BAB I PENDAHULUAN. Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Boyolali

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Surakarta atau Solo merupakan kota yang secara wilayah dapat dikatakan sebagai kota kecil1 di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten

Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Boyolali. Jumlah penduduk Kota Surakarta berjumlah 130.277 kepala Keluarga atau lebih dari

460.197 jiwa2 yang tersebar dalam 5 Kecamatan3, 51 Kelurahan, 650 Rukun warga dan, 2700 Rukun Tetangga.4 Kota Surakarta merupakan kota yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Jawa

Tengah dengan tingkat kepadatan

13.636,16/km² (35.317,5/mil² ).5 Wilayah Kota Surakarta dilihat secara geografis, maupun sosial budaya di kategorisasikan dalam 5 kelompok yaitu : 1) Wilayah jantung kota; 2) Wilayah pemukiman lama; 3) Wilayah bantaran kali; 4) Wilayah berkembang; dan 5) Wilayah campuran.6 Kategorisasi ini dan tingkat kepadatan penduduknya, maka pengembangan dan pembangunan di Kota Surakarta hanya bisa

1 Menurut http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta luas wilayah solo adalah 4.403 km², data Wikipedia sampai dengan tahun 2010, diakses pada tanggal 30 Juli 2011. 2 Lihat http://solokotakita.org data tahun 2010, diakses pada tanggal 2 Agustus 2011. 3 5 Kecamatan di Surakarta adalah Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Pasar Kliwon. 4 Op cit http://solokotakita.org Januari 2011 5 Lihat harian Jawa Pos tanggal 1 Juni 2010. 6 Lihat Mengenal Sistem Perkotaan: Sebuah Pengantar Tentang Kota Solo. Booklet yang disusun oleh Yayasan Solo Kota Kita dalam Solo Citywide Mapping Project, Solo 2010. Hal 3.

1


dilakukan pada wilayah tertentu saja, atau dalam kata lain tidak mungkin dilakukan di wilayah pemukiman lama, jantung kota dan wilayah pinggir kali. Berdasarkan Perda nomor 10 Tahun 2001, tanggal 13 Desember 20017, Visi Kota Surakarta adalah: “Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada potensi Perdagangan, Jasa , Pendidikan, Pariwisata dan Olah Raga”.

“Sedangkan misinya adalah: - Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam semua bidang pembangunan , serta perekatan kehidupan bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada nilai-nilai “Sala Kota Budaya”. - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pengusahaan dan pendaya gunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, guna

mewujudkan inovasi dan integrasi masyarakat madani yang berlandaskan keTuhanan Yang Maha Esa. - Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi Daerah, sebagai pemacu tumbuhan dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi, serta mendaya

gunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan yang akrap lingkungan. - Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan

demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya para penyelenggara pemerintahan” Dilihat dari visi dan misi, dan dikaitkan dengan kondisi obyektif Surakarta, maka dapat dilihat, fokus utama pembangunan Surakarta terletak pada pembangunan 7

Lihat http://www.surakarta.go.id/id/news/visi.misi.kota.surakarta.html . tanggal 2 Agustus 2011

2


ekonomi sosial dan budaya, sehingga dibutuhkan sebuah perencanaan pembangunan dengan dasar pemberdayaan masyarakat yang menitik-beratkan pada proses-proses partisipatif. Surakarta sebagai wilayah yang memiliki otonomi sebagaimana diatur oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang akan dilaksanakan di daerahnya.

Berbeda dengan Undang-undang Otonomi Daerah pada masa sebelumnya, kekuasaan Negara seperti misalnya dalam Undang-undang nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Daerah Pasal 5 ayat (2): “Kepala daerah melaksanakan politik Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

menurut hierarchi yang ada”. Karena Kepala Daerah tingkat I dipilih oleh Presiden dan Kepala Daerah tingkat II dipilih oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana

ketentuan Pasal (11) Undang-undang nomor 18 tahun 1965. Kewenangan daerah dalam Undang-undang nomor 18 tahun 1965 hanya sebatas mengelola urusan-urusan rumah tangga, itupun tidak semuanya, karena Pemerintah yang tingkatannya lebih atas diperkenankan untuk melakukan intervensi.8 Ketentuan tersebut masih berlaku pada Undang – undang penggantinya yaitu Undang – undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Daerah, hanya saja sudah ada asas Desentralisasi yang merupakan pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke

