BAB I BADAN PENYELENGGARA ORGANISASI Pasal 1 Munas Kedudukan: 1. Munas merupakan Badan Legislatif tertinggi AMBI. 2. Munas merupakan musyawarah di antara Dewan Pimpinan Harian (DPH) selanjutnya disebut Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Komisariat (DK) selanjutnya disebut Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pakar, Dewan Pelindung, dan Dewan Pembina. 3. Peserta Munas adalah Anggota Biasa, Anggota Utama, Anggota Kehormatan, dan Peninjau dari Pengurus Pusat, Pengurus Cabang serta Undangan. 4. Keputusan-keputusan yang diambil dalam Munas mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama belum ada pencabutan atau perubahan oleh Munas yang diadakan kemudian. 5. Dalam keadaan luar biasa, Munas dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul dua per tiga jumlah anggota utama dan anggota biasa. 6. Keputusan-keputusan Munas bersifat mengikat bagi seluruh anggota. Kekuasaan dan Kewenangan: 1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Haluan Organisasi dan Program Kerja AMBI. 2. Menilai pertanggungjawaban Ketua Umum Pengurus Pusat AMBI dalam melaksanakan amanat Munas dengan kriteria penilaian diterima, diterima dengan catatan atau ditolak. 3. Memilih Ketua Umum dan melaksanakan pelantikan Ketua Umum untuk periode selanjutnya; Untuk pertama kalinya ketentuan ini akan diberlakukan dalam Munas Pertama, dan Ketua Pelanjut hasil pemilihan Munas Pertama akan ditetapkan dan dilantik sebagai Ketua Umum AMBI. 4. Mengesahkan anggota Dewan Pakar yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan usulan Cabang. Ketentuan-ketentuan penyelenggaraan: 1. Munas diselenggarakan sekali dalam lima tahun. 2. Penyelenggaraan Munas menjadi tanggung jawab Ketua Umum Pengurus Pusat. 3. Ketua Umum membentuk dan mengesahkan Panitia Penyelenggara Munas yang terdiri atas Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Munas.
4. Isi dan susunan acara Munas ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan memperhatikan saran-saran dari Cabang dalam Rapat Kerja yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Munas. Acara inti Munas sekurang-kurangnya meliputi: Laporan pertanggungjawaban Ketua Umum yang sekurang-kurangnya meliputi kebijakan Pengurus Pusat, Organisasi, pelaksanaan program kerja dan keputusankeputusan lain dan keuangan organisasi. Setelah laporan pertanggungjawaban Ketua Umum dinilai oleh masing-masing Cabang, maka Ketua Sidang menyatakan Pengurus Pusat AMBI domisioner. Pemilihan dan pelantikan Ketua Umum periode selanjutnya. Penetapan tempat penyelenggaraan Munas berikutnya 5. Selama Munas berlangsung dapat diadakan kegiatan-kegiatan selain yang telah ditentukan sebagai acara Munas pada butir 4 di atas, selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi dan tidak mengganggu jalannya Munas. 6. Bersamaan dengan diselenggarakannya Munas, sedapat mungkin diadakan Pertemuan Ilmiah yang pelaksanaannya tidak mengganggu jalannya acara inti Munas dan proporsional dengan acara inti Munas. 7. Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum Munas dilakukan, Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan Pra Munas. 8. Sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum Munas dilaksanakan (sesuai tanggal dengan pengiriman), undangan, acara dan rancangan keputusan Munas sudah harus dikirim oleh Pengurus Pusat dengan menggunakan sarana pengiriman yang tercepat. 9. Sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum Munas dilaksanakan (sesuai dengan tanggal pengiriman), laporan pertanggungjawaban Ketua Umum AMBI Pusat sudah harus dikirimkan oleh Pengurus Pusat dengan menggunakan sarana pengiriman yang tercepat. Peserta : 1. Anggota Dewan Pakar, baik di tingkat Pusat maupun Cabang. 2. Dewan Pimpinan Pusat. 3. Peninjau, adalah anggota AMBI yang diusulkan oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang kepada Panitia Pelaksana Munas dan dapat mengikuti sidang pleno maupun sidang komisi. 4. Undangan, hanya dapat hadir dalam sidang pleno organisasi. 5. Utusan, ditentukan oleh Rapat Pengurus Cabang dengan ketentuan: Terdiri atas anggota Cabang yang sudah melunasi iuran sampai saat Munas dilaksanakan. Tidak sedang terkena sanksi organisasi.
a. b. c. d. e. f. g.
