AWIG-AWIG DESA LEBAH SEMPAGA TENTANG PENDEWASAAN UMUR MERARIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam awig-awig ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah desa Lebah sempaga 2. Kepala desa adalah Kepala Desa Lebah Sempaga 3. Pememrintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa 4. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 5. Dusun adalah seluruh dusun yang berada diwilayah Desa lebah sempaga 6. Kadus adalah Kepala Dusun yang berada diwilayah Desa Lebah Sempaga 7. Penghulu Desa adalah Tokoh pemegang, penegak dan pengatur masalah hokum dan norma-norma agama. 8. Penghulu Dusun dan kiyai adalah tokoh pemegang peranan agama dan social kemasyarakatan yang ada di Dusun, berperan menyelesaikan masalah yang ada ditingkat Dusun. 9. Warga masyarakat adalah warga/ orang yang berdomisili di wilayah Desa Lebah Sempaga 10. Posko Pemuda adalah wadah bagi anak muda untuk melakukan kegiatankegiatan pembelajaran dan pengembangan informasi terkait pencegahan terjadinya perkawinan usia anak, ekonomi kreatif dan pendidikan teman sebaya dll. 11. Balai Mediasi Desa (BMD) adalah sebuah wadah dalam proses penyelesaian masalah yang ada ditingkat desa yang keanggotaannya terdiri dari tokoh-tokoh 1 | V i s i : T E R B I T ( Te r t i b b e r m a r t a b a t b e r d a s a r k a n i m a n d a n Ta q w a )
yang mempunyai pengaruh ditingkat desa dan merupakan keterwakilan di masing-masing dusun. 12. Midang adalah berkunjungnya seorang laki-laki kerumah seorang perempuan yang sedang dipacarinya atau dengan tujuan memacarinya. 13. Merarik adalah bentuk ritual (Proses) melalui perkawinan dengan cara melarikan dan / atau memohon persetujuan (belakoq) anak gadis atau perempuan yang dilakukan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan istri, dimana ritual ini melibatkan keluarga besar pihak perempuan dan keluarga besar lakilaki. 14. Merarik kodeq adalah perkawinan di usia anak. 15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan Belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. 16. Beseang (perceraian) adalah putusnya ikatan perkawinan 17. Kegiatan kemasyarakatan adalah bentuk-bentuk aktifitas /kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat , misalnya kegiatan gotong royong, begawe, pengajian, yasinan, nyongkolan, kepaten (acara kematian), dll. 18. Denda adalah sejumlah uang yang didapatkan dari sanksi yang ditetapkan akibatnya adanya pelanggaran, yang selanjutnya akan disetorkan kedalam kas Dusun setempat dan atau kebutuhan lain di Dusun setempat. 19. Peringatan atau diperingatkan adalah bentuk control berupa saran, nasehat atau teguran yang dilakukan oleh RT/RW bersama Rukun Remaja (RR) serta warga yang melihat dan mengetahui terjadinya pelanggaran. 20. Sangkep atau (Rapat) Gubuk adalah rapat-rapat didasarkan atas musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kadus, tokoh perempuan, pemuda dan masyarakat dalam dusun. 21. Pemangku adat (tokoh adat) adalah tokoh yang memiliki kewenangan dalam menyelsaikan permasalahan perkawinan.
2 | V i s i : T E R B I T ( Te r t i b b e r m a r t a b a t b e r d a s a r k a n i m a n d a n Ta q w a )
BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 1. Awig-awig ini berdasarkan iman dan taqwa serta adat istiadat, tradisi dan budaya. 2. Awig-awig ini bertujuan : a. Menuju usia perkawinan yang ideal. b. Menciptakan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan sebuah rumah tangga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, kesehatan, mental, emosional, pendidikan, social dan ekonomi. c. Mengurangi danpak-dampak dari perkawinan Usia anak yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. d. Melindungi remaja dan anak muda dari pengaruh dan akibat perkawinan usia anak. e. Menjamin tumbuh kembang anak f. Terciptanya generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas. g. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga desa.
