BAB II ABORSI MENURUT HUKUM DI INDONESIA. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

27

BAB II ABORSI MENURUT HUKUM DI INDONESIA

A. Aborsi yang Legal 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Istilah “aborsi’ yang berasal dari kata abortus (latin), “kelahiran sebelum waktunya”.Sinonim dengan itu dikenal juga istilah “kelahiran yang prematur” atau miskraam (Belanda)“keguguran”.Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebut perempuan tidak diperkenankan melakukan tindakan aborsi.KUHP dengan tegas mendukung mempertahankan kehidupan janin.Jadi melihat kedua peraturan perundang-undangan yang ada mengenai aborsi lebih mengutamakam kehidupan janin (pro life). Aborsi (pengguguran kandungan) sampai sekarang masih menimbulkan pro dan kontra maupun perdebatan yang tidak ada akhirnya, baik oleh pihak yang mendukung aborsi maupun yang kontra aborsi.Perdebatan yang tidak kunjung mendapatkan titik temu ini mengakibatkan munculnya penganut paham pro-life yang berupaya mempertahankan kehidupan Janin dan penganut paham prochoice yang menginginkan aborsi boleh dilakukan disebabkan perempuan mempunyai hak untuk memelihara kesehatannya dalam menentukan hak kesehatan reproduksinya. Aborsi adalah cara tertua mengatur kehamilan dan ini sudah sejak dahulu kaum lelaki maupun negara mengatur kehamilan itu. Aristoteles dan Plato

Universitas Sumatera Utara

28

mengatakan menjadi (melahirkan anak) adalah kewajiban ibu, baik terhadap suaminya maupun terhadap Negara. 30 Pasal-Pasal dalam KUHP tersebut dengan jelas tidak memperbolehkan suatu aborsi di Indonesia.KUHP tidak melegalkan tanpa kecuali. Bahkan abortus provocatus

medicalis atau abortus

provocatus

therapeuticus pun

dilarang,

termasuk didalamnya adalah abortus provocatus yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan. Perbedaan pada pasal diatas dengan Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP adalah terletak pada tenggang waktu dilakukan suatu aborsi. Sehingga dalam pasal tersebut apabila dilakukan bukan merupakan suatu aborsi melainkan suatu pembunuhan terahadap anak. Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hak aborsi dibenarkan secara hukum jika dilakukan karena adanya alasan atau pertimbangan medis atas kedaruratan medis. Dengan kata lain, tenaga medis mempunyai hak untuk melakukan aborsi bila dan pertimbangan media atau kedaruratan media dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil. Berdasarkan UU Kesehatan RI No. 36 Thn 2009, Pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan media yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung

30

http://www.tubasmedia.com/tentang-aborsi-kuhp-dengan-uu-kesehatan-berbeda/#.WVpfJNR96-diakses pada tanggal 1 Juni 2017.


29

jawab sera bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan terlihat antara KUHP dengan UU Kesehatan No.36 tahun 2009 tentang aborsi, tetapi dalam Undang-undang kesehatan No.36 tahun 2009 tenaga media diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya. Masalah lain yang belum terpecahkan atau berkembang dan berlakunya kedua peraturan perundang-undangan adalah perlindungan hukum terhadap perempuan mengenai fungsi alat reproduksinya atau terjadinya pelanggaran terhadap hak reproduksi perempuan dari hidup janin hak atas informasi kesehatan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa perbedaan (diskriminatif) dan terjadinya tindakan aborsi tidak aman pada kasus-kasus kehamilan yang tidak diinginkan dan masalah etik. Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktek aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan janin.Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi (Pro Choice) , di seluruh dunia 500.000


30

perempuan meninggal akibat kehamilan, persalinan maupun abortus kriminalis. Sekitar 20 juta pertahun terjadi unsafe abortion. 31 Khususnya di Indonesia sekitar 750 000-1.000.000 pertahun dilakukan unsafe abortion, 2.500 diantaranya mati berakibat kematian (11,1%). Hal ini sesuai dengan data WHO yang menyatakan, 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. 32 Hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP pasal 299, 346, 347, 348, 349 dan 535 yang dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun serta dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75,76,77,78 melarang aborsi tetapi masih mengijinkan tindakan aborsi atas indikasi medis dan trauma psikis dengan syarat tertentu. Tindakan aborsi menurut KUHP di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.Pasalpasal KUHP yang mengatur hal ini adalah pasal 229, 346, 347, 348, 349 dan 535. Menurut KUHP, aborsi merupakan: Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu). Meskipun

dalam

KUHP

tidak

terdapat

satu

pasal

pun

yang

mernperbolehkan seorang dokter melakukan abortus atas indikasi medik, sekalipun untuk menyelamatkan jiwa ibu, dalam prakteknya dokter yang

31

Ibid. Ibid.

