ASPEK HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007

ASPEK HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007 SKPRISI

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat – Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara

OLEH :

RIVAI HALOMOAN SIMANJUNTAK NIM : 040200214 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

Rivai Halomoan Simanjuntak : Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007, 2008. USU Repository © 2009

KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan penyertaan – Nya sehingga dimampukan untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semua oleh karena kasih – Nya sehingga selama proses penulisan skripsi ini diijinkan – Nya berjalan sebagaimana adanya, yang ditujukan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Adapun judul yang bahas dalam skripsi ini adalah Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007. Cara dan tahapan pembahasan yang dilakukan selama proses perampungan skripsi ini, mulai dari pemahaman dan pencarian bahan pustaka mengenai yuridis normatif tentang Prosedur Pendirian PT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini nasih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan saran dan kritikan yang membangun sehingga penulisan kedepan dapat lebih baik lagi. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada : 1. Tuhan

Yesus

Kristus

yang

selalu

menyertaiku,

menolongku

dan

memberikanku kekuatan dalam hidupku. 2. Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Chairuddin Lubis, Sp.A 3. Dekan Fakultas Hukum USU, Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH. MH 4. Ketua Departemen Hukum Ekonomi, Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. MH, yang juga dosen pembimbing I saya, yang telah bersedia memberikan

i Rivai Halomoan Simanjuntak : Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007, 2008. USU Repository © 2009

waktunya menjadi dosen pembimbing skripsi ini, sehingga skripsi ini boleh selesai tepat pada waktunya. 5. Dr. Sunarmi, SH. MH ( pembimbing II ) yang sudah menyediakan waktu dan membagikan pengetahuannya berkenaan dengan judul skripsi yang dibahas, dan cara penulisan skripsi, yang selalu sabar membimbing dengan memberikan masukan sehingga penulisan skripsi ini juga boleh selesai tepat pada waktunya dan diijinkan untuk mengikuti ujian skripsi. 6. Kedua orang tuaku tercinta yang terus memberikan semangat dan doa sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Buat mama terimakasih atas doanya dan kesabaran dalam mendidik. Dan untuk bapak, skripsi ini menjadi bukti kepada bapak bahwa saya dapat menyelesaikan studi hukum ini yang tidak bapak dukung ketika pertama kali lulus di Fakultas Hukum USU. 7. Buat abang dan kakakku yang terkasih, B’Ricardo & K’Ribka, B’Nelson & K’Gina, Benny, K’Rista yang telah memberikan semangat dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Buat adikku, Artha, Basaria, Delima, Sahat, Sartika, dan Dame, tetap rajin belajar ya dek biar bisa seperti abang bahkan lebih lagi. Jangan lupa selalu menuruti nasehat orangtua dan membantu orangtua karena orangtua itu adalah Tuhan yang kelihatan. 9. Buat kekasihku, Lidya Wati Situmorang, makasih ya sayang atas dorongan semangat, motivasi dan doanya sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Walaupun agak cerewet tapi tanpa itu semua aku tidak termotivasi untuk mengerjakannya.

ii Rivai Halomoan Simanjuntak : Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007, 2008. USU Repository © 2009

10. Buat teman – teman di Hukum Ekonomi, Lukyta, Happy, Andre, Panataran, Melva, Dhini, Vera, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Makasih ya atas semuanya. 11. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini

Hormat Penulis,

Rivai Halomoan Simanjuntak

iii Rivai Halomoan Simanjuntak : Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007, 2008. USU Repository © 2009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................... i DAFTAR ISI.................................................................................................. iv ABSTRAKSI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah.............................................................. 1 B. Perumusan Masalah..................................................................... 9 C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan.................................................... 10 D. Keaslian Penulisan........................................................................ 11 E. Tinjauan Kepustakaan................................................................... 12 F. Metode Penulisan.......................................................................... 15 G. Sistematika Penulisan.................................................................... 15

BAB II PENDIRIAN PT MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1995 DAN UU NO. 40 TAHUN 2007 A. Pengertian PT................................................................................ 16 B. Prosedur Pendirian PT Menurut UU No. 1 Tahun 1995............... 30 1. Akta Pendirian......................................................................... 30 2. Pengesahan.............................................................................. 39 3. Pendaftaran............................................................................. 43 4. Pengumuman........................................................................... 44

iv Rivai Halomoan Simanjuntak : Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007, 2008. USU Repository © 2009

C. Prosedur Pendirian PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007............ 44 1. Akta Pendirian........................................................................ 44 2. Pengesahan............................................................................. 47 3. Pendaftaran............................................................................. 57 4. Pengumuman........................................................................... 59

BAB III PERUBAHAN – PERUBAHAN DALAM PENDIRIAN PT SETELAH KELUARNYA UU NO. 40 TAHUN 2007 A. Pendirian Perseroan.................................................................... 60 B. Tata Cara Pendirian Perseroan................................................... 62 C. Anggaran Dasar Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.... 64 D. Daftar Perseroan Dan Pengumuman.......................................... 66

BAB IV AKIBAT HUKUM PENDIRIAN PT SETELAH UU NO. 40 TAHUN 2007 A. Pendiri PT................................................................................... 67 B. Pemegang Saham....................................................................... 70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan................................................................................ 89 B. Saran.......................................................................................... 90

DAFTAR PUSTAKA..................................................................................... 92

v Rivai Halomoan Simanjuntak : Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007, 2008. USU Repository © 2009

91

ABSTRAKSI *) Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. MH **) Dr. Sunarmi, SH, MH ***) Rivai Halomoan Simanjuntak

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dipergunakan oleh para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Mendirikan PT mempunyai keuntungan dan kerugian. Salah satu keuntungan mendirikan PT adalah tanggung jawab yang terbatas artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham atau modal yang dimilikinya. Sedangkan salah satu kerugian mendirikan PT adalah kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mendirikan PT juga membutuhkan akta Notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Dengan besarnya perusahaan tersebut maka biaya pengorganisasian akan keluar sangat banyak.Yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana pendirian PT berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007 serta perubahan – perubahannya dan bagaimana akibat hukum pendirian PT bagi pendiri PT dan bagi para pemegang saham. Dalam penulisan dipergunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui sumber – sumber atau bahan tertulis berupa buku – buku, majalah, Koran, makalah, dengan cara membaca, menafsirkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan pendirian PT. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri PT untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum dengan persyaratan apabila, PT menyatakan menerima, mengambilalih dan mengukuhkan semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT ( Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1995 ). Sedangkan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 diatur dalam Pasal 13 ayat (1), yang menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. Apabila perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambilalih atau tidak dikukuhkan oleh PT, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pribadi masing – masing pendiri atas segala akibat yang timbul. Akibat hukum dari pendirian PT bagi pemegang saham adalah timbulnya hak dan kewajiban dari para pemegang saham. Hak yang dimiliki pemegang saham adalah hak memesan efek, mengajukan gugatan ke Pengadilan, saham dibeli dengan harga yang wajar, meminta ke Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS, dan hak menghadiri RUPS. Sedangkan kewajiban pemegang saham adalah kewajiban mengalihkan sahamnya apabila pemegang saham kurang dari dua orang. *) Dosen Pembimbing I **) Dosen Pembimbing II ***) Mahasiswa


92

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Chidir, Badan Hukum, Bandung : Alumni, 1991 Black, Henry Campbell, Black Law Dictionary- Abridged Seventh Edition, St.Paul Minn : West Publishing Co, 2000 Budiarto, Agus, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002 Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan ( Piercing The Corporate Veil ) kapita selekta hukum perusahaan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000 Fuady, Munir, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991 ____________, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999 ____________, Doktrin – Doktrin Modern Dalam Corporate Law Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2002 Gautama, Sudargo, Ikhtisar Hukum Perseroan Berbagai Negara Yang Penting Bagi Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991 _____________, Komentar Atas UU Perseroan Terbatas Tahun 1995 No. 1 Perbandingan Dengan Peraturan Yang Lama, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995 Ikhwansyah, Isis, Prinsip – Prinsip Universal bagi Kontrak melalui E – Commerce dan Sistem Hukum Pembuktian Perdata dalam Tekonologi Informasi, Bandung : Elips, 2002 Irwadi, Hukum Perusahaan Suatu Telaah Yuridis Normatif, Jakarta : Mitra Karya, 2003 Kansil, C. S. T, Christine. S. T. Kansil, Pokok – Pokok Hukum Perseroan Terbatas 1995, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997 _____________, Hukum Perusahaan Indonesia aspek Hukum dalam ekonomi bagian I, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2005 _____________, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Vakti, 1991 _____________, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995


93

Mansur, Dikdik. M. Arief, Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Tekonologi Informasi, Bandung : PT. Refika Aditama, 2005 Muhammad, Abdulkadir, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991 _____________, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995 Pakpahan, Normin. S, Perseroan Terbatas Sebagai Instrument Kegiatan Ekonomi, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 2 1997 Prasetya, Rudi, Upaya Mencegah Penyalahgunaan Badan Hukum, Serangkaian Pembahasan Pembaharuan Hukum di Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993 _____________, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan Ulasan menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1995 cetakan kedua, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996 Remmelink, Jan, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003 Saliman, Abdul. R, Hermansyah, Ahmad Jalis, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2005 Sembiring, Sentosa, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2006 Simpson, Sally S, Strategy, Structure and Corporate Crime, 4 Advances in Criminological Theory, 1993 Singgih, Kejahatan Korporasi Yang mengerikan, Tangerang : Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2005 Sitompul Asri, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001 Soemitro, Rachmat, Hukum Perseroan Indonesia, Yayasan Dan Wakaf, Bandung : Eresco, 1993 Usman, Racmadi, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Bandung : Alumni, 2004


94

Widjaja, I. G. Rai, Hukum Perusahaan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1995, Jakarta : Kesaint Blanc, 2002 Wasis, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Bandung : Alumni, 1997 Yani, Ahmad, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999 _______________, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

Peraturan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M01-HT.01-10 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan

Internet Elisabeth, Flora, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata), diakses tanggal 21 Mei 2008 Nasution, Bismar (1), Makalah Kewajiban Melaksanakan RUPS Dan Saat Pembagian Deviden Menurut UU No. 1 Tahun 1995, , diakses tanggal 21 Mei 2008 Nasution, Bismar (2), Makalah kejahatan korporasi dan pertanggungjawabannya, < http : // www. Bismarnasty.wordpress.pdf >, diakses tanggal 23 Mei 2008 Nurhayati, Irna, Ulasan Tentang Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas,< http : // www.google.com >, status badan hukum PT, diakses tanggal 23 Mei 2008 Purnamasari, Irma Devita, Pendirian Perseroan Terbatas, < http : // www.google.com >, prosedur pendirian PT, diakses tanggal 10 Maret 2008


95

Rahardjo, Budi, Cyberlaw : Teritori dalam cyberspace, realitas dan virtualitas, , diakses tanggal 23 Mei 2008 Singara, Julius Indra Dwipayono, Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia, < http : // www. Legalitas.ord > diakses tanggal 23 Mei 2008 Sumarsono, Raharjo Ignasius, Informasi Elektronik Pada Electronic – Commerce Dalam Hukum Pembuktian Perdata, < http : // www. Lib.unair.ac.id >, diakses tanggal 23 Mei 2008 Wirawan, Mendirikan Perseroan Terbatas, < http : // www. Google.com > prosedur pendirian PT, diakses tanggal 23 Mei 2008

Makalah Sosialisasi Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta


1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam membangun suatu bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu tempat untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya. Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha yang relatif dominan di dalam kegiatan perekonomian Indonesia karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu : 1 1. Merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum 2. Merupakan kumpulan modal / saham 3. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya 4. Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas 5. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi 6. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas 7. Kekuasaan tertinggi berada pada RUPS

1

Irma Devita Purnamasari, Pendirian Perseroan Terbatas, prosedur pendirian PT, yang diakses pada tanggal 10 Maret 2008, hal 1


:

//

2

Perseroan Terbatas dominan dipergunakan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya disebabkan karena Perseroan Terbatas memiliki beberapa keuntungan yang membuatnya begitu menarik. Adapun keuntungan utama dari mendirikan Perseroan Terbatas ini adalah : 2

a. Kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang "terbatas" tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengijinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.

b. Masa hidup abadi Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan penyebaran. Kelebihan ini juga sangat penting dalam periode pertengahan, ketika tanah disumbangkan kepada Gereja (sebuah perusahaan) yang tidak akan mengumpulkan biaya feudal yang seorang tuan tanah dapat mengklaim ketika pemilik tanah meninggal.

