BAB II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

BAB II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

2.1.

Sejarah Kabupaten Toba Samosir

Kabupaten Toba Samosir berada pada garis 2.003"-2.040" Lintang Utara dan 98.056"99.040" Bujur Timur, dan memiliki luas wilayah 2.021,8 Km2. Kabupaten Toba Samosir terletak diantara lima kabupaten yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Simalungun, sebelah Timur berbatasan dengan Labuhan Batu dan Asahan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Samosir. Kabupaten Toba Samosir terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan ketinggian antara 900-2.200 meter di atas permukaan laut, dengan topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam yaitu datar, landai, miring dan terjal. Struktur tanahnya labil dan berada pada wilayah gempa tektonik dan vulkanik. 34 Terbentuknya Kabupaten Toba Samosir ini merupakan sebuah wujud nyata dari demokrasi yang selama ini diinginkan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Toba Samosir. Tuntutan ketidakpuasan masyarakat mengenai pola hubungan antara pusat dan daerah yang selama ini dirasakan tidak adil, menjadi salah satu alasan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah-daerah yang layak dijadikan daerah otonom untuk mengurus daerah masingmasing sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Kesempatan untuk mengembangkan daerah 34

http://www.tobasamosirkab.go.id/index2.php?halaman=showcont&cid=34/ [diakses tanggal 25 Agustus 2011]

Universitas Sumatera Utara

sendiri merupakan sebuah kebijakan yang dinilai sangat demokratis sehingga tidak terjadi ketidakadilan antara pusat dan daerah. Adanya kebijakan mengenai otonomi daerah yang diatur didalam undang-undang, memunculkan inisiatif masyarakat untuk memekarkan wilayah daerah dalam mengatur pemerintahan sendiri. Beranjak dari lahirnya undang-undang tersebut sehingga memunculkan aspirasi-aspirasi masyarakat untuk mengurus pemerintahannya sendiri maka tebentuklah Kabupaten baru yaitu Kabupaten Toba Samosir. Setelah menjalani waktu yang cukup lama dan melewati berbagai proses, sehingga pada akhirnya terwujud menjadi sebuah kabupaten baru dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang pembentkan Kabupaten DATI II Toba Samosir dan Kabupaten DATI II Mandailing Natal di daerah tingkat I Sumatera Utara. Kabupaten Toba Samosir diresmikan pada tanggal 9 Maret 1999 dan sekaligus melantik Drs. Sahala Tampubolon sebagai Bupati Toba Samosir. Setelah Kabupaten Toba Samosir diresmikan maka diangkat Ketua DPRD Sementara yaitu M.P. Situmorang, dan setelah dilaksanakan pemilihan maka ditetapkan Ketua DPRD yaitu Drh. Unggul Siahaan dan Wakil Ketua M.A. Simanjuntak dan Wakil Ketua Drs. L.P. Sitanggang. Pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 1999, menetapkan 35 anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir dengan masa bhakti tahun 1999-2004. Adapun pimpinan DPRD Kabupaten Toba Samosir masa bhakti 1999-2004 yaitu diketuai oleh Ir. Bona Tua Sinaga dan Wakil Ketua adalah Sabam Simanjuntak, Drs. Vespasianus Panjaitan dan Letkol W. Nainggolan. Pada tahun 2000 diadakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir, dengan hasil pemilihan menetapkan Drs. Sahala Tampubolon sebagai Bupati dan Maripul S. Manurung, SH., sebagai wakil Bupati Toba Samosir dengan masa bhakti tahun 2000-2005. Awal terbentuknya Kabupaten Toba Samosir terdiri dari 13 kecamatan, 281 desa, 19 kelurahan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Toba Samosir adalah dimana pada bagian Utara adalah kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, bagian Timur adalah Kabupaten


Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu, bagian Selatan adalah Kabupaten Tapanuli Utara, dan pada bagian Barat adalah Kabupaten Dairi. Perjalanan Kabupaten Toba Samosir mengalami perkembangan dan perubahanperubahan secara bertahap. Perububahan-perubahan tersebut adalah dengan terbentuknya 5 kecamatan baru yaitu pada awal tahun 2002 hingga pada akhir tahun 2002 terbentuk 2 kecamatan baru lagi. Perkembangan dan pembentukan wilayah tidak sampai disini saja, perubahan-perubahan lain semakin banyak terjadi seperti tuntutan masyarakat untuk pemekaran kembali Kabupaten Toba Samosir menjadi 2 (dua) kabupaten. Tuntutan masyarakat ini berkembang seiring dengan situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang berkembang pada saat itu. Perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dialami oleh masyarakat menginginkan Kabupaten Toba Samosir dimekarkan kembali menjadi Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang sudah berkembang. Tuntutan masyarakat ini tidak menunggu waktu yang begitu lama, hingga pada tahun 2003 Kabupaten Toba Samosir dimekarkan menjadi Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004. Setelah terbentuknya Kabupaten Samosir, wilayah Kabupaten Toba Samosir menjadi berkurang. Wilayah Kabupaten Samosir meliputi seluruh kecamatan pada kawasan Pulau Samosir dan sebagian pinggiran Danau Toba di Daratan Pulau Sumatera eks wilayah V Pembantu Bupati Tapanuli Utara dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan guna mengejar ketertinggalan dari daerah lain. 35 Sejak terbentuknya Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir mengalami perubahan baik

35

Kabuapten Toba Samosir, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toba Samosir 2009, Balige: Bintang Mas Balige, hal 2


jumlah kecamatan, desa dan kelurahan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan batas-batas wilayah secara signifikan. Adapun batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Toba Samosir setelah dimekarkan menjadi dua kabupaten adalah pada bagian utara adalah Kabupaten Simalungun, bagia Timur adalah Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu, bagian Selatan adalah Kabupaten Tapanuli Utara dan bagian barat adalah Kabupaten Samosir. Setelah dimekarkan Kabupaten Toba Samosir terdiri dari 10 kecamatan. Secara keseluruhan pada tahun 2004 Kabupaten Toba Samosir memiliki 11 kecamatan, 179 desa dan 13 kelurahan. Pada tahun 2004 dilaksanakan Pemilihan Umum Legislatif yang menetapkan 25 anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir. Pimpinan DPRD pada masa bhakti tahun 20042009 diketua oleh Tumpal Sitorus, Wakil Ketua masing-masing adalah : Ir. Firman Pasaribu, dan Bachtiar Tampubolon, MBA. Pada tanggal 27 Juni 2005 KPUD Kabupaten Toba Samosir menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hasil pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun 2005, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Toba Samosir menetapkan Drs. Monang Sitorus, SH., MBA sebagai bupati dan Ir. Mindo Tua Siagian, M.Sc sebagai wakil bupati Kabupaten Toba Samosir dengan masa bhakti tahun 2005-2010. Sejalan dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir periode 2005-2010, maka ditetapkan Visi Kabupatan Toba Samoslr. "Menjadi Kabupaten Terdepan, Makmur, Adil dan Sejahtera di Sumatera Utara Tahun 2010 (TOBAMAS 2010)".

Pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melakukan pemekaran kecamatan yaitu dari 11 kecamatan, dimekarkan kecamatan baru yakni Kecamatan Tampahan pemekaran dari Kecamatan Balige, Kecamatan Siantar Narumonda pemekaran dari Kecamatan Porsea, dan Kecamatan Nassau pemekaran dari Kecamatan Habinsaran.


Pemekaran ketiga kecamatan baru tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Nassau, Kecamatan Tampahan. Tingginya aspirasi serta tuntutan masyarakat Kabupaten

Toba

Samosir

dalam

pemerataan

pembangunan

merupakan

alasan

dilaksanakannya pemekaran kecamatan pada tahun 2008 yaitu Kecamatan Parmaksian pemekaran dari Kecamatan Porsea dan Kecamatan Bonatua Lunasi pemekaran dari Kecamatan Lumbanjulu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Parmaksian dan Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Samosir. Setelah pemekaran kecamatan, pada tahun 2008 juga telah dilakukan pemekaran desa sebanyak 24 desa yang terdapat di Kabupaten Toba Samosir. Seiring dengan perkembangan waktu, Kabupaten Toba Samosir mengalami pekembangan. Dengan demikian jumlah wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Toba Samosir mulai tahun 2008 terdiri dari 16 kecamatan dengan 203 desa dan 13 kelurahan. 36

2.2.

