BAB I PENDAHULUAN. Pasal 1

PKB Periode 2008 - 2010

BAB I

PENDAHULUAN Pasal 1 UMUM 1. Berdasarkan pemikiran bahwa Pancasila adalah Landasan Idiil bagi kaum pekerja dalam meningkatkan taraf hidup sesuai UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". 2. Hubungan ketenagakerjaan perlu dibina untuk terciptanya kerjasama yang serasi antara Karyawan dan Perusahaan yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945, dimana masing-masing pihak saling menghormati, saling membutuhkan dan saling mengerti terhadap peran serta, hak dan kewajiban masing-masing dalam keseluruhan proses produksi serta usaha meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. 3. Bahwa Pengusaha dan Karyawan adalah MITRA yang sejajar yang tidak dapat dipisahkan dalam keseluruhan proses produksi baik dalam usaha melestarikan Perusahaan maupun meningkatkan produksi, meningkatkan kesejahteraan bersama dan menikmati hasil usaha secara adil, merata, layak, dan serasi, sesuai dengan Hubungan Industrial yang harmonis. 4. Maka oleh karenanya perlu disusun suatu Perjanjian Kerja Bersama demi tercapainya keharmonisan dan ketenangan kerja sebagaimana tercantum dalam bab-bab berikut. Pasal 2 PENGERTIAN-PENGERTIAN 1.

Perusahaan

:

adalah PT Jasa Angkasa Semesta Terbuka (PT. JAS Tbk) dengan Akta Notaris No: 12 tanggal 08 Juni 1984, Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH dan Perubahan-perubahannya.

2.

Direksi

:

adalah sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Perusahaan yaitu Presiden Direktur dan Direktur-direktur.

3.

Pengusaha

:

adalah Orang-perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, yang berkedudukan di wilayah atau diluar wilayah Indonesia.

4.

Serikat Pekerja

:

Suatu Organisasi yang didirikan dari, oleh dan untuk pekerja secara sukarela, berbentuk kesatuan dan mencakup suatu lapangan pekerjaan yang mewakili atau bertindak atas nama anggotanya dan terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.

1


5.

Perjanjian Kerja Bersama

:

Suatu Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan, yang dibuat berdasarkan musyawarah dan mufakat.

6.

Karyawan

:

adalah tenaga kerja yang bekerja pada Perusahaan dengan menerima upah berdasarkan hubungan kerja.

7.

PKWTT/Tetap

:

adalah Perjanjian kerja yang dibuat antara perusahaan dengan karyawan untuk waktu tidak tertentu.

8.

PKWT/Kontrak

:

adalah Perjanjian kerja yang dibuat antara perusahaan dengan karyawan untuk suatu waktu tertentu.

9.

Keluarga

:

adalah satu orang isteri yang sah menurut hukum serta anak sampai dengan anak ke-3 (tiga) yang diperoleh dari pernikahan atau yang diangkat secara sah menurut hukum yang berusia setinggi-tingginya 23 (dua puluh tiga) tahun kecuali sudah menikah atau sudah bekerja.

10.

Hari

:

adalah waktu sehari semalam selama 24 (dua puluh empat) jam penuh.

11.

Seminggu

:

adalah waktu selama 7 (tujuh) hari terus-menerus.

12.

Siang hari

:

adalah waktu antara jam 06.00 sampai jam 18.00.

13.

Malam hari

:

adalah waktu antara jam 18.00 sampai jam 06.00.

14.

Waktu kerja

:

adalah waktu yang ditetapkan oleh perusahaan untuk bekerja bagi karyawannya, yaitu pada kerja Non shift 8 jam/hari atau 40 jam dalam satu minggu, dan pada kerja shift 7 jam/hari atau 40 jam dalam satu minggu untuk kerja giliran (shift).

15.

Office hour (non shift)

:

adalah waktu kerja antara pukul 08.00 sampai pukul 17.00.

16.

Kerja giliran (shift)

:

adalah waktu kerja bergiliran yang sudah ditentukan atau diatur waktunya terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, tanpa mengenal hari libur (Sabtu-Minggu) dan libur Nasional.

17.

Kerja lembur

:

adalah kerja yang dilakukan karyawan setelah melampaui waktu kerja untuk kepentingan perusahaan berdasarkan perintah lembur dari atasannya.

18.

Istirahat/cuti

:

adalah waktu tidak bekerja bagi karyawan dengan seijin Perusahaan sebagai hak karyawan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2


19.

Ijin

:

adalah waktu tidak bekerja bagi karyawan oleh karena sesuatu hal, yang diberikan atas sepengetahuan atau seijin Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

20.

Tidak masuk kerja tanpa keterangan (TK) :

21.

Upah

:

adalah penghasilan karyawan yang diterima setiap bulan dari Perusahaan, yang terdiri dari Gaji Pokok dan Tunjangan-tunjangan berdasarkan ketentuan pengupahan yang ketentuannya diatur sesuai UU 13 tahun 2003.

22.

Tunjangan Pajak

:

adalah segala pajak yang menyangkut penghasilan yang dinikmati karyawan, ditanggung oleh perusahaan

23.

Kepmenakertrans

:

adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia/Kepmenakertrans RI.

24.

Dana Pensiun

:

adalah Dana Pensiun Cardig Group (DPCG) yang didirikan berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Nomor 3477), dan peraturan lainnya.

25.

Penghasilan Dasar PhDP

:

adalah upah terakhir pekerja, yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan manfaat pensiun. Ketentuan rumusan PhDP diatur dengan Surat Keputusan Direksi.

adalah ketidakhadiran karyawan pada hari kerja tanpa pemberitahuan tertulis dan alasan yang tidak dapat diterima oleh Perusahaan.

3


Pasal 3 PIHAK – PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN Perseroan Terbatas (PT) Jasa Angkasa Semesta Terbuka (PT. JAS Tbk) yang beralamat di Menara Cardig, Jalan Halim Perdanakusuma Jakarta - 13650 yang didirikan dengan Akta Notaris No. 12 Tanggal 08 Juni 1984 Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH dan perubahan-perubahannya yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.C-06999.HT.01.04.Th.2002 tanggal 24 April 2002 yang selanjutnya disebut “Perusahaan”. dengan Serikat Pekerja Jasa Angkasa Semesta yang beralamat di Menara Cardig, Jalan Halim Perdanakusuma Jakarta - 13650 yang telah terdaftar di Kantor Depnaker Jakarta Timur No. 80/IV/P/VII/2001, tanggal 3 Juli 2001 yang selanjutnya disebut “SP JAS” Pasal 4 MAKSUD DAN TUJUAN Perjanjian Kerja Bersama sebagai salah satu sarana utama dalam melaksanakan Hubungan Industrial, bertujuan antara lain : 1. Mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban pekerja dengan Pengusaha. 2. Memperteguh dan menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dalam perusahaan. 3. Menetapkan syarat–syarat kerja dan keadaan industrial dan atau hubungan ketenagakerjaan yang belum diatur perundang-undangan maupun nilai-nilai / syarat-syarat kerja yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 4. Mengatur tata cara penyelesaian permasalahan dan perbedaan pendapat antara SP JAS dengan Pengusaha. 5. Menciptakan ketenangan bekerja bagi karyawan dan kepastian berusaha bagi Pengusaha, karena adanya pengaturan hak dan kewajiban yang jelas dan terbuka bagi kedua belah pihak. Pasal 5 KETENTUAN UMUM 1. Kewajiban pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian. 1.1. Perusahaan dan SP JAS mempunyai kepentingan dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama ini baik isi maupun maknanya, sama-sama berkewajiban untuk mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama. 1.2. Perusahaan dan SP JAS berkewajiban memelihara dan menjaga tegaknya tata tertib Perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 4


2

Hak-hak perusahaan dan Serikat Pekerja 2.1. Pengusaha adalah pihak yang mempunyai hak untuk memimpin, menentukan dan melaksanakan kebijakan perusahaan sesuai anggaran dasar Perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2.2. SP JAS dapat mengajukan saran kepada pengusaha dengan mempertimbangkan kelangsungan perusahaan dan kenyamanan lingkungan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2000.

