BAB II ASPEK HUKUM PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG
A. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum Ada dua macam subjek hukum yang dikenal alam ilmu hukum, yaitu sebagai berikut : 1. Natuurlijke Persoon (Natural Person), yaitu manusia pribadi (Pasal 1329 KUHPerdata) 2. RechtPersoon (legal entity) yaitu badan atau perkumpulan yang didirikan dengan sah yang berkuasa melakukan perbuatan-perbuatan perdata (Pasal 1654 KUHPerdata). 21 Undang-undang tidak menjabarkan defiinsi badan hukum. Selama ini, istilah badan hukum diadopsi dari istilah Belanda (RechtPersoon), atau istilah Inggris (legal persons) dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah Pesona Moralis. Badan hukum merupakan subjek hukum, sama halnya seperti manusia pribadi. 22 Berikut pengertian badan hukum menurut para ahli : 23 1. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti
21
Mulhadi, Op.Cit., hlm. 73. Ibid. 23 Handiri Raharjo, Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 18. 22
19
20
seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. 2. R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (rechtpersoon) ialah suatu badan hukum dapat mempunyai harta, hak sewa kewajiban seperti orang pribadi. 3. Sri Soedewi Mascjchoen mengatakan bahwa yang disebut badan hukum yaitu kumpulan
dari
orang-orang
bersama-sama
mendirikan
suatu
badan
(perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu dan ini dikenal dengan yayasan. 4. Salim HS. Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1653 menyebutkan jenisjenis perkumpulan badan hukum, yaitu : 1. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum 2. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum 3. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan Kehadiran badan hukum dalam ilmu hukum terdapat teori-teori yang membahas mengenai badan hukum dalam pergaulan hukum masyaraat sejak permulaan abad ke-19 sampai sekarang telah menarik perhatian kalangan hukum. Berbagai tokoh dan pendukung aliran atau mazhab ilmu hukum dan filsafat
21
hukum telah mengemukankan pendapatnya mengenai subjek hukum di samping manusia.
24
Adapun beberapa pandangan/pendapat dan teori mengenai badan hukum, yaitu : 1. Teori Fiksi : Teori fiksi yang diajarkan oeh Friedrich Carl Von Savigny, C.W. Opzoomer, dan Houwing. Teori ini mengemukakan bahwa badan hukum itu pengaturannya oleh Negara dan badan hukum itu sebenarnya tidak ada hanya orang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yang membuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan orang buatan hukum.
25
Teori ini dipumpunkan pada pendirian bahwa yang bisa menjadi subjek hukum sebenarnya hanya manusia, sebab hanya manusia saja yang pada dirinya yang mempunyai kehendak.
Kelahirannya semata-mata melalui persetujuan
pemerintah dalam bentuk fiat, approval, atau consensus of the government. Badan hukum adalah fiksi, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menjelaskan sesuatu. 26 2. Teori organ (organ Theorie) Teori ini merupakan reaksi terhadap teori fiksi. Tokoh teori organ adalah Otto vin Gierke, ajaran teori organ disebut sebagai leer der volledige realiteit
24
Mulhadi ,Op.Cit. hlm. 77. C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, Modul Hukum Dagang (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 11. 26 Tri Budiyono, Hukum Peruasahaan Telah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 61. 25
22
(ajaran realitas sempurna). 27 menurut teori ini badan hukum bukanlah sesuatu yang fiksi tetapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis. 28 Badan hukum menjadi suatu badan yang membentuk kehendak dengan perantaraan alat-alat atau organ badan tersebut, Misalnya anggota-anggotanya
atau
pengurus-pengurusnya
seperti
manusia
yang
mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulut atau tangan. Apa yang mereka (organ) putuskan adalah kehendak dari badan hukum. 29 3. Teori harta kekayaan dalam jabatan (ambtelijk vermogen) Menurut teori ini badan hukum ialah suatu badan yang mempunyai harga yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya, ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut. Teori ini diajarkan oleh Holder dan Binder. 30 4. Teori harta bertujuan (Zweck vermogen) Teori ini dikemukakan oleh A. Brinz dan dibela oleh Van Der Heijden. Menurut teori ini hanya manusia yang menjadi subyek hukum dan badan hukum adalah untuk melayani kepentingan tertentu. 31 Teori ini mengemukakan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada manusia yang menjadi pendukung hak-hak sebagaimana lazimnya manusia yang menjadi pendukung hak-hak tersebut). Kekayaan badan hukum dianggap terlepas dari
27
Ibid. hlm. 62. C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, Modul Hukum Dagang (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 12. 29 Tri Budiyono, Op.Cit., hlm. 62. 30 C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, Loc.Cit. 31 Ibid. 28
23
pemegangnya. Disini yang penting bukan siapakah badan hukum melainkan kekayaan tersebut diurus untuk tujuan tertentu. 32 5. Teori milik bersama Teori ini dipumpunkan pada suatu anggapan yang menyatakan bahwa badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan dari seluruh anggota secara bersama-sama. Mereka bertanggung jawab secara bersama-sama, harta kekayaan badan hukum itu adalah milik (eigendom) bersama-sama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. 33 Atau dengan kata lain badan hukum ialah ialah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama. 34 6. Teori kenyataan yuridis (Juridische Realiteitsleer) Ajaran kenyataan yuridis sering disebut penghalusan dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh sarjana belanda, E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten. 35 Menurut Meijers, badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, dan rill, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal (fiksi), tetapi merupakan realitas hukum (kenyataan hukum). Meijers juga menyatakan bahwa teori ini merupakan teori kenyataan yang sederhana. Kesederhanaannya terletak pada cara pandang orang ketika mempersamakan badan hukum dengan manusia. Menurut dia, dalam mempersamakan hendaknya terbatas pada bidang hukum saja.