Jumlah utusan yang berhak mewakili Cabang ditentukan sesuai dengan proporsi jumlah anggota Cabang yang sudah melunasi iuran sampai dengan saat pelaksanaan Munas, yaitu sebagai berikut: 10 - 20 anggota lunas iuran berhak mengirim 3 (tiga) orang utusan. 21 - 50 anggota lunas iuran berhak mengirim 5 (lima) orang utusan. 51 -100 anggota lunas iuran berhak mengirim 7 (tujuh) orang utusan. 101-200 anggota lunas iuran berhak mengirim 11 (sebelas) orang utusan. 201-350 anggota lunas iuran berhak mengirim 13 (tiga belas) orang utusan. 351-550 anggota lunas iuran berhak mengirim 15 (lima belas) orang utusan. >550 anggota lunas iuran berhak mengirim 17 (tujuh belas) orang utusan.
Keabsahan:
Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah Cabang mengirimkan utusannya dan pada saat penghitungan quorum dihadiri oleh paling sedikit oleh dua pertiga dari jumlah utusan yang sudah terdaftar pada Panitia Pelaksana Munas. Bila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Munas diundurkan selama 60 menit atas persetujuan Utusan Cabang yang telah hadir dan setelah itu Munas dianggap sah dengan jumlah Utusan Cabang yang hadir pada saat itu.
Hak Suara:
Hak suara untuk mengambil keputusan hanya dimiliki oleh utusan yang mendapat mandat resmi dari Cabang, satu utusan memiliki satu suara. Pengurus Pusat dan badan kelengkapan organisasi hanya mempunyai hak bicara.
Tata Tertib: Munas diselenggarakan mengikuti tata tertib yang disusun dalam Rapat Kerja untuk persiapan Munas dan disahkan dalam Munas. Pasal 2 Musyawarah Dewan Pimpinan Cabang Kedudukan: 1. Musyawarah Cabang (Muscab) adalah badan legislatif pada Daerah Tingkat I/II wilayah Indonesia. 2. Keputusan-keputusan yang diambil dalam Muscab mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama belum ada pencabutan atau perubahan oleh Muscab yang diadakan kemudian sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART. 3. Keputusan-keputusan Muscab bersifat mengikat bagi seluruh anggota di tingkat Cabang.
Kekuasaan dan Kewenangan: 1. Membahas dan menetapkan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi Cabang. 2. Menetapkan usulan bagi pengurus Cabang. 3. Menilai laporan pertanggungjawaban Ketua DPC dalam melaksanakan program kerja serta amanat Muscab. 4. Memilih Ketua Cabang. 5. Memilih anggota Maajelis Baja Cabang Peserta : Muscab dihadiri oleh Pengurus Cabang, Pengurus Pusat, Majelis Baja di tingkat Cabang, anggota perorangan, peninjau dan undangan yang ditetapkan oleh Pengurus Cabang. Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan: 1. Muscab diselenggarakan sekali dalam setahun. 2. Penyelenggaraan Muscab menjadi tanggung jawab Ketua Cabang. 3. Panitia Pelaksana Muscab ditetapkan oleh Ketua Cabang dengan diketahui oleh Pengurus Cabang. 4. Tatacara pencalonan Ketua DPC sudah harus diberitahukan kepada seluruh anggota Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Muscab. 5. Isi dan susunan acara Muscab ditetapkan oleh Pengurus Cabang dan Panitia Pelaksana Muscab dengan mempertimbangkan saran-saran anggota. 6. Acara inti Muscab sekurang-kurangnya meliputi: Laporan pertanggungjawaban Ketua Cabang yang sekurang-kurangnya meliputi kebijakan Pengurus Cabang, pengelolaan organisasi, pelaksanaan program kerja dan usulan pengembangan serta keuangan organisasi. Pemilihan Ketua Cabang periode selanjutnya. Pemilihan Majelis Baja Cabang periode selanjutnya. Pembahasan masalah-masalah yang dihadapi organisasi. Selama Muscab berlangsung dapat diadakan kegiatan-kegiatan selain yang telah ditentukan sebagai acara Muscab pada butir (d) di atas, selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi dan tidak mengganggu jalannya Muscab. Selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum Muscab dilaksanakan, pemberitahuan, tatatertib Muscab sudah harus dikirim oleh Pengurus Cabang kepada peserta Muscab dan Pengurus Pusat.
