BAB I PENDAHULUAN. Koperasi sebagai ekonomi kerakyatan merupakan salah satu bentuk usaha

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Koperasi sebagai ekonomi kerakyatan merupakan salah satu bentuk usaha yang cukup dikenal oleh masyarakat secara luas. Dalam kenyataannya banyak bentuk badan usaha yang dikenal seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perusahaan Perseorangan dan Firma. Namun, satu-satunya badan usaha yang cocok dengan jiwa gotong royang bangsa Indonesia hanya koperasi. Itu sebabnya pemerintah memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Sebagai badan ekonomi rakyat, koperasi dapat didirikan oleh siapapun asalkan memiliki sifat gotong-royong dan keinginan untuk maju bersama. Dari sisi nilai investasi, modal awal pendirian koperasi tidak sebesar Perseroan Terbatas (PT). Dari segi kepemilikan, setiap orang boleh menjadi anggota koperasi dengan syaratsyarat ringan seperti simpanan pokok yang tidak memberatkan. 1 Dari sudut sosial, setiap anggota koperasi biasanya sudah saling mengenal sehingga kegiatan bisnisnya dimulai dari rasa saling percaya. Dari kaca mata bisnis, koperasi memiliki peluang yang besar untuk memenangi kegiatan pengadaan barang

1

Zulkarnain Lubis, Koperasi Untuk Ekonomi Kerakyatan, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2008), hal. xiv Disampaikan pada pidato sambutan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Gatot Pujo Nugroho, ST) dalam penerbitan buku berjudul KOPERASI Untuk Ekonomi Rakyat oleh Zulkarnain Lubis. (8 Agustus 2008).

Universitas Sumatera Utara

dan jasa (tender) yang diadakan oleh pemerintah karena pemerintah mestinya memberikan prioritas kepada usaha kecil menengah termasuk koperasi. 2 Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanyadari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka. Koperasi merupakan Kinder Not yang maksudnya “anak yang lahir dari kesengsaraan”, hal ini mengandung arti bahwa dalam suatu masyarakat dimana para anggotanya berkeadaan ekonomi lemah, maka koperasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatasi/menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonominya. 3 Dengan segudang kelebihan itu, tak berlebihan jika koperasi menjadi pilihan yang tepat bagi rakyat untuk berbisnis. Hal ini bisa dimulai dari pemilihan lapangan usaha yang tepat bagi koperasi. Seringkali pemilihan jenis usaha koperasi hanya terpaku pada patron yang sudah ada seperti konsumsi, simpan pinjam dan serbaguna. Padahal seiring dengan perkembangan masa, jenis usaha koperasi dapat diperluas kebidang-bidang lain seperti perhotelan dan bisnis internet beserta turunannya. Dengan demikian koperasi bisa menjadi solusi yang tidak kalah menjanjikan dibanding dengan wadah bisnis lainnya. 4 Konsep koperasi adalah konsep umum di dunia. Diberbagai Negara, koperasi ini dijadikan sebagai salah satu bentuk dari suatu badan usaha yang dimiliki oleh banyak orang dengan prinsip satu orang satu suara. Malahan ide koperasi sesungguhnya berasal dari Negara Eropa. Tetapi ketika konsep koperasi ini

2

Ibid. Hal.xiv Kartasapoetra, Bambang S, Setiady , Koperasi Indonesia yang Bedasarkan Pancasila & UUD 1945, (Jakarta; PT Asdi Mahasatya, 2001), hal. 1 4 Zulkarnaen Lubis Op.Cit. Hal. xv 3


diterapkan di Indonesia yang digagas oleh Bung Hatta, maka perbedaan peran koperasi Indonesia dan di Negara lain terjadi karena koperasi Indonesia dilatarbelakangi oleh kondisi kemiskinan struktural yang saat ini semakin diperparah dengan berlakunya pasar bebas. Dalam konteks tersebut diatas, maka membangun koperasi di Indonesia tidak semudah dan secepat prosesnya seperti membangun koperasi diberbagai Negara-negara di dunia. 5 Percepatan proses globalisasi secara fundamental telah mengubah struktur dan pola hubungan perdagangan dan keuangan internasional. Hal ini menjadi fenomena yang penting sekaligus merupakan satu “era baru” yang ditandai dengan adanya pertumbuhan perdagangan internasioal yang tinggi, semakin besarnya perkembangan pasar modal internasional, penyebaran investasi secara langsung, dan tingginya mobilitas pemasukan modal portofolio swasta antara Negara-negara maju dan berkembang. 6 Disamping itu, interaksi berskala global antara perusahaan-perusahaan multinasional melalui aliansi eksternal yang semakin beragam cakupannya, antara lain seperti : joint venture, sub-contracting, licencing dan persekutuan antar perusahaan (inter-firm agreement) lainnya menandai pola baru dari hubungan aktifitas industri internasional ( international inter-industrial linkage). 7 Apabila suatu Negara ingin masuk dan menjadi bagian dari jaringan hubungan global (global relation network) yang efisien dan berdaya saing tinggi dalam rangka memanfaatkan peluang bagi kepentingan kesejahteraan nasionalnya, maka Negara tersebut harus memenuhi tuntutan liberalisasi dan reformasi dibidang 5

