tahun 2009, angkutan barang khusus seperti hewan, ikan, tanaman, buah-buahan, sayur-mayur, daging, peralatan olahraga, alat musik, dan barang berbahaya wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan. Barang yang dikategorikan khusus karena sifat, jenis dan ukurannya memerlukan penanganan khusus, sedangkan barang berbahaya dapat berbentuk bahan cair, bahan padat,

52 53

Sinta Uli, Op.Cit., hal 87. Achmad Zainuddin, Selintas Pelabuhan Udara, Yogyakarta, Penerbit Ananda, 2003, hal

29.


ataupun bahan berbentuk gas yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa, dan harta benda, serta keselamatan dan keamanan penerbangan.54 Dikarenakan jumlah maskapai penerbangan di Indonesia semakin meninggi

jumlahnya,

oleh

karena

itu

perusahaan

Ground

Handling

sebagaipenyedia jasa dituntut untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas pelayanannya kepada penumpang, pesawat dan crewnya. Sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan angkutan udara perusahaan Ground Handling menyediakan dua bentuk pelayanan kepada penumpang yaitu Pre Flight Service dan Post Flight Service. Pre flight service adalah kegiatan penanganan terhadap penumpang, bagasi, kargo, pos dan pesawat sebelum keberangkatan (di bandara asal), sedangkan post flight adalah kegiatan penanganan terhadap penumpang, bagasi, kargo, mail dan pesawat setelah penerbangan (di bandara tujuan).

H. Kegiatan Usaha Penunjang dalam Angkutan Udara. Dalam UURI No. 1 Tahun 2009, kegiatan usaha penunjang angkutan udara diatur dalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 133. Menurut Pasal 131 UURI No. 1 Tahun 2009, untuk menujang kegiatan angkutan udara niaga, dapat dilaksanakan kegiatan usaha penunjang angkutan udara. Kegiatan usaha penunjang angkutan udara tersebut dapat berupa kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan angkutan udara niaga seperti sistem reservasi melalui komputer (computerized reservation system), pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen panjualan umum (ticket marketing and selling), pelayanan di darat untuk

54

K. Martono, Op.Cit., hal 74.


penumpang dan kargo (ground handling) dan penyewaan pesawat udara (aircraft leasing), dan lain-lain. Menteri Perhubungan memberi izin usaha penunjang angkutan udara setelah memenuhi persyaratan akta pendirian badan usaha yang telah di sahkan oleh menteri yang berwenang dan salah satu usaha nya bergerak di bidang penunjang angkutan udara, nomor pokok wajib pajak (NPWP), surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, surat persetujuan dari badan koordinasi penanaman modal atau badan koordinasi penanaman modal daerah apabila menggunakan fasilitas penanaman modal, tanda bukti modal yang disetor, garansi/jaminan bank, serta kelayakan teknis dan operasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur pemberian izin kegiatan usaha penunjang angkutan udara diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Pasal 133 UURI No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan). Agen Penjualan Umum dan Perwakilan Perusahaan Penerbangan Asing. Berdasarkan Pasal 465 (Pasal 465 UURI No. 1 tahun 2009 : pada saat UU ini mulai berlaku UU No. 15 tahun 1992 tentang penerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku) yuncto Pasal 464 (Pasal 464 UURI No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan : pada saat UU ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan UU No. 15 tahun 1992 tentang penerbangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan yang baru berdasarkan UU ini), UURI No. 1 Tahun 2009, karena itu berlaku keputusan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2000 tentang perwakilan dan agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing. Menurut keputusan Menteri Perhubungan tersebut ada 2 macam kegiatan


usaha penunjang angkutan udara yaitu perwakilan perusahaan angkutan udara asing dan agen penjualan umum. Perusahaan angkutan udara asing yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal ke dan dari Indonesia berdasarkan perjanjian angkutan udara bilateral atau multilateral wajib menempatkan atau menunjuk perwakilannya di Inodonesia. Dalam hal perusahaan angkutan udara asing tersebut tidak menempatkan perwakilannya di Indonesia wajib menunjuk badan hukum Indonesia sebagai perwakilannya. Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 51 Tahun 2000, kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing wajib melakukan kegiatan mengurus kepentingan perusahaan angkutan udara asing tersebut di bidang administrasi dari perusahaan angkutan udara asing yang diwakili berupa mengurus perizinan yang berkaitan dengan kegiatannya, mengurus manajemen perkantoran dan keuangan, mengurus operasi penerbangan antara lain teknis pesawat udara dan penanganan (handling) kegiatan angkutan udara, kepentingan lain di bidang operasi dan administrasi. Disamping itu, perwakilan perusahaan angkutan udara asing juga mempunyai kewajiban melaporkan kegiatan angkutan udara setiap 3 bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan tembusan kepada kantor wilayah Departemen Perhubungan (sekarang Dinas Perhubungan) melaporkan

setiap

terjadi

perubahan

alamat

kantor

perwakilan

atau

penanggungjawab dari kantor perwakilan. Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 51 Tahun 2000 tersebut, perusahaan angkutan udara asing dari Negara yang telah memiliki perjanjian angkutan udara bilateral atau perjan jian multilateral denganRepublik Indonesia baik yang sudah maupun yang belum melakukan kegiatan angkutan


udara berjadwal ke dan dari Indonesia sebagain agen penjualan umum atau dilakukan oleh perusahaan angkutan udara asing itu sendiri untuk melakukan penjualan dan pemasaran jasa angkutan. Badan hukum Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara asing tersebut berbentuk Perseroan Terbatas (PT), koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memilki izin untuk melakukan agen penjualan umum.


BAB II HUKUM PENGANGKUTAN UDARA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN E. Asas dan Tujuan Diselenggarakannya Pengangkutan Udara

Recommend Documents