32
Tri Budiyono, Op.Cit., hlm. 63. Ibid., hlm. 24. 34 C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, Loc.Cit. 35 Mulhadi, Op.Cit., hlm. 79. 36 Tri Budiyono, Op.Cit., hlm. 65. 33
36
24
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa definisi PT menurut UUPT yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Sebagai badan hukum, secara keilmuan PT memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT, unsur-unsur tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini : 37 1. Organisasi yang teratur Organisasi yang teratur ini dibuktikan oleh adanya organ perseroan yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 angka 2). Ketentuan organisasi perseroan dapat diketahui melalui ketentuan Undang-Undang Perseroan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan RUPS. 2. Harta kekayaan sendiri Perseroan memiliki harta kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham Pasal 24 ayat (1) UUPT, misalnya brang tidak bergerak berupa gedung kantor perseroan, barang bergerak berupa inventaris perseroan. 3. Melakukan hubungan hukum sendiri Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga. Perseroan diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi. Menurut 37
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perseroan Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 8-9.
25
ketentuan Pasal 82 UUPT, Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. 4. Mempunyai tujuan sendiri Sebagai badan hukum yang menjalankan perusahaan, perseroan mempunyai tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukna dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 butir (b) UUPT. karena perseroan menjalanan perusahaan, maka tujuan utama perseroan adalah memperoleh keuntungan dan atau laba. Pencantuman maksud dan tujuan perseroan memegang peranan penting kerena menjadi batas bagi kecapan dan ruang lingkup kewenangan perseroan. Penentuan maksud dan tujuan ini merupakan salah satu perbedaan antara manusia dan badan hukum karena manusia dapat melakukan apa saja yang tidak dilarang hukum, sedangkan badan hukum hanya dapat melakukan apa yang secara eksplisit atau implisit diizinkan oleh hukum atau anggaran dasarnya. 38 Menurut Ridwan Syahrani suatu PT sebagai badan hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1. Adanya harta kekayaan yang terpisah yaitu bahwa perseroan mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta para pemegang sahamnya. Didapat dari pemasukan para pemegang saham yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor 2. Mempunyai tujuan tertentu
38
Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas Serta PertanggungjawabanPpidana Korporasi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 70.
26
Yaitu tujuan tertentu dari suatu perseroan dapat diketahui dalam Anggaran Dasarnya sebagaimana dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang lama menyebutkan bahwa anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Mempunyai kepentingan sendiri Yaitu hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dialami yang merupakan kepentingan yang dilindungi hukum dan dapat menuntut serta mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga. 4. Ada organisasi yang teratur Yaitu badan hukum mempunyai organisasi yang teratur, demikian pula dengan perseroan mempunyai anggaran dasar yang terdapat dalam akta pendiriannya yang menandakannya adanya organisasi yang teratur. 39 Menurut Pasal 7 ayat (4) Jo. Pasal (1) UUPT, menyatakan bahwa PT memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan (Kemenkumham dalam UUPT). Sebelum pengesahan maka suatu PT bukanlah subjek hukum, karena itu PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak dapat mengikatkan diri sebagai suatu pihak dalam perjanjian. Tetapi setelah PT mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman (sekarang Kemenkumham) maka saat itu pula PT ada
39
Freddy Haris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 14-15.
