BAB I PENDAHULUAN. Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk Maskapai Andil Indonesia

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk Maskapai Andil Indonesia yang ada di Indonesia. Bila kita liat pada KUHD perseroan terbatas tidak diatur secara terperinci atau lebih jauh tentang perseroan terbatas. Di dalam pasal 36 KUHD dinyatakan bahwa : “ perseroan terbatas tak mempunyai suatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para perseronya, namun diambil nama perseroan itu tujuan perusahaannya semata-mata”. 1 Maka dari pada itu perseroan terbatas bukan dinyatakan sebagai salah satu badan hukum yang bisa dibentuk, dileburkan, digabungkan, diambil alih atau bahkan dibubarkan melalui kesepakatan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui mekanisme yang telah diatur oleh anggaran dasar perseroan tersebut.2 Perseroan yang merupakan kata lain dari Persekutuan, yang artinya persatuan orang orang yang sama terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan sekutu artinya ialah peserta dalam persekutuan. Jadi, persekutuan bererti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu. 3

1

Pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

2

Mulhadi, Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia, (Bogor: Gahlia Indo) hal 34 3

R. Rochmat Soemitro, Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Hukum Ekonomi, (Bandung: PT Eresco 1996) Hal 37-38

1 Universitas Sumatera Utara

2

Namun bila kita lebih lihat lebih jauh, sesuai dengan perkembangan kegiatan hukum ekonomi yang berkembang di Indonesia telah dirumuskan suatu peraturan perundang undangan yang mengatur tentang suatu perseroan secara tersendiri dan sistematis yaitu Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995 jo. UU No 40 tahun 2007). Melalui peraturan yang telah dirumuskan secara sistematis tentang perseroan terbatas, dapat kita pahami bahwa perseroan terbatas tidak sama dengan firma. Artinya persero dalam perseroan terbatas memiliki tanggung jawab terbatas sebesar andil atau saham yang diambilnya. Sedangkan firma karena bersifat nama bersama, maka tanggung jawab para sekutunya bersifat tidak terbatas atau tanggung renteng. Bila nama firma diambil dari nama salah seorang atau lebih sekutunya, maka didalam perseroan terbatas hal itu tidak diperbolehkan, tetapi nama perseroan terbatas tersebut ditetapkan dengan mengacu pada maksud dan tujuan perusahaan yang bersangkutan. Pengertian tentang perseroan terbatas secara tegas dapat kita lihat dalam ketentuan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 maupun dalam ketentuan umum undang undang nomor 40 tahun 2007. Pada pasal 1 (satu) butir 1 (satu) undang undang nomor 1 tahun 1995 menyebutkan bahwa : “Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

terbagi

dalam

saham,

dan

memenuhi

persyaratan

yang

ditetapkandalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaanya” 4. Namun pada Undang Undang nomor 40 tahun 2007 defenisi tentang perseroan terbatas 4

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Universitas Sumatera Utara

3

mengalami sedikit penyempurnaan dengan adanya penambahan frase baru, yakni persekutuan modal, sehingga defenisinya secara lengkap diterangkan pada pasal 1 Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berbunyi : “Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksananya”. 5 Maka berdasarkan defenisi yang berada diatas, dapat dipaparkan beberapa unsur dari perseroan terbatas, sebagai berikut : 1. Perseroan terbatas merupakan badan hukum 2. Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal 3. Perseroan terbatas didirikan berdasarkan landasan perjanjian 4. Perseroan terbatas memiliki kegiatan usaha yang mengarah pada bidang nya masing-masing dengan modal dasar yang terbagi dalam bentuk saham-saham. 6 Merunut turunan dari unsur yang dipaparkan pada hal-hal yang diatas, perseroan terbatas merupakan suatu persekutuan modal yang didirikan dalam bentuk badan hukum yang sah apabila memiliki kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi atas bentuk “saham-saham”. Saham dalam arti sempit merupakan nilai nominal yang dijadikan modal perseroan baik dalam bentuk mata uang rupiah. Dalam arti luas saham itu sendiri 5 6