3 | V i s i : T E R B I T ( Te r t i b b e r m a r t a b a t b e r d a s a r k a n i m a n d a n Ta q w a )
BAB III MIDANG, MERARIQ DAN BESEANG Pasal 3 Midang 1. Midang hanya boleh dilakukan di malam hari sampai dengan pukul 22.00 wita. 2. Tidak diperkenankan midang disiang hari, kecuali jika ada orang lain seperti orang tua, bibi, paman atau kakanya dari gadis / perempuan yang bersangkutan. 3. Midang tidak boleh mengganggu waktu belajar, mengaji, dan aktifitas keagamaan lainnya. 4. Tidak diperbolehkan bagi pemidang untuk menginap dirumah si perempuan yang dipacarinya. 5. Jika harus menginap, hanya diperkenankan ditempat lain serta harus meminta ijin ke RT dan menyerahkan kartu identitas. 6. Bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hingga 2 (dua) kali terhadap ketentuan pada pasal 3 ayat (1,2 dan 3) ini maka akan diberikan sanksi berupa: a. Kepada pemidang dan pemilik rumah akan diberi peringatan atau teguran sampai 2 (dua) kali. b. Jika pelanggaran tersebut masih diulangi, maka akan dilaporakn pada kadus, penghulu dusun, tokoh masyarakat, tokoh pemuda/remaja masjid dusun setempat. c. Apabila telah dilaporkan ke kadus, masih juga melakukan pelanggaran, maka kepada pemidang akan dilaporkan kepihak keamanan desa ( babinsa dan Babinkantibmaspol). 7. Bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 3 ayat (4 dan 5) ini, maka akan diberikan sanksi berupa : a. Akan dilaporkan ke kadus, penghulu dusun, atau tokoh masyarakat dusun setempat. b. Apabila telah dilakukan sebagaimana poin (a) diatas tetapi masih juga melakukan pelanggaran, maka kepada pemidang aka diusir dan pemilik 4 | V i s i : T E R B I T ( Te r t i b b e r m a r t a b a t b e r d a s a r k a n i m a n d a n Ta q w a )
rumah tempatnya menginap serta penginap akan dikenakan dengan masingmasing uang sebesar, Rp. 500.000,- (Lima Ratus RRibu Rupiah). Pasal 4 Tempat dan Tata cara Midang 1. Menerima tamu yang dating midang harus dirumah atau tempat tinggal yang bersangkutan yaitu ruang tamu, teras atau berugak dengan pintu terbuka dan penerangan yang cukup. 2. Pemidang maupun yang dipidang harus memiliki etika yang baik dan benar serta menghormati tuan rumah dan masyarakat sekitarnya. 3. Pemidang tidak diperbolehkan membuat onar atau keributan. 4. Bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 4 ayat (1) ini, maka akan dikenakan sanksi yaitu : a. Kepada pemidang dan pemilik rumah akan diberikan peringatan atau teguran sampai 2 (dua) kali oleh RT/RW serta Rukun Remaja setempat. b. Jika pelanggaran tersebut masih diulangi , maka akan dilaporkan pada kadus, penghulu dusun atau tokoh masyarakat setempat dan selanjutnya tidak diperkenankan dating midang. c. Apabila telah dilakukan sebagaimana poin (b) di atas tetapi masih juga melakukan pelanggaran, maka kepada pemidangdan pemilik rumah akan dikenakan denda berupa uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). d. Apabila denda tidak mampu dibayar, maka melalui sangkep gubuk, Kadus akan mengeluarkan kebijakan tentang sanksi penggantinya. 5. Barang siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada pasal 4 ayat (2 dan 3) ini dan kepadanya telah diberi peringatan sampai 2 (dua) kali, maka kepadanya diberi sanksi berupa : a. Akan dilaporkan pada kadus atau tokoh masyarakat setempat dan selanjutnya tidak diperkenankan dating midang ke wilayah Desa ini.
