BAB I PENDAHULUAN. dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena perseroan terbatas merupakan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bentuk Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena perseroan terbatas merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. 1 Perseroan terbatas sebagai badan hukum sering digunakan sebagai institusi oleh seseroang untuk mencapai tujuannya dalam berusaha. 2 Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha. 3 Oleh karena itulah Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengundangkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha. Aktivitas pendirian Perseroan Terbatas merupakan langkah-langkah yang meliputi upaya untuk menemukan kesempatan bisnis apa yang akan dikembangkan. Hal tersebut merupakan analisis terhadap rencana bisnis yang 1

I. G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Bekasi: Mega Poin, 2006),

hal 1 2

Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas Keberadaan, Tugas, Wewenang & Tanggung Jawab, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 9 3 Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas, (Jakarta: Visi Media, 2009), hal 2

Universitas Sumatera Utara

telah dipilih untuk mendapatkan kepastian apakah suatu aktivitas bisnis tertentu itu memiliki kelayakan ekonomis apa tidak. 4 Perseroan terbatas disebut suatu badan usaha harus mempunyai ciri-ciri, antara lain harus mempunyai kekayaan sendiri, ada pemegang saham sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dari nilai saham yang diambilnya (modal yang disetor) dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan akivitasnya dalam lalu lintas hukum, baik diluar maupun didalam Pengadilan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas. 5 Artinya bahwa badan usaha yang disebut perseroan terbatas harus menjadikan dirinya sebagai badan hukum, sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri yang mampu mendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya dengan orang, yang mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham dan para pengurusnya. 6 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahan 2007 menyatakan dengan tegas di dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum. Dengan demikian, kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum terjadi karena Undang-undang dengan tegas menyatakan demikian. 7 Perseroan terbatas memiliki status sebagai badan hukum (legal entity) dengan penekanan sebagai persekutuan modal. Ini berarti perseroan terbatas

4

Tri Budiyono , Hukum Perusahaan Telaah Yuridis terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Salatiga: Griya Media, 2011), hal 36 5 Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) hal. 19 6 Ibid, hal 20 7 Agus Budiarto, op.cit, hal 21


merupakan subjek hukum, namun bersifat artificial. Sama seperti halnya subjek hukum orang perseorangan, badan hukum memiliki sifat dapat melakukan perbuatan hukum yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban, dapat dituntut maupun menuntut dimuka pengadilan. 8 Modal merupakan faktor yang sangat penting artinya, bukan saja sebagai salah satu sarana untuk meraih keuntungan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas, namun juga sangat penting artinya bagi eksistensi, kelangsungan kehidupan maupun pengembangan perseroan terbatas sebagai organisasi ekonomi. Bagaimanapun modal adalah sarana untuk meraih laba yang sebesar-besarnya, sedangkan laba adalah tujuan dari kegiatan usaha perseroan yang nantinya dibagibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. 9 Perseroan terbatas

pada

umumnya

mempunyai

kemampuan

untuk

mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Oleh karena itu, bentuk badan perseroan terbatas usaha ini sangat diminati oleh masyarakat. 10 Pada saat perseroan terbatas didirikan, pendiri adalah pemegang saham yang pertama dialah sebenarnya pemasok modal pertama yang menjadikan perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri. 11 Pendiri yang dimaksud adalah orang yang mengambil bagian dengan sengaja (intention) untuk mendirikan perseroan yang selanjutnya melakukan

8

Tri Budiyono, op.cit, hal 32. Agus Budiarto, op.cit. hal. 50-51 10 Ibid, hal 1 11 Ibid, hal 8 9


langkah-langkah penting untuk mewujudkan pendirian perseroan, sesuai dengan syarat yang ditentukan perundang-undangan. 12 Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas-asas lainnya. 13 Dalam perseroan terbatas modal dibagi dalam 3 (tiga) pengertian, yaitu apa yang dinamakan dengan: 14 1. Modal dasar (Statutaire Capitaal/ Statute Capitaal); 2. Modal ditempatkan (Geplaats Capitaal/ Authorised Capitaal); 3. Modal disetor (Gestort Capitaal/ Paid Capitaal). Modal dasar (Statutaire Capitaal/ Statute Capitaal) adalah jumlah modal yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas. Jumlah modal ini harus habis terbagi dalam nominal saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Dengan demikian, modal dasar sejatinya terdiri atas akumulasi dari seluruh saham perseroan. 15 Modal ditempatkan (Geplaats Capitaal/ Authorised Capitaal) adalah jumlah modal saham yang telah diambil baik oleh pendiri maupun orang lain dan karenanya telah terjual, tetapi harga modal tersebut belum dibayar secara penuh.