Pasal 1 ayat (1) , Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas Mulhadi, Ibid, Hal 82


4

dapat diartikan sebagai bukti kepemilikan atas sejumlah modal yang telah ditetapkan di dalam anggaran dasar dalam suatu perusahaan terhadap para sekutu yang menanamkan modal nya dalam bentuk nominal mata uang rupiah yang diserahkan kepada persero sebagai suatu bukti yang sah. 7 Hal ini dapat kita perhatikan pada pasal 48 Undang Undang 40 tahun 2007 yang berbunyi “saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya” serta dapat juga kita lihat pada pasal 49 Undang undang nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi “Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 8. Maka dengan kata lain saham merefleksikan sesuatu hak yang merupakan benda yang dapat dikuasai dengan hak milik, yang merupakan wujud konkrit yang dapat dilihat dan dikuasai secara fisik oleh setiap pemegang saham. Penguasaan ataupun memiliki hak pada tiap lembar saham merupakan hak setiap orang ataupun kelompok yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pada tiap nilai dan lembar saham nya. Kepemilikan hak terhadap saham tiap lembarnya ini yang menjadi tujuan inti pada penulisan skripsi ini. Karena dalam tiap lembarnya ataupun nominalnya tak terlepas dari pengaturan hukum yang mengatur tiap keberadaan, kewajiban, hak-hak serta kondisi saham terhadap kepemilikan saham tersebut. Adapun kepentingan hukum dalam mengatur pergerakan tiap nominal ataupun lembar pada saham adalah untuk tetap sebagai 7 8

Ibid. Hal 97 Pasal 48 dan 49, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


5

pedoman terhadap pengawasan modal perseroan terbatas yang telah sah sebagai badan hukum. Karena dari awalnya terbentuk perseroan tersebut tidak lepas dari aturan hukum yang disertakan dalam proses terbentuknya perseroan sebagai badan hukum. Pentingnya dari pengaturan oleh hukum terhadap kepemilikan hak atas saham merupakan bagian dari proses untuk menghindari permasalahan yang terjadi terhadap tiap lembar saham yang ada pada perseroan. Karena hak terhadap kepemilikan saham berarti tidak lepas dari hasil untung maupun rugi ataupun pertanggung jawaban (andil) pada saham tersebut yang berpengaruh terhadap kebijakan perseroan. Lalu tiap aturan hukum juga secara formal merupakan bagian dari penunjukan terhadap kepemilikan hak atas saham. Hal ini tercantum dalam peaturan perundang-undangan pada pasal 52 ayat 1 (satu) Undang undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang- undang ini. 9 Permasalahan terhadap kepemilikan terhadap saham berarti tidak lepas dari untung rugi serta pertanggung jawaban (andil) di dalam perseroan yang didapat dan dibebankan kepada pemegang kepemilikan hak saham. Hal ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan terjadinya perpindahan hak terhadap 9

Pasal 52 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


6

kepemilikan saham. Sehingga tidak satupun dapat membatasi terhadap perpindahan atau pengalihan kepemilikan hak saham yang sewaktu-waktu kapan saja dapat dilakukan. Namun ketika waktu tidak dapat menghambat pengalihan hak terhadap saham maka disinilah kedudukan hukum berfungsi untuk mengatur perpindahan ataupun pengalihan hak terhadap saham yang berimbas pada perpindahan tanggung jawab serta hak milik dan kewajiban pemegang saham terhadap perseroan dimana saham tersebut berada. Adapun peran peraturan hukum di sini mengatur tentang pengalihan hak atas saham terdapat pada ketentuan ketentuan yang mengatur terlebih dahulu organ-organ perseroan yang menjadi pihak yang menjadi bagian yang nyata menyokong jalan nya perseroan yang telah menjadi badan hukum itu sendiri. Menurut teori nya organ badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak melainkan benar benar ada. Kehadiran organ perseroan merupakan organisme yang riil dan hidup serta bekerja seperti manusia biasa yang mendukung bagaimana badan hukum itu akan dijalankan pada bidang nya masing-masing. Berfungsinya badan hukum disamakan dengan fungsinya manusianya. Artinya, badan hukum tidak berbeda dengan manusia yang dimana manusia itu sendiri merupakan subjek daripada hukum yang tidak lepas dengan peraturan hukum pada kehidupannya begitu juga dengan badan hukum. 10