27
secara hukum sebagai suatu subjek hukum yang berbentuk badan hukum. Barulah PT itu dapat melakukan perbuatan hukum.
B. Pendirian Perseroan Terbatas Pilihan dalam mendirikan sebuah PT harus disadari memiliki kelebihan dan kesulitan tertentu dibandingkan mendirikan badan usaha lainnya. Hal ini di antaranya karena adanya persyaratan prosedural yang panjang dengan biaya yang relatif mahal, adanya setoran modal yang lumayan besar, juga ditambah pungutan pajak yang cukup banyak. Namun di atas semua itu, memiliki badan usaha yang solid dalam hal legalitasnya (pengaturannya) dengan struktur badan usaha yang cukup banyak. Namun di atas semua itu, memiliki badan usaha yang jauh lebih baik dan mandiri. 40 Suatu PT berdiri atau ada semata-mata karena perjanjian oleh dua orang atau lebih dengan akta resmi atau akta notaris. Demikian ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, yang menyatakan “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Berdasarkan pasal di atas, dapat dikatakan bahwa untuk mendirikan suatu PT haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 1. Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan perseroan. 2. Ada pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan perseroan dengan mewajibkan setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
40
Adib Bahari, Op.Cit., hlm. 24.
28
Ketentuan dalam ayat tersebut menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang bahwa PT pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan “akta notaris”, yang berarti bahwa perjanjian pendirian perseroan tersebut tidak dapat dibuat di bawah tangan, tetapi harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian tersebut, yaitu notaris dan dibuat “dalam bahasa Indonesia”, bukan dalam bahasa lainnya. Jika akta pendirian tersebut ingin dibuatkan dalam bahasa lainnya (di luar bahasa Indonesia) adalah sah saja, tetapi bukan menjadi dasar untuk dapat diajukan dalam rangka pengesahan akta pendirian tersebut.
41
Ketentuan mengenai dua orang pendiri atau lebih ini tidak berlaku lagi terhadap : 42 1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau 2. Persero yang mengolah bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) ini juga menegaskan bahwa akta notaris merupakan syarat mutlak untuk adanya suatu PT. Tanpa adanya akta otentik ini akan meniadakan eksistensi PT, sebab akta pendirian inilah nantinya yang harus disahkan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Kemenkumham).
41
43
Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas UU No. 40 Tahun 2007 (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 23. 42 Ibid, hlm. 24. 43 Agus Budiarto, Op.Cit., hlm. 33.
29
Sejak ditandatangani akta pendirian perseroan oleh para pendirinya, maka perseroan telah berdiri dan hubungan antara para pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum mempunyai status badan hukum. Agar suatu kontrak atau perjanjian mengikat para pihak, menurut Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, harus dipenuhi 4 unsur utama : 44 1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Perikatan harus mengenai sesuatu hal tertentu 4. Perikatan harus mengenai sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Namun berdirinya PT yang ditandai dengan telah dibuatnya akta pendirian PT belumlah menjadikan PT bisa berbuat hukum sendiri karena PT sebenarnya belum berbadan Hukum. Namun para pendiri tetap bisa berbuat hukum dengan ketentuan akan tetap dianggap bahwa dalam hal ini pendiri bertanggung jawab secara pribadi. 45 Setelah diperolehnya status badan hukum, maka perseroan adalah badan yang mandiri dan hubungan antara para pendiri tidak lagi merupakan hubungan yang kontraktual, pendiri sebagai pemegang saham tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi
atas
perikatan
yang dibuat
oleh
perseroan
dan
tidak
bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambilnya. Namun demikian, dalam hal tertentu, tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas itu apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehingga 44 45
Ibid, hlm. 34. Adib Bahari, Op.Cit., hlm. 25.
