BAB I PENDAHULUAN. separate entity dan limited liability yang dikenal di dalam Perseroan Terbatas

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perseroan Terbatas sebagai badan usaha berbentuk badan hukum, merupakan badan usaha yang banyak dipilih oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha. Salah satu faktor yang menyebabkan dipilihnya Perseroan Terbatas sebagai wadah dalam menjalankan kegiatan usaha adalah adanya prinsip separate entity dan limited liability yang dikenal di dalam Perseroan Terbatas. Prinsip separate entity merupakan suatu prinsip umum di dalam Perseroan Terbatas, yang mengatakan bahwa dimata hukum, antara Perseroan Terbatas dengan pemiliknya maupun pengurusnya merupakan dua subjek hukum yang terpisah.2 Selain prinsip separate entity yang dikenal di dalam Perseroan Terbatas, dikenal suatu prinsip umum yang juga menjadi faktor pembeda antara Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, dengan badan usaha lainnya yag tidak berbentuk badan hukum, yakini adanya pertanggungjawaban yang terbatas (limited liability), maksud dari prinsip ini adalah tanggung jawab pemegang saham sebagai pemilik perusahan, hanya terbatas pada jumlah saham yang disetorkan kepada perusahan, artinya pemegang saham, tidak terikat secara langsung terhadap perikatanperikatan yang dilakukan perusahan, untuk dan atas nama perusahan, sehingga apabila kedepan terjadi suatu upaya hukum berupa gugatan maupun tuntutan terhadap perusahan untuk memenuhi kewajibannya berupa pembayaran ganti rugi

2

M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika,2013), hlm. 70.

1 Universitas Sumatera Utara

maupun pembayaran utang, harta maupun pribadi dari pemegang saham selaku pemilik perusahan tidak boleh dan tidak dapat diikut sertakan didalam proses hukum tersebut, serta didalam pemenuhan kewajiban perusahan berupa pembayaran utang kepada pihak ketiga, harta kekayan dari pemegang saham tidak boleh dan tidak dapat digunakan untuk melakukan kewajiban pembayaran utang tersebut, karena antara perusahan dengan pemegang saham, dimata hukum merupakan dua entitas hukum yang berbeda. Pengaturan mengenai Perseroan

Terbatas diatur di dalam peraturan

perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas saat ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Dalam Pasal 1 angka 1 UUPT, dikatakan bahwa Perseroan

Terbatas

adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang ini serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT tersebut, merupakan penegasan dan sekaligus merupakan bentuk pengakuan, bahwa Perseoran Terbatas, merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Perseroan

Terbatas sebagai badan hukum, memiliki karakteristik

tersendiri, yaitu: 1. Memiliki harta kekayan tersendiri. 2. Adanya organ/pengurus yang mengelola harta kekayan tersebut untuk merealisasikan tujuan dari badan hukum.

2 Universitas Sumatera Utara

3. Adanya pemisahan tanggungjawab antara badan hukum dengan organ yang didalamnya.3 Perseroan Terbatas yang merupakan subjek hukum yang bersifat abstrak, tidak dapat melakukan kegiatannya secara mandiri, Perseroan

Terbatas

membutuhkan organ-organ yang bekerja untuk dan atas nama Perseroan Terbatas. Organ-organ yang terdapat didalam Perseroan

Terbatas terdiri dari RUPS,

direksi, dan dewan komisaris. Direksi adalah organ yang bertugas menjalankan pengurusan perusahan sehari-hari. Direksi yang diberikan kewenangan untuk mengurus dan mewakili perusahan, dalam menjalankan kewajibannya tersebut harus tunduk pada undangundang dan Anggaran Dasar Perusahan, serta harus membuat kebijakan-kebijakan yang tepat demi kepentingan perusahan. Dengan kata lain, hukum memberikan kewenangan kepada direksi untuk mengurus perusahaan, namun secara tidak langsung hukum juga memberikan batasan dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh direksi, yakini tindakan yang dilakukan oleh direksi dalam mengurus perusahaan tidak boleh melampaui kewenangan yang diterimanya, yang berasal dari peraturan-perundang-undangan dan juga Anggaran Dasar Perusahaan. Direksi dan perusahan merupakan dua subjek hukum yang berbeda. Direksi sebagai subjek hukum natural persoon, bekerja untuk dan atas nama perusahan serta demi kepentingan perusahan, yang juga merupakan subjek hukum (recht persoon). Dalam menjalankan pengurusannya, direksi dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana. Pertanggungjawaban secara pidana oleh 3