2

Ibid


3

c. Efisiensi manajemen Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Selain keuntungan utama dari pendirian PT di atas, PT juga memiliki beberapa keuntungan lain yang membuat pelaku usaha lebih suka mendirikan PT yaitu : 3

a. Memungkinkan pengumpulan modal besar b. Memiliki status sebagai badan hukum c. Tanggung jawab terbatas d. Pengalihan kepemilikan lebih mudah e. Jangka waktu tidak terbatas f. Manajemen yang lebih kuat g. Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin h. Biasanya untuk Penanaman Modal Asing ( PMA ) ada fasilitas bebas pajak ( tax holiday )

3

Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, (Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2005 ), hal 104


4

Selain memiliki keuntungan utama dari mendirikan Perseroan Terbatas, mendirikan Perseroan Terbatas juga memiliki kelemahan yaitu : 4

1. Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku. 2. Pengenaan pajak ganda 3. Ketentuan perundangan yang lebih ketat 4. Rahasia perusahaan relatif kurang terjamin 5. Biasanya untuk PMA, sedikit rentan terhadap situasi dan kondisi sosial, politik, dan keamanan suatu negara.

Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau orgarnisasi usaha. 5 Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.

4

Ibid I. G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1995, ( Jakarta : Kesaint Blanc, 2002 ), hal. 1 5


5

Modal PT terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, sehingga perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Perseroan Terbatas membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak diminati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Demikian pula adanya kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham juga merupakan satu dorongan untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. 6 Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar – kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. 7 Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

6

Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 3 ayat ( 1 ) Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, ( Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2006 ), hal. 54 7


6

Menurut Sri Rejeki Hartono : “ Bentuk badan usaha Perseroan Terbatas sangat diminati oleh masyarakat karena pada umumnya Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham)”. 8

Sebagai suatu

wadah untuk melakukan kegiatan usaha, Perseroan

Terbatas didukung oleh perangkat organisasi serta tenaga manusia yang mengendalikannya. Untuk itu dibutuhkan kerangka kerja hukum yang pasti agar unit usaha ini dapat bekerja dengan produktif dan efisien. Landasan hukum diperlukan agar kerancuan hukum dapat diatasi, dan terdapat arahan hukum yang jelas bagi Perseroan Terbatas dalam melaksanakan kegiatannya.

9

Tanpa adanya

landasan hukum yang jelas maka akan membuat pihak – pihak yang ingin menanamkan modalnya dengan cara mendirikan perseroan terbatas tidak berani untuk melakukannya sebab apabila dikemudian hari terjadi suatu peristiwa hukum maka pemilik modal atau pendiri perseroan terbatas tersebut tidak dapat menyelamatkan modalnya sendiri atau setidaknya dia dapat membela dirinya. Sebenarnya Indonesia telah memiliki suatu peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perusahaan secara umum yang terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang yang terdapat di dalam Pasal 36 sampai

8

Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002 ), hal. 13 9 Normin S. Pakpahan, Perseroan Terbatas Sebagai Instrument Kegiatan Ekonomi, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 2, hal 73


7

dengan Pasal 56. Namun peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional maka lahirlah Undang – Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi lex specialis dari hukum perusahaan. 10 Setelah UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ini dilaksanakan dan menjadi landasan hukum bagi setiap orang yang ingin mendirikan perusahaan selama 12 tahun, maka pada tahun 2007 pemerintah bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jadi dengan lahirnya UU ini maka peraturan sebelum UU No. 40 Tahun 2007 ini lahir dinyatakan tidak berlaku lagi dan Perseroan Terbatas yang telah berdiri sebelum UU ini lahir harus menyesuaikan perusahaannya dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang menjadi pertimbangan lahirnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini yaitu : 11 1. Bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didorong oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 10 11

Lihat Considerans UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas huruf a Lihat Considerans UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


8

2. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang – undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. 3. Bahwa Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 4. Bahwa Undang – Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang – undang yang baru. Dengan dasar pertimbangan tersebutlah maka dikeluarkannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas agar menjadi payung hukum bagi setiap orang yang mau menanamkan modalnya atau melakukan usaha dengan cara mendirikan Perseroan Terbatas. Di dalam UU No. 40 Tahun 2007 terdapat beberapa perubahan – perubahan tentang prosedur pendirian PT yang tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995. Dalam prosedur pendirian PT dalam UU No. 40 Tahun 2007 diatur mengenai tanda tangan digital. Tanda tangan digital ini dipergunakan dalam pemberian pengesahan PT oleh Menteri Hukum dan HAM. Pemberian


9

pengesahan ini dilakukan melalui sisminbakum ( diatur di dalam Pasal 9 – Pasal 10 UU No. 40 Tahun 2007 ) yang tidak ada diatur sebelumnya di dalam UU No. 1 Tahun 1995. Dalam hal pendaftaran PT dan pengumumannya, sebelumnya di dalam UU No. 1 Tahun 1995 proses tersebut dilakukan oleh Direksi (diatur dalam Pasal 21), tetapi pada UU No. 40 Tahun 2007 proses pendaftaran PT dan pengumumannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM ( diatur dalam Pasal 29 – 30 ). Perubahan lainnya yang tidak terdapat sebelumnya di dalam UU No. 1 Tahun 1995 ini yaitu dalam RUPS. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS dapat menggunakan media elektronik yang memungkinkan para pemegang saham saling melihat dan mendengar secara langsung satu sama yang lainnya serta berpartisipasi dalam rapat.

B. Perumusan Masalah UUPT menentukan dan mengatur tentang prosedur dari pendirian PT yang baru. Hal ini perlu diketahui oleh para pihak yang ingin memperluas usahanya dan memperoleh keuntungan dengan mendirikan PT yang merupakan badan hukum yang diakui di Indonesia agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun terdapat hal – hal yang berbeda mengenai prosedur pendirian PT yang diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1995 dengan UU No. 40 Tahun 2007 yang perlu diketahui oleh semua pihak agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.


10

Dengan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana pendirian PT berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007 serta perubahan – perubahannya. 2. Bagaimana akibat hukum pendirian PT bagi pendiri PT dan pemegang saham.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut : a. Untuk mengetahui bagaimana

prosedur pendirian Perseroan Terbatas,

baik berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 maupun berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 serta perubahan – perubahannya b. Untuk mengetahui akibat hukum dari pendirian Perseroan Terbatas setelah keluarnya UU No. 40 Tahun 2007 terhadap pendiri dan pemegang saham.

2. Manfaat Penulisan Manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : a. Secara Teoritis Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah – masalah yang telah dirumuskan akan memberikan kontribusi pemikiran serta menimbulkan


11

pemahaman tentang prosedur pendirian Perseroan Terbatas yang ada dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b. Secara Praktis Secara praktis, pembahasan terhadap masalah ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca, khususnya bagi para pelaku bisnis yang memiliki keinginan untuk memperluas bisnisnya dengan mendirikan sebuah Perseroan Terbatas agar dapat mengetahui dengan jelas prosedur dari pendirian Perseroan Terbatas yang terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007. Dan juga sebagai bahan untuk kajian bagi para akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan terutama dalam bidang pendirian Perseroan Terbatas.

D. Keaslian Penulisan “Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007“ yang diangkat menjadi judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan kalaupun ada substansi pembahasannya berbeda. Penulisan skripsi ini disusun melalui referensi buku – buku, media cetak, dan elektronik serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.


12

E. Tinjauan Kepustakaan Dari kata Perseroan Terbatas dapat diartikan bahwa, kata Perseroan berasal dari kata “ Sero “, yang mempunyai arti “ Saham “. Sedangkan kata Terbatas menunjukkan adanya tanggung jawab yang terbatas. Dengan demikian Perseroan Terbatas dapat dijelaskan sebagai bentuk usaha yang modalnya terdiri dari saham – saham yang masing–masing pemegangnya atau anggotanya bertanggungjawab terbatas sampai pada nilai saham / modal yang dimilikinya. Menurut Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka ( 1 ) dinyatakan bahwa : 12 “ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut dengan Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini serta peraturan pelaksanaannya“. Selain defenisi yang disebutkan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat juga defenisi lain tentang Perseroan Terbatas yakni menurut Wasis, yang menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang modalnya dibagi – bagi atas saham – saham dengan harga nominal yang sama besarnya dan yang para pemiliknya bertanggung jawab secara terbatas sampai sejumlah modal yang disetorkan atau sejumlah saham yang dimiliki. 13

12 13

Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang Pasal 1 angka 1 Wasis, Pengantar Ekonomi Perusahaan, ( Bandung : Alumni, 1997 ), hal. 22


13

Menurut Abdulkadir Muhammad : 14 Perseroan Terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham – saham dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. PT adalah perusahaan persekutuan badan hukum. Sedangkan pengertian badan hukum tersebut menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut : 15

a. E. Utrecht Badan hukum ialah badan yang menurut hukum berkuasa ( berwenang ) menjadi pendukung hak

b. R.Subekti “ Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim”.

c. Meyers. “ Badan Hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban”

14

Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991 ), hal. 68 15 Chidir Ali, Badan Hukum, ( Bandung : Alumni, 1991 ), hal. 18


14

d. Wirjono Prodjodikoro. “ Badan Hukum adalah badan yang di samping manusia perseorangan juga dapat dianggap bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain”.

Dari batasan yang diberikan tersebut di atas ada lima hal pokok yang dapat dikemukakan disini : 16 1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum; 2. Didirikan berdasarkan perjanjian; 3. Menjalankan usaha tertentu; 4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham – saham; 5. Memenuhi persyaratan Undang – Undang. Dalam Perseroan ada dikenal pendiri dan pemegang saham. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendiri adalah orang yang mendirikan suatu lembaga atau badan hukum. Sedangkan pemegang saham ialah orang yang memiliki saham. Kepemilikan atas saham ini memberikan hak – hak kepada pemegangnya yaitu : 17 1. Hak memesan efek 2. Hak mengajukan gugatan ke pengadilan 3. Hak saham dibeli dengan harga yang wajar 4. Hak meminta ke Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS 16

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000 ), hal. 7 17 Sentosa Sembiring, Op. Cit, hal 61


15

5. Hak untuk menghadiri RUPS Selain memiliki hak, pemegang saham juga memiliki kewajiban. Adapun kewajiban dari pemegang saham adalah kewajiban untuk mengalihkan sahamnya apabila pemegang saham kurang dari 2 ( dua ) orang.

F. Metode Penulisan Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka digunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Dengan pengumpulan data secara studi pustaka ( Library Research ). Penelitian kepustakaan ( Library Research ), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku – buku perpustakaan, artikel – artikel, bahan seminar, dokumen – dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang – undangan, juga sumber – sumber atau bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini dengan cara membaca, menafsirkan, mambandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007.

G. Sistematika Penulisan Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per


16

bab yang saling berangkaian satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : BAB I

Berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, yang kemudian diakhiri oleh sistematika penulisan.

BAB II

Merupakan suatu bab yang membahas tentang pendirian PT menurut UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007 dimana di dalamnya diuraikan mengenai pengertian PT, prosedur pendirian PT menurut UU No. 1 Tahun 1995 dan prosedur pendirian PT menurut UU No. 40 Tahun 2007 dimulai dengan pembuatan

akta

pendirian,

pengesahan,

pengumuman

dan

pendaftaran. BAB III

Merupakan suatu bab yang membahas tentang Perubahan – perubahan dalam pendirian Perseroan Terbatas setelah keluarnya UU No. 40 Tahun 2007 dimana di dalamnya diuraikan tentang pendirian perseroan, tata cara pendirian perseroan, anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar perseroan serta daftar perseroan dan pengumuman.