30
perseroan semata-mata didirikan sebagai alat untuk memenuhi tujuan pribadi pemegang saham. 46 Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendirikan suatu PT adalah sebagai berikut : 1. Syarat subjek pendiri PT Secara sederhana, orang yang bermaksud mendirikan PT disebut sebagai calon pendiri, kemudian mulai disebut sebagai pendiri apabila hadir pada saat akta pendirian PT ditandatangani di hadapan notaris. Jadi, pendiri adalah pihak yang menandatangani akta pendirian. Kemudian status pendiri PT berubah menjadi pemegang saham pada saat PT telah berbadan hukum, yakni setelah akta pendirian PT mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Pasal 7 ayat (1) UUPT, pendiri ini dipersyaratkan adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia yang berjumlah minimal 2 (dua) orang atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Jadi pada prinsipnya PT tidak dapat dimiliki oleh satu orang saja atau satu badan hukum saja. 47 Setelah PT disahkan lalu pemegang saham menjadi kurang dari dua orang maka dalam waktu paling lambat enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. 48 Perlu diingat juga, anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan tidak bisa menjadi pendiri PT. Demikian juga pendirinya
46
Agus Budiarto, Op.Cit., hlm. 36. Ibid. 48 Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 51. 47
31
Cuma suami istri (dan tidak ada pemisahan harta) maka harus ada orang lain lagi yang bertindak sebagai pendiri/pemegang saham. 49 2. Syarat permodalan PT. Untuk mengelola perseroan, diperlukan modal. UUPT mengatur struktur permodalan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : a. Modal dasar (authorized capital/statute capital) adalah jumlah modal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT jumlah modal ini harus habis terbagi dalam nominal saham yang dikeluarkan oleh perseroan. b. Modal ditempatkan (subscribed capital/issued capital) adalah jumlah modal (saham) yang telah diambil baik oleh pendiri maupun orang lain. Dan karenanya telah terjual. Tetapi harga saham tersebut belum dibayar secara penuh. Oleh karenanya, yang telah mengambil saham ini wajib untuk menyetor ke perseroan sejumlah harga saham yang diambilnya tersebut. c. Modal disetor (Paid in Capital) adalah modal yang telah diambil (baik oleh pendiri maupun orang lain) dan harga saham tersebut telah disetorkan ke kas perseroan. 50 3. Syarat dokumen-dokumen yang diperlukan perlu digarisbawahi bahwa pendirian PT dilakukan dihadapan notaris (akta notaris) dengan prosedur pembuatan akta pendirian. Akta notaris memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut: 51 a. nama dan tempat kedudukan perseroan 49
Adib Bahari, Op.Cit., hlm. 25-26. Tri Budiyono, Op.Cit., hlm. 77-78. 51 Mulhadi, Op.Cit., hlm. 86. 50
32
b. jangka waktu berdirinya perseroan c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor e. Alamat lengkap Adapun persyaratan dokumen material yang harus dipersiapkan sebagai kelengkapan sebelum membuat akta pendirian PT di hadapan notaris adalah sebagai berikut : a. Kartu tanda penduduk untuk jabatan tanda penduduk para pendiri dan kartu keluarga (KK), khusus untuk jabatan direktur/direktur utama, baik asli maupun foto kopi. b. Keterangan modal dasar dan modal disetor. c. Keterangan nama dan susuna Direksi dan Komisaris PT, serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris d. Jumlah saham yang akan diambil oleh masing-masing pendiri untuk PT yang akan didirikan. Hal ini untuk mengetahui struktur permodalan di PT tersebut nantinya, 52 4. Ketentuan lainnya. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah mengenai perjanjianperjajian, prapendirian. Perjanjian ini dibuat oleh selutuh pendiri mengenai halhal, seperti suatu perbuatan hukum pendiri yang boleh atau tidak boleh dilakukan, yang pada nantinya setelah PT berdiri akan diakui sebagai perbuatan hukum PT
52
Adib Bahari, Op.Cit., hlm. 28.
33
atau pengeluaran PT yang dapat diakui nantinya sebagai bagian dari setoran modal saham dari pendiri ke PT. 53
C. Struktur Modal dalam Perseroan Terbatas Suatu badan hukum seperti PT memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi organ perseroan. Harta kekayaan terdiri dari atas benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Termasuk dalam harta kekayaan perseroan adala modal. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. 54 Walaupun modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nomnal saham, namun tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan yang terdiri atas saham tanpa nilai nominal. 55 Untuk mengelola Perseroan, diperlukan modal. UUPT mengatur struktur permodalan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : 1. Modal dasar (authorized capital/statute capital) adalah jumlah modal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT jumlah modal ini harus habis terbagi dalam nominal saham yang dikeluarkan oleh perseroan. 2. Modal ditempatkan (subscribed capital/issued capital) adalah jumlah modal (saham) yang telah diambil baik oleh pendiri maupun orang lain. Dan karenanya telah terjual. Tetapi harga saham tersebut belum dibayar secara