10

Mulhadi, Ibid, Hal 84


7

Berdasarkan banyak nya argumen yang telah disampaikan diatas, penulis tertarik untuk membahas secara mendalam bagaimana sebenarnya mekanisme pengalihan hak atas saham itu terjadi terutama pada organ perseroan yang memiliki sifat tertutup. Hal ini merupakan yang menjadi perbedaan dari pembahasan pada biasanya yang membahas permasalahan pengalihan hak pada perseroan terbatas yang terbuka. Maka saya selaku penulis yang merupakan bahagian dari pengamat dan pemerhati serta mahasiswa yang sedang belajar di Hukum bidang Ekonomi, sangat termotivasi untuk membahas secara mendalam tentang topik tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Aspek Hukum Pengalihan Hak Atas Saham Pada Perseroan Terbatas Tertutup”

B. Rumusan Masalah Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat dirumuskan permasalahan skripsi sebagai berikut : 1. Bagaimana ketentuan peralihan hak atas saham berdasarkan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas 2. Bagaimana kedudukan Anggaran dasar Perseroan Terbatas dalam penentuan tata cara dan persyaratan pengalihan hak atas saham pada perseroan tertutup 3. Bagaimana akibat hukum peralihan hak atas saham yang tidak sesuai dengan anggaran dasar


8

C. Tujuan dan Manfaat penulisan Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan penulisan penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui tata cara peralihan hak atas saham sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Untuk mengetahui kedudukan Anggaran dasar Perseroan Terbatas dalam penentuan tata cara dan persyaratan pengalihan hak atas saham pada Perseroan Terbatas yang bersifat Tertutup 3. Untuk mengetahui akibat hukum dari peralihan hak atas saham yang tidak sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

Manfaat penulisan dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Manfaat Teoritis Pembahasan yang akan dibahas dalam tulisan skripsi ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru dalam dunia perseroan terbatas, dimana hal ini bisa menjadi masukan terhadap para pemegang saham khususnya pada perseroan tertutup serta Pemerintah untuk melihat lebih rinci lagi bagaimana tata cara yang benar melalui aspek hukum tentang mekanisme peralihan hak atas saham agar nantinya tidak terjadi ketimpangan karena akibat hukum terhadap peralihan hak atas saham yang tidak sesuai dengan anggaran dasar ataupun peraturan perundangundangan yang berlaku.


9

2. Manfaat Praktis Dapat dijadikan pedoman oleh baik itu penulis, mahasiswa, pemerintah, praktisi hukum, masyarakat ataupun khususnya para pengusaha yang terutama berkecimpung dalam dunia perseroan sebagai pemegang saham agar kedepannya para pengusaha tersebut tidak lagi bingung serta terjebak pada hal-hal yang mempersulit segala sesuatu untuk pengalihan saham dan tidak terjebak pada akibat hukum yang sebenarnya hal tersebut sudah diatur di dalam undang-undang.

D. Keaslian penulisan Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penulisan dari skripsi ataupun tulisan ilmiahh yang lain tentang “Aspek Hukum Pengalihan Hak Atas Saham Pada Perseroan Terbatas Tertutup” ini belum pernah menjadi pembahasan oleh penulias lain dalam topik dan permasalahan yang sama. Dimana topik yang penbulis kaji ini termotivasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan melihat kondisi pada dunia hukum kegiatan ekonomi pada umum nya yang terjadi. Jadi penulisan ini dapat disebut “asli” dan sesuai dengan asas-asas khazanah ilmu pengetahuan yang jujur, rasional, obyektif, dan terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses pembahasan yang benar dan sudah ditinjau secara yuridis. Sehingga penulisan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.