17

BAB IV

Merupakan suatu bab yang membahas tentang Akibat hukum pendirian PT setelah UU No,. 40 Tahun 2007 dimana di dalamnya diuraikan tentang akibat hukum bagi pendiri PT dan akibat hukum bagi pemegang saham.

BAB V

Merupakan kesimpulan dari bab – bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran – saran yang mungkin berguna bagi pihak – pihak yang ingin mendirikan PT dan juga bagi orang – orang yang membacanya.


18

BAB II PENDIRIAN PT MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1995 DAN UU NO. 40 TAHUN 2007

A. Pengertian PT Kata “ perseroan “ menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “ terbatas “ menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.

18

Jadi perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha

atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia dimana pemegang saham bertanggung jawab sebatas nilai nominal saham yang diambil dan dimilikinya. Terhadap Perseroan Terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut: 19 Dalam bahasa Inggris disebut dengan limited ( Ltd ) Company, atau Limited Liability Company, ataupun Limited Corporation. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Naam Looze Vennotschap atau disingkat NV. Dalam bahasa Jerman disebut dengan Gesellschaft mit Bescchanrker Haftung. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan Sociedad De Responsabilidad Limitada. Menurut Abdulkadir Muhammad, Perseroan Terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham – saham dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas adalah perusahaan badan hukum. 20

18

Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hal. 68 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991 ), hal 1 20 Abdulkadir Muhammad, Loc. Cit, hal 68 19


19

Bentuk Perseroan Terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. 21 Menurut Undang – Undang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa : 22 “ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut dengan Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari batasan yang diberikan tersebut di atas ada lima unsur Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut : 23 1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum; 2. Didirikan berdasarkan perjanjian; 3. Menjalankan usaha tertentu; 4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham – saham; 5. Memenuhi persyaratan Undang – Undang.

1. Perseroan Terbatas Merupakan suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, yang berarti Perseroan Terbatas adalah subjek hukum dimana Perseroan Terbatas sebagai suatu badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. 21

I. G. Rai Widjaja, Op. Cit, hal 1 Lihat UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 23 Ahmad Yani & Gunawan, Op. Cit, hal 7 22


20

Undang-Undang yang telah memberikan perseroan sebagai badan hukum atau “persona standi in judicio” telah membuat keberadaan perseroan sebagai subyek hukum mandiri yang berarti hukum memberikan padanya hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki manusia. Artinya, perseroan itu dapat mempunyai harta kekayaan sendiri, hak-hak dan melakukan perbuatan serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. 24 Oleh karena itu sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Dengan adanya kedudukan mandiri dari perseroan itu, bila terjadi pergantian Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris, maka tidak membuat perseroan berubah dari kieberadaannya sebagai “persona standi in judicio.” 25 Dalam melakukan kegiatan yang dilihat bukan perbuatan pengurusnya tetapi yang harus diperhatikan adalah perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah perseroan. 26

Mengenai definisinya, badan hukum atau legal entity atau legal person dalam Black’s Law Dictionary dinyatakan sebagai a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents. 27 Sementara dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana

24

Bismar Nasution ( 1 ), Makalah Kewajiban Melaksanakan RUPS Dan Saat Pembagian Deviden Menurut UU No. 1 Tahun 1995, < http : // www. Bismarnasty.wordpress. pdf >, yang diakses pada tanggal 21 Mei 2008, hal 2 25 Ibid 26 Ahmad Yani & Gunawan, Loc. Cit, hal 7 27 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary-Abridged Seventh Edition, ( St. Paul Minn : West Publishing Co, 2000 ), hal. 726


21

pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang. 28

Sedangkan badan hukum itu oleh beberapa para ahli hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Chidir Ali antara lain memberikan batasan sebagai berikut : 29

a. E. Utrecht Badan hukum ialah badan yang menurut hukum berkuasa ( berwenang ) menjadi pendukung hak

b. R.Subekti “ Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim”.

c. Meyers. “ Badan Hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban”

28

Irna Nurhayati, Ulasan Tentang Status Badan HukumPerseroan Terbatas Menurut UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas,< http : // www,google.com >, status badan hukum PT, yang diakses pada tanggal, 23 Mei 2008, hal 1 29 Chidir Ali, Op. Cit, hal. 18


22

d. Wirjono Prodjodikoro “ Badan Hukum adalah badan yang di samping manusia perseorangan juga dapat dianggap bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain”. Badan hukum mempunyai karakteristik yaitu :30 a. Memiliki kekayaan yang terpisah Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya, segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itupun tidak dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi. Kendatipun mendapat pinjaman dana dari pengurus atau pendirinya atau jika BUMN mendapat suntikan dana dari Negara, pinjaman atau suntikan dana itu tetap dihitung sebagai hutang badan hukum itu. Dalam anggaran dasar biasanya ditentukan jumlah kekayaan badan hukum. Dalam hubungan bisnis dengan pihak ketiga, badan hukum itu bertindak sendiri untuk kepentingannya sendiri yang diwakili oleh pengurusnya sebagaimana diatur dalam

30

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995 ), hal. 63


23

anggaran dasar. Apabila mendapat keuntungan maka keuntungan itu menjadi kekayaan milik badan hukum itu. Sebaliknya, apabila menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung sendiri oleh badan hukum dari kekayaan yang dimilikinya.

b. Mendapat pengesahan dari Menteri Badan hukum harus mendapat pengesahan secara resmi dari Menteri. Bagi badan hukum PT, anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 7 ayat ( 6 ) UU No. 1 Tahun 1995 yang saat ini diatur di dalam Pasal 9 – 10 UU No. 40 Tahun 2007). Bagi badan hukum koperasi anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Koperasi ( Pasal 10 ayat ( 2 ) UU No. 25 Tahun 1992 ). Bagi badan hukum Perum anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Keuangan ( UU No. 19 Tahun 1960 ), dan bagi badan hukum Perusahaan Perseroan ( Persero ) anggaran dasarnya juga disahkan oleh Menteri Keuangan ( PP No. 12 Tahun 1969 ) yang mewakili negara sebagai pemilik modal.

Pengesahan oleh Menteri merupakan pembenaran bahwa anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang UU, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Di samping itu pengesahan juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu pula badan usaha yang bersangkutan memperoleh status badan hukum dan dengan demikian memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya.


24

c. Direksi sebagai wakil dari badan hukum dalam menjalankan perusahaan Badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia berdasarkan hukum yang berlaku. Agar dapat berbuat hukum diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya, sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Artinya perbuatan pengurus adalah perbuatan badan hukum. Perbuatan pengurus tersebut selalu mengatasnamakan badan hukum, bukan atas nama pribadi pengurus. Segala kewajiban yang timbul dari perbuatan pengurus adalah kewajiban badan hukum yang dibebankan pada harta kekayaan badan hukum. Sebaliknya pula, segala hak yang diperoleh dari perbuatan pengurus adalah hak badan hukum yang menjadi kekayaan badan hukum. Perusahaan badan hukum merupakan subjek hukum yang diurus atau dikelola oleh pengurus yang disebut direksi. Direksi ini dapat terdiri dari 1 orang atau beberapa orang. Jika terdiri dari beberapa orang satu diantaranya bertindak sebagai Direktur Utama perusahaan badan hukum yang membawahi direktur – direktur. Struktur tugas dan wewenang serta tanggung jawab Direksi selaku pengelola yang mewakili perusahaan badan hukum diatur dalam anggaran dasar.


25

Sedangkan menurut Soenawar Soekowati karakteristik dari badan hukum adalah: 31

a. Terkumpulnya jadi satu hak – hak subjektif untuk suatu tujuan tertentu dengan cara yang demikian, sehingga kekayaan yang bertujuan itu dapat dijadikan objek tuntutan hutang – hutang tertentu. b. Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan kepentingan yang dilindungi itu harus bukan kepentingan satu orang atau beberapa orang saja. c. Meskipun kepentingan itu tidak terletak pada orang – orang tertentu, namun kepentingan itu harus stabil, artinya tak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, tetapi untuk jangka waktu yang panjang. d. Harus dapat ditujukan suatu harta kekayaan yang tersendiri, yang tidak saja untuk objek tuntutan tetapi juga yang dapat dianggap oleh hukum sebagai upaya pemeliharaan kepentingan – kepentingan tersebut yang terpisah dari kepentingan anggota – anggotanya.

Sebagai badan hukum atau artificial person, Perseroan Terbatas mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui “ wakilnya “. Untuk itu ada yang disebut dengan “ agent “ , yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan. Perseroan Terbatas mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau natural

31

Chidir Ali, Op. Cit, hal 97


26

person atau naturlijke person, dapat menggugat ataupun digugat, dapat membuat keputusan dan mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia. 32 Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memenuhi persyaratan sebagai berikut : 33 a. Organisasi yang teratur Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ), Direksi, dan Komisaris ( Pasal 1 ayat ( 2 ) Undang – Undang Perseroan Terbatas ). Keteraturan organisasi perusahaan dapat diketahui melalui ketentuan Undang – Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi dan Peraturan – peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu. b. Harta kekayaan yang dipisahkan Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi perseroannya, berupa modal yang berasal dari pemasukan harta kekayaan lainnya baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang merupakan milik perseroan. Pasal 31 ayat ( 1 ) dan dihubungkan dengan Pasal 34 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa harta kekayaan perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.

32

Racmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, ( Bandung : Alumni, 2004 ), hal 50 33 Ibid


27

c. Mempunyai tujuan tertentu Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, Perseroan Terbatas mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Karena itu, kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan Terbatas dilakukan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 15 ayat ( 1 ) huruf b UUPT dinyatakan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perudang – undangan yang berlaku ditetapkan dalam anggaran dasar. Berhubung Perseroan Terbatas menjalankan perusahaan, kegiatan Perseroan Terbatas diharapkan dapat mendatangkan keuntungan atau laba. d. Melakukan hubungan hukum sendiri Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, Direksi berada dalam pengawasan Dewan Komisaris, yang dalam hal – hal tertentu membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut.

