BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA ABORSI MENURUT PENGATURAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
A.
Tindak Pidana Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Masalahaborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikansebagai
tindak pidana yang dapat kita lihat dalamKUHP walaupun dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan memuat sanksiterhadap perbuatan aborsi tersebut. KUHP mengatur berbagai kejahatan maupunpelanggaran. Kejahatanyang diatur di dalam KUHP adalah masalahAbortus Criminalis. ketentuan mengenai Abortus Criminalis dapat dilihat dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Ketentuan mengenai aborsi dapat dilihat BAB XIX Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa (khususnya Pasal 346–349). 37 Adapun rumusan selengkapnya Pasal-Pasal tersebut: Pasal 299: (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita ataumenyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkanharapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancampidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga riburupiah (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan ataumenjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika iaseorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya tersebut ditambah sepertiga. (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian,maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian. 38
37
Annette Anasthasia Napitupulu, Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia, Medan, 2013. Diakses pada tanggal 18 maret 2015. 38 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeila, Bogor, 1994 hlm. 218.
Pasal 346: Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. Pasal 347 : (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pasal 348 (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau matikandungannya seseorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selamalamanyalima tahun enam bulan. (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjarasalama-lamanya tujuh tahun. Pasal 349 : Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut Pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang direncanakan dalam Pasal 347 dan 348, maka hukumannya yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecatdari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu. 39 Uraiandiatas dapat dijelaskan bahwa yang dapatdihukum, menurut KUHP dalam kasus aborsi ini adalah: a.
Pelaksanaan aborsi, yaitu tenaga medis atau dukun atau orang lain denganhukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiga dan bisa juga dicabut hakuntuk berperaktik.
b.
Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4tahun
39
Ibid. hlm. 243-244
c.
Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebabterjadinya aborsi itu dihukum dengan hukuman bervariasi. 40 Pada Pasal 299 KUHP yang melarang suatu perbuatan yang mirip dengan
abortus, tetapi tidak dengan penegasan bahwa harus ada suatu kandungan yang hidup. Bahkan tidak perlu bahwa benar-benar ada seorang perempuan hamil.Pasal 299 ini sangat bersifat preventif untuk dapat lebih efektif memberantas abortus. 41 Aborsi menurut konstruksi yuridis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia adalah tindakan mengugurkan ataumematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas kehendaknya ingin mengugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh untuk lakukan itu adalah tabib, bidan atau juru obat. Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan kedalam rahim wanita melalui lubang kemaluan wanita. Pasal 346 KUHP dapatditemukan beberapa unsur antara lain: 1) sengaja, kesengajaan ini ditujukan padagugurnya kandungan, 2) menggugurkan kandungan dilakukan terhadap diri ataumembiarkan orang lain untuk itu, berartimengizinkan orang itu menyebabkanpengguguran kandungannya. Menyebabkan kematian kandungan berarti membunuh kandungan itu di dalam perut ibunya. 42
40
Kusmaryanto,Pelajaran Hukum Pidana, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2002, hlm. 40. Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm.74. 42 Andi Hamzah,Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, PT. Raja Grafika, Jakarta,2009, hlm. 63. 41
Seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya dikenakan Pasal 346 KUHP, sedangkan orang yang disuruh melakukan perbuatan menggugurkan dan/atau mematikan kandungan perempuan pengguguran kandungannya. Secara spesifik dan terperinci orangyang disuruh menggugurkan dikenai Pasal 348 KUHP namun terdapat kesamaan dengan Pasal 346 KUHP yaitu dimana terdapat persetujuan antara perempuan yang dengan sengaja ingin menggugurkan kandungannya dengan orang lain yang disuruh untuk menggugurkan kandungannya. Setidak-tidaknya kedua belah pihak mempunyai suatu kehendak yang sama untuk menggugurkan atau mematikan kandungan perempuan. Keterkaitan antara Pasal 346, 347, dan 348 KUHP. Pasal 346 dan 347 sendiri terdapat persamaan dan perbedaan masing-masing Pasal. Persamaannya adalah di dalam Pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai perbuatan menggugurkan atau mematikan dengan obyek yang sama yaitu kandungan seorang perempuan. Perbedaannya adalah pada Pasal 346 KUHP pengguguran tersebut dilakukan dengan sengaja baik oleh perempuan itu sendiri atau dengan cara menyuruh orang lain sedangkan pada Pasal 347 KUHP perbuatan menggugurkan atau mematikan tersebut tidakmendapat izin dari perempuan yang sedang mengandung atau dengan kata lain tanpa persetujuan. Perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut mendapat persetujuan dari perempuan yang mengandung maka dapat dijerat dengan Pasal 348 KUHP. Sedikit berbeda dengan Pasal 347 KUHP, Pasal 348 KUHP menegaskan bahwa kegiatan aborsi tersebut dilakukan dengan adanya persetujuan dari wanita