32


31

melakukannya tidak dihukum bila ia dapat mengemukakan alasan yang kuat dan alasan tersebut diterima oleh hakim (Pasal 48). Berdasarkan pasal-pasal KUHP di atas berarti apapun alasannya diluar alasan medis perempuan tidak boleh melakukan tindakan aborsi.Kalau dicermati ketentuan dalam KUHP tersebut dilandasi suatu pemikiran atau paradigma bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subjek hukum sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Apabila dilihat dari aspek hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak untuk hidup maupun mempertahankan hidupnya sehingga pengakhiran kandungan (aborsi) dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain paradigma yang digunakan adalah paradigma yang mengutamakan hak anak (pro life). Oleh karena itu dalam KUHP tindakan aborsi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kehamilan yang tidak diinginkan aborsi yang dilakukan umumnya adalah Abortus Provokatus Kriminalis dengan beberapa alasan seperti; Kehamilan di luar nikah, masalah beban ekonomi, ibu sendiri sudah tidak ingin punya anak lagi akibat incest, alasan kesehatan dan sebagainya. Aborsi tidak aman (Unsafe Abortion) adalah penghentian kehamilan yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih/kompeten dan menggunakan sarana yang tidak

memadai,

sehingga

menimbulkan

banyak

komplikasi

bahkan

kematian.Aborsi yang tidak aman adalah penghentian kehamilan yang tidak


32

diinginkan yang dilakukan oleh tenaga yang tidak terlatih, atau tidak mengikuti prosedur kesehatan atau kedua-duanya (Definisi WHO). 33 Umumnya aborsi yang tidak aman terjadi karena tidak tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai.Apalagi bila aborsi dikategorikan tanpa indikasi medis, seperti korban perkosaan, hamil diluar nikah, kegagalan alat kontrasepsi dan lain-lain.Ketakutan dari calon ibu dan pandangan negatif dari keluarga atau masyarakat akhirnya menuntut calon ibu untuk melakukan pengguguran kandungan secara diam-diam tanpa memperhatikan resikonya. Pasal-Pasal dalam KUHP tersebut dengan jelas tidak memperbolehkan suatu aborsi di Indonesia.KUHP tidak melegalkan tanpa kecuali. Bahkan abortus provocatus

medicalis atauabortus

provocatus

therapeuticus pundilarang,

termasuk didalamnya adalah abortus provocatus yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan. Perbedaan pada pasal diatas dengan Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP adalah terletak pada tenggang waktu dilakukan suatu aborsi. Sehingga dalam pasal tersebut apabila dilakukan bukan merupakan suatu aborsi melainkan suatu pembunuhan terahadap anak. Menurut Soewadi, aborsi berdasarkan indikasi medis atau aborsi terapeutik dapat dilakukan jika kehamilan yang mengakibatkan resiko bagi kehidupan perempuan hamil, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental, adanya resiko keutuhan fisik bayi yang akan dilahirkan (pertimbangan eugenik) dan perkosaandan incest(pertimbanganyuridis).

Apabila

pengaturanhukum tentang

aborsi yang dimungkinkan atau seharusnya berlaku di Indonesia diharmonisasikan 33

Bidan Menyongsong Masa Depan, PP IBI. Jakarta.Behrman. Kliegman. Arvin. (2000). Ilmu Kesehatan Anak (Nelson Textbook of Pediatrics). EGC. Jakarta


33

dengan konsep aborsi terapeutik sebagaimana diutarakan di atas, maka aborsi legal di Indonesia tidak hanya terbatas pada aborsi berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat, tetapi lebih luas lagi mencakup beberapa alasan aborsi terapeutik baik dari segi medis maupun psikiatri yaitu: kehamilan akibat perkosaan dan incest, perempuan hamil mengalami gangguan jiwa berat, dan janin mengalami cacat bawaan berat. 34 Legalitas aborsi bagi perempuan korban perkosaan dengan KUHP berimplikasi pada tidak berlakunya pertanggungjawaban pidana pada perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi sebab terdapat unsur pemaaf dan unsur pembenar baginya dalam melakukan perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban

pidana hanya

menuntut

adanya

kemampuan

bertanggungjawab pelaku.Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidanaberbicara mengenai

kesalahan

(culpabilitas)

yang

merupakan

asas

fundamental

dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa tidak ada pidana jika tanpa kesalahan. Harmonisasi pengaturan hukum tentang aborsi ini membawa konsekuensi lebih lanjut berupa dekriminalisasi dan depenalisasi dalam pengaturan hukum pidana berkaitan dengan aborsi yang akan direalisasikan dalam kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi untuk memenuhi asas lex certa dalam hukum pidana. Hal ini diperlukan karena ketiga alasan aborsi aman, yaitu kehamilan akibat perkosaan danincest, perempuan hamil yang mengalami gangguan jiwa 34

http://www.suduthukum.com/2016/04/aborsi-menurut-kitab-undang-undang.html, diakses pada tanggal 1 juni 2017.