2. Perseroan Terbatas didirikan Berdasarkan Perjanjian Kemudian

disebutkan

pula

bahwa

Perseroan

Terbatas

didirikan

berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang – orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk


28

Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 7 ayat ( 1 ) UUPT menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh dua ( 2 ) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Rumusan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian sebagai mana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Sebagai perjanjian “ khusus “ yang bernama, perjanjian pembentukan Perseroan Terbatas ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat – syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, disamping ketentuan khusus yang diatur dalam UUPT tersebut. Perjanjian pendirian Perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta pendirian. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak – hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut. Hak – hak dan kewajiban tersebut merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan anggaran dasar perseroan sebagaimana ditegaskan kembali di dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) UUPT. 34

3. Menjalankan Usaha Tertentu Perseroan Terbatas sebagai suatu badan usaha harus menjalankan kegiatan usaha. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas adalah dalam bidang perekonomian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Kegiatan usaha yang

34

Ahmad Yani & Gunawan, Op. Cit, hal. 11


29

dilakukan oleh Perseroan Terbatas haruslah kegiatan usaha yang halal, artinya kegiatan Perseroan Terbatas harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan Terbatas serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Perseroan tidak dapat didirikan dan dijalankan jika tidak memiliki tujuan dan kegiatan usaha yang jelas. 35

4. Memiliki Modal yang terbagi dalam Saham – saham Sebagai suatu badan hukum yang independen, dengan hak – hak dan kewajiban – kewajiban mandiri, lepas dari hak – hak dan kewajiban – kewajiban para pemegang sahamnya maupun para pengurusnya, perseroan jelas harus memiliki harta kekayaan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya serta untuk melaksanakan hak – hak dan kewajiban – kewajibannya. Untuk itu pada saat perseroan didirikan, bahkan sebelum permohonan pengesahan akta pendirian perseroan ke Menteri Hukum dan HAM, para pendiri telah harus menyetorkan sekurang – kurangnya 50 % dari seluruh modal yang ditempatkan atau dikeluarkan perseroan yang diambil bagian oleh para pendiri. 36

5. Memenuhi Persyaratan Undang - Undang Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan UUPT dan peraturan pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya. Hal ini menunjukkan bahwa UUPT menganut sistem tertutup ( closed system ). 37

35

Ibid Ibid 37 Ibid, hal. 9 – 13 36


30

B. Prosedur Pendirian PT Menurut UU No. 1 Tahun 1995 1. Akta Pendirian Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan orang disini adalah orang perseorangan atau badan hukum. Di Jepang, dalam UU perseroannya disebutkan, untuk mendirikan Perseroan Terbatas yang dikenal dengan sebutan Kabushiki Kaisha, setidak – tidaknya 7 ( tujuh ) orang pendiri harus menandatangani Akta Pendirian, yang harus disahkan oleh Notaris. Sedang di Amerika Serikat, sesuai dengan system pemerintahannya yang bersifat Federal, maka ketentuan Hukum Perseroannya pun berbeda antara satu negara bagian

dengan negara bagian

lainnya. Misalnya di negara bagian Columbia ( District of Columbia ), PT dikenal dengan istilah Joint Stock Corporation. Menurut UU yang berlaku di distrik ini, untuk mendirikan PT setidak – tidaknya harus ada 3 orang yang telah berusia 18 tahun. 38 Sedangkan di dalam Pasal 2.64 BW baru Belanda dijelaskan, badan hukum ( Rechtpersoon ) ialah suatu badan hukum yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. 39 Dalam Undang – Undang tentang Perseroan ini berlaku prinsip bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Apabila setelah perseroan disahkan ( oleh Menteri Hukum dan HAM RI ) kemudian

38

Sudargo Gautama, Ikhtisar Hukum Perseroan Berbagai Negara Yang Penting Bagi Indonesia, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991 ), hal. 1 39 Rachmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf, ( Bandung : Eresco, 1993 ), hal. 10


31

jumlah pemegang saham menjadi kurang dari dua orang ( perseorangan / badan hukum ), maka dalam waktu enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain (yang tidak merupakan kesatuan harta). 40 Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, untuk dapat mendirikan Perseroan Terbatas paling sedikit harus ada dua orang, bila kurang dari jumlah tersebut adalah tidak mungkin sebab satu orang bukan merupakan perjanjian. Jadi harus ada orang lain yang diajak mengadakan perjanjian, sehingga ada kata sepakat untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Dalam hal ini sangat terbuka kemungkinan jumlah orang yang mendirikan Perseroan Terbatas tidak dibatasi maksimalnya. Salah satu yang penting seperti yang telah disebutkan tadi terdapat kata sepakat, karena itu sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. 41 Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) UU No. 1 Tahun 1995 ditetapkan, bahwa perjanjian itu dilakukan dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Jika diperhatikan ketentuan tersebut bukanlah suatu kewajiban hukum, sebab perjanjian yang dilakukan di bawah tangan tetap sah asalkan memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu : a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan c. Suatu hal tertentu 40 41

I. G. Rai Widjaja, Op. Cit, hal. 14 Ibid.


32

d. Suatu sebab yang halal Dalam hukum pembuktian akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna, artinya bahwa apa yang tertulis di dalam akta tersebut harus dapat dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Pendirian Perseroan Terbatas diawali dengan pembuatan perjanjian tertulis oleh para pihak, yang kemudian dituangkan dalam akta otentik yang dibuat di hadapan seorang notaris. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian Perseroan Terbatas, yang berisikan anggaran dasar merupakan keterangan lainnya diperlukan dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas. Tanpa adanya akta pendirian maka suatu PT tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 yaitu untuk memperoleh pengesahan harus dilampirkan akta pendirian perseroan. Dalam akta pendirian juga harus memuat Anggaran Dasar. Sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan telah berdiri dan hubungan antara para pendiri adalah hubungan kontraktual karena pereseroan belum memperoleh status badan hukum. 42 Para pendiri PT yang melakukan perbuatan hukum sebelum pengesahan diperoleh akan menjadi “ personal liable “ apabila oleh perseroan terbatas tidak diambil oper kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1995. 43

42

C.S.T. Kansil & Christine S. T. Kansil, Pokok – Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995, ( Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997 ), hal 35 43 Sudargo Gautama, Komentar Atas UU Perseroan Terbatas Tahun 1991 No. 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama, ( Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995 ), hal. 14


33

Oleh karena hubungan para pendiri masih bersifat kontraktual, maka bagi pihak ketiga di luar perseroan apabila ingin mengadakan perbuatan hukum dengan perseroan yang belum disahkan menjadi badan hukum, perlu memperhatikan hal – hal yang tercantum pada Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa perbuatan hukum oleh para pendiri untuk kepentingan perseroan yang dilakukan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah menjadi badan hukum, dengan syarat – syarat yaitu : 1. Perseroan secara tegas menerima semua perjanjian 2. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan tanggung jawab yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri. 3. Atau perseroan mengukuhkan secara tertulis atas semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Apabila ketiga hal di atas oleh perseroan tidak diterima maka segala perbuatan hukum meskipun atas nama perseroan, sebelum pengesahan menjadi badan hukum menjadi tanggung jawab secara pribadi dari masing – masing pendiri yang melakukannya. Oleh karena itu perbuatan hukum tersebut perlu disetujui semua pendiri / pemegang saham dan direksi perseroan dengan menandatangani semua dokumen perbuatan hukum yang telah disepakati supaya dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan. Kewenangan perseroan untuk mengukuhkan perbuatan hukum di atas ada pada Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ), tetapi mengingat bahwa RUPS belum bisa diselenggarakan segera setelah perseroan disahkan maka pengukuhan


34

dilakukan oleh seluruh pendiri atau pemegang saham dan direksi perseroan. Selama belum dikukuhkan, baik karena perseroan tidak jadi didirikan atau disahkan atau pun perseroan tidak melakukan pengukuhan, maka perseroan tidak terikat. Adapun perbuatan hukum yang harus dicantumkan oleh pendiri dalam akta pendirian yaitu : 44 1. Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian. Perbuatan hukum yang dimaksud antara lain mengenai penyetoran saham dalam bentuk atau cara lain dari uang tunai. 2. Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat ( a ) dilekatkan pada akta pendirian. Yang dimaksud dengan “ dilekatkan “ adalah semua dokumen yang memuat perbuatan hukum yang terkait dengan pendirian perseroan yang bersangkutan harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian. Penyatuan dilakukan dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian. 3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan. Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat a tidak dicantumkan dalam akta pendirian dan atau 44

C.S.T. Kansil & Christine S. T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia aspek hukum dalam ekonomi bagian 1, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005 ), hal 120


35

tidak dilampirkan sesuai ketentuan ayat ( 2 ), maka perbuatan hukum tersebut hanya mengikat perseroan apabila dikukuhkan menurut ketentuan Pasal 11 ( Pasal 10 ) UU No. 1 Tahun 1995. Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila : 45 a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga. b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Ketentuan ini mengatur tata cara yang harus ditempuh untuk mengalihkan kepada perseroan hak dan atau tanggung jawab yang timbul dari perbuatan hukum pendiri yang dibuat setelah perseroan didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum, melalui penerimaan secara tegas, pengambilalihan hak serta tanggung jawab dan pengukuhan perbuatan hukum dimaksud. d. Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing – masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut

45

Ibid


36

bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Kewenangan

perseroan

untuk

mengukuhkan

perbuatan

hukum

sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) di atas ada pada RUPS. Tetapi mengingat bahwa RUPS biasanya belum dapat diselenggarakan segera setelah perseroan disahkan maka pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham dan direksi. Selama belum dikukuhkan, baik karena perseroan tidak jadi didirikan atau disahkan ataupun karena perseroan tidak melakukan pengukuhan, maka perseroan tidak terikat (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1995). Akta pendirian perseroan ini mempunyai fungsi intern dan ekstern. Fungsi intern, yaitu sebagai aturan main para pemegang saham dan organ perseroan. Sedang fungsi ekstern terhadap pihak ketiga sebagai identitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang berhak atas nama Perseroan Terbatas. 46 Dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa : 47 1. Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain sekurang – kurangnya : a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri b. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama sekali diangkat; dan 46 47

C.S.T. Kansil & Christine S. T. Kansil, Op. Cit, hal 34 Lihat UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT, Pasal 8


37

c. Nama pemegang saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian. 2. Akta pendirian tidak boleh memuat a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham, dan b. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1995 ini, di dalam akta pendirian Perseroan Terbatas harus secara jelas menyebutkan identitas persero, identitas anggota Direksi dan Komisaris yang pertama sekali diangkat, dan keterangan mengenai nama persero yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, nilai nominal saham, atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Akta pendirian juga harus memuat identitas pendiri dan organ Perseroan Terbatas, sehingga dari sini dapat diketahui kewarganegaraan pendiri dan organ Perseroan Terbatas, apakah Warga Negara Indonesia, atau warga negara asing. Di samping itu, juga harus memperhatikan unsur alih teknologi dan pengetahuan jika mempekerjakan warga negara asing. Memang, pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas didirikan oleh Warga Negara Indonesia, tetapi kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang Undang – Undang


38

yang mengatur bidang usaha Perseroan Terbatas tersebut diatur dengan Undang – Undang tersendiri. 48 Anggaran dasar juga merupakan bagian dari akta pendirian Perseroan Terbatas. Sebagai bagian dari akta pendirian, anggaran dasar memuat aturan main dalam perseroan yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak – pihak dalam anggaran dasar, baik perseroan itu sendiri, pemegang saham ataupun pengurus. Anggaran dasar Perseroan Terbatas baru berlaku bagi pihak ketiga setelah akta pendirian perseroan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun yang wajib dimuat dalam anggaran dasar perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1995 meliputi : 49 1. Nama dan tempat perseroan 2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peratuan perundang – undangan yang berlaku 3. Jangka waktu berdirinya perseroan 4. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor; 5. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak – hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; 6. Susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris; 7. Penempatan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; 48 49

Racmadi Usman, Op. Cit, hal 59–61 Ibid, hal 68 – 69


39

8. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian sementara anggota Direksi dan Komisaris; 9. Tata cara penggunaan dan pembagian deviden; dan 10. Ketentuan – ketentuan lain menurut UU No. 1 Tahun 1995.

2. Pengesahan Undang – Undang Perseroan Terbatas mewajibkan pengesahan akta pendirian suatu Perseroan Terbatas oleh Menteri sebelum Perseroan Terbatas tersebut dapat memiliki status badan hukum, sebagai suatu subjek mandiri dalam hukum, yang memiliki hak – hak, kewajiban – kewajiban dan harta kekayaan tersendiri. Saat pengesahan tersebut merupakan satu – satunya saat mulai berlakunya sifat kemandirian tersebut. Untuk memperoleh suatu pengesahan, para pendiri oleh kuasanya mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa : 50 1. Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain sekurang – kurangnya : a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri b. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama sekali diangkat; dan

50

Lihat UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT, Pasal 8


40

c. Nama pemegang saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian. 2. Akta pendirian tidak boleh memuat a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham, dan b. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Adapun yang wajib dimuat dalam anggaran dasar perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1995 meliputi : 51 1.

Nama dan tempat perseroan

2.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peratuan perundang – undangan yang berlaku

3.

Jangka waktu berdirinya perseroan

4.

Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor;

5.

Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak – hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

6.

Susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;

7.

Penempatan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

8.

Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian sementara anggota Direksi dan Komisaris;

51

Racmadi Usman, Op. Cit, hal 68 – 69


41

9.

Tata cara penggunaan dan pembagian deviden; dan

10.