5 | V i s i : T E R B I T ( Te r t i b b e r m a r t a b a t b e r d a s a r k a n i m a n d a n Ta q w a )
b. Apabila masih juga melakukan pelanggaran, maka kepadanya tidak akan dilibatkan dari kegiatan-kegiatan kemasyarkatan, serta akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Pasal 5 Sasaran Midang 1. Tidak diperbolehkan midang kepada anak perempuan yang masih berusia dibawah 16 tahun. 2. Tidak diperbolehkan midang pada anak perempuan yang masih dalam masa / usia Pendidikan Dasar (SD) dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP). 3. Pemidang (anak laki-laki) tidak diperbolehkan memidang pada usia dibawah 16 tahun atau masih dalam masa / usia pendidikan Dasar (SD) dan SMP. 4. Tidak diperbolehkan bagi laki-laki siapa saja yang memiliki maksud untuk midang dan atau menggoda perempuan masih berstatus menikah. 5. Bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (1,2 dan 3) ini, maka akan berlaku ketentuan : a. Akan diberika peringatan sampai 2 (dua) kali kepada yang dipidang dan orang tuanya serta pemidangnya. b. Apabilah telah diberi peringatan dan telah di laporkan pada kadus atau tokoh masyarakat setempat tetapi masih juga melakukannya, maka pemidang dan yang dipidang akan diberi sanksi untuk membersihkan masjid dan membantu marbot selama 2 kali hari jum’at. c. Jika pemidangnya orang dewasa dan/ atau warga desa lain maka akan dikenakan denda berupa uang sebesar Rp 500.000 ( Lima Ratus Rubu Rupiah) 6. Bagi laki-laki siapa saja yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat ( 4 ) ini, maka akan diberi peringatan 3 ( tiga ) kalikepada kedua belah pihak baik pemidang maupun yang dipidang, jika masih dilanggar. Maka kepada mereka berdua akan dikenakan denda berupa uang masing-masing sebesar Rp 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) 6 | V i s i : T E R B I T ( Te r t i b b e r m a r t a b a t b e r d a s a r k a n i m a n d a n Ta q w a )
Pasal 6 Merariq 1. Tidak diperkenankan merariq kodeq 2. Kawin ( Merariq ) hanya di perkenankan bagi perempuan yang berusia 19 Tahun dan laki-laki yang telah berusia 21 Tahun. 3. Bagi siapa saja yang merariq dibawah umur yang telah ditentukan pada pasal 6 ayat ( 2 ) ini, maka keduanya diusahakan utnuk dibelas ( dipisah ) 4. Ketentuan tentang dibelas ( dipisah ) akan diatur dan disepakati dalam Sangkep Gubuk 5. Jika keduanya tidak dapat dipisah karena suatu sebab, dan salah satu atau keduanya dari mereka masih bersekolah, maka diusahakan agar tidak putus sekolah. 6. Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat ( 2 ) ini, kepadanya dan keluarganyan akan dikenakan sanksi sosial, yang selanjutnya akan ditentukan dan dimusyawarakan dalam Sangkep Gubuk. Pasal 7 Tata cara Merariq 1. Ketentuan dan tata cara merariq serta syarat-syaratnya di atur dalam Sangkep Gubuk. 2. Merariq hanya dapat dilangsungkan atas dasar suka sama suka. 3. Tidak dapat diperkenankan bagi seorang laki-laki mengajak seorang perempuan usia anak dan dengan sengaja untuk terlambat pulang kerumah agar dikatakan telah merariq. 4. Tidak diperbolehkan dengan cara paksa. 5. Bagi siapa saja yang merariq melalui cara paksa, akan dilakikan upaya pemisahan/ dibelas 7 | V i s i : T E R B I T ( Te r t i b b e r m a r t a b a t b e r d a s a r k a n i m a n d a n Ta q w a )