34

berat,

dan

janin

yang mengalami

cacat

bawaan

berat,

di

dalam ius

constitutum merupakan perbuatan pidana karena itu dilarang dan diancam dengan pidana, namun dalam ius constituendum meskipun perbuatan-perbuatan tersebut tetap bersifat melawan hukum, perempuan hamil dan tenaga medis yang membantu melakukan aborsi tidak dipidana karena tidak mempunyai kesalahan berdasarkan pengecualian berupa alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana yang bersumber dari Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (overmacht) dan kondisi darurat (noodtoestand). 35 Penerapan Pasal 48 KUHP terhadap ketiga alasan aborsi tersebut dilandasi oleh teori perlindungan hukum yang seimbang yang bersumber pada Pancasila, yang dapat diukur dengan ide yaitu justice yang memuat konsep iustitia distributive. 2.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan,

yang menegaskan tentang dibolehkannya melakukan tindakan aborsi sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu dan atau janinnya, jenis aborsi ini secara hukum dibenarkan dan mendapat perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), 36 namun ada beberapa hal yang dapat dicermati dari aborsi ini yaitu bahwa ternyata aborsi dapat dibenarkan secara hukum apabila dilakukan dengan adanya pertimbangan medis. Dalam hal ini berarti dokter atau tenaga kesehatan yang mempunyai hak untuk melakukan aborsi dengan menggunakan pertimbangan demi menyelamatkan ibu hamil atau janinnya, aborsi 35

Ibid. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Media Centre, H. 16

36


35

ini dapat dilakukan atas persetujuan ibu hamil atau suami atau keluarganya dan pada sarana kesehatan tertentu. Aborsi yang dilakukan bersifat legal, dan dengan kata lain vonis medis oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan tindak pidana atau kejahatan.Dari penjelasan tersebut didapatkan gambaran mengenai aborsi legal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 bahwa aborsi dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Berdasarkan indikasi medis Indikasi medis yang dimaksud adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu ibu hamil dan janinnya terancam bahaya maut. 2. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan Dalam hal ini adalah seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan sebagai tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli yang dapat terdiri dari berbagai bidang seperti medis, agama, hukum, dan psikologi. 3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya Yang dimaksud dalam hal ini adalah hak utama memberikan persetujuan dalam tindakan ini (informed consent) ada pada ibu hamil yang bersangkutan karena menyangkut hak reproduksi perempuan tersebut, kecuali dalamkeadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya dapat diminta dari suami atau keluarganya.


36

4. Sarana kesehatan tertentu Sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk pemerintah. Ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai wujud adanya perlindungan terhadap hak perempuan, dan terhadap alat reproduksinya. Persoalan lain yang cukup penting untuk dipikirkan adalah apabila seorang perempuan hamil akibat dari pemerkosaan, akibat dari hubungan seks komersial yang menimpa pekerja seks komersial ataupun kehamilan yang diketahui bahwa janin yang dikandung tersebut mempunyai cacat bawaan yang berat, apakah perempuan ini tidak berhak untuk menentukan atau memutuskan hal yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya atau yang disebut dengan Pro Choice, 37 karena si ibu sendiri merupakan korban suatu kejahatan, dan kehamilan itu akan menjadi suatu beban psikologis yang berat, dan juga akan berdampak pada anak yang akan dilahirkan yang kemungkinan besar akan tersingkir dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang normal dan kurang mendapat perlindungan serta kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh anak yang tumbuh dan besar dalam lingkungan yang wajar, dan tidak tertutup kemungkinan akan menjadi sampah masyarakat. Dalam hal ini apakah keputusan aborsi yang dipilihnya dikualifikasikan sebagai Abortus provocatus criminalis ataukah dapat dikualifikasikan sebagai Abortus provocatus therapeuticus, mengingat apabila secara normatif hak anak untuk hidup dilindungi oleh Undang-Undang yang konstruksi hukumnya menggunakan paradigma Pro Life. 38

37

R. Mohammad Waluyo Sejati, “Problematika Aborsi Suatu Tinjauan Normatif”, Disertasi FH. UGM-Yogyakarta, Hal. 4 38 Ibid,Hal. 5


37

Menurut UU Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 pasal 15,disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Maksud dari kalimat ‘tindakan medis tertentu’ salah satunya adalah aborsi. Selain pengertian itu disebutkan pula bahwa aborsi atau pengguguran kandungan adalah terminasi (penghentian) kehamilan yang disengaja (abortus provocatus). Yakni, kehamilan yang diprovokasi dengan berbagai macam cara sehingga terjadi pengguguran. Sedangkan keguguran adalah kehamilan berhenti karena faktor-faktor alamiah (abortus spontaneous). Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi, yaitu: 1. Aborsi Spontan/ Alamiah atau Abortus Spontaneus 2. Aborsi Buatan/ Sengaja atau Abortus Provocatus Criminalis 3. Aborsi Terapeutik/ Medis atau Abortus Provocatus Therapeuticum Aborsi spontan/ alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun.Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Aborsi

buatan/

sengaja/

Abortus

Provocatus

Criminalis

adalah

pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak). Aborsi terapeutik /Abortus Provocatus therapeuticum adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik.Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau


38

penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya.Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa. Abortus buatan, jika ditinjau dari aspek hukum dapat digolongkan ke dalam dua golongan yakni : 1. Abortus buatan legal (Abortus provocatus therapcutius) Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan menurut syarat dan caracara yang dibenarkan oleh undang-undang, karena alasan yang sangat mendasar untuk melakukannya: menyelamatkan nyawa/menyembuhkan si ibu. 2. Abortus buatan ilegal Yaitu

pengguguran

kandungan

yang

tujuannya

selain

untuk

menyelamatkan/ menyembuhkan si ibu, dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten serta tidak memenuhi syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. 3. Hukum Islam Penghentian kehamilan yang berdasarkan pertimbangan medik,misalnya bila kehamilan itu diteruskan dapat membahayakan keselamatan nyawa sang ibu. Atas pertimbangan medik makajanin yang dikandung dapat digugurkan.Ataupun si ibu mengidap suatu penyakit, misalnya mengalami gangguan jiwa atau jantung.Apalagi bila si ibu sedang meminum obat-obatan yang dapat menganggu perkembangan janin dalam kandungan.