3

Jaminan bagi Serikat Pekerja PT JAS Tbk. 3.1. Perusahaan mengakui bahwa SP JAS adalah Organisasi Serikat Pekerja yang sah dan mewakili / bertindak untuk dan atas nama seluruh anggotanya, sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat 2 butir ( 2.2 ). 3.2. SP JAS mengakui bahwa Perseroan Terbatas (PT) JAS Tbk. adalah Perusahaan yang merupakan badan hukum yang sah dalam menjalankan usahanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku. 3.3. Setiap karyawan dapat dan berhak menjadi Anggota maupun Pengurus SP JAS, kecuali pejabat tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tidak dapat menjadi pengurus SP JAS.

4. Pemungutan Iuran Anggota Serikat Pekerja PT JAS Tbk. Untuk kelancaran organisasi SP JAS, Perusahaan dapat membantu pelaksanaan pemungutan iuran dari anggota SP JAS sesuai surat kuasa yang diberikan oleh pengurus SP JAS. 5. Fasilitas dan bantuan untuk Serikat Pekerja PT JAS Tbk. 5.1. Perusahaan menyediakan ruang kantor dan sarana lainnya untuk keperluan SP JAS, sesuai kemampuan dan anggaran perusahaan. 5.2. Perusahaan menyediakan papan pengumuman bagi SP JAS dalam lingkungan Perusahaan yang dapat digunakan sebagai media komunikasi dan informasi. 5.3. Biaya yang menyangkut pelaksanaan tugas/kegiatan SP JAS diluar lingkungan Perusahaan, ditanggung oleh SP JAS, dan bilamana dianggap perlu pihak Perusahaan dapat membantunya. 6. Dispensasi waktu bagi pengurus Serikat Pekerja PT JAS Tbk. 6. 1. Setiap karyawan yang menjadi Pengurus SP JAS dalam melaksanakan tugas yang ada hubungannya dengan Organisasi SP JAS, dapat meninggalkan pekerjaanya dengan ijin Atasan/Pimpinan Perusahaan. 5


6.2. Setiap pengurus SP JAS yang meninggalkan pekerjaannya dengan ijin Atasan/ Pimpinan Perusahaan dalam rangka memenuhi panggilan instansi pemerintah yang ada kaitannya dengan kepentingan Perusahaan, mendapat penggantian biaya transport dan biaya makan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Pasal 6 KERJASAMA BIPARTIT DAN TRIPARTIT 1. Lingkup perjanjian 1.1. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk Perusahaan dan seluruh karyawan PT JAS Tbk. 1.2. Untuk karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak/perjanjian kerja. 1.3. Sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini berakhir, maka salah satu pihak dapat mengajukan secara tertulis untuk mengadakan perundingan kembali tentang Perjanjian Kerja Bersama yang baru, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Bersama ini. 1.4. Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun lagi atas persetujuan tertulis kedua belah pihak. Usulan perpanjangan dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini. 1.5. SP JAS sebagai Mitra Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membantu Manajemen/Perusahaan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Karyawan. 1.6. SP JAS bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Karyawan terhadap Perusahaan. 2. Pertemuan SP JAS dan Perusahaan selalu akan meningkatkan kerjasama dan kemitraan, demi terciptanya ketenangan berusaha dan bekerja bagi Karyawan dan Pengusaha, dengan cara : 2.1. Mengadakan pertemuan rutin yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. 2.2. Mengadakan pertemuan insidentil yang dilakukan sewaktu-waktu untuk membahas masalahmasalah yang sangat mendesak.

6


3. Pembinaan Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja demi tercapainya tingkat produktifitas yang optimal, SP JAS akan membantu Perusahaan dalam melakukan pembinaan terhadap karyawan secara bertanggung jawab dengan cara antara lain : 3.1. Memelihara moral kerja. 3.2. Meningkatkan disiplin kerja. 3.3. Menanamkan rasa tanggung jawab.

7


BAB II KETENTUAN UMUM HUBUNGAN KERJA Pasal 7 KEBUTUHAN TENAGA KERJA, STATUS KARYAWAN DAN SISTIM KEPANGKATAN 1. Kebutuhan. 1.1. Kebutuhan tenaga kerja, struktur organisasi, uraian tugas/kerja dan persyaratan kompetensi dari tiap-tiap jabatan ditentukan melalui Surat Keputusan Direksi. 1.2. Kebutuhan tenaga kerja menjadi salah satu dasar untuk : 1.2.1. Penerimaan karyawan baru. 1.2.2. Penempatan karyawan atau pemindahan karyawan. 1.2.3. Pemberian promosi kepada karyawan. 2. Status Karyawan. Secara garis besar status karyawan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Karyawan PKWTT/Tetap dan Karyawan PKWT/Kontrak. 3. Sistim Kepangkatan. Sistim kepangkatan dan grading karyawan diatur melalui Surat Keputusan Direksi. Pasal 8 PENERIMAAN KARYAWAN 1. Penerimaan Karyawan. 1.1. Penerimaan karyawan/tenaga kerja dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan. 1.2. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon karyawan ditentukan dan diatur melalui Surat Keputusan Direksi. 1.3. Sebelum dimulainya hubungan kerja, kepada calon karyawan akan diberitahukan tentang kewajiban dan hak sesuai Perjanjian Kerja Bersama atau perjanjian kerja. 2. Persyaratan Calon Karyawan. Persyaratan calon karyawan diatur melalui Surat Keputusan Direksi. 8