tersebut, walaupun dengan persetujuan dari wanita tersebut menurut pasal ini kegiatan aborsi tetap tidak dapat dibenarkan. Ancaman hukuman dalam ayat (1) Pasal ini adalah hukuman penjara 12 tahun, sedangkan ayat (2) menyatakan jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut maka ancaman hukumannya adalah 7 tahun penjara. Masing-masing dari Pasal 347 dan 348 ada keadaan memperberat pidana, yaitu jika perempuan itu mati. Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan menggugurkan kandungan yang menyangkut perlakuan terhadap tubuh perempuan tersebut dan kematiannya. Untuk dapat membuktikan hubungan kausalitas tersebut harus dibuktikan dengan adanya visum dari dokter yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk mengeluarkan visum. Pasal 349 KUHP menyebutkan bahwa seorang tabib, bidan, dan juru obat yang membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga. Jika dilihat seksama rumusan Pasal 349 tidak memuat rumusan delik tersendiri, rumusannya tetap sama dengan Pasal 346 dalam hal pembantuan terjadinya tindak pidana aborsi, yang jika pembantuan tersebut dilakukan oleh tabib, bidan dan juru obat maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Tabib,bidan dan juru obat tersebut melakukan atau membantu melakukan delik dalam Pasal 347 (tanpa persetujuan yang hamil) dan Pasal 348 (dengan persetujuan yang hamil) pidananya dapat ditambah dengan sepertiga. Ketentuan
pemberat
pidana
dalam
Pasal
349
dapat
dimaklumi,
pertimbangan pemberat pidana kepada mereka didasarkan pada pemikiran bahwa
(1) sebagai orang yang ahli yang justru keahlian itu disalahgunakan, yang seharusnya ilmunya adalah untuk kemanfaatan bagi kehidupan dan kesehatan manusia dan
bukan sebaliknya, (2) karena keahlian mereka itu akan
memperlancar dan memudahkan terlaksananya kejahatan ini. 43
B.
Tindak Pidana Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan
3.
Abortus provocatus criminalis menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Aborsi kriminalis adalah penghentian kehamilan sebalum janin bisa hidup di
luar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain medicalis, dilarang oleh hukum. Tentu saja apa yang disebut aborsi kriminalis di suatu Negara tidak selalu sama dengan yang berlaku di Negara lain. Dibeberapa Negara, aborsi yang dilakukan sebelum berumur tiga bulan tidak dilarang, sedangkan di Indonesia semua bentuk aborsi, kecuali karena alasan indikasi medis. 44 Secara umum pengertian abortus provocatus criminalis adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya bayi yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi. 45 Secara yuridis abortus provocatus criminalis adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.
43
Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 124. 44 Kusumaryanto, Kontroversi Aborsi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 13. 45 Sri Setyowati, Masalah Abortus Kriminalis Di Indonesia Dan Hubungannya Dengan Keluarga Berencana Ditinjau Dari Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, TP, Jakarta, 2002, hlm. 99.
Bertolak pada pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pada abortus provocatus ini ada unsur sengaja. Artinya suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut kebiasaan maka bayi dalam kandungan seorang wanita akan lahir setelah jangka waktu 9 bulan 10 hari. Seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 bulan atau 8 bulan. Dalam hal iniperbuatan aborsi ini biasanya dilakukan sebelum kandungan berusia 7 bulan. Aborsi (baik keguguran
maupun pengguguran kandungan) berarti
terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah dirahim sampai kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sajak haid terakhir itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup. 46 Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 346, 347, dan 348 KUHP tersebut abortus criminalis meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut: 47 a.
Menggugurkan Kandungan (Afdrijving Van de vrucht atau vrucht afdrijving).
b.
Membunuh Kandungan (de dood van vrucht veroorzaken atau vrucht Doden). Kasus abortus provocatus criminalis merupakan kejahatan yang sering kali
terjadi karena pembiaran atau sikap apatis oleh masyarakat tentang gejala-gejala yang ada. Mengingat angka abortus yang selalu meningkat dari tahun ketahun, maka perlu adanya upaya-upaya penanggulangan sehingga abortus provocatus criminalis dapat dicegah maupun dihindari.
46
Lilien Eka Chandra, Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal, Lifestyle, Mei 2006, hm. 10. 47 Musa Perdana Kusuma, bab-bab tentang kedokteran forensik, ghalia indonesia, jakarta, 1998, hlm. 192.
Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ditulis secara jelas bahwa aborsi merupakan perbuatan yang dilarang kecuali dalam indikasi medis. Ketika berbicara mengenai aborsi tentu erat kaitannya dengan tenaga kesehatan terutama dokter selaku yang melakukan aborsi terhadap pasiennya. Sebelum menerima gelar dokter akan mengucapkan lafal sumpahnya yang berbunyi “saya akan menghormati hidup insani mulai saat pembuahan” ada yang menyebutkan bahwa sejak tahun 1983 lafal tersebut telah diubah oleh World Medical Asosiate (WMA) menjadi “sejak kehidupan itu mulai” perubahan ini tidak diberlakukan di Indonesia sampai pada saat ini, sehingga lafal sumpah dokter kita masih tetap seperti tahun 1948. 48Pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia (selanjutnya dalam penulisan skripsi ini akan disingkat menjadi KODEKI)menyebutkan “Setiap Dokter harus Senantiasa Mengingat akan Kewajiban Melindungi Hidup Mahluk Insani,”disebutkan dalam bagian penjelasan Pasal 10 KODEKI, yakni: seorang dokter tidak boleh melakukan Abortus Provocatus. 49 Sebab dokter Indonesia harus melindungi makhluk insani sejak pembuahan sampai dengan kematiannya. Perkembangan yang terjadi selama ini, tindak pidana aborsi seolah-olah menjadi legal atau sah karena alasan-alasan lain, seperti : rasa kemanusian, ingin “menolong” pasien, menghindarkan konsekuensi aborsi oleh dukun.Disepakati bersama lafal Sumpah KODEKI merupakan pedoman bagi Dokter di Indonesia dalam melakukan tugas kemenusiaan yaitu: menyembuhkan, melayani, serta merawat orang sakit. Sumpah Dokter dan KODEKI dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa tindakan seorang dokter dalam melakukan aborsi adalah 48
Chrisdiono .M. Achadiat, Prosedur Tetap Obstetri Dan Ginekologi, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2004, hlm. I64. 49 Kusumaryanto, Op. Cit., hlm. 37.
bertentangan dengan sumpah dan KODEKI. Pengecualiannya adalah jika kehamilan itu mengancam jiwa si ibu dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagikorban perkosaan. Moralitas kedokteran sebenarnya tidak membenarkan aborsi sebagai tujuan suatu tindak pidana. Aborsi hanya bisa dilakukan seandainya tidak ada jalan lain lagi untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Itupun dilakukan setelah memenuhi syarat tertentu, seperti pertimbangan paling sedikit dari dua orang ahli. Selain itu harus dilakukan di sarana kesehatan yang memanai, baik personil maupun peralatannya. Selanjutnya perlu diketahui bahwa lafal Sumpah Dokter dan KODEKI itu ternyata telah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan. Sukaatau tidak suka telah menjadi salah satu produk peraturan dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang kesehatan seakan-akan memberikan keleluasaan untuk tindak pidana aborsi, padahal sebenarnya tidak demikian. Dalam Undang-Undang tersebut dengan jelas melarang aborsi kecuali karena indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis, yang juga ditetapkan tentang kehamilan yang boleh diaborsi, sekaligus syaratsyarat yang harus dipenuhi, bagi yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Kesehatan, dikenakan sanksi pidana yang berat. Penjelasa Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b disebutkan “tindakan medis dalambentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.” Namun, hal ini dapat dikecualikan apabila ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yangmengancam nyawa si ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik beratdan/atau cacat bawaan,
maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkanbayi tersebut hidup di luar kandungan; ataukehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagikorban perkosaan. Pasal 76 butir b bahwa yang berwenag melakukan aborsi adalah tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenagan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri. Undang-Undang Kesehatan tidak semua dokter boleh melakukan aborsi. Syarat lainnya disebutkan dalam butir e, yakni penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Bagaimana jika aborsi dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pada Pasal 75 dan 76 undang-undang kesehatan tersebut? Ketentuan itu talah diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yakni: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 75 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000.- (satu miliar). 50
4.
Abortus provocatus medicalis menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Aborsi
provocatus
medicalisadalah
penghentian
kehamilan
dengan
indikasimedis untuk menyelamatkan nyawa ibu si janin, atau menghindarkan siibu dari kerusakan fatal pada kesehatan si ibu yang tak bisadikembalikan (irriversible). Di sini sebenarnya terjadi suatu konflikhak antara berbagai pihak, yakni hak hidup janin yang ada dalamkandungan, hak hidup si ibu, dan hak anakanak yang lain (kalau sudahpunya) untuk mempunyai ibu. Pelaksanaan aborsi medicinalismerupakan keadaan yang sulit dan dilematis, yang terpaksa harus 50
Wisnu Setiawan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, hlm. 38.
memilihsalah satu dari antara hak hidup yang tinggi nilainya. Oleh karena itu,sebelum dilaksanakan aborsi ini perlu dicermati benar-benar apakahmemang nyawa si ibu hanya bisa diselamatkan dengan cara aborsi. 51 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disahkan pemerintah pada tanggal 13 Oktober 2009. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan oleh sebagian kalangan dianggap sebagai jawaban mengenai masalah kesehatan saat ini. Undang-Undang Kesehatan yang telah dicabut dianggap tidak mampu lagi mengakomodir perkembangan di bidang kesehatan. Umumnya setiap Negara ada Undang-Undang yang melarang aborsi tetapi larangan ini tidaklah mutlak sifatnya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang, melakukan aborsi, dianggap suatu kejahatan. Abors sebagai tindakan pengobatan, apabila itu satu-satunya jalan untuk menolong jiwa dan kesehatan ibu, serta sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan dapat dibenarkan dan biasanya tidak dapat dituntut.
