1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1. Perkembangan perekonomian nasional yang dihadapi dunia usaha termasuk koperasi dan usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang pantas untuk ditumbuh kembangkan sebagai badan usaha penting dan bukan sebagai alternatif terakhir.*** 2. Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional dewasa ini, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah perekonomian rakyat. Kebijaksanaan pemerintah ini sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijelaskan bahwa bangun usaha yang sesuai adalah koperasi. 3. Koperasi adalah organisasi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsip nya yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai ekonomi. Ciri utama koperasi adalah kerjasama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama.††† 4. ***
M. Firdaus dan Agus Edhi Santoso, Perkoperasian : Sejarah, Teori dan Praktek, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hal. 38-39 ††† T. Gilarso, Pengelolaan Koperasi. Yogyakarta : Kanisius, 1998.
1 Universitas Sumatera Utara
2
Umumnya koperasi dikendalikan bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota.‡‡‡ 5. Sebagai suatu perusahaan, koperasi harus menjalankan suatu usaha yang mendatangkan keuntungan ekonomis, meskipun koperasi bukan merupakan bentuk akumulasi modal. Untuk mencapai tujuan mendatangkan keuntungan ekonomis tersebut, maka koperasi harus menjalankan usahanya secara terus menerus, transparan, berhubungan dengan pihak ketiga, dan memperhitungkan rugi laba serta mencatat semua kegiatan usahanya tersebut ke dalam suatu pembukuan.§§§ 6. Pengelolaan koperasi harus dilaksanakan secara produktif, efektif dan efisien. Dalam arti koperasi harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besar nya kepada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti itu maka koperasi harus dapat berusaha secara luwes, baik yang menyangkut industri/produk hulu dan/hilir tersebut. Ini berarti koperasi mempunyai kesempatan dan peluang yang sama dengan pelaku ekonomi lainnya dalam melakukan kegiatan usahanya. ‡‡‡
Sagimun, M.D. 1990. Koperasi Indonesia.. Jakarta, CV Masagung :1990.
§§§
R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2005, hal. 101
Universitas Sumatera Utara
3
7. Koperasi harus tampil sebagai organisasi yang dapat membentuk kekuatan ekonomi bersama-sama untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi anggotanya. Akan tetapi dalam perkembangannya ada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, misalnya dalam segi pembiayaan dan permodalan
masih sulitnya koperasi dan UKM untuk mengakses lembaga
keuangan (perbankan) mengingat syarat yang ditetapkan cukup berat terutama masalah jaminan/agunan dan syarat lainnya. Persoalan lain seperti adanya keterbatasan sumber daya manusia, sarana/prasarana yang memadai yang dimiliki oleh koperasi.**** 8. Salah satu faktor penting untuk mewujudkan kinerja koperasi yang baik adalah adanya peran Pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diatur dan dikeluarkan sedemikian rupa sehingga sistem dapat berjalan dengan baik. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi adalah sebagai berikut:†††† I.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
II.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1998 tentang Pengembangan Kelembagaan Koperasi
III.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi 9. Penggolongan jenis-jenis koperasi disesuaikan dengan kesamaan
kegiatan usaha dan kepentingan ekonomi anggotanya. Berdasarkan Undangundang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian koperasi di Indonesia
****
††††
Sitio, Arifin dan Tamba, Halomoan.. Koperasi: Teori dan Praktek. Surabaya, Penerbit Erlangga. 2001.
Universitas Sumatera Utara
4
digolongkan menjadi 4 jenis yang terdiri dari : koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam. Di antara jenis-jenis koperasi tersebut salah satu jenis koperasi yang berkembang cukup pesat di Indonesia adalah koperasi simpan pinjam‡‡‡‡. 10. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang anggotanya terdiri
dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam hal
simpan pinjam. Salah satu tujuan didirikannya koperasi simpan pinjam adalah untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya agar memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan. Kegiatan penyaluran pinjaman di koperasi simpan pinjam lebih diutamakan pemberian pinjaman kepada para anggotanya. Koperasi simpan pinjam tidak memakai istilah “kredit” seperti halnya di bank tetapi menggunakan istilah “pinjaman”. 11. Pada prinsipnya pemberian pinjaman kepada para anggota koperasi simpan pinjam didasarkan atas kepercayaan. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian pinjaman ini selalu dihadapkan pada ketidakpastian dan selalu mengandung risiko. Untuk mengurangi atau meminimalisir resiko yang dihadapinya, koperasi simpan pinjam harus menerapkan manajemen pengelolaan usaha yang baik salah satunya yaitu dengan jalan mempertimbangkan penyaluran pinjaman yang sehat bagi anggotanya. 12. Dalam rangka mewujudkan
pemberian
pinjaman
yang
sehat
pemerintah telah mengatur tentang keharusan menerapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat bagi setiap koperasi simpan pinjam. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun ‡‡‡‡
Sagimun, M.D. Koperasi Indonesia. Jakarta: CV Masagung, 1990
Universitas Sumatera Utara
5
1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yang menyebutkan bahwa : “Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman”.