Keabsahan: 1. Muscab dianggap sah bila 2/3 anggota Cabang sebagai peserta hadir pada saat penghitungan quorum. 2. Bila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Muscab diundurkan paling lama 60 menit dan atas persetujuan anggota yang telah hadir, Muscab dapat dianggap sah dengan jumlah anggota Cabang sebagai peserta yang hadir pada saat penghitungan quorum. 3. Keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam Muscab dilaporkan kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya 2 minggu setelah Muscab untuk disahkan. Hak Suara dan Hak Bicara: 1. Hak suara dan hak bicara hanya dimiliki oleh anggota Cabang yang bersangkutan. 2. Pengurus Pusat dan Dewan Pakar tingkat Cabang hanya memiliki hak bicara. 3. Undangan tidak mempunyai hak suara maupun hak bicara. Tata Tertib: 1. Muscab diselenggarakan mengikuti tata tertib yang disusun dalam Rapat Pengurus Cabang dan disahkan dalam Muscab. 2. Muscab dibuka dan dipimpin oleh Ketua Cabang sampai dengan saat terpilihnya Ketua dan Sekretaris Sidang Muscab. 3. Ketua dan Sekretaris Muscab dipilih dari peserta anggota AMBI cabang. 4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini, ditetapkan oleh Muscab dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART. Pasal 3 Dewan Pakar Status: 1. Dewan Pakar di tingkat Pusat dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Munas. 2. Dewan Pakar di tingkat Cabang dapat dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang apabila Cabang yang bersangkutan memiliki sejumlah anggota yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan Dewan Pakar. 3. Dalam hal Dewan Pakar di tingkat Cabang tidak dapat dibentuk, maka tugasnya dilimpahkan kepada Dewan Pakar tingkat Pusat atau Dewan Pakar di tingkat Cabang lain yang ditunjuk oleh Dewan Pakar tingkat Pusat. Tugas dan Wewenang:
1. Memberikan saran kepada Pengurus Pusat/Cabang dalam hal penerapan dan pengembangan profesi Baja 2. Mengawasi penerapan profesi Baja dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan anggota AMBI. 3. Merumuskan pertimbangan mengenai langkah-langkah dalam pemberian sanksi terhadap anggota dan atau tindakan terhadap pihak lain yang merugikan profesi Ahli dibidang baja. 4. Menetapkan penjatuhan sanksi organisasi kepada anggota. 5. Melindungi anggota-anggota AMBI dalam penerapan profesinya sesuai dengan Kode Etik organisasi. Jumlah dan Syarat Keanggotaan: Anggota Dewan Pakar Pusat maupun Cabang sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyakbanyaknya 9 (sembilan) orang. Persyaratan menjadi anggota Dewan Pakar adalah: 1. Sarjana Teknik yang telah berpengalaman dalam bidang profesinya dibidang baja paling sedikit 15 tahun. 2. Telah menjadi anggota AMBI dan atau ditunjuk oleh Pengurus Pusat. Anggota Dewan Pakar berhenti karena: 1. 2. 3. 4.
Meninggal dunia. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Tidak dapat berfungsi penuh karena alasan fisik maupun mental. Apabila ada anggota Majelis Baja yang berhenti, maka keanggotaannya tidak akan diganti sampai Munas/Muscab berikutnya. 5. Segala kebutuhan Dewan Pakar dalam menjalankan tugasnya menjadi tanggung jawab pengurus di tingkat pusat maupun cabang. Pasal 4 Dewan Pengurus Pusat Status: 1. Dewan Pimpinan Pusat adalah Badan Eksekutif tertinggi AMBI di tingkat pusat sekaligus merangkap sebagai pengurus harian 2. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 5 (lima) tahun. 3. Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum dan hanya dapat menjabat berturut-turut maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan.