Pemerintah Daerah, dan Kepala Daerah bukan lagi diangkat oleh Presiden melainkan

Lihat Bab IV Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah Bagian I Pasal 39 – 43 Undangundang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

8

3


oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah juga bisa membuat Peraturan Daerah, namun yang menjadikan Asas Desentralisasi ini dalam Undang-undang ini masih terkesan sentralistik adalah adanya ketentuan Pengawasan dari Menteri Dalam Negeri, dan bahkan Menteri Dalam Negeri dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu menurut pandangan Menteri Dalam Negeri.9 Lahirnya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undangundang Nomor 32 Tahun 2004, pola pemerintahan mulai bergeser dimana daerah memiliki kewenangan mutlak atas wilayahnya. Pergeseran pola pemerintahan ini membuat kesempatan terhadap akses pembangunan mulai terbuka, dimana Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dan secara otomatis Kepala Daerah harus

bertanggung jawab kepada rakyat. Tujuan Otonomi Daerah adalah percepatan tercapainya masyarakat adil dan makmur melalui proses pembangunan yang partisipatif. Surakarta sejak tahun 2001 telah melaksanakan proses partisipasi melalui Muyawarah Kelurahan, Kecamatan dan Kota Membangun atau biasa disebut dengan Muskel,Cam & Kotbang, program ini akhirnya diadopsi oleh Pusat dan dilaksanakan secara nasional pada tahun 2004 yang kemudian berubah nama menjadi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) melalui Surat Edaran Bersama Menteri perencanaan Pembangunan – Bappenas dan Menteri Dalam Negeri N0. 1354/M.PPN/03/2004 perihal Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah.

9

Lihat Paragrap 3 Pengawasan Umum Pasal 71 Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok –

pokok Pemerintahan Daerah.

4


Sebagaimana yang tersurat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia ke-4 “…Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia …” yang kemudian dipertegas dalam konsideran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah “pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” Otonomi Daerah ini dimaksudkan untuk memperbaiki sistem pemerintahan menjadi lebih manusiawi dan partisipatif. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial

diharapkan bisa didapatkan dalam proses pembangunan yang terus bergulir. Proses pembangunan yang mulai berubah pasca otonomi daerah dimana

proses pembangunan sedang diupayakan untuk dari bawah ke atas (Bottom-Up) bukan dari atas ke bawah (Top-Down) sehingga musrenbang menjadi sebuah kesempatan untuk masyarakat umum bisa terlibat dalam pembangunan.

5


Namun demikian, gairah untuk mengikuti proses musrenbang mengalami pasang-surut, dimana

terjadi penurunan secara

kualitas maupun kuantitas

musrenbang. Demikian juga di Surakarta, yang dimana Surakarta sebagai pioneer

dalam pelaksanaan musrenbang juga mengalami penurunan. Sekarang memasuki tahun ke 9, diperlukan sebuah perbaikan secara proses maupun partisipasi masyarakatnya. Walikota Surakarta menerbitkan sebuah kebijakan yaitu Peraturan

Walikota (Perwali) No 27-A Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Mengingat pentingnya proses partisipasi dalam proses pembangunan, maka musrenbang akan menjadi sebuah “ritual” yang harus selalu dilaksanakan, sehingga

peneliti ingin melihat seberapa jauh musrenbang bisa berpengaruh terhadap proses pembangunan maka peneliti ingin mengajukan penelitian dengan judul “Musrenbang

Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah (Study Kasus pada Proses Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel di Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta) 2.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang musrenbang tersebut, perlu adanya upaya untuk melihat apakah musrenbang bisa menjadi sarana percepatan tercapainya masyarakat yang adil

dan makmur? 6


3. Pembatasan Masalah Penelitian ini hanya akan membahas proses musrenbang yang petunjuk teknisnya di atur dalam Peraturan Walikota Surakarta No 27-A Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat

Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota dapat diimplementasikan dalam sebuah proses penyusunan perencanaan pembangunan atau yang sering disebut

sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga kebijakan tersebut dapat menjadi indikator penilaian bahwa proses pelaksanaan musrenbang sesuai dengan aturan. Setelah dapat dinilai tingkat kesadaran hukum melalui pelaksanaan aturan tersebut, sehingga bisa dibandingkan dengan kualitas musrenbang yang dinilai dari proses dan dinamikannya, serta kuantitas musrenbang yang dinilai dari angka kehadiran dan keterwakilan kepentingan dari setiap kelompok yang ada di masyarakat Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Karena hanya untuk melihat proses, maka penelitian ini tidak akan membahas pengaruh dari proses tersebut dalam kebijakan yang dikeluarkan yang termanifestasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), artinya penelitian ini hanya sampai pada terbentuknya draft usulan program perencanaan pembangunan yang

disusun dengan tahapan yang digambarkan dalam Peraturan Walikota Surakarta No 27-A Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan,

7


Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. 4. Tinjauan Pustaka Partisipasi adalah salah satu elemen penting dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, artinya untuk menilai sebuah pemerintahan itu dijalankan dengan baik maka proses partisipasi itu harus dipenuhi ketika pemerintahan merumuskan sebuah kebijakan.10 Satu-satunya forum partisipasi yang secara legal

dan memiliki dasar hukum yang spesifik (lex specialis) adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah.11 Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan yang mengatur tentang musrenbang ini masih bersifat

top-down dimana perencanaan Kelurahan (di istilahkan Renstrakel), harus didasarkan pada RPJMD, dan RPJMD merupakan turunan dari RPJM Nasional, sehingga

ketentuan yang masih bersifat top-down ini bisa bertemu dengan sistem buttom up

Lihat Ni Made Ari Yuliartini dan Anak Agung Sri Utari, Partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Publikasi Jurnal Kertha Partika Vol. 33 no 1, Januari 2008. Hal 3. Dalam tulisannya tersebut Ni Made Ari Yuliartini dan Anak Agung Sri Utari menggunakan makna partisipasi dari UNDP yaitu proses keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. 11 Lihat dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. 10

8


yang terselenggara melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut. Musrenbang sebagai satu-satunya mekanisme partisipasi, merupakan sebuah manifestasi dari upaya pemenuhan hak partisipasi warga negara oleh Negara dalam perencanaan pembangunan, dimana “pembangunan nasional merupakan upaya yang

dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara”.12 Sedangkan tujuan Negara adalah sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang – undang Dasar 1945 yaitu menciptakan kesejahteraan umum.

Terciptanya kesejahteraan umum merupakan amanat konstitusi yang kemudian menjadi dasar munculnya Hak Warga Negara yang harus dipenuhi oleh negara sebagai hak dasar dalam prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang upaya

pemenuhannya bersifat mutlak (non-derogable right). Prinsip-prisnsip dasar partisipasi seperti keterlibatan penuh (perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan), dengan kesadaran, untuk perubahan diri sendiri13 tidak bisa terpenuhi secara utuh dalam proses musrenbang yang dijalankan selama ini. Sehingga terjadi pembiasan makna yang secara massif, sehingga dalam prosesnya

hingga tahun 2010, kondisi nyata yang muncul adalah partisipasi masyarakat sudah terpenuhi ketika ada perwakilan masyarakat yang hadir dalam pembahasan kebijakan. Sehingga diperlukan sebuah upaya untuk mengembalikan nilai partisipasi yang

12

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Pasal 1 angka

2 LihatBritha Mikkelsen, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1999. Hal 64.

13

9


sesungguhnya dan menjadikan sebuah kebijakan yang bersifat Bottom-up melalui Musrenbang. Musrenbang merupakan proses bertahap yang dimulai dari RT (Rukun Tetangga), kemudian RW (Rukun Warga)14, diteruskan ke Kelurahan, dari kelurahan di bahas di Kecamatan dan kemudian di Kota. Melihat tahapannya, maka peran penting pelaksanaan musrenbang dalam menentukan skala prioritas pembangunan berada di tingkat RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga). RT (Rukun Tetangga) merupakan satuan terkecil struktur pemerintahan, dimana dalam setiap RT (Rukun Tetangga) berisi kumpulan dari beberapa keluarga dengan satuan penyebutan KK (Kepala Keluarga)15 dan dipimpin oleh Ketua RT (Rukun Tetangga). Dengan wilayah administratif yang relatif kecil, maka dapat diasumsikan bahwa Ketua RT (Rukun Tetangga) paham betul terhadap kondisi wilayahnya, sehingga dalam perumusan masalah untuk menentukan daftar skala prioritas (DSP) pembangunan sangat bertumpu pada pengamatan dan penguasaan Ketua RT (Rukun Tetangga).