6. Ketentuan tentang dibelas( dipisahkan ) akan diatur dan disepakati dalam Sangkep Gubuk 7. Jika tidak bisa untuk dipisahkan/ dibelas maka kepada yang memaksakan kehendaknya, akan dikenakan denda uang sebesar Rp 1.500.000 ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), jika denda tidak mau dibayar, maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Pasal 8 Beseang 1. Apabila terjadi merariq di bawah umur sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya yaitu pasal 6 ayat ( 2 ) diatas, maka demi kemanusiaan hendaknya suami tidak menceraikan istrinya dalam keadaan hamil. 2. Jika terjadi perceraian maka suami harus menanggung seluruh biaya persalinan dan menyantunin istri yang telah dicerai sehingga habis massa iddahnya serta biaya hidup anaknya sampai anak tersebut mampu untuk hidup mandiri, dan membayar boiaya administrasi. 3. Jika suami tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana diatur diatas, maka akan dikenakan denda berupa uang sebesar Rp 1. 000.000, ( Satu Juta Rupiah ) setiap bulannya yang akan digunakan untuk biaya hidup anak yang ditinggalkan 4. Ketentuan sebagaiman diatur dalam pasal 8 ayat 3 ini, tidak berlaku bagi yang melakukan perceraian di tingkat pengadilan Pasal 9 1. Apabila terjadi merariq di bawah umur sebagaiman yang telah ditentukan sebelumnya yaitu pada pasal 6 ayat ( 2 ) diatas, maka demi kemanusiaan hendaknya suami tidak menceraikan istrinya yang baru selsai melahirkan 2. Jika terjadi perceraian suami harus menanggung seluruh biaya persalinan istri yang telah dicerai serta menanggung biaya hidup anaknya sampai anak tersebut mempu untuk hidup mandiri. 8 | V i s i : T E R B I T ( Te r t i b b e r m a r t a b a t b e r d a s a r k a n i m a n d a n Ta q w a )
3. Jika terjadi percerain sedangkan suami tidak memenuhi tanggung jawab segaimana di atur pasa pasal 9 ayat ( 2 ) ini, maka akan dikenakan denda berupa uang sebesar Rp 1.000.000, ( Satu JUta Rupiah ) setiap bulannya yang akan digunakan untuk biaya hidup anak yang ditinggalkan 4. Ketentuan sebagaiman diatur dalam pasal 9 ayat ( 3 ) ini, tidak berlaku bagi yang melakukan perceraian di tingkat pengadilan
BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Pasal 10 Anak Hamil Diluar Nikah 1. Tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri bagi yang belum terikat perkawinan 2. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 ayat ( 1 ) ini, dan telah dapat dibuktikan melalui keterangan dari saksi-saksi, maka terhadap kedunya akan dikenakan sanksi berupa, membersihkan masjid selama 4 kali hari jum’at 3. Terhadap ketentuan pasal 10 ayat ( 2 ) ini, jika salah satu atau keduanya masih sekolah, maka wajib bagi keduanya untuk tetap melanjutkan sekolahnya. 4. Jika terjadi pelnggaran terhadap ketentuan pasal 10 aya t( 1 ) ini, dan dapat dibuktikan melalui tes/ cek kesehatan telah menyebabkan terjadi kehamilan diluar nikah, maka akan terhadap keduanya akan dinikahkan dan kenai sanksi berupa, membersihkan masjid selama 4 kali hari jum’at 5. Sebagai ketentuan pasal 10 ayat ( 4 ) ini, jika salah satu atau keduanya sedang/ masih bersekolah, maka diusahakan masa bersekolahnya tidak putus
9 | V i s i : T E R B I T ( Te r t i b b e r m a r t a b a t b e r d a s a r k a n i m a n d a n Ta q w a )
Pasa 11 Jika seorang bapak atau saudara terbukti atau ditemukan mencabuli anak atau saudaranya atau muhrimnya, maka yang bersangkutan harus dikucilkan dari pergaulan di desa dan diaporkan kepada pihak yang berwajib.
