1
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah
Dalam rangka menjalankan tugas sebagai kepala desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 pemerintah desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat
setempat
dalam
sistem
Pemerintahan Negara Republik Indonesia.Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan ditingkat desa.Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 dan UndangUndang No 6 Tahun 2014 tentang Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
desa,Melaksanakan
Pembangunan
Desa,serta
Membina
dan
Memberdayakan Masyarakat desa. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah
yang
berwenang
untuk
mengatur
dan
mengurus
kepentingan
masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat
2
pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat Upaya-upaya
pemberdayaan
masyarakat
seharusnya
mampu
berperan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia(SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas.Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi diri dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya,melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri.www.hptt/wikipedia.com Kinerja Seorang Kepala desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan bidang Pembangunan, juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan.dimana dalam bidang kemasyarakatan, kepala desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dibidang pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa turut serta dalam membina masyarakat desa, seperti yang kita ketahui Pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan kententraman masyarakat.kinerja Seorang kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa dapat menjalankan tugas dimana melibatkan kelompok masyarakat serta partisipasi masyarakat yang baik demi kepentingan masyarakat desa.Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa penilaian kinerja kepala Desa dalam memberikan pelayanan serta pembinaan dalam program pemberdayaan masyarakat oleh kepala desa kepada masyarakat bukan hanya ketua program pemberdayaan masyarakat saja tapi melibatkan masyarakat desa setro dalam merencanakan program-program desa
3
sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan serta pembinaan yang diberikan oleh kepala desa melalui program pemberdayaan masyarakat. Inilah awal pengamatan berbagai kenyataan yang penulis dapat melalui wawancara dari Ketua Program Pemberdayaan masyarakat dan aparat desa serta kepala dusun yang ada di Desa Setro dalam Kinerja Seorang Kepala Desa dalam memberdayaan masyarakat. Di Desa Setro terdapat banyak program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini sebahagian besar berasal dari ADD dan APBDes dan dari pihak swasta. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Sasaran yang dituju adalah ketua program pemberdayaan masyarakat dan masyarakat yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.Kegiatankegiatan pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat Desa Setro seperti Pemberian beras miskin/Baksos,Pemuda dan Olaraga, pemberdayaan Kelompok Tani,Program UKM dan Koperasi serta Pemberdayaan PKK dan sebagainya. Berdasarkan uraian diatas tersebut maka Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul Analisis Kinerja Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Study di Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)
4
1.2. Rumusan Masalah Memperhatikan uraian di atas maka Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja kepala Desa dalam Pemberdayaan masyarakat Di Desa Setro Kecamatan Menganti-Kabupaten Gresik?
1.3. Tujuan Penelitian Untuk
mengetahui
dan
menganalisis
Kinerja
Kepala
Desa
dalam
memberdayakan masyarakat Di Desa Setro Kecamatan Menganti-Kabupaten Gresik.
1.4. Manfaat Penelitian 1. Dari segi teoritis atau aspek keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan dalam bidang kajian yang berhubungan dengan pengembangan organisasi pemerintah Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. 2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan bagi Kinerja Kepala Desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya. 3. Mamfaat Pribadi bagi Peneliti adalah Untuk memenuhi Persyaratan Akademik meraih
gelar
keserjanaan
pada
Program
Study
ilmu
Administrasi
Negara,Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik sekaligus sebagai pembelajaran untuk melakukan penelitian lebih dalam.
5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Penelitian terdahulu 2.1.1.Fransiska M Mega(2011) 2.1.2.Teos Marsel Jourgen yulius(2013) Tabel 2.1.1 Penelitian:Fransiska M Mega (2011) 1
Nama
Judul Penelitian
Fransiska M Mega (2011)
Kinerja kepala Desa dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan pada masyarakat Penelitian ini dilakukan di Desa Tumpaan baru Kecamatan TumpaanKabupaten Minahasa selatan
Jenis Penelitian Metode dalam Penelitin ini menggunaka n metode kualitatif deskriptf
Hasil Penelitian Dalam penelitian ini menunjukan bahwa Produktivitas kinerja Kepala Desa dalam pelayanan dinilai belum maksimal
Sumber;www.hptt;penelitian kualitatif,fransiska m meiga 2011
Kesimpulan Penelitian menunjukan bahwa pada dimensi masyarkat belum terlalu puas dengan pelayanan yang di berikan oleh aparat pemerintah desa,pada dimensi bukti nyata,kehandala n dan empati pelayanan yang diberikan belum cukup berkualitas karena masyarakat juga belum merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh seorang kepala desa.
6
Tabel 2.1.2 Penelitian:Teos Marsel Jourgen yulius (20013) 2
Nama
Judul Penelitian
Jenis Penelitian
Hasil Penelitian
Kesimpulan
Teos Marsel Jourgen yulius (20013)
Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan(PNPMMP) di desa tombatu tiga tengah kecamatan tombatu utara
penelitin ini menggunak an penelitian kualitatif deskriptf.
keberhasilan serta kelancaran pelaksanaan PNPMMandiri pedesaan sangat di pengaruhi oleh peran kepala desa
Kepala Desa telah melakukan tugasnya sehingga masyarakat sebagai pelaku utama PNPMMP tergerak untuk ikut serta dalam pelaksanaanya
Sumber;www hptt//;penelitian kualitatif,Teos Marsel Jourgen yulius 2013 Dari Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu yang terdapat pada tabel 2.1.1. dan tabel 2.1.2. yang menjadi nilai lebih dari penelitian Penulis dan penelitian sebelumnya adalah ; Penelitian ini berlokasi di Desa Setro Kecamatan Menganti adalah Kinerja Seorang kepala Desa dalam program pemberdayaan menganalisis
masyarakat. Penelitian Kinerja
kepala desa
Penulis
melalui
ingin
pelayanan
mengetahui dan dan
pembinaan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif
2.2. Landasan Teori 2.2.1. Konsep Kinerja Kinerja
merupakan
unsur
terpenting
keberhasilan
seseorang
dalam
melaksanakan tugasnya. Dengan kinerja, seorang pemimpin bisa menghasilan yang terbaik atau sebaliknya tergantung dari pemimpin tersebut, kinerja atau performance.
www.wikipedia.com
7
Menurut Meoheriono (2011:162) Kinerja di defenisikan sebagai pencapaian hasil atau the degree of accomplishment, atau presentasi kerja atau kinerja. Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu.penilaian tersebut dapat dijadikan input bagi perbaikan
atau
peningkatan
kinerja
organisasi
selanjutnya,dalam
pemerintahan,penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas,kualitas dan efesiensi pelayanan dan memotivasi birokrat pelaksana untuk melakukan pekerjaan lebih baik lagi. Kinerja akan memperoleh hasil yang memuaskan bila dikerjakan dengan tepat dan maksimal.dengan kinerja,seseorang akan terlihat kualitas dan kuantitasnya dalam bekerja.hal ini akan berakibat pada perkembangan pelayanan birokrasi di pemerintahan tersebut agar berkembang lebih maju.penilaian berfungsi sebagai introspeksi bagi pegawai agar bekerja seperti seharusnya dalam tingkatan pemerintahan yang terstruktur dan mempunyai visi dan misi. Menurut Gibson (2003:355), job performance adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja kefektifan kinerja lainnya. Sementara menurut Ivancevich (2006:99), kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi.Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.dalam setiap kegiatan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok atau organisasi selalu diarahkan pada tercapainya atau tercipta hasil yang diinginkan. Hasil kerja dari kegiatan itu lazim disebut kinerja.
8
Amstrong dan Baron (1998:15) mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Pendapat yang dikemukakan tadi jelas tertuju kepada kinerja sumber daya manusia yang kenal mengena dengan organisasi terutama organisasi swasta. Mangkunegara (2009: 9) mengemukakan definisi kinerja sumber daya manusia (SDM) lebih rinci dengan jumlah dan waktu untuk menghasilkan pekerjaan, dimana dikatakannya bahwa kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.Jabatan atau pekerjaan kepala desa adalah memimpin organisasi desa dengan sebaik-baiknya, berdasarkan tujuan strategis pemerintahan desa sehingga masyarakat desa terpuaskan, terlayani dan terpenuhi dengan baik kebutuhannya.
2.2.2. Tugas,dan Fungsi pokok Kepala Desa Dalam menjalakan tugas sebagai seorang Kepala Desa menurut UU No.6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kepala desa merupakan kepala pemerintahan di tingkat Desa. Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang no.6 Tahun 2014 tentang Desa bertugas menyelenggarakan: 1.
Pemerintahan Desa
2.
Melaksanakan Pembangunan Desa
9
3.
Pembinaan kemasyarakatan Desa
4.
Pemberdayaan masyarakat Desa.
Atas dasar tersebut, maka kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa kepala Desa berwenang untuk : a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d) menetapkan Peraturan Desa; e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f) membina kehidupan masyarakat Desa; g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;dan h) meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l) memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; m) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
10
n) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari tugas dan wewenang kepala desa seperti tersebut di atas, maka kepala desa mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat berat karena selain menyelenggarakan urusan pemerintahan, kepala desa juga merangkap sebagai pengusaha tunggal di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pemerintah desa dalam hal pemberdayaan masyarakat maka diperlukan kerja sama antara pemimpin dan masyarakat yang dalam hal ini diharapkan peran aktif dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan
program
pemberdayaan
masyarakat.
