BAB I PENDAHULUAN. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam. penjelasannya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasannya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat) sehingga Pemerintah berdasarkan system konstitusi sebagai dasar hukum yang tidak bersifat absolutisme dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas. Pengadilan Negeri Ponorogo sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia secara organisatoris, administratif, dan financial yang sebelumnya berada dibawah Departemen Kehakiman, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.21 Tahun 2004 dialihkan dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung.Ini berarti beban tugas dan tanggung jawab Badan Peradilan semakin bertambah.

B. Tugas dan F u n g s i. Pengadilan Negeri Ponorogo sebagai Badan Peradilan Umum tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar

lainnya

sebagai lembaga Yudikatif

mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

perkara-perkara

pidana

maupun

perdata

yang

diajukan.Sedangkan dalam bidang administrasi yang diselenggarakan oleh Kepaniteran

Pengadilan

dibawah

pimpinan

Panitera/Sekrewtaris

mempunyai tugas pelayanan di bidang teknis administrasi perkara dan administrasi Peradilan lainnya dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Ponorogo Tahun 2012

2

C.Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 kami sajikan dalam bentuk dan sistematika yang sederhana akan tetapi mengacu pada outline yang telah ditentukan


3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014 Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi peradilan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Ponorogo menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Ponorogo 2010 – 2014. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Ponorogo 2010 – 2014 ditetapkan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Ponorogo dalam pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi pada 2010-2014. 1. VISI DAN MISI : VISI : Visi Pengadilan Negeri Ponorogo merujuk kepada Visi Mahkamah Agung, yaitu : “ Mewujudkan Pengadilan Negeri Ponorogo sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman yang madiri, bermanfaat, bersih, berwibawa dan dapat dipercaya serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari Keadilan serta efektif, efisien, sederhana, cepat dan biaya ringan ” MISI : 

Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan Independent, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan.



Mewujudkan peradilan yang efektif,efisien dan bermartabat, berwibawa dan dihormati.



Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.



Meningkatkan profesionalisme kinerja aparat Pengadilan.

Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu : 1.

Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.

2.

Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.


4

3.

Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4.

Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.

5.

Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6.

Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.

7.

Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.

8.

Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern. Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Umum yaitu : 1.

Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.

2.

Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.

3.

Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.

4.

Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.

5.

Pelayanan Publik yang prima.

6.

Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin.

7.

“Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

8.

Pengawasan. Kedelapan program tersebut harus diapliksikan dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari di Pengadilan Negeri Ponorogo.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS : TUJUAN STRATEGIS : Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu


5

1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi orgasnisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

2.

Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Ponorogo yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

3.

Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Ponorogo.

4.

Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

SASARAN STRATEGIS :

Berdasarkan Tujuan Strategis tersebut di atas, Pengadilan Negeri Ponorogo menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : NO 1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya penyelesaian

1.

Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara

perkara yang sederhana, tepat

2.

Prosentase Minutasi Berkas Perkara

waktu, transparan dan

3.

Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

akuntabel

2.

Terselesaikannya Administrasi

4.

Prosentase Pelayanan Meja Informasi

1.

Prosentase proses administrasi penerimaan

perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

perkara. 2.

Prosentase proses pemeriksaan perkara

3.

Prosentase proses administrasi putusan perkara.

3.

Tersedianya dukungan

1.

manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi

Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

2.

Peradilan

Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat.

3.

Jumlah PNBP Mahkamah Agung.


6

4.

Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu.

5.

Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran.

4.

Terwujudnya SDM yang

1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra

Profesional dan memiliki integritas tinggi.

Jabatan.

2. Jumlah Diklat/Bimtek Kesekretariatan 3. Jumlah Diklat/Bimtek Kepaniteraan. 4. Jumlah Diklat/Bimtek Hakim.

5.

Terwujudnya pelaksanaan

1.

Pengawasan internal yang efektif dan efisien

Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang

2.

Jumlah penindaklanjutan pengaduan oleh Wakil Ketua

6.

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan

1.

Jumlah Pengadaan Belanja Modal, Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Ponorogo

Negeri Ponorogo

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK : PROGRAM UTAMA : Pengadilan Negeri Ponorogo sebagai satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI memiliki 3 (tiga) Program Utama, yaitu : 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung ;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ;

3.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

KEGIATAN POKOK : Dalam pelaksanaan Program-Program Utamanya, Pengadilan Negeri Ponorogo memiliki 3 (tiga) Kegiatan Pokok, antara lain sebagai berikut : 1.

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;

2.

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama;

3.

Peningkatan Manejemen Peradilan Umum.


7

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012 Pengadilan Negeri Ponorogo telah membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2012, yang disusun dengan berdasarkan pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2012. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Ponorogo Tahun 2012 sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Ponorogo Tahun 2012 NO. 1.

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya

INDIKATOR KINERJA 1.

penyelesaian perkara

2.

Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara

80 % 80 %

yang sederhana, tepat

2.

Prosentase Minutasi Berkas Perkara

waktu, transparan dan

3.