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah
51
Kusmaryanto, Op.Cit., hlm. 13.
aborsi diatur di dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 75, 76, dan Pasal 77. Adapun rumusan dari masing-masing Pasal tersebut adalah : Pasal 75. (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikanberdasarkan: a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan,baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderitapenyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapatdiperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;atau b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologisbagi korban perkosaan. (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiridengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yangkompeten dan berwenang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan PeraturanPemerintah. Pasal 76. Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haidterakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yangmemiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan olehMenteri. Pasal 77. Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 52
52
Pustaka Yustisia, Undang Undang Kesehatan dan Rumah Sakit 2009, UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 Kesehatan dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Jakarta, 2010, hlm. 28.
Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap tindakan aborsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terhadap terjadinya aborsi. Melihat rumusan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tampaklah bahwa dengan jelas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis abortus provocatus medicalis (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Dalam dunia kedokteran aborsi provocatus medicalisdapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup di luar kandungan, misalnya janin menderita kelainan EctopiaKordalis (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), Rakiskisis (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun Anensefalus (janin akan dilahirkan tanpa otak besar). 53 Perkosaan merupakan kejadian yang amat traumatis untuk perempuan yang menjadi korban. Banyak
korban perkosaan membutuhkan waktu lama untuk
mengatasi pengalaman traumatis ini, dan mungkin ada juga yang tidak pernah lagi dalam keadaan normal seperti sebelumnya. Jika perkosaan itu ternyata mengakibatkan kehamilan, pengalaman traumatis itu bertambah besar lagi. 54 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, larangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tindaka aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan 53
Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 215. 54 K. Bertens, Aborsi Sebagai Masalah Etika, Gransindo, Jakarta, 2002, hlm. 47.
satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Pada kondisi beberapa akibat pemaksaan kehendak pelaku, seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan sosial. Dan kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Sebagaian besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan peraturan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. 55 Alasan sebagaimana diuraikan diatas menjadikan aborsi hanya dapat dilakukan secara kasuistik dengan alasan sesuai Pasal 75 ayat (2) diatas, tidak dapat suatu aborsi dilakukan dengan alasan malu, tabu, ekonomi, kegagalan KB atau kontrasepsi dan sebagainya. Undang-undang hanya memberikan ruang bagi aborsi dengan alasan sebagaimana tersebut di atas. 55
Peraturan Pemerintah Tentang Aborsi Banyak Kelemahan, WWW. Peradi. Or. Id/ Indek. Php/Berita/Detail, Diakses Pada Tanggal 14 April 2015.
Berdasar Pasal 75 tersebut, tindakan aborsi tidak serta merta dapat dilakukan walaupun alasan-alasannya telah terpenuhi. RumusanPasal 75 ayat (3) menyatakan bahwa tindakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa sebelum dilakukan aborsi harus dilakukan tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang. Penjelasan Pasal 75 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Penjelasanayat ini menerangkan betapa pentingnya seorang konselor yang akan memberikan penasehatan sebelum ataupun sesudah dilakukan tindakan. Hal ini penting mengingat aborsi adalah tindakan yang sangat berbahaya yang jika tidak dilakukan dengan benar akan membawa dampak kematian serta beban mental yang sangat berat bagi si wanita. Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab, demikian bunyi Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab itu, menurut Peraturan Pemerintah ini, meliputi dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; dilakukan di fasilitasi kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri kesehatan; atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang
bersangkutan; dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; tidak diskriminatif; dan tidak mengutamakan imbalan materi. 56 Tindakan aborsi membawa resiko cukup tinggi, terutama apabila dilakukan tidak sesuai standar profesi medis. Tindakan aborsi yang berbahaya misalnya dengan cara menggunakan ramuan, manipulasi fisik, atau menggunakan alat bantu yang tidak steril. Secara medis, digunakan empat metode dasar terminasi kehamilan atau aborsi. Metode tersebut adalah sebagai berikut. 1.
Kuretase atau pengerokan dangan sendok kuret ataupun vakum kuret pada dinding rahim tempat menempelnya janin. Cari ini membutuhkan keterampilan khusus karena komplikasi yang terjadi akibat kesalahan tindakan tersebut dapat merugikan dan cenderung mematikan.
2.
Memasukan cairan NaCL hipertonis pada lapisan amnion untuk melepaskan janin dari dinding rahim. Metode ini meniru proses mulainya perselisihan dan biasanya digunakan untuk mengakhiri kehamilan pada usia 4-6 bulan.
3.
Pemberian prostaglandin melalui pembuluh darah arteri, cairan amnion, dan memasukkannya melalui vagina dan uterus dengan dosis tertentu. Prostaglandin ini dimaksudkan untuk menginduksi persalinan buatan sehingga janin dapat keluar dari rahim.
4.
Dengan melakukan vacuma spiration, yaitu menggunakan semacam selang plastik berdiameter tertentu untuk menghisap janin dari rongga rahim.
56
Sabrina Asril,Pemerintah Anggap Aborsi Solusi Untuk Atasi Trauma Korban Perkosaan, Kompas.Com, Jakarta, Diakses Pada Tanggal 14 April 2015.
Tindakan aborsi yang sesuai standar profesi medis di atas masih mengandung risiko, baik yang bersifat dini ataupun lanjut. Risiko seorang perempuan yang melakukan aborsi antara lain sebagai berikut: 1.