10

E. Tinjauan pustaka Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya” Dari pengertian diatas maka Perseroan memuat lima hal pokok yang menjadi karakteristiknya, yaitu 11: 1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum; Secara teoritis pada subjek hukum pribadi (manusia), status subjek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi manusia tersebut berada dalam kandungan. Sedangkan pada badan hukum, status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya. Sebagai badan hukum, Perseroan memiliki unsur-unsur badan hukum yaitu memiliki organisasi yang teratur yang terlihat dari adanya organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, memiliki harta kekayaan tersendiri, melakukan hubungan hukum sendiri, serta mempunyai tujuan tersendiri. 11

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada) 2006 . Hal. 7-13


11

2. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian; Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Rumusan tersebut mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai; 3. Perseroan harus menjalankan kegiatan usaha tertentu; Melakukan kegiatan usaha artinya

menjalankan perusahaan.

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan adalah dalam bidang ekonomi baik industri, perdagangan barang maupun jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan atau laba. 4. Perseroan harus memiliki modal yang terbagi ke dalam saham; Adanya modal yang terbagi ke dalam saham-saham ini merupakan perwujudan dari karakteristik suatu Perseroan yang independen, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pemegang sahamnya maupun para pengurusnya. Oleh karena itu, pada saat pendirian Perseroan, bahkan sebelum permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri telah harus menyetorkan sekurang-kurangnya Rp 50.000.000. sebagai modal dasarnya. 5. Memenuhi persyaratan undang-undang. Setiap Perseroan harus memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya.


12

Pada awalnya Perseroan Terbatas di masa lalu yang bernama Naamlooze Vennootschap diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Buku kesatu Bab ketiga Bagian ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (STBL. 1847:23) dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandelen (stb 1939-569 jo. 717)).12 Selama masa kolonial Belanda, ketentuan Pasal 36-56 yang mengatur Perseroan Terbatas boleh dikatakan tidak pernah mengalami perubahan. Barulah setelah era kemerdekaan ketentuan-ketentuan Pasal tersebut pernah mengalami perubahan. Hal itu terjadi pada tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (STBL. 1847:23) Lembaran Negara No. 20 Tahun 1971. Perubahan yang terjadi melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (STBL. 1847:23) masih tetap mempertahankan keberadaan hukum Perseroan Terbatas berada dalam lingkup Buku kesatu KUHD. Perubahan yang terjadi tidak terlalu signifikan karena tidak ada penambahan lebih luas tetapi hanya mengubah ketentuan Pasal 54 saja. 13

12

13

Ibid, Hal 2 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas. (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, Hal. 22-23


13

Kemudian pada tahun 1995, diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terdiri dari 12 Bab dan 129 Pasal. Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 menegaskan Buku Kesatu, Titel ketiga, bagian ketiga yang terdiri Pasal 36 s.d Pasal 56 KUHD, yang mengatur Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (STBL. 1847:23) dinyatakan tidak berlaku. Alasan penggantian berdasarkan konsideran Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas antara lain 14: 1. Ketentuan yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai lagi dengan peraturan Perseroan Terbatas yang ditentukan dalam KUHD, serta tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional. 2. Mencipta kesatuan hukum dalam Perseroan yang berbentuk badan hukum (rechtspersoon, legal person, legal entity). Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2007 diundangkan lagi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti UndangUndang Nomor 1 tahun 1995. Dasar alasan penggantian dikemukakan dalam konsideran maupun penjelasan umum antara lain akan dijelaskan dibawah ini:

14

Ibid, Hal 24


14

1. Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional. 2. Semua prinsip itu perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat guna lebih meningkatkan perkembangan perekonomian nasional sekaligus memberi landasan yang kokoh bagi dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang. 3. Perlu diadakan undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat mendukung terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. 4. Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, perlu diberi landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.

Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. 15 Ketiganya memiliki kewenangan yang berbeda guna menjalankan hak dan kewajiban Perseroan. Selama organ-organ tersebut dapat menjalankan perannya dengan baik, maka Perseroan akan berjalan dengan baik, dan para pemegang saham Perseroan akan terjamin kepentingannya dalam Perseroan. Berikut akan diuraikan secara umum mengenai organ-organ Perseroan tersebut.