Penjelasan atas pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi adalah : “Yang dimaksud dengan prinsip pemberian pinjaman yang sehat adalah pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.”
13. Pada dasarnya prinsip pemberian pinjaman yang sehat wajib dilaksanakan oleh setiap koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam. Di Kota Medan koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam mengalami peningkatan dari segi kuantitas dari tahun ke tahun sebab Kota Medan merupakan kota yang sedang berkembang dimana perekonomiannya didukung oleh pelaku usaha kecil yang mayoritas bergerak di bidang perdagangan dan perindustrian dengan skala yang relatif kecil dan menengah. Perkembangan perekonomian ini diimbangi
dengan
bermunculan lembaga keuangan dalam skala kecil dan
menengah pula. Dari beberapa lembaga keuangan yang ada, koperasi simpan pinjam masih menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat di Kota Medan. Salah satu koperasi di Kota Medan yang hingga saat ini masih aktif menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam adalah Koperasi Kotamadya Medan. Pada usaha penyaluran pinjaman di koperasi Kotamadya Medan masih dijumpai kasus prosedur peminjaman yang berkelit dan juga pinjaman tidak sehat. Pinjaman tidak
Universitas Sumatera Utara
6
sehat ditandai dengan adanya pinjaman bermasalah yang disebabkan karena tidak terpenuhinya
pembayaran
atau
pengembalian pinjaman
oleh
beberapa
peminjam, meskipun dengan presentase yang tidak terlalu besar. 14. Pada penelitian ini yang menjadi fokus kajiannya adalah bagaimana prosedur peminjaman uang pada koperasi Kotamadya Medan sebagai koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam ditinjau dari Hukum Administrasi Negara, apakah koperasi telah menerapkan prinsip-prinsip dan tata cara pelaksanaan peminjaman yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada Hukum Administrasi Negara. 15. Berdasarkan hal tersebut di atas, tulisan ini mengangkat masalah mengenai prosedur peminjaman pada koperasi Kotamadya Medan yang menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Posedur Peminjaman Pada Koperasi Kotamadya Medan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan
pada
latar
belakang skripsi
ini,
maka
penulis
merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana prosedur peminjaman uang berdasarkan Hukum Administrasi Negara, dalam penyaluran pinjaman oleh koperasi Kotamadya medan? 2. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prosedur pemberian pinjaman oleh Koperasi Kotamadya Medan berdasarkan Hukum Administrasi Negara?
Universitas Sumatera Utara
7
3. Apa upaya yang dilakukan oleh koperasi Kotamadya medan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prosedur pemberian pinjaman berdasarkan Hukum Administrasi Negara?
C. Tujuan Penulisan Berdasarkan perumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka untuk mengarahkan suatu penulisan diperlukan adanya tujuan, adapun yang menjadi tujuan penulis dalam menyusun tulisan ini yaitu: 1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur peminjaman uang pada Koperasi Kotamadya Medan berdasarkan Hukum Administrasi Negara. 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam prosedur peminjaman pada Koperasi Kotamadya Medan. 3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Koperasi Kotamadya Medan ditinjau dari Hukum Administrasi Negara terhadap hambatan dan masalah yang terjadi pada prosedur peminjaman di Koperasi Kotamadya Medan.
D. Manfaat Penulisan 1. Secara Teoritis, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai: 1. Bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum Administrasi Negara. 2. Sebagai suatu bentuk penambahan literatur tentang prosedur peminjaman uang pada koperasi.
Universitas Sumatera Utara
8
2. Secara Praktis, hasil penelitian dapat digunakan: 1. Sebagai pedoman dan masukan bagi masyarakat dalam pelaksanaan prosedur peminjaman uang pada koperasi. 2. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memutuskan dan menyelesaikan perkara.