3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT (Kontrak) 3.1. Seluruh calon karyawan Grade A – E yang telah lulus seleksi penerimaan karyawan ditetapkan terlebih dahulu sebagai karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT (Kontrak) sesuai dengan ketentuan atau perundangan yang berlaku. Sedangkan untuk Karyawan baru dengan Grade F keatas menjadi kewenangan Direksi. 3.2. Perusahaan wajib mengangkat karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT (kontrak) menjadi karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT (Tetap) bagi karyawan yang telah menjalani masa kontrak kerja paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut, melalui evaluasi kinerja yang pelaksanaannya diatur melalui kebijakan perusahaan. Pasal 9 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1. Untuk meningkatkan prestasi kerja, pengetahuan dan keterampilan, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, karyawan diberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Perusahaan atau lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk Perusahaan. 2. Waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diatur oleh Perusahaan dan disesuaikan dengan ketentuan dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan. 3. Perusahaan dapat mewajibkan karyawan yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dibiayai perusahaan, untuk menandatangani Surat Ikatan Wajib Kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT. JAS Tbk. Pasal 10 PROMOSI 1. Setiap karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan karirnya dalam perusahaan, termasuk memperoleh promosi/kenaikan grade, pangkat, jabatan sesuai dengan prestasi kerja dan pendidikan serta kompetensi/keahliannya menurut kebutuhan dan penilaian Perusahaan. 2. Untuk memperoleh promosi jabatan, seorang karyawan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Kebutuhan dan keadaan Perusahaan memungkinkan. Memenuhi kompetensi jabatan. Mempunyai masa kerja tertentu terhitung mulai tanggal masuk bekerja di Perusahaan. Memenuhi ketentuan Penilaian Karya dan Potential Review/assesment yang ditetapkan Perusahaan. 9


2.5. Setiap promosi sampai dengan tingkat tertentu, diprioritaskan bagi kader yang memenuhi syarat dari dalam Unit yang bersangkutan, jika tidak memenuhi ketentuan dapat diambil dari Unit lainnya atau dari Luar. 3. Untuk memperoleh promosi grade/pangkat, seorang karyawan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan diantaranya masa kerja dalam grade, Penilaian Karya/PA kompetensi dan lain-lain. Penilaian promosi dilakukan melalui suatu sistim penilaian yang transparan, adil dan obyektif dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. 4. Promosi luar biasa dapat diberikan kepada karyawan karena jasa maupun prestasi kerjanya yang luar biasa bagi perusahaan. 5. Ketentuan mengenai promosi diatur melalui Surat Keputusan Direksi. Pasal 11 MUTASI 1. Apabila atas pertimbangan Perusahaan, seorang Karyawan perlu dimutasikan ketempat lain di lingkungan PT. JAS Tbk. dan Cardig Group Karyawan wajib melaksanakannya, dengan tidak mengurangi hak-hak yang sudah diterima sebelumnya termasuk masa kerjanya. 2. Ketentuan mengenai Mutasi Karyawan diatur melalui Surat Keputusan Direksi.

10


BAB III KETENTUAN WAKTU DAN KEWAJIBAN KERJA Pasal 12 WAKTU KERJA 1. Perusahaan menetapkan waktu kerja menurut kepentingan Perusahaan yang ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan tenaga kerja. 2. Hari, waktu kerja, istirahat dan olah raga karyawan Office hour (Non shift) diatur sebagai berikut : 2.1. Hari kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu hari Senin s/d Jumat, masing-masing 8 (delapan) jam kerja efektif sehari atau 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. 2.2. Jam kerja dari pukul 08.00 s.d. 17.00 waktu setempat termasuk waktu istirahat dari pukul 12.00 s.d. 13.00 waktu setempat. Khusus hari Jumat, waktu istirahat dari pukul 11.30 s.d. 13.30 waktu setempat. 2.3. Waktu istirahat diberikan setelah bekerja secara terus-menerus selama 4 (empat) jam. 2.4. Hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional merupakan hari libur resmi. 2.5. Satu hari dalam satu minggu Karyawan diperbolehkan melakukan kegiatan olahraga sampai dengan pukul 09.00 waktu setempat, atas ijin atasan/pimpinan yang berwenang. 3. Hari dan waktu kerja serta istirahat karyawan shift diatur sebagai berikut : 3.1. Hari dan waktu kerja serta istirahat karyawan shift disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing unit kerja dengan memperhatikan ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku. 3.2. Waktu kerja karyawan shift adalah : a. 7 (tujuh) jam efektif 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b. 8 (delapan) jam efektif 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 3.3. Bagi karyawati yang sedang hamil atau menyusui, tidak dibenarkan bekerja antara pukul 23.00 – 07.00, lamanya menyusui sesuai dengan program Air Susu Ibu (ASI) eksklusif (maksimum 6 bulan). Penyimpangan atas ketentuan tersebut harus seijin Menteri Tenaga Kerja atau sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yang berlaku.

11


4. Setiap karyawan wajib menandatangani daftar hadir atau mesin kehadiran pada unit masing-masing, yang pelaksanaannya diawasi dan/atau diatur oleh peraturan perusahaan. 5. Setiap karyawan wajib mentaati peraturan jam kerja dan tata tertib kerja. Pasal 13 KERJA LEMBUR 1. Setiap karyawan diwajibkan bekerja lembur apabila dibutuhkan oleh Perusahaan. 2. Terhadap karyawan yang akan bekerja lembur, diberikan Surat Perintah Kerja Lembur yang dikeluarkan oleh atasan yang berwenang. dan persetujuan tertulis dari pekerja yang bersangkutan (Kep.Menaker No.102/MEN/VI/2004, pasal 6), yang pelaksanaan diatur melalui Surat Keputusan Direksi. 3.

Perhitungan upah lembur diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut; 3.1. Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari biasa : 3.1.1. Untuk jam lembur pertama dibayar satu setengah kali upah lembur sejam. 3.1.2. Untuk setiap jam lembur selebihnya dibayar dua kali upah lembur sejam. 3.1.3. Besarnya upah lembur sejam adalah 1/173 x upah sebulan. 3.2. Kerja lembur yang dilakukan pada hari istirahat bagi karyawan Shift, atau istirahat SabtuMinggu bagi karyawan non Shift, dan hari libur nasional : 3.2.1. Untuk 7 jam pertama, setiap jamnya dibayar sedikitnya 2 x upah lembur sejam. 3.2.2. Untuk jam ke-8 (delapan) dibayar 3 x upah lembur sejam. 3.2.3. Untuk jam ke-9 (sembilan) dan seterusnya dibayar 4 x upah lembur sejam. 3.2.4. Besarnya upah lembur sejam adalah 1/173 x upah sebulan. 3.2.5. Disamping upah lembur, bagi karyawan yang melakukan kerja lembur selama 3 (tiga) jam atau lebih mendapat tambahan uang makan dan uang transport sesuai ketentuan yang berlaku. 3.2.6. Bagi karyawan yang melakukan kerja lembur selama 3 (tiga) jam atau lebih, ketentuan mengenai uang lemburnya diatur dalam Surat Keputusan Direksi.

12


3.2.7 4.

Ketentuan lembur bagi karyawan pimpinan yang bekerja diluar jam kerja, kecuali pada hari libur nasional akan diatur dengan ketentuan lain, merujuk UU 13/2003, Pasal 85.