Proses

musrenbang

ini

idealnya

adalah

untuk

mengintegrasikan

serta

mensingkronkan daftar skala prioritas (DSP) pembangunan agar tidak terjadi sebuah perencanaan pembangunan yang komprehensif dan tepat sasaran. 5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap Kota terdiri dari beberapa Kecamatan, Kecamatan terdiri dari beberapa Kelurahan, Kelurahan terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW), dan Rukun Warga (RW) terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT). 15 KK (Kepala Keluarga) adalah satuan kelompok yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak-anaknya. 14

10


Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah untuk mempelajari sejauh mana musrenbang mampu untuk pijakan sistem perencanaan pembangunan dengan sistem dari bawah ke atas (Buttom-Up) yang dilalui melalui proses partisipasi masyarakat. Selain itu juga untuk melihat peran dari kebijakan lokal Peraturan Walikota Surakarta

No 27-A Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota mampu dipahami dan diterapkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah berkontribusi dari sisi ilmu pengetahuan tentang sebuah proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 6. Hipotesis

Pembangunan adalah sarana untuk memenuhi hak warga negara untuk mencapai kesejahteraan, yang dimaksud dengan kesejahteraan dalam kerangka

pembangunan nasional adalah segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh negara untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia16. Kebutuhan manusia yang dimaksudkan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang 16 Lihat Makalah Edi Suharto, PhD. Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos. Makalah dalam Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia”. Yang diselenggarakan oleh Institute Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa, Jakarta. Wisma MM UGM Yogyakarta 25 Juli 2006.

11


meliputi Pendidikan, Kesehatan, tempat tinggal, dan pendapatan.17 Kebutuhan dasar tersebut harus mampu dipenuhi melalui proses pembangunan yang perencanaannya dilakukan melalui mekanisme musrenbang. Penelitian ini lebih menekankan kepada kewajiban negara terhadap untuk memenuhi hak warga negara dalam proses pembangunan. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, ruang partisipasi telah disediakan oleh hukum di Indonesia. Sehingga dalam perumusan masalah diatas mengungkapkan tentang penilaian terhadap proses partisipasi, karena proses partisipasi ini sudah ada

dan sudah terselenggara beberapa kali. Proses partisipasi masyarakat yang berjalan melalui musrenbang ini dapat dikatakan sebagai ritual tahunan, sehingga perencanaan pembangunan yang

dihasilkan terkesan monoton atau hanya sekedar menjiplak (copy + paste) dari yang dihasilkan sebelumnya. Sehingga perlu adanya sebuah evaluasi mendalam dan menilai seberapa jauh ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang ada

dalam kebijakan lokal berupa Peraturan Walikota tersebut dijalankan dengan benar untuk menciptakan sebuah proses perencanaan dan hasil perencanaan yang mampu

memenuhi hak masyarakat. 7. Metodologi

17

Edi Suharto, Op cit

12


Dasar pemikiran awal dalam menentukan metodologi ini adalah penempatan masyarakat sebagai sumber pengetahuan yang siap pakai18. Dengan demikian proses penelitian ini akan bertumpu ilmu hukum yang dikonsepkan secara sosiologis untuk mempelajari tentang

masyarakat dengan metode

penelitian non-doktrinal19

nomologis-induktif. Silogisme induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang kongkrit. a. Metode Pendekatan Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah proses pencarian data untuk memahami persoalan sosial yang didasari pada