Zulkarnaen lubis, Op.Cit. hal.xviii Hadi Soesatro, Aida Budiman, Ninasapti Triaswati, Armida Alisjahbana dan Ari Adiningsih (ed), Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir, Buku 5 (1997-2005) Krisis dan Pemulihan Ekonomi, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius & ISEI, 2005), hal.48. 7 Ibid. Hal.48 6


ekonomi dan keuangan. Dalam lingkungan bisnis internasional yang tercipta melalui perkembangan globalisasi ini, Negara yang ingin terlibat langsung didalamnya perlu memperhatikan

dan mengantisipasi dua hal pokok. Pertama, tingginya

ketergantungan antar Negara-negara, dan Kedua, semakin tajamnya persaingan pasar di dunia. 8 Bagi Indonesia yang sistem perekonomiannya bersifat terbuka akan lebih mudah dipengaruhi oleh prinsip-prinsip perekonomian global dan liberalisasi perdagangan tersebut. Karena perekonomian Indonesia akan berhadapan secara langsung dan terbuka lebar dengan perekonomian Negara lain, terutama melalui kerjasama ekonomi dengan mitra dagang Indonesia diluar negeri, seperti pada sektorsektor ekspor-impor ; investasi baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung; serta pinjam-meminjam. Pengaruh dari sistem perekonomian global dan liberalisasi perdagangan ini menjadi tantangan bagi perumusan kembali kebijaksanaan nasional, bagi dunia ekonomi dan pelaku ekonomi di masa mendatang. 9 Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi mengakibatkan makin mendunianya perdagangan barang dan jasa serta arus finansial yang mengikutinya. Di satu sisi kemajuan teknologi membawa pengaruh positif dalam perkembangan bisnis, namun sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi telah menimbulkan dampak lain yaitu timbulnya kejahatan dimensi baru dengan modus operandi baru bersifat lintas Negara (transnational crime). 10

8

Ibid. Hal.48 Nasution Bismar, Hukum Kegiatan Ekonomi. (Bandung, BooksTerrace & library Pusat Informasi Hukum Indonesia. 2009). Hlm.2. 9

10

Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (money Laundering) dan Upaya Pencegahannya “ diambil dari Jurnal Equality Vol 11 hal 12 yang dipostkan Februari 2006 diakses dari http://repository.usu.ac.id tanggal 18 januari 2014.


Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru dibanyak Negara termasuk Indonesia. Namun sekarang ini Indonesia merupakan “surga” baru untuk melekukan pencucian uang (money laundering). Indonesia mendapat kesan buruk dimata dunia internasional dan telah masuk barisan daftar hitam (blacklist) sebagai Non-cooperative countries and Terrories (NCCT’s) sejak tahun 2001 oleh FATF. Hal ini terjadi karena kondisi Negara Indonesia yang mendukung terjadinya tindak pidana Pencucian Uang yaitu : a) Ketatnya ketentuan mengenai kerahasiaan bank sehingga tidak mungkin sembarang orang untuk mengetahui asal-usul uang sehingga amanlah uang tersebut dibersihkan oleh lembaga keuangan. b) Sistem devisa bebas sehingga otoritas moneter sulit untuk mendeteksi lalu lintas modal, dana, uang, dari manapun datangnya. c) Tidak adanya ketentuan pembatasan atau larangan kepada orang asingyang masuk kewilayah Indonesia dalam hal membawa valuta asing juga tidak adanya kewajiban pelaporannya sehingga orang bebas membawa uang keluar masuk berapapun besarnya. d) Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan yang menyangkut deposito dan simpanan, yaitu asal-usul uang tersebut tidak dapat diusut. e) Dan ketentuan lainnya. 11 Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan Negara. Banyak Negara didunia sependapat bahwa pencucian uang dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional/internasional 11

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal 601.