Infeksi alat reproduksi karena kuretase yang dilakukan secara tidak steril. Hal ini dapat membuat perempuan mengalami kemandulan di kemuadian hari setelah menikah.
2.
Perdarahan sehingga kemungkinan besar mengalami syok akibat perdarahan dan gangguan saraf di kemudian hari. Selain itu, perdarahan tersebut dapat menyebabkan tingginya risiko kematian ibu atau janin, atau keduanya.
3.
Oleh karena keadaan rahim yang belum cukup kuat menyangga kehamilan serta kemungkinan persalinan yang sulit, resiko terjadinya sobek rahim dan resiko kemandulan karena rahim yang sobek harus di angkat seluruhnya, risiko infeksi, sehingga menyebabkan risiko kematian ibu, anak, atau keduanya.
4.
Terjadinya fistula genital traumatis, fistula genitaladalah timbulnya suatu saluran/ hubungan yang secara normal tidak ada, antara saluran genital dan saluran kencing atau saluran pencernaan. 57 Secara hukum, pengguguran kandungan dengan alasan non-medis dilarang
keras. Tindakan yang berhubungan dengan pelaksanaan aborsi meliputi melakukan, menolong, atau menganjurkan aborsi, tindakan ini diancam hukuman pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan KUHP Pasal 346. 58
57
Eny Kusmiran, Kejahatan Reproduksi Remaja Dan Wanita, Selemba Medika, Jakarta, 2011, hlm.50. 58 Ibid, hlm. 51.
Alasanlimitatif yang disebutkan di dalam Pasal 75 ayat (2) tersebut di atas, Undang-Undang juga mengharuskan terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat dilakukannya aborsi yang tertuang di dalam Pasal 76. Syarat-syarat tersebut antara lain : a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haidterakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yangmemiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan olehMenteri. Berdasar syarat tersebut maka yang dapat dilakukan aborsi adalah janin yang berumur kurang dari 6 (enam) minggu, perhitungan 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Syarat ini dapat disimpangi jika setelah 6 (enam) minggu dari usia kehamilan tersebut terjadi kedaruratan medis yang memang mengharuskan untuk diambil tindakan aborsi, dimana hal tersebut harus dibuktikan dengan keterangan resmi dari pihak dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang. Kelebihandari Pasal-Pasal aborsi provocatus Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah ketentuan pidananya. Ancaman pidanayang diberikan terhadap pelaku aborsi provocatus kriminalis jauh lebih berat daripada ancaman pidana sejenis KUHP. Dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36Tahun 2009 pidana yang diancam adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.Dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar).Sedangkan dalam KUHP, Pidana yang diancam paling lama hanya 4 tahunpenjara atau denda paling banyak tiga ribu rupiah (Pasal 299 KUHP), paling lamaempat tahun penjara (Pasal 346
KUHP), Paling lama dua belas tahun penjara(Pasal 347 KUHP), dan paling lama lima tahun enam bulan penjara (Pasal 348KUHP). Ketentuan pidana mengenai aborsi provocatus criminalis dalam UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 dianggap bagus karena mengandung umum danprevensi khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi kriminalis. Denganmerasakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelakuaborsi criminalismenjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam duniahukum hal ini disebut sebagai prevensi khusus, yaitu usaha pencegahannya agarpelaku
abortus
provocatus
perbuatannya.Prevensi
umumnya
criminalis berlaku
tidak bagi
lagi
mengulangi
warga
masyarakat
karenamempertimbangkan baik-baik sebelum melakukan aborsi dari pada terkena sanksipidana yang amat berat tersebut. Prevensi umum dan prevensi khusus inilah yangdiharapkan
oleh
para
pembentuk
Undang-Undang
dapat
menekan
seminimalmungkin angka kejahatan aborsi provocatus di Indonesia. a.