39

Penguguran berlatar belakang alasan medikpun ada ketentuannya.Boleh dilakukan aborsi dengan catatan janin yang dikandungnya belum berumur dua belas minggu (tiga bulan). Secara kedokteran sejak usia ini baru dapat didengar bunyi jantung. Bentuknya sudah lengkap hanya ukurannya masih sangat kecil.Sebelum mencapai itu belum dinyatakan hidup karena belum ada denyut jantung.Sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surah As sajadah ayat 9, pada usia tersebut Allah SWT. Meniupkan ruh, baru janin itu dianggap hidup ; “hidup” dalam arti seperti manusia tetapi sedang dalam kandungan dan kalau ini diaborsi berarti pembunuhan. 39 Firman Allah SWT. Sebagaimana tersurah dalam As Sajadah ayat 9, sebagai berikut : ‫ث‬ ُ ‫س َّم‬ َ ‫فَنَوُه ٰىَّو‬ َ ‫ف َخ‬ ِ ‫سلٱ ُمُكَل َلَعَجَوۦ ِهِحوُّر ن ِم ِهي‬ ّ َ ‫ب َأْلٱَو َع ْم‬ ْ‫ص‬ َ ٰ ‫ف َأْلٱَو َر‬ ْ ‫ت ا َّم اًليِلَق َةَدِٔـ‬ َ‫ش‬ ْ ‫َنوُرُك‬ “Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya ruh

(ciptaan)-Nya

danDia

menjadikan

bagi

kamu

pendengaran,

penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur”. Setelah melewatiusia tiga bulan dengan resiko apapun,janin tidak boleh digugurkan, karena teknologi modern sudah dapat menjaga kehamilan ibu. Kalau dia lemah jantung bisa diperkuat jantugnya, kalaupunsudah sembilan bulan tidak dapat melahirkan juga dapat dilakukan pembedahan(caesarean operation). Kalau dulu meski bayi sudah berusia lebih dari empat atau lima bulan tetap saja dilakukan penguguran. Tapi sekarang karena adanya teknologi canggih dapat

39

Dadang Hawari, 2006Aborsi Dimensi Psikoreligi, Balai Penerbit Fakultas kedokteran UI, Jakarta, hal. 67.


40

membantu mengupayakan keselamatan ibu dan anak maka penguguran sangat dipertimbangkan. ‫ت َالَو‬ َ ‫تْق‬ ُ ‫فَّنلا ْاوُل‬ ْ ‫تَّلا َس‬ ِ ‫ب َّالِإ ُهّللا َمَّرَح ي‬ ِ ‫ِّقَحلا‬ “ Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. “ ( Q.S. Al Israa’: 33 ) Namun jika disana ada sebab-sebab darurat, seperti jika sang janin nantinya akan membahayakan ibunya jika lahir nanti, maka dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat: Pendapat Pertama : Menyatakan bahwa menggugurkan janin setelah peniupan roh hukumnya tetap haram, walaupun diperkirakan bahwa janin tersebut akan membahayakan keselamatan ibu yang mengandungnya. Pendapat ini dianut oleh Mayoritas Ulama. Dalilnya adalah firman Allah swt : ‫ت َالَو‬ َ ‫تْق‬ ُ ‫فَّنلا ْاوُل‬ ْ ‫تَّلا َس‬ ِ ‫ب َّالِإ ُهّللا َمَّرَح ي‬ ِ ‫ِّقَحلا‬ “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”.( Q.S. Al Israa’: 33 ) Kelompok ini juga mengatakan bahwa kematian ibu masih diragukan, sedang keberadaan janin merupakan sesuatu yang pasti dan yakin, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah: “ Bahwa sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang masih ragu.”, yaitu tidak boleh membunuh janin yang sudah


41

ditiup rohnya yang merupakan sesuatu yang pasti , hanya karena kawatir dengan kematian ibunya yang merupakan sesuatu yang masih diragukan. ( Hasyiyah Ibnu Abidin : 1/602 ). Selain itu, mereka memberikan permitsalan bahwa jika sebuah perahu akan tenggelam, sedangkan keselamatan semua perahu tersebut bisa terjadi jika sebagian penumpangnya dilempar ke laut, maka hal itu juga tidak dibolehkan. Pendapat Kedua : Dibolehkan

menggugurkan

janin

walaupun

sudah

ditiupkan

roh

kepadanya, jika hal itu merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan ibu dari kematian. Karena menjaga kehidupan ibu lebih diutamakan dari pada menjaga kehidupan janin, karena kehidupan ibu lebih dahulu dan ada secara yakin,