53
Adib Bahari, Op.Cit., hlm. 29. Parasian Simanungkalit, Op.Cit., hlm. 20. 55 Mulhadi, Op.Cit., hlm. 96. 54
34
penuh. Oleh karenanya, yang telah mengambil saham ini wajib untuk menyetor ke perseroan sejumlah harga saham yang diambilnya tersebut. 3. Modal disetor (Paid in Capital) adalah modal yang telah diambil (baik oleh pendiri maupun orang lain) dan harga saham tersebut telah disetorkan ke kas perseroan. 56 Peraturan lama dalam KUHD menentukan bahwa para pendiri harus ikut serta dalam modal perseroan sekurang-kurangnya 20% pada saat perseroan didirikan dan 10% modal perseroan sudah harus disetor sebelum diperoleh pengesahan. Sedangkan berapa jumlah minimum modal dasar perseroan tidak ditentukan, begitu pula kapan batas waktu penyetoran penuh harus dilakukan oleh para pendiri yang mengambil saham juga tidak ditentukan, tetapi semua itu ditentukan dalam anggaran dasarnya. 57 Sebaliknya, dalam UUPT ditentukan dengan tegas bahwa suatu PT harus mempunyai modal dasar minimum sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaiamana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT. Dan dari modal, paling sedikit 25% harus ditempatkan dan disetor penuh, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1) UUPT. 58 Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya. Dalam hal ini, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumuman dalam satu surat kabar atau lebih, dalam jangka 56
Tri Budiyono, Op.Cit., hlm. 77-78. Agus Budiarto, Op.Cit., hlm. 43. 58 Ibid. 57
35
waktu empat belas hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. 59 Pemegang saham yang mempunyai hak tagihan kepada perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihannya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga sahamnya. Dengan adanya larangan kompensasi tagihan maka pemegang saham harus menyetor penuh atas saham yang telah dikeluarkan. 60 Hak tagih atas tagihan terhadap perseroan yang timbul karena hal-hal berikut ini : 1. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. 2. Pihak yang menjadi penganggung atau penjamin utang perseroan telah membayar lunas utang perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau dengan kata lai pibak yang menjadi penganggung atau penjamin utang perseroan telah membayar lunas utang perseroan sehingga mempunyai hak tagih terhadap perseroan.m 3. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima perseroan. Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kewajiban pembayaran utang oleh perseroan dalam kedudukannya sebagai penanggung atau penjamin
59 60
Mulhadi, Op.Cit., hlm. 97. Parasian Simanungkalit, Op.Cit., hlm. 21.
36
menjadi hapus hak tagih kreditor dikompensasi dengan setoran saham yang dikeluarkan perseroan. 61 Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyetiran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak. Untuk itu dalam PT juga terdapat larangan mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Demi kepastian, pasal 36 UUPT mengatur mengenai larangan tersebut. Larangan lain juga termasuk juga larangan kepemilikian silang (cross holding) yang terjadi apabila perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh perseroan lain yang memiliki saham perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian kepemilikan silang secara langsung adalah apabila perseroan pertama memiliki saham pada perseroan kedua tanpa melalui kepemilikan pada saru “perseroan antara” atau lebih dan lebih dan sebaliknya perseroan kedua memiliki saham pada perseroan pertama. Pengertian kepemililkan silang secara tidak langsung adalah apabila kepemilikan perseroan pertama atas saham pada perseroan kedua melalui kepemilikan pada satu “perseroan antara” atau lebih sebaliknya perseroan kedua memiliki saham pada perseroan pertama. Peningkatan modal dalam PT dilakukan
dengan cara melakukan
penambahan modal dalam PT, yang prosesnya hanya dapat dilakukan berdasarkan pada persetujuan RUPS. Dalam hal yang ditingkatkan adalah modal dasar, maka harus diselenggarakan RUPSLB yang diselenggarakan secara khusus untuk
61
Mulhadi, Op.Cit., hlm. 97-98.
37
mengubah anggaran dasar PT tersebut selanjutnya harus disetujui Kemenkmham, didaftarkan dalam daftar perseroan dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara. Menurut UUPT untuk mengubag anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara sah dan keputusan diambil berdasarkan 2/3 dari jumlah tersebut. 62 Sedangkan jika yang ditingkatan adalah hanya sebatas modal ditempatkan atau modal dikeluarkan, maka RUPSLB yang diselenggarakan adalah rapat dengan kuorum kehadiran biasa, dengan persetujuan sebagaimana halnya pengambilan keputusan dalam rapat dengan kuorum kehadiran biasa, dengan persetujuan sebagaimana halnya pengambilan keputusan dalam suatu RUPS biasa. Sedangkan hasil dari RUPS ini cukup disampaikan atau diberitahukan ke Kemenkumham dan selanjutnya didaftarkan dalam daftar perseroan.