12

Orinton Purba, Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), hal. 22 13 Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal.3 14 Rudhi Prasetya, Teori & Praktik Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.124 15 Tri Budiono, op.cit, hal. 77


Oleh karenanya, orang yang telah mengambil saham ini mempunyai kewajiban untuk menyetor ke perseroan sejumlah harga saham yang diambilnya tersebut. 16 Pengertian dari modal yang disetor (Gestort Capitaal/ Paid Capitaal) adalah modal yang telah dipenuhi kewajiban penyetorannya. Artinya dikatakan disini, bahwa modal pada saat perseroan didirikan, para pendiri sudah harus memenuhi dan merekalah pertama kali yang memberikan modal pada perseroan yang didirikannya itu. 17 Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham jelas kiranya bahwa Undang-undang menentukan bahwa modal dasar perseroan harus berupa saham-saham. Dengan demikian, maka saham adalah merupakan modal dari perseroan. 18 Saham yang telah dibayar penuh kepada perseroan yang menjadi penyertaan atau penyetoran saham riil yang telah dilakukan, baik oleh pendiri maupun para pemegang saham perseroan. Modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. 19 Tidak jarang pada awal pendirian perseroan pemegang saham mangkir dari kewajibannya menyetor modal kepada perseroan sesuai dengan akta pendirian. Padahal, setiap pemegang saham harus menyetorkan modal secara penuh sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Modus yang umumnya digunakan adalah

16

Ibid Agus Budiarto, Op.Cit, hal 43 18 Agus Budiarto, op.cit. hal. 53 19 Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 56 17


dengan memalsukan bukti setoran modal pada saat perseroan dalam proses untuk mendapatkan pengesahan perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Modus lainnya, pada awal pendirian, pemegang saham menyetorkan modal ke perseroan, tetapi setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, modal tersebut ditarik kembali dan digunakan untuk kepentingan pribadi. 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan

Terbatas dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c menyebutkan bahwa bukti setor modal Perseroan berupa: 1. Fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang; Maksud dari pengertian diatas bahwa para pendiri dapat membuat surat pernyataan telah menyetor modal yang nantinya dilampirkan dalam Akta pendirian perseroan terbatas. Artinya selama mengajukan pengesahan badan hukum perseroan hal tersebut dapat berlaku setelah membuat surat pernyataan telah menyetor modal ke perseroan terbatas yang akan didirikan.

20

Orinton Purba, Op. Cit, hal. 54


Jadi dengan hanya membuat surat pernyataan tetapi tidak melampirkan bukti penyetoran yang sah pada saat pengajuan pengesahan badan hukum perseroan dapat berlaku karena pendiri yang telah berjanji tersebut telah membuat surat pernyataan telah menyetorkan modal ke perseroan terbatas. Penyetoran setiap bagian dari modal saham yang diambil bagiannya oleh para pendiri perseroan dilakukan dengan uang tunai, namun apabila salah satu dari pemegang saham lalai menyetorkan modal maka sipendiri tersebut tetap wajib menyetorkan saham tersebut karena dasar dari didirikannya perseroan terbatas adalah perjanjian. Kelalaian penyetoran modal yang dimaksud disini adalah bahwa salah satu pendiri yang telah membuat surat pernyataan telah menyetor modal tetapi kenyataannya dia tidak menyetorkan modal seperti yang telah dibuatnya. Slip setoran atau keterangan bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang. Perjanjian yang dibuat dalam akta resmi, perjanjian tersebut dapat dipaksakan pelaksanaannya apakah orang yang diberi janji itu telah memberi suatu prestasi atau tidak. 21 Dalam hal ini pendiri tersebut telah melakukan wanprestasi karena lalai tidak menyetorkan modal padahal pendiri tersebut telah membuat surat pernyataan telah menyetorkan modal. 21

S. B. Marsh dan J. Soulsby, Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 2006), hal 103


Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi. 22 Pendiri tersebut telah lalai menyetorkan modal maka ia harus mengganti kerugian yang telah dibuatnya. Seseorang dianggap wanprestasi dalam suatu perjanjian dan dapat dikatakan wanprestasi, jika: 1. tidak melakukan apa yang dijanjikan; 2. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 3. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya; atau 4. melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian. Untuk permasalahan dalam kelalaian pendiri dalam penyetoran modal perseroan termasuk dalam tidak melakukan apa yang telah dijanjikan. Hal tersebut telah dibuktikan bahwa ia telah membuat pernyataan telah menyetor modal tetapi dia tidak melaksanakannya. Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

22

Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal 115


Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 32 ayat (1) ditentukan dengan tegas bahwa suatu perseroan terbatas harus mempunyai modal dasar minimum sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah). Dari modal tersebut, paling sedikit 25% (duapuluhlima persen) sudah harus ditempatkan dan disetor penuh seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (1). 23 Modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah antara lain berupa bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris. 24 Pasal 12 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa: Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian. Maksud perbuatan hukum itu sendiri antara lain perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri dengan pihak lain yang akan diperhitungkan dengan kepemilikan dan penyetoran saham calon pendiri dalam perseroan.