atau keuangan Negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Money laundering dapat membahayakan efektivitas operasi system perekonomian dan bisa pula menimbulkan kebijakan-kebijakan ekonomi buruk. Pada ekonomi nasional, pencucian uang menyebabkan ketidakstabilan karena dapat menyebabkan nilai tukar suku bunga mengalami fluktuasi yang relative tajam. 12 Selain itu, uang hasil pencucian uang dapat beralih dari suatu Negara yang perekonomiannya baik ke Negara lain dengan perekonomian yang kurang baik, sehingga pasar financial dapat hancur secara perlahan-lahan dan kepercayaan publik kepada sistem financial semakin berkurang. Keadaan seperti ini dapat mendorong kenaikan tingkat resiko dan ketidakstabilan sistem perekonomian dan pada akhirnya angka pertumbuhan ekonomi dunia semakin menurun. 13 Koperasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu Negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan Negara dalam bentuk pajak maupun devisa. Sehingga dampak koperasi tampak sangat positif. Namun disisi lain, koperasi juga tidak jarang menciptakan dampak negatif. Namun dalam prakteknya koperasi tidak dapat berjalan tanpa adanya modal yang menjadi dasar bagi koperasi untuk menjalankan usahanya. Kejahatan merupakan bayang-bayang peradaban. 14 Semakin maju peradaban manusia maka kejahatanpun berkembang bahkan lebih maju dari peradaban manusia itu sendiri. Kejahatan pencucian uang atau dalam istilah istilah Inggrisnya disebut money laudering merupakan salah satu kejahatan yang paling berkembang pesat 12

Bismar nasution, Rejim Anti-Mone Laundering Di Indonesia , (Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2005), hal.1. 13 Ibid. 14 R abdussalam, Evaluasi Pelaksanaan Sistem Peradilan di Indonesia, (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997), hal 3.


seiring dengan perdaban manusia.dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan pencucian uang sedemikian luas dan besar, sehingga menjadikannya sebagai salah satu tantangan internasional. 15 Harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Dengan kata lain, harta kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat “darah dalam satu tubuh”. Apabila harta kekayaan yang “dialirkan” melalui sistem perbankan itu diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama-kelamaan akan menjadi lemah, aktivitasnya menjadi berkurang, bahkan bisa menjadi mati. Hal inilah yang mendorong organisasi kejahatan untuk melakukan pencucian uang agar asalusul harta kekayaan yang sangat mereka butuhkan itu sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. 16 Praktik kejahatan pencucian uang disamping merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara. Oleh sebab itulah upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian interasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerjasama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral. 17 Para pelaku praktik pencucian uang semakin hari semakin kreatif untuk melakukan transaksi kejahatan pencucian uang. Dari sektor lembaga keuangan bank

15

Saprudin Yusup, Money Laundering(kasus L/C Fiktif BNI 1946), (Jakarta: Grafika Indah, 2006), hal 1. 16 Bismar Nasution. Op.cit. hal 138. 17 Ibid. Hal 138.


hingga sektor keuangan non bank dalam hal ini termasuk koperasi. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank juga menjadi salah satu target para pelaku kejahatan pencucian uang untuk melancarkan aksinya. Hal ini disebabkan tidak adanya kewajiban bagi koperasi sebagai usaha masyarakat menengah kebawah untuk melaporkan transaksi keuangannya. Sehingga hal ini menjadi kesempatan bagi para pelaku pencucian uang untuk menempat uang hasil kejahatan tersebut kedalam kopersai. Melihat hal tersebut maka sangat penting pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang menjadi dasar dibentuknya undang-undang yang bersifat nasional mengenai pencucian uang yaitu UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat satu skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis terhadap Praktek Pencucian Uang melalui Penyertaan Modal di Koperasi” untuk melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada bekerja untuk mengatasi praktek pencucian uang melalui penyartaan modal di koperasi.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas antara lain: 1. Bagaimana

peraturan

mengenai

penyertaan

modal

dalam

perkoperasian di Indonesia?


2. Bagaimanakah pencucian uang dapat terjadi di koperasi melalui penyertaan modal? 3. Bagaimana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui penyertaan modal di koperasi? C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Berdasarkan perumusan masalah diatas , maka tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain: 1. Mengetahui

peraturan

mengenai

penyertaan

modal

dalam

perkoperasian di Indonesia. 2. Mengetahui mekanisme pencucian uang yang terjadi di koperasi melalui penyertaan modal. 3. Mengetahui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui penyertaan modal di koperasi.