63
Berbeda dari peningkatan modal, di mana peningkatan modal PT hanya peningkatan modal dasar PT saja yang dianggp sebagai perubahan anggaran dasar yang memerlukan kuorum dan persetujuan khusus, dalam penurunan modal PT, baik penurunan modal dasar maupun penurunan modal dikeluarkan, baik dalam rangka penurunan niai nominal saham yang dilakukan tanpa mengurangi jumlah saham yang telah dikeluarkan atau beredr di antara para pemegang saham, pengurangan jumlah saham yang telah dikeluarkan atau beredar di antara pemegang saham yang dikeluarkan tanpa mengurangi nominal saham, maupun pembelian saham dalam bentuk treasury stock oleh perseroan, semuanya harus dilaksanakan berdasarkan RUPSLB yang khusus diselenggarakan mengubah 62
Jamin Ginting, Op.Cit., hlm. 60-61 Gunawan Widjaya, Hak Individu dan Kolektif Pemegang Saham (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 9-10. 63
38
anggaran dasar PT.Risalah RUPS yang mengubah anggaran dasar tersebut harus disetujui Kemenkumham dan selanjutnya didaftarkan dalam daftar perseroan dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara. 64
D. Pengurusan dalam Perseroan Terbatas Sebagaimana dijelaskan sebelumnya layaknya tubuh manusia yang dilengkapi organ-organ dengan fungsi fisiologisnya masing-masing untuk membantu
bertahan
hidup,
perseroan
juga
memerlukan
organ
untuk
menggerakkan ‘roda’ perseroan sehari-hari. Organ-organ inilah yang kemudian akan saling berkoordinasi untuk membuat perseroan tetap berjalan dan survive. Dan organ-organ tersebut merupakan pengurus dalam PT. Organ-organ tersebut, seperti tercantum dalam UUPT Pasal 1 angka
2 dikatakan bahwa “Organ
Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.” 65 1. Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perusahaan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekusaan tertinggi dalam perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 4 UUPT yang mengatakan “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”. akan tetapi, bila kita melihat pada bunyi kalimat 64
Ibid., hlm. 27-28. .Orinton Purba, Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 26. 65
39
“memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris”, maka apa yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 4 UUPT tersebut di atas sebenarnya kekuasaan RUPS adalah tidak mutlak. Artinya, kekuasaan tertinggi yang diberikan oleh Undang-Undang kepada RUPS tidak berarti bahwa RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepada direksi dan komisaris. Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Dengan demikian, dapat pula bahwa direksi atau komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS. Tugas, kewajiban, dan wewenang dari setiap organ, termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam Undang- undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 (sekarang Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007) 66 Beberapa hal yang menjadi wewenang dari RUPS yang ditetapkan dalam UUPT antara lain : a. Penetapan perubahan anggaran dasar (Pasal 19). b. Penetapan pengurangan modal (Pasal 44) c. Pemeriksaan, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan (Pasal 69) d. Penetapan penggunaan laba (Pasal 71) e. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (Pasal 94, 105, 111). f. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (Pasal 127).
66
Agus Budiarto, Op.Cit., hlm. 57
40
g. Penetapan pembubaran perseroan (Pasal 142). 2. Direksi Berdasarkan Pasal 1 angka (5) UUPT menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam PT adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, bukan untuk kepentingan pemegang saham, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. 67 Pengangkatan anggota direksi dilakuan oleh RUPS. Untuk pertama kalinya, pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam Akta Pendirian. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali untuk jangka waktu tertentu berikutnya. 68 Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar perseroan (Pasal 98). 69 Karena kepentingan maksud dan tujuan perseroan umumnya bersifat abstrak dan terkadang dinamis, maka direksi dilengkapi dengan otoritas untuk bertindak secara tepat dalam batas kewenangan yang ditetapkan melalui UUPT atau Anggaran Dasar Perseroan.