Mahrus Alim, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2013), hlm. 4

3 Universitas Sumatera Utara

direksi, yang berkaitan dengan tugasnya dalam hal menjalankan pengurusan terhadap perusahan menjadi suatu problem tersendiri, baik bagi perusahan maupun bagi teori separate entity itu sendiri. Ketentuan Pasal 155 UUPT, merupakan dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana kepada direksi. Dalam Pasal 155 UUPT, dengan jelas mengatakan bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dan/atau dewan komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang hukum pidana. Pada Pasal 97 UUPT

juga memberikan pengaturan yang mendekati

dengan Pasal 155 UUPT, namun didalam Pasal 97 UUPT merupakan jalan bagi pengenaan pertanggungjawaban secara perdata kepada direksi. Disebutkan secara jelas dalam pasal tersebut, bahwa apabila direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya dan mengakibatkan kerugian bagi perusahan, pemegang saham dapat menggugatnya secara keperdataan. Hal ini memberi suatu aturan yang jauh lebih jelas dibandingkan Pasal 155 UUPT, dikarenakan dalam pasal ini diberitahu suatu batasan tentang kapan suatu kesalahan dan kelalaian direksi dapat digugat, yakni apabila kesalahan dan kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian bagi perusahan, dan diberitahu siapa yang menggugat, tetapi didalam Pasal 155 UUPT, juga memberikan ruang masuk bagi penyidik untuk memproses direksi secara pidana tanpa adanya suatu batasan yang jelas kapan proses pidana itu dapat diterapkan, dan kesalahan maupun kelalaian yang seperti apa yang dapat mengakibatkan direksi dipidana.

4 Universitas Sumatera Utara

Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang tidak memijiki jiwa, dan secara langsung juga tidak memiliki kesadaran, dalam melakukan tindak pidana. Dalam hal demikian, terdapat suatu teori yang mengatakan bahwa Perseroan Terbatas melakukan perbuatan-perbuatan hukum diwakili oleh organorgannya. Salah satu organ Perseroan Terbatas adalah direksi. Dengan kata lain perbuatan yang dilakukan perusahaan diwakili oleh direksi atau pegawainya. 4 Lalu apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, apakah pelanggaran itu dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh direksi atau pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Untuk menjawab hal tersebut, harus diberikan suatu tolak ukur maupun batasan, mengenai kapan suatu perbuatan dapat diakatakan perbuatan direksi, ataupun kapan suatu

perbuatan yang dilakukan direksi tersebut

sesungguhnya merupakan perbuatan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu adanya suatu penelitian ilmiah yang membahas mengenai persoalan yang diterangkan diatas. Agar didalam pembebanan tanggung jawab kepada direksi maupun Perseroan Terbatas adanya suatu batasan yang jelas, baik secara teori hukum, maupun dalam penegakan hukum. Dan hal ini menjadi penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada direksi sebagai pengurus perusahan, agar tidak secara mudah dan cepat dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, atas setiap kebijakan-kebijakan bisnis yang dibuatnya, dalam hal melakukan pengurusan perusahaan.

4

M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika,2013), hlm. 142.

5 Universitas Sumatera Utara

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan ini, antara lain : 1. Bagaimana pengurusan perusahaan berdasarkan UUPT? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban direksi atas kesalahan dan kelalaian dalam pengurusan perusahaan berdasarkan UUPT? 3. Bagaimanakah implementasi Pasal 155 UUPT terhadap direksi dalam pengurusan perusahan?