4. DPP terdiri atas seorang Ketua Umum, seorang wakil Ketua Umum, seorang Sekretaris Umum, seorang Bendahara Umum dan ketua � ketua bidang. Lingkup Tugas Dewan Pengurus Pusat. 1. Pusat Koordinasi kegiatan Cabang. 2. Menetapkan kebijakan organisasi yang bersifat umum yang berlaku di tingkat Pusat dan Cabang. 3. Melaksanakan program kerja, termasuk pemantauan dan evaluasinya. 4. Melaksanakan amanat Munas dan kegiatan organisasi berdasarkan AD/ART. 5. Menjadi pusat informasi dan dokumentasi, sehingga dapat memasok kebutuhan Cabang. Kekuasaan dan wewenang: 1. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua keputusan yang telah ditetapkan dalam Munas. 2. Menyebarkan informasi kepada seluruh Pengurus Cabang mengenai kegiatan pengurus pusat, pengambilan keputusan organisasi ataupun penyesuaian atas pelaksanaan keputusan Munas. 3. Melalui Ketua Umum, mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Munas berikutnya. 4. Memantapkan pusat informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh Cabang. 5. Menjalin dan membina hubungan baik dengan berbagai instansi/lembaga di dalam ataupun di luar negeri. 6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Kerjanya dan amanat Munas di hadapan Sidang Munas. 7. Membentuk Badan Khusus/Panitia Ad-Hoc yang diserahi penyelenggaraan tugas-tugas khusus, bilamana diperlukan. Ketua Umum DPP diusulkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Terdaftar sebagai anggota AMBI yang selama menjadi anggota telah membuktikan usahanya untuk mengembangkan organisasi AMBI. 2. Tidak pernah terkena sanksi organisasi. 3. Merupakan anggota AMBI aktif yang mempunyai pengalaman dalam pembentukkan dan pengelolaan AMBI. 4. Melunasi iuran keanggotaan tanpa terputus sejak mulai menjadi anggota AMBI. 5. Telah melunasi iuran untuk masa jabatannya. 6. Berpengalaman mengelola organisasi sedikitnya 8 (delapan) tahun. 7. Mampu menjalin hubungan luas di dalam maupun luar negeri. 8. Memiliki visi dan misi bagi pengembangan kualitas organisasi.
9. Mengajukan program kerja sebagai penjabaran visi dan misi, yang sesuai dengan rencana induk organisasi. 10. Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan dan kesanggupannya untuk aktif dalam kepengurusan. 11. Dicalonkan oleh Cabang. 12. Hadir dan mempresentasikan visi dan misinya di hadapan Munas. Tata Cara Pengelolaan: 1. Ketua Umum yang dikukuhkan Munas selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Munas, sudah mengumumkan susunan pengurus lengkap tingkat Pusat kepada anggota melalui Pengurus Cabang. 2. Pengurus Pusat menjalankan tugasnya segera setelah dilakukan serah terima dengan Pengurus Pusat demisioner. 3. Serah terima kepengurusan tingkat pusat harus telah dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Munas berakhir. 4. Jika terjadi lowongan jabatan Ketua Umum, yang karena berhenti atau suatu hal tidak dapat menjalankan tugasnya dalam tenggang masa jabatan, maka tugas dan wewenang Ketua Umum Pengurus Pusat dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua yang dipilih diantara para Wakil Ketua itu sendiri dan wajib dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan menyelenggarakan Munas Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum yang baru. 5. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari, Pengurus Pusat membuat Pedoman dan Pembagian Tugas serta Wewenang antara anggota Pengurus Pusat. 6. Ketua Umum berwenang mewakili organisasi dan atau menunjuk anggota Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, lembaga ahli, dan anggota AMBI perorangan dalam berhubungan dengan lembaga lain atas persetujuan rapat pengurus. Pasal 5 Sumpah / Janji Ketua Umum DPP Sumpah / Janji Ketua Umum : Demi Allah Saya bersumpah / Saya berjanji dengan sesungguh-sungguhnya, bahwa Saya untuk menjadi Ketua Umum AMBI langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan apapun ataupun sesuatu yang bertentangan dengan Kode Etik Ahli Baja. Saya bersumpah / berjanji bahwa Saya untuk melakukan atau tidak melakukan, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah / berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Umum dengan sebaikbaiknya, memegang teguh ketentuan Organisasi dan Etika Profesi dengan selurus-lurusnya, dalam ikatan yang sungguh-sungguh untuk mendorong organisasi bagi kepentingan keilmuan dan kemanusiaan pada nusa, bangsa, dan tanah air Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 Pengurus Cabang Status: 1. Pengurus Cabang adalah Badan Eksekutif di tingkat Cabang 2. Dalam satu daerah Tingkat I/II hanya terdapat 1 (satu) Pengurus Cabang. 3. Pembentukan pertama kepengurusan di suatu Cabang baru, dapat dilakukan apabila sekurang-kurangnya terdapat 10 (sepuluh) anggota yang berdomisili di Cabang tersebut. 4. Pembentukan pertama Pengurus Cabang tersebut diajukan atas inisiatif anggota dalam Cabang tersebut melalui permohonan yang ditujukan kepada Pengurus Pusat. 5. Tembusan surat permohonan pembentukan pengurus Cabang baru, wajib dikirimkan kepada pengurus Cabang tempat asal keanggotaan masing-masing. 6. Masa jabatan Pengurus Cabang berlangsung selama 5 (lima) tahun. 7. Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. 8. Bentuk susunan Pengurus Cabang dapat disesuai kebutuhan Cabang setempat. 9. Jika Ketua Cabang dalam tenggang masa jabatannya karena satu dan lain hal tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tugas dan wewenang Ketua Cabang wajib dijalankan oleh Wakil Ketua Cabang. Lingkup Tugas Pengurus Cabang. 1. Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan program kerja organisasi di tingkat Cabang. 2. Menetapkan kebijakan Cabang yang sejalan dengan kebijakan pengurus pusat dan berdasarkan atas AD/ART. 3. Melaksanakan program kerja, amanat dan keputusan Muscab. 4. Menjadi pusat informasi dan dokumentasi, untuk kebutuhan anggota dalam kaitan dengan program kerja Cabang. 5. Mengajukan usulan untuk program kerja dan atau rencana induk jangka panjang organisasi kepada pengurus Pusat untuk diajukan dalam Munas. Kekuasaan dan wewenang:
1. 2. 3. 4.
