BAB II PRINSIP-PRINSIP ANGKUTAN UDARA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG
A. Perjanjian Pengangkutan Udara dan Penumpang Menurut Hukum Antara penumpang angkutan udara dan perusahaan angkutan udara terikat dalam sebuah perjanjian. Perjanjian antara penumpang angkutan udara dan perusahaan angkutan udara termaktub dalam tiket yang dicantumkan didalamnya beberapa syarat-syarat dan ketentuan yang harus dilaksanakan. Ketentuan hukum yang menentukan bahwa tiket pesawat merupakan salah bukti adanya perjanjian antara penumpang dan pihak perusahaan angkutan udara tercantum di dalam Pasal 1 angka 27 UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (UU Penerbangan), sebagai berikut: Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara. Pada ketentuan Pasal 1 angka 27 UU Penerbangan tersebut dengan sangat tegas menentukan bahwa tiket merupakan bukti adanya perjanjian antara penumpang dan pihak perusahaan angkutan udara. Perjanjian itu menurut undang-undang penerbangan disebut juga dengan perjanjian pengangkutan udara, sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1 angka 29 UU Penerbangan, yaitu “Perjanjian Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain”.
Selanjutnya mengenai tiket merupakan bukti adanya perjanjian antara penumpang dan pihak perusahaan angkutan udara, yaitu pada Pasal 140 UU Penerbangan yang menentukan bahwa 1. Badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan. 2. Badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati. 3. Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan. Tiket adalah bukti adanya perjanjian antara penumpang dan pihak maskapi penerbangan. Selain daripada tiket tersebut berdasarkan Pasal 150 UU Penerbangan dokumen angkutan udara terdiri atas: a) tiket penumpang pesawat udara; b). pas masuk pesawat udara (boarding pass); c). tanda pengenal bagasi (baggage identification/claim tag); dan d). surat muatan udara (airway bill). Pihak perusahaan pengangkutan udara sesuai Pasal 140 UU Penerbangan wajib menyerahkan tiket kepada penumpang perseorangan maupun penumpang kolektif, paling sedikit harus memuat: 1. 2. 3. 4. 5.
Nomor, tempat, dan tanggal penerbitan; Nama penumpang dan nama pengangkut; Tempat, tanggal, waktu pemberangkatan, dan tujuan pendaratan; Nomor penerbangan; Tempat pendaratan yang direncanakan antara tempat pemberangkatan dan tempat tujuan, apabila ada; dan 6. Pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 151 UU Penerbangan ditegaskan bahwa orang yang berhak menggunakan tiket penumpang adalah orang yang namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah. Apabila dalam tiket tidak diisi keterangan-keterangan yang wajib dimuat tersebut atau tidak diberikan
oleh pengangkut, maka pengangkut tidak berhak menggunakan ketentuan dalam UU Penerbangan untuk membatasi tanggung jawabnya, artinya perusahaan pengangkutan udara tidak bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Perikatan yang lahir karena undang-undang disebabkan karena suatu perbuatan yang diperbolehkan adalah timbul jika seseorang melakukan suatu pembayaran yang tidak diwajibkan. Perbuatan yang demikian ini, menerbitkan suatu perikatan yaitu memberikan hak kepada orang yang telah membayar untuk menuntut kembali apa yang telah dibayarkan dan meletakkan kewajiban di pihak lain untuk mengembalikan pembayaran-pembayaran itu. 17 Perikatan yang lahir karena suatu perjanjian adalah perikatan yang dikehendaki oleh dua orang atau lebih membuat suatu kesepakatan bersama untuk memenuhi suatu prestasi. 18 Perikatan yang lahir karena perjanjian harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan perjanjian itu akan mengikat menjadi undang-undang sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Sehingga dengan demikian pengertian adalah suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan
17
Subekti., Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXVI, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), hal
132. 18
Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 326-328.
orestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh para piha tersebut serta menimbulkan akibat hukum. 19 Berdasarkan ketentuan tersebut perjanjian dalam bentuk tiket pesawat angkutan udara merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian sebagaimana yang terkandung di dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Perikatan antara penumpang dan pihak perusahaan angkutan udara timbul timbul apabila penumpang membeli tiket pesawat, maka secara hukum sah dan terbentuk lah hak dan kewajiban antara penumpang dan pihak perusahaan angkutan udara. Sedemikian pentingnya ditentukan dan ditegaskan bahwa tiket menempati posisi sangat penting dalam penggunaan jasa transportasi udara, tiket merupakan bentuk perjanjian atau perjanjian pengangkutan udara. Namun perlu diketahui bahwa tiket dalam dunia akademisi maupun praktis sering dipersoalkan tentang masalah asas-asas perjanjian karena tiket yang disediakan secara sepihak oleh pelaku usaha atau perusahaan angkutan udara dinilai bertentangan dengan asas-asas perjanjian terutama asas kebebasan berkontrak. Beberapa asas penting itu antara lain adalah asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun serta isi atau substansi perjanjian/kontrak sesuai dengan yang dikehendaki para pihak. 20 Permasalahannya apakah perjanjian berupa tiket pesawat sudah memenuhi asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak, masih perlu dipersoalkan mengingat
19
Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cet. Kedua, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 41-42. 20 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil, (Jakarta: Kencana 2011), hal. 110.
bahwa tiket pesawat angkutan udara dibuat secara baku dan sepihak oleh perusahaan maskapai penerbangan. Tiket pesawat udara atau pesawat terbang apapun jenisnya adalah mengandung klausula baku. Klausula baku mengandung syarat-syarat baku sekaligus merupakan aturan bagi para pihak yang terikat didalamnya dan telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk dipergunakan oleh salah satu pihak tanpa negosiasi dengan pihak yang lain. 21 Klausula baku bila dianalisis berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata sangat tidak sesuai terutama bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata mengenai kesepakatan untuk mengikatkan diri masingmasing pihak. Jika substansi dalam perjanjian hanya ditentukan oleh secara sepihak, lalu kemudian pihak lain tinggal hanya menyepakati saja, hal ini dinilai kurang adil dan tidak proporsional, bilamana kehendak dari pihak penumpang belum tentu tertuang dalam substansi dalam tiket pesawat. Ketidakseimbangan yang ditunjukkan dengan pencantumkan klausula baku dalam perjanjian bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak (vide: Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata). Asas kebebasan berkontrak sangat ideal jika para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian/kontrak berada dalam posisi tawar yang masingmasing seimbang antara satu sama lain untuk menentukan kata sepakat. 22 Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi
21
Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum, (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 320. 22 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 39.
perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, misalnya tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Jika dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang dikehendakinya dalam perjanjian. Pihak yang memiliki posisi tawar yang kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula baku. Seharusnya perjanjian itu dirancang oleh para pihak secara bersamasama, namun pihak yang kuat tersebut umumnya telah mempersiapkan format perjanjian oleh pihak yang posisi tawarnya lebih kuat. 23 Pencantuman klausula baku dalam praktik masih mendominasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam kegiatan perdagangan, perjanjian baku dalam bentuk form perjanjian yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan kepada masyarakat, seperti penjualan tiket-tiket pesawat angkutan penumpang udara, perusahaan pengangkutan laut maupun transportasi darat, perusahaan lishing, perusahaan perbankan, perusahaan asuransi, kegiatan pinjam-meminjam uang, dan lain-lain, semua kesepakatan dicantumkan dalam bentuk klausula baku, sudah terlebih dahulu dibuat dalam bentuk formulir. Praktik dalam penggunaan tiket pesawat angkutan udara dalam beberapa kasus, Pengadilan telah menyatakan pencantuman klausula baku dalam tiket pesawat maupun karcis parkir adalah batal demi hukum. Misalnya dalam perkara hilangnya mobil milik Anny R. Gultom saat parkir di parkiran Plaza Cempaka Mas diajukan kasasi ke MA ditolak oleh MA yang tetap mempertahankan putusan pengadilan 23
Ibid., hal. 39-40.
tinggi yang memenangkan pemilik mobil yang hilang Anny R. Gultom. MA menyatakan putusan ini menjadi yurisprudensi bagi perkara yang serupa. 24 Kemudian seorang konsumen bernama David M.L. Tobing menggugat atas penundaan keberangkatan (delay) pesawat angkutan udara milik PT. Lion Mentari Airlines (PT. Lion Air). MA memenangkan David M.L. Tobing dengan menjatuhkan putusan ganti rugi yang harus dibayar oleh PT. Lion Air kepada David M.L. Tobing sebesar Rp.1.852.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari uang ganti rugi sebesar Rp.718.500,- (tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan biaya perkara Rp.1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah). Biaya perkara itu mencakup seluruh biaya mulai dari proses di pengadilan tingkat pertama hingga Pengadilan Tinggi, dan biaya teguran (aanmaning). 25 Klausula baku di dalam tiket pesawat PT. Lion Air itu menyatakan berikut: “Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau keterlambatan pengangkutan ini, termasuk segala keterlambatan datang penumpang dan/atau keterlambatan penyerahan bagasi”. Dari klausula demikian jelas-jelas PT. Lion Air ingin membebaskan kewajiban yang semestinya PT. Lion Air harus bertanggung jawab, tetapi justru dilepaskannya melalui
24
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c53c3c1c94a8/ma-tetap-larang-pengelolaparkir-terapkan-klausula-baku, diakses tanggal 3 Januari 2015, Artikel yang ditulis oleh ASH (nama inisial), berjudul, “MA Tetap Larang Pengelola Parkir Tetapkan Klausula Baku”, dipublikasikan di website hukumonline pada tanggal 31 Juli 2010. 25 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21311/putusan-idelayi-pesawat-lion-airdieksekusi, diakses tanggal 3 Januari 2015, Artikel yang ditulis oleh MON (nama inisial), berjudul, “Putusan Delay Pesawat Lion Air Dieksekusi”, dipublikasikan di website hukumonline pada tanggal 27 Februari 2009.
pencantuman klausula baku. Majelis hakim MA menyatakan klausula baku dalam tiket PT. Lion Air adalah batal demi hukum. 26 Kemudian pengadilan juga menyatakan pencantuman klausula baku dalam tiket pesawat milik PT. Indonesia Air Asia (PT. Air Asia) adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam perkara ini, konsumen yang bernama Hastjarjo Boedi Wibowo mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum kepada PT. Air Asia di Pengadilan Negeri Tangerang. Pengadilan memenangkan gugatan konsumen tersebut dengan menjatuhkan putusan ganti rugi sebesar Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh PT. Air Asia kepada Hastjarjo Boedi Wibowo. 27 Alasan pembatalan keberangkatan pesawat angkutan udara milik PT. Air Asia ini adalah terjadinya kerusakan pesawat sehingga menjadi suatu keadaan memaksa (overmacht). Pesawat baru bisa digunakan pada tanggal 13 Desember 2008 sementara jadwal penerbangan Hastjarjo Boedi Wibowo adalah tanggal 12 Desember 2008. Pertimbangan majelis hakim menilai PT. Air Asia tidak dapat membuktikan secara jelas apakah pesawat yang rusak itu adalah pesawat yang mengangkut Boedi dari Jakarta ke Yogyakarta. PT. Air Asia dinilai tidak bisa membuktikan pesawat yang rusak dalam kondisi perbaikan selama sidang pengadilan. 28 Pencantuman klausula baku dapat mengandung pengalihan tanggung jawab dalam tiket pesawat seperti tiket PT. Air Asia yang bertentangan dengan Pasal 18
26
Ibid. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b6c031c4fc99/air-asia-kalah-lawan-konsumen, diakses tanggal 3 Januari 2015, Artikel yang ditulis oleh MON (nama inisial), berjudul, “Air Asia Kalah Lawan Konsumen”, dipublikasikan di website hukumonline pada tanggal 5 Februari 2010. 28 Ibid. 27
ayat (1) huruf a UUPK karena tercantum klausula yaitu: “Indonesia Air Asia akan mengangkut penumpang, tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya, Indonesia Air Asia dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya”, 29 padahal ketentuan Pasal 146 UU Penerbangan mewajibkan pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan, kecuali pengangkut dapat membuktikan keterlambatan disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Berdasarkan argumentasi di atas, dapat diberikan analisis bahwa ketentuan Pasal 1 angka 27 UU Penerbangan, Pasal 1 angka 29 UU Penerbangan, Pasal 140 UU Penerbangan tidak harmonis dengan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata. Secara hukum dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian, tetapi dalam Pasal 1 angka 27 jo angka 29 jo Pasal 140 UU Penerbangan menentukan tiket pesawat angkutan udara adalah perjanjian antara penumpang dan pihak perusahaan ada sah dan megikat bila penumpang telah membeli tiket tersebut sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam kegiatan bisnis penerbangan terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara perusahaan penerbangan dan penumpang angkutan udara. Kepentingan perusahaan angkutan udara adalah memperoleh laba (profit), sedangkan kepentingan para penumpang adalah memperoleh hak-haknya atas kepuasan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhannya terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. 30 Dalam menjalin hubungan demikian maka kedua belah pihak harus seimbang dalam menentukan hak-hak dan kewajibannya masing-masing.
