BAB I PENGANTAR
1.1
Latar Belakang Dalam pelaporan keuangan akhir-akhir ini aset menjadi perhatian
utama bagi pemerintah umumnya, karena peranan daerah semakin kuat dengan diberlakukannya UU otonomi khusus
membuat daerah makin
berlomba untuk mengurus diri sendiri. Pengeluaran terbesar dari APBD adalah
untuk
kepentinganumum
atau
keberlangsungan
kehidupan
bermasyarakat, dimana digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah dll. Aset tetap tersebut nilainya dicantumkan dalam neraca daerah yang nantinya akan dipergunakan untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah. Aset tetap merupakan hal penting yang harus tertera pada neraca daerah, sebagian besar dana APBD diperuntukan untuk aset tetap. Nilai aset sebenarnya adalah hal terpenting selain keuangan, namun banyak pemerintah belum memberi perhatian terhadap aset masih lebih kepada keuangan, Padahal aset yang ada jika di berdayakan akan menghasilkan keuntungan. Perubahan paradigma aset sangat diperlukan, pemahaman
aset
dahulu
adalah
proyek
tanpa
memperdulikan
keberlangsungan hidup aset itu sendiri, namun seiring berjalannya waktu paradigma tersebut mengalami perubahan secara perlahan dari proyek kepada program untuk menjaga keberlangsungan aset dengan harapan asetaset
tetap
tersebut
tetap
berdaya
guna
bagi
daerah. 1
Untukmenjagakeberlangsunganaset mengeluarkan
tersebut
PERMENDAGRI
maka
pemerintah
No.
17
Tahun2007untukmengurusataumengelolaaset daerah. Permendagri 17 Tahun 2007 tersebut merupakan payung hukum dalam pengelolaan aset yang seharusnya dipahami oleh pelaku-pelaku pengelolaan aset negara dan daerah, masalah utama dari pengelolaan aset di daerah-daerah adalah tidak adanya pemahaman mengenai peraturanperaturan yang berlaku, berdasarkan penelitian- penelitian terdahulu daari berbagai daerah ditemukan bahwa tingkat pemahaman akan UU sangat diperlukan untuk menunjang pengelolaan aset tersebut dan didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni terutama dalam bidang aset. Alasan peneliti meneliti pada Kabupaten Lanny Jaya karena penelitian mengenai aset tetap merupakan yang pertama dan juga Kabupaten Lanny Jaya dan juga Kabupaten Lanny Jaya merupakan daerah otonom baru yang di mekarkan dari Kabupaten Jayawijaya berdasarkan UU no 5 Tahun 2008 bersama 3 kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Nduga, Yalimo, dan Mamberamo Tengah, tidak dipungkiri untuk masalah aset kabupaten Lanny Jaya sangat kompleks akibat dari pemekaran tersebut, batas wilayah kabupaten yang sampai dengan sekarang masih dalam konflik, banyak aset hibah dari negara, provinsi dan kabupaten sebelumnya bermasalah dengan tidak ada kejelasan berkas-berkas dan lain sebagainya, sehingga hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Lanny Jaya. Sampai dengan saat ini Kabupaten Lanny Jaya masih mendapat predikat disclaimer
2
dari BPK salah satu penyebab yang tertera dalamLHP BPK atas LKPD adalah masalah tertib aset. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua dalam rilisnya mengungkapkan, kelemahan dalam pengelolaan aset yang intinya sebagai berikut. 1.
Aset tetap tidak dicatat secara rinci melainkan masih digabungkan.
2.
Daftar aset tetap tidak menyajikan identitas aset tetap mengenai luas dan lokasi keberadaan.
3.
Adanya aset tetap yang langsung dihapuskan dari daftar tanpa didukung dengan dokumen formil.
4.
Aset tetap dari dari realisasi nonbelanja modal tidak dicatat.
5.
Penambahan nilai aset tetap dari realisasi belanja yang sesungguhnya tidak menghasilkan aset tetap.
6.
Kesalahan dalam mengklasifikasikan kelompok aset tetap.
7.
Penambahan nilai aset tetap dari nilai realisasi belanja yang sesungguhnya tidak menghasilkan aset tetap. Berdasarkan penelitian Franky (2013), dikemukakan bahwa proses
penatausahaan aset membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah mengingat golongan aset harus sesuai standar akuntansi pemerintah sebab tidak semua data lengkap dan dimiliki dengan benar dan pencatatannya masih digabungkan. Tidak adanya data yang lengkap maka akan menyulitkan pemerintah daerah dalam membuat status neraca yang dapat di percaya.