Ketentuan – ketentuan lain menurut UU No. 1 Tahun 1995. Pengesahan akta pendirian perseroan diberikan dalam waktu paling lama

60 hari setelah permohonan diterima. Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasannya. Dalam KUH Dagang tidak ada ketentuan jangka waktu, sehingga tidak mustahil jika dalam kenyataannya akta pendirian yang dimohonkan itu baru disahkan setelah lebih dari jangka waktu 60 hari. Undang – Undang No. 1 Tahun 1995 memberikan batas jangka waktu dan ini membuktikan bahwa pemerintah akan sungguh – sungguh memberikan pelayanan yang wajar. Menurut pemerintah ketentuan yang demikian bermaksud menyederhanakan tata cara pendirian Perseroan Terbatas. Dan dengan catatan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dilakukan pengesahan ataupun penolakan, pemerintah telah melakukan pelanggaran dan dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal 7 ayat (6) UU No. 1 Tahun 1995 ditegaskan Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri. Pengesahan adalah merupakan syarat mutlak. Namun, bukan saja pada waktu pendirian saja dimohonkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM, tetapi untuk setiap perubahan dari anggaran dasar harus pula dimintakan pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM. 52 Sebab jika tidak demikian, maka lembaga pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM

52

Lihat Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Pasal 36 ayat ( 4 )


42

sebagai lembaga pengontrol tidak akan mempunyai kekuatan efektif. Karena itu untuk setiap perubahan anggaran dasar, maka ketentuan perubahan tersebut barulah berlaku efektif manakala perubahan tersebut sudah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM. Dalam anggaran dasar ada 2 ( dua ) ketentuan yang dicantumkan dalam anggaran dasar, yang sebenarnya bukan bagian dari anggaran dasar. Adapun 2 (dua) ketentuan tersebut adalah : 53 a. Tentang susunan pemegang saham yang biasanya dicantumkan / tercantum dalam anggaran pada awal pendirian PT b. Tentang susunan pengurus yang biasanya dicantumkan dalam anggaran dasar PT pada waktu asal pendirian PT. Manakala terjadi perubahan mengenai kedua hal tersebut, tidaklah perlu dimohonkan pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM, melainkan cukup diperkuat dengan Akta Berita Acara RUPS. 54 Tidak semua perubahan anggaran dasar memerlukan pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM, melainkan menurut Pasal 15 ( 2 ) yang diperlukan pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM dalam hal : a. Nama perseroan b. Maksud dan tujuan perseroan c. Kegiatan usaha perseroan

53

Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan Ulasan menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1995 cetakan kedua, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996 ), hal 153 54 Ibid


43

d. Jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu. e. Besarnya modal dasar f. Pengurusan modal ditempatkan dan disetor g. Status perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya. Sedangkan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ditolak apabila : 55 a. Bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran Dasar b. Isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, atau c. Ada sanggahan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

3. Pendaftaran Menurut ketentuan Pasal 21 Undang – Undang No. 1 Tahun 1995, kewajiban untuk melakukan pendaftaran tersebut dibebankan kepada Direksi Perseroan. Akta pendirian dan surat pengesahan dari Menteri Kehakiman wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dalam waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah pengesahan. Adapun yang wajib didaftarkan adalah :

55

Ibid, hal 154.


44

1. Akta pendirian beserta surat pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM; 2. Akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri atas perubahan – perubahan yang disyaratkan persetujuannya; 3. Akta perubahan anggaran dasar beserta laporan yang disampaikan kepada Menteri atas perubahan – perubahan yang disyaratkan pelaporannya kepada Menteri. 56

4.Pengumuman Perseroan yang telah didaftar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1995 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Permohonan pengumuman perseroan dilakukan direksi dalam waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak pendaftaran. Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

C. Prosedur Pendirian PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007 1. Akta Pendirian Di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, prosedur pendirian PT juga tidak banyak berubah dengan prosedur pendirian PT yang ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1995. Prosedur pendirian PT di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT diatur di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 (delapan pasal). 56

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999 ), hal. 31


45

Menurut Pasal 7 ayat ( 1 ) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, dikatakan bahwa “ Perseroan didirikan minimal oleh 2 ( dua ) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia “. 57 Pada prinsipnya, sebagai badan hukum, maka pendirian Perseroan memang harus dilakukan dengan perjanjian dengan lebih dari 1 ( satu ) orang pendiri atau pemegang saham yakni dengan bantuan Notaris di daerah hukum tempat dimana para pendiri berada. Menurut Undang – Undang ini, yang dimaksud dengan “ orang “ adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun yang asing atau badan hukum Indonesia atau asing. 58 Pada saat Perseroan didirkan, setiap pendiri Perseroan wajib mengambil saham. 59 Alasan mengambil bagian saham pada “ Perseroan Baru “ adalah para pemegang saham dari Perseroan yang meleburkan diri sedangkan pendiri dari “ Perseroan Baru “ yang didirkan dalam rangka peleburan adalah badan hukum Perseroan yang meleburkan diri. 60 Apabila Perseroan memperoleh status badan hukum pemegang sahamnya menjadi kurang dari 2 ( dua ), dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. 61 Setelah jangka waktu 6 ( enam ) bulan dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 ( dua ) orang, maka keadaan ini akan berpengaruh pada pertanggung jawaban, yakni pemegang

57

Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 7 ayat ( 1 ) Disampaikan dalam perkuliahan Hukum Dagang I oleh Mulhadi 59 Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 7 ayat ( 2 ) 60 Dikutip dari Sosialisasi Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada tanggal 22 Agustus 2007 di Puri Agung, Jakarta. 61 Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 7 ayat ( 5 ) 58


46

saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

62

Akan tetapi, menurut Pasal 7 ayat ( 7 )

UU No. 40 Tahun 2007, ketentuan pemegang saham minimal 2 ( dua ) orang atau lebih tidak berlaku bagi : a. Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh negara; b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tentang Pasar Modal. Berbeda dengan UUPT Tahun 2007 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat ( 7 ) di atas, maka UUPT Tahun 1995 ( Pasal 7 ayat ( 5 ) ) mengatur bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 ( dua ) orang atau lebih atau minimal memiliki 2 ( dua ) orang pemegang saham tidak berlaku bagi Perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Ketentuan Pasal 7 ayat ( 7 ) UUPT Tahun 2007 tentu saja mengandung makna berbeda dengan ketentuan Pasal 7 ayat ( 5 ) UUPT Tahun 1995. Hal ini berarti bahwa tidak semua BUMN yang dikecualikan untuk memiliki pemegang saham kurang dari 2 ( dua ) orang tetapi hanya BUMN yang berstatus Persero (Perusahaan Persero) yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh negara. Menurut UUPT Tahun 2007 ini, pengecualian itu diperluas, tidak hanya bagi BUMN berstatus Persero tetapi juga termasuk dalam hal ini Perseroan Terbatas yang khusus bergerak di bidang bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga

62

Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 7 ayat ( 6 )


47

penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tentang Pasar Modal. Akta pendirian PT memuat anggaran dasar dan keterangan “lain“ berkaitan dengan pendirian Perseroan. Bila para pendiri tidak memiliki waktu luang dalam pembuatan akta pendirian, para pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Adapun keterangan “ lain “ memuat sekurang – kurangnya : 63 a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan. b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

2. Pengesahan Agar Perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri secara bersama – sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri ( Menteri Hukum dan HAM ) mengenai pengesahan badan hukum

63



48

Perseroan. Pengajuan permohonan pengesahan dilakukan dengan melampirkan akta pendirian yang di dalamnya terdapat anggaran dasar dari perusahan. Anggaran dasar memuat sekurang – kurangnya : 64 a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan c. Jangka waktu berdirinya Perseroan d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak – hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden Anggaran dasar tidak boleh memuat : 65 a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham, dan b. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pribadi atau pihak lain

64 65

Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 15 ayat ( 1 ) Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 15 ayat ( 3 )


49

Pengajuan permohonan itu dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian ( Akta Notaris Model I ) yang memuat sekurang – kurangnya: 66 a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan b. Jangka waktu berdirinya Perseroan c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor e. Alamat lengkap Perseroan Permohonan pengesahan Perseroan tidak boleh memakai nama yang : 67 a. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan / atau kesusilaan c. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan d. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri e. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau f. Mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

66 67



50

Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri. Notaris mengajukan permohonan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. 68 Permohonan diajukan oleh Notaris melalui Sisminbakum

69

dengan cara mengisi Format Isian Akta Notaris ( FIAN ) model I

setelah pemakaian nama disetujui Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. 70 . Di dalam Pasal 4 PERMEN KEHAKIMAN & HAM No. M – 01 – HT. 01 – 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan dikatakan bahwa Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyatakan tidak berkeberatan atau menolak permohonan yang diajukan dan dilakukan langsung melalui Sisminbakum. Jika FIAN dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen

68

Lihat peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M-01-HT.01-10 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, Pasal 2 69 Sisminbakum atau Sistem Administrasi Badan Hukum adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan dan proses pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 70 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M-01HT.01-10 tahun 2007, Loc. Cit, Pasal 3 ayat ( 1 )


51

pendukung dan dibuktikan dengan tanda terima. Dokumen pendukung yang dimaksud adalah : 71 a. Salinan akta pendirian Perusahaan dan salinan akta perubahan pendirian Perseroan, jika ada; b. Salinan akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan; c. Bukti pembayaran biaya untuk: 1) Persetujuan pemakaian nama; 2) Pengesahan badan hukum Perseroan; dan 3) Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia d. Bukti setor modal Perseroan berupa: 1) Slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersamasama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang; 2) Keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak; 3) Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero; atau

71

Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 7


52

4) Neraca dari Perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal. e. Surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari Pengelola Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan f. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 7 (tujuh) hari, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan. Pengesahan badan hukum Perseroan ditandatangani secara elektronik. Bentuk tanda tangan ternyata mempunyai variasi yang cukup banyak, tidak baku harus berupa tanda tangan dengan tinta, sehingga tanda tangan elektronik (termasuk di dalamnya tanda tangan digital) sah sebagai tanda tangan sepanjang proses cryptography dilaksanakan dengan benar. 72 Apabila di kemudian hari terjadi suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh sebuah PT, maka seluruh dokumen yang dimiliki oleh PT dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah termasuk juga tanda tangan elektronik yang digunakan dalam pengesahan PT tersebut. Black’s Law Dictionary menyebutkan kejahatan korporasi atau corporate crime adalah any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or

72

Raharjo Ignasius Sumarsono, Informasi Elektronik Pada Electronic - Commerce Dalam Hukum Pembuktian Perdata, < http : // www. Lib.unair.ac.id >, yang diakses pada tanggal 23 Mei 2008, hal 1


53

employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as “white collar crime. 73 Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan padasuatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut sebagai “kejahatan kerah putih”. Sally. A. Simpson yang mengutip pendapat John Braithwaite menyatakan kejahatan korporasi adalah : 74 "conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law". Aparat penegak hukum, seperti kepolisian juga pada umumnya lebih sering menindak aksi-aksi kejahatan konvensional yang secara nyata dan faktual terdapat dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Ada beberapa beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. 75 1. Kejahatan-kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat hanyalah kejahatankejahatan konvensional. Penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas aparat kepolisian sebagian besar didasarkan atas laporan anggota masyarakat, sehingga kejahatan yang ditangani oleh kepolisian juga turut bersifat konvensional.

