BAB I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang Keberadaan aset tidak bisa diabaikan dalam sebuah organisasi komersial maupun non
komersial,
karena aset
memegang peranan
penting dalam
keberlangsungan sebuah organisasi. Hal ini terlihat sudut pandang manajemen keuangan sebagaimana dikemukakan oleh Horne dan Wachowicz,Jr (1997: 2-3) yang memfokuskan keputusan pada tiga pertanyaan yaitu jumlah aktiva (aset) yang dibutuhkan (keputusan investasi), jenis pendanaan yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva (keputusan pendanaan) dan pengelolaan aktiva secara efisien (manajemen aktiva). Pemerintah Indonesia sebagai sebuah organisasi juga tidak bisa terlepas dari peran aset khususnya aset tetap dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Aset tetap didefinisikan sebagai benda fisik yang memiliki nilai dalam periode lebih dari satu tahun (Hastings, 2009: 3). Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, aset tetap pemerintah termasuk dalam kategori Barang Milik Negara (BMN)/Barang Milik Daerah (BMD). Pemisahan BMN dan BMD mengikuti konsep otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undangundang Nomor Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1
2
2004. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sebagian wewenang Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yang diikuti dengan pemisahan antara aset pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Seiring dengan perkembangan tugas dan fungsi pemerintah pusat, jumlah aset tetap yang dibutuhkan juga semakin meningkat dalam mendukung tugas dan fungsi tersebut. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan realisasi belanja modal dan jumlah aset tetap pemerintah pusat dari tahun 2004 s.d 2012 sebagaimana berikut: 145,1
150 117,85 100 61,45
50 0
54,95
64,29
2006
2007
72,77
75,87
80,29
2008
2009
2010
32,89
2004
2005
2011
2012
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004-2012 (diolah)
Gambar 1.1 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Pusat 2004-2012 (Dalam Triliun Rupiah)
1.896
2000
1.568
1500
1.184 979
1000 500
673 229
314
344
2004
2005
2006
443
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004-2012 (diolah)
Gambar 1.2 Nilai Aset Tetap Pada Neraca Pemerintah Pusat 31 Desember 2004 s.d 2012 (Dalam Triliun Rupiah)
3
Peningkatan jumlah aset tetap ini membawa konsekuensi perlunya manajemen aset yang baik untuk menjamin berjalannya peran dari aset tetap tersebut. Menurut Australian National Audit Office (2010: 16) peran strategic asset management adalah untuk menciptakan dan menjaga portofolio aset yang optimal untuk memenuhi kebutuhan program secara efisien. Manajemen aset juga bertujuan untuk
membantu
pemerintah
dalam
memenuhi
tujuan
penyediaan
pelayanan secara efektif dan efisien (Hariyono, 2007: 7). Peran manajemen aset sejalan dengan Road Map Strategic Asset Management Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai unit eselon satu pada Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi antara lain di bidang kekayaan negara. Road Map Strategic Asset Management Direktorat Jenderal Kekayaan Negara saat ini telah memasuki Periode Optimalisasi sejak tahun 2013, yang meliputi tahapan integrasi perencanaan anggaran dan perencanaan BMN, sertifikasi tanah BMN, penatausahaan berbasis akrual dan optimalisasi pengelolaan aset negara (Media Kekayaan Negara Edisi 9 tahun 2011). Dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan
Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga sebagai dasar
pelaksanaan optimalisasi BMN. Peraturan tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa BMN
berupa
tanah
dan/atau
bangunan
yang
tidak
digunakan
untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dikatagorikan sebagai BMN idle dan harus diserahkan pada pengelola barang.
4
Sebagai pelaksanaan dari PMK Nomor 250/PMK.06/2011, instansi vertikal DJKN wilayah Bengkulu dan Lampung mengidentifikasi BMN idle di wilayah Bengkulu
dan
Lampung
berdasarkan
klarifikasi
dari
satuan
kerja
kementerian/lembaga. Hasil identifikasi menjadi dasar bagi pengelola barang untuk menetapkan tanah dan/atau bangunan sebagai BMN idle yang ditindaklanjuti dengan penyerahan BMN idle tersebut dari pengguna barang pada pengelola barang. Keberadaan BMN idle membawa konsekuensi perlunya penyediaan biaya pemeliharaan dan pengamanan oleh pengelola barang, di lain pihak tidak ada manfaat yang diperoleh pemerintah. Maka untuk mengoptimalkan BMN idle tersebut, sejalan dengan PMK Nomor 250/PMK.06/2011 dan Road Map Strategic Asset
Management
sebagaimana telah
ditetapkan
oleh
pemerintah, perlu
dikembangkan berbagai alternatif penggunaan melalui analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (highest and best use). Penggunaan tertinggi dan terbaik didefinisikan sebagai penggunaan tanah kosong atau tanah terbangun yang memungkinkan secara fisik, sesuai peraturan, memenuhi kelayakan keuangan dan menghasilkan nilai tertinggi (Hidayati dan Hardjanto, 2012: 49). Beckwith (2010: 1) mengemukakan bahwa analisis penggunaan tertinggi dan terbaik merupakan dasar dari proses penilaian sebuah properti. Penelitian difokuskan pada BMN idle di wilayah KPKNL Bandar Lampung berupa tanah seluas 600 m2 dengan nilai tanah sebesar Rp5.317.950.000,00 dan nilai bangunan sebesar Rp0,00 di Jalan Raden Intan Kota Bandar Lampung yang tercatat
5
penggunaaannya pada Kanwil Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung, dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. memiliki posisi strategis karena terletak di ibu kota provinsi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030, BMN idle tersebut berada di wilayah pusat pemerintahan kota, industri, perdagangan dan jasa; 2. memiliki nilai dan luas yang lebih besar dibandingkan BMN idle lainnya di wilayah Bengkulu dan Lampung sehingga optimalisasi diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar; 3. BMN idle tersebut tercatat penggunaannya pada Kanwil Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung yang merupakan salah satu satuan kerja Kementerian Keuangan. Optimalisasi BMN idle diharapkan dapat menjadi model bagi optimalisasi BMN idle yang tercatat pada satuan kerja kementerian/lembaga lainnya. 1.1.1. Rumusan masalah Berdasarkan uraian di atas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah BMN pada Kanwil Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung berupa tanah seluas 600 m2 di Jalan Raden Intan Kota Bandar Lampung belum digunakan secara optimal. Untuk itu dalam rangka mengoptimalkan BMN tersebut perlu dilakukan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik. 1.2 Keaslian Penelitian Penelitian mengenai analisis penggunaan tertinggi dan terbaik sebelumnya telah banyak dilakukan antara lain:
6
Peneliti
Variabel
Metoda
Hasil
Cahyadi (2006)
Aspek fisik dan lokasi, aspek hukum dan peraturan, aspek permintaan dan penawaran dan aspek keuangan. Kelayakan hukum, kelayakan fisik, dan kelayakan finansial.
