BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Dalam adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 6. Kepala Dinas adlah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksanaan teknis operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di lapangan. 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan. BAB II ORGANISASI Bagian Kesatu Urusan Pasal 2 (1) Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Dinas adalah Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Ketransmigrasian yang meliputi Sub Bidang : a. Sub Bidang Ketenagakerjaan; b. Sub Bidang Ketransmigrasian. (2) Sub Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-Sub Bidang : a. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan. b. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur. c. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. d. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. e. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. f. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. g. Pembinaan Ketenagakerjaan. (3) Sub Bidang Ketransmigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-Sub Bidang : a. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan. b. Pembinaan SDM Aparatur. c. Penyiapan Pemukiman dan Penetapan.
d. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi. Bagian Kedua Visi dan Misi Pasal 3 Visi Dinas adalah Terwujudna Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Produktif, Kompetitif dan Sejahtera. Pasal 4 Misi Dinas meliputi : a. Meningkatkan kualitas dan Produktifitas tenaga kerja dan masyarakat transmigras. b. Mendorong perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan penempatan tenaga kerja. c. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermatabat. d. Mewujudkan jaminan kepastian hukum dibidang ketenagakerjaan, menjadi institusi andalan dan menciptakan suasana yang nyaman dan produktif. e. Mengembangkan potensi sumber daya kawasan dan memfasilitasi perpindahan penduduk untuk memenuhi kenutuhan pengembangan permukiman transmigrasi yang berwawasan lingkungan. f. Mengembangkan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang sejahtera untuk mendukung pembangunan daerah.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 5 Susunan organisasi Dinas terdiri atas : a. Kepala Dinas. b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan Program. 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset. 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. c. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja membawahi : 1. Seksi Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas. 2. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja. 3. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah. d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan membawahi :
1. Seksi Orginasi dan Pendidikan Hubungan Industrial. 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan. 3. Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jamsostek. e. Bidang Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi membawahi : 1. Seksi Penyediaan dan Pengendalian Areal. 2. Seksi Pembinaan Pembangunan Sarana dan Prasarana. 3. Seksi Fasilitasi Penempatan Transmigrasi. f. Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi membawahi : 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi. 2. Seksi Pemberdayaan SDM dan Sosial Budaya. 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan. Bagian Keempat Eselonisasi Jabatan Struktural Pasal 6 Klonisasi jabatan struktural pada Dinas sebagai berikut : a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.a; b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a; c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a; d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a; e. Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Dinas Pasal 7 (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (2) Untuk menyelanggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
d. Pelaksanaan tugas lain di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang di berikan oleh gubernur. Bagian Kedua Sekretaris Pasal 8 (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan adminstrasi meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan Umum di lingkungan Dinas. (2) Untuk menyelanggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan program; b. Pengelolaan urusan keuangan dan asset; c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga; dan d. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan. Pasal 9 (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan laporan. (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Program meliputi : a. Mengelola Sub Bagian Perencanaan Program; b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana program dan laporan; c. Mengumpulkan bahan dan data usulan rencana program dan bahan/data penyusunan laporan; d. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan penyusunan laporan; e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program dan laporan; f. Melakukan penyusunan rencana program kerja dan laporan; g. Menyiapkal usul penetapan rencana program kerja tahunan. h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan laporan; i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program; dan j. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Dinas. Pasal 10 (1) Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan adminstrasi keuangan dan asset. (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset meliputi; a. Mengelola adminstrasi Sub Bagian keuangan dan asset; b. Menghimpun perturan perundang-undangan, pedoamn, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset;
c. d. e. f. g. h. i. j.