Deskripsi DPRD Kabupaten Toba Samosir

Tuntutan reformasi untuk melaksanakan demokrasi secara nyata menghasilkan sebuah kebijakan yang dinilai suatu perwujudan konkret demokrasi itu sendiri yaitu dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah guna mengatur pemerintahan daerahnya sendiri. Sehingga ketidakadilan antara pusat dan daerah dapat diminimalisir. Dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan daerahdaerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam

http://tobasamosirkab.go.id/TOBASA%20DALAM%20ANGKA%202010.pdf/ [diakses tanggal 25 Agustus 2011) 36


mengatur pemerintahannya sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umumnya. Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) dan DPRD (provinsi, kabupaten/kota) dan birokrasi setempat yang terpisah dari lembaga-lembaga pemerintahan dan birokrasi pemerintahan. Lembaga-lembaga pemerintahan tersebut direkrut secara demokratis dan berfungsi menurut mekanisme demokratis pula. Adanya kebijakan otonomi daerah tersebut, menuntut pemerintah untuk memberikan hak otonomi daerah kepada masyarakat Toba Samosir untuk membentuk sebuah kabupaten yaitu Kabupaten Toba Samosir. Pemberian hak otonomi daerah tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat Kabupaten Toba Samosir untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Adanya pemberian hak otonomi daerah tersebut, maka Kabupaten Toba Samosir membentuk alat-alat kelengkapannya di dalam penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 perubahan kedua Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (PEMDA) pada pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa yang menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan wakil rakyat yang berada di daerah. Peran serta masyarakat di dalam mengatur pemerintahannya sendiri tercermin melalui adanya lembaga pemerintah daerah yaitu DPRD yang melaksanakan fungsi legislatif, penganggaran serta pengawasan. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan setiap periode tertentu. Setelah diresmikannya Kabupaten Toba Samosir, maka diangkat ketua DPRD untuk sementara adalah M.P. Situmorang, dan selanjutnya dilakukan pemilihan yang hasilnya adalah ketua Drh. Tunggul Siahaan dan wakil ketua M.A. Simanjutak dan wakil ketua Drs. L.P. Sitanggang. Pada tahun 1999, pemilihan umum dilaksanakan untuk pertama kali di Indonesia. Dilaksanakannya pemilihan umum di Indonesia dengan hasil menetapkan 35


anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir dan menetapkan pimpinan DPRD Kabupaten Toba Samosir masa bhakti tahun 1999-2004 yaitu ketua DPRD adalah Ir. Bona Tua Sinaga dan wakil ketua masing-masing adalah Sabam Simanjuntak, Drs. Vespasianus Panjaitan dan Letkol W. Nainggolan. Tahun 2004 Kabupaten Toba Samosir kembali melakukan pemilihan legislatif untuk kedua kalinya setelah terbentuk menjadi sebuah kabupaten yang baru. Pemilihan legislatif yang diadakan untuk memilih wakil rakyat menetapkan 25 anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir dengan masa periode tahun 2004-2009. Hasil Pemilihan Umum legislatif di Kabupaten Toba Samosir dengan menetapkan 25 anggota DPRD terdiri dari 9 orang anggota fraksi PDI Perjuangan PKS, 4 orang anggota Fraksi Golongan karya, 6 orang anggota dari fraksi Nasional Demokrasi, 3 orang fraksi Indonesia Merdeka, dan 3 orang fraksi keadilan Demokrat. Adapun fraksi PDI Perjuangan PKS terdiri dari partai PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Damai Sejahtera, Partai Persatuan Daerah, fraksi Golongan Karya terdiri dari partai Golongan Karya, fraksi Nasional Demokrasi terdiri dari Partai Demokrat, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Pelopor, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, PNI Marhaenisme, fraksi Indonesia Merdeka terdiri dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Merdeka, dan fraksi Keadilan Demokrat terdiri dari Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Adapun susunan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Toba Samosir dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 1. Susunan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Toba Samosir 2004-2009 No. 1.