sedangkan

kehidupan

janin

belum

yakin

dan

keberadaannya

terakhir.(Mausu’ah Fiqhiyah : 2/57 )Prediksi tentang keselamatan Ibu dan janin bisa dikembalikan kepada ilmu kedokteran, walaupun hal itu tidak mutlak benarnya. Wallahu A’lam. Dari keterangan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa para ulama sepakat bahwa Abortus Profocatus Criminalis, yaitu aborsi kriminal yang menggugurkan kandungan setelah ditiupkan roh ke dalam janin tanpa suatu alasan syar’I hukumnya adalah haram dan termasuk katagori membunuh jiwa yang diharamkan Allah swt. Adapun aborsi yang masih diperselisihkan oleh para ulama adalah Abortus Profocatus Therapeuticum, yaitu aborsi yang bertujuan untuk penyelamatan jiwa, khususnya janin yang belum ditiupkan roh di dalamnya.


42

B. Aborsi yang Ilegal 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja (abortus provocatus) diatur dalam Buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 299, dan Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa. Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan abortus provocatus yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut: a. Pasal 299 KUHP (1).Barang siapa dengan sengaja mengobati seseorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 3000 rupiah (2). Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. (3). Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian atau kebiasaan atau jika dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. Dari rumusan Pasal 299 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut : 1.

Setiap orang yang sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan harapan dari pengobatan


43

tersebut kehamilannya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga riburupiah. 2.

Seseorang yang sengaja menjadikan perbuatan mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan harapan dari pengobatan tersebut kehamilannya dapat digugurkan dengan mencari keuntungan dari perbuatan tersebut atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebisaaan, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

3.

Jika perbuatan mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan harapan dari pengobatan tersebut kehamilannya dapat digugurkan itu dilakukan oleh seorang dokter, bidan atau juru obat maka hak untuk berpraktek dapat dicabut. a) Perempuan itu yang melakukan sendiri atau menyuruh untuk itu menurut (Pasal 346KUHP).

Abortus jenis ini secara tegas diatur dalam Pasal 346 KUHP.merumuskan sebagai berikut :“Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan atau menyuruh orang lain

untuk itu, dihukum penjara selama-

lamanya empattahun”. Berdasarkan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut terkandung maksud oleh pembentuk Undang-Undang untuk melindungi nyawa janin dalam kandungan meskipun janin itu kepunyaan perempuan yang mengandung.P.A.F. Lamintang mengemukakan putusan Hoge Raad sebagai berikut : 40 40

P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti,Bandung, Hal.206


44

Hoge Raad 1 Nov. 1879, W. 7038, yaitu pengguguran anak dari kandungan itu hanyalah dapat dihukum, jika anak yang berada didalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran berada dalam keadaan hidup. Undang-Undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberikan kesimpulan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan untuk tetap hidup. Pasal 346 KUHP merumuskan sebagai berikut : Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empattahun. Jika kembali memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut, maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari kejahatan pengguguran kandungan (abortus) sebagai berikut : a. Subyeknya adalah perempuan wanita itu sendiri atau oranglain yangdisuruhnya. b. Dengansengaja. c. Menggugurkan atau mematikankandungannya. Dalam melihat unsur-unsur dari pasal 346 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 346 KUHP hanyalah perempuan yang mengandung atau perempuan yang hamil itu sendiri. b) Orang lain melakukan tanpa persetujuan wanita itu menurut Pasal 347KUHP. Aborsi jenis ini dicantumkan tegas dalam Pasal 347 KUHP yang menentukannya sebagai berikut : Pengguguran kandungan (abortus) dengan cara ini dengan maksud untuk melindungi perempuan yang mengandung karena ada kemungkinan mengganggu kesehatannya ataupun keselamatannya terancam. Memperhatikan rumusan Pasal 347 KUHP dapat dikemukakan unsurunsur yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :


45

a. Subyeknya oranglain; b. Dengansengaja; c. Menggugurkan atau mematikankandungannya; d. Tanpa izin perempuan yang digugurkan kandungannya Adapun pengguguran kandungan (abortus) yang dilakukan oleh orang lain tersebut tanpa izin perempuan yang digugurkan kandungannya itu sehingga perempuan tersebut meninggal. Oleh karena itu, ancaman pidananya diperberat atau ditambah menjadi hukuman penjara lima belas tahun menurut Pasal 347 ayat (2) KUHP, sebagaimana dirumuskan dalam KUHP sebagai berikut : a) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belastahun.Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut,diancam dengan pidana penjara paling lama lima belastahun. b) Orang yang melakukan dengan persetujuan perempuan itu menurut Pasal 348KUHP. Rumusan Pasal 348 KUHP adalah sebagai berikut : a) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enambulan. b) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuhtahun. Adapun unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 348 KUHP adalah sebagai berikut : a. Subjeknya adalah oranglain; b. Menggugurkan atau mematikankandungan; c. Dengan izin perempuan yang digugurkankandungannya.