menghimpun bahan dan data usul rencana keuangan dan asset; Menyiapkan bahan pembinaan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset; Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset; Melakukan pengurusan pembendarahaan, serta vertifikasi dan adminstrasi pengelolaan keuangan dan asset; Mengelola data usaha keuangan dan asset penyiapan pembayaran gaji pegawai; Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset; Melakukan evaluasi tehadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset; dan Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset dan Dinas. Pasal 11
(1) (2)
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi : a. Mengelola adminstrasi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; b. Menghimpun perturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petukjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga; c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Suami/Istri (Karsu/Karsi); d. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian; e. Meyiapkan bahan dan mengelola surat masuk dan keluar; f. Mengelola arsip dan dokumentasi serta menata ruang rapat pertemuan; g. Menyelanggarakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor; h. Mengatur penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara , rapat-rapat pertemuan; i. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum; j. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian Umum dan Dinas. Bagian Ketiga Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempata Tenaga Kerja Pasal 12
(1) Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelanggaraan pemerintahan di bidang Pembinaan
Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pelatihan dan penempatan tenaga kerja; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pelatihan dan penempatan tenaga kerja; c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pembinaan pelatihan dan penempatan tenaga kerja; dan d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaran tugas dibidang pembinaan pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Pasal 13 (1) Seksi Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pelatihan tenaga kerja dan produktivitas. (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas meliputi : a. Mengelola adminstrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas; b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja dan Produkti c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas; d. Menyiapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan unit kerja terkait; e. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala provinsi; f. Melaksanakan pelatihan diseminasi program untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi; g. Melaksanakan pembinaan dalam rangka pengukuran produktivitas; h. Melaksanakan program peningkatan produktivitas di wilayah provinsi; i. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan pelatihan produktivitas tenga kerja; j. Melakukan pengawasan pelaksanaan perizinan/pendaftaran lembaga pelatiha kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri; k. Melakukan pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditas lembaga pelatihan kerja skala provinsi; dan l. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi pembinaan pelatihan tenaga kerja dan produktivitas. Pasal 14 (1)
(2)
Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiata di bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja. Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja
meliputi: a. Mengelola adminstrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja; b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoaman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (dalam dan luar negeri) dan Perluasan Kerja; c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan PenempatanTenaga Kerja dan Perluasan Kerja; d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan PenempatanTenaga Kerja dan Perluasan Kerja dengan unit kerja terkait; e. Melakukan fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala provinsi; f. Menerbitkan SPP AKAD skala provinsi; g. Menerbitkan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandukan perubahan jabatan, jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi; h. Menerbitkan Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA) perpanjangan untuk Tenag Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi; i. Melakukan pembinaan dan penerapa teknologi tepat guna skala provinsi; j. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala provinsi; k. Memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateran penempatan TKI yang pelaksanaanya di wilayah provinsi; l. Menyiapkan rumusan standar, pedoman, norma, kritera dan prosedur kelembagaan penempatan dan perlindungan TKI; dan m. Menyiapkan bahan dan data, menyusun menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.
Pasal 15 (1) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah meliputi : menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan di bidang Informasi Pasar Kerja dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah. (2) Uraian tugas Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah meliputi: a. Mengelola adminstrasi dan meyusun program kerja Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah; b. Menghimpun peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Informasi Pasar Kerja dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah; c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Informasi Pasar Kerja dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah; d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Informasi Pasar Kerja dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah dengan unit kerja terkait; e. Menyusun sistem penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah provinsi; f. Memberikan pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala provinsi;
g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pendataan tenaga kerja tingkat provinsi; h. Menerbitkan dan mengendalikan izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala provinsi; i. Menerbitkan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang melakukan kegiatan skala provinsi; j. Memberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelanggaraan pameran bursa kerja/job fairskala provinsi; k. Menerbitkan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar negeri, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroprasi lebih dari 1 (satu) kabupaten dalam 1 (satu) provinsi; l. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan lembaga sukarela skala provinsi; m. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) skala provinsi;dan n. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.