67
Parasian Simanungkalit, Op.Cit., hlm. 5. Mulhadi, Op.Cit., hlm 81-82. 69 Jamin Ginting, Op.Cit., hlm. 123. 70 Tri Budiyono, Op.Cit., hlm. 168. 68
70
41
Bertindak
secara
tepat
mengandung
maksud
adanya
pemberian
kewenangan yang luas (bahkan sangat luas) tetapi kepadanya dituntut sifat profesionalisme sebagai seorang yang memiliki keahlian mengelola perusahaan. 71 Pertanggungjawaban direksi menurut
UUPT mengalami beberapa
perubahan. Misalnya diadopsinya prinsip business judgement rule (ketentuan keputusan bisnis). Prinsip yang berasal dari negara Common Law ini memberian Safe Harbor bagi para direksi yang mengambil calculated business decision untuk tidak dipertanggungjawabkan secara hukum apabia nantinya keputusan bisnisnya merugikan perusahaan. Hal ini memang sangat penting bagi perlindungan Direksi yang selama ini tidak jelas di atur dalam UUPT yang lama. 72 Doktrin ini pada dasarnya mencegah campur tangan judisial terhadap tindakan direksi yang didasari itikad baik dan kehati-hatian dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang sah menurut hukum. 73 Mengenai pertanggungjawaban anggota direksi , ada tiga macam tanggung jawab anggota direksi yang diatur dalam Pasal 97 UUPT. yaitu : 74 1. Bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dengan itikad baik 2. Bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 3. Bertanggungjawab secara renteng dalam hal direksi terdiri atas dua orang atau lebih atas kerugian yang sama seperti pada poin 2 di atas. 71
Ibid. Bismar Nasution, disampaikan pada seminar Tanggung Jawab Pengurus Bank dalam Penegakan dan Penanganan Penyimpanan di Bidang Perbankan Menuru Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Surabaya, tanggal 21 Februari 2008 73 Jamin Ginting, Op.Cit., hlm. 121. 74 Mulhadi, Op.Cit., hlm. 81-82 72
42
3. Dewan Komisaris Sebelum keluarnya Undang-Undang No.1 Tahun 1995 (yang sekarang digantikan oleh UU No. 40 Tahun 2007), keberadaan organ komisaris pada PT tidak merupakan suatu keharusan atau tidak mutlak harus ada atau bersifat fakultatif. Ada tidaknya Komisaris biasanya ditentukan dalam Anggaran Dasar PT yang bersangkutan. Hal ini dapat diketahui pada Pasal 44 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Dagang. Namun dengan keluarnya UUPT, keberadaan komisaris tidak lagi bersifat fakultatif, bahkan sudah merupakan keharusan. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT 75. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan umum atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Ketentuan yang berkatan dengan Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 1 ayat (6), Pasal 108 sampai dengan Pasal 121 UUPT. 76 Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri tetapi berdasarkan keputusan dewan komisaris. Hal ini berbeda dengan setiap anggota direksi dimungkinkan untuk bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas direksi. 77 Menurut Pasal 116 UUPT, kewajiban dewan Komisaris dirumuskan sebagai berikut : 78
75
Agus Budiarto, Op.Cit. hlm. 73-74. Mulhadi, Op.Cit., hlm. 106. 77 Jamin Ginting, Op.Cit., hlm. 130. 78 Tri Budiyono, Op.Cit., hlm. 187. 76
43
1. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya. 2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain. 3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Selain itu tugas yang secara umum dirumuskan dalam undang-undang tersebut, melalui Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris juga dapat diberikan wewenang untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan atau RUPS, Dewan Komisaris juga dapat melakukan pengurusn Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Pengurusan perseroan seperti ini sejatinya adalah pengursan perseroan yang bersifat temporer. 79 Salah satu prinsip lagi yang dikenal dalam pelaksanaan tugas Direksi dan Komisaris adalah prinsip Fiduciary Duty. Teori Fiduciary duty adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seorang lain, dimana kepentingan pribadi seseoang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (standard of duty) yang paling tinggi sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum. Sedangkan fiduciary ini adalah seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (trustee) atau suatu peran yang
79
Ibid.
44
disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (scrupulous), itikad baik (good faith), dan keterusterangan (candor). Fiduciary ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (guardian). Termasuk juga di dalamnya seorang lawyer yang mempunyai hubungan fiduciary dengan client-nya Pengelolaan perseroan atau perusahaan, para anggota direksi dan komisaris sebagai salah satu organ vital dalam perusahaan tersebut merupakan pemegang amanah (fiduciary) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan.
80
E. Pembubaran Perseroan Terbatas Sekalipun telah dijelaskan bahwa PT merupakan bentuk usaha yang memiliki masa hidup tidak terbatas, namun PT dapat menjadi bubar karena alasan tertentu. Pembubaran perseroan sejatinya merupakan tindakan penghapusan entitas hukum tersebut sebagai subjek hukum. 81 Menurut Pasal 142 UUPT, pembubaran perseroan bisa terjadi karena hal berikut : 82 1. Berdasarkan keputusan RUPS; Direksi dapat mengajukan usu pembubaran perseroan keada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan 80
Bismar Nasution, Op.Cit. hlm. 2. Tri Budiyono, Op.Cit., hlm. 235. 82 Mulhadi, Op.Cit., hlm. 111. 81
45
ketentuan Pasal 87 UUPT yaitu berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan Pasal 89 UUPT yaitu dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan, dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut. 83 2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; Dalam hal perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya berakhir sebagaimana ditetapkan dalam anggaran asar, maka Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Ham) atas permohonan direksi dapat memperpanjang jangka waktu tersebut. Permohonan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut. 84 3. Berdasarkan penetapan pengadilan; Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas: a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan yang kuat perseroan melanggar kepentingan umum. b. Permohonan satu orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. 83
I.G.Ray Widjaya, Hukum Perusahaan Perseron Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Jakarta: Kesaint Blanc, 1996), hlm. 104. 84 Ibid.