Untuk menjaga kesehatan karyawan, kerja lembur dibatasi maksimum 14 jam seminggu. Kecuali dalam keadaan mendesak dapat diadakan penyimpangan-penyimpangan khusus. Pasal 14 MENINGGALKAN PEKERJAAN

1. Meninggalkan Pekerjaan 1.1. Meninggalkan Pekerjaan adalah waktu di mana Karyawan tidak berada di tempat pekerjaannya selama jam-jam kerja yang telah ditentukan. 1.2. Meninggalkan pekerjaan dikategorikan sebagai berikut : a. Meninggalkan pekerjaan dengan ijin tertulis. b. Meninggalkan pekerjaan tanpa Ijin/tanpa Keterangan. 1.3. Terhadap karyawan yang tidak masuk bekerja karena memenuhi panggilan negara apabila panggilan tersebut tidak dapat dipenuhi di luar jam kerja dapat diijinkan meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah penuh untuk hari-hari yang ditinggalkan. 1.4. Apabila karyawan yang bersangkutan tidak dapat mempertanggungjawabkan ketidakhadirannya bekerja Tanpa Keterangan/Tanpa Ijin akan diberikan Surat Peringatan oleh Atasan yang berwenang. 1.5. Apabila selama 5 (lima) hari berturut-turut tidak masuk kerja Tanpa Keterangan, telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut/resmi dan tertulis, terhadap karyawan yang bersangkutan dapat dikualifikasikan mengundurkan diri dan dapat diproses Pemutusan Hubungan Kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku tanpa uang pisah. 1.6. Terhadap karyawan yang terlambat masuk kerja dan meninggalkan kerja sebelum waktunya tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan dikenakan Surat Teguran, dan apabila diulangi sampai beberapa kali, dapat diberikan Surat Peringatan. 1.7. Bagi Pengurus Serikat Pekerja, Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan, Pengurus dan Pengawas Dana Pensiun atau Anggota yang ditunjuk oleh Badan Pengurus untuk menghadiri undangan/pertemuan, dapat meninggalkan tugas tanpa dikurangi hak-hak dan kewajibannya sebagai Karyawan setelah mendapat ijin/persetujuan dari Perusahaan.

13


2. Ijin meninggalkan pekerjaan 2.1. Ijin meninggalkan pekerjaan dan mendapat upah penuh sebagai berikut : a. Perkawinan karyawan : 3 hari b. Kematian Isteri/Suami, Anak karyawan : 3 hari c. Kematian Ayah/Ibu/Mertua karyawan : 2 hari d. Isteri karyawan melahirkan : 2 hari e. Mengawinkan/mengkhitankan anak karyawan : 2 hari f. Pembaptisan karyawan dan keluarga : 2 hari g. Bencana alam, kebakaran : 2 hari h. Upacara Potong gigi untuk penganut agama Hindu : 2 hari i. Kematian anggota keluarga dalam satu rumah : 1 hari 2.2. Ijin pada peristiwa-peristiwa tersebut diatas tidak mengurangi hak cuti tahunan. Ijin diluar PKB yang melebihi 4 jam dalam satu hari akan mengurangi hak cuti. 2.3. Permohonan ijin meninggalkan pekerjaan tanpa upah harus dibuat secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya, diajukan kepada Direksi melalui atasan di unit kerjanya. Ijin tersebut baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi. 3. Istirahat / Cuti 3.1. Istirahat harian bagi karyawan Office hour (Non shift) diberikan setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus selama minimum 30 menit sampai dengan maksimum 60 menit, sedangkan istirahat harian bagi karyawan shift disesuaikan dengan kebutuhan operasional. 3.2. Istirahat mingguan bagi karyawan Office hour (Non shift) diberikan setelah bekerja 5 (lima) hari terus menerus. Lamanya istirahat mingguan 2 (dua) hari yang jatuh pada hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan istirahat mingguan bagi karyawan Shift, disesuaikan dengan kebutuhan operasional. 3.3. Istirahat/cuti tahunan diberikan setelah karyawan bekerja selama 12 (dua belas) bulan terus menerus, dengan ketentuan sebagai berikut: 3.3.1

Untuk masa kerja 1 s/d 5 tahun mendapatkan 12 hari kerja bagi karyawan non shift dan 14 hari kerja bagi karyawan shift.

3.3.2

Masa kerja lebih dari 5 tahun, mendapat hak cuti 15 hari kerja bagi karyawan non shift dan 16 hari kerja bagi karyawan shift; dan masa kerja lebih dari 10 tahun mendapatkan hak cuti 18 hari kerja bagi karyawan non shift dan 20 hari kerja bagi karyawan shift dalam setahun.

3.3.3. Tunjangan cuti tahunan diberikan sebesar 50% upah untuk grade non manager dan sebesar 25% upah untuk manager.

14


3.4. Apabila perusahaan memerlukan tenaga seorang karyawan sehingga karyawan tersebut tidak dapat menggunakan hak cutinya, maka cuti tahunan pada tahun tersebut diganti pada bulan berikutnya. 3.5. Permohonan cuti selambat-lambatnya diajukan 15 hari sebelum tanggal cuti. 3.6. Batas akhir pelaksanaan cuti tahunan jatuh pada akhir Februari tahun berikutnya. Apabila karyawan tidak menggunakan hak cutinya sampai dengan tanggal tersebut maka hak cutinya dianggap gugur. 3.7. Karyawati yang telah melaksanakan Cuti Melahirkan, apabila ingin melaksanakan hak Cuti Tahunan pada tahun yang sama maka harus memiliki tenggang waktu minimal 1 (satu) bulan diantara keduanya. 4. Cuti Keagamaan 4.1. Cuti Ibadah Keagamaan diberikan oleh perusahaan hanya 1 (satu) kali. Ibadah keagamaan yang dimaksud adalah sesuai ajaran yang diwajibkan oleh agama nya masing-masing dan diakui pemerintah. 4.2. Karyawan yang melaksanakan cuti Ibadah Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 4.1. diatas mendapat bantuan ibadah keagamaan yang besarannya sesuai dengan Surat Keputusan Direksi. 4.3. Tanpa mengabaikan pasal 14, ayat 4.1. dan 4.2. tersebut diatas, jumlah hari cuti yang dimaksud adalah sesuai dengan kebutuhan standard, yang ditentukan oleh pemerintah. 5. Cuti Besar 5.1. Setelah bekerja selama 6 (enam) tahun terus-menerus, karyawan mendapatkan Hak Cuti Besar selama 1 (satu) bulan kalender, dengan mendapatkan tunjangan cuti sebesar 1 (satu) kali upah. Opsi lain adalah cuti 2 (dua) bulan kalender yang dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 dan tidak mendapatkan uang tunjangan. Hak cuti tahunan pada tahun berjalan gugur. 5.2. Hak cuti besar timbul setiap 6 (enam) tahun sekali. 5.3. Petunjuk pelaksanaan cuti besar diatur melalui Surat Keputusan Direksi. 6. Cuti Haid dan Cuti Melahirkan. 6.1. Karyawati dapat menggunakan Cuti Haid selama 2 (dua) hari apabila merasa sakit dan mengganggu dalam melaksanakan pekerjaannya dengan menunjukkan bukti surat Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan.

15


6.2. Cuti Melahirkan: 6.2.1. Karyawati wajib melaksanakan Cuti Melahirkan selama 1½ (satu setengah) bulan sebelum perkiraan melahirkan menurut perhitungan dokter / bidan dan 1½ (satu setengah) bulan sesudah melahirkan, yang pengaturannya ditetapkan oleh perusahaan. 6.2.2. Karyawati yang mengalami gugur kandungan diberikan cuti maksimal selama 1½ (satu setengah) bulan setelah gugur kandungan dengan tetap mendapat upah, sesuai rekomendasi dokter perusahaan; berdasarkan Surat Keterangan dari dokter ahli / Rumah Sakit. 6.2.3. Apabila ketentuan pada butir 6.2.1. tidak dipenuhi, maka resiko yang timbul ditanggung oleh karyawati. Pasal 15 PERJALANAN DINAS 1. Perjalanan dinas dalam dan luar negeri dalam rangka pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan kepentingan Perusahaan diatur melalui Surat Keputusan Direksi. 2. Penugasan dalam rangka Detasering diatur melalui Surat Keputusan Direksi.