46

Bagi orang-orang tertentu diberikan pemberatan pidana dan pidana tambahan menurut Pasal 349KUHP. Di dalam Pasal 349 KUHP ini mengatur mengenai orang-orang tertentu yang dipidananya diperberat. Adapun orang-orang tertentu yang dimaksud dalam rumusan Pasal 349 KUHP adalah sebagai berikut : Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatanitu. Menurut rumusan pasal-pasal tersebut di atas dapat diuraikan unsur- unsur tindak pidana adalah sebagai berikut : Seorang wanita hamil yang sengaja melakukan aborsi atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahunpenjara. 1. Seseorang yang sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil,dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukumanpenjara 12 tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, diancam 15tahunpenjara. 2. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5,5tahun penjara dan bila ibu hamilnya mati diancam hukuman 7tahunpenjara. 3. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat (tenaga kesehatan)ancaman hukumannya

ditambah

sepertiganya

dan

hak

untukberpraktek

dapatdicabut. P.A.F. Lamintang

memberi

penjelasan

terhadap

pasal-


47

pasal tersebut sebagaiberikut: 41 1. Pengguguran anak dari kandungan hanyalah dapat dihukum, jika anakyang berada dalam kandungan itu selama dilakukan usahapengguguran berada dalam keadaan hidup. Undang- undang tidakmengenal anggapan hukum yang dapat memberi kesimpulan bahwaanak yang berada di dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidupataupun mempunyai kemungkinan tetaphidup. 2. Untuk pengguguran yang dapat dihukum, disyaratkan bahwa anak yangberada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha penggugurankandungan berada dalam keadaan hidup. Tidak perlu bahwa anak itumenjadi mati karena usaha pengguguran tersebut. Kenyataan bahwaanak itu dilahirkan dalam keadaan selamat, tidaklah menghapus bahwakejahatan itu selesai dilakukan. Undang-Undang tidak membedakan antara berkurang atau lebih lancarnya pertumbuhan anak yang hidup didalam kandungan melainkan menetapkan pemisahan dari tubuh si ibu yang tidak pada waktunya sebagai perbuatan yang dapatdihukum.Disyaratkan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu hidup dan si pelaku mempunyai kesengajaan untuk menggugurkan anak yang berada di dalam keadaan hidup itu. Dianggap bahwa kesengajaan itu ada, apabila selama proseskelahiran anak itu berada dalam keadaan hidup dan si pelaku diliputi oleh anggapan bahwa demikianlah halnya. 3. Alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh hakim didalamputusannya haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa wanita itu hamil dan mengandung anak yang hidup dan bahwa tertuduh mempunyai maksud untuk dengan sengaja menyebabkan gugur atau meninggalnya anaktersebut. Berdasarkan

ketentuan

Pasal

346-349

KUHP

dapat

diketahui,

bahwaaborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dalam KUHP adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan itu. Wanita dalam hal ini adalah wanita hamil yang atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh lakukan untuk itu adalah dokter, bidan atau juruobat. 41

Ibid.


48

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, maka permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam Undang-Undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat.Meskipun Undang-Undang melarang praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dituangkan dalam Pasal 75, 76 , 77, dan Pasal 194. Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai pengaturan aborsi yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut: a. Pasal75: (1) Setiap orang dilarang melakukanaborsi. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikanberdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korbanperkosaan. (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten danberwenang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari pertamahaid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis kedaruratanmedis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3) diatur dengan PeraturanPemerintah. b. Pasal76: Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:


49

a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam)minggu; b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; c. dengan persetujuan ibu hamil yangbersangkutan; d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;dan e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan olehMenteri. c. Pasal77: “Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. d. Pasal194 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah)”. Penjelasan Pasal 75 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, menyatakan: yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalahsetiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselormelalui pendidikan dan pelatihan. Bahwa yang dapat menjadi konseloradalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dansetiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilanuntuk itu. Selanjutnya penjelasan Pasal 77 UU No. 36 Tahun 2009 memberikan penjelasan sebagai berikut: yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidakaman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yangdilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuanyang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yangtidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayananyang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalanmateri daripada indikasimedis. Aborsi yang disengaja dengan melanggarberbagai ketentuan hukum


50

(abortus provocatus criminalis) yang terdapatdalam KUHP menganut prinsip “illegal tanpa kecuali” dinilai sangatmemberatkan paramedis dalam melakukan tugasnya. Pasal tentang aborsiyang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jugabertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan,yangpada prinsipnya tindakan pengguguran kandunganatau aborsi

dilarang

(Pasal

75

ayat

1),

namun

larangan

tersebut

dapatdikecualikanberdasarkan: 1. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan,

baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki

sehingga

menyulitkan

bayi

tersebut

hidup

di

luar

kandungan;atau 2. kehamilanakibat perkosaan yang dapat menyebabkantrauma psikologis

bagi korbanperkosaan. 3. Hukum Islam Aborsi menurut pengertian medis adalah mengeluarkan hasil konsepsi atau pembuahan, sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibunya.Sedangkan menurut bahasa Arab disebut dengan al-Ijhadh yang berasal dari kata “ajhadha – yajhidhu” yang berarti wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya.Atau juga bisa berarti bayi yang lahir karena dipaksa atau bayi yang lahir dengan sendirinya. Aborsi di dalam istilah fikih juga sering