Karena
dalam
proses
pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa ditempatkan dalam posisi ganda yakni sebagai
subyek
dan
obyek
pemberdayaan
masyarakat.
Sebagai
subyek
pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan
partisipasi
dan
kontribusinya
dalam
pelaksanaan
program
pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sebagai obyek program pemberdayaan, masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil dan kemajuan yang dicapai dari proses pemberdayaan masyarakat. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat tersebut sangat diperlukan kerja sama antara pemimpin dan yang dipimpin. 2.2.3. Konsep Pelayanan dan Pembinaan Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani.L.P.
11
Sinambela (2006:3), menyatakan pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Harbani Pasolong (2007:4), pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan Jika ditinjau secara terminology, beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai pelayanan diantaranya adalah The Liang
Gie
dalam
mengemukakan
bukunya
Ensiklopedia
bahwa:Pelayanan
adalah
administrasi
kegiatan
yang
(1998:104),
yang
dilakukan
untuk
memenuhi, mengamalkan,dan mengabdikan diri. Drs. H.A.S Moenir (2006:16), menyatakan bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Menurut Kotler dalam Juniarso Ridwan (2009:18) mengemukakan bahwa :“Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.
2.2.3.1. Kinerja Kepala Desa dalam Pelayanan Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S.Moenir(2002:2627) mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukanoleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimanatingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.”
12
Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. Selanjutnya A.S. Moenir A(2002: 16) menyatakan bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Dari definifi tersebut dapat dimaknai bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan. Dalam Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat Adapun bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yaitu apabila masyarakat yang bersangkutan membutuhkan pelayanan misalnya perbaikan di bidang
pertanian,pembuatan surat ijin
usaha(UKM,Koperasi dll)Kepala Desa bersama aparat Pemerinta Desa berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang
terbaik kepada
warganya.Kepala Desa bersama aparat desa selalu kerja sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama memberi pelayanan bagi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Setro.Kinerja seorang kepala desa dalam memberikan pelayanan di desa sangat baik.
13
2.2.3.2. Kinerja Kepala Desa dalam Pembinaan Dalam
hubungannya
dengan
pembinaan,
Talidzuhu
Ndraha,1986
mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam membina kehidupan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangunkan, yang tidak sesuai dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dirubah, yang melenceng atau menyalahi aturan harus diterbitkan dan yang masih kosong harus diisi. Pembinaan kehidupan masyarakat desa dilakukan oleh kepala desa melalui nilainilai kearifan lokal dan modal sosial yang sudah dianut oleh masyarakat desa sejak dulu, yakni menumbuhkan kembali semangat gotong royong. Sedangkan kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat sendiri. Kegiatan sehari-hari dilakukan dengan cara bergotong royong, baik itu dalam membersihkan desa, melakukan pembangunan desa, bahkan dalam membasmi hama tikus dan kegiatan lainnya.Selain kegiatan pembinaan kepada program pemberdayaan masyarakat, kehidupan juga dilakukan oleh kepala desa melalui kegiatan non formal seperti melakukan dialog terbuka kepada warganya. Pembinaan perekonomian desa dilakukan oleh kepala desa lebih bersifat pada pengelolaan keuangan desa dengan seefisien mungkin. Pembinaan perekonomian desa juga dilakukan dengan memanfaatkan dan menglola potensi yang dimiliki oleh Desa Setro selain dengan mengembangkan potensi pertanian. Kepala desa juga membuka peluang swasta dalam mengembangkan potensi desa guna meningkatkan perekonomian desa.
14
Kepala desa sendiri selalu mengajak warga masyarakatnya berdiskusi baik itu secara formal maupun non formal. Hampir setiap kegiatan pembangunan di desa terutama program pemeberdayaan masyarakat di Desa selalu bersama masyarakat dalam mengambil suatu keputusan oleh kepala desa dilaksanakan melalui musyawarah dan Mufakat Desa.
2.3. Pemberdayaan Masyarakat 2.3.1. Konsep Pemberdayaan Pemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris, power diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non-material melalui redistribusi modal. Sedangkan Pranarka dan Vidhyandika (1996:56) menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.Selain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Menurut Robert Dahl (1983:50), pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak
15
untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya. Sementara Hulme dan Turner (1990:214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orangorang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga. Menurut Talcot Parsons (dalam Prijono, 1996:64-65) kekuatan merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan kekuatan dalam pemberdayaan adalah daya, sehingga pemberdayaan dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan powerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri (Prijono, 1996:54). Selain itu pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk, berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembaga yang mempengaruhi kehidupannya.
16
Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.(Pearson et al, 1994 :106). Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungan, sebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (1984:65) dari penelitiannya, yaitu: 1. Perkembangan konsep diri yang lebih positif; 2. Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis; dan 3. Sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok.
2.3.2.
Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat
Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005:18) ada lima macam, yaitu: 1. Pendekatan dari bawah (buttom up approach): pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. 2. Partisipasi (participation): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan. 3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
17
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional. 5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.
Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah: mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan.(Delivery dalam Sutrisno, 2005:17).
2.3.3.
Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Suharto (2006:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu
yang
mengalami
kemiskinan.
Sebagai
tujuan,
maka
pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
18
Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan.Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Friedman, 1993). Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu
dalam
kelompok
belajar
untuk
mendeskripsikan
suatu
situasi,
mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis, kemudian mencari solusinya. Menurut Oakley dan Marsden, 1984, proses pemberdayaan mengandung dua kecendrungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melalui organisasi. Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Menurut Kartasasmita (1995:19), upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara: 1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki
19
potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. 2. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan. 3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.
2.3.4. Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Teknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihak, karena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dari luar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut biasanya karena tidak pernah mengikut sertakan partisipasi masyarakat (top down),
20
sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakat didaya gunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan kata lain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktif. Menurut Adimihardja dan Harry (2001, 15) konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (dari, oleh, dan untuk masyarakat). dan salah satu cara yang dipakai dalam teknik pemberdayaan ialah: Participatory Rural Appraisal (PRA).
Sedangkan Ross (1987:77-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, yaitu: 1. Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah program atau teknik pembangunan, keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunan dari luar masyarakat. Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon dari masyarakat, karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasi prakarsa masyarakat tidak berkembang. 2. Pola pendekatan the multiple approach, dimana sebuah tim ahli dari luar melaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Pola ini, juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secara optimum, karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar.
21
3. Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektif untuk memberdayakan masyarakat. Pola ini menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka.
Sedangkan
menurut
Suharto
(1997:218-219),
pelaksanaan
proses
dan
pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu: 1. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. 2. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian. 3. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap
22
kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. 4. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu
menjalankan
peranan
dan
tugas-tugas
kehidupannya.
Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. 5. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam Pemberdayaan masyarakat.
23
2.4. Kerangka Pemikiran Dalam menjalakan tugas sebagai seorang Kepala Desa menurut UU No.6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kepala desa merupakan kepala pemerintahan di tingkat Desa. Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang no.6 Tahun 2014 tentang Desa bertugas menyelenggarakan: 1. 2. 3. 4.
Pemerintahan Desa melaksanakan Pembangunan Desa pembinaan kemasyarakatan Desa pemberdayaan masyarakat Desa.
KEPALA DESA Pelayanan Pembinaan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Koperasi UKM Pemuda dan Olahraga Kelompok PKK Kel Tani(Gapoktan) BAKSOS(Raskin)
Efektivitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Keterengan: 1. Kepala Desa memberikan Pelayanan kepada ketua Program pemberdayaan Masyarakat 2. Kepala
Desa
memberikan
Pembinaan
Kepada
pemberdayaan masyarakat dan masyarakat di desa Setro.
Ketua
program
24
BAB III METODE PENELITIAN
2.1. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menurut pendapat Kirk dan Miller (Moleong, 1998:3) dinyatakan bahwa ”penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dari ilmu sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wilayahnya sendiri dan berhubungan dengan orangorang tersebut dalam bahasa dan istilah yang digunakan”. Dan metode- penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. 3.2. Lokasi Penelitian Penelitian ini di laksanakan Di Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.penentuan
lokasi ini antara lain mengetahui sejauh mana kinerja seorang
Kepala desa dalam Program pemberdayaan masyarakat yang dirasakan lapisan masyarakat Desa Setro.
25
3.3. Fokus Penelitian Untuk mendeskripsikan dan menganalisis
Kinerja kepala Desa dalam
pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan dan Pembinaan seperti Kepala Desa memberikan pembinaan kepada pemuda dan olaraga,kelompok tani,pelayanan seperti pembuatan pengajuan proposal untuk bantuan pupuk,pelayanan surat ijin untuk membuka usaha dan (ukm dan koperasi)dan sebagainya. 3.4. Subyek Data dan Sumber Informasi Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan yang dianggap mempunyai informasi(key-informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian.cara yang digunakan
untuk
menentukan
informasi
kunci
tersebut,maka
penulis
menggunakan”purposive sampling”atau sampling yang bertujuan yaitu,teknik sampling yang digunakan oleh peneliti mempunyai pertimbangan maka penulis,informan dalam penelitian ini adalah: a.
Kepala Desa(key-informan)
b.
Ketua UKM dan Koperasi
c.
Ketua Pemuda dan Olaraga
d.
Ketua Kelompok Tani(Gapoktan) dan Kepala Dusun
e.
Ketua tim penggerak PKK.
f.
Seksi Pemerintahan dan Urusan Umum.
g.
Baksos(Raskin)
Maka Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi : 1) Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan(wawancara)
26
2) Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang berkaitan dan dapat mendukung obyek yang akan di teliti.
3.5. Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini,baik data primer dan data sekunder,di gunakan melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut : 1) Studi Kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang undangan dan dokumen-dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 2) Studi Lapangan, yaitu mengumpulkan data dan fakta empirik secara langsung dilapangan guna mendapatkan data-data primer, melalui : 1. Wawancara yaitu:melakukan tanya jawab kepada sasaran penelitian
untuk
mendapatkan
data
yang
akurat
dari
informan.sumber data yang akan di wawancarai dalam penelitian ini di antaranya;Kepala Desa Setro sebagai informasi kunci(keyinforman)dan informan di antaranya para Ketua Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Setro 2. Observasi yaitu: mengamati secara langsung objek yang menjadi kajian,terutama masyarakat.
kepala
Desa
setro
dalam
pemberdayaan
27
3.6. Teknik Analisis Data Teknik Analisa Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu metode Kualitatif untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Unit analisa menunjukan siapa atau apa yang mempunyai karateristik yang akan diteliti (Soehartono, 2002:29). Unit analisis dalam penelitian ini adalah kinerja kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya; 1. Kepala Desa Setro sebagai informan kunci dan para ketua Program Pemberdayaan masyarakat. 2. Pemberdayaan Masyarakat meliputi:Program PKK,Koperasi,UKM,Kel Tani(Gapoktan),Pemuda dan Olaraga,dan Baksos(Raskin), Kinerja seorang Kepala Desa adalah memberdayakan masyarakat meliputi 2 hal yaitu Pelayanan kepada masyarakat, Pembinaan terhadap masyarakat
28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Deskripsi Umum Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun hal-hal yang akan dikemukakan dalam bab ini terdiri dari keadaan geografis, keadaan demografi, dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Setro. A. Keadaan Geografis 1. Letak dan Luas Wilayah Desa Setro merupakan salah desa yang ada Kematan Menganti Kabupaten Gresik, diantaranya Desa Pengalangan,Desa Randegansari,Desa Sidowungu, Desa Laban,Untuk mengetahui secara jelas letak geografis Desa Setro, maka disajikan batas-batas desa sebagai berikut. 1. Sebelah Utara
: Desa Pengalangan
2. Sebelah Selatan
: Desa Randegansari
3. Sebelah Barat
: Desa Sidowungu
4. Sebelah Timur
: Desa Laban
Luas wilayah Desa Setro Adalah:328,325 Ha yang terdiri dari 2 Dusun yakni: 1. Dusun Setro 2. Dusun Pengampon
29
Adapun Orbitrasi atau jarak antara Desa Setro dengan pusat pemerintahan kecamatan, kabupaten, dan provinsi yaitu: 1. Jarak ke Ibukota Kecamatan terdekat yaitu ±5 km dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit. 2. Jarak ke Ibukota Kabupaten yaitu ± 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 25 menit. 3. Jarak ke Ibukota Provinsi yaitu ± 30 km dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit. 2. Keadaan Alam dan Iklim Tipologi Desa Setro adalah dataran. Keadaan tanah di Desa Setro terbilang cukup subur, hal ini terlihat dari sebagian besar masyarakatnya hidup dari sektor pertanian,luas persawahan 145,258 Ha B. Keadaan Demografi 1. Jumlah Penduduk Keadaan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari pendataan masyarakat desa pada tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Setro adalah 5.485 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.640 KK. Pembagian penduduk di Desa Setro dapat disajikan sebagai berikut: 1. Jumlah penduduk laki-laki
:
2.733
jiwa
2. Jumlah penduduk perempuan
:
2.752
jiwa
3. Jumlah kepala keluarga
:
1.640
KK
30
2. Agama Mayoritas penduduk Desa Setro adalah pemeluk agama islam. Menurut data kependudukan, jumlah penduduk yang beragama islam yakni sebesar 100%. Dikarenakan masyarakat Desa Setro memeluk agama islam maka jumlah sarana peribadatan yang ada di Desa Setro berjumlah buah mesjid dan mushallah. 1.
Dusun Setro
: 3 mesjid dan musolah
2.
Dusun Pengampon
: 3 mesjid dan musolah
3. Sumber Mata Pencaharian Wilayah Desa Setro adalah wilayah dataran rendah dengan latar belakang masyarakatnya adalah bertani, buruh bangunan, dan PNS. Bertani merupakan mata pencaharian pokok masyarakat pada umumnya dimana tanaman padi merupakan komoditi andalan untuk desa ini. Selain bertani sebagian masyarakat bekerja sebagai buruh bangunan dan PNS yang rata-rata bertempat tinggal diantara dua Dusun.
4. Pendidikan Di Desa Setro terdapat Taman Kanak-kanak 1 dan TPA Dari segi pendidikan, penduduk Desa Setro bisa dikatakan Belum mampu dimana sebahagian besar penduduknya
hanya
tamatan
SMA
disebabkan
karena
kemampuan
ekonomi.Masyarakat Desa Setro masih kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan.
31
5. Kesehatan Secara umum kondisi kesehatan di Desa Setro sudah terbilang cukup baik, hal ini dikarenakan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Khusus di Desa Setro ada beberapa sarana dan prasarana (berdasarkan Laporan data profil Desa Setro Tahun 2013) yaitu : 1. Posyandu
:
6 unit
2. Polindes(Bidan Desa )
:
1 unit
3. Poliklinik
:
1 unit
6. Sosial Budaya Kehidupan sosial budaya dalam tataran masyarakat Desa Setro merupakan suatu tataran masyarakat yang berpegang teguh pada kepercayaan agama islam. Hubungan kekerabatan dan ikatan kekeluargaan dalam lingkup Desa Setro sangat erat dimana masyarakat memiliki unsur gotong royong yang sangat erat. Hal ini dikarenakan penduduk desa merupakan “face to face group” dimana mereka saling mengenal betul seolah-olah mengenal dirinya. Hubungan kekeluargaan diantara masyarakat Desa Setro sangat erat, hal ini disebabkan karena terjadinya perkawinan sesama warga desa. Hal ini kemudian berdampak pada eratnya hubungan kekeluargaan dan emosional yang terjalin diantara masyarakat Desa Setro.
32
C. Struktur Organisasi Penyelenggara Pemerintah Desa Setro Adapun Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Setro terdiri dari: 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa,membawahi: 2.1.Kepala Urusan Umum; 2.2.Kepala Urusan Keuangan; 3. Kepala Seksi Pemerintahan; 4. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat; 6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;dan 7. Kepala Dusun
D. Kedudukan,Tugas,Wewenang,Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Gresik Nomor 02 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi
dan
Tata
Kerja
Pemerintahan
Desa
Maka
ditetapkan
Kedudukan,Tugas,wewenang,dan kewajiban Kepala Desa Setro sebagai berikut: 1. Kepala Desa Berkedudukan sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa bersama BPD 2. Tugas Kepala Desa: Menyelenggarakan urusan Pemerintahan,Pembangunan,dan Kemasyarakatan; 3. Wewenang Kepala Desa; Dalam Melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang :
33
a. Memimpin
penyelenggaraan
Pemerintah
desa
berdasarkan
kebijakan yang di tetapkan BPD. b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa c. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD. d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan desa mengenai ABPDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. e. Membina kehidupan masyarakat Desa. f. Membina Perekonomian Desa g. Mengkoordinasikan Pembangunan desa secara Partisipasif. h. Mewakili Desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk memwakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. i. Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundangundangan 4. Kewajiban Kepala Desa: Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa mempunyai kewajiban: a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI; b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
34
e. Melaksanakan Prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme. f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; g. Memberdayakan Masyarakat dan kelembagaan di desa dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; h. Mengembangkan pendapat dari masyarakat desa; i. Melaksanakan
dan
mempertanggungjawabkan
pengelolaan
keuangan desa. Bidang Kemasyarakatan a) Mengkoordinasi dan membina masyarakat dalam pelaksanaan proyek yang ada di desa setro. b) Pembinaan UKM dan Koperasi c) Pengawasan terhadap Pembagian Baksos(Raskin) d) Pelaksanaan Program PKK e) Pendataan masalah sosial dan kesejahteraan sosial f) Pembinaan Pemuda dan Olaragah g) Memotivasi pelaksanaan perbaikan Lahan pertanian. h) Penguatan swadaya masyarakat tani.
35
4.2. Temuan Penelitian Pada bab ini diuraikan hasil penelitian yang didapatkan penulis dalam melakukan penelitian melalui wawancara dengan Kepala Desa serta Ketua Program Pemberdayaan masyarakat Desa Setro selama melakukan penelitian di Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.Bab ini menguraikan tentang karakteristik infoman, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Setro,Kinerja Seorang Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Setro 4.2.1.