Melaksanakan keputusan keputusan Munas dan Muscab. Mengadakan pemantauan terhadap masalah dan atau praktek profesi di tingkat Cabang. Melakukan pendataan kegiatan pelayanan jasa Ahli dibidang Baja di tingkat Cabang. Melakukan kegiatan bagi anggota yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa Baja yang dilakukan oleh para anggota. 5. Menjalin hubungan baik dengan berbagai instansi/lembaga di tingkat Cabang di dalam dan luar negeri berkaitan dengan pelaksanaan program kerjanya. 6. Bila dianggap perlu, Pengurus Cabang dapat membentuk kelengkapan organisasi tingkat Cabang/Badan khusus di tingkat Cabang. 7. Membentuk unit-unit pelaksana yang berfungsi membantu kelancaran pelaksanaan program kerja Cabang. 8. Menyampaikan laporan tahunan kepada Pengurus Pusat mengenai kondisi organisasi Cabang yang setidak-tidaknya mencakup jumlah anggota, kegiatan dan masalah yang dihadapi Cabang. 9. Melalui Ketua Cabang, menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam Muscab. 10. Ketua Cabang berwenang menyusun kepengurusan serta membuat Pedoman Pembagian Tugas dan Wewenang antar anggota Pengurus. Persyaratan untuk menjadi Ketua Cabang adalah: 1. Terdaftar sebagai anggota AMBI dan selama menjadi anggota telah membuktikan usahanya untuk mengembangkan organisasi AMBI. 2. Tidak pernah terkena sanksi organisasi. 3. Sudah menjadi anggota AMBI dan atau ditunjuk oleh pengurus pusat AMBI. 4. Melunasi iuran keanggotaan tanpa terputus sejak mulai menjadi anggota AMBI. 5. Telah melunasi iuran untuk masa jabatannya. 6. Berpengalaman mengelola organisasi sedikitnya 5 (lima) tahun. 7. Sanggup mengembangkan hubungan luas dengan instansi/lembaga, terutama di tingkat Cabang. 8. Menyampaikan visi dan misi bagi pengembangan kualitas organisasi. 9. Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan dan kesanggupannya untuk aktif memimpin kepengurusan: Mengajukan program kerja yang mengacu kepada rencana induk organisasi. Hadir dan menyampaikan presentasi dalam Muscab. Mengajukan pencalonan sesuai persyaratan yang dibuat oleh Panitia Pelaksana Muscab. Ketua Cabang menjalankan tugasnya segera setelah dilakukan serah terima dengan Ketua Cabang demisioner. Serah terima kepengurusan harus telah dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah selesai Muscab.
Ketua Cabang dapat menjabat sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa kepengurusan Cabang secara berturut-turut. Anggota yang bertempat tinggal di daerah yang belum mempunyai Pengurus Cabang dapat menjadi anggota dari Cabang terdekat.
