1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan dengan tegas, dalam Pasal 1 angka 3, bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum. Prinsip dari Negara Hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban orang atau badan hukum sebagai subyek hukum di dalam masyarakat.1Pemerintah menciptakan aturan hukum yang tegas yang mengatur setiap perbuatan warga negaranya, untuk menciptakan kepastian hukum, misalnya dengan menciptakan suatu Undang-Undang. Aturan hukum diciptakan untuk membantu warga Negara dalam menyelesaikan masalah, untuk itu pemerintah juga menciptakan pejabatpejabat hukum yang memahami akan proses dan prosedur hukum serta mempunyai kewenangan dalam menyelesaiakan suatu perkara. Profesiprofesi hukum dapat berupa advokat/pengacara maupun notaris. Definisi Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang 1
Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, cetakan pertama Juni 2009, UII Press, Yogyakarta, hlm:13
2
untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris diberikan kewenangan hukum untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat, terutama dalam pembuatan akta otentik. Pengertian akta notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris, yaitu Akta Notaris yang selanjutnya disebut dengan Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Akta Notaris termasuk sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 1870 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yng dimuat didalamnya. Selanjutnya, pengertian akta otentik terdapat pada Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Berdasarkan pasal tersebut diatas, suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi syarat-syarat tersebut.
3
Segala sesuatu yang tercantum atau tertulis dalam akta yang dituliskan atau diketikkan oleh notaris merupakan keinginan atau permintaan para pihak sendiri, sehingga notaris dituntut untuk mampu merangkai kata menjadi rangkaian kalimat yang bernilai hukum yang sesuai dengan keinginan atau permintaan para pihak. Hak dan kewajiban yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta Notaris, hanya mengikat pihak-pihak dalam akta tersebut, dan apabila terjadi sengketa mengenai isi dari akta tersebut, maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak, karena Notaris berada diluar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut. Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik mempunyai tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran formil atas akta yang dibuatnya, baik secara perdata maupun pidana. Pada dasarnya, seorang notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil, maka dari itu notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya perlu kehati-hatian.2 Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan oleh Notaris untuk menghindari melakukan suatu pelanggaran terhadap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran dalam menjalankan tugas
2
Supriadi, 2008, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56
4
jabatannya dapat mengakibatkan akta yang dibuat seharusnya adalah akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat menjadi akta bawah tangan atau dapat disebut degradasi akta atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Selanjutnya dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris sebagai mana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Degradasi sendiri diartikan sebagai penurunan tentang pangkat, mutu, moral, kemerosotan, kemunduran, atau dapat juga menempatkan ditingkat yang lebih rendah.3 Sementara pembatalan adalah proses, cara, atau perbuatan membatalkan sesuatu. Kaitannya dengan akta Notaris, Sjaifurrahman menyatakan bahwa4: Istilah terdegradasi terjadi manakala akta Notaris sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam sengketa hukum Perdata mengalami kemunduran, kemerosotan, atau penurunan mutu dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan memiliki cacat hukum yang menyebabkan pembatalan atau ketidakabsahannya akta Notaris tersebut.
3
Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 304 4 Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 122
5
Terdapat beberapa contoh hal yang dapat mengakibatkan terdegradasinya akta Notaris, yaitu pembuatan akta-akta yang tidak sesuai dengan persyaratan formil pembuatan akta, Notaris dalam membuat akta tidak menjamin kebenaran materiil atas akta tersebut, para pihak tidak menghadap kepada Notaris, akta yang dibuat tidak dibacakan oleh Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, dan akta tidak ditandatangani pada tanggal yang sama oleh para penghadap. Akta tersebut tidak memenuhi persyaratan formil dalam pembuatan akta. Sanksi untuk akta yang tidak memenuhi persyaratan formil adalah akta mengalami penurunan posisi dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian sebagaimana disebut sebagai akta di bawah tangan, yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 16 ayat (7), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terkait dengan pembatalan akta Notaris yang dikaitkan dengan istilah batal demi hukum, yang biasa digunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat objektif, yang selanjutnya merujuk kepada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian pada umumnya, meliputi : a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri b. Kecakapan membuat suatu perjanjian c. Suatu hal tertentu
6
d. Kausa halal Syarat subyektif dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan membuat suatu perjanjian, apabila dilanggar maka perjanjian tersebut menjadi dapat dibatalkan. Selanjutnya, syarat obyektif yaitu sesuatu hal tertentu dan kausa halal, hal ini dikarenakan berkaitan dengan isi dari perjanjian, dan apabila dilanggar maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Seiring dengan meluasnya permasalahan di bidang kenotariatan, terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam membuat akta, yang dapat mengakibatkan akta Notaris mengalami degradasi dari akta yang berkekuatan pembuktian sempurna menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, Notaris dan para pihak harus lebih cermat dan lebih berhati-hati dalam meresmikan akta yang dibuat guna menjaga keautentikan dan kebenaran akta yang dibuatnya, sehingga akta tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah : 1. Bagaimana pembatalan dan pendegradasian kekuatan pembuktian akta notaris?
7
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dan para pihak terkait dengan pembatalan dan pendegradasian kekuatan pembuktian akta notaris?
C. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penulusuran yang dilakukan penulis, ditemukan adanya penelitian terlebih dahulu yang mengkaji tentang pembatalan dan pendegradasian kekuatan pembuktian akta Notaris, yaitu: 1. Suri Fahma Astuti,5 Tanggungjawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya, dengan rumusan masalah sebagai berikut : a. Bagaimana tanggungjawab notaris terhadap degradasi akta otentik yang berkekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan? b. Bagaimana mekanisme pemberian sanksi yang dapat diberikan pada Notaris, apabila akta yang dibuatnya dinyatakan turun sebagai akta di bawah tangan oleh Pengadilan Negeri? Kesimpulan dari tesis ini adalah faktor-faktor yang dapat membatalkan suatu akta yakni kekurangpahaman Notaris sendiri mengenai materi akta, kekehilafan, kurang teliti dan kecerobohan dari Notaris, kurangnya ilmu pengetahuan, kurang I‟tikad baik, tidak tegas/tidak bisa mengatakan tidak karena hubungan pertemanan. Klien tidak melaksanakan isi akta (wanprestasi), klien membuat akta 5
Suri Fahma Astuti, 2010, Tanggungjawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya, Tesis, Program Study Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta
8
untuk tujuan penipuan, penipuan identitas oleh para penghadap, persaingan kerja, sehingga Notaris tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan UUJN dan kode etik. Tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta yang dibuatnya, yang telah dinyatakan batal dalam persidangan, maka Notaris bertanggungjawab penuh terhadap aktanya. Apabila akta dinyatakan batal oleh hakim karena kesalahan para pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian, maka Notaris tidak bertanggungjawab atau tidak dapat dibebankan atas batalnya akta. 2. Elva Fitrianingsih, 6 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Apabila Terjadi Sengketa Perdata. Dengan rumusan masalah sebagai berikut : a. Bagaimana kekuatan pembuktian dari akta otentik notaris apabila diajukan bukti lawan jika terjadi sengketa perdata di pengadilan? b. Bagaimana tanggungjawab Notaris? Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu akta otentik yang dibuat Notaris dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan bila dalam pembuatannya tidak memenuhi unsur formalitas, sedangkan bila kesalahan terjadi pada unsur materiilnya maka yang dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan hanya perbuatan hukum dalam akta tersebut saja sedangkan aktanya tidak dapat dibatalkan. Berdasarkan penelusuran tersebut, maka terdapat perbedaan penelitian yang akan 6
Elva Fitrianingsih, 2009, Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Apabila Terjadi Sengketa Perdata, Tesis, Program Study Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
9
dilakukan peneliti dengan judul tersebut diatas, di mana dalam tesis ini lebih menekankan kepada akibat hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap akta Notaris sehigga menjadi akta dengan kekuatan hukum di bawah tangan. 3. Andi Auliya Jusman,7 Analisis Yuridis Pembatalan Akta Notaris. dengan rumusan masalah sebagai berikut : a. Faktor apa yang dapat membatalkan akta notaris? b. Tanggungjawab notaris terhadap pembatalan akta? Kesimpulan dalam
penelitian ini adalah faktor yang dapat
membatalkan akta Notaris adalah tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam pembuatan akta sehingga dapat dikatakan sebagai akta yang cacat hukum. Terhadap akta yang dibatalkan tanggung jawab notaris meliputi tanggung jawab pidana, tanggungjawab perdata dan tanggungjawab secara administrasi. Berdasarkan tesis di atas, berbeda dengan penelitian yang dilakukan
oleh
penulis.
Penelitian
tersebut
menekankan
kepada
tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila mengalami degradasi, mekanisme pemberian sanksi kepada Notaris, kekuatan pembuktian akta notaris, dan faktor-faktor yang dapat membatalkan akta notaris serta tanggungjawabnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 7
Andi Auliya Jusman, 2009, Analisis Yuridis Pembatalan Akta Notaris, Tesis, Program Study Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta
10
penulis menitik beratkan kepada proses pembatalan dan permasalahan apasaja yang dapat menyebabkan akta notaris mengalami degradasi serta perlindungan hukum terhadap notaris dan klien apabila akta Notaris tersebuat mengalami pembatalan dan degradasi terhadap kekuatan pembuktiannya.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan memberi wacana dan sumbangan pemikiran bagi akademisi, serta masyarakat luas di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis. 2. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : a. Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah untuk mengawasi notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sehingga sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
11
b. Notaris Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi notaris untuk mengoreksi diri atas berbagai kekurangan yang dilakukan selama ini sehingga dalam menjalankan tugas dan jabatannya lebih berhati-hati, cermat dan teliti serta jujur dan bertanggungjawab. c. Mahasiswa Kenotariatan Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi mahasiswa kenotariatan yang nantinya akan menjabat sebagai seorang notaris agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya lebih bertanggungjawab dan jujur serta berpegang teguh pada peraturan yang berlaku. E. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut: 1. Untuk
mengetahui
dan
mengkaji
tentang
pembatalan
dan
pendegradasian kekuatan pembuktian akta notaris. 2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada
notaris
dan
para
pihak
terhadap
pendegradasian kekuatan pembuktian akta notaris.
pembatalan
dan