Prosentase putusan yang diunggah

akuntabel

Terselesaikannya

(upload) ke website.

50 %

4.

Prosentase Pelayanan Meja Informasi.

100 %

1.

Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.

Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan

2.

akuntabel

1.

sesuai dengan Sistem Akuntansi

teknis dalam

Pemerintah (SAP). 2.

Peradilan 3.

Jumlah PNBP Mahkamah Agung.

4.

Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu.

Terwujudnya SDM yang

1.

108.778.691

100 %

654.319.000

Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan

1

2.

Jumlah Diklat/Bimtek Kesekretariatan

10

3.

Jumlah Diklat/Bimtek Kepaniteraan.

2

4.

Jumlah Diklat/Bimtek Hakim.

4

Profesional dan memiliki integritas tinggi.

2.900.273.000

Jumlah Tersedianya Operasional /Pemeliharaan Perkantoran.

4.

12

Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat.

5.

80 %

Jumlah Laporan Keuangan yang

manajemen dan tugas

penyelenggaraan Fungsi

80 %

Prosentase proses administrasi putusan perkara.

Tersedianya Dukungan

100 %

Prosentase proses pemeriksaan perkara

3.

3.

TARGET


8

5.

Terwujudnya

1. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim

pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan

Pengawas Bidang 2. Jumlah penindaklanjutan pengaduan

efisien 6.

6

oleh Wakil Ketua

Tersedianya Sarana dan

1.

100 %

Jumlah Pengadaan Belanja Modal,

Prasarana Aparatur

Sarana dan Prasarana Pengadilan

Pengadilan Negeri

Negeri Ponorogo

190

Ponorogo

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012 Dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan Khusus

penetapan

kinerja antara lain

adalah

untuk

:

meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparataur; dan sabagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Pengadilan Negeri Ponorogo telah membuat penetapan kinerja tahun 2012, yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2012. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 terdiri dari Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2012 dan Matrik Penetapan Kinerja sebagai berikut :


9

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Gatot Sugiharto, SH.

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ponorogo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: Muslim, SH.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Ponorogo, 05 Januari 2013 Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Muslim, SH.

Gatot Sugiharto, SH. NIP. 19620424 198303 1 005

NIP. 19610922 198312 1 001


10

MATRIK PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PONOROGO TAHUN 2012

NO.

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM /

ANGGARAN

KEGIATAN 1.

Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana,

1. Prosentase Jumlah Penyelesaian

80 %

Peningkatan

Perkara

tepat waktu, transparan

2. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

dan akuntabel

3. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

80 %

2.

Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

1. Prosentase proses administrasi

50 %

100 % 100 %

penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan

80 %

perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.


Manajemen Peradilan Umum

4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi.

Program

80%

148.695.000

11

3.

Tersedianya Dukungan

1. Jumlah Laporan Keuangan yang

12

manajemen dan tugas

sesuai dengan Sistem Akuntansi

Dukungan

teknis dalam

Pemerintah (SAP).

Manajemen dan

penyelenggaraan Fungsi Peradilan

2. Persentase (%) Penyerapan

100 %

Anggaran Meningkat. 3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung.

Remunerasi tepat waktu.

82.852.880

100 %

5. Jumlah Tersedianya Operasional

Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi

/Pemeliharaan Perkantoran.

654.319.000

1. Jumlah CPNS yang mengikuti

1

Diklat Pra Jabatan 2. Jumlah Diklat/Bimtek

10

Kesekretariatan 3. Jumlah Diklat/Bimtek

2

Kepaniteraan.

5.

Terwujudnya pelaksanaan

4. Jumlah Diklat/Bimtek Hakim.

4

1. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim

6


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

4. Prosentase Pembayaran Gaji,

4.

Program

Mahkamah Agung

2.725.282.000

12

Pengawasan yang efektif dan efisien

Pengawas Bidang 2. Jumlah penindaklanjutan

100 %

pengaduan oleh Wakil Ketua 6.

Tersedianya Sarana dan

1. Jumlah Pengadaan Belanja Modal,

190

Program

Prasarana Aparatur

Sarana dan Prasarana PT TUN

Peningkatan Sarana

Pengadilan Negeri

Surabaya

dan Prasarana

Ponorogo

Aparatur Mahkamah Agung


171.500.000

13 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Ponorogo tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Ponorogo dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut : INDIKATOR NO

SASARAN

TARGET

REALISASI

%

80 %

93,16 %

116 %

80 %

85,46 %

93,61 %

50 %

27,77 %

55,54 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

98,88 %

123,6 %

80 %

85,46 %

106,83 %

12

12

100 %

2.900.273.00

2.861.943.575

98,68 %

108.778.691

82.852.880

76,16 %

KINERJA

1.

Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara 2. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 3. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi.

2.

Terselesaikannya

1. Prosentase proses

Administrasi

administrasi

perkara yang efektif,

penerimaan perkara.

efisien, dan akuntabel

2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.

3.

Tersedianya

1. Jumlah Laporan

Dukungan

Keuangan yang sesuai

manajemen dan

dengan Sistem

tugas teknis dalam

Akuntansi Pemerintah

penyelenggaraan

(SAP).