29
Ibid. Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 209. 30
Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa tiket pesawat angkutan udara termasuk sebagai bentuk perjanjian berdasarkan UU Penerbangan, namun demi hukum mencantumkan klausula baku seperti dalam tiket pesawat adalah dilarang, tetapi berdasarkan asas kebiasaan dan kepatutan, hal demikian itu sudah menjadi hal yang biasa dan patut. Jadi sah-sah saja perusahaan angkutan udara mencantumkan kluasula baku dalam tiket pesawat, namun dalam pencantuman klausula baku tersebut tidak boleh mengandung klausula pengalihan tanggung jawab, atau mengurangi tanggung jawab, atau bakan meniadakan tanggung jawab dari pihak perusahaan.
B. Hak-Hak dan Kewajiban Penumpang Angkutan Udara serta Hak dan Kewajiban Perusahaan Pesawat Angkutan Udara Hak-hak penumpang dan hak-hak perusahaan angkutan udara terdapat di dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (UU Penerbangan). Hak-hak penumpang angkutan udara dapat dilihat dari ketentuan di dalam UU Penerbangan. Hak-hak penumpang angkutan udara antara lain berhak memperoleh rasa nyaman, aman, dan selamat dari bahaya penerbangan. Oleh sebab itu menjadi kewajiban perusahaan angkutan udara untuk memenuhi standar kelayakan pesawat udara dalam rangka meminimalisir bahaya kecelakaan pesawat angkutan udara yang dapat membahayakan keselamatan para penumpang. Penumpang angkutan udara juga berhak untuk memilih maskapi penerbangan yang akan ditumpanginya sehingga tidak ada suatu paksaan untuk menumpang pada suatu maskapi penerbangan tertentu. Bagi penumpang angkutan udara juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta pelayanan dari perusahaan angkutan udara tentang segala hal yang berkaitan dengan hak-hak penumpang. Penumpang angkutan udara berhak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya pelayanan jasa angkutan udara yang digunakan, termasuk hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, misalnya dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat. Kewajiban bagi penumpang angkutan udara adalah wajib membaca petunjuk, mengikuti petunjuk dalam Standar Operasional Pelayanan (SOP) penerbangan yang berlaku pada perusahaan angkutan udara, sebab SOP yang sudah ada, sudah menjadi standar pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka demi keamanan dan keselamatan para penumpang. Panumpang angkutan udara wajib membayar kewajibannya yaitu berupa ongkos pesawat yang ditumpangi sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati di dalam tiket pesawat. Pada satu sisi terdapat kewajiban perusahaan pengangkut udara sesuai Pasal 15 UU Penerbangan yaitu diwajibkan memiliki sertifikat atas pesawat udara, mesin pesawat udara, atau baling-baling pesawat terbang yang digunakan sesuai dengan rancang bangun. Pada sisi lain dari ketentuan ini mengandung hak bagi para penumpang angkutan udara yaitu hak untuk emperoleh rasa nyaman, aman, dan perlindungan atas tersertifikasinya pesawat udara yang ditumpangi. Konsekuensi lain
dari tidak terpenuhinya sertifikat pesawat udara, dapat menimbulkan persoalan bagi para penumpang karena pesawat udra tersebut tidak sesuai standar kelaikudaraan. Pada prinsipnya sertifikat dimaksudkan adalah untuk memenuhi standar kelaikudaraan pesawat pengangkut, baik standar pesawat udaranya, mesin pesawat udara, dan baling-baling maupun sayap pesawat terbang harus sesuai dengan standar kelaikudaraan. Persyaratan wajib ini dilakukan untuk mengutamakan keselamatan bagi para penumpang pesawat angkutan udara dari kemungkinan-kemungkinan kecelakaan pesawat angkutan udara. Kewajiban perusahaan pengangkut udara yang terdapat di dalam Pasal 46 jo Pasal 47 UU Penerbangan menegaskan kepada perusahaan pengangkut udara wajib melaksanakan perawatan pesawat udara yang digunakan, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan. Ketentuan ini pada sisi lain mengandung hak bagi para penumpang yaitu dengan perawatan mesin pesawat tersebut secara tidak langsung dapat memebrikan hak-hak keselamatan dan rasa nyaman bagi penumpang. Pasal 140 UU Penerbangan mengatur tentang tanggung jawab pengangkut yaitu bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara. Norma di balik ketentuan ini mengandung hak bagi para penumpang pesawat angkutan udara yaitu berhak memperoleh ganti kerugian, termasuk hak bagi ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan udara dapat melakukan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Pasal 142 UU Penerbangan, kewajiban pengangkut menolak untuk mengangkut calon penumpang yang sakit, tetapi apabila calon penumpang yang sakit tersebut dapat menyerahkan surat keterangan dokter kepada perusahaan pengangkut yang menyatakan bahwa orang tersebut diizinkan dapat diangkut dengan pesawat udara, maka perusahaan pengangkut wajib mengangkut calon penumpang yang dimaksud. Sehingga di dalam ketentuan ini terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing perusahaan angkutan udara dan penumpang. Pada Pasal 134 UU Penerbangan terdapat hak-hak bagi para penumpang khususnya untuk penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit. Penyandang cacat, orang lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga. Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus tersebut paling sedikit meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pemberian prioritas tambahan tempat duduk; Penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara; Penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama berada di pesawat udara; Sarana bantu bagi orang sakit; Penyediaan fasilitas untuk anak-anak selama berada di pesawat udara; Tersedianya personel yang dapat berkomunikasi dengan penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit; dan 7. Tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, lanjut usia, dan orang sakit. Sesuai Pasal 134 ayat (3) UU Penerbangan, pemberian perlakuan dan fasilitas