16


BAB IV KOMPENSASI DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN Pasal 16 PENGUPAHAN DAN TUNJANGAN 1. Kepada Karyawan diberikan Upah sesuai dengan tingkatan / posisi yang ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi dengan mengindahkan ketentuan tentang Upah Minimum Propinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah. 2. Upah adalah penghasilan dalam bentuk uang yang diterima karyawan dari perusahaan yang terdiri atas Gaji Pokok serta tunjangan - tunjangan sesuai peraturan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi. 3. Upah seperti tersebut dalam ayat 1 dan 2 di atas diberikan kepada karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 4. Untuk karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ketentuan mengenai upah diatur didalam Surat Perjanjian Kerja. Pasal 17 KENAIKAN UPAH 1. Perusahaan dapat memberikan kenaikan Upah kepada karyawan sebagai imbalan atas prestasi kerjanya. 2. Ketentuan upah karyawan diberikan sesuai kemampuan Perusahaan dan diatur melalui Surat Keputusan Direksi. 3. Kenaikan upah dapat disebabkan karena adanya Cost Of Living Adjusment (COLA), Perubahan Skala Gaji, Penyesuaian UMP, Promosi yang pelaksanaanya diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Pasal 18 TUNJANGAN 1. Tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan adalah : 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Tunjangan Pajak. Tunjangan Jabatan Tunjangan Lisensi Tunjangan Shift Tunjangan Secondment Tunjangan Representasi 17


2. Ketentuan tentang tunjangan diatur melalui Surat Keputusan Direksi. 3.

Tunjangan Keluarga bagi karyawan yang ditahan pihak berwajib 3.1. Karyawan yang ditahan pihak berwajib bukan atas pengaduan Perusahaan tidak berhak mendapat Upah. 3.2. Kepada keluarga karyawan, perusahaan wajib memberikan bantuan sebagai berikut : Untuk 1 (satu) orang tanggungan, sebesar 25% Upah Pokok. Untuk 2 (dua) orang tanggungan, sebesai 35% Upah Pokok. Untuk 3 (tiga) orang tanggungan, sebesar 45% Upah Pokok. Untuk 4 (empat) orang tanggungan, sebesar 50% Upah Pokok. 3.3. Bantuan diberikan paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal karyawan ditahan oleh pihak berwajib. Pasal 19 TUNJANGAN MELAHIRKAN

1.

Bagi istri karyawan yang sah dan karyawati yang suaminya secara fisik dan/atau mental tidak mampu bekerja, biaya melahirkan sampai dengan anak ke-3 (tiga) ditanggung oleh perusahaan yang ketentuannya diatur melalui Surat Keputusan Direksi.

2.

Bagi karyawati yang suaminya secara fisik dan/atau mental tidak mampu bekerja, harus dinyatakan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Pasal 20 TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN

Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang diberikan kepada Karyawan, dan pembayarannya dilaksanakan menjelang hari raya keagamaan, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Karyawan yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih secara terus-menerus diberikan minimal 1 (satu) bulan upah. 2. Karyawan yang mempunyai masa kerja minimal 3 (tiga) bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara proporsional dihitung sesuai dengan masa kerjanya. 3. Tunjangan Hari Raya Keagamaan diberikan menjelang Hari Raya Keagamaan.

18


Pasal 21 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 1. Perusahaan melaksanakan asas-asas keselamatan kerja guna melindungi kepentingan Perusahaan dan keselamatan karyawan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan perundangundangan serta sesuai Program Kerja Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) PT JAS Tbk. 2. Perlengkapan kerja 2.1. Fasilitas dan sarana keselamatan kerja diberikan oleh perusahaan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi. 2.2. Karyawan diwajibkan untuk menggunakan dan memelihara dengan benar alat-alat/ perlengkapan keselamatan kerja. 2.3. Fasilitas dan sarana tersebut sebagai inventaris Perusahaan. 3. Pakaian Seragam 3.1. Pakaian seragam diberikan kepada karyawan tertentu sesuai dengan ketentuan perusahaan. 3.2. Bagi karyawati yang menggunakan pakaian muslimah sebagai pakaian kerja, aturan pemakaiannya sesuai dengan ketentuan perusahaan. 3.3. Prosedur pemberian, model warna dan tata cara pemakaiannya diatur dalam Surat Keputusan Direksi. Pasal 22 PEMERIKSAAN KESEHATAN, PERAWATAN DAN PENGOBATAN 1. Pemeriksaan Kesehatan Berkala Dilaksanakan secara berkala bagi seluruh karyawan yang ketentuannya diatur melalui Surat Keputusan Direksi. 2. Perawatan Rumah Sakit Bagi Karyawan dan keluarganya, perawatan Rumah Sakit ditanggung oleh Perusahaan melalui penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan yang ditunjuk sesuai dengan Plafond yang bersangkutan. 3. Penggantian biaya pengobatan umum/rawat jalan 3.1.

Biaya pengobatan umum/rawat jalan bagi Karyawan dan keluarganya diluar fasilitas perawatan rumah sakit ditanggung penggantiannya oleh Perusahaan sesuai plafond yang bersangkutan atas persetujuan Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan. 19


3.2. Biaya pengobatan umum/rawat jalan bagi karyawati dan/atau anaknya, sampai dengan anak ke-3 (tiga), ditanggung penggantiannya oleh Perusahaan dengan menggunakan plafon karyawati yang bersangkutan. 3.3. Ketentuan dan prosedur penggantian biaya rawat jalan diatur melalui Surat Keputusan Direksi. 4

Penggantian biaya pembuatan kaca mata baca / lensa kontak 4.1. Perusahaan memberikan penggantian biaya pembuatan kaca mata baca / lensa kontak secara berkala yang berlaku untuk karyawan sendiri. Hak tersebut pertama kali diperoleh setelah 1 (satu) tahun masa kerja. 4.2. Pengajuan permohonan dan penggantian kaca mata baca / lensa kontak, baik untuk pertama kali maupun penggantian berkala harus dengan rekomendasi dari Dokter Perusahaan atau Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan. 4.3. Ketentuan dan prosedur penggantian kaca mata baca/lensa kontak diatur melalui Surat Keputusan Direksi

5. Pengobatan dan perawatan yang tidak ditanggung oleh perusahaan 5.1. Perusahaan tidak menanggung dan tidak memberikan penggantian biaya pengobatan / perawatan dalam kasus-kasus sebagai berikut : 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8. 5.1.9. 5.1.10. 5.1.11.