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah: 1. Untuk dapat mengetahui pengurusan perusahaan berdasarkan UUPT. 2. Untuk mengetahui perihal bentuk pertanggungjawaban direksi atas kesalahan dan kelalaian dalam pengurusan perusahaan berdasarkan UUPT 3. Untuk dapat mengetahui implementasi Pasal 155 UUPT terhadap direksi dalam pengurusan perusahan. Manfaat yang didapatkan dari penulisan karya imiah ini adalah: 1. Secara teoristis Secara teoristis, manfaat yang didapatkan dari penulisan karya ilmiah ini adalah dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca mengenai Perseroan Terbatas, serta memberikan pengetahuan mengenai pengurusan terhadap Perseroan Terbatas tersebut, yang didasarkan pada UUPT serta memberikan

pengetahuan

mengenai

adanya

bentuk

perluasan

pertanggungjawaban terhadap direksi, dari ranah perdata sampai kepada ranah

6 Universitas Sumatera Utara

pidana, serta memberikan gambaran perihal akibat dari adanya Pasal 155 UUPT sebagai pasal yang memungkinkan adanya bentuk perluasan tanggung jawab tersebut. 2. Secara praktis Manfaat secara praktis yang diperoleh dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai bahan bacaan ataupun sebagai salah satu refrensi bagi masyarakat maupun kepada mahasiswa secara khususnya, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai persoalan didalam Perseroan Terbatas, dan secara khusus, karya ilmiah ini menyajikan suatu bahan bacaan mengenai permasalahan terhadap penerapan Pasal 155 UUPT yang atas pasal tersebut, tanggung jawab direksi dapat bergeser, tidak hanya pada ranah perdata, namun juga menuju kepada pertanggungjawaban pidana. Sekiranya karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai salah satau sumber jawaban, terhadap polemik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana oleh direksi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan Terbatas.

D. Keaslian Penulisan Karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah yang lahir dari buah pikiran penulis sendiri, tanpa ada kemiripan maupun unsur plagiat terhadap karya ilmiah yang lain, yang pernah ada, sehingga keaslian dari penulisan karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Penulisan karya ilmiah ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penulis untuk mendapatkan suatu gelar akademik Sarjana Hukum yang akan penulis dapatkan dari Universitas Sumatera Utara.

7 Universitas Sumatera Utara

Judul karya ilmiah ini telah diperiksa oleh pihak Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara/Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum USU. Berdasarkan hasil pemeriksan yang dilakukan oleh pihak Perpustakan dan berdasarkan surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak Perpustakan Fakultas Hukum USU, menyatakan bahwa judul skripsi yang penulis angkat tidak pernah dibahas atau diangkat pada tahun-tahun sebelumnya, namun ada beberapa judul skripsi yang memiliki kesaman dalam redaksi judulnya, antara lain; 1. “Doktrin Piercing The Corporate Veil terhadap Tanggung Jawab Direksi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007” oleh Hendrik dengan Nomor Induk Mahasiswa 040200231. 2. “Pembelan Direksi dalam Pengelolan Perseroan Menurut Undang-Undnag 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” oleh Sri Cipta dengan Nomor Induk Mahasiswa 030200087. Dalam Karya Ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah tertulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya di dalam catatan kaki maupun didalam daftar pustaka. Dengan demikian, judul beserta pembahasan yang tertuang didalam Skripsi ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

E. Tinjauan Pustaka Pasal 1 angka 1 UUPT menyatakan bahwa Perseroan

Terbatas yang

selanjutnya disebut Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan

8 Universitas Sumatera Utara

persekutuan modal, didirkan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pelaksanannya. Perseroan Terbatas merupakan suatu istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk kepada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.5 Pasal 1 angka 5 UUPT menyatakan bahwa direksi adalah organ Perseroan Terbatas

yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan

Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa setiap anggota direksi memiliki wewenang dan tanggun jawab untuk mengurus Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas, baik didalam maupun diluar pengadilan. Anggota direksi dalam menjalankan tanggung jawab untuk mengurus dan mewakili Perseroan Terbatas, memiliki kewajiban berupa menjalankan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.6 Pasal 155 UUPT menyatakan bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dan/atau dewan komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur

5

Kurniawan, Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 57. 6 Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

9 Universitas Sumatera Utara

dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undangundang Hukum Pidana. Melalui ketentuan didalam pasal 155 UUPT memberikan ruang kepada direksi untuk dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan kepada seseorang apabila terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum, serta telah melakukannya secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan orang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut dapat dihukum.7

F. Metode Penelitian Sebagai suatu karya ilmiah, penulisan Skripsi ini harus didasarkan kepada data yang benar dan akurat, data tersebut digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan pemikiran mengenai permasalahan yang diangkat didalam Karya Ilmiah ini, dan sebagai refrensi dalam penulisan Karya Ilmiah ini. Dalam memperoleh data-data tersebut, penulis menggunakan metode-metode berikut. 1. Spesifikasi penelitian Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini mencari data sekunder yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum dengan jalan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analistis yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bidang hukum perusahan serta

7

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.