Golongan/Fraksi Fraksi Golkar

Susunan Ketua: Herbet Sibuea Wakil ketua: Ir.Firman Pasaribu Sekretaris:Maruahal Napitupulu Anggota:Drs.Vespasianus Panjaitan


2.

3.

4.

5.

Fraksi PDI-P/PKS

Ketua:Sabar Silalahi, SH Wakil ketua:Lambok Simanjuntak Sekretaris:Hasoloan Silalahi Anggota:1.Ir.Tagor J.P.Hutapea 2.Mangatas Silaen 3.Tumpal Sitorus 4.Baktiar Tampubolon, MBA 5.Undan Sitinjak 6.Jonang M.P.Sitorus Fraksi Nasional Demokrasi Ketua:Saut Parulian Gurning Wakil Ketua:Pardomuan Tampubolon Sekretaris:Mangapul Siahaan Anggota:1.Ir.Boike Pasaribu 2.Walton Silaen 3.Wesly Fraksi Indonesia Merdeka Ketua:Sabam Simanjuntak Wakil ketua:Hotman Sibarani (PAW Robet Hutajulu) Sekretaris:Dungdung Simanjuntak, SE Fraksi keadilan Demokrat Ketua:Ir.Togar Manurung Wakil Ketua:Parade Manurung, BA Anggota:Marisi Tambunan Total 25 Sumber: DPRD Kabupaten Toba Samosir Adapun nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir berdasarkan partai

hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004 untuk masa bhakti periode tahun 2004-2009 adalah: Tabel 2. Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir Periode Tahun 20042009 Berdasarkan Partai No. 1.

Nama Anggota DPRD Mangatas Silaen

2. 3.

Ir. Firman Pasaribu Baktiar Tampubolon

4.

Wesly (PAW Marhaenisme)

5.

Parade Manurung, BA

Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Golongan Karya Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia


6.

Marisi Tambunan

7. 8.

Ir. Boyke Pasaribu Matilde Sihombing J.P.Hutapea) Sabam Simanjuntak

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

(PAW

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Partai Demokrat Ir.Tagor Partai Persatuan Daerah

Partai Perhimpunan Indonesia Baru Mangapul Siahaan Partai Pelopor Maruahal Napitupulu Partai Golongan Karya Ir. Togar Manurung Partai Buruh Sosial Demokrat Walton Silaen Partai Penegak Demokrasi Indonesia Saut P. Gurning Partai Demokrat Tahi Sitanggang (PAW Sabar Silalahi) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan St.O.F. Pardede (PAW Tumpal Sitorus) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dungdung Simanjuntak Partai Perhimpunan Indonesia Baru Undan Sitinjak Partai Damai Sejahtera Jonang M.P. Sitorus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasoloan Silalahi Partai Damai Sejahtera Herbet Sibuea, SE Partai Golongan Karya Ir. Jonggara Manurung (PAW Lambok Partai Persatuan Demokrasi Simanjuntak) Kebangsaan Drs. Vespasianus Panjaitan (PAW Asmin Partai Golongan Karya Sitinjak) Pardomuan Tampubolon Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Hotman Sibarani (PAW Robert Hutajulu) Partai Merdeka Sumber: DPRD Kabupaten Toba Samosir

2.2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja DPRD Kabupaten Toba Samosir 2.2.1.1.

Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Toba Samosir

DPRD Kabupaten Toba Samosir merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Toba Samosir. Setelah berlangsungnya pemilihan legislatif yang diadakan pada tahun 2004 dengan menetapkan 25 anggota DPRD sebagai hasil pemilihan legislatif, maka anggota DPRD yang terpilih


menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai lembaga wakil rakyat dengan masa bhakti periode tahun 2004-2009. Di dalam Himpunan Peraturan dan Keputusan DPRD Kabupaten Toba Samosir menetapkan fungsi DPRD pada pasal 29 yaitu: 1. DPRD mempunyai fungsi: a. Legislasi b. Anggaran c. Pengawasan 2. Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. 3. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama pemerintah daerah 4. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tugas dan wewenang DPRD kabupaten Toba Samosir diatur di dalam Himpunan Peraturan dan Keputusan DPRD Kabupaten Toba Samosir pada pasal 30 ayat 1 yaitu: DPRD mempunyai tugas dan wewenang: 1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan kepala daerah. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, APBD,


kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. 4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur. 5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah dan, 6. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelakasanaan tugas dan desentralisasi. Fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Toba Samosir sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dan wakil rakyat di daerah Kabupaten Toba Samosir berhasil menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Toba Samosir yang ditetapkan selama masa bhakti periode tahun 2004-2009 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut: Tabel 3. Jumlah Keputusan DPRD Kabupaten Toba Samosir Menurut Jenis Keputusan pada Periode 2004-2009 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jenis Keputusan Peraturan Daerah Keputusan DPRD Pernyataan Pernnyataan Pendapat Resolusi Kesimpulan Pendapat Keputusan Pimpinan DPRD Keputusan Panitia Musyawarah Memorandum Pendapat Panitia Anggaran Jumlah/Total Sumber: DPRD Kabupaten Toba Samosir

2004

2005

2006

2007

2008

2009

16 8 6 6 3 39

5 3 13 13 2 36

2 8 1 5 10 2 28

3 6 4 10 1 24

4 9 11 10 6 40

4 6 4 8 1 23


Salah satu kegiatan utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah membahas, memusayawarahkan dan kemudian mengesahkan penetapan sesuatu peraturan daerah. 37 Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir yang dihasilkan oleh DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir selama masa bhakti pada periode tahun 2004-2009 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut: Tabel 4. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2004-2009 No. 1.

37

Tahun 2004

Judul Perda 1. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Perda No.01 Tahun 2004) 2. Pajak Hotel (Perda No.02 Tahun 2004) 3. Pajak Restoran (Perda No.03 Tahun 2004) 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2004 (Perda No. 04 Tahun 2004) 5. Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2003 (Perda No.05 Tahun 2004) 6. Pembentukan Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir (Perda No.06 Tahun 2004) 7. Pembentukan Desa Lumban Ruhap, Desa Lumban Pea, Desa hite tano, desa napajoring, desa Sipagabu di kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir (Perda No.07 Tahun 2004) 8. Pembentukan Desa Natumingka, Desa Rianiate, Desa Aek Usium, dikecamatan Borbor Kecamatan Toba Samosir. (Perda No.08 Tahun 2004) 9. Pembentukan Desa Lumban Dolok di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir. (Perda No.09 Tahun 2004) 10. Tentang pengalihan Desa parsoburan Barat dari Kecamatan Borbor menjadi ke Kecamtan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir. (Perda No.10 Tahun 2004) 11. Retribusi Ijin Usaha Pelayanan Kesehatan. (Perda No.11 Tahun 2004) 12. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir. (Perda No. 12 Tahun 2004) 13. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toba Samosir. (Perda No.13 Tahun 2004) 14. Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

B.N. Marbun, DPR Daerah Pertumbuhan Masalah dan Masa Depannya, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 114


Kabupaten Toba Samosir. (Perda No.14 Tahun 2004) 15. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toba Samosir. (Perda No.15 Tahun 2004) 16. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir tahun anggaran 2004. (Perda No.16 Tahun 2004) 2.

2005

3.

2006

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2005. (Perda No.01 Tahun 2005) 2. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2004. (Perda No.02 Tahun 2005) 3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2005. (Perda No.03 Tahun 2005) 4. Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anngota DPRD Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 21 tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir. (Perda No.04 Tahun 2005) 5. Rencana Umum Tata Ruang Kota Balige 2005-2010. (Perda No.05 Tahun 2005) 6. Detail Tata Ruang Kota Balige 2005-2010. (Perda No.06 Tahun 2005) 7. Penataan Bangunan dan Lingkungan Disepanjang Jalan Sisingamangaraja Kota Balige. (Perda No.07 Tahun 2005) 8. Retribusi Ijin Gangguan. (Perda No.08 Tahun 2005) 9. Retribusi Pembuangan Limbah cair. (Perda No.09 Tahun 2005) 10. Pajak Parkir. (Perda No.10 Tahun 2005) 11. Pengelolaan Irigasi. (Perda No.11 Tahun 2005) 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2006. (Perda No.01 Tahun 2006) 2. Reklame. (Perda No.02 Tahun 2006) 3. Pajak Hiburan. (Perda No.03 Tahun 2006) 4. Pajak Penerangan Jalan. (Perda No.04 Tahun 2006) 5. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. (Perda No.05 Tahun 2006) 6. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. (Perda No.06 Tahun 2006) 7. Retribusi Terminal. (Perda No.07 Tahun 2006) 8. Retribusi Ijin Trayek dan Angkutan. (Perda No.08 Tahun 2006) 9. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal. (Perda No.09 Tahun 2006) 10. Retribusi Pelayanan Kesehatan. (Perda No.10 Tahun 2006) 11. Penyelenggaraan Pendaftaran Produk dan Pencatatn sipil. (Perda No.11 Tahun 2006)