Penyakit yang disebabkan oleh narkotika dan zat psikotropika. Penyakit yang disebabkan oleh obat perangsang dan sejenisnya. Gugur kandungan dan/atau kelahiran anak ke-4 (empat) dan seterusnya. Penyakit kejiwaan, kelamin dan sejenisnya. Penyakit yang terjadi atau bertambah parah karena tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh dokter yang merawatnya. Pengobatan dan/atau perawatan dukun, shinse dan lain-lainnya. Pembelian obat-obatan tanpa resep dokter. Biaya khitanan, tindik anak dan sejenisnya. Pembuatan gigi palsu, mata palsu dan/atau biaya yang timbul karena operasi plastik dengan tujuan mempercantik diri. Biaya-biaya yang timbul dari usaha-usaha bunuh diri, minum-minuman keras, dan karena perkelahian yang tidak tergolong untuk membela diri. Biaya-biaya yang timbul karena sikap dan tindakan yang melawan hukum serta melanggar ketertiban umum dan/atau keamanan masyarakat/ lingkungan.

20


Pasal 23 JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 1. Semua karyawan PT JAS Tbk. yang telah memenuhi syarat didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sesuai dengan Undang-Undang RI No. 3 tahun 1992, Peraturan Pemerintah RI No. 76 tahun 2007, KEPPRES No. 22 tahun 1993 dan PERMENAKER No. PER05/MEN/93 dan/atau peraturan perundangan yang berlaku. 2. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) adalah sistem perlindungan tenaga kerja sebagaimana tercantum didalam Buku Penuntun yang dikeluarkan oleh PT. (persero) JAMSOSTEK. 3. Program JAMSOSTEK yang diikutkan bagi karyawan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua. 4. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dilaksanakan oleh Perusahaan dengan ketentuan tidak lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24 DANA PENSIUN 1. Karyawan dengan Status PKWTT/Tetap dapat diikutsertakan dalam Program Dana Pensiun Cardig Group (DPCG). 2. Iuran wajib Dana Pensiun dibayar oleh karyawan sebesar 5.4% dari PhDp dan oleh perusahaan sesuai perhitungan Aktuaria. 3. Karyawan kategori non-pejabat yang telah mencapai usia 55 tahun dan karyawan kategori Pejabat yang telah mencapai usia 60 tahun, dipensiunkan oleh Perusahaan dengan mendapatkan : 3.1. Manfaat Pensiun sebesar 2 x Masa Kerja x PhDp. 3.2. Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan UU No. 13/2003 pasal 156 ayat (3) dan (4). 4. Bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun, Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang ketentuan dan prosedurnya diatur melalui Surat Keputusan Direksi. 5. Karyawan yang diangkat menjadi Karyawan Tetap dan berusia 45 tahun atau lebih pada saat pengangkatannya, tidak diikutsertakan dalam program Dana Pensiun, apabila karyawan tersebut mencapai usia pensiun sesuai ketentuan yang berlaku di PT. JAS Tbk., perusahaan memberikan Uang Pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pensiun.

21


6. Bagi karyawan tetap yang berusia dibawah 45 tahun, jika atas kemauan sendiri tidak mengikuti program Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh Perusahaan, apabila karyawan tersebut mencapai usia pensiun sesuai ketentuan yang berlaku di PT. JAS Tbk. perusahaan hanya memberikan uang PHK karena Pensiun sesuai dengan UU No.13/2003. Pasal 25 USAHA KOPERASI Perusahaan bersama SP JAS berusaha meningkatkan kesejahteraan Karyawan melalui wadah Koperasi Karyawan, dan untuk mewujudkan hal tersebut Perusahaan membantu Koperasi Karyawan, dalam hal : 1. Membantu Koperasi Karyawan dalam hal pemotongan upah karyawan, berupa Simpanan Pokok, Iuran Wajib dan angsuran pinjaman. 2. Memberikan kesempatan kepada Pengurus Koperasi Karyawan untuk mengembangkan jalannya usaha koperasi. 3. Memberikan dispensasi dan fasilitas untuk Pengurus Koperasi Karyawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pengurus. 4. Perundang-undangan yang berhubungan dengan Koperasi harus melibatkan SP JAS dengan kapasitasnya sebagai pengamat. Pasal 26 KEDUKAAN 1. Jaminan sakit dan santunan kematian. 1.1. Karyawan yang dirawat di Rumah Sakit atau sementara waktu tidak dapat melaksanakan tugasnya karena kesehatannya terganggu yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Perusahaan atau yang ditunjuk oleh Perusahaan, akan menerima upah sebagai berikut : 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.

4 (empat) bulan pertama sebesar 100% upahnya. 4 (empat) bulan kedua sebesar 75% upahnya. 4 (empat) bulan ketiga sebesar 50% upahnya. 4 (empat) bulan keempat sebesar 25% upahnya.

1.2. Jika setelah 12 (dua belas) bulan Karyawan tersebut masih sakit atau belum dapat melakukan tugasnya maka Karyawan tersebut dapat dinyatakan tidak mampu bekerja karena sakit dan hubungan kerjanya dapat diputuskan (PHK) serta diberikan penggantian hak 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4), sesuai dengan UU No.13/2003.

22


2. Bantuan Uang Duka 2.1. Apabila anggota keluarga karyawan (istri/suami atau anak) meninggal dunia diberikan uang duka sebesar satu bulan upah dan bantuan pemakaman. 2.2. Apabila keluarga karyawan (orang tua/mertua yang sah) meninggal dunia, diberikan bantuan pemakaman. 2.3. Bagi Karyawan yang meninggal dunia dalam jam kerja, perusahaan memberikan kepada keluarga atau ahli warisnya : 2.3.1. Upah bulan berjalan. 2.3.2. Sumbangan biaya pemakaman. 2.3.3. Uang duka sebesar 4 x pasal 156 ayat (2), 1 x pasal 156 ayat (3) dan 1 x pasal 156 ayat (4) UU No.13/2003. 2.4. Apabila Karyawan mengalami musibah dalam menjalankan tugas sehingga secara phisik atau karena gangguan jiwa tidak dapat meneruskan pekerjaan untuk selama-lamanya, maka pihak Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerjanya (PHK) dan diberikan penggantian hak sebesar 3 X pasal 156 ayat (2), 1 x pasal 156 ayat (3) dan 1 x pasal 156 ayat (4) UU No.13/2003. 2.5. Bagi Karyawan yang meninggal dunia diluar jam kerja, Perusahaan memberikan kepada keluarga atau ahli warisnya : 2.5.1. Upah bulan berjalan. 2.5.2. Sumbangan biaya pemakaman. 2.5.3. Uang duka sejumlah 2 X pasal 156 ayat (2), 1 x pasal 156 ayat (3) dan 1 x pasal 156 ayat (4) UU No.13/2003. 2.6. Ketentuan dan prosedur Penggantian Biaya Kedukaan dam Biaya Pemakaman diatur melalui Surat Keputusan Direksi.