Indikasi Kedaruratan Medis Dan Perkosaan Sebagai Pengecualian Atas Larangan Aborsi. Indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana pengecualian atas
larangan aborsi diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. Indikasi kedaruratan medis; atau b. Kehamilan akibat perkosaan. (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 ini dapat membuka peluang kasus aborsi dengan alasan akibat perkosaan jika tidak dilengkapi dengan Peraturan Perundang-Undangan yang jelas dengan berbagai indikasi gamblang yang mudah dipahami semua pihak. Pasal 34 Peraturan Pemerintah dinyatakan bahwa (1) kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan. Selanjutnya mengenai pembuktian bahwa seorang wanita benar-benar mengalami perkosaan hingga ia hamil dan agar korban perkosaan ini dibenarkan melakukan aborsi, dikemukakan pada ayat selanjutnya bahwa (2) kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. Rumusan peraturan diperbolehkannya tindakan aborsi bagi wanta korban perkosaan ini memang sudah jelas, yaitu bahwa wanita itu benar-benar sebagai korban perkosaan. Tidak dapat dibenarkan dengan sekedar mengaku bahwa ia telah menjadi korban perkosaan. Ia harus membuktikan bahwa ia benar-benar diperkosa oleh seorang laki-laki dengan melibatkan katerangan yang dapat dipertanggungjawabkan dari dokter, penyidik, atau psikolog. Untuk melakukan
aborsi yang legal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 ini tidak mudah dantidak cukup dengan mengaku diperkosa. 59 Tindakan aborsi hanya boleh didasarkan pada indikasi medis dan korban perkosaan yang traumatis dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Yang dimaksud indikasi medis yang terdapat Pasal 32 yang mendasari pengecualian larangan aborsi meliputi: (1) kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan/atau janin. (2) kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Dan Penanganan indikasi kedaruratan medis yang dimaksud di atas harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan menteri kesehatan. Pengecualianlarangan aborsi disebabkan kehamilan akibat perkosaan yang traumatis harus dibuktikan dengan: (1) usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter. (2) keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. Dibolehkannya aborsi sebagai pengecualian larangan aborsi ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penesehat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca yang terdapat dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, setelah memenuhi syarat yaitu: sebelum kehamilan berumur 40 hari dihitung sejak hari pertama haid berakhir, kecuali dalam hal kedaruratan
59
M. Nurul Irfan, Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam, Amzah, Jakarta, 2014, hlm. 104-105
medis, atas permintaan atau persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, dan dengan izin suami, kecuali korban perkosaan. Pengecualianlarangan
aborsi
boleh
dilakukan
sepanjang
memenuhi
ketentuan bahwa: dilakukan oleh dokter yang telah mendapatkan pelatihan oleh penyelengara pelatihan yang terakreditasi, fesilitasi pelayanan kesehatan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, palayanan tindakan aborsi dilakukan sesuai standar, tidak diskriminatif dan tindak mengutamakan imbalan materi yang terdapat dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor61 Tahun 2014. Pengaturan pengecualian larangan aborsi yang diatur dalam Pereturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi. Menurut fatwa MUI bahwa aborsi haram hukumanya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu kecuali adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat. FatwaMUI, Keadaan darurat itu dinama perempuan hamil menderita sakit fisik barat dan keadaan kehamilan yang mengancam nyawa si ibu. Keadaan hajat disebabkan janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kalak sulit disembuhkan dan kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang. Kebolehan aborsi harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari dan bukan kehamilan akibat perzina. Orangyang mengaku diperkosa sebagai pembenaran atas tindakan aborsi sebagaimana diatur Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Pereturan Pemerintah Tentang Kesehatan Reproduksi tentu memerlukan
pembuktian yang tidak mudah. Ditambah pula tindakan aborsi diatur dengan kriteria, syarat, ketentuan dan standar ketat. Undang-undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Kesehatan Reproduksi ditetapkan justru untuk melindungi ibu yang disebabkan oleh uzur yang bersifat darurat dan hajat melakukan tindakan aborsi. Perlindungan yang dimaksud adalah dari tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan norma agama. 60
b.
Aborsi Dalam Perspektif kesehatan reproduksi Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Aborsi.
1.
Aborsi dalam prespektif kesehatan reproduksi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan
reproduksi memperoleh perhatian khusus. Hal ini wajar bahwa masalah kesehatan reproduksi di Negara-Negara berkembang termasuk Indonesia menjadi masalah kesahatan yang utama. Akibat rendahnya kesehatan reproduksi, terutama pada wanita, maka akan berdampak terhadap tingginya angka kematian bayi
dan
kematian ibu karena melahirkan. Padahal kedua indikator tersebut merupakan bagian terpenting dalam pencapaian tujuan pembangunan milenium. 61 Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau
60
Anjari Umarjianto, Meluruskan Persepsi Salah Atas Pengaturan Aborsi Di Peraturan Pemerintah Kesehatan Reproduksi , Diakses Pada Tanggal 16 April 2015. 61 Soekidjo Notoatmodjo, Etika Dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 135.
kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada lakilaki dan perempuan. Kesehatan reproduksi meliputi : (Pasal 71 ayat (2)) : a.
Saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
b.
Pengaturan kehamilan, alat konstrasepsi, dan kesehatan seksual;
c.
Kesehatan sistem reproduksi Berkaitan dengan kesehatan reproduksi, Pasal 72 Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang berhak: a.
Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan denagan pasangan yang sah.
b.
Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak bertentangan dengan norma agama.
c.
Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin berproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
d.
Memperboleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Aborsi menurut pengertian secara medis adalah gugur kandungan atau
keguguran dan keguguran itu sendiri bentuk berakhirnya kehamilan, sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batasan umur kandungan 28 minggu dan berat badan fetus yang kurang dari 1.000 gram. Aborsi dapat terjadi secara spontan tanpa tindakan, sekitar 10-20% dari kehamilan akan berakhir dengan aborsi, yang secara yuridis tidak mempunyai arti apa-apa. 62
62
Masrudi Muhtar, Bidan Dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 85-87.
