LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SERTA REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DAYAH/BALAI PENGAJIAN SECARA SWAKELOLA DALAM KABUPATEN BIREUEN BAB I SASARAN Pasal 1 (1)
Sasaran ruang lingkup pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi adalah untuk : a. Perencanaan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian yang diprioritaskan pada sanitasi, penyediaan air bersih, saluran buangan dalam lingkungan dayah/balai pengajian, MCK, ruang belajar/bale, asrama/bilik, kantor, mushalla/masjid, ruang serba guna, perpustakaan, laboratorium, pagar, dapur, tempat wudhuk, prasarana jalan, sarana/prasarana peningkatan ekonomi dayah/balai pengajian dan fasilitas pelengkap lainnya sesuai dengan kebutuhan dayah/balai pengajian. b. Pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian dengan sistem swakelola dan melibatkan panitia pembangunan dayah/balai pengajian, masyarakat setempat dan santri. c. Surat Perjanjian Kerja Pemberian Belanja Bantuan (SPK-PBB) dilaksanakan antara Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dengan Panitia Pembangunan, sesuai dengan perjanjian dan petunjuk teknis serta tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga. d. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang merupakan penanggungjawab Anggaran/Barang. e. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan administrasi dan pelaporan. f. Pengelola Teknis bertugas melakukan monitoring mulai pelaksanaan kegiatan sampai dengan selesai pekerjaan dan membuat laporan kemajuan pekerjaan 100%(seratus Persen). g. Penyedia jasa konsultansi bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengawasan fisik yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Penggunaan Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. h. Panitia Pembangunan dayah/balai pengajian bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan fisik, administrasi dan keuangan. i. Berita Acara Serah Terima dari Panitia Pembangunan kepada Pimpinan dayah/balai pengajian yang disetujui oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
BAB II KEBIJAKAN UMUM Bagian Kesatu Prioritas dan Alokasi Dana Pasal 2 (1)
Pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian meliputi : a. Pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian adalah dayah/balai pengajian yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Bupati Bireuen. b. Prioritas Pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian adalah yang memerlukan pembangunan baru, pekerjaan lanjutan, renovasi dan rehabilitasi. Pasal 3
(1)
Alokasi dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), Otsus dan Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.
(2)
Alokasi dana yang telah ditetapkan, digunakan untuk membangun fasilitas dayah/balai pengajian sesuai kebutuhan yang diperlukan.
(3)
Besarnya dana yang dapat dibantu untuk pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi dayah/balai pengajian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran. Bagian Kedua Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasal 4
(1)
Karakteristik utama pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi dayah/balai pengajian dilakukan dalam bentuk swakelola dayah/balai pengajian melalui Surat Perjanjian Kerja Pemberian Belanja Bantuan (SPK-PBB).
(2)
Pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat dan santri, kecuali pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, dapat dilibatkan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan dari Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.
(3)
Penggunaan dana untuk pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian tidak dapat dikontrakkan kepada PIHAK KETIGA.
Pasal 5 (1)
Penyaluran dana bantuan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian dalam bentuk swakelola oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang ditransfer langsung melalui rekening dayah/balai pengajian, sesuai dengan Keputusan pimpinan dayah/balai pengajian. BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN Pasal 6
Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan beberapa Dinas/Badan/Instansi/Satuan Kerja terkait yang meliputi : (1) Tim Pembina terdiri dari : a. Ketua : Bupati Bireuen b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Bireuen c. Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen (2)
Tim Koordinasi terdiri dari : a. Kantor/Dinas/Instansi/Lembaga yang membidangi Dayah/Balai Pengajian Kabupaten Bireuen. b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen c. Camat Setempat.
Pendidikan
(3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang menangani pelaksanaan kegiatan pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen yang diangkat/ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen. (4)
Pengelola Teknis Pengelola Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen dari instansi terkait yang bertugas melakukan monitoring mulai pelaksanaan kegiatan sampai dengan selesai pekerjaan 100% (seratus persen).
(5)
Panitia Pembangunan Dayah/Balai Pengajian Adalah unsur yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang dipilih/ditunjuk dan ditetapkan oleh Pimpinan dayah/balai pengajian yang dianggap mampu untuk mengelola pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(6)
Perencana Adalah konsultan yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen untuk merencanakan/design pembangunan sarana dan prasarana dayah/balai pengajian.
(7)
Pengawas Adalah konsultan yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dayah/balai pengajian. BAB IV TUGAS Pasal 7
Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan serta Rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian, masing-masing unsur terkait mempunyai tugas sebagai berikut : (1) Tim Pembina melakukan pembinaan serta memberi arahan dan masukan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah/balai pengajian. (2)
Tim Koordinasi Tim Koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut : a. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan kelancaran tugas-tugas di masing-masing lokasi kegiatan; b. memantau dan memberi masukan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); c. melaporkan hasil pemantauan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan;
(3)
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, mempunyai tugas sebagai berikut ; a. menyusun RKA-SKPK; b. menyusun DPA-SKPK; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan Anggaran SKPK yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarannya; f. melaksanakan pemugutan penerimaan bukan pajak ; g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM); i. mengelola utang piutang yang menjadi tanggungjawab SKPK yang dipimpinnya; j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPK yang dipimpinya; k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinnya; l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinya; m. melaksanakan tugas-tugas penggunaan anggaran/penguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah dan; n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.