23


BAB V KETENTUAN TATA TERTIB DAN DISIPLIN KERJA Pasal 27 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB 1. Setiap karyawan wajib memperhatikan dan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan perusahaan. 2. Setiap karyawan harus telah hadir di tempat tugas masing-masing pada waktu yang telah ditetapkan, kecuali melaksanakan tugas diluar tempat kerjanya atau atas ijin/perintah atasan langsung/ Direksi. 3. Setiap karyawan wajib bersikap sopan dan bekerja sama dengan atasannya atau karyawan lainnya dalam menunaikan tugasnya. 4. Setiap karyawan wajib melaksanakan tugas/pekerjaan yang ditentukan oleh Perusahaan. 5. Setiap karyawan wajib menjaga serta memelihara nama baik Perusahaan dan Pelanggan. 6. Setiap karyawan wajib menjaga kebersihan lingkungan kerja, keselamatan kerja dan kesehatan diri. 7. Setiap karyawan wajib memelihara dan memegang teguh rahasia perusahaan. 8. Setiap karyawan wajib melaporkan kepada HRD apabila ada perubahan akan status diri, susunan keluarga, perubahan alamat dan sebagainya. 9. Setiap karyawan bertanggungjawab terhadap peralatan kerja milik Perusahaan. Pasal 28 PERNIKAHAN ANTAR KARYAWAN 1. Ketentuan mengenai hak, kewjiban dan penempatan karyawan yang menikah dengan rekan sekerja dilingkungan PT. JAS Tbk. diatur di dalam Surat Keputusan Direksi. 2. Salah seorang dari karyawan sehubungan dengan Pasal 28, ayat 1 tersebut akan di PHK tanpa kesalahan. Ketentuan mengenai penggantian hak diatur sesuai UU No.13/2003, berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak sebesar 1 (satu) kali pasal 156 Ayat 2,3,dan 4.

24


Pasal 29 PELANGGARAN DAN SANKSI 1. Pelanggaran : Yang dimaksud dengan pelanggaran : 1.1. Tidak masuk kerja tanpa ijin dan tanpa keterangan. 1.2. Tidak mentaati waktu kerja yang telah ditetapkan, terlambat datang atau pulang sebelum waktunya. 1.3. Tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya. 1.4. Tidak menjalankan, menolak atau menghambat pekerjaan yang diberikan kepadanya, tanpa alasan yang dapat diterima oleh Perusahaan. 1.5. Menolak pemeriksaan kesehatan badan oleh dokter yang ditunjuk Perusahaan. 1.6. Bekerja / mengadakan ikatan kerja dengan Perusahaan lain atau instansi Pemerintah, tanpa persetujuan Direksi. 1.7. Menarik keuntungan dan menggunakan asset Perusahaan bagi diri sendiri, keluarga, anak, saudara, teman dan/atau golongan. 1.8. Karyawan yang terlambat datang 5x dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang jelas. 1.9. Menerima imbalan/ hadiah atas kegiatan yang menjadi tugas/ pekerjaannya. 1.10. Berucap, bersikap dan berbuat hal–hal yang mengakibatkan citra yang kurang baik bagi karyawan dan perusahaan. 1.11. Melakukan tindakan/ucapan yang tidak sesuai dengan sopan-santun. 1.12. Hal-hal lainnya yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur didalam peraturan perusahaan, norma hukum, sosial kemasyarakatan / agama dan etika bisnis. 2. Sanksi. Bagi karyawan yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam PKB ini dapat Diberikan sanksi kepadanya dan kepada atasan sampai dgn 2 tingkat diatasnya, kecuali dibuktikan lain oleh Personnel Committee Manajemen. Bentuk-bentuk sanksi adalah sebagai berikut : 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Teguran tertulis. Peringatan tertulis. Penundaan kenaikan tingkatan / pangkat atau jabatan. Penurunan tingkatan / pangkat atau jabatan. Skorsing. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pasal 30 PEMBERHENTIAN SEMENTARA (SKORSING)

1. Pemberhentian sementara (skorsing) dapat dikenakan kepada setiap karyawan yang melakukan pelanggaran berat terhadap tata-tertib kerja yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan dan Pelanggan. 25


2. Jangka waktu pemberhentian sementara (skorsing) paling lama 3 (tiga) bulan kecuali menunggu keputusan Peradilan. Selama keputusan belum diberikan maka pemberhentian sementara (skorsing) dapat diperpanjang paling lama adalah 3 (tiga) bulan. 3. Selama masa Pemberhentian Sementara (Skorsing), maka : 3.1. Karyawan yang bersangkutan tidak dibenarkan masuk kerja. 3.2. Upah dibayar sebesar 75% (tujuh puluh lima prosen) gaji. 3.3. Fasilitas - fasilitas yang diberikan kepada karyawan yang bersangkutan dicabut oleh Perusahaan. 4. Skorsing karyawan dilakukan dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 31 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) : 1.1. Pada dasarnya Perusahaan menghindari timbulnya pemutusan hubungan kerja, apabila tidak dapat dihindarkan maka pemutusan hubungan kerja dilakukan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Apabila jalan musyawarah tidak dapat ditempuh maka penyelesaiannya dilaksanakan melalui Peradilan Tenaga Kerja. 1.2. Karyawan yang diputuskan hubungan kerjanya dengan hormat oleh perusahaan, dimana pemutusan hubungan kerja tersebut bukan atas permohonan karyawan sendiri, kepadanya diberikan penggantian hak sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. 1.3. Ijin pemutusan hubungan kerja dari Depnakertrans RI tidak diperlukan dalam hal sebagai berikut. 1.3.1. Pemutusan hubungan kerja dalam masa percobaan. 1.3.2. Karyawan mengundurkan diri atas permohonannya sendiri. 1.3.3. Karyawan telah mencapai usia pensiun. 1.3.4. Berakhirnya masa kontrak. 1.3.5. Sakit berkepanjangan. 1.3.6. Meninggal dunia. 1.4. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan melalui Surat Keputusan Direksi. 2. Mengundurkan diri 2.1. Apabila karyawan bermaksud untuk memutuskan hubungan kerja dengan Perusahaan, diharuskan mengajukan permohonan tertulis minimal 1 (satu) bulan sebelumnya. 26


2.2. Apabila karyawan yang mengajukan permohonan pengunduran diri mempunyai kewajiban kepada Perusahaan maka karyawan tersebut wajib mengembalikan semua kewajibannya kepada perusahaan sesuai Ketentuan yang berlaku. 2.3. Dalam hal permohonan pengunduran diri disetujui oleh Direksi, perusahaan memberikan hakhak karyawan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku dan memberikan uang jasa sesuai dengan ketentuan perusahaan dengan perincian sebagai berikut ; 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6.

9 thn. < masa kerja < 12 thn = 2 bulan 12 thn. < masa kerja < 15 thn = 2,5 bulan. 15 thn. < masa kerja < 18 thn = 6 bulan. 18 thn. < masa kerja < 21 thn = 7 bulan. 21 thn. < masa kerja < 24 thn = 8 bulan. masa kerja > 24 thn= 10 bulan.

3. Pemutusan Hubungan Kerja dapat diberikan kepada karyawan yang melakukan kesalahan berat seperti : 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11.