Fungsi Peradilan

2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat. 3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung.


14 4. Prosentase

100 %

100 %

100 %

654.319.000

576.749.127

87,95 %

1

1

100 %

10

10

100 %

2

2

100 %

4

4

100%

6

6

100 %

100 %

80 %

80 %

190

190

100 %

Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. 5. Jumlah Tersedianya Operasional /Pemeliharaan Perkantoran. 4.

Terwujudnya SDM

1. Jumlah CPNS yang

yang Profesional dan

mengikuti Diklat Pra

memiliki integritas

Jabatan

tinggi


5.

Terwujudnya

1. Jumlah Pengawasan

pelaksanaan

Oleh Hakim Pengawas

Pengawasan yang

Bidang

efektif dan efisien

2. Jumlah Penindaklanjutan pangaduan oleh Wakil Ketua

6.

Tersedianya Sarana

1. Jumlah Belanja Modal

dan Prasarana

dan Pengadaan Sarana

Aparatur Pengadilan

Gedung Pengadilan

Negeri Ponorogo

Negeri Ponorogo

Dari tabel di atas nampak bahwa pada beberapa indikator kinerja, Pengadilan Negeri Ponorogo telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun. Dari tabel di atas juga memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif Pengadilan Negeri Ponorogo. Pengadilan Negeri Ponorogo di tahun-tahun mendatang akan berupaya terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan langkahlangkah konkrit dan konstruktif dalam mengakselerasikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI.


15 B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN 1 : Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. 1.

Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara. Perkara Perdata Perdata Gugatan Sisa Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri Ponorogo tahun 2011 adalah sebanyak :

21 perkara sedangkan perkara yang diterima tahun 2012 adalah sebanyak 37 perkara, sehingga perkara Gugatan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah sebanyak 58 perkara. Dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo telah memutus perkara sebanyak 47 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 81,03 %. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan.

Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target 80% yang dapat diputus oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah suatu target yang cukup ideal karena jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah 58 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 80% maka perkara yang harus diputus adalah 80% x 58 = 47 perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 47 : 12 = kurang lebih 4 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri Ponorogo sebanyak 7 orang ( 3 majelis hakim) maka setiap majelis hakim memutus perkara sebanyak 1 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 80 % penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal.

Perdata Permohonan Sisa Perkara Permohonan di Pengadilan Negeri Ponorogo tahun 2011 adalah Nihil sedangkan perkara yang diterima tahun 2012 adalah sebanyak 1081 perkara, perkara Permohonan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah sebanyak 1081 perkara. Dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo telah memutus perkara sebanyak 1062 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 98,24 %. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan.


16 Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target 80% yang dapat diputus oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah suatu target yang cukup ideal karena jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah 1081 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 80% maka perkara yang harus diputus adalah 80% x 58 = 865 perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 47 : 12 = kurang lebih 72 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri Ponorogo sebanyak 7 orang Hakim yang menangani Perkara Perdata Permohonan (Hakim Tunggal termasuk Ketua dan Wakil Ketua) maka setiap hakim memutus perkara sebanyak 10 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 80 % penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal.

Perkara Pidana Pidana Biasa Sisa Pidana Biasa di Pengadilan Negeri Ponorogo tahun 2011 adalah sebanyak :

45 perkara sedangkan perkara yang diterima tahun 2012 adalah sebanyak 489 perkara, sehingga perkara Pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah sebanyak 534 perkara. Dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo telah memutus perkara sebanyak 462 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 86,52 %. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan.

Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target 80% yang dapat diputus oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah suatu target yang cukup ideal karena jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah 534 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 80% maka perkara yang harus diputus adalah 80% x 534 = 427 perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 427 : 12 = kurang lebih 36 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri Ponorogo sebanyak 7 orang (3 majelis hakim) maka setiap majelis hakim memutus perkara sebanyak 12 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 80 % penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal.


17 Pidana Cepat Sisa Perkara Pidana Cepat di Pengadilan Negeri Ponorogo tahun 2011 adalah Nihil sedangkan perkara yang diterima tahun 2012 adalah sebanyak 157 perkara, perkara Pidana Cepat yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah sebanyak 157 perkara. Dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo telah memutus perkara sebanyak 157 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 100 %. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan.

Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target 80% yang dapat diputus oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah suatu target yang cukup ideal karena jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah 157 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 80% maka perkara yang harus diputus adalah 80% x 157 = 126 perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 126 : 12 = kurang lebih 11 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri Ponorogo sebanyak 5 orang Hakim yang menangani Perkara Perdata Permohonan (Hakim Tunggal tidak termasuk Ketua dan Wakil Ketua) maka setiap majelis hakim memutus perkara sebanyak 2 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 80 % penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal.

Pidana Lalu Lintas Sisa Perkara Pidana Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Ponorogo tahun 2011 adalah Nihil sedangkan perkara yang diterima tahun 2012 adalah sebanyak 9719 perkara, perkara Pidana Lalu Lintas yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah sebanyak 9719 perkara. Dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo telah memutus perkara sebanyak 9719 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 100 %. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan.

Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target 80% yang dapat diputus oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah suatu target yang cukup ideal karena jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri


18 Ponorogo adalah 9719 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 80% maka perkara yang harus diputus adalah 80% x 9719 = 7775 perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 7775 : 12 = kurang lebih 648 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri Ponorogo sebanyak 5 orang Hakim yang menangani Perkara Perdata Permohonan (Hakim Tunggal tidak termasuk Ketua dan Wakil Ketua) maka setiap majelis hakim memutus perkara sebanyak 130 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 80 % penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal.

Untuk total keseluruhan penyelesaian perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 93,16 %.

2. Prosentase Minutasi Berkas Perkara Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

sejak putusan

diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Negeri Ponorogo sebagai pengaman. Perkara Perdata Perdata Gugatan Dari jumlah putusan sebanyak 47 perkara yang telah diputus ada 21 sisa perkara gugatan yang belum diminutasi, sehingga didapatkan hasil berkas perkara sebanyak 26 perkara telah selesai diminutas (55,32%).

Perdata Permohonan Dari jumlah putusan sebanyak 1062 perkara yang telah diputus tidak ada sisa perkara Perdata Permohonan yang belum diminutasi, sehingga didapatkan hasil berkas perkara sebanyak 1062 perkara telah selesai diminutas (100%).

Perkara Pidana Pidana Biasa Dari jumlah putusan sebanyak 462 perkara yang telah diputus ada 72 sisa perkara Pidana Biasa yang belum diminutasi, sehingga didapatkan hasil berkas perkara sebanyak 390 perkara telah selesai diminutas (84,42%).


19 Pidana Cepat Dari jumlah putusan sebanyak 157 perkara yang telah diputus tidak ada sisa perkara Pidana Cepat yang belum diminutasi, sehingga didapatkan hasil berkas perkara sebanyak 157 perkara telah selesai diminutas (100%).

Pidana Lalu Lintas Dari jumlah putusan sebanyak 9719 perkara yang telah diputus tidak ada sisa perkara Pidana Lalu Lintas yang belum diminutasi, sehingga didapatkan hasil berkas perkara sebanyak 9719 perkara telah selesai diminutas (100%).

Untuk total keseluruhan penyelesaian perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk minutasi perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 85,46 %.

3. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Perkara Perdata Perdata Gugatan Sisa Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri Ponorogo tahun 2011 adalah sebanyak : 21 perkara sedangkan perkara yang diterima tahun 2012 adalah sebanyak

37 perkara, sehingga perkara Gugatan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah sebanyak 58 perkara. Dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo telah memutus perkara sebanyak 47 perkara, sedangkan jumlah putusan sisa perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 yang diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 11 perkara atau sebanyak 23,40 %. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target .


45 perkara sedangkan perkara yang diterima tahun 2012 adalah sebanyak 489 perkara, sehingga perkara Pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah sebanyak 534 perkara. Dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo telah memutus perkara sebanyak 462 perkara, sedangkan jumlah putusan sisa perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 yang diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 96 perkara atau sebanyak 20,78 %.


20 Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target .

Untuk total keseluruhan penyelesaian perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata Realisasi dari Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website Mahkamah Agung RI adalah 22,09 %.

4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi Selama tahun 2012 Pengadilan Negeri Ponorogo telah melayani sebanyak 4 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Negeri Ponorogo. 3 (tiga) permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Negeri Ponorogo sedangkan 1 (satu) permohonan ditolak dikarenakan pemohon informasi bukan prinsipal. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target.

SASARAN 2 : Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel. 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. Dari perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Ponorogo baik perdata maupun pidana, seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Ponorogo yaitu mulai dari menerima surat pelimpahan perkara pidana, maupun pengajuan permohonan dan gugatan, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %.

2. Prosentase proses pemeriksaan perkara. Perkara Perdata Perdata Gugatan Sisa Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri Ponorogo tahun 2011 adalah sebanyak :

21 perkara sedangkan perkara yang diterima tahun 2012 adalah sebanyak 37 perkara, sehingga perkara Gugatan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah sebanyak 58 perkara. Dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo telah melakukan proses pemeriksaan perkara. Sehingga Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk proses pemeriksaan perkara pada tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 100 %.


21 Perdata Permohonan Sisa Perkara Permohonan di Pengadilan Negeri Ponorogo tahun 2011 adalah Nihil sedangkan perkara yang diterima tahun 2012 adalah sebanyak 1081 perkara, perkara Permohonan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah sebanyak 1081 perkara. Dalam tahun 2012 sebanyak 19 perkara yang belum diputus di mana 16 diantaranya belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2013, dan perkara ini adalah perkara yang diterima di akhir tahun 2012. Sehingga Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk proses pemeriksaan perkara pada tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 98,52 %. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan.


