BAB II PEMBUATAN LAPORAN PADA PERSEROAN TERBATAS. Menurut Kitab Undang Undang Hukum Dagang, pendirian PT dilakukan

BAB II PEMBUATAN LAPORAN PADA PERSEROAN TERBATAS

A. Data dalam Perseroan Terbatas 1. Akta pendirian Perseroan Terbatas Menurut Kitab Undang Undang Hukum Dagang, pendirian PT dilakukan dengan akta otentik. Akta pendirian yang otentik tersebut kemudian disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan dari Menteri Kehakiman baru akan diberikan apabila syarat-syarat dalam anggaran dasar perseroan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun kesusilaan. Setelah akta pendirian perseroan disahkan, maka tugas para pendiri adalah mendaftarkannya pada kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dan baru kemudian diumumkan dalam Berita Negara. Pengesahan dari Menteri, pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara juga diberlakukan bagi tiaptiap perubahan dalam syarat-syarat pendirian atau dalam hal waktu perseroan diperpanjang. 22 Ketentuan Pasal 7 angka 1 UUPT menegaskan bahwa akta notaris merupakan syarat mutlak untuk adanya PT. Tanpa adanya akta otentik ini akan

22

Mulhadi, Op.Cit., hlm.81-82.

Universitas Sumatera Utara

meniadakan eksistensi PT, sebab akta pendirian yang nantinya yang harus disahkan oleh Menteri Kehakiman. 23 Pasal 7 angka 1 dan 2 UUPT menyatakan bahwa PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Berdasarkan pasal di atas, dapat dikatakan bahwa untuk mendirikan suatu PT haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut : a. Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan perseroan. b. Ada pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan perseroan dengan mewajibkan setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. c. Perjanjian pendirian perseroan tersebut dinyatakan di hadapan notaris (notariel) dalam bentuk akta pendirian berbahasa Indonesia yang sekaligus memuat anggaran dasar perseroan. 24 Undang Undang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa pendirian PT berdasarkan perjanjian yaitu paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yang melakukan perjanjian tersebut. Hal ini terdapat dalam Pasal 7 angka 5 dan 6 UUPT. Apabila setelah perseroan disahkan dan pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham yang baru. Apabila sudah melampaui 6 (enam) bulan dan 23

Agus Budiarto, Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas (Edisi kedua) (Bogor: Ghalia, 2009), hlm. 33. 24 Ibid., hlm.34.


pemegang saham masih kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan PT. 25 2. Anggaran dasar Akta pendirian yang terdiri dari anggaran dasar dan berbagai keterangan lainnya mengatur segala hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang membuatnya. Akta pendirian disebut juga sebagai undang-undang yang mengikat para pihak yang membuatnya. Sebelum pengesahan badan hukum PT diperoleh, anggaran dasar hanya berlaku atau mengikat para pendiri dan para pihak yang mengambil bagian dalam Perseroan. Pihak ketiga baru dianggap terikat sejak keluarnya surat keputusan Menteri (Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengesahan badan hukum Perseroan tersebut. Secara hirarkis, anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 sampai dengan 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan juga tidak boleh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengaturnya yaitu UUPT. Hal ini ditemukan dalam ketentuan peralihan Pasal 157 angka 1 UUPT. 26 Ketentuan Pasal 15 angka 1 UUPT menyatakan bahwa anggaran dasar PT harus memuat, yaitu : 25

Loc.cit., hlm.37. Mulhadi, Loc.Cit., hlm.92.

26


a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; c. jangka waktu berdirinya perseroan; d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; f. nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris; g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; h. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan i. ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. 3. Modal dan saham Perseroan Terbatas Menurut neraca perseroan, harta kekayaan perseroan adalah modal sendiri. Modal sendiri mencerminkan modal yang terdapat pada perseroan untuk tiap tahun buku berjalan yang terdapat dalam laporan tahunan perseroan. Ilmu hukum membedakan modal PT ke dalam : 27 a. modal dasar (authorized capital); b. modal ditempatkan atau dikeluarkan (issued capital); c. modal disetor (paid-up capital). Undang Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham dalam perseroan. Saat didirikan, saham 27

Ahmad Yahi dan Gunawan Widjaja,Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm.42.