Bagian Keempat Bidang Pembinaan Hubungan Indusrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Pasal 16 (1) Bidang Pembinaan Hunbungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan menpunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelanggaraan peemerintah di bidang Pembinaan Hunbunga Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. (2) untuk menyelanggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Hunbungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja; c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan kebijakan di bidang pembinaan hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja; dan d. penyiapan bahan evaluasi penyelanggaraan tugas di bidang pembinaan hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja. Pasal 17 (1) Seksi Organisasi dan Pendidikan Hubungan Industrial mempunyai tugas menyiapkan bahanperumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Organisasi dan Pendidikan Industrial (2) Uraian tugas Seksi Organisasi dan Pendidikan Hubungan Industrial meliputi :
a. Mengelola adminstrasi dan menyusun program kerja Seksi Organisasi dan Pendidikan Hubungan Industrial; b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Organisasi dan Pendidikan Hubungan Industrial; c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Organisasi dan Pendidikan Hubungan Kerja; d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Organisasi dan Pendidikan Hubungan Industrial dengan unit kerja terkait; e. Melakukan pencegahan dan menyelesaikan perselisian hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan skala provinsi; f. Melaksanakan pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisian diluar pengadilan skala provinsi; g. Meryusun formasi, pendaftaran dan seksi calon mediator, arbiter dan konsiliator di wilayah provinsi; h. Melakukan pendaftaran dan seleksi calon hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial yang wilayahnya meliputi provinsi; i. Melakukan pembinaan pelaksanaan sistem kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala provinsi j. Melakukan koordinasi pelaksanaan verifikasi keanggotaan SP/SB skala provinsi; k. Melaksanakan koordinasi hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi dan melaporkannya kepada pemerintah; l. Menetapkan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja / buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil verifikasi; m. Melaksanakan koordinasi pembentukkan pemberdayaan LKS Tripartit di kabupaten/kota; dan n. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas SeksiOrganisasi dan Pendidikan Hubungan Industrial. Pasal 18
(1) Seksi Pengawasan Keteranagakerjaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan (2) Uraian tugas Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Meliputi: a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan; c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan; d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan unit kerja terkait; e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi;
f. Melaksanakan pemeriksaan / pengujian terhadap perusahaan dan objek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi; g. Menerbitkan rekomendasi (izin) terhadap objek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi h. Melakukan penanganan kasus/penyelidikan terhadap pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala provinsi; i. Melaksanakan penerapan SMK3 skala provinsi; j. Melaksanakan koordinasi dan audit SMK3 skala provinsi; k. Memberdayakan fungsi dan kergiatan personil dan kele,bagaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi; l. Memfasilitasi penyelanggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi; m. Mengusulkan administrasi untuk penerbitan kartu legitimasi dan kartu Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bagi pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah; n. Melaksanakan pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan lintas kabupaten / kota; o. Melaksanakan pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja lintas kabupaten; p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengawasan pelaksanaan pengerahan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia – Dalam Negeri (TKI-DN) yaitu A (AKAD, AKAL dan AKSUS); q. Mengawasi pelaksanaan TKI-LN; r. Mengawasi pelaksanaan norma pelatihan tenaga kerja; s. Mengawasi pelaksanaan norma keselamatan kerja skala provinsi; dan t. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
Pasal 19 (1) Seksi Syarak Kerja, Pengupahan dan jamsostek mempunyai tugas menyiapkan bahan peumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang syarat Kerja, Pengupahan dan Jamsostek. (2) uraraian tugas seksi syarat kerja, pengupahan dan jamsostek meliputi: a. mengelolah administarasi dan menyusun program kerja seksi syarat kerja , pengupahan dan jamsostek ; b. menghimpun peraturan perundang –undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan syarat kerja, pengupahan dan jamsostek; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan syarat kerja, pengupahan dan jamsostek; d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan syarat kerja, pengupahan dan jamsostek dengan unit kerja terkait; e. memfasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) kabupaten / kota dalam satu provinsi; f. melakukan pendaftaran perjanjian kerja bersama , perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/ guru
g. h. i. j. k. l.
yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten / kota dalam satu provinsi; melaksanakan pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten / kota dalam satu provinsi; melaksanakan bimbingan aplikasi pengupahan lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi; menyusun dan menetapkan Upah Minimum Provinsi, kabupaten / kota, dan melaporkan kepada menteri ketenagakerjaan; melaksanakan koordinasi pembinaan jamsostek dan kepesertaan jamsostek skala provinsi; melaksanakan koordinasi pembinaan penyelanggaraan fasilitasi dan kesejahteraan tenaga kerja skala provinsi; dan menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jamsostek;
Bagian kelima Bidang pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan transmigrasi Pasal 20 (1) Bidang pembinaan penyiapan pemukiman dan penempatan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembinaan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pembinaan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi mempunyai fungsi: a.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pemukiman dan penempatan transmigran;
b.
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemukiman dan penempatan transmigran;
c.
Penyiapan bahan pembinaan/ bimbingan teknis di bidang pembinaan pemukiman dan penempatan trasmigran; dan
d.
Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaran tugas di bidang pembinaan pemukiman penempatan trasmigran. Pasal 21
(1) Seksi penyediaan dan pengendalian Areal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang penyediaan dan pengendalian Areal (2) Uraian tugas seksi penyediaan dan pengendalian Areal meliputi : a. Mengelolah administrasi, menyusun program kerja seksi penyediaan dan pengendalian Areal; b.
Menghimpun peraturan perundang –undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengendalian Area;
c.
Meyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengendalian Areal;
d.
Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan sikronisasi pelaksanan kegiatan penyediaan dan pengendalian Areal dengan unit kerja terkait;
e.
Melakukan pengusulan rencana lokasi pembangunan wilayah pengembangan transmigrasi ( WPT) atau lokasi pemukiman transmigrasi ( LPT ) skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah kabupaten/ kota;
f.
Melaksanakan koordinasi penyediaan lahan untuk pembangunan WPT atau LPT skala provinsi;
g.
Melaksanakan koordinasi dan sikronisasi kaitan dengan bantuan teknik kabupaten/ kota guna penyiapan pelaksanaan ; dan
h.
Menyiapkan bahan dan data meyusun dan menyampaikan laporan pelakasanaan tugas seksi penyediaan dan pengendalian Areal.
lintas
Pasal 22 (1) Seksi pembinaan pembangunan sarana dan prasarana mempunyai tugas menyiapakan bahan perumusan kebijak pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan pembangunan sarana dan prasarana. (2) Uraian tugas seksi pembinaan pembangunan sarana dan prasarana meliputi : a.
Mengelola administrasi dan menyusun pembangunan sarana dan prasarana ;
b.
Menghimpura peraturan perundang-undangan ,pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana
c.
Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan sarana dan prasana;
d.
Menyipkan bahan dan melalkukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana dengan unit kerja terkait;
e.
Melaksanakan pengusulan rancangan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala provinsi;
f.
Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan WPT atau LPT skala provinsi;
g.
Melaksanakan koordinasi pelayana siap terima penempatan transmigran skala provinsi; dan
h.
Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi pembinaan pembangunan sarana dan prasana. Pasal 23
program
kerja
seksi
pembinaan
(1) Seksi fasilitasi penempatan transmigrasi mempunyai tugas mnyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi penempatan transmigrasi. (2) Uraian tugas seksi fasilitasi penempatan transmigrasi meliputi: a. Mengelola atministrasi, menyusun perogram kerja seksi fasilitasi penempatan transmigrasi; b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan,dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan fasilitasi penempatan Transmigrasi; c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penempatan transmigrasi; d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi penempatan transmigrasi dengan unit kerja terkait; e. Mengusulkan rencana pengerahan,perpindahan dan penempatan transmigrasi skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah kabupaten/kota; f. Melaksanakan KIE ketransmigrasi skala provinsi; g. Melakukan mediasi kerjasana antar daerah dalam perpindahan dan penempatan serta peletihan transmigrasi skala provinsi; h. Melaksanakan koordinasi penyiapan calon transmigrasi skala provinsi; i. Melaksanakan koordinasi peningkatan keterampilan dan keahlian calon transmigran skala provinsi; j. Melaksanakan koordinasi pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran skala provinsi; k. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Penempatan Transmigrasi. Bagian keenam Bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Pasal 24 (1) Bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakuan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah di bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan masyarakat dan
kawasan transmigrasi; b. Penyiapan bahan pelaksanaan di bidang pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi; c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengembangan masyarakat dan kawasan trasmigrasi; dan d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang masyarakat dan kawasan dan transmigrasi; Pasal 25 (1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengembangan Usaha Ekonomi. (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi meliputi: a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi; b. Menghimpun Peraturan Perundanng-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi; c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi; d. Menyiapkan bahan dan melakukan PengembanganUsaha Ekonomi;
koordinasi
pelaksanaan
kegiatan
e. Menyiapakan bahan dan naskah kerjasama pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi; f. Menyediakan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala provinsi; g. Melaksanakan mediasi dan koordinasi pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala provinsi; h. Melakukan koordinasi penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan masyarakat kawasan bidang usaha ekonomi; i. Melakukan sinkronisasi dan pengusulan rencana pelayanan dan pengembangan masyarakat UPT / kawasan transmigrasi skala provinsi; j. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyajian data dan informasi tentang perkembangan WPT atau LPT skala provinsi; k. Melaksanakan koordinasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT skala provinsi;