45 perkara sedangkan perkara yang diterima tahun 2012 adalah sebanyak 489 perkara, sehingga perkara Pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah sebanyak 534 perkara. Dalam tahun 2012 sebanyak 72 perkara yang belum diputus di mana 22 diantaranya belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2013, dan perkara ini adalah perkara yang diterima di akhir tahun 2012. Sehingga Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk proses pemeriksaan perkara pada tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 95,88 %.

Pidana Cepat Sisa Perkara Pidana Cepat di Pengadilan Negeri Ponorogo tahun 2011 adalah Nihil sedangkan perkara yang diterima tahun 2012 adalah sebanyak 157 perkara, perkara Pidana Cepat yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah sebanyak 157 perkara. Dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo telah melakukan proses pemeriksaan perkara. Sehingga Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk proses pemeriksaan perkara pada tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 100 %.

Pidana Lalu Lintas Sisa Perkara Pidana Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Ponorogo tahun 2011 adalah Nihil sedangkan perkara yang diterima tahun 2012 adalah sebanyak 9719 perkara,


22 perkara Pidana Lalu Lintas yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah sebanyak 9719 perkara. Dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo telah melakukan proses pemeriksaan perkara. Sehingga Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk proses pemeriksaan perkara pada tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 100 %.

Untuk total keseluruhan penyelesaian perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk proses pemeriksaan perkara perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 98,88 %.

3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Ponorogo yaitu mulai dari memasukkan buku jurnal dan menutup buku jurnal dan memasukkan dalam buku induk keuangan perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Prosentase proses administrasi putusan perkara disesuaikan dengan Prosentase Minutasi Berkas Perkara untuk total keseluruhan penyelesaian perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk minutasi perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 85,46 %.

SASARAN 3: Tersedianya Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan. 1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Setiap bulan yaitu tepatnya paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya Pengadilan Negeri Ponorogo telah mengirimkan laporan keuangan SAKPA yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), yang berarti pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Ponorogo telah mengirimkan Laporan keuangannya kepada KPPN Madiun sebanyak 12 kali. Dengan demikian target untuk indikator ini telah tercapai. 2. Prosentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Ponorogo Tahun 2012 Nomor : 0240/005-01.2.01/2012 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SAKPA Bulan Desember 2012, pagu dan realisasi anggaran per program Pengadilan Negeri Ponorogo Tahun 2012 dapat dirinci sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Ponorogo Tahun 2012

23

NO

PROGRAM

ALOKASI

REALISASI s.d. 31 Des 2012

Prosentase (%)

1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

2.553.782.000

2.692.248.575

108,32

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

171.500.000

169.695.000

98,95

3

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

148.695.000

102.000.000

68,60

2.873.977.000

2.963.943

105 %

Jumlah

Sedangkan rinciannya berdasarkan untuk Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.873.977.000 dengan perincian untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.048.158.000 Belanja Barang sebesar Rp. 505.624.000 dan Belanja Modal sebesar Rp. 171.500.000. Realisasi dari DIPA tersebut adalah sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.218.499.448 (108%), Belanja Barang Rp. 473.749.127 (93%), Belanja Modal Rp. 169.695.000 (98,95 %). Untuk Unit Organisasi Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 148.695.000,- sedang realisasinya adalah sebesar Rp. 102.000.000,- (68,80%). Untuk Indikator kinerja ini ternyata Pengadilan Negeri Ponorogo belum dapat mencapai target. Hal ini terjadi karena untuk belanja pegawai masih ada kelebihan anggaran yang memang tidak bisa diserap seluruhnya. Dari seluruh pagu kedua DIPA tersebut yaitu sebesar Rp. 2.873.977.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 2.963.943.000,- (105 %)

3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung. Pada tahun 2012 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah sebesar Rp. 79.390.100,- sedangkan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 79.000.000,- berarti realisasi yang dicapai adalah sebesar 100 %. Dengan demikian untuk indikitor kinerja telah melampaui target.


24 4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. Setiap tanggal 1 Pengadilan Negeri Ponorogo telah dapat membayarkan gaji kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Ponorogo melalui rekening masingmasing Hakim dan pegawai, sedangkan untuk remunerasi, setiap ada transfer remunerasi dari Mahkamah Agung pada hari itu juga Pengadilan Negeri Ponorogo mentransfer langsung ke rekening Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Ponorogo tepat waktu dan tidak ditunda-tunda. Dengan demikian untuk indikator kinerja ini realiasasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

5. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran. Dalam DIPA tahun 2012 telah tersedia anggaran untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkarantoran sebesar 1.189.923.000.- Seluruh pagu dari anggaran ini telah direalisasikan 1.030.160.863 (86,57%). Dengan demikian untuk indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan.

SASARAN 4 : Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi. 1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tahun 2012 memiliki 1 (satu) orang Calon Pegawai Negeri Sipil, dan pada tahun 2012 sudah mengikuti Diklat Pra Jabatan tahun 2012. Dengan demikian yang berarti indikator kinerja ini mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Jumlah Diklat/Bimtek Kesekretariatan Pada tahun 2012 ada 10 (sepuluh) Pelatihan/Bimtek bidang Kesekretariatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu : a.