Karakteristik Informan
Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Maka pemilihan informan telah dilakukan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 orang. Ke 10 orang tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda, baik dari segi umur, pendidikan, maupun pekerjaan. Karakteristik informan menurut Nama dan Jabatan secara terperinci dapat dilihat pada tabel 4.2.1 Tabel 4.2.1 Karakteristik Informan Menurut Nama dan Jabatan No 1 2 3 4 5 6 7 8. 9. 10.
NAMA Yoyok Adiyanto Titin Sulastin Ninik Uswatun H.M.Sakur Hadiyono Semua aparat Desa Lilis Diyanti Rovik dan Wawan Dwi Laksono Rachminiati
JABATAN Kepala Desa(key informan) Ketua PKK Ketua UKM Ketua Gapoktani Ketua Pemuda dan Olaraga BAKSOS(Raskin) Koperasi Kadus setro dan pengampon Urusan Umum Seksi Pemerintahan
JUMLAH
10 Sumber Data: hasil wawancara,29 Juni-2015(jam 11.30 wib)
36
Berdasarkan tabel 4.2.1 dapat dilihat bahwa kepala Desa Setro merupakan (informan kunci) dan para ketua program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa setro. dan sesuai dengan metode pengambilan sampel, pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut-paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya serta dianggap mampu memberikan informasi dan data-data yang akurat. 4.2.2. Jenis Kelamin Tabel 4.2.2 Karakteristik Informan Menurut Jenis kelamin No.
Jenis Kelamin
jumlah
1.
Laki-laki
6
2.
Perempuan
4 10
Sumber Data : Hasil wawancara,29 Juni-2015(jam 11.00 wib) Berdasarkan komposisi informan pada jenis kelamin, informan pada laki-laki 6 orang, sedangkan informan berjenis kelamin perempuan 4 orang. Berdasarkan rasio di atas, jumlah informan laki-laki merupakan informan yang paling banyak. 4.2.3. Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan merupakan salah satu hal yang utama dalam pencapaian hasil penelitian ini, tingkat penddikan pada informan sangat berpengaruh pada kemampuan memberikan informan terkait dengan objek penelitian ini. Hal ini didasarkan dengan asumsi bahwa pemerintah dan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi akan dapat melihat serta memahami persoalan yang dibutuhkan
37
dalam pemberdayaan dan pembangunan di desa maka peneliti juga membutuhkan informan yang berpendidikan tinggi untuk bisa memberi informasi dan data-data yang akurat. Tabel 4.2.3 Karakteristik Informan Menurut Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Tidak Sekolah SD/sederajat SLTP/sederajat SLTA/sederajat
Jumlah 8
Diploma 1 Sarjana 1 10 Sumber Data : Hasil wawancara,29 Juni-2015.(Jam 11.00 wib)
4.3.
Interpretasi Data dan Pembahasan
4.3.1. Peran Kinerja Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Setro Dalam rangka menjalankan tugas sebagai kepala desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 pemerintah desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat
setempat
dalam
sistem
Pemerintahan Negara Republik Indonesia.Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan ditingkat desa.Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 dan UndangUndang No 6 Tahun 2014 tentang Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
desa,Melaksanakan
Pembangunan
Desa,serta
Membina
dan
Memberdayakan Masyarakat desa.Sehingga maju dan mundurnya suatu desa tergantung dari sosok pemimpin yang ada di desa tersebut.
38
Di Desa Setro terdapat banyak program pemberdayaan masyarakat.Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini sebagian besar berasal dari ADD dan APBDes dan dari pihak swasta.Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan pemberdayaan
untuk
meningkatkan
masyarakat
yang
kesejahteraan ada
di
Desa
masyarakat.Program Setro
mencakup
PKK,Koperasi,UKM,Kelompok Tani,Pemuda Olaraga dan BAKSOS (raskin) Hal di atas sesuai hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Setro,Yoyok Adiyanto(wawancara tanggal 29,Juni 2015, pukul 11.30 wib) mengatakan bahwa “Semua Program Pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini mrliputi hal diatas dikarenakan 5.585 penduduk desa setro berada pada usia 35-keatas tahun dengan mata pencaharian pokok adalah petani dengan luas tanah pertanian 145,258 Ha dan buruh bangunan.Hampir 50% penduduk di desa ini bermata pencaharian utamanya adalah petani. Dan sebahagian lagi sebagai buruh bangunan sebagai mata pencaharian sampingan. Karena jika mengharapkan dari hasil pertanian saja tidak cukup karena rendahnya harga jual beras di pasaran. Sedangkan ekonomi semakin sulit. Sedangkan anakanak di sini sudah turun ke sawah dari kecil. Bahkan dari umur 10 tahun anak-anak di desa ini sudah turun ke sawah membantu orang tuanya menanam padi. Sedangkan remaja di sini rata-rata tingkat pendidikannya hanya sampai SLTA saja”. “Pemuda di sini juga banyak yang pergi merantau ke Irian Jaya dan ke Malaysia. Sehingga saya sebagai pemimpin di desa ini merasa perlu melakukan pembinaan generasi muda supaya pemuda di sini tidak perlu lagi merantau ke luar daerah bahkan ke luar negeri untuk mencari kerja, atau hanya sekedar jadi kuli bangunan saja.juga sangat penting yang di sini saya maksudkan contohnya saya selalu melakukan dialog terbuka dengan pemudapemuda di desa ini. Selalu adakan acara kumpul-kumpul, menasehati pemuda di sini untuk tidak minum tuak atau miras, tidak berjudi, dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan senantiasa menjaga keamanan dan perdamaian di desa ini”.
39
Di Desa Setro juga ada salah satu program pemberdayaan masyarakat yaitu (Koperasi) yang berasal dari APBdes. Pemberian pinjaman modal kepada warga di desa ini dengan bunga yang sangat kecil, bantuan dari ADD/APBdes, dengan cara perkelompok. Pembinaan generasi muda di sini dilakukan dengan cara lebih mendekatkan pada sisi keagamaan dimulai sejak dini. Selanjutnya dikatakan Bapak kepala Desa Setro Yoyok Adiyanto,(wawancara tanggal 29 Juni 2015.jam 11.30 wib) “Semua Pelayanan dan Pembinaan terhadap masyarakat saya selaku kepala desa setro sudah laksanakan semua,hanya semuanya kembali kepada masyarakat punya komitmen untuk bisa membangun desa ini.mulai dari pembuatan surat ijin usaha kecil-kecilan,surat ijin koperasi dan sebagainya saya(Yoyok Adiyanto)bersama aparat desa selalu bersama-sama memberikan pelayanan,pembinaan serta mengembangkan apa saja yang di berikan kepada masyarakat desa setro”.Sebagian besar program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini sumber pembiayaannya berasal dari APBN melalui ADD/APBdes”. yang dapat dilihat dalam tabel 4.3 Tabel 4.3 Pembangunan Desa Tahun 2014 No
1 2 3 4 5 6
Jenis/Program Pemberdayaan Masayarakat PKK Koperasi UKM Pemudah dan Olaraga Kelompok Tani Baksos(Raskin)
Lokasi
Sumber Pembiayaan
Semua Dusun Semua Dusun Semua Dusun Semua Dusun
ADD/APBdes ADD/APBdes ADD/APBdes ADD/APBdes
Semua Dusun Semua Dusun
ADD/APBdes ADD/APBdes
Sumber Data : Hasil wawancara, 30 Juni 2015(12.00 wib)
40
Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Setro sebahagian besar berasal dari ADD dan APBdes yaitu Program PKK,Koperasi,UKM, Pemberian Beras miskin(BAKSOS),Kelompok Tani dan ,Pembinaan generasi muda di Desa Setro dilakukan dengan dua pendekatan, yakni berupa pendekatan dari sisi keagamaan dan pendekatan dari sisi ekonomi. Pendekatan dari sisi keagamaan dilakukan dengan cara melakukan pengajian rutin setiap bulan. Memperingati harihari besar keagamaan, dan melakukan pembinaan bagi warga yang bermasalah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma dan kaidah, seperti melakukan tindak pidana, tindakan asusila, dan lain sebagainya.Pendekatan dari sisi ekonomi dilakukan dengan cara pemberian pinjaman modal bagi warga yang kurang mampu untuk dapat lebih mengembangkan usahanya. Memberikan pembinaan pertanian kepada petani muda di Desa Setro. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Kelompok Koperasi yang ada di Desa Setro, Ibu Lilis Diyanti (wawancara 29 juni 2015, pukul 16.48 wib) mengatakan: “Untuk program pemberdayaan masyarakat yang berasal dari ADD/APBdes memiliki program yang namanya Koperasi yang diberikan kepada warga desa yang bersifat pinjaman modal dengan bunga yang hanya sebesar 1½ % dari jumlah pinjaman. Pemberian pinjaman dilakukan dengan cara perkelompok. Di desa ini jumlah kelompok yang ada sebanyak 15 kelompok. Dimana setiap kelompok terdiri atas 15 sampai 20 orang dan setiap kelompok diberikan pinjaman sebesar 15 hingga 20 juta rupiah. Yang pengembaliannya maksimal hingga 12 bulan beserta jumlah bunga 1½ %. Dimana 1% diberikan untuk UPK kecamatan, dan ½ % untuk UPK kelompok. Pinjaman modal ini diberikan kepada warga desa yang tidak mampu dan membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Baik itu untuk pengembangan berwiraswasta maupun pengembangan pertanian”.Pemberian pinjaman modal ini sangat membantu warga masyarakat, khususnya petani muda yang ada di desa ini untuk lebih mengembangkan usahanya dalam pertanian”. “Pak Kades selalu memberikan pembinaan kepada ketua koperasi serta masyarakat yang minjam koperasi bagaimana cara mengelolah uang
41
APBdesa/ADD sehingga bisa bermamfaat.Pak kades juga ikut serta dalam memberikan pelayanan berupa bagi yang ingin meminjam uang koperasi”.