46
c. Permohonan kreditor berdasarkan alasan: 1) Perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit. Atau 2) Harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
85
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; 5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau 6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi” adalah ketentuan yang tidak memungkinkan perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut. Misalnya, izin usaha perbankan dan izin usaha perasuransian. Pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan berada pada ranah Pengadilan Niaga yang berarti Pengadilan Niaga harus memutus kepailitannya dan sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan
85
Ibid., hlm.105.
47
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 86 Sedangkan untuk pembubaran yang terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator. 87 Menurut Pasal 142 ayat (2) UUPT, setiap terjadi pembubaran PT, wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator, dan perseroan tidak
dapat
melakukan
perbuatan
hukum,
kecuali
diperlakukan
untuk
membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Berbeda dengan bubarnya perseroan sebagai akibat Penggabungan dan Peleburan yang tidak perlu diikuti likuidasi, bubarnya perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) harus selalu diikuti dengan likuidasi. 88 Proses pemberesan/likuidasi ini menurut Pasal 149 UUPT meliputi antara lain : 89 1. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan; 2. pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi; 3. pembayaran kepada para kreditur; 4. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan 5. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
86
Jamin Ginting, Op.Cit., hlm. 156. Ibid. 88 Mulhadi, Op.Cit., hlm. 112. 89 Hardijan Rusli, Op.Cit., hlm. 151. 87
48
a. Mencantumkan kata-kata “dalam likuidasi” dibelakang nama PT pada surat keluar b. Memberitahukan kepada semua kreditor dengan surat tercatat tentang bubarmya perseroan c. Membertitahukan kepada semua kreditor dengan surat tercatat tentang bubarnya perseroan d. Mempertanggungjawabkannya kepada RUPS e. Mendaftarkan pada daftar perusahaan dan mengumumkan dalam Berita Negara serta pada 2 (dua) surat kabar tentang : 1) Bubarnya perseroan, dan 2) Hasil akhir proses likuidasi Dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa anggota direksi dan dewan komisaris diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan yang berwenang untuk melakukan pemberhentian sementara likuidator dan pengawasan terhadapnya adalah dewan komisaris sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Pembubaran perseroan juga tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” dibelakang nama perseroan (Pasal 143). Karena perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, maka perseroan dapat dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator. Pernyataan pailit tersebut tidak mengubah
49
status perseroan yang telah dibubarkan dan oleh karena itu perseroan harus dilikuidasi. 90 Seandainya ada perseroan yang bubar bukan untuk penggabungan maupun peleburan diri dan tidak menjalankan likuidasi, menurut Pasal 142 ayat (3) UUPT mengatakan bahwa dalam hal tidak ditunjuk likuidator maka direksi bertindak selaku likuidator. Jadi bila direksi tidak menjalankan proses likuidasi bagi perseroan yang bubar berdasarkan Pasal 142 UUPT, atas permohonan satu orang atau lebih yang berkepentingan atau atas permohonan jaksa, dapat mengangkat likuidator dan memberhentikan likuidator lama seperti diatur dalam Pasal 151 ayat (1). 91 Mengenai permohonan untuk pembubaran perseroan, direksi atau dewan komisaris, atau satu persepuluh dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat megajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UUPT. pembubaran perseroan dimulai sejak saat ditetapkan dalam keputusan RUPS (Pasal 144). 92 Selain itu, Pengadilan Negeri juga dapat membubarkan perseroan atas :
93
1. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan
90
Jamin ginting, Op.Cit., hlm. 157. Hardijan Rusli, Op.Cit., hlm. 150. 92 Jamin ginting, Op.Cit., hlm. 157. 93 Ibid, hlm. 158. 91
50
2. Permohonan yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian. 3. Permohonan pemegang saham, Direksi, atau dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan (Pasal 146) Penetapan pengadilan, ditetapkan juga penunjukan likuidator.