l. Melakanakan penilaian transmigrasi teladan; dan m. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan meyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi. Pasal 26 (1) Seksi Pemberdayaan SDM dan Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan SDM dan Sosial Budaya. (2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan SDM dan Sosial Budaya meliputi : a. Mengelola administrasi dan penyusun program kerja Seksi pemberdayaan SDM dan Sosoial Budaya; b. Menghimpun Peraturan Perundang- undangan, pedoman , dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan SDM dan Sosial Budaya; c. Menyiapkan bahan pelayanan pembinaan kegiatan pemberdayaan SDM dan Sosial Budaya; d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan SDM dan Sosial Budaya dengan unit kerja terkait; e. Menyiapkan bahan pelayanan peningkatan kapasitas SDM di WPT atau LPT skala provinsi; f. Menyiapkan dan merumuskan bahan pelayanan percepatan proses adaptasi dan integrasi masyarakat di WPT dan lokasi UPT; g. Menyiapkan dan merumuskan tenaga pendamping dalam rangka pengembangan SDM Sosial Budaya di kawasan WPT dan LPT; h. Melaksanakan koordinasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala provinsi; i. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan bidang sosial budaya; j. Melaksanakan penilaian UPT dan KUPT teladan; k. Melaksankan penilaian pengembangan UPT; dan l. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan SDM dan Sosial Budaya. Pasal 27 (1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan. (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan meliputi: a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan; b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan,pedoman,dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan; c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan dengan unit kerja terkait; e. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan pengembangan imfrastruktur WPT atau LPT skala provinsi; f. Mengusulkan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan Khususnya dalam skala provinsi; g. Melaksanakan pengendalian dan supervisi pelaksanaan rehabilitas pengembangan sarana dan prasarana skala provinsi;dan h. Menyiapkan bahan dan data,menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan.
Bagian Ketujuh UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 28 (1) Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional. (2) Uraian tugas, fungsi dan tata kerja UPTD diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri. BAB IV TATA KERJA Pasal 29 (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang menjadi tugas dan fungsi Dinas disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM).
(2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain yang luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masin-masing. (4) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan negara. (5) Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi : a. Asas kepastian hukum; b. Asas tertib penyelenggaraan negara; c. Asas kepentingan umum; d. Asas keterbukaan; e. Asas proporsionalitas; f. Asas profesionalitas; dan g. Asas akuntabilitas (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk, bagi pelaksanaan tugas bawahanya dan apabila terjadi penyimpangan agar meliputi langkah-langkah yang di perlukan sesuai peraturan perundang-undangan (7) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing- masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (8) Setiap laporan di terima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan pentujuk kepada bawahan. (9) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing- masing wajib mengadakan rapat berkala. (10) Dalam hal pimpinan ssatuan organisasi di lingkungan dinas berhalangan maka tugas –tugas pimpinan satuan organisasi dilakukan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 30 (1) Untuk menyelanggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi dinas
diangkat sejumlah PNS sesuai dengan formasi dan syarat jabatan. (2) Ketentuan mengenai formasi dan syarat jabatan struktural dan fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur berdasarkan hasil aanalisis jabatan dan analisis beban kerja. (3) Pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan dan syarat jabatan. (4) Mutasi jabatan dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan dalam jabatan yang berkenaan berdasarkan pola karir PNS. (5) Ketentuan mengenai pola karir PNS di lingkungan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan hasil analisis jabatan. BAB VI KEUANGAN Pasal 31 (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi dinas,dialokasikan sejumlah anggaran yg bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PNS yang di serahi tugas,wewenang,dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan. (3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur, atas usul kepada dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.
BAB VII PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET Pasal 32 (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi dinas,masing-masing unit organisasi dan PNS,dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang meliputi alat,perkakas dan perlengkapan kerja (APPK). (2) Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan hasil analisis jabatan. (3) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Mutasi jabatan PNS tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor. (5) Setiap PNS wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam penguasaannya. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 34 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
