BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Tujuan dari Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai bentuk pembangunan baik dari segi fisik maupun segi non fisik. Pembangunan itu dilakukan semata-mata untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, oleh karena itu setiap pembangunan harus dapat dinikmati hasilnya oleh seluruh Rakyat Indonesia. Kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat berupa pengadaan barang dan jasa, non pengadaan, sertapembangunan sarana dan prasana. Pembangunan sarana oleh pemerintah diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk dari pembangunan yang dilaksanakan tersebut berupa pembangunan proyek-proyek sarana, prasarana, yang berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, saluran-saluran air, perumahan rakyat, maupun perkantoran-perkantoran dan sebagainya. 1 Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk juga di bidang kelistrikan. Pemerintah menyediakan listrik bagi masyarakat, dan kegiatan 1
Djumialdji 1, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rhineka Cipta, 1996) hlm.1
Universitas Sumatera Utara
pembangunan diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut, baik itu membangun pembangkit listrik, ataupun membangun jaringan-jaringan listrik. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan kegiatan usahanya untuk melayani kepentingan masyarakat luas di bidang listrik adalah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, selaku perusahaan dengan sifat usaha tertentu yang melaksanakan tugas khusus guna mencapai fungsi kesejahteraan umum yang juga menjadi tujuan Bangsa Indonesia. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) diantaranya adalah penyediaan tenaga listrik, baik berupa pembangkit tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, perencanaan dan pembangunan sarana penyedia listrik, serta jasa ketenagalistrikan lainnya. Peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sudah beberapa kali mengalami perubahan. Peraturan-peraturan mengenai pengadaan barang/jasa oleh pemerintah yang berlaku saat ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 35 Tahun 2011 (Perubahan Pertama), dan Perpres No. 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua), serta diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000. Sedangkan peraturan mengenai pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BUMN, berlaku Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara serta perubahannya No. PER‐15/MBU/2012.Peraturan menteri tersebut digunakan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari Anggaran
Universitas Sumatera Utara
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perjanjian pengadaan barang dan jasa termasuk dalam perjanjian pemborongan yang terdapat di dalam KUH Perdata yaitu pasal 1601, 1601b, dan 1604 sampai 1616. PT.PLN (Persero) dalam melaksanakan kegiatannya ada kalanya tidak bekerja sendiri, PT.PLN (Persero) pada umumnya melibatkan pihak kedua, baik itu selaku penyedia barang dan jasa, pemborong dan lain-lain. Hal utama yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan jasa konstruksi yang melibatkan pihak lain tersebut adalah membuat perjanjian (kontrak). Perjanjian dibutuhkan untuk menuangkan kehendak dari para pihak secara tertulis dan mencapai kesepakatan mengenai kegiatan yang ingin dilaksanakan. Tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian pemborongan pekerjaan adalah pemilihan penyedia barang dan jasa. Perjanjian pemboronganpekerjaan yang dibuat oleh PT.PLN (Persero) Area Payakumbuh dengan CV.Carmel dilakukan melalui tahapan penunjukan langsung. PT.PLN (Persero) Area Payakumbuh mengundang calon penyedia barang dan jasa (CV.Carmel). Setelah dilakukan proses penawaran dan negosiasi, PT.PLN (Persero) kemudian menetapkan CV.Carmel sebagai pemborong dalam melaksanakan kegiatan penyeimbangan beban trafo, setelah itubarulah pihak PT.PLN (Persero) membuat Surat Penunjukan Jasa Langsung (perjanjian pemborongan) yang di dalamnya terdiri atas pasal-pasal yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat harus memperhatikan asasasas perjanjian. Ada beberapa asas yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam
Universitas Sumatera Utara
membuat suatu perjanjian. Asas dalam perjanjian berfungsi untuk membatasi para pihak agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang seharusnya. Asas tersebut diantaranya adalah asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt servanda. Universitas Sumatera Utara Open Course Ware bagian Kenotariatan menyebutkan bahwa, asas kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, berkaitan dengan bentuk dan isi perjanjian. Makna kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas untuk menentukan dengan siapa ia akan mengikatkan dirinya, isi dan bentuk perjanjian yang akan dibuat, serta pilihan hukum yang akan digunakan. Asas kebebasan berkontrak bukan berarti para pihak dapat dengan leluasa bebas menuangkan segala kemauannya di dalam kontrak, kebebasan berkontrak tetap harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu kontrak tersebut memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, tidak dilarang oleh Undang-Undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik. 2 Asas itikad baik menurut pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, dinyatakan bahwa suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan iktikad baik (goeder trouw, bona fide). Rumusan dari pasal 1338 ayat (3) tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya iktikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik dalam hal pembuatan suatu kontrak dapat dicakup oleh unsur sebab yang