penelitian yang menyeluruh (holistic), di bentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari suatu yang alamiah20. Namun, dalam penelitian ini penulis ingin mempertajam pendekatan kualitatif ini dengan menggunakan metode verstehen yang diperkenalkan oleh max webber untuk mendalami atau memahami sebuah permasalahan. Metode verstehen adalah sebuah metode pendekatan yang menggunakan subyektifitas untuk memahami makna yang Soetandyo Wignjosoebroto dalam tulisannya Mengkaji dan Meneliti Hukum dalam Konsepnya Sebagai Realitas, yang dipublikasikan dalam blog http://soetandyo.wordpress.com/ tanggal 19 Agustus 2010. membedakan sumber pengetahuan menjadi dua macam yaitu yaitu sumber penyedia pengetahuan yang siap pakai dan sumber yang cuma menyediakan materi-materi mentah (data), yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu, sebelum bisa menghasilkan pengetahuan yang bisa dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan. 19 Ibid. Hukum tidak lagi dikonsepkan secara filosofi-moral sebagai norma ius constituendum atau law as what ought to be, dan tidak pula secara positivistis sebagai norma ius constitutum atau law as what it is the books, melainkan secara empiris yang teramati di alam pengalaman. Hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah, dan bekerja – dengan hasil yang mungkin saja efektif akan tetapi mungkin pula tidak – untuk memola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat 20 Raymond Tambunan, P.Si. M.Sos. Kualitatif. Tulisan di Rumah Belajar Psikologi http://rumahbelajarpsikologi.com/ diakses tanggal 30 Juli 2011. 18

13


mendasari dan mengitari peristiwa sosial dan sejarah.21 Karena untuk memahami sebuah proses kegiatan dan menilai kualitas dari sebuah kegiatan tidak mungkin hanya bisa menggunakan pendekatan kualitatif murni yang hanya mengandalkan pengamatan serta wawancara mendalam, melainkan harus terlibat secara subyektif dan turut berinteraksi dalam proses tersebut. Oleh karena itu peneliti akan menerapkan pendekatan verstehen dalam melakukan penelitian ini. b. Jenis Data Data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan diatas

adalah: 1. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber aslinya melalui narasumber yang tepat.22 2. Data

Sekunder

adalah

data

yang

sudah

ada

dan

tinggal

mengumpulkannya, data ini berupa monografi kependudukan, profil kelurahan, serta dokumen-dokumen lain yang terkait wilayah.

Esti Darwati, Pendekatan Verstehen (Max Webber). Di posting pada tanggal dalam http://bintangjiwaku.blogspot.com/2010/11/pendekatanverstehen-max-webber.html 29 November 2010 22 Tulisan Rohana Yusof di http://www.scribd.com/doc/18003036/Data-Sekunder-Dan-Primer yang di publikasikan pada tahun 2004. 21

14


Data-data tersebut membutuhkan penguat, sehingga penelitian ini juga akan menggunakan sumber hukum primer dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan. c. Metode Pengumpulan Data Karena penelitian menggunakan fakta-fakta yang kongkrit maka untuk menjawab rumusan permasalahan tidak bisa dilakukan hanya dengan melakukan pengamatan semata dengan indikator-indikator permukaan, namun perlu sebuah interaksi dalam proses sosial yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh (verstehen)23. Metode verstehen ini bisa terumus dalam cara pengumpulan data sebagai berikut: 1. Kuisioner adalah sebuah alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan untuk mendapatkan jawaban24. Kuisioner ini digunakan untuk

menyusun indikator partisipasi dalam proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). 2. Observasi adalah teknik pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.25 Pengamatan ini dilakukan dengan terlibat langsung dalam sebuah proses musrenbang yang terjadi dari tingkat Rukun Warga (RW) hingga tingkat Op cit, Soetandyo Wignjosoebroto. 24 Ignaditya, Pengertian Kuisioner. http://adityaanggar.wordpress.com/2008/10/27/pengertiankuesioner/ yang diposting pada tanggal 27 Oktober 2008. 25 Pengertian dari definisi online http://definisi-pengertian.blogspot.com/2009/11/pengertianobservasi.html yang diposting pada tanggal 25 November 2009. 23