Tata Cara Pengelolaan: 1. Pengurus Cabang selambat-lambatnya harus sudah terbentuk 1 (satu) bulan setelah Muscab. 2. Pengurus Cabang harus sudah mendapatkan pengesahkan secara tertulis dari Pengurus Pusat selambat-lambatnya 2 (dua ) minggu setelah pemberitahuan Pengurus Cabang. 3. Ketua Cabang dipilih dalam Sidang Muscab dengan mengikuti prosedur pencalonan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Ketua Cabang. BAB II RAPAT ORGANISASI Pasal 7 Rapat Kerja Kedudukan: 1. Rapat Kerja adalah rapat Pengurus Pusat yang dihadiri oleh segenap kelengkapan organisasi pada tingkat pusat serta ketua dan utusan cabang. 2. Rapat Kerja Biasa, bertujuan membahas implementasi program kerja amanat Munas, menyempurnakan dan memperbaikinya untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan berjalan. 3. Rapat Kerja terakhir dalam satu periode kepengurusan merupakan Rapat Kerja persiapan Munas. Ketentuan Penyelenggaraan: 1. Penyelenggaraan Rapat Kerja menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat. 2. Rapat Kerja Biasa harus sudah diselenggarakan pada tahun pertama periode kepengurusan dan pada tahun selanjutnya dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah Cabang. 3. Rapat Kerja Persiapan Munas harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum waktu pelaksanaan Munas. 4. Undangan untuk mengikuti Rapat Kerja harus sudah dikirimkan ke Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Rapat Kerja dilaksanakan dengan menggunakan sarana pengiriman tercepat.
5. Setiap Cabang berhak mengirimkan 1 (satu) orang utusan selain Ketua Cabang dan masing-masing memiliki hak bicara dan hak suara, serta sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota sebagai peninjau yang hanya memiliki hak bicara. 6. Utusan Cabang dalam Rapat Kerja Pra Munas adalah bagian dari utusan pada Munas yang akan datang. 7. Acara inti Rapat Kerja Biasa sekurang-kurangnya meliputi : laporan Pengurus Pusat mengenai pelaksanaan program kerja sesuai amanat Munas. 8. Acara inti Rapat Kerja Persiapan Munas sekurang-kurangnya meliputi laporan Pengurus Pusat mengenai persiapan Munas. Tata tertib Rapat Kerja disusun oleh Pengurus Pusat dengan memperhatikan usul Cabang dan disahkan dalam Rapat Kerja tersebut. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini, diatur dalam suatu peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART. Pasal 8 Rapat Pengurus 1. Rapat Pengurus Pusat / Cabang merupakan rapat pengurus lengkap di tingkat Pusat / Cabang. 2. Rapat Pengurus Puat / Cabang dilakukan rutin setidak-tidaknya 1 (satu) kali dalam 3 bulan dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus pusat atau cabang. 3. Hasil rapat dianggap sah apabila ditandatangani dari seluruh peserta rapat. Pasal 9 Rapat Anggota 1. Rapat Anggota adalah Rapat Pengurus lengkap di tingkat Cabang yang dihadiri oleh Pengurus Cabang, segenap kelengkapan organisasi tingkat Cabang dan anggota. 2. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya 5 (lima) kali selama 1 (satu) periode kepengurusan. 3. Rapat Anggota dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai masalah-masalah penting dan mendesak.
BAB III PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 10 Proses Pengambilan Keputusan 1. Semua keputusan yang diambil dalam organisasi dan badan kelengkapan AMBI dilakukan secara musyawarah dan mufakat. 2. Apabila tidak dapat tercapai melalui musyawarah dan mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan perhitungan suara terbanyak. 3. Proses pengambilan keputusan yang menyangkut perseorangan, dilakukan dengan menjaga asas praduga tak bersalah. BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 11 Ketentuan Anggota AMBI terdir atas: 1. Anggota biasa ialah: anggota yang pekerjaannya dibidang baja dengan jenjang pendidikan, Diploma 3, Sarjana, Magister dan Doktor. 2. Anggota Utama adalah deklarator, pendiri ambi pusat, dan pendiri ambi cabang. 3. Anggota Kehormatan adalah individu yang diangkat karena: 4. Jasa-jasanya dalam ahli bidang baja. 5. Kontribusinya yang luar biasa terhadap Organisasi AMBI. 6. Untuk anggota kehormatan ditetapkan dan diputuskan oleh pengurus pusat. Pasal 12 Tata Cara Penerimaan Anggota 1. Untuk menjadi anggota biasa dan anggota utama, calon harus memenuhi persyaratan administarif yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat. 2. Untuk menetapkan dan mengangkat anggota kehormatan dapat melalui rapat pengurus pusat dan atau melalui munas. 3. Calon anggota mengisi formulir keanggotaan yang disediakan Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang terdekat bagi Cabang yang belum ada pengurus Cabangnya. 4. Formulir keanggotaan diteruskan Pengurus Cabang kepada Pengurus Pusat sesuai tata cara adiminsitrasi yang berlaku.