perseroan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar PT harus telah ditempatkan atau dikeluarkan. Penempatan saham tersebut, sekurangkurangnya 50 % (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan wajib untuk disetor. Saat suatu PT pertama kali didirikan, modal perseroan adalah modal yang disetor oleh seluruh pendiri perseroan yang menurut UUPT sekurang-kurangnya harus berjumlah 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan dan diambil bagian oleh para pendiri PT. Menurut UUPT, modal dasar perseroan sendiri ditetapkan sekurang-kurangnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk PT (tertutup) pada umumnya, dengan pengecualian untuk PT yang bergerak dalam bidang-bidang usaha tertentu (seperti usaha pembiayaan, perseroan yang didirikan dalam rangka penanaman modal,dan lain-lain), maupun PT terbuka. 28 4. Laporan keuangan Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Tujuan dari pembuatan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak dalam maupun pihak luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. 29 Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Laporan keuangan termasuk ke dalam bagian laporan tahunan. Laporan tahunan disampaikan oleh direksi kepada para 28

Ibid., hlm.43. Kasmir,Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.7

29

dan 10.


pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut dengan RUPS) sebagai gambaran kinerja perseroan dan perkembangannya selama satu tahun. UUPT dalam Pasal 66 angka 1 menyatakan bahwa direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Laporan tahunan perusahaan harus memuat sekurangkurangnya : a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; b. laporan mengenai kegiatan PT termasuk laporan tentang hasil atau kinerja perusahaan; c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dari lingkungan; d. rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT; e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama satu tahun buku yang baru lampau; f. nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris; g. gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris PT untuk tahun yang baru lampu.


Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaannya pada suatu periode tertentu. Hal yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini. Laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan ke depan dengan melihat berbagai persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan yang dimilikinya. 30

B. Pembuatan Laporan dalam Perseroan Terbatas Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Praktiknya pembuatan laporan keuangan harus bersifat historis dan menyeluruh. Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan harus dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang sedangkan, bersifat menyeluruh yang artinya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin yang disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Data masa lalu perusahaan yang ditampilkan dalam laporan keuangan merupakan kombinasi dari : 31 1. Fakta yang telah dicatat; 2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi; 3. Pendapat pribadi.

30

Op.Cit. ,hlm.7. Ibid., hlm.12.

31


Hal-hal dan jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam neraca pada praktiknya belum tentu menunjukkan nilai yang realisasi (likuidasi). Hal ini disebabkan karena penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari pendapat pribadi baik oleh manajemen maupun akuntan. Laporan keuangan bukan merupakan laporan final dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Bagi suatu perusahaan, penyajian laporan keuangan secara khusus merupakan salah satu tanggung jawab manajer keuangan. Hal ini sesuai dengan fungsi manajer keuangan, yaitu : 32 1. merencanakan; 2. mencari; 3. memanfaatkan dana-dana perusahaan; dan 4. memaksimalkan nilai perusahaan. Laporan keuangan yang telah dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perlu dilakukan pemeriksaan yang bertujuan agar laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Segala hal yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan wajib dilaporkan secara benar sehingga pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang laporan keuangan perusahaan dapat membaca dan menganalisis dari laporan keuangan yang telah diperiksa. Pemeriksaan laporan keuangan dapat dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yaitu pihak dalam (intern) perusahaan dan pihak luar (ekstern) perusahaan. Pemeriksaan laporan keuangan yang diterima oleh intern perusahaan, artinya oleh pemeriksaan yang memang sudah disiapkan pihak perusahaan sehingga dalam hal ini mereka 32

Ibid., hlm.6.