Bimtek Penyusunan Program dan Anggaran tahun 2012.

b. Bimtek Perpustakaan, barang-barang milik Negara. Dengan demikian target untuk indikator kinerja ini dapat tercapai 100%.

3. Jumlah Diklat/ Bimtek Kepaniteraan Pada

tahun

2012

ada

1

(satu)

Pelatihan/Bimtek

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung yaitu : a.

Pelatihan/Bimtek Panitera Pengganti.


bidang

Kepaniteraan

yang

25 Dengan demikian target untuk indikator kinerja ini dapat tercapai 100%.

4. Jumlah Diklat/ Bimtek Hakim Pada tahun 2012 ada 4 (empat) Pelatihan/Bimtek yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu : a.

Sosialisasi/Pedoman Perilaku Hakim dan Pengawasan.

Dengan demikian target untuk indikator kinerja ini dapat tercapai 100%.

SASARAN 5 : Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien.

1. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Tinggi Pengawas Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Ponorogo selama tahun 2012 telah mengadakan pengawasan ke 6 (enam) bagian (100%), sehingga pengawasan reguler sudah dapat dilaksanakan secara keseluruhan. Dengan demikian indikator kinerja ini sudah memenuhi target.

SASARAN 6 : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Ponorogo 1. Jumlah Pengadaan Belanja Modal, Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri

Ponorogo Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Ponorogo secara tidak langsung memberikan sumbangsih terhadap peningkatan pelayanan aparatur hukum Peradilan Umum. Dengan terpenuhinya target sarana dan prasarana sebesar 100% pada tahun 2012, semakin mendekati kepada kebutuhan riil sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Ponorogo.

Berikut ini Pengadaan Belanja Modal, Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Ponorogo : No 1

2

Kegiatan Pengadaan

Target

Realisasi

Komputer

4

4

Laptop

5

5

Printer

1

1

Alat Pengolah data

Peralatan Kantor /Inventaris


Keterangan

26 Handycam

1

1

Voice Recorder

2

2

Rak besi arsip

3

3

Box file Arsip

170

170

Air Conditioning

3

3

Tambah daya listrik

1

1

190

190

Jumlah

Dengan demikian indikator kinerja ini sudah memenuhi target.


27 BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung RI., Pengadilan Negeri Ponorogo menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan Umum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator). Beberapa capaian kinerja dari Pengadilan Negeri Ponorogo secara ringkas dapat diuraikan pada tabel Pengukuran Kinerja berikut :

INDIKATOR NO

SASARAN

TARGET

REALISASI

%

80 %

93,16 %

116 %

80 %

85,46 %

93,61 %

50 %

27,77 %

55,54 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

98,88 %

123,6 %

80 %

85,46 %

106,83 %

12

12

100 %

2.900.273.00

2.861.943.575

98,68 %

KINERJA

1.

Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

5. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara 6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 7. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 8. Prosentase Pelayanan Meja Informasi.

2.

Terselesaikannya

4. Prosentase proses

Administrasi

administrasi

perkara yang efektif,

penerimaan perkara.

efisien, dan akuntabel


3.

Tersedianya

6. Jumlah Laporan

Dukungan

Keuangan yang sesuai

manajemen dan

dengan Sistem

tugas teknis dalam

Akuntansi Pemerintah

penyelenggaraan

(SAP).

Fungsi Peradilan

7. Persentase (%) Penyerapan Anggaran


28 Meningkat. 8. Jumlah PNBP

108.778.691

82.852.880

76,16 %

100 %

100 %

100 %

654.319.000

576.749.127

87,95 %

1

1

100 %

10

10

100 %

2

2

100 %

4

4

100%

6

6

100 %

100 %

80 %

80 %

190

190

100 %

Mahkamah Agung. 9. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. 10. Jumlah Tersedianya Operasional /Pemeliharaan Perkantoran. 4.

Terwujudnya SDM

5. Jumlah CPNS yang

yang Profesional dan

mengikuti Diklat Pra

memiliki integritas

Jabatan

tinggi


5.

Terwujudnya

3. Jumlah Pengawasan

pelaksanaan

Oleh Hakim Pengawas

Pengawasan yang

Bidang

efektif dan efisien

4. Jumlah Penindaklanjutan pangaduan oleh Wakil Ketua

6.

Tersedianya Sarana

2. Jumlah Belanja Modal

dan Prasarana

dan Pengadaan Sarana

Aparatur Pengadilan

Gedung Pengadilan

Negeri Ponorogo

Negeri Ponorogo

Dari tabel diatas terhadap beberapa indikator kinerja dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Dari tabel diatas nampak bahwa pada beberapa indikator kinerja, Pengadilan Negeri Ponorogo telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun.