Selain program Koperasi dari ADD/APBdes, program pembinaan generasi muda juga dilakukan dengan memberikan Pembinaan dan penyuluhan pertanian bagi warga desa. Penyuluhan pertanian ini diberikan oleh Dinas Pertanian dan Holtikultura melalui Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang ada di desa ini. Penyuluhan pertanian dilakukan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemajuan dalam penguasaan teknologi, meningkatkan kreatifitas petani mengenai potensi diri dan lingkungan, meningkatkan nilai usaha tambah tani, meningkatkan kemandirian petani dan kelompok tani.Setiap musim tanam baik itu rendangan maupun gaduh, Gapoktan selalu mengadakan LL (Laboratorium Lapangan) dan SLPTH (Sekolah Lapang Pengendalian Terpadu) Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua kel tani(Gapoktan) Desa Setro, Bapak H.M.Sakur(wawancara, tanggal 29 Juni 2015, pukul 14.25 wib) mengatakan : “Gapoktan memiliki program-program kegiatan guna memberdayakan kelompok tani yang ada di Desa Setro. Mengingat besarnya potensi pertanian yang dimiliki desa ini. Gapoktan juga selalu ikut serta dalam penyuluhanpenyuluhan yang diadakan oleh Dinas Pertanian baik itu Dinas Pertanian daerah kabupaten, maupun dinas pertanian provinsi. Kita juga sering mengadakan diskusi terbuka dengan warga desa mengenai masalah yang dihadapi petani. Tak jarang kita juga mengundang penyuluh dari dinas pertanian dan holtikultura dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi petani. Untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih baik. Sebagaimana diketahui bahwa yang banyak merugikan petani setiap musimnya adalah hama penggerek batang dan tikus. Sehingga Gapoktan selalu berkoordinasi dan mengumpulkan anggota-anggota kelompok sebagai salah satu usaha dalam memberdayakan petani”.
42
Selanjutnya diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani(Gapoktan) yang ada di desa ini, yakni H.M.Sakur (wawancara, tanggal 29 Juni 2015, pukul 14.30 wib) mengatakan: “Saya sering ikut pembinaan pertanian yang diadakan oleh dinas pertanian dan holtikultura. Penyuluhan menambah pengetahuan saya dalam mengelolah pertanian dalam memberantas hama dan pengetahuan tentang teknologi pertanian. Pengetahuan yang saya dapatkan lalu saya bagikan dengan anggota kelompok tani yang lain dan warga desa”. “Selain pembinaan pertanian, warga desa juga mendapatkan bantuan bibit unggul dan pupuk murah dari dinas pertanian. Bibit unggul ini diperoleh dengan cara mengajukan proposal bantuan bibit dan pupuk ke dinas pertanian. Sehingga desa ini memperoleh bantuan bibit dari dinas instansi terkait. Namun sangat disayangkan, tidak semua warga desa merasakan bibit unggul ini. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah bibit yang ada. Sehingga penyaluran bibit unggul ini hanya dirasakan orang-orang tertentu saja di desa ini. Hanya ketua kelompok tani tertentu saja yang merasakan bibit unggul ini”. “Penyaluran bibit unggul yang ada di desa ini yang asalnya dari dinas pertanian masih belum merata. Bibit unggul itu hanya dirasakan oleh warga tertentu saja yang menjadi anggota kelompok tani. Itupun tidak semua anggota kelompok tani yang mendapatkan bibit unggul. Saya sendiri sudah berkali-kali mendapatkan protes dari warga dusun saya yang tidak mendapatkan bibit, dan hal ini saya sudah laporkan ke Pak Kades dan Ketua Gapoktan”.
Masalah penyaluran bibit dan pupuk, yang disebabkan karena terbatasnya jumlah bibit dan pupuk yang ada. Terbatasnya alat-alat teknologi pertanian seperti traktor dan alat semprot pestisida. Masalah irigasi yang masih belum memadai serta masalah hama yang sering merusak lahan pertanian warga
desa. Merupakan
kendala-kendala pertanian yang menjadi persoalan bagi petani yang ada di Desa Setro.
43
Selain pembinaan generasi muda,ada juga Baksos dan UKM serta Koperasi Bapak Kepala Desa selalu bersama masyarakat bahu membahu melakukan apa yang menjadi tanggung jawab masyarakat desa setro.Keluhan dari Bapak Ketua Kelompok Tani(Gapoktan)belum ada tempat gedung khusus untuk penampungan pupuk di Desa Setro Menurut seorang Seksi Pemerintahan Ibu Rachminiati (wawancara, tanggal 28 Juni 2015, pukul 13.00 wib) mengatakan: “Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Setro adalah Pemberian Beras miskin(Raskin) Program ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang miskin/kurang mampu,setiap 1 bulan pelaksanaan Baksos berupa beras,minyak goreng dan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.dalam pemberian raskin (BAKSOS),Kepala desa memberikan kewenangan kepada semua aparat desa untuk membagikan raskin kepada masyarakat yang kurang mampu.Kepala desa juga selalu memberikan pembinaan kepada warga miskin guna membangkitkan kembali semangat kerja di desa setro melalui pembinaan mereka bisa usaha sendiri seperti pembuatan kain dan sebagainya”.
Program Pemberdayaan UKM sangat membantu masyarakat dan warga desa seperti yang diungkapkan berikut ini: Menurut Ketua UKM Siti Astuti(wawancara,tanggal 30 Juni-2015(03.30 wib) “Usaha masyarakat dalam mendukung keluarga dengan adanya simpan pinjam(Koperasi)dari ADD masyarakat meminjam uang untuk usaha kecilkecilan (UKM) seperti membuat kue pada saat ada kegiatan di balai desa atau di lingkungan,kue itu di pesan oleh aparat desa atau siapa saja yang ingin memesan kue kepada ssaya (siti)akan membuatnya.saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa dengan program UKM yang ada maka kami bisa usaha kecil-kecilan. “Saya sangat berterima kasih kepada Bapak kepala Desa selalu memberikan yang terbaik untuk desa ini,terutama mengembangkan usaha kecil-kecilan.masyarakat bisa meminjam uang koperasi desa untuk membuka
44
usaha. Bapak kepala desa juga selalu memberikan pembinaan kepada kelompok UKM atau masyarakat bagaimana cara membuka usaha.dan ikut pelatihan wiraswasta di kecamatan”. “SPP(Koperasi)sangat membantu warga desa dalam mengembangkan usaha warga masyarakat yang ada di desa ini. Baik untuk mengembangkan usaha pertanian, maupun untuk berwiarswasta”. “Untuk mendapatkan pinjaman modal dari ADD/APBdes warga desa harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun persyaratannya antara lain”;
Penduduk Desa Setro Berekonomi lemah KTP dan KK pemohon Surat Keterangan tidak mampu dari pemerintah desa
Sumber;(wawancara dengan ketua Koperasi dan UKM,tgl 30 Juni Jam 03.30 wib)
Sedangkan Kepala Desa Setro dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Setro memiliki peran penting dan sangat bagus. Kepala Desa berperan aktif dalam memberikan pelayanan serta pembinaan kepada pemuda di Desa Setro. Hal
ini
dikatakan
oleh
Ketua
Pemuda
dan
Olaraga
Bapak
Hadiyono,(wawancara,29 Juni 2015,12.00 wib)mengatakan; “Saya sangat senang/bahkan keselurahan masyarakat desa Setro senang bisa bekerja sama dengan seorang kepala desa yang benar-benar dapat memberikan panutan, pelayanan sekaligus mengayomi masyarakatnya. Beliau tak pernah segan-segan membantu masyarakatnya. Bahkan Pak Desa sering turun langsung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat yang ada di desa ini”. ”Khususnya meningkatkan swadaya masyarakat,Kepala desa senantiasa mengajak dan melakukan pembinaan kepada generasi muda. Kepala desa juga turut aktif dalam setiap kegiatan organisasi pemuda yang ada di desa ini. Seperti, kepala desa turut aktif dalam setiap rapat-rapat yang diadakan baik itu yang diadakan oleh kelompok tani maupun yang diadakan oleh kelompok SPP ADD/APBdes dan sebagainya Kepala desa selalu memberikan masukan dan saran serta pengarahan. Kepala desa juga selalu mengajak warganya
45
untuk ikut aktif dalam setiap kegiatan yang ada. Seperti penyuluhan pertanian”. “Sosok seorang Kepala Desa seperti beliau(Yoyok Adiyanto)beliau selalu meluangkan waktu untuk bersama kami(pemudah dan Olahraga)selalu bersama-sama main bola Volli ataupun Bola kaki beliau semangat memberikan motivasi kepada semua anak mudah dan mudih di desa ini.kami bangga punya pemimpin seperti beliau.selalu aktif dalam berbagai cara di semua bidang.dalam memberikan pembinaan,pelayanan dan saling berbagi sesama”.