Aborsi yang dilakukan secara sengaja (abortus provocatus) merupakan salah satu masalah hukum yang peka berkaitan dengan profesi kesehatan (dalam hal ini terkait dengan profesi kedokteran dan kebidanan), paling banyak dibahas dan menimbulkan dua pendapat yang saling bertentangan, di satu pihak tetap menentang
dilain pihak dengan berbagai pertimbangan mengusahakan agar
terdapat pengendoran atau leberasi hukum. Aborsi yang terjadi karena kecelakaan (abortus spontaneos). Tindak pidana aborsi mengandung resiko yang cukup tinggi, apabila dilakukan tidak sesuai standar profesi medis berikut ini berbagai cara melakukan aborsi yang sering dilakukan: 1.
Medipulasi fisik, yaitu dengan cara melakukan pijatan pada rahim agar janin terlepas dari rahim. Biasanya akan terasa sakit sekali karena pijatan yang dilakukan dipaksakan dan berbahaya bagi organ dalam tubuh;
2.
Menggunakan berbagai ramuan dangan tujuan panas pada rahim. Ramuan tersebut seperti nenes muda yang dicampur dengan marica dan obat-obatan lainnya;
3.
Menggunakan alat bantu tradisional yang tidak steril yang dapat mengakibatkan infeksi. Tindakan ini juga membahayakan organ dalam tubuh. 63 Alasanmereka melakukan tindakan aborsi tanpa rekomendasi medis adalah:
1)
Ingin terus melanjutkan sekolah atau kuliah. Perlu dipikirkan oleh pihak sekolah bagaimana supaya tetap dipertahankan sekolah meski sedang hamil kalau telanjur;
63
Ibid.
2)
Belum siap menghadapai orang tua atau memalukan orang tua dan keluarga.
3)
Malu pada lingkungan sosial dan sekitarnya;
4)
Belum siap baik mental maupun ekonomi untuk menikah dan mempunyai anak;
5)
Adanya aturan dari kantor bahwa tidak boleh hamil atau menikah sebalum waktu tertentu karena terikat kontrak; dan
6)
Tidak senang pasangannya karena korban perkosaan. Aborsi yang dilakukan secara sembarangan sangat membahayakan
kesehatan dan keselamatan ibu hamil bahkan sampai berakibat pada kematian. Pendarahan yang terus menerus serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab utama kematian wanita yang melakukan aborsi.
Selain itu
aborsi berdampak pada kondisi psikologis dan mental sesorang dengan adanya perasaan bersalah yang menghantui mereka. Perasaan berdosa dan ketakutan merupakan tanda gangguan psikologis. Resiko komplikasi atau kematian setelah aborsi legal sangat
kecil
dibandingkan dengan aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga yang tidak terlatih. Beberapa penyebab utama resiko tersebut disebabkan oleh aborsi yang
antara lain: pertama, sepsis yang
tidak lengkap, sebagian atau seluruh produk
pembuahan masih tertahan dalam rahim. Jika infeksi ini tidak segara ditangani akan terjadi infeksi yang menyeluruh sehingga menimbulkan aborsi septik, yang merupakan komplikasi aborsi ilegal yang fatal. 64 Kedua, pendarahan. Hal ini disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, atau cedera organ panggul atau usus.
64
Ibid. hlm. 88
Ketiga, efek samping jangka panjang berupa sumbatan atau kerusakan permanen di tuba fallopi(saluran telur) yang menyebabkan kemandulan. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan: 1.
Indikasi kedaruratan medis dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
2.
Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang
mengatur bahwa aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: a.
Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b.
Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
c.
Dengan persetujuan ibu hamilan yang bersangkutan
d.
Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
e.
Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. 65
65
Ibid. hlm. 89.
Pasal 77 Undnag-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjadi dasar bagi pemerintah untuk berkewajiban melindungi dan mencegah perempuan
dari
aborsi
yang
tidak
bermutu,
tidak
aman,
dan
tidak
bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undang. 66
2.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Aborsi Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan
yang melakukan aborsi maka pembahasannya tidak tidak bisa dilepaskan dari hukuman pidana. Pada hakikatnya hukuman pidana adalah jumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. 67 Hukumpidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang: 1.
Aturan hukum pidana dan (yang dikaitkan berhubung dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu;
2.
Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dijatuhkannya saksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3.
Tindakan dan upaya yang boleh atau harus yang dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka 66
Ibid. hlm. 90. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Renika Cipta, Jakarta, 1991, hlm .4.