khusus untuk penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit tidak dipungut biaya tambahan. Pada kenyataannya hak-hak demikian kadang-kadang lebih sering diabaikan oleh maskapi penerbangan, tetapi pelayanan khusus tersebut dapat pula dirasakan ketika misalnya perlakuan khusus kepada calon penumpang
yang sakit diberikan kursi roda dan bahkan dipandu sendiri oleh salah seorang dari petugas perusahaan angkutan udara. Kewajiban penumpang sesuai Pasal 126 UU Penerbangan adalah membayar tarif angkutan udara. Tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kargo. Tarif angkutan penumpang terdiri atas golongan tarif pelayanan kelas ekonomi dan non-ekonomi. Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi dihitung berdasarkan komponen: a. tarif jarak; b. pajak; c. iuran wajib asuransi; dan d. biaya tambahan (surcharge). Kewajiban perusahaan pengangkut udara sesuai Pasal 15 UU Penerbangan adalah perusahaan pengangkut diwajibkan memiliki sertifikat atas pesawat udara, mesin pesawat udara, atau baling-baling pesawat terbang yang digunakan sesuai dengan rancang bangun. Sertifikat diberikan setelah dilakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap standar kelaikudaraan rancang bangun (initial airworthiness) dan telah memenuhi uji tipe. Termasuk setiap pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang yang dirancang dan diproduksi di luar negeri dan diimpor ke Indonesia harus mendapat sertifikat validasi tipe. Sertifikasi validasi tipe dilaksanakan berdasarkan perjanjian antar negara di bidang kelaikudaraan dan diberikan kepada perusahaan pengangkut setelah lulus pemeriksaan dan pengujian. Sertifikat dimaksudkan adalah untuk memenuhi standar kelaikudaraan pesawat pengangkut, baik standar pesawat udaranya, mesin pesawat udara, dan baling-baling maupun sayap pesawat terbang harus sesuai dengan standar kelaikudaraan. Persyaratan wajib ini dilakukan untuk mengutamakan keselamatan
bagi para penumpang pesawat angkutan udara dari kemungkinan-kemungkinan kecelakaan pesawat angkutan udara. Kewajiban memenuhi kelaikudaraan dipertegas di dalam Pasal 34 UU Penerbangan yang menegaskan bagi setiap pesawat udara yang dioperasikan wajib memenuhi standar kelaikudaraan. Pesawat udara yang telah memenuhi standar kelaikudaraan diberi sertifikat kelaikudaraan dapat berupa a). sertifikat kelaikudaraan standar; dan b). sertifikat kelaikudaraan khusus. Sertifikat ini diberikan kepada perusahaan pengangkut setelah lulus pemeriksaan dan pengujian kelaikudaraan. Kewajiban perusahaan pengangkut udara juga terdapat di dalam Pasal 46 jo Pasal 47 UU Penerbangan. Kewajiban tersebut menegaskan kepada perusahaan pengangkut udara wajib melaksanakan perawatan pesawat udara yang digunakan. Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan. Sesuai Pasal 47 UU Penerbangan, perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dapat dilakukan oleh: 1. Perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator pesawat udara; 2. Badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (approved maintenance organization); atau 3. Personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara (aircraft maintenance engineer license). Perusahaan angkutan udara dalam melaksanakan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya harus membuat program perawatan pesawat udara yang disahkan oleh Menteri Perhubungan. Ketentuan ini mewajibkan bagi perusahaan angkutan udara untuk
melakukan perawatan terhadap pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya dalam rangka memberikan perlindungan kepada para penumpang. Perusahaan angkutan udara diwajibkan menerbangkan atau mendarat hanya di bandar udara yang sudah ditetapkan untuk itu. Kewajiban ini terdapat di dalam Pasal 52 UU Penerbangan, tetapi ketentuan kewajiban ini tidak berlaku untuk pendaratan darurat. Setiap orang dan atau perusahaan angkutan udara yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. pembekuan sertifikat; dan/atau c. pencabutan sertifikat. Apabila pesawat udara yang melanggar bandar udara negara Indonesia berasal dari negara asing, maka dikenakan sanksi berupa denda administratif. Ketentuan kewajiban mengenai denda bagi perusahaan angkutan udara asing ditegaskan di dalam Pasal 94 jo Pasal 95 UU Penerbangan. Besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak. 31 Kewajiban perusahaan angkutan udara terkait masalah izin. Ketentuan izin bagi angkutan udara niaga diatur di dalam Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 112 UU Penerbangan. Izin usaha angkutan udara niaga berlaku selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan izin yang diberikan dan izin tersebut harus dievaluasi setiap tahun.
31
Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan.