73

Henry Campbell Black, Op. Cit, hal. 339. Sally S. Simpson, Strategy, Structure and Corporate Crime, ( 4 Advances in Criminological Theory, 1993 ), hal 171 75 Bismar Nasution ( 2 ), Makalah kejahatan korporasi dan pertanggung jawabannya, , yang diakses pada tanggal 23 Mei 2008, hal 2 74


54

2. Pandangan masyarakat cenderung melihat kejahatan korporasi atau kejahatan kerah putih bukan sebagai hal-hal yang sangat berbahaya,dan juga turut dipengaruhi. 3. Pandangan serta landasan hukum menyangkut siapa yang diakui sebagai subjek hukum pidana dalam hukum pidana Indonesia. 4. Tujuan dari pemidanaan kejahatan korporasi adalah lebih kepada agar adanya perbaikan dan ganti rugi, berbeda dengan pemidanaan kejahatan lain yang konvensional yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum. 5. Pengetahuan aparat penegak hukum menyangkut kejahatan korporasi masih dinilai sangat minim, sehingga terkadang terkesan enggan untuk menindaklanjutinya secara hukum. 6. Kejahatan korporasi sering melibatkan tokoh-tokoh masyarakatdengan status sosial yang tinggi. Hal ini dinilai dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Berdasarkan KUHP, pembuat Undang – Undang

akan merujuk pada

pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu. 76 Sehingga, jika KUHP Indonesia saat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, namun hanya dimungkinkan pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi.

76

Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, ( Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003 ), hal. 98.


55

Sistem hukum pembuktian sampai saat ini masih menggunakan ketentuan hukum yang lama, yang belum mampu menjangkau pembuktian atas kejahatan – kejahatan yang berlaku di cyberspace. 77 Cyberspace adalah dunia maya dimana tidak ada lagi batas ruang dan waktu. 78 Hal ini perlu diatur sebab penggunaan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan mulai dikenal beberapa tahun belakangan ini dan dengan cepat meluas, terutama di negara – negara maju. Dengan perdagangan lewat internet ini berkembang pula bisnis virtual, seperti virtual store dan virtual company di mana pelaku bisnis menjalankan bisnis dan perdagangan melalui media internet 79 dan tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional yang nyata. 80 Beberapa hal yang mungkin masuk antara lain adalah hal-hal yang terkait dengan kejahatan di dunia maya (cybercrime), penyalahgunaan penggunaan komputer, hacking, membocorkan password, electronic banking, pemanfaatan internet untuk pemerintahan (egovernment) dan kesehatan, masalah HaKI, penyalahgunaan nama domain, dan masalah privasi. 81 Kejahatan dunia maya atau cyber crime yang sampai dengan saat ini pengaturannya masih mengundang tanda tanya. Akibatnya, banyak bermunculan tindakan-tindakan atau kasus-kasus illegal namun tidak dapat

77

Drs. Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, ( Bandung : PT. Refika Aditama, 2005 ), hal 107 78 Budi Rahardjo, Cyberlaw : Teritori dalam cyberspace, realitas dan virtualitas, , yang diakses pada tanggal 23 Mei 2008, hal 1 79 Internet adalah sarana bisnis perusahaan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan bisnis perusahaan. Setiap penyalahgunaan sarana internet ini akan membawa akibat tindakan disiplin bagi para pelakunya. 80 Asri Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001 ), hal xiii 81 Budi Rahardjo, Loc. Cit, hal 2


56

dikategorikan sebagai crime. 82 Sebab alat bukti yang sah yang diakui oleh sistem hukum Indonesia adalah: keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. 83 Namun demikian keberadaan Undang – Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik. 84 Digital Signature merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang dikirimkan. Dengan kata lain pembubuhan digital signature di samping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain, tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah. 85 Jadi digital signature ini dibutuhkan untuk 86 a. Mengidentifikasi si pengirim ; b. Memastikan bahwa isi dari pesan tersebut tidak berubah selama dalam proses transmisi ; c. Menyakinkan bahwa si pengirim untuk kemudian tidak dapat menyangkal pesan yang dikirimkan

82

Singgih, Kejahatan Korporasi yang Mengerikan, ( Tangerang : Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas PelitaHarapan, 2005 ), hal. 9 83 Lihat UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 184 ayat ( 1 ) 84 Isis Ikhwansyah, Prinsip – prinsip Universal bagi Kontrak melalui E – Commerce dan Sistem Hukum Pembuktian Perdata dalam Teknologi Informasi, ( Bandung : Elips, 2002 ), hal 33 85 Flora Elisabeth, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik ( Digital Signature ) Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia ( KUH Perdata ), , yang diakses pada tanggal 23 Mei 2008, hal 1 86 Ibid


57

Dengan disahkannya UU Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU No. 11 Tahun 2008 ) maka Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 87 Untuk mendapatkan kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan manuskrip, sebuah tanda tangan elektronik harus mampu memberikan jaminan integritas dari akta elektronik dan mampu mengidentifikasi si Penandatangan dari akta elektronik ini. 88 Jadi tanda tangan elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah juga apabila terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT.

3. Pendaftaran Di dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT yang melakukan pendaftaran setelah diperoleh pengesahan dibebankan kepada Direksi Perseroan maka di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT ini maka yang menyelenggarakan daftar perseroan setelah diperoleh pengesahan adalah Menteri yang memberikan pengesahan badan hukum dan memasukkan data perseroan secara langsung. 89 Daftar perseroan memuat data tentang Perseroan yang meliputi : 90 a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan b. Alamat lengkap Perseroan

87

Lihat UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 5 ayat ( 1 ) Julius Indra Dwipayono Singara, Pengakuan Tanda Tangan ElektronikDalam Hukum Pembuktian Indonesia,< http : // www.legalitas.ord > , yang diakses pada tanggal 23 Mei 2008, hal 3 89 Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT Pasal 29 ayat ( 1 ) 90 Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT Pasal 29 ayat ( 2 ) 88


58

c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri i. Berakhirnya status badan hukum Perseroan j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit. Data Perseroan dimasukkan dalam daftar perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal : 91 a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan b. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan, atau

91



59

c. Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar. Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal dan terbuka untuk umum.

4. Pengumuman Pengumuman pendirian PT ini juga dilakukan oleh Menteri yang mengesahkan PT di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia: 92 a. Akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri b. Akta perubahan anggaran dasar Perseroan berserta Keputusan Menteri c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri. Pengumuman ini dilakukan dalam waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri atau sejak diterimanya pemberitahuan. Tujuan dari pendaftaran dan pengumuman ini adalah untuk memenuhi asas publisitas, yang bertujuan agar masyarakat luas mengetahui seluruh informasi yang berkaitan dengan perseroan tersebut. 93

92

Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 30 ayat ( 1 ) Wirawan, Mendirikan Perseroan Terbatas, < http : // www.google.com, > prosedur pendirian PT, yang diakses pada tanggal 23 Mei 2008, hal 1 93


60

BAB III PERUBAHAN – PERUBAHAN DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SETELAH KELUARNYA UU NO. 40 TAHUN 2007

A. Pendirian Perseroan Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan orang disini adalah orang perseorangan atau badan hukum. Dalam Undang – Undang tentang perseroan ini berlaku prinsip bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil saham pada saat perseroan didirikan. Apabila setelah perseroan disahkan ( oleh Menteri Hukum dan HAM RI ) kemudian jumlah pemegang saham menjadi kurang dari dua orang ( perseorangan / badan hukum ), maka dalam waktu 6 ( enam ) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain ( yang tidak merupakan kesatuan harta ). 94 Sebagimana telah diketahui di atas bahwa Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, untuk dapat mendirikan Perseroan Terbatas paling sedikit harus ada dua orang, bila kurang dari jumlah tersebut adalah tidak mungkin sebab satu orang bukan merupakan perjanjian. Jadi harus ada orang lain yang diajak mengadakan perjanjian, sehingga ada kata sepakat

94

I. G. Rai Widjaja, Op. Cit, hal 14


61

untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Dalam hal ini sangat terbuka kemungkinan jumlah orang yang mendirikan Perseroan Terbatas tidak dibatasi maksimalnya. Salah satu yang penting seperti yang telah disebutkan tadi terdapat kata sepakat, karena itu syarat sahnya suatu perjanjian. 95 Namun perubahan yang ada setelah disahkannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT yang tidak terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT yaitu : a. Bahwa di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, setiap pendiri Perseroan yang wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan tidak berlaku dalam rangka peleburan. 96 Alasan yang mengambil bagian saham pada “Perseroan baru“ adalah para pemegang saham dari Perseroan yang meleburkan diri sedangkan pendiri dari “ Perseroan baru “ yang didirikan dalam rangka Peleburan adalah badan hukum Perseroan yang meleburkan diri. 97 b. Bahwa di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseoan bukan “ setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri “ ( Pasal 7 ayat ( 6 ) UU PT No. 1 Tahun 1995 ). 98 c. Bahwa di dalam UU No. 1 Tahun 1995 Perseroan didirikan oleh 2 ( dua ) orang atau lebih tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan BUMN tetapi di dalam UU No. 40 Tahun 2007, Pengecualian tersebut tidak 95

Ibid, hal 14 Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 7 ayat ( 3 ) 97 Dikutip dari Sosialisasi Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada tanggal 22 Agustus 2007 di Puri Agung, Jakarta. 98 Ibid 96


62

berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain yang diatur dalam UU tentang Pasar Modal d. Dalam hal pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum, paling lambat 60 ( enam puluh ) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atau memberitahukan penolakan secara elektronik. 99 Dan apabila semua persyaratan telah terpenuhi maka Menteri menerbitkan keputusan

tentang

pengesahan

badan

hukum

Perseroan

yang

ditandatangani secara elektronik. 100 Hal ini tidak diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT dikarenakan pada saat itu teknologi informatika belum menjadi sesuatu yang begitu penting bagi masyarakat.

B. Tata Cara Pendirian Perseroan Pendirian Perseroan Terbatas diawali dengan pembuatan perjanjian tertulis antara para pihak, yang kemudian dituangkan dalam akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian Perseroan Terbatas, yang berisikan anggaran dasar merupakan keterangan yang diperlukan dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya 99


100


63

Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.101 Kemudian untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri bersama – sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem adminitrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.

102

Pengisian format isian didahului dengan

pengajuan nama Perseroan. Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 ( enam puluh ) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian

ditandatangani,

dilengkapi

keterangan

mengenai

dokumen

pendukung. 103 Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik. 104 Setelah mengesahkan badan hukum Perseroan, Menteri menyelenggarakan daftar perseroan yang memuat data tentang Perseroan. Data Perseroan dimasukkan dalam daftar perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan atau penerimaan pemberitahuan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar. 105 Daftar perseroan tersebut terbuka untuk umum.