Analisis terhadap produktifitas tanah, analisis pasar dan analisis kelayakan keuangan.
Berdasarkan penelitian, alternatif penggunaan perkantoran merupakan penggunaan tertinggi dan terbaik.
Analisis akuntansi dan analisis penggunaan oleh pelaku pasar.
Dappah Arus kas penerimaan dan Kim marjinal, dan biaya (2011) kesempatan yang timbul dari setiap penggunaan ekonomi. Suwindry Aspek fisik, aspek (2012) hukum, aspek supply and demand, dan aspek keuangan.
Metoda penilaian tanah kosong dan metoda penyisaan tanah, metoda linear.
Penilaian komprehensif terhadap setiap usulan penggunaan properti. Nilai sebuah properti sangat tergantung pada usulan penggunaan yang memberikan hasil tertinggi dan terbaik. Menentukan utilitas maksimal nilai aset dan besaran nilai sekarang dari suatu proyek penggunaan tertinggi dan terbaik. Alternatif penggunaan berupa pusat perbelanjaan merupakan penggunaan yang tertinggi dan terbaik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alternatif terakhir yaitu penjualan properti akan memberikan dana yang dibutuhkan pemilik untuk membayar hutang dan selisih lebih penjualan dengan hutang sebagai profit bagi pemilik properti. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan berupa hotel merupakan alternatif penggunaan yang terbaik.
Johnson, Atwood dan Walther (2010)
Luce (2012)
Analisis highest and best use atas properti 3701 N. Fairfax Arlington, Virginia dalam rangka pembayaran hutang.
Supit (2013)
Aspek fisik dan lokasi, aspek hukum dan peraturan, aspek supply and demand, dan aspek keuangan.
Analisis produktifitas tanah, analisis pasar dan analisis kelayakan keuangan. Menganalisis lahan, zonasi, pasar, kelayakan pasar dan keuangan, serta mempertimbangkan alternatif penjualan bangunan saat ini.
Analisis produktifitas, analisis pasar dan analisis kelayakan keuangan.
7
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian merupakan tanah milik pemerintah pusat (BMN). Penelitian dilakukan dalam
rangka
optimalisasi
BMN
sebagai
pelaksanaan
PMK
Nomor
250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga, serta perbedaan dalam lokasi, tata guna lahan dan waktu penelitian. 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan penelitian Penelitian ini bertujuan mengkaji penggunaan yang memungkinkan untuk diterapkan pada BMN pada Kanwil Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung berupa tanah di Jalan Raden Intan Kota Bandar Lampung. Penggunaan tanah tersebut merupakan penggunaan yang memenuhi kriteria tertinggi dan terbaik. 1.3.2 Manfaat penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang dan Kanwil Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung selaku Kuasa Pengguna barang dalam rangka optimalisasi
BMN,
kementerian/lembaga
sekaligus lainnya.
menjadi Upaya
contoh
optimalisasi
bagi ini
satuan
kerja
diharapkan
dapat
memberikan manfaat berupa tersedianya BMN untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung atau satuan kerja kementerian/lembaga lainnya serta peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak;
8
2. penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa analisis penggunaan tertinggi dan terbaik bisa diterapkan dalam rangka optimalisasi BMN idle dan dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber penelitian berikutnya yang terkait dengan manajemen aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab. Bab I Pengantar memuat latar belakang penelitian, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka dan Alat Analisis, berisi tinjauan pustaka, landasan teori dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian. Bab III Analisis Data memuat cara penelitian, aspek penting yang berhubungan dengan penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. Bab IV memuat tentang Kesimpulan dan Saran sebagai bagian akhir penelitian yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari analisis, beberapa saran/masukan bagi pihak yang berkepentingan serta keterbatasan dalam penelitian ini.