5. Kartu Tanda Anggota AMBI diterbitkan oleh Pengurus Pusat bagi calon anggota yang keanggotaannya telah disetujui oleh Pengurus Cabang. Pasal 13 Hak Anggota 1. Anggota Biasa berhak menyampaikan pendapat, usul atau pertanyaan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi dan memilih serta dipilih. 2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan, berhak menyampaikan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan atau tertulis kepada pengurus dan mengikuti kegiatan organisasi tetapi tidak berhak memilih dan dipilih. 3. Setiap anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas keorganisasian dan atau kegiatan keilmuan maupun kegiatan profesi. Pasal 14 Kewajiban Anggota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Setia kepada Organisasi. Menjunjung tinggi Kode Etik AMBI. Tunduk dan patuh kepada keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan Organisasi. Menjaga nama baik organisasi. Turut melaksanakan dan mendukung amal usaha Organisasi. Membayar Uang Pangkal. Melunasi iuran Anggota tepat waktu. Pasal 15 Kehilangan Keanggotaan
1. Anggota kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau diberhentikan. 2. Anggota dapat diberhentikan karena bertindak bertentangan dengan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik AMBI. Pasal 16 Tata Cara Pemberhentian Anggota 1. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang sekurangkurangnya satu bulan sebelumnya.
2. Atas ketetapan Dewan Pakar atau usul Pengurus Cabang, seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan oleh Pengurus Pusat sesudah didahului dengan peringatan, karena dianggap melakukan perbuatan/tindakan yang melanggar Kode Etik dan atau merugikan organisasi. 3. Atas ketetapan Dewan Pakar atau usul Pengurus Cabang, masa pemberhentian sementara seorang anggota yang dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan. 4. Paling lama 6 (enam) bulan sesudah pemberhentian sementara, Pengurus Cabang dapat merehabilitasi atau mengusulkan pemberhentian/pemecatan kepada Pengurus Pusat untuk dikukuhkan. 5. Keputusan Pemberhentian Sementara, Pencabutan Pemberhentian Sementara dan Pemecatan seorang anggota harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan paling lama 1 (satu) minggu sejak tanggal keputusan dengan tembusantembusannya kepada semua Pengurus Cabang dan atau instansi terkait. Keputusan tersebut dapat diumumkan dalam berita penerbitan resmi AMBI. Pasal 17 Pembelaan 1. Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara dapat mengajukan pembelaan diri di depan Dewan Pakar dengan tata cara pembelaan yang ditetapkan oleh Dewan Penasehat. 2. Keputusan Munas dapat membatalkan, mengubah atau memperkuat keputusan mengenai anggota berdasarkan atas pembelaan yang diajukan oleh anggota tersebut dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah utusan yang hadir dalam Munas. Pasal 18 Sanksi organisasi 1. Pengurus Pusat dengan persetujuan Rapat Pengurus dapat mengambil tindakan administratif terhadap Pengurus Cabang yang tindakannya secara perorangan atau bersama-sama merugikan nama baik organisasi. 2. Dalam keadaan dimana Pengurus Cabang secara keseluruhan dikenai sanksi administratif, maka sampai ada penyelesaian lebih lanjut dari Pengurus Pusat, tanggung jawab kepengurusan tingkat Cabang tersebut diambil alih atau diputuskan lain oleh Pengurus Pusat.