4.

2007

5.

2008

12. Retribusi Pendaftaran Perusahaan. (Perda No.12 Tahun 2006) 13. Pengelolaan Barang Milik Daerah. (Perda No.13 Tahun 2006) 14. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. (Perda No.14 Tahun 2006) 15. Pemerintahan Desa. (Perda No. 15 Tahun 2006) 16. Kelurahan. (Perda No.16 Tahun 2006) 17. Pembentukan kecamatan Siantar Narumonda, kec. Nassau dan Kecamatan Tampahan kab. Toba Samosir. (Perda No 17 Tahun 2006) 18. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Samosir tahun 2006-2010. (Perda No.18 Tahun 2006) 19. Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir tahun Anggaran 2005. (Perda No.19 Tahun 2006) 20. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Toba Samosir tahun 2006. (Perda No.20 Tahun 2006) 21. Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah kabupaten Toba Samosir nomor 5 tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir. (Perda No. 21 Tahun 2006) 1. Perubahan Pertama atas Perda nomor 14 tahun 2004 tentang susunan organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toba Samosir. (Perda No.01 Tahun 2007) 2. Perubahan Pertama atas Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kab. dan Sekretariat DPRD Kab. Toba Samosir. (Perda No.02 Tahun 2007) 3. Perubahan Pertama atas Perda Nomor 12 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah kab dan Sekretariat DPRD Kab. Toba Samosir. (Perda No.03 Tahun 2007) 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007. (Perda No.04 Tahun 2007) 5. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahkabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007. (Perda No. 05 Tahun 2007) 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2008. (Perda No.01 Tahun 2008) 2. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir. (Perda No.02 Tahun 2008) 3. Pembentukan Desa-desa di Kecamatan Laguboti, Sigumpar, Silaen, Nassau, Habinsaran, Balige, Lumbanjulu, dan Porsea Kabupaten Toba Samosir. (Perda No.03 Tahun 2008) 4. Pengalihan Desa Meranti Barat, Desa Sibide Barat, dan Desa Sibide dari wilayah kecamatan Pintu Pohan Meranti menajdi Wilayah Kecamatan Silaen dan Desa Purbatua dari Wilayah Kecamatan Daerah Toba Samosir Wilayah Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Samosir. (Perda No. 04 Tahun 2008) 5. Pembentukan Kecamatan Bonatua Lunasi dan Kecamatan


6.

Parmaksian Kabupaten Toba Samosir. (Perda No.05 Tahun 2008) 6. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Perda No. 06 Tahun 2008) 7. Pembentukan Perusahaan Daerah Toba Samosir. (Perda No.07 Tahun 2008) 8. Penanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran2007. (Perda No.08 Tahun 2008) 9. Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2008. (Perda No.09 Tahun 2008) 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Toba 2009 Samosir Tahun Anggaran 2009. (Perda No.01 Tahun 2009) 2. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Toba Samosir Tahun Anggaran 2008. (Perda No.02 Tahun 2009) 3. APBD Kab.Toba Samosir TA 2010. (Perda No.03 Tahun 2009) 4. Pembentukan Desa-desa di Kec. Parmaksian, Porsea, Lumban Julu, Habinsaran, Laguboti, Ajibata dan Siantar Narumonda Kab. Toba Samosir. (Perda No.04 Tahun 2009) 5. Pengalihan desa Rautbosi dari wilayah Kec.Bonatua Lunasi menjadi Wilayah kec.Porsea dan desa Sampura, desa Dolok Saribu Lumban Nabolon dari wilayah kec.Bonatua Lunasi menjadi Kec.Uluan. (Perda No.05 Tahun 2009) 6. RPJPD Kab. Toba Samosir tahun 2006-2026. (Perda No.06 Tahun 2009) 68 Perda Total Sumber: SETDAKAB Toba Samosir Bagian Hukum

2.2.1.2.