Perusahaan pengangkut juga diwajibkan mendaftarkan pesawat udara yang dioperasikannya pada perusahaan asuransi. Hal ini diatur di dalam Pasal 62 UU Penerbangan yang mewajibkan bagi perusahaan angkutan udara mengasuransikan: 1. Pesawat udara yang dioperasikan; 2. Personel pesawat udara yang dioperasikan; 3. Tanggung jawab kerugian pihak kedua; 4. Tanggung jawab kerugian pihak ketiga; dan 5. Kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara. Setiap orang atau perusahaan angkutan udara yang melanggar ketentuan Pasal 62 UU Penerbangan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. pembekuan sertifikat; dan/atau c. pencabutan sertifikat. Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib asuransi dalam pengoperasian pesawat udara dan pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan. Pasal 140 UU Penerbangan mengatur tentang tanggung jawab pengangkut. Tanggung jawab berlaku bagi perusahaan pengangkut udara dapat dibuktikan dengan adanya tiket penumpang atau dokumen muatan. Menurut Pasal 141 UU Penerbangan, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara. Berdasarkan ketentuan ini berarti apabila kerugian itu timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, maka pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya. Pada satu sisi perusahaan pengangkut udara bertanggung jawab atas
kerugian yang dialami oleh penumpang, sementara di sisi lain terdapat hak bagi para penumpang untuk memperoleh ganti kerugian, termasuk hak bagi ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan udara dapat melakukan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 142 UU Penerbangan, pengangkut tidak bertanggung jawab dan dapat menolak untuk mengangkut calon penumpang yang sakit, kecuali dapat menyerahkan surat keterangan dokter kepada pengangkut yang menyatakan bahwa orang tersebut diizinkan dapat diangkut dengan pesawat udara. Ketentuan ini merupakan hak bagi perusahaan pengangkut untuk menolak calon penumpang yang sakit kecuali dapat menyerahkan surat keterangan dokter kepada pengangkut yang menyatakan bahwa orang tersebut diizinkan dapat diangkut dengan pesawat udara. Oleh sebab itu penumpang yang sakit wajib didampingi oleh seorang dokter atau perawat yang bertanggung jawab dan dapat membantunya selama penerbangan berlangsung atau setidak-tidaknya ada surat dokter yang menyatakan penumpang tersebut diizinkan dapat diangkut dengan pesawat udara. Pemenuhan standar kelaikudaraan adalah kewajiban bagi perusahaan angkutan udara. Apabila kewajiban dalam memenuhi standar kelaikudaraan telah terpenuhi maka perusahaan penerbangan berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Walaupun pihak perusahaan angkutan udara menempati posisi tawar yang kuat dalam hubungannya dengan penumpang, tetapi perusahaan angkutan udara juga memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh para penumpang, antara lain berhak atas
pembayaran dari penjualan tiket sesuai dengan kesepakatan harga tiket yang berlaku, berhak memperoleh perlindungan hukum dari tindakan penumpang angkutan udara yang beritikad tidak baik seperti bahaya-bahaya terorisme dan lain-lain. Perusahaan angkutan udara juga berhak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa dengan para penumpang. Perusahaan angkutan udara berhak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian penumpang tidak diakibatkan dari pelayanan maskapi penerbangan, tetapi disebabkan oleh faktor lain selain daripada kesalahan perusahaan angkutan udara. Memenuhi kewajibannya berarti perusahaan angkutan udara tersebut melaksanakan itikad baik dalam memenuhi standar kelayakan armada. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya di bidang penerbangan dapat diaktualisasikan oleh pihak perusahaan dengan cara memberikan perawatan terhadap pesawat dengan baik, dan memberikan pelayanan kepada para penumpang tanpa membuat spekulasispekulasi dalam memperoleh hak-hak penumpang. Itikad baik menurut Munir Fuady membutuhkan kepercayaan (fiduciary), menghendaki
kepedulian
(care),
loyalitas
(loyality),
kejujuran
(honesty),
keterampilan (skill) dalam derajat atau standar yang tinggi. 32 Pada kasus-kasus tertentu sering dipersoalkan dalam gugatan konsumen yaitu masalah itikad tidak baik dari pelaku usaha. Itikad baik pelaku usaha merupakan suatu kewajiban. Jika pelaku usaha terbukti tidak beritikad baik, maka ia telah melanggar kewajibannya.
32
Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 33-34.
Itikad baik menjadi kewajiban bagi perusahaan angkutan udara dalam setiap jasa pelayanan yang diberikan kepada para penumpang harus benar-benar jujur dan tidak spekulatif demi keuntungan semata. Perusahaan pengangkutan udara wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan kepada para penumpang tentang hak-haknya. Memperlakukan atau melayani penumpang secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Memberi kesempatan yang sama kepada para penumpang dalam memperoleh hak-haknya. Menjamin mutu pelayanan berdasarkan ketentuan standar mutu pelayanan yang berlaku. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa pelayanan angkutan udara kepada para penumpang. Perlindungan penumpang angkutan udara pada dasarnya membicarakan soal kepentingan hukum. Bagaimana hak-hak dan kewajiban penumpang angkutan udara maupun pihak perusahaan angkutan udara diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana pula penegakannya dalam praktik. Hukum perlindungan konsumen harus dimaknai sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban penumpang angkutan udara dan perusahaan angkutan udara yang timbul dalam usahanya dalam memenuhi kebutuhan masing-masing subjek hukum. 33
33
Janus Sidabalok, Op. cit., hal. 46.
C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Terhadap Penumpang Angkutan Udara Secara umum prinsip-prinsip di dalam perlindungan konsumen antara lain: berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, sedangkan di dalam Pasal 2 UU Penerbangan menentukan beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip penting di dalam penyelenggaraan penerbangan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Manfaat; 2. Usaha bersama dan kekeluargaan; 3. Adil dan merata; 4. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; 5. Kepentingan umum; 6. Keterpaduan; 7. Tegaknya hukum; 8. Kemandirian; 9. Keterbukaan dan anti monopoli; 10. Berwawasan lingkungan hidup; 11. Kedaulatan negara; 12. Kebangsaan; dan 13. Kenusantaraan. Menurut kamus hukum, asas adalah suatu pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasarkan adanya sesuatu norma hukum. 34 Prinsip adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir. 35 Prinsip hukum menurut Sudikno Mertokusumo bukanlah sebagai aturan hukum kongkrit melainkan merupakan pikiran dasar umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari perumusan aturan hukum kongkrit. 36 1. Prinsip manfaat Prinsip manfaat dalam penyelenggaraan penerbangan adalah prinsip yang mengharuskan penyelenggaraan penerbangan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 34
kemanusiaan,
peningkatan kesejahteraan
rakyat dan
M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 57. Ibid., hal. 514. 36 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 35
hal. 34.