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pengadilan Negeri Ponorogo ditujukan kepada pegawai di bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan baik di satker Pengadilan Negeri Ponorogo di lingkungan PT Surabaya maupun pegawai di


29 Pengadilan Negeri Ponorogo masih kurang memadai, khususnya untuk Bidang Kesekretariatan.

3. Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Ponorogo secara tidak langsung memberikan sumbangsih terhadap peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan Umum. Dengan terpenuhinya target sarana dan prasarana sebesar 100% pada tahun 2012, semakin mendekati kepada kebutuhan riil sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Ponorogo yang sesuai dengan prototype bangunan gedung dan sarana prasarana yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI serta standar kelayakan perkantoran di Indonesia.

4. Dengan adanya Bimtek Panitera Pengganti, dan Orientasi Pola Bindalmin sebagai pola administrasi perkara di Pengadilan Negeri Ponorogo diharapkan tiap tahunnya dapat berjalan lebih baik, sehingga diharapkan dapat mewujudkan berkas perkara yang tertata secara sistemik dan teratur. 5. Tidak terdapat kendala yang berkaitan dengan penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Ponorogo pada Tahun 2012 B. SARAN Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Ponorogo dalam melaksanakan berbagai kewajiban kinerjanya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ponorogo. Di masa mendatang Pengadilan Negeri Ponorogo akan melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama. Adapun langkah ke depan yang akan dilakukan terhadap pencapaian target berbagai indikator yang telah dicapai Pengadilan Negeri Ponorogo adalah : 1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.


30 2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pengadilan Negeri Ponorogo akan ditingkatkan secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.


31

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinnerja Tahun 2013 4. Matrik Rencana Strategis 2010-2014 5. SK Tim Penyusunan Laporan


32


33

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN PONOROGO

No 1

Kinerja Utama

Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister.

Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Ponorogo

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

b. Prosentase sisa perkara b. Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa yang diselesaikan perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Banding)



Peningkatan a. Prosentase berkas yang Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri tertib administrasi diajukan banding yang dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan perkara disampaikan secara banding. lengkap



b. Prosentase berkas yang Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat diregister dan siap Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan didistribusikan ke Majelis



a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial


Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,

Peningkatan penyelesaian perkara

2

3

Peningkatan Kualitas SDM

Indikator Kinerja Utama a. Prosentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.


34

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.



b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo dan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Ponorogo


4

Peningkatan kualitas pengawasan

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding


5

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Banding (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.

Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding



35

Lampiran.1 MATRIK PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PONOROGO TAHUN 2013 No

1

Sasaran Strategis

Meningkatkan Kwalitas Kinerja Pegawai dalam menyelesaikan tugas administrasi perkara dan administrasi umum, Keuangan.

Indikator Kinerja

 Terselesaikannya tugas administrasi administrasi umum tepat waktu.

perkara

dan

Target

Program/ Kegiatan

80%

Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Rp.2.871.206.000

100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Rp. 59.000.000

90%

Peningkatan manajemen Peradilan umum

 Terselesaikannya pelayanan Intern dan Pelayanan ekstern tepat waktu  Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor

2

Meningkatkan Kinerja Hakim dan Panitera Pengganti serta Jurusita dalam penyelesaian perkara Perdata dan Perkara Pidana

Anggaran

 Prosentasi jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu  Persidangan dilaksanakan lebih awal  Tidak adanya potensi yang menimbulkan gangguan keamanan dalam sidang,suasana yang kondusif  Pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma bagi terdakwa yang tidak mampu


Rp.

50.998.000

36

3

Meningkatkan kwalitas Putusan Hakim dan Kwalitas Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti.

 Prosentasi pengajuan Banding terhadap Putusan Hakim berkurang.  Terwujudnya keseragaman format Berita Acara Sidang.

100%

Peningkatan manajemen Peradilan umum

4

Meningkatkan disiplin kerja, menciptakan kewibawaan Pengadilan serta kewibawaan Hakim dan Pegawai dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat

 Prosentase kehadiran dan kepulangan tepat waktu  Produktivitas kerja meningkat  Pelayanan kepada masyarakat semakin prima

100%


5

Melaksanakan keterbukaan Informasi tentang Pengadilan kepada masyarakat

 Banyaknya informasi tentang Pengadilan yang tersaji dalam website Pengadilan Negeri Ponorogo

100%



Meningkatkan kwalitas Putusan Hakim dan Kwalitas Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti.

37

MATRIK RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI PONOROGO TAHUN 2012 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Meningkatkan Kinerja Hakim dan Panitera Pengganti serta  Prosentasi jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu. Jurusita dalam penyelesaian perkara Perdata dan Perkara  Persidangan dilaksanakan lebih awal Pidana  Tidak adanya potensi yang menimbulkan gangguan keamanan dalam sidang,suasana yang kondusif  Pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma bagi terdakwa yang tidak mampu

100%

2

Meningkatkan kwalitas Putusan Hakim dan Kwalitas Berita  Prosentasi pengajuan Banding terhadap Putusan Hakim berkurang. Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti.  Terwujudnya keseragaman format Berita Acara Sidang.