Hak dan kewajiban DPRD

Di dalam melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat, DPRD diberikan hak-hak tertentu. Sebagaimana dengan DPRD lainnya, DPRD kabupaten Toba Samosir juga mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi dimana anggota DPRD dapat mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan masyarakat daerah dan Negara. Hak angket anggota DPRD dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan


bermasyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat anggota DPRD adalah mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah. Selain itu, anggota DPRD juga mempunyai hak antara lain adalah: 1. Mengajukan rancangan peraturan daerah 2. Mengajukan pertanyaan 3. Menyampaikan usul dan pendapat 4. Memilih dan dipilih 5. Membela diri 6. Imunitas 7. Protokoler 8. Keuangan dan administratif Dalam hal ini, anggota DPRD dapat mempergunakan haknya di dalam mengajukan usulan rancangan peraturan daerah (RANPERDA) untuk pembangunan daerah Kabupaten Toba Samosir. Anggota DPRD sekurang-kurangnya lima orang dapat mengajukan rancanngan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD disampaikan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah tersebut ke rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah. Hak anggota DPRD yaitu mengajukan pertanyaan dimana setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah mengenai hal tugas dan wewenang DPRD baik secara tertulis maupun secara lisan. Anggota DPRD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan daerah. Selain itu setiap anggota DPRD juga memiliki hak memilih dan dipilih menjadi pimpinan DPRD di dalam rapat paripurna DPRD, setiap anggota DPRD memiliki hak membela diri dan tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan


atau pendapat yang dikemukakan baik itu secara lisan maupun tertulis selama tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik di dalam rapat-rapat DPRD. Adapun hak-hak anggota DPRD lainnya yaitu hak protokoler, keuangan dan administratif diatur tersendiri didalam peraturan daerah yang berpedoman kepada pemerintah daerah. Adapun yang menjadi kewajiban anggota DPRD

Kabupaten Toba Samosir

sebagaimana di dalam Himpunan Peraturan dan Keputusan DPRD Kabupaten Toba diatur pada pasal 47 yaitu: 1. Mengamalkan Pancasila 2. Melaksanakan Undang-undang Dasar Negasar Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan 3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia dan daerah 5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah 6. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat 7. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan 8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya 9. Mentaati kode etik dan peraturan tata tertib DPRD 10. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.


2.2.2. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Toba Samosir Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan

wewenang serta kewajibannya, DPRD

memiliki alat kelengkapan yang diatur di dalam perundang-undangan ataupun peraturan dan keputusan. Adapun alat kelengkapan DPRD Kabupaten Toba Samosir terdiri dari pimpinan, panitia musyawarah, komisi, badan kehormatan , panitia anggaran, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Pimpinan DPRD merupakan pimpinan yang mengatur rumah tangga DPRD untuk mencapai tujuannya. Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Adapun komposisi personalia panitia musyawarah yaitu diketuai oleh Tumpal Sitorus, wakil ketual adalah Ir. Firman Pasaribu dan Baktiar Tampubolon, MBA, serta anggota adalah Sabam Simanjuntak, Walton Silaen, Ir. Boike Pasaribu, Wesly, Parade Manurung, BA, Drs. Vespasinanus Panjaitan, Jonang M.P Sitorus, Lambok Simanjuntak, Mangatas Silaen dan sekretaris bukan anggota adalah Drs. Rekson Simanjuntak. Dalam melaksanakan mekanisme kerja DPRD sehari-hari, mengingat banyaknya ragam kerja dan kompleksitas tugas-tugas DPRD maka DPRD dibagi dalam komisi-komisi. 38 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir memiliki 3 (tiga) komisi yaitu komisi A, Komisi B, dan komisi C. Tabel 5. Berikut adalah pembidangan komisi-komisi DPRD Kabupaten Toba Samosir:

38

komisi Komisi I

Bidang Pemerintahan

Komisi II

Pembangunan dan

Sub bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perizinan, Kependudukan, Hukum dan Perundang-undangan, Kepegawaian/Aparatur, Pertanahan, Sosial Politik, Organisasi kemasyarakatan/Lembaga kemasyarakatan, Kelautan Maritim, Hak Azasi Manusia, Informasi dan Komunikasi. Keuangan Daerah, Perpajakan dan Retribusi

B.N. Marbun, DPR Daerah Pertumbuhan Masalah dan Masa Depannya, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 178.


Keuangan

Komisi III

Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Daerah, Perbankan, Perusahaan dan Perusahaan Patungan, Dunia Usaha, Penanaman Modal, Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup. Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan, Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi, Pariwisata, Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita.

Tabel 6. Susunan Personalia Komisi-komisi DPRD Kabupaten Toba Samosir No. 1.

Komisi Komisi I Bidang Pemerintahan

2.

Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan dan Pembangunan

3.

Nama 1.Jonang M.P Sitorus 2.Drs. Vespasianus Panjaitan 3.Parade Manurung BA 4.Lambok Simanjutak 5.Dungdung Simanjuntak, SE 6.Saut Parulian Gurning 7.PAW PNI Marhaenisme

1.Walton Silaen 2.Maruahal Napitupulu 3.Ir.Tagor J.P Hutapea 4.Mangapul Siahaan, Ssi 5.Hasoloan Silalahi 6.Sabam Simanjuntak 7.Marisi Tambunan 8.Mangatas Silaen Komisi III 1.Hotman Sibarani Bidang Kesejahteraan 2.Herbet Sibuea, SE Rakyat 3.Ir.Togar manurung 4.Pardomuan Tampubolon 5.Undan Sitinjak 6.Sabar Silalahi, SH 7.Ir.Boike Pasaribu

Jabatan Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota


Adapun komisi-komisi mempunyai tugas yaitu antara lain: 1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Melakukan pembahasan terhadap

rancangan peraturan daerah dan rancangan

keputusan DPRD. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi 4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan atau masyarakat kepada DPRD 5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat 6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat daerah 7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD 8. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat 9. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi dan 10. Memberikan laporan tertulis kepada DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi. Alat kelengkapan DPRD kabupaten Toba Samosir yaitu badan kehormatan terdiri dari seorang ketua, dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan anggota badan kehormatan itu sendiri. Badan kehormatan memiliki tugas untuk mengamati, mengevaluasi disiplin etika dan moral para anggota DPRD, meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD


terhadap tatib (tata tertib) dan kode etik DPRD serta sumpah janji, melakukan verifikasi, klarifikasi dan pengambilan keputusan atas pengaduan pimpinan DPRD masyarakat dan atau pemilih, menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, dan menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD. Susunan personalia Badan kehormatan diketuai oleh Maruahal Napitupulu, wakil ketua adalah Marisi Tambunan, sekretaris dipegang oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Toba Samosir yaitu Jaresman Manurung, dan anggota Badan Kehormatan adalah Pardomuan Tampubolon. Panitia Anggaran merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD. Dalam teorinya panitia anggaran dapat berperanan besar dalam menentukan jumlah dan proporsi anggaran pendapatan dan belanja daerah, terutama yang berkaitan dengan biaya pembangunan dan skala prioritas pembangunan. 39 Komposisi Personalia Panitia Anggaran diketuai oleh Tumpal Sitorus, wakil ketua masing-masing adalah Ir. Firman Pasaribu dan Baktiar Tampubolon MBA, anggota panitia anggaran adalah Dungdung Simanjuntak, SE, Hotman Sibarani, Saut Parulian Gurning, Pardomuan Tampubolon, Mangapul Siahaan, SSI, Marisi Tambunan dan Ir.Togar Manurung.

39

Ibid, hal 184


BAB II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Recommend Documents