15


Kota. Pentingnya melakukan observasi ini adalah untuk mengamati perilaku atau reaksi individu dalam sebuah proses musyawarah. 3. Fasilitasi adalah proses dimana suatu kelompok dibawa kedalam pembelajaran atau perubahan sedemikian rupa sehingga hal itu mendorong semua orang yang ada untuk berpartisipasi.26 Dalam proses diskusi dibutuhkan seorang yang mampu mempermudah dan mengefektifkan jalannya diskusi, karena proses musrenbang merupakan sebuah proses yang melibatkan antar pihak, maka dibutuhkan seorang fasilitator untuk

memperlancar proses tersebut. Karena setiap individu subyek dalam proses tersebut memiliki ide dan juga kepentingan masing-masing dan semuanya harus terakomodir kepentingannya sehingga terpenuhi prinsip

dasar partisipasi. 4. Wawancara terstruktur adalah sebuah wawancara yang pertanyaannya

lengkap, dirancang dengan baik dan komprehensif serta logis.27 Wawancara ini digunakan untuk melihat pendapat subyektif dari

responden terhadap musrenbang. d. Metode Analisis Data

Shopie Clerke (Tearfund International Learning Zone) Kursus Online: Strategi dan Teknik Pendampingan berbasis Sekolah. Mengembangkan Ketrampilan Fasilitasi. DBE 2 USAID 5 Desember 2005 27 Pengertian dari definisi online http://definisi-pengertian.blogspot.com/2009/11/pengertianwawancara.html November 2009 26

16


Dalam menganalisis data yang didapatkan melalui beberapa metode diatas dilakukan dengan menggunakan prinsip Andragogis yang tahapannya adalah sebagai berikut:28 1. Refleksi, tahapan ini hanya dapat dilakukan dengan proses keterlibatan atau dalam bahasa lain (mengalami). Tahapan ini dimaksudkan untuk merangkai hasil observasi yang berwujud catatan lapangan (field note) untuk menjadikannya sebuah narasi deskriptif tentang fakta umum sebuah peristiwa. 2. Rekonstruksi, dengan mengungkapkan apa yang dialami, tanggapan dan kesan pengalaman tersebut. Proses ini dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara fakta yang ada (das sein) dengan nilai ideal

yang ada dalam peraturan hukum (das sollen) sehingga ditemukan kesenjangan yang menjadi permasalahan. 3. Analisis dengan kaji-urai terhadap hubungan sebab-akibat dari realitas terhadap aturan, tatanan, sistem yang jadi akar persoalan. Tahapan analisis ini adalah untuk mengurai kenapa kesenjangan dari hasil rekonstruksi tersebut terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan upaya-upaya yang

sudah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Bambang Robandi, Landasan Andragogis sebuah pendidikan (sebuah refleksi). Paparan dalam diklat peningkatan kompetensi gadik secapa Polri Sukabumi. Januari 2010

28

17


4. Kesimpulan, dengan merumuskan makna hakekat, memperjelas hal-hal yang dialami sehingga ditemukan sebuah konklusi yang yang berbentuk rekomendasi. 5. Tindakan; memutuskan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang relatif baru dan menciptakan realitas yang lebih baru, merencanakan tindakan. Ini adalah sebuah rencana tindak lanjut yang menjadi sebuah saran. Karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data, maka dalam sistem kaji-urai ini perlu dilengkapi dengan metode triangulasi data. Triangulasi ini digunakan sebelum data ini akan di kaji-urai. Triangulasi

data ini digunakan untuk menilai tingkat validitas data, sehingga ketika dikajiurai sudah menjadi sebuah data yang bersifat profiling.29 8. Sistematika Penulisan Sesuai dengan standar umum penulisan skripsi, maka laporan penelitian ini akan disusun dengan dibagi dalam beberapa bab yang meliputi : Bab I akan membahas latar belakang penelitian, Metodologi, serta tujuan penelitian. Bab II akan membahas tentang landasan teori tentang bekerjanya hukum di

masyarakat serta prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Deni Andriana, Triangulasi dan Keabsahan Data dalam Penelitian. Di posting pada http://goyangkarawang.com/2010/02/triangulasi-dan-keabsahan-data-dalam-penelitian/ tanggal 25 Februari 2010 29

18


Bab III akan disajikan data, analisis data, dan pemaparan hasil analisis data tersebut. Bab IV berisi tentang kesimpulan serta penutup laporan.

19

BAB I PENDAHULUAN. Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Boyolali

Recommend Documents