Melakukan penipuan, pencurian dan penggelapan asset perusahaan atau milik teman sekerja atau milik pelanggan/mitra usaha. Memberikan keterangan palsu sehingga merugikan perusahaan dan mitra pelanggan/usaha. Mabuk, minum-minuman keras, memakai obat-obat yang dilarang oleh undang-undang. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian. Melakukan tindak kejahatan, mengintimidasi, menipu pengusaha atau teman sekerja dan memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan. Menganiaya, mengancam dan menghina terhadap pengusaha, pelanggan/mitra usaha serta rekan sekerja. Membujuk pengusaha atau rekan sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum atau kesusilaan yang berlaku. Dengan ceroboh atau sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya diri sendiri, rekan sekerja dan / atau asset perusahaan. Membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik perusahaan dan mitra kerja, kecuali untuk kepentingan negara. Melakukan kesalahan yang bobotnya sama setelah mendapat peringatan terakhir yang masih berlaku. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi.

4. Kompensasi untuk PHK karena kesalahan berat mengacu kepada Undang Undang yang berlaku. Pasal 32 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Penyelesaian perselisihan menjadi tugas bersama antara Perusahaan dan Serikat Pekerja JAS. 27


2. Apabila terjadi perselisihan antara karyawan dengan Perusahaan, SP JAS bertindak mewakili karyawan yang bersangkutan untuk mengadakan musyawarah. 3. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaiannya ditempuh dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 33 BANTUAN HUKUM 1. Untuk kepentingan Perusahaan, karyawan yang berstatus sebagai saksi / tersangka dalam suatu perkara yang ada kaitannya dengan Perusahaan maka yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum kepada perusahaan atau Lembaga Bantuan Hukum / Pengacara yang ditunjuk perusahaan. 2. Biaya bantuan hukum dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab Perusahaan apabila terbukti bahwa karyawan diputuskan tidak bersalah oleh instansi yang berwenang. 3. Setelah adanya keputusan pengadilan, Perusahaan dapat mengambil tindakan sebagai berikut : 3.1. Bila karyawan dinyatakan tidak bersalah oleh instansi yang berwenang maka karyawan tersebut wajib dipekerjakan kembali dengan hak upah penuh, terhitung mulai saat dihentikan pembayarannya. 3.2. Bila karyawan dinyatakan bersalah, karyawan tersebut dapat diputuskan hubungan kerjanya (PHK), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28


BAB VI PEMBERLAKUAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA Pasal 34 MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJA BERSAMA 1. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 April 2008 s/d. 31 Maret 2010. 2. Segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan isi Perjanjian Kerja Bersama ini dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya Perjanjian Kerja Bersama ini. 3. Setelah berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun, atau hingga terbitnya PKB yang baru. Pasal 35 PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA 1. Perubahan Perjanjian Kerja Bersama 1.1. Perubahan dan penambahan atau isi ketentuan yang tercantum atau belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, apabila dianggap perlu dapat dilaksanakan dengan jalan musyawarah untuk mufakat antara pihak Perusahaan dan SP JAS dan hasilnya didalam perubahan PKB (Amandemen). 1.2. Apabila pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang ekonomi/keuangan dan ketenagakerjaan maka segala hak Karyawan dapat ditinjau kembali dengan jalan musyawarah dan mufakat antara Perusahaan dan SP JAS. 1.3. Segala ketentuan yang menyangkut kewajiban Perusahaan terhadap Karyawan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, yang dinyatakan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama 2.1. SP JAS dan Perusahaan akan melakukan perundingan untuk menyusun Perjanjian Kerja Bersama yang baru, minimal 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. 2.2. Perjanjian Kerja Bersama dapat diperpanjang masa berlakunya atas dasar kesepakatan bersama.

29


Pasal 36 PUBLIKASI PERJANJIAN KERJA BERSAMA 1. Pihak Perusahaan dan setiap Karyawan wajib mengetahui dan mematuhi Perjanjian Kerja Bersama serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. 2. Sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama kepada karyawan menjadi wewenang dan tanggung jawab bersama. 3. Pelaksanaan teknis dari Perjanjian Kerja Bersama diatur dalam ketentuan pelaksanaan yang akan ditetapkan oleh Direksi. 4. Jika terdapat ketentuan-ketentuan didalam Perjanjian Kerja Bersama lebih rendah atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku, maka yang berlaku adalah Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan. Pasal 37 PENUTUP Perjanjian Kerja Bersama ini disetujui dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal Satu bulan April tahun 2008.

30


PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT JASA ANGKASA SEMESTA Tbk. PERIODE TAHUN 2008 / 2010 DITANDATANGANI DIHADAPAN DIREKTUR JENDRAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA Jakarta, 1 April 2008

Untuk dan Atas Nama Karyawan PT JAS,

Untuk dan Atas Nama PT JASA ANGKASA SEMESTA Tbk,

TUNAS SUBAGYO Ketua SP-JAS

BERNARDO P. REYES Chief Executive Officer

WYND RIZALDY Sekretaris

ICHSAN ADIWIJAYA Chief Corporate Affairs Officer

Menyaksikan : DIREKTUR JENDRAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

L. AGUS SUHARMANU

31


TIM PERUNDING PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT JASA ANGKASA SEMESTA Tbk. PERIODE TAHUN 2008 / 2010 WAKIL SERIKAT PEKERJA

WAKIL PERUSAHAAN

TUNAS SUBAGYO

JACOB C. RIRIMASSE

SYARIF BUDIMAN

BONARI

WASDI

DWI ARINTO

LEONARDUS WAKE

ZAINAL ASEP

ANWAR SANUSI

DARMONO

TOTO YUNANTO

NANDANG HENDRAWAN

DWI SUKMO (SUB)

ENDANG SUTISNA (DPS)

PT JASA ANGKASA SEMESTA Tbk. Notulen

ARIEF SUMAWIKARTA

32


REFERENSI PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT JASA ANGKASA SEMESTA Tbk. TAHUN 2008 - 2010 1.

Undang-undang RI No. 2 Tahun 2004, Tentang PPHI.

2.

Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan.

3.

Undang-undang RI No. 21 Tahun 2000, Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

4.

Undang-undang RI No. 11 Tahun 1992, Tentang Dana Pensiun

5.

Undang-undang RI No. 3 Tahun 1992, Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

6.

Undang-undang RI No. 7 Tahun 1984, Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

7.

Kepmen Nakertrans No. KEP 187/MEN/IX/2004, Tentang Iuran anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

8.

Kepmen Nakertrans No. KEP 102/MEN/VI/2004, Tentang Upah Lembur.

9.

Kepmen Nakertrans No. KEP 100/MEN/2004, Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

10.

Kepmen Nakertrans No KEP 51/MEN/2004, Tentang Cuti Panjang.

11.

Kepmen Nakertrans No. KEP 49/MEN/2004, Tentang Ketentuan struktur dan skala upah.

12.

Kepmen Nakertrans No. KEP 48/MEN/IV/2004, Tentang Pelaksanaan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama.

13.

Kepmen Nakertrans No. KEP.16/MEN/2001 tentang pencatatan Serikat Pekerja / Buruh

14.

Kepmen Keu No. KEP.116/KM.5/2006 Peraturan Dana Pensiun Cardig Group.

15.

Permen No.PER.04/MEN/1994, Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

16.

Permen No. 14 Tahun 1993, Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

17.

Permen No.02 Tahun 1993, Tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun.

18.

Peraturan – Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan Direksi yang berlaku yang terkait dengan isi Perjanjian Kerja Bersama ini. 33

BAB I PENDAHULUAN. Pasal 1

Recommend Documents