51

disebut dengan “isqhoth” (menggugurkan) atau “ilqaa” (melempar) atau “tharhu” (membuang ). 42 Aborsi tidak terbatas pada satu bentuk, tetapi aborsi mempunyai banyak macam dan bentuk, sehingga untuk menghukuminya tidak bisa disamakan dan dipukul rata. Diantara pembagiaan aborsi adalah sebagai berikut : Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa makna aborsi adalah pengguguran. Aborsi ini dibagi menjadi dua : Pertama : Aborsi Kriminalitas adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Kedua : Aborsi Legal, yaitu Aborsi yang dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang. Sebelum menjelaskan secara mendetail tentang hukum aborsi,lebih dahulu perlu dijelaskan tentang pandangan umum ajaran Islam tentang nyawa, janin dan pembunuhan, yaitu sebagai berikut : Pertama: Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, tidak boleh dihinakan baik dengan merubah ciptaan tersebut, maupun mengranginya dengan cara memotong sebagiananggota tubuhnya, maupun dengan cara memperjual belikannya, maupun dengan cara menghilangkannya sama sekali yaitu dengan membunuhnya, sebagaiman firman Allah swt : ‫ب اَن ْمَّرَك ْدَقَلَو‬ َ ‫َم َدآ يِن‬ “Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan umat manusia “ ( Qs. alIsra’:70) 42

Kitab al-Misbah al-Munir, H.72


52

Kedua: Membunuh satu nyawa sama artinya dengan membunuh semua orang. Menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan semua orang. ‫تَك َكِل َذ ِلْج َأ ْن ِم‬ َ‫ب‬ ْ ‫ب ىَلَع اَن‬ َ ‫س ِإ يِن‬ ْ ‫ئاَر‬ ِ ‫تَق ن َم ُهَّنَأ َلي‬ َ ‫فَن َل‬ ْ‫س‬ ً‫با‬ ِ ‫يَغ‬ ْ ‫فَن ِر‬ ْ ‫ف ْوَأ ٍس‬ َ‫س‬ َ ‫ف ٍدا‬ ِ ‫ضْر َألا ي‬ ِ ‫ف‬ َ ‫تَق ا َمَّنَأَك‬ َ ‫اًعي ِمَج َساَّنلا َل‬ ‫يْحَأ ْن َمَو‬ َ ‫ف ا َها‬ َ ‫يْحَأ ا َمَّنَأَك‬ َ ‫اًعي ِمَج َساَّنلا ا‬ “Barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.Dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia semuanya.” (Qs. Al Maidah:32) Ketiga: Dilarang membunuh anak (termasuk di dalamnya janin yang masih dalam kandungan) , hanya karena takut miskin. Sebagaimana firman Allah swt : ‫ت َالَو‬ َ ‫تْق‬ ُ ‫شَخ ْمُك َدالْو َأ ْاوُل‬ ْ‫ي‬ َ ‫يِإَو ْم ُهُقُزْرَن ُنْحَّن ٍقال ْم ِإ َة‬ ّ َ ‫تَق َّنإ مُكا‬ ْ ‫بَك اًءْطِخ َناَك ْم ُهَل‬ ِ ‫اًري‬ “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat.Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga.Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar.” (Qs al Isra’ : 31) Keempat : Setiap janin yang terbentuk adalah merupakan kehendak Allah swt, sebagaimana firman Allah swt : ‫ف ُّرِقُنَو‬ ِ ‫شَن ا َم ِماَحْر َأْلا ي‬ َ ‫س ُّم ٍلَجَأ ىَلِإ ءا‬ َ ‫ث ى ًّم‬ ُ ‫فِط ْمُكُجِرْخُن َّم‬ ْ ‫اًل‬ “Selanjutnya Kami dudukan janin itu dalam rahim menurut kehendak Kami selama umur kandungan.Kemudian kami keluarkan kamu dari rahim ibumu sebagai bayi.” (QS al Hajj : 5) Kelima : Larangan membunuh jiwa tanpa hak, sebagaimana firman Allah swt : ‫ت َالَو‬ َ ‫تْق‬ ُ ‫فَّنلا ْاوُل‬ ْ ‫تَّلا َس‬ ِ ‫ب َّالِإ ُهّللا َمَّرَح ي‬ ِ ‫ِّقَحلا‬ “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan alasan yang benar “ ( Qs al Isra’ : 33 )