Pasal 12 Bagi siapa saja yang masih terikat perkawinan baik laiki-laki maupun perempuan dan terbukti atau ditemukan telah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan ( Kumpul Kebo/ Selingkuh ) dengan orang lain, maka keduanya harus dipisahkan dan dikenakan sanksi berupa membersihkan masjid selam 2 bulan ( 8 kali hari jum’at ) serta denda untuk laki-laki berupa uang sebesar Rp. 5. 000.000, ( Lima Juta Rupiah )
BAB V ATURAN TAMBAHAN Pasal 13
Bagi pejabat desa dan perangkat desa yang terbukti secara sengaja membiarkan atau menyuruh, ataupun juga berpura- pura tidak tahu atau menyembunyikan permasalahan yang dianggap melanggar pasal-pasal diatas, kepadanya akan dikenakan saknsk administrasi atau sanksi lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku
10 | V i s i : T E R B I T ( T e r t i b b e r m a r t a b a t b e r d a s a r k a n i m a n d a n Ta q w a )
Pasal 14 Mekanisme Pengawasan 1. Untuk menjamin agar awig-awig ini dapat berjalan secara efektif, dibentuk Posko Pemuda di Tingkat Dusun . 2. Posko ini juga dapat berperan sebagai tempat pengakuan anak dan perempuan yang bermasalah dalam rumah tangga 3. Selanjutnya posko ini bersama Balai Mediasi Desa akan berperan dalam mengontrol serta mengawasi pelaksanaan dan penegakan awig-awig ini. 4. pengawasan ini juga melibatkan pemerintahan desa, tokoh agam, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh masyarakat,pemuda dan masyarakat.
Pasal 15 Penyelesaian Sengketa 1. Apabila terjadi sengketa antar warga tentang permasalahan merariq ataupun permasalahan anak, maka akan dilakukan penyelesaian secara Musyawarah mufakat dengan melibatkan penghulu Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemuda, Babinsa Babinkamtibmaspol dan pemangku kepentingan lainnya. 2. Apabila penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan melalui jalan Musyawarah Mufakat sebagaimana tertuang dalam pasal 15 ayat ayat ( 1 ) di atas, maka dapat diselesaikan melalui jalur hokum sesuai ketentuan
11 | V i s i : T E R B I T ( T e r t i b b e r m a r t a b a t b e r d a s a r k a n i m a n d a n Ta q w a )
BAB VI PENUTUP Pasal 16 Agar awig-awig yang telah ditetapkan ini berhasil dan berdaya guna sesuia dengan apa yang diharapkan, maka harus mendapatkan dukungan sepenuhnya baimberupa moril maupun material dari semua pihak mulai dari tingkat Dusun sampai untuk masingmasing Posko Pemuda ditingkat Dusun serta Balai Mediasi Desa.
Pasal 17 Sifat, Waktu, Dan Tempat Pembuatan 1. Awig-awig ini Bersifat Mengikat Dan Memaksa Seluruh Warga Mesyarakat di Desa 2. Awig-awig ini mulai berlaku mengikat sejak tanggal, 06 bulan Juni Tahun 2016 ( enam bulan setelah disepakati dan ditetapkan ) sebagai awig-awig yahg sah oleh seluruh warga masyarakat Desa Lebah Sempage 3. Dibuat dan dirumuskan di Kantor Desa Lebah Sempage.
Ditetapkan di Desa Lebah Sempage, Pada tanggal, 06 April 2016 KEPALA DESA LEBAH SEMPAGA,
(TURMUZI)
12 | V i s i : T E R B I T ( T e r t i b b e r m a r t a b a t b e r d a s a r k a n i m a n d a n Ta q w a )