101

Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 7 ayat ( 4 ) Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 9 ayat ( 1 ) 103 Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 10 ayat ( 1 ) 104 Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 10 ayat ( 6 ) 105 Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 29 ayat ( 3 ) 102


64

Setelah Menteri menyelenggarakan Daftar Perseroan kemudian Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yaitu : akta pendirian Perseroan berserta Keputusan Menteri, akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan berserta Keputusan Menteri dan akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri. 106 Pengumuman dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri. 107

C. Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Muatan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar yang diatur di dalam UU No. 40 Tahun 2007 sama dengan Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1995 kecuali : 108 a. Pasal 12 ayat ( 1 ) huruf f telah diubah menjadi nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Pasal 15 ayat ( 1 ). b. Ketentuan pada Pasal 12 ayat ( 1 ) huruf j, dihapus dijadikan Pasal 15 ayat ( 2 ) dan berbunyi sebagai berikut : “ anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan UU ini “ Nama Perseroan yang “ tidak boleh dipakai “, sama dengan UU No. 1 Tahun 1995 ditambah dengan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1998 hanya ada sedikit perubahan mengenai kata “ mirip “ diubah “

106

Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 30 ayat ( 1 ) Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 30 ayat ( 2 ) 108 Dikutip dari Sosialisasi Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada tanggal 22 Agustus 2007 di Puri Agung, Jakarta. 107


65

sama pada pokoknya“. 109 Dan juga dalam UU No. 40 Tahun 2007 ini tempat kedudukan Perseroan lebih diperjelas yaitu di daerah Kota atau Kabupaten dan tempat kedudukan tersebut sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan(pasal 17). Alamat lengkap Perseroan tidak diwajibkan di dalam anggaran dasar hanya diwajibkan dalam format isian yang diajukan ke Menteri Hukum dan HAM serta surat menyurat, pengumuman, barang cetakan dan akta dimana Perseroan menjadi pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat ( 3 ) UU No. 40 Tahun 2007. Perubahan anggaran dasar ada yang memerlukan persetujuan Menteri dan ada yang cukup diberitahukan kepada Menteri. 110 Yang memerlukan persetujuan Menteri sama dengan yang diatur di dalam Pasal 15 ayat ( 2 ) UU No. 1 Tahun 1995. Perubahan anggaran dasar harus dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. 111 Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Apabila batas waktu 30 ( tiga puluh ) hari tersebut lewat maka tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar disampaikan kepada Menteri paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Apabila melewati batas maka tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri. Khusus perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam 109

Ibid Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 21 111 Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 21 ayat ( 4 ) 110


66

anggaran dasar, permohonan persetujuannya harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir dan Menteri memberikan persetujuannya paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan. 112 Berlakunya perubahan anggaran dasar secara efektif bagi Perseroan yaitu : pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar dan tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri. 113

D. Daftar Perseroan dan Pengumuman Di dalam UU No. 1 Tahun 1995, daftar Perseroan diselenggarakan oleh Direksi sedangkan di dalam UU No. 40 Tahun 2007, daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri. Menteri yang memberikan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta menerima pemberitahuan perubahan anggaran dasar menyelenggarakan daftar perseroan dan memasukkan data perseroan secara langsung. Demikian pula dengan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI akan dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar atau diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan oleh Menteri. 114

112

Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 22 Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 23 114 Dikutip dari Sosialisasi Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada tanggal 22 Agustus 2007 di Puri Agung, Jakarta. 113


67

BAB IV AKIBAT HUKUM PENDIRIAN PT SETELAH UU NO. 40 TAHUN 2007

A. Pendiri PT Seperti telah ditegaskan sebelumnya bahwa Perseroan Terbatas terbentuk karena adanya perjanjian dari 2 ( dua ) orang atau lebih. 115 Para pihak yang telah sepakat untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas ini disebut sebagai pendiri. Pada awalnya para pendiri dapat melakukan persiapan – persiapan yang diperlukan untuk pendirian perseroan tersebut, baik mengenai susunan, penyertaan modal serta susunan saham perseroan. Pada masa persiapan ini para pendiri sudah mulai melakukan perbuatan hukum yang nantinya akan mempunyai akibat pada perseroan yang didirikannya itu dan juga akan membawa akibat tersendiri bagi pihak yang bersangkutan mengingat sudah adanya hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perbuatan hukum yang telah dilakukan tadi. Pada fase ini, penyetoran saham yang dilakukan oleh pendiri dalam bentuk lain yang tidak berupa uang tunai, misalnya gedung beserta tanahnya, demikian pula pembelian barang – barang yang dilakukan oleh pendiri, misalnya pabrik beserta perlengkapannya, semata – mata dilakukan dengan tujuan untuk memberikan modal ( harta kekayaan ) pada perseroan dan memisahkannya dari harta kekayaan pribadi masing – masing para pendirinya. Penyetoran saham seperti itu yang berupa gedung, pabrik dan perlengkapannya akan menimbulkan suatu hak yang oleh doktrin di Nederland dinamakan hak milik ekonomi

115



68

(economic eigendom ) dari para pendiri PT tersebut. 116 Modal tersebut merupakan suatu kesatuan dan ditempatkan sebagai kekayaan PT yang dipisahkan dari harta kekayaan masing – masing pendiri. Pemilikan bersama yang terjadi dalam masa persiapan pendirian PT merupakan kepemilikan bersama yang bebas karena pada masa persiapan ini apa yang dilakukan oleh pendiri semata – mata merupakan perjanjian pendahuluan dan PT – nya sendiri belum terbentuk, dimana pada azasnya setiap hak yang dimiliki seseorang dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam keadaan ini tujuan para pihak adalah untuk bersama – sama memiliki. Oleh karena itu pendiri dalam masa persiapan pendirian PT ini belum mempunyai kedudukan apapun dan bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Ada suatu kewajiban bahwa naskah asli atau akta otentik mengenai perbuatan hukum dari para pendiri itu dilekatkan menjadi satu pada akta pendiriannya.117 Kelalaian melakukan keharusan itu akan berakibat perseroan tidak terikat pada hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri serta tidak mengikat perseroan. 118 Apabila tidak tuntasnya formalitas pendirian perusahaan maka dapat diterapkan teori Piercing Corporate Veil. 119 Dalam hal ini tidak bertujuan secara langsung untuk melindungi pihak tertentu, seperti pihak

116

Agus Budiarto, Op. Cit, hal 94. Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 12 ayat ( 2 ) 118 Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 12 ayat ( 4 ) 119 Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan, ( Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000 ), hal 5 117


69

minoritas atau pihak ketiga, tetapi semata – mata untuk menegakkan hukum agar formalitas tersebut dipenuhi. 120 Di dalam keadaan PT sudah didirikan dengan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris namun belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum, kepemilikan bersama tersebut bersifat mengikat, dimana keadaan pemilikan bersama tersebut adalah sebagai akibat dari pendirian PT – nya. Dengan demikian, para pendiri tidaklah bebas untuk mengadakan pemisahan dan pembagian. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. 121 Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum dengan persyaratan : 122 a. PT secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang telah dibuat oleh pendiri atau b. PT mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri walaupun tidak dilakukan atas nama PT. c. Mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT. Apabila perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh PT, sehingga masing – masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh

120

Munir Fuady, Doktrin – Doktrin Modern Dalam Corporate Law Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, ( Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002 ), hal 11 121 Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 7 ayat ( 1 ) 122 Irna Nurhayati, Op. Cit, hal 1


70

status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama – sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. 123 Dalam hal perbuatan hukum dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan. 124 Perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum. 125 Akan tetapi, perbuatan hukum tersebut hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan. 126

B. Pemegang Saham Suatu Perseroan Terbatas dapat hanya memiliki satu jenis saham atau beberapa jenis saham sekaligus. Pembagian saham kepada berbagai jenis tersebut disebut dengan klasifikasi saham. 127 Menurut penjelasan atas Pasal 53 ayat ( 1 ) UUPT klasifikasi saham adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama. Akan tetapi sugguhpun ada banyak jenis saham, salah satu jenis tersebut harus merupakan “ saham biasa “. Yang dimaksud dengan “saham biasa“

123

Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 14 ayat ( 1 ) Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 14 ayat ( 2 ) 125 Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 14 ayat ( 3 ) 126 Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 14 ayat ( 4 ) 127 Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999 ), hal 27 124


71

adalah suatu saham yang memberikan kepada pemiliknya hal – hal sebagai berikut: 128 1. Hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham 2. Hak menerima pembagian dividen 3. Hak menerima sisa kekayaan dalam proses likuidasi Dalam ilmu hukum perseroan, ada beberapa jenis saham sebagai berikut: 129 a. Saham atas nama b. Saham atas tunjuk c. Saham biasa d. Saham preferens e. Saham preferens kumulatif f. Saham preferens kumulatif profit sharing g. Saham preferens non kumulatif h. Saham prioritas i. Saham pendiri j. Saham bonus k. Saham konversi l. Saham disetujui m. Saham tidak disetujui n. Saham yang dinilai o. Saham yang dibayar penuh 128 129

Ibid Ibid, hal 28


72

p. Saham dinaikkan q. Saham donasi r. Saham tebusan s. Saham treasury t. Saham terjamin Saham – saham tersebut di atas dimiliki oleh pemegang saham. Di samping Komisaris dan Direktur, pemegang saham juga merupakan organ perusahaan. Dengan demikian, pada prinsipnya, yang merupakan organ perusahaan adalah bukan pemegang sahamnya, tetapi Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Sebab dalam banyak hal ( walaupun tidak selamanya ), pemegang saham hanya dapat bertindak lewat mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Hanya dalam beberapa hal saja pemegang saham dapat bertindak tidak lewat mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Sehingga, dalam hal ini, pihak pemegang saham ( bukan Rapat Umum Pemegang Saham ) juga telah cenderung menjadi organ perusahaan yang keempat, di samping direktur, komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. 130 Mengingat keberadaan organ RUPS sangat penting dalam PT, segala keputusan yang hendak diambil pun harus mengacu kepada aturan dalam PT. Aturan yang dimaksud selain ketentuan peraturan perundang – undangan dalam PT, anggaran dasar PT juga merupakan ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang usaha PT yang bersangkutan. 131

130 131

Munir Fuady, Op. Cit, hal 43. Sentosa Sembiring, Op. Cit, hal 34


73

Secara rinci tugas dan wewenang yang dimiliki oleh RUPS adalah : 132 a. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang – Undang dan / atau anggaran dasar b. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan / atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentungan Perseroan Di dalam UU No. 40 Tahun 2007 RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. 133 Jadi pemegang saham bisa tidak hadir di tempat diselenggarakannya RUPS apabila ia menggunakan media elektronik yang memungkinkan saling melihat dan mendengan secara langsung satu sama yang lain. Setelah Perseroan disahkan sebagai badan hukum, setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru

132 133

Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 75 Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 77 ayat ( 1 )


74

kepada orang lain. 134 Dalam jangka waktu telah dilampaui, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut. Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. 135 Pemegang saham akan diberi bukti pemilikan saham yang dimilikinya. 136 Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS. Hak tagih terhadap Perseroan yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena : 137 a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang b. Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.

134

Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 7 ayat ( 5 ) Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 3 ayat ( 1 ) 136 Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 51 137 Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 35 ayat ( 2 ) 135


75

Saham yang dimiliki oleh pemegang saham memberikan hak kepada pemegang saham. Adapun hak – hak yang dimiliki oleh para pemegang saham antara lain : 138 1. Hak Memesan efek Dalam UUPT dikemukakan bila PT menerbitkan saham yang baru, terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham lama ( Lihat Pasal 43 UUPT ). Dalam rangka memenuhi kewajiban pasal tersebut, maka pihak manajemen

perusahaan

menawarkan

ke

pemegang

saham

lama.

Sedangkan pihak pemegang saham lama melakukan pemesanan saham yang akan diterbitkan. 2. Hak Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Bila pemegang saham melihat tindakan yang dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dapat membahayakan kelangsungan PT, maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan bahwa tindakan yang dilakukan oleh organ PT tersebut dapat merugikan pemegang saham. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 61 UUPT yang mengemukakan, setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.

138

Sentosa Sembiring, Op. Cit, hal 61


76

3. Hak Saham dibeli dengan harga yang wajar Ada kemungkinan perseroan akan membeli kembali saham yang telah dikeluarkan. Bila terjadi hal semacam ini, dalam Undang – Undang PT dijelaskan para pemegang saham berhak mendapatkan harga yang wajar terhadap saham yang dipegangnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 62 ayat ( 1 ), yang mengemukakan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa : a. Perubahan anggaran dasar b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % ( lima puluh persen ) kekayaan bersih Perseroan c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan 4. Hak Meminta ke Pengadilan Negeri Menyelenggarakan RUPS Pada dasarnya penyelenggaraan RUPS dilakukan sekali dalam setahun. Namun hal tertentu, para pemegang saham dapat meminta diadakan RUPS. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 79 UUPT yakni sebagai berikut : a. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS b. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 ( satu ) orang atau lebih pemegang saham yang bersama – sama mewakili 1/10 ( satu persepuluh ) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak


77

suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang kecil atau Dewan Komisaris. c. Permintaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 2 ) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya d. RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) dan mata acara lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi e. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana pada ayat ( 6 ) huruf b dan ayat ( 2 ) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada yata ( 3 ) Jika RUPS belum diselenggarakan sebagaimana layaknya, maka pemegang saham berhak meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 80 UUPT sebagai berikut : a. Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk : 1) Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonan pemegang

saham

apabila

Direksi

atau

Komisaris

tidak

menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan,


78

2) Melakukan sendiri RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat ( 1 ), apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima 3) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 3 ) dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan undang – undang ini atau Anggaran Dasar 4) Dalam hal RUPS diselenggarakan Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir. 5) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir. 5. Hak Menghadiri RUPS Salah satu hak yang cukup penting bagi pemegang saham adalah menghadiri RUPS. Dalam Pasal 85 UUPT dijelaskan sebagai berikut : a. Pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya b. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan – karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak


79

sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ). Dalam Anggaran Dasar dapat diatur ketentuan – ketentuan pembatasan pengalihan saham : 139 a. Adanya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya, dan atau ; b. Keharusan mendapatkan persetujuan dari organ perusahaan; c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Apabila Anggaran Dasar mengharuskan pemegang saham yang ingin mengalihkan sahamnya menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang saham tertentu atau kepada pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri, maka Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar, ( penentuan ) harga wajar ini dapat ditentukan dengan harga pasar atau berdasarkan taksiran ahli penilai harga saham yang tidak terkait pada perseroan dan dibayar tunai dalam waktu 30 hari terhitung sejak penawaran dilakukan. Oleh karena itu sepanjang pemegang saham tidak melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat ( 2 ) huruf b, c dan d, maka sejak Akta Pendirian disahkan, tanggung jawab pemegang saham berubah menjadi terbatas sampai pada besarnya saham yang diambil oleh pemegang saham yang bersangkutan.