67
didakwa sebagai pelanggaran hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidan terhadap dirinya, serta tindak pidana dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka /terdakwa pelanggaran hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dan tindakan negara dalam upaya nagara menegakkan hukum pidana tersebut. 68 Hukum pidana seharusnya dijatuhkan untuk menegakan tertib hukum, melindunggi masyarakat hukum. Manusia satu persatu di dalam masyrakat saling bergantung, kepentingan mereka dan relasi antara mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penjaga tertib sosial ini untuk bagian terbesar sangat tergantung pada paksaan. Jika norma-norma tidak ditaati, akan muncul sanksi, kadangkala yang berbentuk informal, misalnya perlakuan acuh tak acuh dan kehilangan status atau penghargan sosial. Menyangkuthal yang lebih penting, sanksi, melalui tertib hukum negara yang melengkapi penataan sosial, dihaluskan, diperkuat dan dikenakan kepada pelanggar norma tersebut. Ini semua tidak dikatakan dengan melupakan bahwa penjatuhan pidana dalam prakteknya masih juga merupakan sarana kekuasaan negara yang tertajam yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Menjadi jelas bahwa dalam pemahaman di atas hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan ataupun fungsi sosial. 69 Hukumpidana itu membentuk norma-norma dan pengertian-pengertian yang diarahkan kepada tujuannya sendiri, yaitu menilai tingkah laku para pelaku yang dapat dipidana. Menurut Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu 68
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2. 69 Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 14-15
sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan atau menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Akan tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian hukum lainnya, yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, walaupun juga pidana itu mempunyai fungsi yang lain dari pada menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan. 70 Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remidium. Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterepkan. Ia menunjuk pidato Menteri Kehakiman Belanda Modderman yang antara lain menyatakan bahwa ancaman pidana itu harus tetap merupakan suatu ultimum remidium. Setiap ancaman pidana itu,dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari pada penyakit. Berkaitan dengan hukuman pidana
tidak bisa lepas dari pembicaraan
tentang 3 (tiga) hal pokok dalam hukum pidana, yaitu dari tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Tindak pidana perumusan larangan untuk melakukan sesuatu, larangan untuk melakukan sesuatu, ataupun larangan untuk menimbulkan akibat tertentu. Cara perumusan tindak pidana juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap
pembuatanya.
Berkaitan dengan hal ini Clarkson mengatakan “criminal liability is imposed upon
70
Andi Hamzah , Op.Cit., hlm. 9-10.
blameworthy actor whose conduct has caused a for posed upon blameworthy actor whose conduct conduct constitutes the forbidden harm”. Dengan demikian hakikat celaan terhadap pembuat, juga dipengaruhi oleh perumusan perbuatan yang ditetapkan sebagai tindakan pidana dalam suatu Undang-Undang. 71 Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan menentukan subyek hukum pidana. Subyek hukmu pidana dalam ketentuan Perundang-Undang
merupakan
pelaku
tindak
pidana
yang
dapat
dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai wujud tanggungjawab karena kesalahannya terhadap orang lain (korban tindak pidana). Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid.”
Criminalresponsibility”atau
“criminal
liability”.
Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan apakah seseorang tersangkah dan/atau terdakwa dipertanggungjawabkan untuk atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Perkembangan
pertanggungjawaban
pidana pada awalnya dikaitkan
dengan kesalahan pelaku. Pelaku tidak dapat dipidana kecuali ada kesalahan pada dirinya selain telah melakukan suatu tindak pidana. Ini berarti bahwa konsep “feit materil”telah ditingalkan untuk sementara waktu. Pengertianpertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna (verwijbaaheid) sipembuata atas perbuatanya. Penerimaan perbuatannya maka pengertian kesalahan berubah menjadi kesalahan normatif. Prinsip ini di dalam hukum pidana dikenal dengan “liability based on fault”.
71
Masrudi Muhtar, Op.Cit., hlm. 92-93.
Asas umum yang fundamental dalam pertanggungjawaban pidana ini ialah asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (asas culpabilitas). Kesalahan merupakan masalah dalam pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dengan kesalahan ini, menurut Sudarto bersalahnya seseorang tergantung dari 3 (tiga) unsur, yaitu: 1.
Kemampuanbertanggungjawab pada sipembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal; dalam hal ini dipersoalkan apakah orang tertentu menjadi “norm adressat” yang mampu;
2.
Hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan; dalam hal ini dipersoalkan sikap batin seseorang pembuat terhadap perbuatannya; dan
3.
Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan.
72
Kesalahan merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari sipelaku dan hubangan batin antara si pelaku dengan perbuatan. Keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kamampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara sipelaku dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan dan alasan pemaaf. Simons mengatakan, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis sedemikian,
yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya
pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum nmaupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:
72
Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Keadaan Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,Kencana Prenadi Media, Jakarta, 2006, hlm 9394.
1.
Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
2.
Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab, (toerkeningsvatbaar), bila
pada umumnya: 1.
Keadaan jiwa: a.
Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
b.
Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
c.
Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bahwa sadar/reflexe beweging, meilindus/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan sebagainya dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
2.
Kemampuan jiwanya a.
Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
b.
Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan; dan
c.
Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan
Secara yuridis rumusan kemampuan bertanggungjawab tidak diatur baik di dalam KUHP maupun undang-undang yang terkait dengan hukum pidana. Namun apabila dilihat dalam memorie van toelichting secara negatif menyebutkan pengertian kemampuan bertanggungjawab itu, adanya tidak bertanggungjawab pada sisi pembuat:
ada kemampuan
a.
Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memiliki antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undnag dilarang atau diperintahkan, dengan kata lain dalam hal terbutan yang dipaksa;
b.
Dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu sehingga dia tidak dapat menghinsyafi bahwa perbutannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu nafsu patologi, gila, pikiran tersebut dan sebagainya. 73
73
E. Utrecht, Hukum Pidana 1, Pustaka Tinta Max, Surabaya, 1986, hlm. 298.