Dari hasil (Wawancara,tanggal 30 Juni 2015 Jam 15.30 wib) dengan Ibu Ketua PKK Desa Setro Ibu Titin Sulastin Mengatakan bahwa: “Sebagian besar masyarakat Desa Setro semua menerima program pendidikan dan keterampilan yang di terapkan PKK. Dalam menerapkan Program Pendidikan dan keterampilan kepada masyarakat Desa Setro Baik dengan cara Pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam menerapkan program Pendidikan dan keterampilan.Dorongan dari Bapak Kades dalam memberikan bagaimana cara PKK memotivasi dan menggerakan masyarakat untuk menjaga Kelestarian lingkungan hidup.Pemberdayaan kesejahteraan keluarga memotivasi menggerakan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup”. “Bapak Kepala Desa selalu bersama dengan kami(PKK) memberikan pembinaan kepada masyarakat”. “Semua kegiatan yang di lakukan oleh Program PKK itu melibatkan Bapak Kades dan semua Aparat Desa”.Pak kepala Desa selalu memberikan pelayanan dan pembinaan kepada semua anggot PKK Desa Setro untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Desa ini”. Dari pernyataan-pernyataan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa Bapak Kepala Desa Setro benar-benar telah melakukan kerja sama dengan Masyarakat Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Setro. Bahkan beliau dengan caranya sendiri mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang ada di desanya. Sehingga masyarakat desa dapat memperoleh manfaat dari pemberdayaan masyarakat. Diantara
lain;
meningkatkan
pengetahuan
dan
pengembangan
pertanian,
46
meningkatkan kemandirian petani dan warga, meningkatkan perekonomian warga, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kepala Desa dalam menyikapi ini bisa terbantu dengan bantuan dana dari pemerintah. Kepala desa juga selalu bersikap transparan baik masalah pemberdayaan masyarakat maupun masalah bantuan yang didapatkan desa baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Hampir semua bantuan yang masuk ke desa selalu dirapatkan dengan warga. Begitu pula dengan dalam mengambil suatu kebijakan, kepala desa selalu melakukan koordinasi dengan anggotanya serta menerima setiap saran dan masukan dari berbagai pihak ataupun program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa setro. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Setro dalam proses pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan unsur masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Agar Kinerja kepala desa dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator Kinerjanya dalam membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa dan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan memberikan pelayanan bagi masyarakat desa Setro.
4.3.2.
Kinerja kepala desa dalam memberikan pembinaan kepada Program Pemberdayaan Masyarakat
4.3.2.1. Pembinaan Masyarakat di bidang Ekonomi Usaha untuk menggalakan Pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa
47
yang merupakan bagian terbesar dalam masyarakat indonesia,melibatkan tiga pihak yaitu;Pemerintah,Swasta dan Warga desa.dalam prakteknya,peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis dan warga desa dalam pembangunan desa. Hal ini di sampaikan oleh oleh seksi pemerintahan Desa Setro Ibu Rachminiati,(wawancara tanggal 27 Juni 2015 jam 15.00.wib)mengatakan; “Masyarakat di desa ini sangat antusias dalam menyambut setiap ada kegiatan yang dapat memberdayakan potensi yang ada di desa kami.persoalan yang hanya terletak kepada bagaimana upaya yang di lakukan oleh kepala desa untuk merangkul tokoh-tokoh masyarakat dalam menggerakan mereka karena maju tidaknya pembangunan di desa kami sangat bergantung pada kepemimpinan Pemerintah desa atau kepala desa”.
4.3.1.2. Pembinaan Masyarakat di bidang Hukum Pembinaan di bidang hukum dilakukan oleh pemerintah desa dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan pihak kepolisian yang dimaksudkan agar pemuda dapat memberikan bimbingan dan pengentasan anak di lembaga pemasyarakatan anak negara contohnya;pemuda berkumpul untuk mendiskusikan bahaya akibat narkotika,diberi penyuluhan akibat adanya perkelahian antara pemuda dan pelajar. Hal
ini
di
sampaikan
oleh
Kepala
Desa
Setro
Bapak
Yoyok
Adiyanto(Wawancara tanggal 29 juni 2015 jam 12.30 wib)mengatakan; “Saya selaku kepala desa di desa ini bekerja sama dengan dinas terkait dan pihak kepolisian untuk membina dan menjaga keamanan dan ketertiban di desa ini terutama pada pemuda di desa ini supaya selalu taat kepada aturan yang berlaku di desa ini,saya selalu membina dan memberikan pengarahan agar jangan terlibat dalam mengkomsumsi narkotika dan sebagainya terhadap anak muda di desa ini dan saya selalu mengundang pihak dari kepolisian untuk memberikan pembinaan kepada anak muda di desa ini”.
48
4.3.1.3. Pembinaan masyarakat di bidang Agama Pembinaan
untuk
meningkatkan
kehidupan
beragama
di
kalangan
pemuda.contohnya mengadakan pengajian setiap minggu serta kerja bakti untuk membangun tempat ibadah. Hal ini di sampaikan oleh aparat desa Urusan Umum desa Setro Dwi Laksono,(wawancara tanggal,30 Juni 2015 jam 12.30 wib)mengatakan; “Kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah desa untuk melakukan kegiatan pembersihan secara gotong-royong di tempat ibadah setiap dua minggu sekali merupakan bentuk kepedulian yang ditananmkan untuk memupuk semangat tali sillaturahim dengan sesama warga.dan pengajian rutin di adakan setiap dua minggu sekali yang disertai dengan ceramah agama biasanya banyak dihadiri oleh anak-anak mudah.mungkin tujuannya dari pemerintah desa adalah untuk menanamkan pemahaman agama sejak dini kepada generasi muda”.
Keteladanan merupakan unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar bawahan atau orang yang dipimpinnya dapat mengikuti apa yang dikehendakinya dalam melaksanakan tugas. Hal ini kita bisa kita lihat dari cara pembinaan yang dilakukan seorang kepala desa. Salah satu wewenang kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat desa. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik itu pembinaan bagi perangkat desa maupun bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat desa dan warga masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk ikut aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat.
49
Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang dianut oleh warga desa yakni semangat gotong royong yang saat ini sudah mulai terkikis untuk dibangkitkan kembali. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik melalui pembinaan kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pembinaan ini memiliki cakupan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pemberdayaan masyarakat yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Sebagai pemimpin di Desa Setro, kepala desa membina kehidupan masyarakatnya dengan semangat gotong royong. Menghadirkan kembali semangat gotong royong diantara warganya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagai desa swadaya
yang
penduduknya sebahagian besar adalah berprofesi sebagai seorang petani, kegaiatankegiatan dalam pertanian pun dilakukan secara bergotong-royong. Misalnya dalam membangun saluran irigasi tersier, para warga khususnya pemuda melakukan secara bersama-sama. Salah satu kebiasaan yang ada di desa ini yaitu sebelum melakukan tanam padi, para warga selalu bergotong royong membasmi hama tikus. Bahkan kepala desa turut langsung bersama warganya turun ke sawah untuk membasmi hama tikus yang selalu merusak tanaman petani.
50
Hal ini diungkapkan Ketua Pemuda dan Olaraga Bapak Hadiyono (wawancara, tanggal 30 Juni 2015 pukul, 08.36 wib)mengatakan : “Hampir setiap kegiatan-kegiatan yang ada di desa ini selalu bergotong royong. Salah satu contohnya saat membangun saluran irigasi tersier, para warga saling bergotong royong karena warga di sini juga kebanyakan adalah buruh bangunan, sehingga tidak perlu lagi membayar buruh untuk mengerjakan pembangunan di desa ini, kebanyakan pembangunan di desa ini semuanya dilakukan dengan bergotong-royong sehingga menghemat pengeluaran”.
Begitu
pula
disampaikan
oleh
Bapak
Dwi
Laksono
selaku
Urusan
Umum,(wawancara, tanggal 30 Juni 2015, pukul 11.54 wib) mengatakan: “Kepala Desa selalu mengajak warganya untuk bergotong royong, baik itu membersihkan desa, saat membangun desa, bahkan dalam bertani pun kepala desa beserta warga desa di sini selalu bergotong royong. Salah satu kegiatan gotong royong yang dilakukan di desa ini adalah setiap musim tanam sebelum menyebar benih, selalu dilakukan pemberantasan hama tikus secara bersamasama. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh warga desa, sehingga hama tikus dapat berkurang jumlahnya juga agar tidak merusak benih padi yang baru ditanam”.
Selain menanamkan kembali semangat gotong royong pada warganya, kepala desa juga melakukan pembinaan kehidupan masyarakat melalui pendekatan keagamaan. Hal ini agar kehidupan masyarakat desa terhindar dari perbuatan asusila seperti minum tuak, berjudi, merampok dan perbuatan-pebuatan lainnya yang melanggar norma dan kaidah. Kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dengan cara memperingati hari besar keagamaan, selain itu juga dengan melakukan pengajian rutin tiap bulannya. Pembinaan dengan pendekatan keagamaan dilakukan sejak dini melalui TK/TPA di mesjid-mesjid tiap dusun.