2
Hukum Kontrak 2.pdf, http://ocw.usu.ac.id/course/download/10500000010-hukumperusahaan/ diakses pada 11 Oktober 2013 pukul 12.30 WIB
Universitas Sumatera Utara
halal dari pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, dapat saja suatu kontrak dibuat dengan iktikad baik, tetapi justru dalam pelaksanaannya misalnya dibelokkan kearah yang merugikan salah satu pihak atau merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kontrak tersebut bertentangan dengan iktikad baik. 3 Asas konsensualisme maksudnya adalah bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat. Jadi, dengan adanya kata sepakat, kontrak tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum, sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban diantara para pihak. Dengan demikian, pada prinsipnya syarat tertulis tidak diwajibkan untuk suatu kontrak. Kontrak lisan pun sebenarnya sah-sah saja menurut hukum. Akan tetapi terhadap beberapa jenis kontrak disyaratkan harus dibuat dalam bentuk tertulis, atau bahkan harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat tertentu, sehingga disebut dengan Kontrak Formal. Ini adalah merupakan perkecualian dari prinsip umum tentang asas konsensualitas. 4 Asas pacta sunt servanda juga tercantum dalam pasal 1338 KUHPerdata, menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Setiap pihak harus tunduk pada apa yang tercantum di dalam perjanjian.
3
Ibid. Ibid.
4
Universitas Sumatera Utara
Perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat oleh PT.PLN (Persero) Area Payakumbuh dengan CV. Carmel, pada bagian penutupnyayaitu pasal 14 terdapat klausul yang menyatakan bahwa: “Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak di Payakumbuh, dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang berlaku yang mana 3 (tiga) rangkap untuk pihak pertama dan 1 (satu) rangkap untuk pihak kedua, dan setalah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani kedua belah pihak”. Pada kenyataannya, tidak kedua belah pihak menandatangani perjanjian tersebut, perjanjian tersebut hanya ditandatangani oleh pihak pemborong saja, yaitu direktur dari CV.Carmel. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari. 5 Perjanjian yang dibuat secara tertulis juga menjadi bukti terhadap adanya hubungan hukum. Tanda tangan menjadi simbol dari curahan hati dan pikiran yang telah dipikirkan matang oleh orang yang membuat perjanjian tersebut, sehingga pada akhirnya ia sepakat untuk mengikuti segala ketentuan yang telah dirundingkan sebelumnya dengan pihak lain, sebagai syarat sahnya sehingga perjanjian tersebut sah sebagai salah satu bentuk perikatan. 6 Yahya Harahap di dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa suatu surat yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan
5
Slide pilihan hukum dalam kontrak bisnis.pdfhttp://ocw.usu.ac.id/course/download/10500000010-hukum-perusahaan/ diakses pada 11 Oktober 2013 pukul 12.30 WIB 6 Damang, http://www.negarahukum.com/hukum/tujuan-tanda-tangan.html diakses pada tanggal 29 November 2013 pukul 20.08 WIB
Universitas Sumatera Utara
terang, tetapi tidak ditandatangani ditinjau dari segi hukum pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan. Apabila surat tersebut merupakan pernyataan sepihak, harus ditandatangani orang yang membuat pernyataan, dan apabila merupakan kesepakatan kedua belah pihak mesti ditandatangani dua belah pihak. 7 Perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat oleh PT.PLN (Persero) Area Payakumbuh dengan CV.Carmel meskipun tidak ditandatangani oleh pihak PT.PLN (Persero) Area Payakumbuh selaku pihak pemberi kerja, tetapi tetap dilaksanakan oleh CV.Carmel. Pelaksanaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak pemborong, apabila terjadi masalah di kemudian hari, terutama di dalam pembuktian di pengadilan, dan bisa saja merugikan salah satu pihak. Karena sudah dengan jelas tercantum di dalam pasal 14 pada perjanjian pemborongan antara PT.PLN (Persero) Area Payakumbuh dengan CV.Carmel disebutkan bahwa “Perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak di Payakumbuh, dibuat rangkap empat masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang berlaku yang mana tiga rangkap untuk pihak pertama dan satu rangkap untuk pihak kedua dan setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai yang cukup”. Kekuatan hukum yang tercantum di dalam klausul pasal 14 diiringi dengan kata-kata “setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak”, tetapi pada
kenyataannya
PT.PLN
(Persero)
Area
Payakumbuh
tidak
ikut
menandatangani kontrak.