53

Pada

teks-teks

al

Qur’an

dan

Hadist

tidak

didapati

secara

khusus hukum aborsi, tetapi yang ada adalah larangan untuk membunuh jiwa orang tanpa hak, sebagaimana firman Allah swt : ‫ي ن َمَو‬ َ ‫تْق‬ ُ ‫ت ُّم اًن ِمْؤ ُم ْل‬ َ ‫ف ا ًد ِّمَع‬ َ ‫ف ا ًدِلاَخ ُمَّن َهَج ُهُؤآَزَج‬ ِ ‫ضَغَو اَهي‬ ِ ‫يَلَع ُهّللا َب‬ ْ ‫با َذَع ُهَل َّدَعَأَو ُهَنَعَلَو ِه‬ ً ‫اًميِظَع ا‬ “ Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahanam, dan dia kekal di dalamnya,dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya adzab yang besar( Qs An Nisa’ : 93 ) Begitu juga hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud bahwasanya Rosulullah saw bersabda : ‫ي ْمُك َدَحَأ ََّن ِإ‬ ُ ‫ف ُهُقْلَخ ُع َمْج‬ ِ‫ب ي‬ َ ‫بْرَأ ِه ِّم ُأ ِنْط‬ َ ‫ي َنيِع‬ َ ‫ث ا ًمْو‬ ُ ‫ي َّم‬ َ ‫ف ُنوُك‬ ِ ‫ث ِم ًةَقَلَع َكِل َذ ي‬ ْ ‫ث َكِل َذ َل‬ ُ ‫ي َّم‬ َ ‫ف ُنوُك‬ ِ ‫ض ُم َكِل َذ ي‬ ْ ‫ًةَغ‬ ‫ث ِم‬ ْ ‫ث َكِل َذ َل‬ ُ ‫ي َّم‬ ُ ‫سْر‬ َ ‫ف ُكَل َمْلا ُل‬ َ‫ي‬ َ ‫فْن‬ ُ ‫ف ُخ‬ ِ ‫يَو َحوُّرلا ِهي‬ ُ ‫ب ُر َمْؤ‬ ِ ‫بْر َأ‬ َ ‫ب ٍتا َمِلَك ِع‬ ِ ‫تَك‬ ْ ‫شَو ِهِل َمَعَو ِهِلَجَأَو ِهِقْزِر ِب‬ َ ‫س ْوَأ ٌّيِق‬ َ ‫ٌديِع‬ “ Sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumlah darah beku. Ketika genap empat puluh hari ketiga , berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu penentuan rizki, waktu kematian, amal, serta nasibnya, baik yang celaka, maupun yang bahagia.“ ( Bukhari dan Muslim) Maka, untuk mempermudah pemahaman, pembahasan ini bisa dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut : Menggugurkan Janin Sebelum Peniupan Roh. Dalam hal ini, para ulama berselisih tentang hukumnya dan terbagi menjadi tiga pendapat : Pendapat Pertama : Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya boleh.Bahkan sebagian dari ulama membolehkan menggugurkan janin tersebut dengan obat.( Hasyiat Al Qalyubi : 3/159 )


54

Pendapat ini dianut oleh para ulama dari madzhab Hanafi, Syafi’I, dan Hambali. Tetapi kebolehan ini disyaratkan adanya ijin dari kedua orang tuanya,( Syareh Fathul Qadir : 2/495 ) Mereka berdalil dengan hadist Ibnu Mas’ud di atas yang menunjukkan bahwa sebelum empat bulan, roh belum ditiup ke janin dan penciptaan belum sempurna, serta dianggap benda mati, sehingga boleh digugurkan. Pendapat kedua : Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya makruh.Dan jika sampai pada waktu peniupan ruh, maka hukumnya menjadi haram. Dalilnya bahwa waktu peniupan ruh tidak diketahui secara pasti, maka tidak boleh menggugurkan janin jika telah mendekati waktu peniupan ruh , demi untuk kehati-hatian . Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama madzhab Hanafi dan Imam Romli salah seorang ulama dari madzhab Syafi’I .( Hasyiyah Ibnu Abidin : 6/591, Nihayatul Muhtaj : 7/416) Pendapat ketiga : Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya haram. Dalilnya bahwa air mani sudah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan, maka merusak wujud ini adalah tindakan kejahatan . Pendapat ini dianut oleh Ahmad Dardir , Imam Ghozali dan Ibnu Jauzi ( Syareh Kabir : 2/ 267, Ihya Ulumuddin : 2/53, Inshof : 1/386) Adapun status janin yang gugur sebelum ditiup rohnya (empat bulan), telah dianggap benda mati, maka tidak perlu dimandikan, dikafani ataupun disholati.Sehingga bisa dikatakan bahwa menggugurkan kandungan dalam fase ini


55

tidak dikatagorikan pembunuhan, tapi hanya dianggap merusak sesuatu yang bermanfaat. Ketiga pendapat ulama di atas tentunya dalam batas-batas tertentu, yaitu jika di dalamnya ada kemaslahatan, atau dalam istilah medis adalah salah satu bentuk Abortus Profocatus Therapeuticum, yaitu jika bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan. Dan bukan dalam katagori Abortus Profocatus Criminalis, yaitu yang dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Secara umum, para ulama telah sepakat bahwa menggugurkan janin setelah peniupan roh hukumnya haram.Peniupan roh terjadi ketika janin sudah berumur empat bulan dalam perut ibu, Ketentuan ini berdasarkan hadist Ibnu Mas’ud di atas. Janin yang sudah ditiupkan roh dalam dirinya, secara otomatis pada saat itu, dia telah menjadi seorang manusia, sehingga haram untuk dibunuh. Hukum ini berlaku jika pengguguran tersebut dilakukan tanpa ada sebab yang darurat.


BAB II ABORSI MENURUT HUKUM DI INDONESIA. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Recommend Documents