51
Selain itu, kepala desa juga membina kehidupan warganya tidak hanya melalui kegiatan-kegiatan formal tapi juga melalui kegiatan-kegiatan non-formal. Kepala desa senantiasa mengajak warganya berdialog khususnya pemuda-pemuda desa, Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dusun Pengampon,Bapak Rovik (wawancara, tanggal 28 Juni 2015, pukul 17.00 wib) mengatakan: “Saya sangat senang memiliki kepala desa seperti Pak Yoyok, beliau sangat ramah dan perhatian terhadap warganya. Beliau juga selalu membantu masyarakat tanpa mengharapkan imbalan, bahkan beliau tak pernah membeda-bedakan warganya. Beliau selalu mengajak masyarakat di desa ini untuk berdiskusi. Beliau juga dekat dengan warganya, apalagi pemudapemuda desa. Beliau selalu memberikan nasehat dan mengajak masyarakat di desa ini untuk selalu shalat berjamaah di mesjid-mesjid”.
Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa lebih bersifat penjelasan akan makna, dan maksud, tujuan, serta manfaat dari pemberdayaan masyarakat. Sebab bagaimana pembangunan akan dilaksanakan, lebih banyak dimusyawarahkan dengan warga desa umumnya dan dengan tokoh masyarakat khususnya. Melalui pembinaan inilah dibangkitkan semangat kemauan serta ditumbuhkan jiwa membangun dalam diri warga desa agar lebih berdaya. Dalam membina kehidupan masyarakat, kepala desa menyatukan dirinya terhadap semua warga dimanapun dan dalam keadaan apapun dan tidak menciptakan sekatsekat antara pemerintah dengan masyarakat. Perekonomian desa sangatlah penting untuk dikelola dan dibina. Efektivitas pengelolaan keuangan desa merupakan tujuan dari Kepala Desa Setro. Pemasukan anggaran yang tidak stabil dan belum tergalinya sumber APB desa masyarakat Desa Setro serta belum adanya badan usaha milik desa merupakan kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam mengelola keuangan desa.
52
Sebagaimana diungkapkan oleh Seksi Ekonomi Pembangunan Ibu Lilik Wijayati (wawancara, tanggal 29 Juni 2015, pukul 14.00 wib) mengatakan; “Salah satu pembangunan desa yang termasuk dalam APB desa dan didanai oleh ADD adalah pembangunan saluran irigasi tersier di Dusun dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, karena seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD atau alokasi dana desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat”. “Melalui ADD perekonomian desa sangat terbantu. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya. Misalnya saja pembangunan saluran irigasi tersier di setiap dusun guna meningkatkan produksi pertanian dengan menggunakan ADD dan masuk ke dalam APB desa”.
Hal ini di sampaikan oleh Kepala Desa Setro, Bapak Yoyok Adiyanto (wawancara, tanggal 29 Juni 2015, pukul 11.41 wib) mengatakan: “Dalam pengelolaan keuangan dan perekonomian desa, saya selaku kepala desa dan pemimpin di desa ini berusaha untuk se efisien mungkin dalam mengelola keuangan desa. Saya juga berusaha untuk transparan dalam mengelola keuangan desa”. “APB desa adalah instrusment penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik yang ada di Desa Setro. Sehingga dalam penyusunan APB desa saya selalu melibatkan setiap komponen aparatur desa. Karena APB desa merupakan milik masyarakat desa”.
APB desa merupakan anggaran pemerintah desa yang diwujudkan dalam bentuk angka, pada hakikatnya APB desa adalah program tahunan. Anggaran desa yang tertuang dalam APB desa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. APB desa ditetapkan dengan keputusan desa untuk setiap tahun anggaran yaitu 1 april sampai dengan 3 maret tahun berikutnya. Penggunaan ADD Desa Setro telah sesuai dengan PP 6 Tahun 2014 pasal 16 ayat 1 huruf C, dimana 30% dari ADD digunakan untuk biaya operasional
53
pemerintah desa dan BPD sedangkan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. BPD selaku pengawas dan penampung aspirasi warga desa dalam pengelolaan perekonomian desa. Penyusunan APB desa didasarkan pada partisipasi masyarakat. Penggunaan ADD juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dimana, 30% dialokasikan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sedangkan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. BPD juga menjalankan fungsinya dalam mengawasi pengelolaan ADD, dimana kepala desa selalu melaporkan kondisi keuangan desa setiap 3 bulan. Pembinaan perekonomian desa dilakukan oleh kepala desa lebih bersifat pada pengelolaan keuangan desa dengan seefisien mungkin. Setiap tiga bulan sekali kepala desa rutin memeriksa buku administrasi keuangan desa dengan tujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan agar pengeluaran telah sesuai dengan yang ditetapkan anggaran desa yang kemudian melaporkannya pada BPD. Pembinaan perekonomian desa juga dilakukan dengan memanfaatkan dan menglola potensi yang dimiliki oleh Desa Setro selain dengan mengembangkan potensi pertanian. Kepala desa juga membuka peluang swasta dalam mengembangkan potensi desa guna meningkatkan perekonomian desa. Kepala desa sendiri selalu mengajak warga masyarakatnya berdiskusi baik itu secara formal maupun non formal. Hal ini beliau lakukan agar merangsang masyarakat desa untuk turut aktif dalam proses pembangunan. Peranan pemerintah sendiri khususnya kepala desa adalah sebagai fasilitator dalam pembangunan. Kepala desa juga tidak pernah membeda-bedakan warganya. Sehingga tidak terjadi kecemburuan antar masyarakat yang akan mengakibatkan pada konflik sosial.
54
Hal ini diungkapkan oleh salah seorang Seksi Pemerintahan yang ada di Desa Setro, Rachminiati (wawancara, tanggal 27 Juni 2015, pukul 15.00 wib) mengatakan: “Kepala desa sangat ramah dan peduli terhadap warganya. Beliau juga selalu membantu masyarakat tanpa mengharapkan imbalan, bahkan beliau tak pernah membeda-bedakan masyarakatnya. Beliau selalu mengajak masyarakat di desa ini untuk berdiskusi”Kinerja Bapak Yoyok sekarang jauh lebih baik dari kepala desa sebelumnya.tuturnya”. “Partisipasi masyarakat dengan bapak kepala desa dapat terwujud seiring tumbuhnya rasa percaya masyarakat desa kepada pemerintahnya. Rasa percaya ini akan tumbuh bila masyarakat memperoleh pelayanan dan kesempatan yang setara. Koordinasi pembangunan desa secara partisipatif dilakukan kepala desa dengan mengajak warga masyarakat untuk bermusyawarah dalam setiap kebijakan”.
4.3.3.
Kinerja Kepala Desa dalam memberikan Pelayanan terhadap program Pemberdayaan Masyarakat
4.3.3.1. Pelayanan kepada masyarakat di bidang Pertanian Adapun bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa yaitu apabila
masyarakat
yang
bersangkutan
membutuhkan
pelayanan
misalnya;perbaikan di bidang pertanian maka aparat pelmerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan warganya.bukan
hanya
pertanian
saja
semua
bentuk
pelayanan
seperti
Koperasi,UKM dan lain sebagainya diberikan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan dari pemerintah desa.
55
Hasil di sampaikan oleh ketua kelompok tani(Gapoktan) Bapak H M Sakur,(wawancara tanggal 29 juni 2015 jam 14.30 wib)Mengatakan; “Hasil panen gagal tidak bisa sepenuhnya disebabkan karena kesalahan petani tetapi pemerintah desa juga bertanggung jawab terhadap kegagalan panen karena kurangnya perhatian untuk memberikan jalan keluar bagaimana mengatasi panen yang gagal,karena itu adanya upaya pemerintah desa untuk menghubungi dinas pertanian agar rutin memberikan penyuluhan dan informasi tentang tata cara bertani yang benar dan sebagainya.dianggap sangat bermamfaat bagi kelangsungan hidup kami”.
Berkaitan dengan efektivitas dan efesiensi pelayanan terhadap masyarakat di desa setro terutama program pemberdayan masyarakat yang ada di desa dapat dilihat pada pelayanan yang di berikan oleh aparat pemerintah desa kepada masyarakat yang berkepentingan,sehubungan dengan pelayanan ini ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai ukuran untuk melihat efektivitasnya yaitu kesadaran dan kebijaksanaan oleh kepala desa serta aparat pemerintah desa yang lain terhadap pelayanan masyarakat setempat.sebagaimana halnya dengan pelayanan birokrasi pemerintah pada umumnya,setiap pelayanan harus melalui prosedur dan mekanismenya. Proses pelayanan masyarakat tersebut sangat terkait dengan fungsi pemerintah desa dalam mengembangkan organisasi pemerintahannya baik itu terhadap kegiatan administrasinya maupun dalam bidang pembangunannya dan pelaksanaan pengawasan serta pembinaan terhadap masyarakat desa. Dalam satu upaya maksimal yang telah dilakukan oleh pemerintah desa setro adalah membuat kotak saran dalam rangka menampung berbagai aspirasi yang diletakan di depan pintu masuk kantor desa.