181.

10 Universitas Sumatera Utara

organ-organ yang menjankan pengurusan perusahan.

Penilitian ini akan

menberikan suatu gambaran tentang kepengurursan perusahan yang dilakukan oleh direksi, yang sering sekali seperti dibayang-bayangi oleh peraturan perundang-undanag yang dapat memberikan jeratan pidana pada direksi dalam mengeluarkan kebijakannya yang beratas namakan perusahan. 2. Data penelitian Data hukum yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini merupakan data sekunder yang terdiri dari : a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yakni berasal dari UUPT. b. Bahan hukum sekunder Dalam penelitian ilmiah yang objek kajian masuk kepada ranah hukum, sepertinya akan sangat sulit apabila hanya menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang saja, disebabkan karena kurangnya penjelesan yang lebih menyeluruh dan mendalam tentang objek kajian yang diteliti. Oleh sebab itu dalam penelitian ilmiah ini digunakan beberapa bahan hukum sekunder yang memiliki hubungan dengan objek kajian yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder tersebut berasal dari buku-buku, artikel, maupun dari berbagai surat kabar maupun majalah, baik yang berbentuk cetak maupun elektronik, yang kesemuanya itu dapat dimanfaatkan dalam penulisan karya ilmiah ini.

11 Universitas Sumatera Utara

3. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini dilakukan dengan mempergunakan studi pustaka, yang berfokus kepada dokumen hukum yang memiliki hubungan dengan hukum positif Indonesia yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang terdapat didalam UUPT. 4. Analisis data Data yang diperoleh dari data kepustakan, dianalisi dengan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Metode kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakan sehingga diperoleh jawaban atas permasalah yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan Kerangka atau sistematika yang terdapat didalam Karya Ilmiah ini terdiri dari; BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penulis dalam memilih judul atau topik ini untuk dibahas dan diangkat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dan dijawab dalam karya ilmiah ini. Selanjutnya akan dibahas tentang tujuan serta manfaat penulisan karya ilmiah ini, baik dari sudut pandang akademis, maupun

12 Universitas Sumatera Utara

praktis, yang ditujukan bagi masyarakat secara umum, maupun pada praktisi hukum dan para perorangan yang menduduki jabatan struktural di perusahan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode yang berkaitan dengan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisi data yang dipergunakan untuk menggambarkan objek penelitian. Selanjutnya dalam bab ini diuaraikan analisi isi untuk mencari kesimpulan serta saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan penellitian kemudia ditutup dengan sistematikan penulisan.

BAB II

PENGURUSAN

PERUSAHAN

BERDASARKAN

UNDANG-

UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kedudukan Perseroan Terbatas sebagai salah satu badan usaha yang berbadan hukum, serta pengaturannya didalam peraturang perundang-undangan, serta melalui peraturan perundang-undangan tersebut akan diketahui dan dijelaskan mengenai organ-organ yang terdapat didalam Perseroan Terbatas, serta pembahasan mengenai pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi.

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS KESALAHAN DAN KELALAIAN

DALAM

PENGURUSAN

PERUSAHAAN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

13 Universitas Sumatera Utara

Pada bab ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai tanggung jawab direksi terhadap Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur didalam UUPT, selanjutnya dijelaskan mengenai pertanggungjawaban direksi secara perdata atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pengurusan perusahaan, dan selanjutnya dijelaskan mengenai Bussiness Judment Rule sebagai pembebasan pertanggunjawaban oleh direksi.

BAB IV IMPLEMENTASI PASAL 155 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERUSAHAAN Pada bab ini akan mengenai Pasal 155 UUPT sebagai ketentuan hukum yang membenarkan diminta pertanggungjawaban direksi secara pidana, serta dibahas mengenai batasan kesalahan dan kelalaian direksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, serta akan dijelaskan mengenai dampak ketentuan Pasal 155 UUPT terhadap direksi dalam pengurusan perusahaan.

14 Universitas Sumatera Utara