7
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm.560
Universitas Sumatera Utara
Isi kontrak juga memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban para pihak dicantumkan bertujuan agar masing-masing pihak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dan dapat menilai apakah pihak lainnya telah melaksanakan hak dan kewajibannya, atau malah tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Di dalam perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT.PLN (Persero) Area Payakumbuh dengan CV.Carmel ditemukan bahwa di dalam pasal 2 yang berjudul “Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Surat Penunjukan Jasa Langsung (SPJL)”, tidak mencantumkan hak dari para pihak sama sekali meskipun judul pasalnya dituliskan hal demikian, yang terdapat di dalam pasal tersebut adalah laranganlarangan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak kedua dalam melaksanakan kontrak.Dan apabila dilihat dari keseluruhan isi pasal, pasal-pasal yang terdapat di dalam kontrak lebih banyak menerangkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak kedua (CV.Carmel). Hal itu membuat pihak pemborong menanggung beban
tanggungjawab
yang
lebih
banyak
dibandingkan
pihak
yang
memborongkan. Ketidakseimbangan tanggung jawab tersebut, dapat dikaitkan dengan asas itikad baik dalam kontrak. Pada dasarnya, itikad baik bermakna bahwa satu pihak harus memperhatikan kepentingan pihak lainnya di dalam kontrak. Itikad baik di dalam kontrak tidak hanya berperan di dalam pelaksanaan kontrak saja, tetapi juga pada saat penandatanganan dan tahap pra-kontrak. Itikad baik tersebut tidak hanya dilihat dari para pihak dalam melaksanakan kontrak saja, tetapi juga dari nilai-niai yang berkembang di masyarakat. Dari makna tersebut, itikad baik menjadi asas
Universitas Sumatera Utara
yang penting dalam hukum kontrak. Namun pada saat ini, pengertian mengenai itikad baik masih berbeda-beda, perbedaan itu dapat dilihat dari waktu, orang, maupun tempat. 8 Itikad baik itu juga berperan dalam masa sebelum ditandatanganinya kontrak, oleh karena itu perlu dikaji mengapa masih ada ketidakseimbangan hak dan kewajiban di dalam kontrak, meskipun setelah terjadiya perundingan sebelum membuat kontrak. Menyadari adanya masalah dan pentingnya penyelesaian masalah tersebut, maka penulis akan membahas lebih lanjut mengenai perjanjian pemborongan tersebut
dalam
bentuk
skripsi
yang
berjudul:
“Pelaksanaan
Perjanjian
Pemborongan Pekerjaan antara PT.PLN (Persero) Area Payakumbuh dengan CV.Carmel dalam Hal Penyeimbangan Beban Trafo (Studi Pada PT.PLN (Persero) Area Payakumbuh)”.
B. Rumusan Permasalahan Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah perjanjian pemboronganpekerjaan antara PT. PLN (Persero) Area Payakumbuh dengan CV. Carmel sudah menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak? 2. Bagaimanakah penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut? 3. Apa kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? 8
Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004) hlm.34
Universitas Sumatera Utara
C. Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui apakah perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT. PLN (Persero) Area Payakumbuh dengan CV. Carmel sudah menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak 2. Untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut 3. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya
D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu: 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia pendidikan dan akademisi khususnya. Untuk menambah literatur dalam bidang hukum perdata pada umumnya dan perjanjian pemborongan pekerjaan sehingga dapat lebih mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan bagi
pembaca,
dan
pemahaman
hukum
mengenai
perjanjian
Universitas Sumatera Utara
pemborongan
bagi
pihak-pihak
yang
terlibat
dalam
perjanjian
pemborongan pekerjaan. E. Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas pemasalahanpermasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. 9 Bahan-bahan atau data yang diperlukan dalam skripsi ini, penulis peroleh dengan melakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Normatif maksudnya penelitian dilakukan dengan menggunakan dan mengelola data sekunder. Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara sistimatis dan jelas dimana penulis melakukan penelitian termasuk survey ke lapangan untuk memperoleh data. 2. Sumber Data
9
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986) hlm. 43
Universitas Sumatera Utara
Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari: a. Bahan hukum primer Yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yakni berupa Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan dari buku hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat dari pakar hukum. Termasuk juga semua dokumen yang merupakan informasi atau merupakan kajian berbagai media seperti koran, majalah, artikel-artikel yang dimuat di berbagai website di internet. c. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan yang memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: a. Penelitian Kepustakaan (library Research) yaitu meneliti sumber sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, seperti buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, peraturan
perundang-undangan,
putusan
pengadilan,
pendapat
sarjana dan bahan-bahan lainnya.