15

Pasal 1 (satu) butir 2 (dua), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


15

Mengenai pendirian Perseroan Terbatas pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 sampai dengan 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu syarat pendirian Perseroan Terbatas menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyatakan pendirian Perseroan haruslah dibuat dalam bentuk akta notaris (Notariele Akte, Notarial Deed). Tidak boleh berbentuk akta di bawah tangan. Keharusan membuat akta pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas penjanjian pendirian Perseroan (probationis causa), namun berdasar Pasal 7 ayat (1) akta notaris itu sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai solemnitatis causa. Yaitu apabila tidak dibuat dalam akta notaris, akta pendirian Perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan “pengesahan” oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.


16

F. Metode penulisan 1. Jenis dan sifat penulisan Membuat suatu karya ilmiah, penggunaan suatu metode mutlak diperlukan. Penggunaan suatu metode bukan hanya mutlak untuk digunakan dalam suatu penelitian maupun penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah menggunakan Library Reasearch (Study Kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh darii sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber tertulis lainnya. Penulisan ini diperoleh dari data sekunder. 16 2. Sumber bahan hukum Sumber data yang menjadi bahan penulisan skripsi adalah data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan sebagai landasan teori. Data Sekunder meliputi : a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi bahan peraturan perundang undangan terkait hukum ekonomi, hukum perusahaan atau perseroan dan terkait dengan hukumm kebendaan serta perjanjian jual beli secara perdata. 17 b. Bahan hukum Sekunder, yang meliputi buku-buku, dokumen hasil penelitian bidang hukum khususnya tentang masalah perseroan dan saham. c. Bahan Hukum Tersier, yang meliputi tentang bahan-bahan ajaran kuliah, serta tentang tata cara penulisan karya tulis ilmiah.

16

Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: RajaGrafindo Persada), 1997 Hal

23-24 17

Ibid¸Hal 28


17

3. Analisis Data Metode analisis data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek yang terjadi di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem pemidanaan yang bersifat edukatif terhadap pelaksanaan pengalihan hak saham dalam kehidupan seharihari. 4. Metode Pengumpulan Data Metode yang digunakan adalah Normatif Kuantitatif. Normatif karena penulisan ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kuantitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari pustak untuk mencapai kejelasan masalah yang kan dibahas. 18 G. Sistematika penulisan Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika yang teratur dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan skrikpsi ini adalah BAB I :

Pendahuluan Pendahuluan merupakan bagian dari pengantar. Didalam nya termuat mengenai gambaran umum tentang penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang, penulisan skripsi, perumusan masalah,

18

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjuauan Singkat,(Jakarta: RajaGrafindo) 1985, Hal 13


18

tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan BAB II:

Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Dalam bab ini berisi tentang Pengertian dari Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, Modal sebagai syarat mendirikan Perseroan Terbatas, pengertian tentang Saham yang terjadi pada perseroan terbatas, lalu pengalihan saham pada perseroan tertutup.

BAB III:

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pada bab ini pembahasan yang tercantum dalam penulisan ialah tentang bagaimana dari anggaran dasar perseroan terbatas, beserta pengertian dari anggaran dasar, unsur unsur pembuatan dari anggaran dasar, serta perubahan anggaran dasar perseroan. Lalu pembahasan kedudukan anggaran dasar di dalam perseroan terbatas serta pembahasan tentang persyaratan peralihan hak atas saham di dalam anggaran dasar.

BAB IV:

Akibat Hukum Peralihan Hak atas Saham Pada bab ini yang menjadi pembahasan ialah pertama di bahas tentang jenis-jenis saham, lalu pembahasan tentang aspek hukum perjanjian dalam hak peralihan hak atas saham. Serta pmebahasan tentang akibat hukum dari peralihan hak atas saham apabila tidak sesuai dengan ketentuan dari anggaran dasar perseroan yang telah ada.


BAB I PENDAHULUAN. Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk Maskapai Andil Indonesia

Recommend Documents