pengembangan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan
negara. 37
Asas
manfaat
mengharuskan
segala
upaya
dalam
penyelenggaraan penerbangan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan keselamatan para penumpang angkutan udara secara keseluruhan. Apabila dilihat dari sejarahnya, prinsip manfaat lahir dari teori utilitarian, John Rawls menitikberatkan pada kemanfaatan, yang jika mesin diukur dari manfaatnya (utility), maka institusi sosial, termasuk institusi hukum pun harus diukur dari manfaatnya. Karena itu, bermanfaat atau tidak sebagai kriteria bagi manusia dalam mematuhi hukum. 38 Prinsip manfaat yang paling terkenal dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam karyanya berjudul “An Introduction to the Principles of
Morals and
Legislation”. 39 Prinsip manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan kelompok itu atau dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu sendiri. Sehingga tujuan hukum untuk mencapai kesejahteraan akan tercapai. 40 Kualitas
etis
suatu
perbuatan
diperoleh
dengan
dicapainya
tujuan
kesejahteraan bersama. Perbuatan yang baik diukur dari hasil yang bermanfaat, jika hasilnya tidak bermanfaat, maka hal itu tidak pantas disebut baik. 41 Pengambilan keputusan dilaksanakan harus berdasarkan etika dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya (the greatest good for the greatest number). Semakin bermanfaat akan semakin menarik perhatian banyak orang karena 37
Penjelasan Pasal 2 huruf a UU Penerbangan. Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 95. 39 Ian Saphiro, Asas Moral Dalam Politik, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia yang bekerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakart dan Fredom Institusi, 2006), hal. 13. 40 Ibid., hal. 14. 41 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisus, 2000), hal. 67. 38
perbuatan itu dinilai khalayak semakin etis. Tolok ukur asas manfaat berorientasi pada hasil perbuatan. 42 Mengapa perlu dilakukan perlindungan terhadap hak-hak para penumpang angkutan udara? Jika dijawab melalui prinsip manfaat, karena hal itu membawa manfaat paling besar bagi keselamatan umat manusia sebagai keseluruhan (masyarakat) khususnya pengguna jasa penerbangan. Jawaban ini dapat diterima untuk menciptakan suatu konsep yang disebut sebagai upaya pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 43 Keadilan yang diinginkan adalah menekankan kebijaksanaan yang masuk akal untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama. 44 Wujud prinsip manfaat ini seperti menghitung untung dan rugi atau kredit dan debet dalam konteks bisnis. 45 Kuantitas keuntungan yang dihasilkan oleh suatu tindakan dan menguranginya dengan jumlah kerugian dari tindakan, selanjutnya menentukan tindakan mana yang menghasilkan keuntungan paling besar atau biaya yang paling kecil. 2. Usaha bersama dan kekeluargaan Prinsip usaha bersama dan kekeluargaan adalah penyelenggaraan usaha di bidang penerbangan dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. 46 Prinsip ini memiliki kemiripan dengan prinsip kepentingan
42
Erni R. Ernawan, Business Ethics: Etika Bisnis, (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), hal. 93. K. Bertens, Op. cit, hal. 66. 44 John Rawls, A theory of Justice, (London: Harvard University Press, 1971), hal. 23-24. 45 K. Bertens, Op. cit, hal. 66-67. 46 Penjelasan Pasal 2 huruf b UU Penerbangan. 43
umum yaitu prinsip penyelenggaraan penerbangan yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas. 47 Sehingga dengan prinsip ini penyelenggaraan penerbangan akan lebih mengutamakan keselamatan para penumpang daripada mengejar kepentingan bisnis pribadi. Jika perusahaan angkutan udara menggunakan prinsip ekonomi yaitu dengan modal sekecil-kecilnya dan untung sebesar-besarnya, maka yang menjadi proritas utama maskapi adalah mengejar untung, sehingga keselamatan jiwa para penumpang akan terancam. Tetapi alangkah baiknya jika prinsip ekonomi dilaksanakan sekaligus upayaupaya renovasi pesawat udara, perawatan mesin pesawat, dan perbaikan terhadap kondisi pesawat angkutan udara juga menjadi prioritas utama, sehingga antara mengejar untung dan mengutamakan keselamatan jiwa para penumpang seimbang. 3. Prinsip adil dan merata Prinsip adil dan merata dalam penyelenggaraan penerbangan adalah prinsip yang mengharuskan penyelenggaraan penerbangan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata tanpa diskriminasi kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi. 48 Prinsip keadilan dalam hukum perlindungan konsumen dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha atau produsen untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Prinsip keadilan ini
47 48
Penjelasan Pasal 2 huruf e UU Penerbangan. Penjelasan Pasal 2 huruf c UU Penerbangan.
menghendaki pengetuaran dan penegakan hukum perlindungan konsumen, diharapkan perlakuan yang adil di antara konsumen dan produsen secara seimbang. 49 Menurut Aristoteles terbagi 3 (tiga) yakni keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan hukum (legal justice). Keadilan komutatif adalah suatu kebijakan untuk memberikan kepada setiap orang haknya atau sedekat mungkin dengan haknya (to give each one his due). Mengusahakan keadilan komutatif ini adalah pekerjaanya para Hakim. Misalnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahannya atau memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang dideritanya, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan atas penderitaan orang lain, atau tidak ada orang yang menari-nari di atas duka lara orang lain. 50 Sedangkan untuk keadilan distributif adalah sebagai suatu tindakan memberikan hak kepada setiap orang secara merata tentang apa yang patut didapatnya atau yang sesuai dengan prestasinya seperti jasa baik (merits) dan kecurangan/ketercelaan (demerits), yang merupakan pekerjaan yang lebih banyak dilakukan oleh badan legislatif. Misalnya, hak-hak politik masyarakat atau kedudukan di dalam parlemen, dapat didistribusikan kepada yang berhak sesuai dengan keadilan distributif itu. 51 Walaupun prinsip adil dan merata tidak bisa diwujudkan secara sempurna, namun prinsip adil dan merata dapat diwujudkan berdasarkan keadilan hukum. Bila penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap para penumpang angkutan udara, dikaitkan dengan keadilan menurut Aristoteles di atas, maka tidak perlu heran mengapa terdapat penjualan tiket yang berbeda-beda kelasnya antara kelas bisnis,
49
Janus Sidabalok, Op. cit., hal. 32. Munir Fuady, Op. cit, hal. 111. 51 Ibid. 50
kelas ekonomi, dan lain-lain. Keadilan distributif ini akan disebut dengan prinsip keadilan yang merata dan keadilan komutatif disebut dengan prinsip keadilan yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Keadilan hukum (legal justice) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, di mana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan melalui poses hukum, umumnya di pengadilan. 52 Dengan asas keadilan hukum diharapkan perlakuan yang adil kepada para penumpang angkutan udara secara seimbang sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. 4. Prinsip keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Prinsip keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam penyelenggaraan penerbangan adalah prinsip yang mengharuskan penyelenggaraan penerbangan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional. 53 Prinsip
keseimbangan,
keserasian,
dan
keselarasan
dalam
hukum
penerbangan berupaya mengakomodasi antara kepentingan pengguna (penumpang) dan penyedia jasa angkutan udara, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional. Kesimbangan berasal kata dasar ”seimbang” (evenwicht) menunjukkan pada suatu pengertian keadaan pembagian beban pada kedua sisi berada dalam keadaan
52 53
Ibid, hal. 112. Penjelasan Pasal 2 huruf d UU Penerbangan.