100%

3

Meningkatkan Kwalitas Kinerja Pegawai dalam  Terselesaikannya tugas administrasi perkara dan administrasi umum tepat menyelesaikan tugas administrasi perkara dan administrasi waktu. umum, Keuangan.  Terselesaikannya pelayanan Intern dan Pelayanan ekstern tepat waktu.  Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor

100%

4

Meningkatkan disiplin kerja, menciptakan kewibawaan  Prosentase kehadiran dan kepulangan tepat waktu. Pengadilan serta kewibawaan Hakim dan Pegawai dalam  Produktivitas kerja meningkat. rangka pelayanan prima kepada masyarakat  Pelayanan kepada masyarakat semakin prima

100%

5

Melaksanakan keterbukaan Informasi tentang Pengadilan kepada masyarakat

100%

Banyaknya informasi tentang Pengadilan yang tersaji dalam website Pengadilan Negeri Ponorogo


38 PENGADILAN NEGERI PONOROGO

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONOROGO NOMOR : W.14-U.17/ 04 /KU.07.01/I/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012

Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo

Menimbang

: 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Pengadilan Negeri Ponorogo tahun 2012 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan LAKIP. 2.Bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 676 – 1 / SEK / KU. 01 / 12 / 2012 TANGGAL 20 Desember 2012 perihal penyampaian lakip Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013. 3.Bahwa untuk keperluan poin 1 dan 2 di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo. : 1.Undang-Undang No.14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2.Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 4.Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinereja Instansi Pemerintah. 5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 09 / M. PAN / 05 / 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. 6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama. 7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Mengingat

MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama

: Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pengadilan Negeri Ponorogo Tahun 2012 dengan susunan sebagai berikut :


39

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kedua

Ketiga

Keempat

Pelindung Penanggung jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota

: : : : :

Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo GATOT SUGIHARTO, SH EDY SUNARTO,SH ERLINA ANDARI PUTRI,SH SUPRIYADI 1.SUGENG PURWOKO,SH 2.ERNA HIDAYATI, SH 3.HIRAWAN KOKO, SH. 4.IRWAN ABADI, S.Kom. 5.PECUT CARANGARUM, SH. 6.HANIEF HARMAWAN

: Tim Penyusun Diktum Pertama bertugas melakukan penyusunan LAKIP di lingkungan Pengadilan Negeri Ponorogo Tahun 2012 dan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo; : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Ponorogo : 26 Januari 2013 KETUA PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Muslim, SH. NIP. 19610922 198312 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1.Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta 2.Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial di Jakarta 3.Ketua Muda Pengawasan Mahkamag Agung RI di Jakarta. 4.Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta. 5.Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta. 6.Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI di Jakarta 7.Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta. 8.Kepada Badan Pengawasan MA-RI di Jakarta. 9.Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA-RI di Jakarta 10.Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Ponorogo Tahun 2012

40

MATRIK KINERJA PENGADILAN NEGERI PONOROGO Tahun 2010 - 2014 Tujuan Strategis : 1 Peningkatan Profesionalisme Aparatur Peradilan Umum. 2 Mewujudkan Manajemen Peradilan Umum yang Modern. 3 Meningkatkan Kualitas Sistem Pemberkasan Perkara. 4 Meningkatkan pelayanan aparatur dan sarana /prasarana Peradilan Umum

NO 1.

SASARAN

TAHUN I (2010)

TAHUN II (2011)

TAHUN III (2012)

TAHUN IV (2013)

TAHUN V (2014)

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

90%

95%

95%

3. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

50%

50%

50%

60%

70%

4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi.

100%

100%

100%

100%

100%

INDIKATOR

1. Prosentase Terwujudnya penyelesaian perkara Jumlah Penyelesaian Perkara yang sederhana, tepat waktu, 2. Prosentase transparan dan Minutasi Berkas akuntabel Perkara


41 2.

3.

Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

Tersedianya Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan

1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.

100%

100%

100%

100%

100%


80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

90%

95%

95%

1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

12

12

12

12

12

2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat.

100%

100%

100%

100%

100%

108,778,691

82,852,880

100,000,000

120,000,000

100%

100%

100%

100%

3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung. 4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu.


218,506,072 100%

42 5. Jumlah Tersedianya Operasional /Pemeliharaan Perkantoran. 4.

5.

Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi

Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan yang efektif dan efisien

410,295,000

568,817,000

654,319,000

576,836,000

750,000,000

1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan

-

1

1

-

1

2. Jumlah Diklat/Bimtek Kesekretariatan

3

3

10

-

-

3. Jumlah Diklat/Bimtek Kepaniteraan.

4

4

2

-

-

4. Jumlah Diklat/Bimtek Hakim.

3

3

4

3

3

1. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang 2. Jumlah penindaklanjutan pengaduan oleh Wakil Ketua

37

37

37

37

37

100%

100%

100%

100%

100%


43 6.

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Ponorogo

1. Jumlah Pengadaan Belanja Modal, Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Ponorogo

10

201

190

17

Ponorogo, Desember 2011 Panitera/Sekretaris,

Gatot Sugiharto, S.H. NIP. 19620424 198303 1 005


200

BAB I PENDAHULUAN. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam. penjelasannya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum

Recommend Documents