BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan bahwa setiap kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah juga harus menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyajian laporan keuangan tersebut dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
1
2
LKPD mempunyai peran penting dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membuat regulasi-regulasi yang mengatur sistem pelaporan keuangan pemerintah. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2008. Peraturan ini merupakan kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengacu pada Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatur mengenai kewajiban Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum laporan keuangan tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). APIP yang bertugas melakukan reviu laporan keuangan pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Tujuan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hasil reviu laporan keuangan disampaikan kepada kepala daerah sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab kepala daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa dalam menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan hendaklah disertai dengan pernyataan tanggung jawab (PTJ).
3
Hasil audit BPK tahun 2013 menunjukkan bahwa semua pemerintah kabupaten/kota di DIY baik yang beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maupun Wajar Dengan Pengecualian (WDP), masih mempunyai temuan hasil pemeriksaan. Menurut Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK (2008), temuan pemeriksaan (TP) merupakan temuan atau indikasi permasalahan yang diperoleh selama pemeriksaan. Temuan pemeriksaan merupakan suatu prosedur, praktik atau transaksi yang dilakukan auditi, menyimpang dari prosedur standar operasional (SOP), atau bahkan menyimpang dari peraturan dan hukun yang berlaku. Auditor harus melaporkan temuan pemeriksaan dalam laporan auditnya dan auditi berkewajiban untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Dengan adanya reviu oleh Inspektorat diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah terbebas dari salah saji material, sehingga kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik. Laporan keuangan yang berkualitas akan membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan APBD. Untuk mencapai tujuan tersebut maka reviu harus dilaksanakan secara optimal. Auditor/pereviu diwajibkan memiliki keahlian khusus untuk melakukan reviu. Ritonga (2010) menyatakan bahwa pelaksana reviu harus paham akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan. 1.2.
Rumusan Masalah Pemerintah sebagai agen dari masyarakat yang diberi wewenang
mengelola APBD dan memberikan pelayanan kepada publik, dituntut untuk dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah
4
adalah penyampaian laporan keuangan yang berkualitas. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, salah satunya adalah faktor reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat. Reviu atas laporan keuangan yang efektif akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ritonga (2010) menyatakan bahwa terdapat kesenjangan di bidang reviu laporan keuangan antara apa yang diminta oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dengan kemampuan teknis Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan reviu laporan keuangan secara mandiri. Untuk itu APIP dituntut agar memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam mereviu laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan maka Inspektorat Kabupaten Gunungkidul, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta telah melaksanakan reviu atas laporan keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008. Namun demikian, hasil audit BPK menunjukkan bahwa semua Kabupaten/Kota di DIY baik yang memperoleh opini WTP maupun WDP masih mempunyai temuan pemeriksaan. Temuan Pemeriksaan merupakan indikasi permasalahan yang diperoleh selama pemeriksaan. Dalam Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK dinyatakan bahwa pada dasarnya temuan pemeriksaan terkait dengan: 1) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) penyimpangan, dan ketidakpatutan yang material untuk dilaporkan; 3) kelemahan sistem pengendalian intern yang material untuk dilaporkan; 4) kegagalan suatu program yang diperiksa; dan 5) ketidaksesuaian kondisi dengan kriteria yang ditetapkan.
5
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penting untuk ditelusuri kualitas reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota se-DIY dan hubungan antara kualitas reviu dengan temuan hasil pemeriksaan BPK. 1.3.
Pertanyaan Penelitian Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas maka pertanyaan
penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota se-DIY? 2) Bagaimana hubungan antara kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan temuan pemeriksaan BPK? 1.4. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengevaluasi kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota se-DIY. 2) Menganalisis hubungan antara kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan Inspektorat Kabupaten/Kota se-DIY dengan jumlah temuan pemeriksaan BPK. 1.5.
Motivasi Penelitian Penelitian ini dilandasi motivasi peneliti untuk memberikan sumbangsih
pemikiran secara ilmiah terkait dengan pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah terutama pada Inspektorat Kabupaten/Kota se-DIY.
6
1.6.
Kontribusi Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
a. Manfaat praktis Manfaat praktis yang diinginkan penulis antara lain agar dapat memberikan informasi/masukan kepada para pembuat kebijakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan supaya pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh Inspektorat menjadi lebih berkualitas. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran kepada Inspektorat dalam upaya meningkatkan kualitas reviu di Inspektorat Kabupaten/Kota se-DIY sehingga reviu bisa terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada. b. Manfaat akademis Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat akademis yaitu untuk menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah. 1.7.
Sistematika Penulisan
Secara garis besar penelitian ini dibagi ke dalam 6 bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.
7
BAB II
: TINJAUAN
PUSTAKA
DAN
PENGEMBANGAN
HIPOTESIS Bab ini memuat uraian mengenai tinjauan literatur yang menjelaskan pengertian reviu laporan keuangan pemerintah daerah, dasar hukum dan ruang lingkup reviu, proses reviu, kompetensi pereviu, kualitas reviu, temuan pemeriksaan, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis. BAB III
: LATAR
BELAKANG
KONTEKSTUAL
OBJEK
PENELITIAN Bagian ini menjelaskan secara deskriptif tentang objek penelitian. Selain itu, bagian ini juga memuat secara kontekstual aplikasi teori-teori atau konsep-konsep yang dimuat dalam kajian literatur di lingkungan organisasi yang menjadi objek penelitian. BAB IV
: METODA PENELITIAN Metoda penelitian berisi pembahasan mengenai rancangan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data kualitatif, dan teknik analisis data kuantitatif.
BAB V
: ANALISIS HASIL PENELITIAN Bab ini menjelaskan tentang temuan-temuan di lapangan yang menggambarkan fakta-fakta untuk dapat menjawab tujuan penelitian. Bagian ini memuat evaluasi kualitas reviu LKPD
8
yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota se-DIY dan analisis hubungan kualitas reviu dengan temuan pemeriksaan BPK. BAB VI
: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN Bagian ini memuat simpulan yang menunjukkan bagaimana hasil temuan yang diperoleh dan relevansinya dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Bagian ini juga menjelaskan tentang keterbatasan penelitian menurut sudut pandang keilmuan dan efektivitas penelitian ini untuk menjawab masalah yang dihadapi. Saran dalam bab ini merupakan aksi praktikal secara organisasional atau manajerial yang dapat dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari temuan.