Perseroan terbatas didirikan minimal dua orang atau lebih. Sementara salah seorang pendiri telah menyetorkan modal perseroan maka modal tersebut tetap menjadi saham atas namanya. Pendiri yang telah menyetorkan modalnya menjadi tanggung jawabnya sendiri.

23 24

Ibid, hal 44 Ibid, hal 78


Kekayaan ini dimulai dengan perolehannya dari para pendiri yang telah mengambil saham dengan kewajiban untuk menyetor sejumlah uang sebesar nilai saham yang telah diambilnya itu. Karenanya pada setiap saham yang dicantumkan jumlah uang yang merupakan nilai nominal saham tersebut. 25 Modal yang sudah terkumpul dalam perseroan yang dikumpulkan dengan susah payah itu, perlu dijaga dan dilindungi. Prinsip perlindungan modal dan kekayaan perseroan ini diwujudkan antara lain dalam ketentuan mengenai larangan bagi perseroan untuk mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri atau oleh anak perusahaannya dan pembatasan tertentu untuk perseroan membeli sahamnya kembali. 26 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dilakukan penelitian tesis dengan judul Aspek Hukum Kelalaian Menyetorkan Modal Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Dan Akibat Hukumnya. B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan hukum atas penyetoran modal Perseroan Terbatas yang dilakukan pendiri dengan hanya menyerahkan pernyataan untuk menyetorkan modal saham? 2. Bagaimana akibat hukumnya jika pendiri yang memberikan pernyataan menyetorkan modal ternyata lalai atau tidak bisa menyetorkan uang tunai untuk Perseroan Terbatas yang didirikan tersebut? 25

Ibid, hal. 44 Abdul Muis, Hukum Persekutuan & Perseroan, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006), hal. 153 26


3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pendiri lain yang sudah menyetorkan modalnya secara tunai? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah: 1. Untuk mengetahui ketentuan Perundang-undangan mengenai penyetoran modal saham pada saat pendirian perseroan terbatas, khususnya penyetoran yang dilakukan dengan pernyataan untuk menyetor modal. 2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila pendiri ternyata tidak menyetorkan modal sahamnya setelah adanya pernyataan akan menyetorkan modal. 3. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap pendiri perseroan terbatas yang telah melakukan penyetoran modal tunai ke kas perseroan terbatas. D. Manfaat Penelitian Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu: a. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahwa kajian lebih lanjut bagi para akedimisi maupun masyarakat umum dan dapat memberi manfaat guna menambah khasanah ilmu hukum secara umum dan hukum perseroan terbatas secara

khusus

yang

diharapkan

dapat

memberikan

masukan

bagi

penyempurnaan peraturan dalam masalah peseroan terbatas khususnya mengenai penyetoran modal dalam pendirian perseroan terbatas.


b. Manfaat Praktis Pembahasan tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mendirikan perseroan terbatas dan pengembangan pengetahuan penyetoran modal dalam perseroan terbatas. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada Universitas Sumatera Utara khususnya Program Magister Kenotarian Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara penelitian dengan judul Aspek Hukum Kelalaian Menyetorkan Modal Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas dan Akibat Hukumnya belum pernah dilakukan, tetapi penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah: 1. Penelitian atas nama Aini Halim dengan judul Analisis Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Inbreng Pendirian Perseoan Terbatas, dengan pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah: a. Bagaimana proses hukum inbreng tanah dan/atau bagunan ke dalam pendirian Perseroan Terbatas? b. Bagaimana status hukum atas tanah dan/atau bangunan setelah diinbrengkan ke dalam pendirian perseroan terbatas? c. Bagaimana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas perolehan hak karena diinbrengkan tanah dan/atau bangunan ke dalam pendirian perseroan terbatas?


Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian yang ada, khususnya dari penelitian-penelitian sebagaimana disebutkan diatas. Oleh karena itu dalam penelitian ini secara spesifik lebih membahas mengenai Kelalaian Penyetoran Modal Yang Dilakukan Oleh Pendiri Perseroan Terbatas dan Akibat Hukumnya. Berdasarkan penelusuran tersebut maka dapat dipastikan penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. F. Kerangkan Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum perjanjian. Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha dan kebanyakan transaksi dagang termasuk pembentukan organisasi usaha. 27 Bahwa 2 (dua) orang atau lebih yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan dikemudian hari. Terbentuknya perjanjian tergantung pada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan. 28 Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa tiaptiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

27

S. B. Marsh dan J. Soulsbby, op.cit., hal 93 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hal 79 28


Berdasarkan Pasal 7 ayat Undang-undang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut: (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Berdasarkan Pasal diatas, dapat dikatakan bahwa untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 29 a. Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan perseroan. b. Ada pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan perseroan dengan mewajibkan setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. c. Perjanjian pendirian perseroan tersebut dinyatakan di hadapan Notaris dalam bentuk akta pendirian berbahasa Indonesia yang sekaligus membuat Anggaran Dasar perseroan. Sejak ditandatangani akta pendirian perseroan oleh para pendirinya, maka perseroan telah berdiri dan hubungan antara pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum mempunyai status badan hukum. 30 Agar suatu kontrak atau perjanjian mengikat para pihak, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, harus dipenuhi 4 (empat) persyaratan utama, yaitu: a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya. b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. c. Perikatan harus mengenai sesuatu hal tertentu. d. Perikatan harus mengenai sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. 29 30

Ibid, hal 34 Ibid, hal 34


Pihak-pihak yang berjanji tersebut harus bermaksud supaya perjanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah. Pengadilan harus yakin tentang maksud mengikat secara sah itu. Mengikat secara sah artinya perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum. 31 Apabila salah seorang pendiri tidak menyetorkan modal sebagaimana yang telah dibuat dalam surat pernyataan telah menyetorkan modal maka pendiri tersebut dikatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajian yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. 32 Akibat yang timbul dari wanprestasi adalah keharusan bagi debitur membayar ganti rugi. 33 Artinya pendiri yang telah membuat surat penyataan telah menyetorkan modal harus menyetorkan modal sebagaimana yang telah ia janjikan. Teori sistem hukum dalam hukum perjanjian dipandang tepat dalam menyelesaikan masalah penelitian ini dengan beberapa alasan, yaitu: 1. Menyetor modal dalam pendirian perseroan terbatas merupakan kewajiban para pendiri perseroan dari yang tertuang dalam akta yang dibuat Notaris tentang perjanjian pendirian perseroan.

31

S.B. Marsh dan J. Soulsby, Op.Cit. 94 M. Yahya Harahap, (2), (Bandung: Alumni, 1986) (1), hal. 60 33 Ibid 32


2. Sejak para pendiri menandatangani perjanjian pendirian perseroan terbatas dihadapan Notaris, maka berdasarkan asas abligatoir, maka sejak saat itu telah lahir kewajiban mutlak menyetorkan modal. 3. Apabila pendiri tidak melakukan (lalai) penyetoran mutlak saham pada saat perseroan akan disahkan, maka yang terjadi adalah wanprestasi dari pendiri yang bersangkutan terhadap kewajiban pendirian perseroan terbatas sebagaimana dalam akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat oleh Notaris. 4. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian bahwa dasar hubungan hukum para pendiri perseroan terbatas (pemegang saham) adalah perjanjian pendirian perseroan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kelalaian pendiri dalam menyetorkan modal sebagai fokus penelitian ini sangat tepat sehingga perbuatan wanprestasi adalah tindakan dalam lingkup hukum perdata (perjanjian). Maka teori hukum yang digunakan adalah teori-teori dalam hukum perjanjian. Selain itu teori yang dapat digunakan adalah teori kontrak (Contract Teory) yang mengatakan bahwa, perseroan sebagai badan hukum, dianggap merupakan


kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi dan antara anggota-anggota perseroan, yakni pemegang saham dengan pemerintah dari segi lain. 34 Teori ini sejalan dengan pandangan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal ini, perseroan sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh pendiri dan/atau pemegang saham, yang terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih. Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (4), agar perseroan diakui sah sebagai badan hukum, harus mendapat pengesahan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 35 2. Konsepsi Konsepsi merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut adalah dengan membuat definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan definisi bertitik tolak pada referensi. 36 Terlihat jelas bahwa suatu konsepsi pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis (tinjauan pustaka), yang seringkali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konsepsi belaka kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga

34

M. Yahya Harap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) (1), hal.

56 35

Ibid Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 47-48 36


diperlukan defenisi operasional yang akan menjadi pegangan konkrit didalam proses penelitian. 37 Dalam penelitian tesis ini, perlu kiranya didefenisikan beberapa pengertian tentang konsep-konsep guna menghindari kesalahpahaman atas berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya akan dijelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut dalam suatu

kerangka konsep. Untuk dapat menjawab

permasalahan dalam penelitian tesis ini perlu didefenisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variable dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yaitu: a. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 38 b. Modal adalah modal perseroan sebagai modal pendiri karena jumlah modal yang disebut di dalam akta pendirian Perseroan Terbatas merupakan suatu jumlah maksimum sampai jumlah mana dapat dikeluarkan surat-surat saham. 39

37

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 298. Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 39 Agus Budiarto, op.cit. hal 43 38


c. Modal disetor adalah modal yang telah diambil (baik oleh pendiri maupun orang lain) dan harga saham tersebut telah disetorkan ke kas perseroan. 40 d. Saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. 41 e. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. 42 f. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Mengenai perjanjian ini menegaskan bahwa akta Notaris mutlak untuk adanya suatu Perseroan Terbatas. G. Metode Penelitian Metode (Inggris: method, Latin: methodus, Yunani: methodos-meta berarti sesudah, diatas, sedangkan hodos, berarti suatu jalan, suatu cara). Mula-mula metode diartikan secara harfiah sebagai suatu jalan yang harus ditempuh, menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. 43

40

Tri Budiyono, op.cit. hal 78 Ibid, hal. 88 42 M. Yahya Harahap, (2), hal. 60 43 Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), hal 25-26 41


Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk

kemudian

mengusahakan

suatu

pemecahan

atas

permasalahan-

permasalahannya yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 44 1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah tesis ini adalah penelitian yurisdis normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahanbahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan Perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas. 45 Penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal dikonsepkan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan Perundang-undangan (law in the books) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. 46 Penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dikumpulkan dengan cara mengkoleksi publikasi-publikasi dan dokumen-dokumen yang mengandung 44

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pers, 2007), hal. 43 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 13-14 46 Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Pelitian Hukum, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 127 45


peraturan-peraturan hukum positif. Setelah bahan-bahan tersebut terkumpul, kemudian diklarifikasi secara sistematis untuk melakukan inventarisasi data sebagai bahan perpustakaan saat melakukan penelitian serta mengacu pada normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia. 47 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (statute aprroach) yang dilakukan dengan mencari dan menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Oleh karena itu untuk memecahkan suatu isu hukum harus menelusuri berbagai produk Perundang-undangan. 48 Dalam hal ini dilakukan studi pustaka yang segala sesuatunya berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai Aspek Hukum Kelalaian Menyetorkan Modal Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Dan Akibat Hukumnya. 2. Sumber Data Penelitian Berhubung karena metode penelitian adalah penelitian hukum normatif maka sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, seperti: 49 a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum atau dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang berupa bahan pustaka yang berisikan peraturan Perundang-undangan, yang antara lain terdiri dari:

47

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),

hal. 81-82 48 49

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 93 Ibid, hal. 23-24


1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti. c. Bahan hukum tersier, yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia. Selain data sekunder sebagai sumber data utama, dalam penelitian ini juga digunakan data pendukung yang diperoleh dari wawancara dengan pihak yang telah ditentukan sebagai informan yaitu Notaris Mauliddin Shatti, S.H di Kota Medan.


3. Teknik Pengumpulan Data Adapun untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut: a. Studi Kepustakaan (Library Research) Studi kepustakaan yaitu menghimpun data dari hasil penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier dalam penelitian ini akan menggunakan alat penelitian studi dokumen/pustaka atau penelitian pustaka (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan semua peraturan Perundang-undangan, dokumendokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. 50

b. Wawancara Hasil wawancara yang diperoleh akan digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang telah ditentukan sebagai informan yaitu Notaris Mauliddin Shatti, S.H di Kota Medan yang mengetahui permasalahan mengenai penyetoran modal dalam proses pendirian perseroan terbatas.

50

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 156-159


4. Analisa Data Dalam suatu penelitian sebelumnya perlu disusun secara sistematis kemudian akan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatif. Kualitatif berarti akan dilakukan analisa data yang bertitik tolak dari penelitian terhadap asas atau prinsip sebagaimana yang diatur didalam bahan hukum primer. 51 Semua data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam masalah yang akan diteliti. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. 52

51 52

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 105 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.Cit, hal 109


BAB I PENDAHULUAN. dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena perseroan terbatas merupakan

Recommend Documents