3
Guna
mendukung
pengelolaan
yang
terstruktur
diperlukan
komitmen masing-masing pengelola terhadap tujuan. dikatakan Mustika (2012)
dalam
penelitiannya
mengungkapkan
bahwa
permasalahan
umumnya penatausahaan aset pemerintah daerah adalah menyangkut keterbatasan data aspek legal/bukti kepemilikan aset, status pengelolaan dan asal-usul, pemahaman pengelolaan BMD terkait peraturan yang berlaku masih lemah, keterbatasan sumber daya manusia pelaksana, kurangnya kompensasi yang memadai terhadap kesejahteraan pegawai. Hal tersebut diduga terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Lanny Jaya Berdasarkan data neraca Kabupaten Lanny Jaya jumlah perolehan aset tetap yang masih dinilai
Rp1,00
sampai
dengan
tanggal
31
desember
2012
sebesarRp741.074.111.734,00 Tabel 1.1 Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Pemda Kab. Lanny Jaya Tahun 2012
No Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tanah 1 Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Jalan, irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya Konstruksi 6 dalam pengerjaan Jumlah
Tahun 2011
Tahun 2012
Rp. 15.875.000.000
Rp. 23.105.244.000
Rp. 68.543.975.056 Rp. 167.796.644.858 Rp. 153.541.556.840
Rp. 95.175.300.544 Rp. 286.818.373.287 Rp. 285.896.306.803
Rp. 7.555.745.000 Rp. 93.975.765.096
Rp. 12.419.937.100 Rp. 37.658.950.000
Rp. 507.288.686.850
Rp. 741.074.111.734
Sumber. Neraca Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2012 (diolah) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan RI di Papua No : 24.C/LHP/XIX.JYP/06/2013 tanggal 20 Juni 2013 badan pemeriksa keuangan tidak menerapkan prosedur pemeriksaan
untuk
4
memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan, lingkup pemeriksaan BPK RI tidak cukup memungkinkan menyatakan pendapat (disclaimer) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya per tanggal 31 Desember 2012. Berdasar uraian diatas maka perlu dilakukan suatu penelitian mendalam mengenai pengelolaan aset tetap dalam hal ini penatausahaan aset tetap yang berkaitan dengan opini disclaimer BPK tersebut. Penyajian aset tetap pada neraca daerah tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga mempengaruhi laporan keuangan daerah yang merupakan laporan kinerja pemerintah daerah hal ini disebabkan karena pengelolaan aset daerah belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.
1.2
Keaslian Penelitian Penelitian mengenai pengelolaan dan penatausahaan aset tetap
pemerintah daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi dalam penelitian ini sebagai berikut. Dadson danEbenezer (2006)menjelaskan tentang mengoptimalkan manajemen aset tanah di Ghana dalam rangka menuju good governance. Beberapalangkah-langkahyangdigunakangunamencapaipemerintahanyang baikadalahberadadiseputarlegislasi,organisasidalamsektortanah,data
base
dan peta serta mekanisme sistemlahan yang berkelanjutan.Menurut Klau (2009) yang melakukan penelitian terhadap pengaruh faktor-faktor
5
manajemen aset pada optimalisasi pengelolaan aset tetap di kabupaten belu dengan memfokus pada fenomena-fenomena manajemen aset pemerintah daerah. Hasilpenelitiannya menujukan pengelolaan aset daerah yang dilakukan saat ini belum berjalan dengan baik.Persepsi yang ditunjukan lewat jawaban terhadap pertanyaan yang mengindikasikan adanya berbagai persoalan yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan aset tetap pemerintah daerah. Yarman
(2009)
mengindentifikasi
kendala
potensial
dalam
penerapan manajemen aset dan memberikan solusi alternatif untuk mengantisipasi kendalapotensial yang terjadi dalam penerapan manajemen aset pemda di Kabupaten Moko-muko. Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif, dengan metode survei menggunakan kuisioner. Penelitian tersebut disimpulkan bahwa ada empat (4) faktor yang menjadi kendala potensial dalam penerapan manajemen aset pemerintah daerah Kabupaten Muko-muko yaitu faktor kualitas SDM, faktor perencanaan kebutuhan, penganggaran, faktor kepemimpinan, dan infrastruktur. Oktoviana (2010) meneliti tentang pengelolaan aset daerah berkaitan dengan opini disclaimer BPK di Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007. Alat analisis yang digunakan adalah dengan melakukan pengujian instrumen (validitas dan realibilitas), analisis faktor (confirmatory Factor Analisis), analisis regresi kategori (categorial regression). Hasil analisis diharapkan menjadi rekomendasi bagi Kabupaten Tojo Una Una untuk mencoba mengelola aset daerahnya sebagai kelembagaan dan infrastruktur dimasa yang akan datang. Berdasarkan 6
penelitian
Syafitri
(2010),
variabel
perhitungan
pengurusan,
penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan dari kegiatan inventarisasi aset tetap memiliki pengaruh positif dan signifikan serta unsur yang terintegrasi, saling terkait satu sama lain harus dilakukan dan diterapkan bersama guna mendukung nilai wajar neraca daerah. Dikatakan Mustika (2012) dengan metode kualitatif studi kasus yang mengevaluasi aset tetap Kota Padang dengan mengukur derajat kesesuaian penatausahaan aset Kota Padang dengan sampel pada Dinas Pendidikan menghasilkan derajat sesuai berdasarkan kriteria derajat kesesuaian, penelitian yang sama juga dilakukan oleh Joniger (2012) penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif mengemukakan penatausahaan aset tetap milik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum berjalan maksimal sesuai permendagri 17 tahun 2007 karena faktor sumber daya manusia dan fasilitas kurang memadai. Franky(2013)penelitian kualitatif dengan studi kasus pada pemerintah Provinsi Maluku, hasil yang didapat adalah kendala-kendala kegiatan Pembukuan, Inventarisasi dan pelaporan saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga mempengaruhi data dalam neraca yang berakibat mendapat opini disclaimer dari BPK RI. Jika terjadi salah pencatatan pada salah satu kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sangat berpengaruh kepada penatausahaan aset. Berdasarkan Penelitian Sulistiana dkk. (2011) melibatkan lebih dari satu kriteria dalam menentukan supplier, agar dapat membuat keputusan
7
yang tepat maka diperlukan metode Multi Criteria Decision Making (MCDM). Metode yang digunakan disini adalah metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Fuzzy Set, yang untuk selanjutnya disebut dengan metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP). Metode FAHP ini digunakan untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yaitu ketidakmampuan dalam mempertimbangkan ketidakpastian yang muncul akibat subjektivitas manusia. Berdasarkan penelitian tersebut peneliti tertarik menggunakan MCDM dalam menentukan Skala prioritas penanganan kendala dengan penyelesaian berdasarkan metode AHP.
1.3 Rumusan Masalah Darisemua penelitian diatas peneliti-peneliti sebelumnya mengambil proses penelitian pada kegiatan pengelolaan aset tetap, penatausahaan aset tetap pemerintah daerah, evaluasi pengelolaan aset tetap dan Inventarisi. Menggunakan metode yang berbeda kesimpulan yang di dapat semua kegiatan penatausahaan tersebut saling terkait satu sama lainnya dan kendala yang dihadapi pada kemampuan dan skill bendahara maupun pengurus barang dalam melaksanakan penatausahaan sangat membantu dalam pencatatan dan pelaporan barang/aset daerah yang lebih baik dan perlu dilakukan penyeleksian yang tepat. Dengan metodologi yang berbeda dengan penelitian ini. Berdasar uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah nilai aset tetap yang tertera pada neraca daerah tidak diyakini
8
kebenarannya. BPK tidak memberikan pendapat berdasar pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya, selama beberapa tahun terakhir ini.
1.4 Pertanyaan Penelitian Rumusan masalah yang telah di uraikan diatas dan berdasarkan fenomena yang terjadi maka pertanyaan penelitiannya sebagai berikut. Bagaimana
pemerintah daerah Kabupaten
Lanny Jaya
melakukan
penanganan pengelolaan aset tetap berdasar predikat disclaimer BPK terkait laporan hasil pemeriksaan?
1.5 Tujuan Penelitian Mengacu pada perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. mengidentifikasi kendala-kendala potensial pengelolaan aset tetap terkait dengan opini disclaimer BPK TA. 2012; 2. menganalisis skala prioritas penanganan kendala dalam pengelolaan aset tetap.
1.6 Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik untuk kalangan akademisi, maupun untuk kalangan praktisi dan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Lanny Jaya. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terkait pengelolaan aset.
9
1.7
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini mencakup:BabI
Pengantar, yang menguraikan tentang latar belakang, keasliaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II Landasan Teori/Kajian Pustaka menguraikan tentang tinjauan pustaka, landasan teori, alat analisis yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Bab III Metoda Penelitian menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Bab IV Analisis Data menguraikan bagaimana proses selama penelitian ini dijalankan serta pembahasan akan setiap analisis data-data yang telah didapatkan. Bab V Kesimpulan dan Saran berisikan ringkasan singkat (kesimpulan) mengenai hasil analisis yang diperoleh, saran-saran yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lanny jaya, serta keterbatasan penelitian.
10