dapat memperoleh data secara bebas sesuai dengan data aslinya. Pemeriksaan ini dilakukan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya sedangkan, pemeriksaan oleh pihak luar perusahaan dilakukan oleh akuntan publik yang sudah memperoleh izin. 33Akuntan memiliki kewajiban untuk menganalisis laporan keuangan tersebut sudah atau belum memenuhi standar akuntansi yang telah ditetapkan sehingga, apabila sudah memenuhi standar tersebut maka laporan tersebut dapat digunakan oleh para pihak untuk kepentingan PT tersebut. Pasal 68 angka 3 UUPT menyatakan bahwa laporan atas hasil audit akuntan publik harus disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui direksi. Laporan keuangan terbagi atas beberapa jenis, yaitu : 1. neraca; 2. laporan laba rugi; 3. laporan perubahan modal; 4. laporan arus kas; 5. laporan catatan atas laporan keuangan. Menurut James C. Van Horne, neraca adalah ringkasan posisi keuangan perushaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah total ekuitas pemilik. 34 Neraca memiliki peranan penting dalam perusahaan karena neraca menunjukkan kodisi keuangan perusahaan dengan menampilkan hak,kewajiban dan harta yang dimiliki perusahaan. Contohnya adalah aktiva lancar, aktiva tetap, piutang, modal, utang, dan lain-lain.

33

Ibid., hlm.18. Ibid., hlm.30.

34


Neraca dibuat dalam satu periode tertentu yakni dalam 1 (satu) tahun tetapi dapat juga dibuat sebelum 1 (satu) tahun tergantung dengan ketentuan yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Laporan laba rugi adalah laporan yang dibuat untuk menunjukkan keuntungan dan kerugian yang didapat oleh perusahaan terhadap kegiatan dalam perusahaan tersebut dalam suatu periode tertentu. Laporan laba rugi menampilkan asal dari pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan beserta jumlahnya dan juga menampilkan jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan laba rugi memberikan laporan yang menunjukkan apakah suatu perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Apabila pendapatan yang diterima lebih besar dibandingkan pengeluarannya maka perusahaan untung dan berlaku sebaliknya, apabila pengeluaran lebih besar daripada pendapatan maka perusahaan rugi. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan jumlah modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Laporan ini hanya dibuat apabila terdapat perubahan modal yang terjadi baik karena penambahan atau pengurangan modal. Laporan arus kas adalah laporan yang menujukkan segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan kas baik itu kas masuk maupun kas keluar. Kas masuk berupa pendapatan ataupun hasil dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan sedangkan kas keluar berupa pengeluaran terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.


Laporan catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang berisi mengenai catatan dari laporan keuangan yang kurang jelas karena terkadang dalam laporan keuangan terdapat beberapa hal yang kurang dimengerti sehingga diperlukan laporan catatan yang memberikan penjelasan terhadap hal tersebut. Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar yang paling lambat dilakukan 7 (tujuh) hari setelah pengesahan RUPS. Hal ini diatur dalam pasal 68 angka 4 dan 5 UUPT. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (selanjutnya disebut dengan IAI), laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban kepada pihak ekstern (luar perusahaan) harus disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi keperluan untuk : 35 1. memberikan informasi keuangan secara kuantitatif mengenai perusahaan tertentu guna memenuhi keperluan para pemakai dalam mengambil keputusankeputusan ekonomi; 2. menyajikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan dan perubahan-perubahan kekayaan bersih perusahaan; 3. menyajikan informasi keuangan yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan memperoleh laba dari perusahaan;

35

Djarwanto, Pokok-Pokok Analisis Keuangan Edisi 2 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), hlm. 7.


4. menyajikan informasi lain yang diperlukan mengenai perubahan-perubahan dalam harta dan kewajiban, serta mengungkapkan informasi lain yang sesuai dengan kepentingan pemakai. Perusahaan besar yang banyak pemegang sahamnya, di samping laporan keuangan yang telah disebutkan sebaiknya ditambah keterangan-keterangan mengenai : 36 1. kondisi dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi; 2. usaha-usaha yang lalu, sekarang, maupun yang akan datang; 3. luasnya produksi; 4. kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan; 5. penelitian dan pengembangan; 6. pemasaran (marketing) dan pengiklanan (advertising); 7. rencana-rencana dalam belanja modal dan pembelanjaan di masa-masa yang akan datang; 8. kebijaksanaan mengenai dividen dan sebagainya. Laporan keuangan yang telah disajikan wajib diaudit oleh akuntan publik. UUPT tidak mewajibkan setiap perusahaan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Pasal 68 UUPT menyatakan bahwa direksi wajib menyerahkan laporan keuangan PT kepada akuntan publik untuk diaudit apabila :

36

Ibid.


1. kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; 2. perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; 3. perseroan merupakan perseroan terbuka; 4. perseroan merupakan persero; 5. perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau 6. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

C. Transparansi dalam Pembuatan Laporan Perseroan Terbatas Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (selanjutnya disebut dengan SAK). Standar Akuntansi Keuangan merupakan aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan juga berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi pihak eksternal sebagai penjelasan dalam penyusunan laporan keuangan dikarenakan perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga memudahkan pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk membaca dan menganalisis. Menurut Dwi Martani,dkk, macam-macam standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia adalah : 37

37

Dwi Martani, dkk, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (Jakarta : Salema Empat, 2012) , hlm.16.


1. SAK digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun). 2. SAK untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dalam penyusunan laporan keuangan tujuan umum (general purpose financial statement). 3. SAK Syariah yaitu standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau yang berbasis syariah. SAK Syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah. 4. Standar Akuntansi Pemerintah (selanjutnya disebut dengan SAP) yaitu standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Manfaat pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK adalah : 1. untuk keseragaman laporan keuangan; 2. untuk membantu auditor untuk memeriksa laporan keuangan; 3. untuk memudahkan pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan untuk memahami dan menganalisis. Sifat dan keterbatasan laporan keuangan menurut Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 adalah sebagai berikut: 38

38

Ikatan Akuntan Indonesia, Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 (Jakarta:Rineka Cipta, 1991), hal.7.


1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satusatunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. 2. Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. 3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari taksiran dan berbagai pertimbangan. 4.Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula, penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan. 5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian; bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. 6. Laporan

keuangan

lebih

menekankan

pada

makna

ekonomis

suatu

peristiwa/transaksi daripada bentuk hukumnya (formalitas). 7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi-informasi yang dihasilkan. 8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan.


9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan. Penyusunan

laporan

keuangan

dalam

perusahaanharus

memenuhi

kewajiban untuk menaati asas iktikad baik, asas kepantasan dan juga Good Corporate Governance (selanjutnya disebut dengan GCG). GCG adalah cara pengelolaan perusahaan yang memberikan jaminan terhadap sistem dan proses pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari GCG yaitu: 39 1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban

organ

perusahaan

sehingga

pengelolaan

perusahaan

terlaksana secara efektif. 3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. 4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundanganundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

39

Fitrawansyah, Fraud & Auditing (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm.73 dan 74.


5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip GCG yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan meningkatkan kualitas laporan keuangan serta dapat memenuhi hak para pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan transparan mengenai informasi segala kegiatan perusahaan yang juga merupakan kewajiban dari perusahaan. Transparansi dalam laporan keuangan adalah penyediaan informasi perusahaan dengan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi, jelas dan dapat dimengerti sehingga memudahkan para pihak yang hendak menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan. Transparansi dalam laporan keuangan juga merupakan cara bagi para investor untuk menilai tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Transparansi dalam GCG harus menjamin adanya penyusunan laporan keuangan yang akurat mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan. Salah satu bentuk dari pelaksanaan prinsip GCG adalah memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Saat ini, belum banyak perusahaan yang mengetahui manfaat dari disclosure atau transparansi laporan keuangan. Transparansi memiliki hubungan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu full disclosure principle yang berarti penyusunan laporan keuangan dengan


memberikan informasi yang lengkap untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan serta menghindarkan para pihak yang memerlukan laporan keuangan menjadi tersesat atau keliru sehingga mengakibatkan kerugian. Transparansi juga berhubungan dengan prinsip keandalan dalam prinsip akuntansi yang dimana catatan atau laporan keuangan yang didasarkan atas data atau informasi yang tersedia yang dapat dibuktikan atau ditelusuri kebenarannya sehingga catatan atau laporan keuangan tersebut menjadi akurat dan berguna. 40

40

Konsep dan prinsip akuntansi dalam GAAP, https://www.academia.edu/8346110/Konsep_dan_prinsip_akuntansi_Dalam_GAAP_Generally_A ccepted_Accounting_Principles (diakses tanggal 28 Maret 2016)


BAB II PEMBUATAN LAPORAN PADA PERSEROAN TERBATAS. Menurut Kitab Undang Undang Hukum Dagang, pendirian PT dilakukan

Recommend Documents