Universitas Sumatera Utara
b. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan pada dalam bentuk studi kasus. Penulis melakukan studi kasus terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan, untuk melengkapi bahan yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan di atas. 4. Alat Pengumpulan Data Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah: a. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. b. Wawancara, wawancara dilakukan dengan pihak PT.PLN (Persero) Area Payakumbuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan. 5. Analisis Data Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya dituangkan ke dalam bentuk skripsi.
F. Keaslian penulisan Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, diketahui bahwa skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara PT.PLN (Persero) Area Payakumbuh dengan CV. Carmel dalam hal Penyeimbangan Beban Trafo (Studi pada PT. PLN (Persero) Area Payakumbuh)” belum pernah
Universitas Sumatera Utara
ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kalaupun ada judul yang serupa, namun permasalahan dan materi pembahasan yang diangkat juga berbeda dan bila di kemudian hari ditemukan skripsi dengan judul yang sama yang telah ada sebelumnya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab penulis. Berikut beberapa skripsi yang memiliki judul yang hampir serupa dengan skripsi ini: 1) Nama Penulis
: PITYANI MEUTIA LUBIS
NIM
: 020200036
Judul Skripsi
: PERJANJIAN BORONGAN KERJA ANTARA PT.PLN (PERSERO)DENGAN
PT.
STARINDO
PERKASA
SEMESTA Rumusan Masalah: a) Bagaimana prosedur pelelangan yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero)bila dihubungkan dengan Keppres No. 24 Tahun 1995 dan perbandingannya dengan Keppres No. 32 tahun 2005? b) Sejauh mana tanggung jawab PT. STARINDO PERKASA SEMESTA terhadap perjanjian borongan kerja yang dilakukan?
2) Nama Penulis
: SRI WINDA PASARIBU
NIM
: 060200133
Judul Skripsi
: TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM KIMPRASWIL
KABUPATEN
TOBA
SAMOSIR
DENGAN CV. BAGAS BELANTARA (STUDI KASUS PADA CV. BAGAS BELANTARA)
Universitas Sumatera Utara
Rumusan Masalah: a) Apakah proses pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan Peningkatan Saluran Irigasi Bondar Sitoman Sosor Pandan Sepanjang 75m telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? b) Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan perjanjian pemborongan pekerjaan? c) Bagaimanakah penyelesaian Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan?
3) Nama Penulis
: KRISTI MEI SARA SIMBOLON
NIM
: 090200201
Judul Skripsi
: TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
PEMBANGUNAN
SALURAN
DRAINASE ANTARA DINAS BINA MARGA KOTA MEDAN DENGAN CV.TERATAI 26 Rumusan Masalah: a) Apakah proses pelaksanaan Perjanjian Antara Dinas Bina Marga Kota Medan dengan CV.Teratai 26 tidak mengandung cacat hukum? b) Apakah hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan?
Universitas Sumatera Utara
Demikianlah beberapa skripsi yang memiliki kesamaan pembahasan mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan, namun rumusan masalah yang dibahas berbeda dengan permasalah yang penulis paparkan di dalam skripsi ini. G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab dengan bab yang lain yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah: BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penulisan, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan yang terdiri dari lima sub bab, yaitu Pengertian Perjanjian pemborongan pekerjaan, pihak-pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, cara memborongkan pekerjaan, tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, dan berakhirnya perjanjian pemborongan pekerjaan. BAB III PEMBUATAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA PT.PLN (PERSERO) DENGAN CV. CARMEL
Universitas Sumatera Utara
Bab
ini
menjelaskan
mengenai
segi
pembuatan
dari
perjanjian
pemborongan pekerjaan Antara PT.PLN (Persero) dengan CV.Carmel, terdiri atas empat sub bab, yaitu: Proses penawaran kerjasama pemborongan pekerjaan, penyusunan perjanjian kerjasama pemborongan pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama pemborongan pekerjaan, dan objek perjanjian kerjasama pemborongan pekerjaan. BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA PT.PLN (PERSERO) DENGAN CV.CARMEL DALAM HAL PENYEIMBANGAN BEBAN TRAFO Bab ini membahas mengenai pelaksanaan dari perjanjian pemborongan pekerjaan, terdiri atas tiga sub bab, yaitu: kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan, penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan, serta kendala dan penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sedangkan saran yang ada diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca dan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Pemborongan. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