(4) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Barang.
(5)
Pelimpahan sebahagian kewenangan sebagaimana dimaksud tersebut pada ayat (4) berdasarkan pada pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPK, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, kopentensi, dan/atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya. a. pelimpahan kewenangan sebagaimana tersebut dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPK. b. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
(6) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)mempunyai tugas sebagai berikut : a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. melaporkan perkemsbangan pelaksanaan kegiatan ; dan c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan dokumen anggaran dimaksud, baik dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (7)
Panitia Pembangunan dayah/balai pengajian mempunyai tugas sebagai berikut; a. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan ekonomi dayah/balai pengajian; b. menyediakan tenaga lokal dengan melibatkan masyarakat setempat dan santri; c. menyediakan material untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan; d. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar rencana yang telah disepakati berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pemberian Belanja Bantuan (SPK-PBB); e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan; f. mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(8)
Perencanamempunyai tugas sebagai berikut : a. membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari : 1) Gambar rencana 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) 3) Spesifikasi Teknis 4) KAK (Kerangka Acuan Kerja) b. berkoordinasi dengan PPTK, Pengelola teknis, Panitia Pembangunan dayah/balai pengajian. c. bertanggungjawab langsung secara teknis terhadap hasil perencanaan pembangunan dayah/balai pengajian kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.
(9)
Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai dengan gambar/desain dan melakukan koordinasi dengan konsultan perencana, PPTK dan Pengelola Teknis; b. menegur pelaksana atau panitia pembangunan baik secara lisan maupun tulisan terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan juga dapat menghentikan pekerjaan apabila terdapat pekerjaan yang menyalahi ketentuan teknis dan persyaratan yang di anggap fatal bagi keselamatan bangunan dan manusia;
c.
d. e. f.
dalam melaksanakan tugasnya pengawas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen terhadap pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi dayah/balai pengajian; membuat berita acara kemajuan terhadap pekerjaan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai Pengajian. membuat Back Up Data, As Built Drawing dan laporan berkala mengenai kemajuan fisik dilapangan; untuk solusi dan perbaikan, Konsultan Pengawas melakukan koordinasi dengan PPTK, Konsultan Perencana, Pengelola Teknis dan Panitia Pembangunandayah/balai pengajian; BAB V MEKANISME PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pemilihan dan Penetapan Lokasi Pasal 8
(1)
Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen menetapkan dayah/balai pengajian penerima bantuan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi atau survey, sesuai dengan proposal yang diajukan oleh pimpinan/panitia pembangunan dayah/balai pengajian.
(2)
Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen menyampaikan hasil penetapan dayah/balai pengajian penerima bantuan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian kepada masing-masing penerima bantuan dalam Kabupaten Bireuen. Bagian Kedua Kriteria Prioritas Jenis Sarana dan Prasarana Pasal 9
(1)
Jenis Sarana dan Prasarana yang dipilih antara lain bangunan baru, pekerjaan lanjutan, renovasi, rehabilitasi dan penataan lingkungan, yang meliputi : sanitasi, penyediaan air bersih, saluran buangan dalam lingkungan dayah/balai pengajian, MCK, ruang belajar/bale, asrama/bilik, kantor, mushalla/masjid, ruang serba guna, perpustakaan, laboratorium, pagar, dapur, tempat wudhuk, prasarana jalan, sarana/prasarana peningkatan ekonomi dayah/balai pengajian dan fasilitas pelengkap lainnya sesuai dengan kebutuhan dayah/balai pengajian.
(2)
Pelaksanaan Pembangunan harus berupa kontruksi standar dengan mendayagunakan tenaga setempat dan mengutamakan bahan produksi dalam negeri,serta layak untuk dilaksanakan dengan mekanisme pelaksanaan swakelola dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
BAB VI MEKANISME PENYALURAN DANA Bagian Kesatu Pencairan Dana Pasal 10 (1)
Pencairan dana dapat dilakukan setelah melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Pemberian Belanja Bantuan (SPK-PBB) antara Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen dengan panitia pembangunan dayah/balai pengajian dengan melengkapi dokumen-dokumen lainnya. Bagian Kedua Tahapan Pencairan Dana Pasal 11
(1)
Tahapan Pencairan dana pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian, yaitu: a. Untuk jumlah belanja bantuan sampai dengan Rp.30.000,000,penyalurannya dapat dilakukan sekaligus, apabila panitia pembangunan dayah/balai pengajian telah melengkapi dokumen sebagai berikut : 1. Surat Pernyataan Ketersediaan Lahan 2. Surat Perjanjian Kerja Pemberian Belanja Bantuan (SPK-PBB) dengan melampirkan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya 3. Berita acara pembayaran 4. Daftar Rencana Kegiatan 5. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan 6. Bukti Tanda Terima 7. Surat Pernyataan Serah Terima Bantuan 8. Progress foto 0 % dan dokumen lainnya. b.