56
Selanjutnya
disampaikan
oleh
Bapak
Kepala
Desa
Setro,Yoyok
Adiyanto(wawancara tanggal.29 juni 2015 jam 12.00 wib)mengatakan; “Sebagai bentuk upaya kepedulian kami akan berbagai permasalahan dan keluhan yang terjadi warga/masyarakat,terutama pada program pemberdayaan masyarakat desa setro kami menyediakan kotak saran untuk menampung berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat yang mungkin malu atau enggan menyampaikan secara langsung ,berbagai kendala yang dihadapi meskipun demikian dalam berbagai kesempatan ketika ada rembug desa,saya selaku kepala desa dipercayakan memimpin mereka menyampaikan bahwa semua saran dan aspirasi jika bernilai positif akan di tampung dan ditindak lanjuti sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran dana desa yang tersedia”.
Dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Desa Setro Kinerja seorang kepala Desa dalam upaya Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Desa Setro sudah cukup baik. Meski belum sepenuhnya maksimal, namun Pemerintah Desa selalu berupaya meningkatkan kualitan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri. Aktifitas pemerintahan tersebut didukung pula oleh infrastruktur,Efektifitas fungsi Pemerintah Desa sudah cukup baik. Adapun fungsi fungsi pemerintah desa yang masih belum maksimal dalam pelaksanaanya, karena umumnya Pemerintah Desa hanya fokus pada pelaksanaan fungsi pemerintah dan kemasyarakatan seperti pelayanan administrasi rutin.
Yang diungkapkan oleh aparat desa Urusan Umum Bapak Dwi Laksono (wawancara tanggal 30 juni 2015 jam 12.30 wib) “Bapak Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama program pemberdayaan masyarakat seperti Koperasi,UKM,Kelompok Tani serta Pemudah dan Olaragah Bapak Desa selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat,semua kegiatan yang ada di Desa ini keterlibatan bapak Kades selalu memotivasi Pemuda dan Pemudi serta toko masyarakat yang ada di desa ini”.selain Pelayanan,Pembinaan juga diterapkan oleh beliau(Pak Kades) seperti membina masyarakat tani,Ukm dan sebagainya”.
57
Selanjutnya disampaikan oleh Seksi Pemerintahan Ibu Rachminiati,(Wawancara tanggal,27 Juni 2015.wib) mengatakan; “Pelayanan yang diberikan oleh bapak kepala Desa dalam program pemberdayaan masyarakat diantaranya.pelayanan pembuatan surat ijin usaha,Koperasi,dan lain sebagainya mengenai program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini sangat baik”.
Sementara mengenai fungsi pembangunan khususnya pembangunan hanya mengandalkan tugas pembantuan dari pemerintah atasan yang disertai biaya seperti ADD. Hal ini disebabkan karena kondisi keuangan pemerintah desa yang sangat terbatas, sehingga kurang menjalankan fungsi pembanguan secara maksimal,Upaya Pemerintah Desa dirasa cukup baik dalam mengadakan pendekatan langsung kepada Tokoh Masyarakat atau agama, memperlancar kinerja pemerintah desa dengan dilibatkannya tokoh masyarakat dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban seperti dengan mengarahkan masyarakat untuk tetap menjaga kondisi wilayah desa serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa baik itu kegiatan formal maupun kegiatan nonformal, seperti kebersihan lingkungan atau berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Kepala Desa Dalam Pelayanan adalah: a. Kerjasama Antar Perangkat Desa; Kerjasama antar perangkat desa, baik antara kepala desa dan perangkatnya maupun antara sesama perangkat dalam suatu organisasi pemerintahan desa sangat diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi, begitu pula dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Aparat desa selalu bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang diemban.pengamatan yang penulis dapat
58
kerjasama antar kepala desa serta aparatnya bekerja sesuai dengan kebijakan dan undang-undang desa yang ada di desa setro. b. Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi kinerja seorang Kepala desa dalam memberdayakan masyarakat, partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk menunjang kinerja kepala desa serta aparat desa dalam pemberian pelayanan serta pembinaan.adanya partisipasi dari masyarakat,kinerja seorang kepala desa serta para aparat desa selalu semangat dalam memberikan pelayanan kepala
masyarakat.Partisipasi
masyarakat
sangat
dibutuhkan
untuk
menunjang kinerja seorang kepala dalam memberikan pelayanan serta pembinaan kepada masyarakat dan sebagainya. c. Kedisiplinan Perangkat Desa Perangkat Desa sebagai unsur aparatur desa dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.Kepala Desa dan Perangkatnya juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara namun kenyataan di lapangan berbicara lain dimana masih banyak ditemukan perangkat desa yang tidak menyadari akan tugas dan fungsinya tersebut sehingga seringkali timbul ketimpangan-ketimpangan dalam menjalankan tugasnya dan tidak jarang pula menimbulkan kekecewaan yang berlebihan pada masyarakat.
59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Pada Bab IV telah diuraikan hasil wawancara penelitian dan pembahasan tentang menganalisis Kinerja Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Setro. Selain itu dibahas pula tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.dan Dalam Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan serta saransaran yang berhubungan dengan hasil penelitian melalui Wawancara. 5.1. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah :Kinerja Kepala desa dalam Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Setro dapat dilihat dari; 1. Kinerja Kepala Desa dalam Pelayanan; Adapun bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik bersangkutan
membutuhkan
pelayanan
yaitu apabila masyarakat misalnya
perbaikan
di
yang bidang
pertanian,pembuatan surat ijin usaha(UKM,Koperasi dll)Kepala Desa serta aparat Pemerinta Desa berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya.Kepala Desa bersama aparat desa selalu kerja sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama memberi pelayanan bagi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Setro.Kinerja seorang kepala desa dalam memberikan pelayanan di Desa Setro cukup di bilang sangat baik.
60
2. Kinerja kepala desa dalam Pembinaan; Pembinaan kehidupan masyarakat desa dilakukan oleh kepala desa melalui nilainilai kearifan lokal dan modal sosial yang sudah dianut oleh masyarakat desa sejak dulu, yakni menumbuhkan kembali semangat gotong royong. Sedangkan kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat sendiri. Kegiatan sehari-hari dilakukan dengan cara bergotong royong, baik itu dalam membersihkan desa, melakukan pembangunan desa, bahkan dalam membasmi hama tikus dan kegiatan lainnya. Pembinaan juga harus dilakukan melalui pendekatan keagamaan dengan merayakan hari-hari besar keagamaan dan pengajian rutin setiap bulan. Selain kegiatan pembinaan kehidupan juga dilakukan oleh kepala desa melalui kegiatan non formal seperti melakukan dialog terbuka kepada warganya. Pembinaan perekonomian desa dilakukan oleh kepala desa lebih bersifat pada pengelolaan keuangan desa dengan seefisien mungkin. Pembinaan perekonomian desa juga dilakukan dengan memanfaatkan dan menglolah potensi yang dimiliki oleh Desa Setro selain dengan mengembangkan potensi pertanian. Kepala desa juga membuka peluang swasta dalam mengembangkan potensi desa guna meningkatkan perekonomian desa.
61
5.2. Saran 1. Peningkatan Kinerja sebagai seorang
kepala desa dalam pemberdayaan
masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Setro semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi. 2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat. 3. Selain pembinaan,pelayanan,harus ada juga penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat, pelatihan juga perlu diadakan bagi aparat desa guna meningkatkan SDM dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga desa.
62
DAFTAR PUSTAKA Adisasmita Rahardjo, 2002, Manajemen Pemerintahan Daerah, Graha Ilmu: Jakarta. A.S.Moenir, 2004.,Manajemen Pelayanan Publik, Rajawali:jakarta Beratha, I Nyoman. 1992. Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan. Ghalia Indonesia. Dwiyanto,Agus,dkk,2014,kinerja Pemerintahan Republik
Indonesia,dan
GAO(General Accounting Office) Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan dan Kebijakan, UGM. Hikmat, Harry. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press. Kartono, Kartini. 1993. Pemerintahan dan Kepemimpinan. Rajawali Press. Kartasasmita,
Ginandjar,
Pemberdayaan
Masyarakat:
Sebuah
Tinjauan
Administrasi; Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Pemangunan Universitas Brawijaya; Malang, 27 Mei 1995.\ Mangkunegara, Anwar Prabu . 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Remaja Rosdakarya. Bandung Moleong, L. J. 2003. Metodologi Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya Saparin, Sumber. 1996. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Ghalia Indonesia. Sutrisno R. 2001. Pemberdayaan Masyarakat Dan Upaya Pembebasan Kemiskinan. Yogyakarta: Philosophy Press Universitas Gadjah Mada.
63
Wibowo, 1999.Manajemen Kinerja, Rajawali Pers: Jakarta Stewart, Aillen Michell. 1998. Empowering People, Pemberdayaan Sumberdaya Manusia. Alih Bahasa Agus M. Harjana. Yogyakarta: Kanisius. Sumber Lainnya: Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Pembangunan dan perencenaan Desa dan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Http://hedisasrawan.blogspot.com/2013/03/.pengertian-kinerja-pemberdayaanmasyarakat-menurut-paraahli.html