stabil. 54 Jika dihubungkan dengan konteks dalam penelitian ini, maka prinsip keseimbangan dipahami sebagai keadaan hening atau keselarasan antara kepentingan penumpang angkutan udara dan kepentingan perusahaan angkutan udara, tidak satu pun dapat mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen pun dapat menguasai elemen lainnya. Prinsip keseimbangan memiliki arti yang sama maknanya dengan prinsip proporsionalitas, di mana bahwa proporsionalitas menghendaki porsi masing-masing antara para pihak harus seimbang. Prinsip ini penting karena mengingat hubungan konsumen dengan pelaku usaha diasumsikan sebagai sub ordinat, sehingga konsumen berada pada posisi lemah. Posisi tawar konsumen lemah, sementara dominasi pelaku usaha menempati posisi superior, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan para pihak. 55 Asumsi dasar bahwa karakteristik kontrak bisnis komersial menempatkan posisi para pihak pada kesetaraan, sehingga tujuan masing-masing berorientasi pada keuntungan akan terwujud jika terdapat pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional, sehingga prinsip proporsionalitas tidak harus dilihat dari konteks keseimbangan-matematis (equilibrium), tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara fair. 56 Dengan demikian, prinsip proporsionalitas bermakna sebagai, ”prinsip yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban antara pihak perusahaan maskapi penerbangan dan para penumpang sesuai proporsi pembagian hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam seluruh proses hubungan hukum, baik pada 54
Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Di Indonesia, (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2006), hal. 304-305. 55 Ibid. 56 Ibid.
tataran regulasi maupun pada tataran pelaksanaan di lapangan, dipertahankan dan dijaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif, fair, dan resisten. 5. Prinsip keamanan dan keselamatan Prinsip keamanan dan keselamatan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada para penumpang atas jasa transportasi udara yang digunakan. Prinsip keamanan dan keselamatan merupakan suatu dasar pemikiran adanya suatu jaminan keamanan dari kemungkinan terjadinya kecelakaan pesawat. Beberapa ketentuan yang mewajibkan perawatan pesawat udara di dalam UU Penerbangan pada prinsipnya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan pesawat. Seperti Pasal 46 ayat (1) UU Penerbangan yang menentukan “Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan”. Norma hukum di balik ketentuan ini terkandung suatu prinsip mengutamakan keamanan dan keselamatan penumpang angkutan udara. Penegasan pentingnya memperhatikan prinsip keamanan dan keselamatan bagi para penumpang ini ditegaskan di dalam Pasal 47 ayat (1) UU Penerbangan yang menentukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator pesawat udara, atau badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara, atau personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara.
Prinsip keamanan dan keselamatan merupakan norma hukum yang mengharuskan suatu antisipasi dari ancaman bahaya bagi seseorang, baik yang disebabkan karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Hak memperoleh keamanan dan keselamatan terutama ditujukan pada kepada para penumpang angkutan udara. Dalam rangka pelaksanaan prinsip ini, Pemerintah mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dan termasuk perusahaan angkutan udara. Prinsip keamanan dan keselamatan dalam dunia bisnis penerbangan fokusnya adalah mengutamakan kepentingan para penumpang daripada kepentingan bisnis perusahaan dan perusahaan harus memastikan bahwa kepentingan para penumpang yang bersangkutan memenuhi syarat keamanan dan keselamatan dari bahaya yang berpotensi muncul dalam hubungannya dengan penggunaan jasa transportasi udara. 6. Prinsip kepastian hukum Prinsip terpenting dalam perlindungan konsumen adalah prinsip kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum perlindungan konsumen menghendaki pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan cara menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum. 57 Prinsip kepastian hukum menyangkut penegakan hukum dan undang-undang penerbangan mewajibkan Pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan penerbangan. 58
57 58
Husni Syawali, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 7. Penjelasan Pasal 2 huruf g UU Penerbangan.
Dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuk lebih memantapkan perwujudan kepastian hukum, UU Penerbangan juga memberikan perlindungan konsumen tanpa mengorbankan kelangsungan hidup penyedia jasa transportasi serta memberi kesempatan yang lebih luas kepada daerah untuk mengembangkan usahausaha tertentu di bandar udara yang tidak terkait langsung dengan keselamatan penerbangan. Implementasi prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan penerbangan misalnya bagi setiap orang atau perusahaan angkutan udata tidak diperkenankan bertindak semena-mena dalam menjalankan bisnisnya terhadap setiap subjek hukum lain, melainkan wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil atau diwujudkan berdasarkan UU Penerbangan dan UU Perlindungan Konsumen. 7. Prinsip ganti rugi Bila dilihat berdasarkan UU Penerbangan tidak ada diatur tentang prinsip ganti rugi, namun prinsip ini dapat pula ditemukan di dalam UUPK misalnya pada Pasal 7 huruf f dan Pasal 19 UUPK yang dapat diterapkan pada tuntutan ganti rugi konsumen kepada perusahaan penerbangan. Pasal 19 UUPK menentukan bagi pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Prinsip ganti rugi umumnya terdiri dari tiga hal yaitu biaya, rugi, dan bunga. Tidak selamanya ketiga hal ini selalu ada, tetapi ada kalanya hanya terdiri dari satu aspek saja, yang juga berlaku dalam hal perbuatan melawan hukum. 59 Kerugian yang diderita seseorang karena perbuatan melawan hukum dibedakan antara kerugian ekonomi dan kerugian fisik. Kerugian ekonomi berupa hilangnya atau berkurangnya sejumlah harta kekayaan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, kerugian fisik berupa berkurangnya kesehatan seseorang karena perbuatan melawan hukum. Kerugian ekonomi dapat dihitung secara matematis sedangkan kerugian fisik sulit dihitung dinilai dengan uang, satu-satunya cara adalah dengan menaksir nilai harga dari kerugian fisik tersebut. 60 Kerugian yang mana yang dapat digugat dalam hukum perdata atas perbuatan melawan hukum atau karena wanprestasi? Berdasarkan ajaran adequate dari Von Kries mengatakan ukuran kerugiannya jika suatu peristiwa itu secara langsung menurut pengalaman manusia yang normal menimbulkan akibat tertentu. 61 Suatu ganti kerugian harus menempatkan sejauh mungkin kreditur dalam kedudukan di mana ia seharusnya berada andaikata perjanjian itu dilaksanakan secara baik. 62 Inilah prinsip ganti rugi yang berlaku dalam hal perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Kerugian itu benar-benar diderita oleh seseorang atau konsumen
59
Janus Sidabalok, Op. cit, hal. 157. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung: Sumur, 1990), hal. 39. 61 Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 29. 62 JM. Van Dunne dan Gregor van der Brught, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: DKIH Belanda-Indonesia, 1988), hal. 82. 60
sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. 63 Dalam prinsip gugatan ganti rugi terhadap perusahaan angkutan udara harus ada hubungan kausalaitas antara kesalahan dan kerugian pada tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, menunjukkan sejauh mana kerugian yang dapat dituntut dari pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. 8. Prinsip keterbukaan Prinsip keterbukaan (transparency principle) merupakan prinsip yang mengharuskan pemberian informasi yang benar dan tepat kepada stakeholders. Prinsip transparansi dalam hubungannya antara penumpang dan perusahaan angkutan udara harus diartikan sebagai keterbukaan informasi dari pihak maskapi kepada penumpang akan hak-hak penumpang. Prinsip transparansi sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 huruf I UU Penerbangan kurang dapat memberikan penjelasan yang berarti, sebab dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan ”asas keterbukaan dan antimonopoli” adalah penyelenggaraan usaha di bidang penerbangan dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Prinsip transparansi sesungguhnya mengahruskan penyampain informasi produk maupun pelayanan jasa kepada publik yang diutamakan adalah produk tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan peraturan menyangkut perlindungan konsumen (consumer protection). Hak-hak penumpang angkutan udara
63
Janus Sidabalok, Op. Cit., hal. 158.
sudah menjadi prioritas utama yang diwajibkan kepada setiap perusahaan angkutan udara, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan. 64 Guidelines for Consumer Protectioan of 1985 yang ditetapkan PBB pada tanggal 9 April 1985 mengharuskan kepada para konsumen dimana pun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosilanya, hak-hak dasar yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur, hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia, dan hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik. 65 9. Prinsip-prinsip lainnya Prinsip-prinsip lainnya di dalam penyelenggaraan penerbangan adalah prinsip keterpaduan, kemandirian, anti monopoli, berwawasan lingkungan hidup, kedaulatan negara, kebangsaan,
dan kenusantaraan. Prinsip keterpaduan menghendaki
penyelenggaraan penerbangan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra maupun antar moda transportasi. 66 Dilarangnya praktik monopoli di dalam penyelenggaraan penerbangan karena monopoli itu sendiri dapat mematikan pesaingnya dengan mengorbankan keuntungan bertujuan
untuk
mengurangi
persaingan
dan
sesudahnya
berusaha
untuk
mendapatkan keuntungan monopoli dengan menetapkan harga di atas harga
64
Ari Purwadi, Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen, (Surabaya: FH UNAIR, 1992), hal. 49. 65 Az Nasution, Op. Cit,, hal. 20. 66 Penjelasan Pasal 2 huruf f UU Penerbangan.
pesaingnya (monopoly price) untuk suatu jangka waktu tertentu sesudah pesaing tersingkir dari pasar. 67 Selanjutnya
terdapat
prinsip
kemandirian
dalam
penyelenggaraan
penerbangan harus bersendikan pada kepribadian bangsa, berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional dalam penerbangan, dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam angkutan di perairan dari dan ke luar negeri. 68 Prinsip anti monopoli mengharuskan bagi sesama pelaku usaha di bidang penyelnggaraan penerbangan tidak saling menciptakan persaiangan usaha tidak sehat sehingga antar pelaku usaha yang satu berupaya memonopoli pasar, hal mana sudah diatur di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Prinsip
berwawasan
lingkungan
hidup
adalah
prinsip
di
dalam
penyelenggaraan penerbangan yang mengharuskan penyelenggaraan penerbangan harus dilakukan selaras dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup69 sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan di dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip kedaulatan negara mengharuskan penyelenggaraan penerbangan harus dilakukan selaras dengan upaya menjaga keutuhan wilayah NKRI. Prinsip kebangsaan mengharuskan penyelenggaraan penerbangan harus mencerminkan sifat
67
Ningrum Natasya Sirait., “Predatory Pricing Dalam Hukum Persaingan dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 23, No. 1, YPBH, Jakarta, 2004, hal. 72. 68 Penjelasan Pasal 2 huruf h UU Penerbangan. 69 Penjelasan Pasal 2 huruf j UU Penerbangan.
dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip NKRI. 70 Sedangkan prinsip kenusantaraan adalah setiap penyelenggaraan penerbangan senantiasa
memperhatikan
kepentingan
seluruh
wilayah
Indonesia
dan
penyelenggaraan penerbangan yang dilakukan oleh daerah merupakan bagian dari sistem penerbangan nasional yang berdasarkan Pancasila. 71
70 71
Penjelasan Pasal 2 huruf k dan huruf l UU Penerbangan. Penjelasan Pasal 2 huruf m UU Penerbangan.