BAB V SERTIFIKASI Pasal 19 Badan Sertifikasi AMBI 1. Dalam kegiatan dan penyelenggaraan sertifikasi AMBI, meliputi keahlian dan keterampilan bidang baja. 2. Untuk menjalankan Sertifikasi dibentuk Badan Sertifikasi Keahlian (BSA) dan Badan Sertifikasi Keterampilan (BSK), kepengurusannya dibentuk dan diangkat oleh AMBI pusat. 3. Organisasi BSA dan BSK selanjutnya diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Sertifikasi AMBI yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga AMBI dan disahkan oleh pengurus AMBI Pusat. 4. Organisasi BSA dan BSK terdiri dari BSA dan BSK Pusat yang diangkat oleh pengurus AMBI pusat dan dibantu oleh unit-unit pelaksana sertifikasi di Cabang. 5. Masa jabatan pengurus diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Sertifikasi AMBI. 6. Diberlakukannya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Sertifikasi AMBI ditetapkan oleh pengurus AMBI pusat. BAB VI KEUANGAN Pasal 20 Sumber dan Penjelasan Keuangan 1. Besarnya uang pangkal ditetapkan oleh Rapat Kerja. 2. Pengelolaan uang pangkal diatur 50% oleh Pengurus Pusat dan 50% dikelola oleh Pengurus Cabang untuk kepentingan organisasi. 3. Besarnya uang pangkal adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). 4. Pengelolaan uang iuran diatur 40% dikelola oleh Pengurus Pusat, dan 60% dikelola oleh Pengurus Cabang. 5. Besarnya uang iuran adalah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan ditetapkan dalam Rapat Kerja. 6. Iuran digunakan untuk pengelolaan Website AMBI, News Letter AMBI, Buku informasi organisasi dan keanggotaan besi baja.com. 7. Hasil sumbangan/usaha lain di luar uang pangkal dan uang iuran harus dilaporkan kepada AMBI Pusat.
8. Untuk mendapatkan sumber dana lain pengurus cabang dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. 9. Munas dan Muscab dapat memeriksa pertanggung-jawaban keuangan dengan membentuk "Panitia Pemeriksa Keuangan". 10. Keperluan Umum dari organisasi dibiayai bersama oleh Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Pengurus Pusat dengan memperhatikan kondisi Cabang. 11. Biaya untuk keperluan Cabang setempat ditanggung oleh masing-masing Cabang yang bersangkutan menurut Keputusan Rapat Pengurus Cabang. 12. Laporan keuangan dan hak milik organisasi beserta lembaga yang dibentuknya, harus dibuat sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap tahun. 13. Laporan keuangan pada tingkat Cabang, disampaikan dalam rapat-rapat pada tingkat Cabang dan tembusan kepada Pengurus Pusat, serta bersifat terbuka untuk diperiksa. 14. Laporan keuangan pada tingkat pusat, disampaikan dalam rapat-rapat pada tingkat pusat, Rapat Kerja dan Munas, dan bersifat terbuka untuk diperiksa. 15. Ketentuan-ketentuan mengenai sistem pelaporan ditentukan dalam ketetapanketetapan tersendiri. BAB VII PATAKA, LAMBANG, dan LAGU Pasal 21 Tata cara penggunaan 1. Organisasi AMBI memiliki pataka, lambang, dan lagu. 2. Ukuran, bentuk dan penggunaan pataka serta lambang ditentukan dengan peraturan khusus Pengurus Pusat dan ditetapkan dalam Raker untuk selanjutnya dikukuhkan dalam Munas. 3. Lagu resmi AMBI terdiri dari "Mars AMBI" dan "Hymne AMBI". 4. Pataka, lambang, dan lagu AMBI ditetapkan dalam Rapat Dewan Pengurus Pusat beserta Dewan Pakar. BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 22 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMBI hanya dilakukan dalam Munas. 2. Rencana perubahan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah utusan Munas yang hadir untuk memenuhi acara tersebut.
BAB IX PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 23 Pembubaran Organisasi 1. Pembubaran AMBI hanya dapat dilakukan oleh Munas yang dilaksanakan khusus untuk itu. 2. Keputusan pembubaran AMBI harus disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 (duapertiga) dari jumlah utusan yang hadir dalam Munas. 3. Sesudah pembubaran, maka segala hak milik AMBI diserahkan kepada badan-badan sosial atau perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan oleh Munas. BAB X ATURAN TAMBAHAN Pasal 24 Aturan Tambahan 1. Setiap anggota AMBI dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMBI. 2. Penyelesaian perbedaan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Pengurus Pusat dengan mengikut sertakan pihak-pihak yang berbeda pendapat. 3. Bila terdapat hal-hal mendesak yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, Pengurus Pusat dapat mengambil kebijakan tersendiri yang sebelumnya dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait dan harus dipertanggung jawabkan dalam Rapat Kerja atau Munas berikutnya. 4. Hal-hal yang belum tercantum di dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang menyangkut teknis operasional, diatur dalam suatu peraturan tersendiri oleh Pengurus Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini. BAB XI PENUTUP Pasal 25 Pengesahan 1. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan bersamaan dengan Anggaran Dasar AMBI pada tanggal 15 Januari 2005. 2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak saat disahkan.
Disahkan di : Bekasi
Pada tanggal : 15 Januari 2005