E. Metode Penulisan 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
hukum normatif,
yakni penelitian kepustakaan
dengan
cara
menginventarisir hukum positif. Metode penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yakni menjadikan norma, konsep dan doktrin yang berkembang dalam pemikiran hukum sebagai ukuran kebenaran dalam studi hukum. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan data sekunder.§§§§ 2. Sumber Data Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.*****
§§§§
2008
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung :CV Alfabeth,
*****
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Peneltian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hal. 118
Universitas Sumatera Utara
9
Data sekunder diperoleh dari: a. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini di antaranya Undang-Undang Dasar 1945, UU No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan peraturan lain yang terkait dan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1998 Tentang Pengembangan Kelembagaan Koperasi. b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, seperti dokumen-dokumen yang merupakan informasi dan artikel-artikel yang berkaitan dengan Prosedur peminjaman uang pada koperasi, hasil penelitian, pendapat pakar hukum serta beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas. c. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain. 3. Metode Pengumpulan Data Untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran ilmiah dan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam melengkapi bahan-bahan bagi penulisan skripsi ini, maka penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut: a. Penelitian kepustakaan (library research)
Universitas Sumatera Utara
10
untuk mendapatkan konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Pada metode penelitian kepustakaan (Library research) ini penulis mengumpulkan, membaca, dan mempelajari serta menganalisa secara sistematis sumber bacaan yang meliputi buku-buku, majalah, surat kabar, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut: 1. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian 2. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel media cetak
maupun
elektronik,
dokumen-dokumen
pemerintah
dan
peraturan perundang-undangan 3. Mengelompokkan data-data yang relevan dengan permasalahan 4. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian b. Penelitian lapangan (Field Research) Pada metode ini agar dapat memperoleh data yang lebih akurat, maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi penelitian di Koperasi Kotamadya Medan yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Km 7,7 Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini penulis
Universitas Sumatera Utara
11
melakukan penelitian dengan cara menganalisis data-data yang diperoleh dari Koperasi Kotamadya Medan. Berdasarkan kedua teknik penelitian dan pengumpulan data ini penulis kemudian mengolah data-data dan bahan-bahan dan selanjutnya disajikan sesuai dengan pembahasan skripsi ini.
F. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini didasarkan oleh ide, gagasan maupun pemikiran penulis secara pribadi dari awal hingga akhir berdasarkan penulusuran di Perpustakaan USU, penulisan mengenai prosedur peminjaman pada koperasi Kotamadya Medan berdasarkan hukum Administrasi Negara ini belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama. Karena itu keaslian penulisan ini terjamin adanya. Kalaupun ada pendapat atau kutipan dalam penulisan ini semata-mata adalah sebagai faktor pendukung dan pelengkap dalam penulisan yang memang sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan tulisan ini.
G. Sistematika Penulisan Penulisan ini dibuat secara terperinci dan sistematis, agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain yang dapat dibuat sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
12
BAB I : PENDAHULUAN Terdiri dari latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan penulisan, manfaat
penulisan,
metode
penulisan,
keaslian
penulisan,
dan
sistematika penulisan. BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI Memberikan pemahaman tentang tinjauan umum tentang koperasi. Di dalam tinjauan umum tentang koperasi diuraikan tentang sejarah berdirinya koperasi, pengertian koperasi, ukuran dan jenis koperasi, struktur organisasi koperasi, fungsi dan peranan koperasi, sumber modal koperasi dan pinjaman koperasi. BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Memberikan pemahaman tentang tinjauan umum mengenai hukum administrasi negara, ruang lingkup hukum administrasi negara dan sumber-sumber hukum administrasi negara dan kedudukan dan hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu hukum lain nya. BAB IV: PROSEDUR PEMINJAMAN PADA KOPERASI KOTAMADYA MEDAN BERDASARKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Merupakan pembahasan pokok penulisan yang terdiri dari pemahaman tentang prosedur peminjaman uang pada koperasi Kotamadya Medan berdasarkan hukum administrasi negara, hambatan-hambatan dalam prosedur peminjaman uang pada koperasi Kotamadya Medan dan upaya apa yang dilakukan oleh koperasi dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan prosedur peminjaman uang pada koperasi Kotamadya Medan.
Universitas Sumatera Utara
13
BAB V: PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir yaitu sebagai bab kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.
Universitas Sumatera Utara