Untuk jumlah belanja diatas Rp. 30.000.000,- s/d Rp.50.000,000,penyalurannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: 1. Pencairan tahap pertama sebesar 60% dari keseluruhan dana swakelola, apabila panitia pembangunan dayah/balai pengajian telah melengkapi dokumen sebagai berikut : a. Surat Pernyataan Ketersediaan Lahan b. Surat Perjanjian Kerja Pemberian Belanja Bantuan (SPK-PBB) dengan melampirkan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya c. Berita acara pembayaran tahap I d. Daftar Rencana Kegiatan e. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan tahap I f. Bukti Tanda Terima g. Surat Pernyataan Serah Terima Bantuan Tahap I h. Progress foto 0 % dan dokumen lainnya.
2.
c.
Pencairan tahap kedua sebesar 40% dari keseluruhan dana swakelola, dengan ketentuan terlebih dahulu mempertanggung jawabkan kemajuan pekerjaan tahap pertama dan melengkapi dokumen-dokumen pencairan dana tahap kedua, sebagai berikut : a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaantahap I b. Laporan Kemajuan Pekerjaantahap I, Progress Foto sesuai fisik dilapangan. c. Buku Kas d. Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan tahap I
Diatas Rp.50.000,000,- penyalurannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pembayaran yaitu : 1. Pencairan tahap pertama sebesar 40% dari keseluruhan dana swakelola, apabila panitia pembangunan dayah/balai pengajian telah melengkapi dokumen sebagai berikut : a. Surat Pernyataan Ketersediaan Lahan. b. Surat Perjanjian Kerja Pemberian Belanja Bantuan (SPK-PBB) dengan melampirkan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya c. Berita acara pembayaran tahap I. d. Daftar Rencana kegiatan e. Berita acara serah terima bantuan keuangan tahap I. f. Bukti tanda terima. g. Surat pernyataan serah terima bantuan tahap I. h. Progress foto 0 % dan dokumen lainnya. 2.
Pencairan tahap kedua sebesar 30% dari keseluruhan dana swakelola, dengan ketentuan terlebih dahulu mempertanggung jawabkan kemajuan pekerjaan tahap pertama dan melengkapi dokumen-dokumen pencairan dana tahap kedua, sebagai berikut : a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaantahap I. b. Laporan Kemajuan Pekerjaantahap I, Progress Foto fisik dilapangan. c. Buku Kas. d. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap I e. Berita Acara Pembayaran Tahap II f. Berita Acara SerahTerima Bantuan Keuangan Tahap II. g. Bukti Tanda Terima. h. Surat Pernyataan Serah Terima Bantuan Tahap II
3.
Pencarian tahap ketiga sebesar 30% dari keseluruhan dana swakelola dengan ketentuan terlebih dahulu mempertanggung jawabkan kemajuan pekerjaan tahap kedua dan melengkapi dokumen-dokumen pencairan dana tahap ketiga sebagai berikut: a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap II b. Laporan Kemajuan Pekerjaantahap II, Progress Foto fisik dilapangan. c. Buku Kas d. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap II e. Berita Acara Pembayaran Tahap III f. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Tahap III. g. Bukti Tanda Terima. h. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Tahap III.
d.
Laporan akhir pekerjaan meliputi 1. Buku Kas 2. Berita Acara Kemajuan Akhir Pekerjaan 3. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan 4. Laporan Bulanan 5. Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan 6. Laporan Final Konsultan Pengawas, laporan akhir dan foto progress 100% BAB VII PELAPORAN Pasal 12
(1)
Laporan kemajuan pekerjaan diperlukan dalam rangka pengendalian, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian dari panitia pembangunan kepada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen secara akurat dan tepat waktu, melalui proses tahapan sebagai berikut : a. Tahap Persiapan 1. Survey, Evaluasi dan Verifikasi 2. Penetapan Lokasi 3. Penyiapan Gambar Desain dan RAB dan; 4. Penandatangan surat perjanjian pemberian bantuan (SP2B) b. Tahap pelaksanaan 1. Penyerapan dana 2. Pelaksanaan pekerjaan fisik, dan 3. Pengendalian/Evaluasi c. Tahap Pengawasan 1. Pengawasan 2. Masalah yang dihadapi d. Tahap Laporan 1. Laporan Bulanan 2. Laporan Berkala 3. Laporan Akhir pekerjaan fisik 4. Surat pernyataan tanggungjawaban konsultan, dan 5. Berita acara serah terima pekerjaan BAB VIII SANKSI Pasal 13
Apabila pelaksanaan pekerjaan tidak selesai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja Pemberian Belanja Bantuan (SPK-PBB), maka panitia pembangunan dayah/balai pengajian wajib mengembalikan seluruh dana pembangunan ke Kas Daerah.
BAB IX PENUTUP Pasal 14 Demikian petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian secara swakelola dalam Kabupaten Bireuen pada kegiatan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen melalui sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan Otonomi Khusus (Otsus).
BUPATI BIREUEN, ttd RUSLAN M. DAUD
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR