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini, antara lain: 1. Secara Teoritis: Secara teoritis skripsi ini diharapkan memberikan sumbangsih atau masukan bagi ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pencucian uang dan hukum koperasi sekaligus memperkaya serta menambah wawasan ilmiah. 2. Secara Praktis: Bagi para pelaku koperasi yang menjalankan usahanya secara praktis dapat menambah pemahaman bagaimana peraturan perundang-


undangan yang ada melihat kejahatan pencucian uang uang yang terjadi di koperasi sebagai suatu tindakan yang merugikan masyarakat secara luas. Sedangkan manfaat bagi penulis adalah untuk mengembangkan pemahaman dan kemampuan penulis menerapkan ilmu yang diperoleh, serta memberikan manfaat bagi setiap pihak yang berkepentingan dalam kaitannya dengan praktik pencucian uang melalui penyertaan modal dikoperasi. Juga bagi masyarat luas dapat memberikan pemahaman tentang praktik pencucian uang ini melalui penyertaan modal. D. Keaslian Penulisan Untuk mengetahui orisinalitas penulisan, sebelum melakukan penulisan skripsi berjudul “kajian yuridis terhadap praktek pencucian uang melalui penyertaan modal dalam koperasi”, terlebih dahulu telah dilakukan penelusuran terhadap berbagai judul skripsi yang tercatat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara melalui surat tertanggal 04 januari 2014, menyatakan ada beberapa judul yang memiliki sedikit kesamaan. Adapun judul skripsi tersebut antara lain : 1. Ketentuan Pemberantasan Money Laundering dalam Penyedia Jasa Keuangan (disusun oleh Erika Asima T.F.Sitohang / 010200001) 2. Kebijakan Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) dalam Penanggulangan Pencucian Uang di Pasar Modal (disusun oleh Mega Kartika / 030200186)


3. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal melalui Prinsip Mengenal Nasabah (know your customer principles) Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No.476/BL/2009 (disusun oleh Sarah Cascarina S / 070100136) 4. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan dalam Rangka Mencegah Praktik Pencucian Uang (Money Laundering) (disusun oleh Dwi Cesaria Sitorus / 080200258) Penulis juga menelusuri berbagai judul karya ilmiah melalui media internet, dan sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, belum ada penulis lain yang pernah mengangkat topik tersebut. Sekalipun ada, hal itu adalah diluar sepengetahuan penulis dan tentu saja substansinya berbeda dengan substansi dalam skripsi ini. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah murni hasil pemikiran penulis yang didasarkan pada pengertian-pengertian, teori-teori, dan aturan hukum yang diperoleh melalui referensi media cetak maupun media elektronik. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya asli penulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. E. Tinjauan Kepustakaan Penulisan skripsi ini berkisar tentang Kajian Yuridis terhadap Praktek Pencucian Uang melalui Penyertaan Modal di Koperasi. Adapun tinjauan kepustakaan tentang skripsi ini adalah antara lain: 1. Pencucian Uang “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. 18

18

Pasal1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.


Pencucian uang telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Menurut Welling, “ money laudering”adalah “Money Laundering is the process by wich one counceals the existance, illlegal source, or illegal aplication of income and than disguises that income to make it appear legitimate”. 19 (pencucian uang adalah suatu proses, dimana salah satu bentuknya dapat berupa sumber-sumber ilegal kemudian menyamarkan pendapatan tersebut sehingga kelihatan sebagai pendapatan yang sah). Dalam konteks penegakan hukum, istilah money laundering bukanlah suatu konsep yang sederhana, melainkan sangat rumit karena maslahnya begitu kompleks sehingga cukup sulit untuk merumuskan delik-delik hukumnya (kriminalisasi) secara objektif dan efektif. Hal ini tercermin dari batasan pengertiannya yang cukup banyak dan bervariasi. Batasan pengertian (definisi) yang relative tidak sama (berbeda-beda) itu juga terdapat pada Negara-negara yang sama-sama memiliki ketentuan (undang-undang) anti pencucian uang. Demikian juga halnya diantara lembaga-lembaga dan organisasi internasional yang kompeten dibidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penegakan hukum yang banyak disorot dunia internasional yang adalah penegakan dalam tindak pidana pencucian uang (money laundering). Penanganan perkara ini dinilai masih bersifat tebang pilih, kurangnya political will dan moral hazard dari pemegang kekuasaan, serta belum ada harmonisasi dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uangdi Indonesia. Diakui atau tidak, pemberantasan

19

Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, (Jakarta : Sinar Grafika 2008), hal.19.


tindak pidana pencucian uang menghadapi kendala baik yang bersifat teknis maupun non teknis. 20 2. Penyertaan Modal Penyertaan Modal

adalah modal Koperasi yang diperoleh dari

Anggota atau calon Anggota yang menyertakan sahamnya sebagai kapital atau modal koperasi. Modal penyertaan ini dapat disebut sebagai Simpanan Saham Sukarela (S3) yang tidak dapat ditarik sebelum tahun buku berakhir. Penyertaan modal disetor secara kontan sebagai modal Koperasi dan tidak mendapat Jasa Simpanan, tetapi diperlakukan sebagai pemilik saham yang akan mendapat deviden pada akhir tahun buku. Penghitungan deviden dari Modal Penyertaan sama dengan penghitungan Simpanan saham. 3. Koperasi Defenisi Koperasi menurut Kartasapoetra adalah: “suatu badan usaha bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang pada umunya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas adasar persamaan hak , berkewajiban melakukan sesuatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya”. 21 Definisi menurut UU No. 17/2012: “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi

20

Halim Phatorang, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi, (Jakarta:Total Media, 2003), hlm. 4-5 21 Kartasapoetra, Bambang S, Setiady, Op.Cit.hal 1.


aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”. 22 Dari beberapa pengertian diatas sehingga dapat disimpulkan, bahwa Koperasi adalah suatu perkumpulan orang orang atau badan hukum yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama dan didalam perkumpulan tersebut mengandung azas kekeluargaan yang saling bergotong royong dan tolong menolong diantara anggota koperasi F. Metode Penulisan Diperlukan metode penelitian sebagai suatu tipe pemikiran secara sistematis yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian skripsi ini, yang pada akhirnya mencapai keilmiahan dari penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, metode yang dipakai dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang dalam hal ini anatara lain: Undang-Undang no 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, Undang-undang no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian yaitu koperasi. Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normative, yaitu dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan

22

Pasal 1 angka 1 uu no 17 tahun 2012 tentang perkoperaasian


terhadap asas-asas hukum, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 2. Jenis dan Sumber Data Penelitian yuridis normative menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapat data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain

dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun

nonkomersial. 23 Data sekunder yang dipakai penulis adalah sebagai berikut: a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain: 1. Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tenang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan-peraturan terkait Kperasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik. c. Bahan hukum tertier, yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini

23

Diambil dari http://id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 14 januari 2014


3. Teknik Pengumpulan data Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (literature research) dan juga melalui bantuan media elektronik yaitu internet. Untuk memperoleh data dari sumber ini penulis memadukan, mengumpulkan, menafsirkan dan membandingkan buku-buku dan arti-arti yang berhubungan dengan judul skripsi “Kajian Yuridis terhadap Praktek Pencucian Uang melalui Penyertaan Modal di Koperasi”. 4. Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. 24

G. Sistematika Penulisan Pembahasan dan Penyajian suatu penelitian harus terdapat keteraturan agar terciptanya karya ilmiah yang baik. Maka dari itu, penulis membagi skripsi ini dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain, karena isi dari skripsi ini sifatnya berkesinambungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: BAB I:

PENDAHULUAN Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan sistematika penulisan yang semunya berkaitan dengan kajian Yuridis

24

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Depok, Universitas Indonesia Press, 1994). Hal 69.


terhadap praktek pencucian uang melalui penyertaan modal di koperasi. BAB II:

PERATURAN KOPERASIAN

PENYERTAAN DI

MODAL

INDONESIA

DALAM

BERDASARKAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Dalam bab ini, yang menjadi pembahasan adalah Landasan dan Asas Koperasi di Indonesia , Bentuk dan Jenis Koperasi di Indonesia. Aspek yuridis koperasi yang meliputi: Pendirian koperasi, organ koperasi, modal koperasi juga tata kelola koperasi penyertaan modal dalam koperasi di Indonesia serta bagaimana peraturan penyertaan modal dalam koperasian di indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan, Sejarah singkat koperasi di Indonesia BAB III:

TINDAK

PIDANA

PENCUCIAN

UANG

MELALUI

PENYERTAAN MODAL DI KOPERASI Pada bab ini yang menjadi pembahasan adalah Aspek Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang , Struktur Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang bagaimana tindak pidana pencucian uang dapat terjadi di koperasi melalui penyertaan modal. BAB IV:

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PENCUCIAN UANG MELALUI PENYERTAAN MODAL DALAM KOPERASI


Yang menjadi pembahasan dalam bab ini adalah kajian yuridis terhadap praktek pencucian uang melalui penyertaan modal dalam koperasi dan juga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui penyertaan modal di koperasi BAB V:

KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab terakhir ini, akan dikemukakan kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi penulisan skripsi ini, dan saran-saran yang penulis ciptakan dalam kaitannya dengan judul yang dibahas.


BAB I PENDAHULUAN. Koperasi sebagai ekonomi kerakyatan merupakan salah satu bentuk usaha

Recommend Documents