139



80

Persoalan adalah tentang status perbuatan para pendiri perseroan (pemegang saham) yang dilakukan untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan mendapat status badan hukum. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh para pendiri perseroan segera setelah perseroan memperoleh status badan hukum adalah segera melaksanakan RUPS untuk pertama kalinya. RUPS yang pertama ini selalu membicarakan mengenai peralihan tanggung jawab atas segala tindakan hukum yang dilakukan oleh pendiri. Artinya dalam RUPS inilah dibicarakan secara tegas tindakan – tindakan hukum yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan berbadan hukum, akan diterima atau dinyatakan sebagai tindakan perseroan sehingga dengan demikian tanggung jawabnya beralih kepada perseroan tersebut. Pelaksanaan RUPS yang demikian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan pada ayat ( 1 ) bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila : a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga; b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau


81

c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan; Pada ayat ( 2 ) dijelaskan tentang konsekuensi hukum apabila tindakan sebelum perseroan berbadan hukum ternyata tidak diterima atau tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan. Penolakan perseroan akan mengakibatkan masing – masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Saham juga memberikan hak kepada pemiliknya untuk : 140 a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang – Undang ini. Selain mempunyai hak, pemegang saham juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan oleh pemegang saham. Kewajiban tersebut yaitu : 141 1. Kewajiban dalam pengalihan saham Mengalihkan saham yang dimiliki oleh pemegang saham merupakan hak dari pemegang saham yang bersangkutan. Hak ini tidak berarti dapat dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan perundang – undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan dapat menetapkan kewajiban bagi pemegang saham yang akan mengalihkan sahamnya terlebih dahulu harus menawarkan saham yang akan dialihkan tersebut kepada kelompok

140

Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 52 ayat ( 1 ) Irwadi, Hukum Perusahaan Suatu Telaah Yuridis Normatif, ( Jakarta : Mitra Karya, 2003 ), hal 48 141


82

pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain untuk kepada karyawan sebelum melakukan penawaran kepada pihak lain. Pemegang saham wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari organ perseroan apabila Anggaran Dasar menetapkan bahwa pengalihan hak atas saham harus mendapatkan persetujuan dari organ perseroan. Ketentuan lain yang harus diperhatikan oleh pemegang saham adalah kewajiban pengalihan saham atas nama dengan mempergunakan akta pemindahan hak. Akta dimaksud dapat berupa akta di bawah tangan ataupun akta otentik. 2. Kewajiban mengalihkan saham dalam hal pemegang saham kurang dari dua orang Pengertian perseroan terbatas dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) UU No. 40 Tahun 2007 mengandung pengertian bahwa Perseroan Terbatas terbentuk berdasarkan sebuah perjanjian. Dengan demikian berarti dibutuhkan lebih dari satu orang dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas. Atau dengan kata lain pada saat perseroan didirikan harus terdapat paling sedikit dua orang pemegang saham. Namun adakalanya bisa terjadi bahwa setelah Perseroan disahkan ( memperoleh status badan hukum ) salah seorang atau beberapa pemegang saham mengalihkan sahamnya kepada pemegang saham lain, sehingga bisa terjadi keadaan dimana hanya satu orang saja pemegang saham dalam perseroan. Apabila terjadi keadaan yang demikian, maka pemegang saham tunggal tersebut dalam jangka waktu bulan tertentu sejak keadaan tersebut,


83

wajib mengalihkan sahamnya kepada orang lain. Akibat hukum yang diterima oleh pemegang saham tunggal tersebut apabila terlampaui jangka waktu enam bulan tersebut adalah pemegang saham tunggal tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan. Tanggung jawab yang demikian tidak terbatas hanya pada besaran saham yang dimiliki dalam perseroan, tapi juga meliputi harta pribadi pemegang saham yang bersangkutan. 3. Tanggung Jawab Terbatas Ciri utama perseroan terbatas adalah bahwa PT merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum. Status yang demikian membawa konsekuensi berupa terbatasnya tanggung jawab para pemegang saham (limited liability). Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham dianut dalam UU No. 1 Tahun 1995, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) UU No. 1 Tahun 1995, yang berbunyi : Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. a. Persoalan tanggung jawab terbatas pemegang saham ini, pada awalnya memunculkan kontroversi. Sebagian ahli hukum dan para praktisi bisnis berpendapat bahwa prinsip pertanggung jawaban terbatas para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang telah diambilnya. Sebagian ahli hukum dan para praktisi bisnis berpendapat bahwa prinsip pertanggung jawaban terbatas para


84

pemegang saham ini bersifat mutlak / absolute. Artinya dalam segala keadaan pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang telah diambilnya. Pendapat ini diajukan dengan pertimbangan bahwa jika pertanggungjawaban terbatas tersebut bersfat absolute, maka perseroan terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata – mata untuk kepentingan pribadi; c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun secara tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Dengan demikian terlihat bahwa dalam hal – hal tertentu, tidak tetutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham. Prinsip pembatasan penerapan tanggung jawab terbatas dari pemegang saham dikenal dengan prinsip piercing corporate veil. 142 Prinsip ini dalam Bahasa Indonesia selalu diartikan “ menyingkap tabir atau cadar perseroan “. Tabir atau cadar yang disingkap dimaksud adalah diterobosnya pertanggungjawaban terbatas

142

Rudhi Prasetya, Upaya Mencegah Penyalahgunaan Badan Hukum, Serangkaian Pembahasan Pembaharuan Hukum di Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal 81


85

dari pemegang saham yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) UU No. 40 Tahun 2007 tersebut. Dalam ketentuan tersebut diketahui bahwa untuk terjadinya piercing the corporate veil dipersyaratkan beberapa hal, sebagai berikut: 143 a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi; c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Terhadap

para

pemegang

saham

minoritas,

UUPT

memberikan

perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Sebagaimana diketahui, dalam setiap pengambilan keputusan dalam PT berlaku asas pemungutan suara.144 Dalam hal ini maka akan menjadi sangat lebih rendah kedudukan seorang pemegang saham yang persentasenya dari saham yang dimilikinya lebih kecil dari pemegang saham lainnya. Dalam hubungan inilah maka diperlukan adanya mekanisme yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas yang bisa tertindas itu. Terlebih manakala pada PT Terbuka yang ada di Indonesia, rata – 143

Irna Nurhayati, Op. Cit, hal 3 Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1995, ( Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991 ), hal 229 144


86

rata atas saham yang listing dan dijual memasuki pasar modal keseluruhannya tidak lebih dari 30 % ( tiga puluh persen ) dari seluruh saham yang ditempatkan, 70 % ( tujuh puluh persen ) dari saham yang ada masih tetap dikuasai dan dipegang oleh para pendiri atau yang dinamakan pula “ pemegang saham utama “. Padahal para pemegang saham minoritas sebesat 20 % ( dua puluh persen ) tersebut tersebar luas di antara public. 145 Manakala terjadi merger, konsolidasi atau akuisisi, para pemegang saham minoritas tidak berkenan dengan adanya merger, konsolidasi atau akuisisi tersebut, maka merupakan hak dari pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Dalam Pasal 62 dinayatakan, setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan , berupa : a. Perubahan anggaran dasar b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % ( lima puluh persen ) kekayaan bersih Perseroan c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Menurut Pasal 61 setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan / atau Dewan Komisaris. Memang, merupakan

145

Ibid


87

wewenang Direksi untuk menyelenggarakan RUPS

146

, namun penyelenggaraan

RUPS dapat juga dilakukan atas permintaan 1 ( satu ) pemegang saham atau lebih yang bersama – sama mewakili 1 / 10 ( sepersepuluh ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana

yang

ditentukan

dalam

Anggaran

Dasar

perseroan

yang

bersangkutan. Permintaan penyelenggaraan rapat tersebut diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya. 147 Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk : a. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan, b. Melakukan sendiri RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat ( 1 ), apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima c. Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 3 ) dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan undang – undang ini atau Anggaran Dasar

146 147

Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 79 Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 79 ayat ( 3 )


88

d. Dalam hal RUPS diselenggarakan Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir. e. Penetapan

Ketua

Pengadilan

Negeri

mengenai

pemberian

izin

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir.


89

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah : 1. Prosedur pendirian PT berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 berbeda dengan UU No. 40 Tahun 2007. Perbedaan prosedur pendiriannya terdapat di dalam pengesahan, pendaftaran dan pengumuman menjadi PT. Dalam UU No. 1 Tahun 1995, permohonan pengesahan menjadi PT dilakukan oleh Direksi dan disahkan oleh Menteri dengan tanda tangan fisik. Sedangkan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 permohonan pengesahan dilakukan oleh Direksi melalui Sisminbakum dan disahkan oleh Menteri dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Dalam hal pendaftaran dan pengumuman menjadi PT di dalam UU No. 1 Tahun 1995 dilakukan oleh Direksi sedangkan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 pendaftaran dan pengumuman menjadi PT dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. 2. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri PT untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum dengan persyaratan apabila, PT menyatakan menerima, mengambilalih dan mengukuhkan semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT ( Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1995 ). Sedangkan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 diatur dalam Pasal 13 ayat (1), yang menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan


90

hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. Apabila perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambilalih atau tidak dikukuhkan oleh PT, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pribadi masing – masing pendiri atas segala akibat yang timbul. Akibat hukum dari pendirian PT bagi pemegang saham adalah timbulnya hak dan kewajiban dari para pemegang saham. Hak yang dimiliki pemegang saham adalah hak memesan efek, mengajukan gugatan ke Pengadilan, saham dibeli dengan harga yang wajar, meminta ke Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS, dan hak menghadiri RUPS. Sedangkan kewajiban pemegang saham adalah kewajiban mengalihkan sahamnya apabila pemegang saham kurang dari dua orang.

B. Saran Adapun yang menjadi saran dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Bahwa di dalam UU No. 40 Tahun 2007 ini pendirian suatu Perseroan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu sebaiknya untuk mendirikan suatu Perseroan sebaiknya seluruhnya diselesaikan dalam waktu 30 hari dimulai dari pendirian, pengesahan, pendaftaran perseroan dan terakhir pengesahan menjadi badan hukum. Hal ini dikarenakan agar Perseroan tersebut dapat segera beroperasi sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian Indonesia yang saat ini sangat lambat berjalan.


91

2. Bahwa sebaiknya pengumuman mengenai pendirian Perseroan tidak perlu dilakukan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sebaiknya pengumuman tersebut dilakukan melalui minimal 2 ( dua ) media cetak nasional, sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa ada sebuah Perseroan yang baru didirikan. Sebab banyak masyarakat yang tidak mengetahui untuk melihat pengumuman di Berita Negara.


ASPEK HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007

Recommend Documents